2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 111/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT (VIII)

JAKARTA RABU, 6 APRIL 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 111/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait (VIII) Rabu, 6 April 2016 Pukul 11.15 – 12.22 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Arief Hidayat Anwar Usman Aswanto I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati

Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Eko Sumantri B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Dina Ardianti 2. Ari Lazuardi C. Pemerintah: 1. Mulyanto 2. Untung Minardi 3. Slamet Riyadi 4. Nico Utama D. Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5.

PS. Kuncoro Eko Sutopo Benyamin Mulyadi David Anton

E. Ahli Pihak Terkait: 1. Salamuddin Daeng 2. H. A. S. Natabaya

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya. Pemohon, silakan, siapa yang hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Terima kasih. Dari Pemohon, yang hadir Kuasa Hukumnya. Saya Ari Lazuardi, dan Dina Ardianti, beserta Prinsipal Eko Sumantri. Terima kasih.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari DPR, tidak hadir karena bersamaan dengan reses. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, siapa yang hadir?

4.

PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

6.

PEMERINTAH: MULYANTO Yang hadir dari kemen … dari Pemerintah, Pak Mulyanto dan Pak Untung Minardi dari Kumham. Dan Pak Slamet Riyadi dan Nico dari Kementerian ESDM, Pak. Terima kasih.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pihak Terkait, siapa yang hadir?

8.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya, Kuncoro. Kemudian, sebelah kiri dan sebelah kanan saya pengurus DPP. Kemudian, Pihak 1

Terkait II Pak Benyamin. Kemudian, Saksi Ahli kami Pak Salamuddin dan Prof. Natabaya. 9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Agenda kita pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli dari Pihak Terkait. Pak Salamuddin Daengnya, sudah hadir? Oh, sudah. Kemudian, Prof. H. A. S. Natabaya, saya persilakan untuk maju ke depan, untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Beliau berdua beragama Islam, sehingga bersumpah menurut Agama Islam. Saya persilakan, Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

10.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya, mohon ikuti saya. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

11.

PARA AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Ini kepada Para Pihak, saya beritahukan. Bahwa persidangan ini semestinya adalah Sidang Pleno, tapi karena ada tiga orang Hakim yang juga menyidangkan perkara di lantai 4, tiga orang, dan belum selesai, dan waktunya untuk Sidang Pleno sudah di … tepat pada waktunya, sehingga kita mengambil sikap untuk tetap melanjutkan sidang dengan Panel yang diperluas. Untuk itu, apakah Para Pihak ada yang keberatan atau kita bisa melanjutkan persidangan ini? Pemohon? Karena tidak mengambil keputusan, maka Sidang Pemeriksaan Saksi masih bisa dilanjutkan dan itu sah persidangannya. Gimana? Ada keberatan?

2

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: DINA ARDIYANTI Dari Pihak Pemohon tidak ada keberatan, Pak.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak ada. Dari Pemerintah?

16.

PEMERINTAH: MULYANTO Tidak keberatan, Pak.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak keberatan. Dari Pihak Terkait?

18.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Tidak keberatan.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu, kita lanjutkan. Karena kalau keberatan, meskipun Ahli juga sudah disumpah, kita bisa tunda pada lain kesempatan juga enggak masalah persidangannya, ya. Tapi karena semua tidak keberatan, maka segera kita dengarkan keterangan Pihak Terkait. Pihak Terkait, Ahlinya siapa dulu yang akan diminta untuk … Prof. Natabaya atau Pak Dr. Salamuddin Daeng?

20.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Bapak Salamuddin Daeng, Pak.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Baik. Silakan … silakan terlebih dahulu di panggung … di mimbar yang sudah disediakan.

22.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALAMUDDIN DAENG Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

24.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALAMUDDIN DAENG Majelis Hakim Yang Mulia dan … Bapak-Bapak, dan Ibu-Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pandangan saya terhadap … apa … dalam rangka mendukung judicial review Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ini. Saya membuat makalah yang mengambil judul yang cukup keras saya kira, yakni Adanya Penjarahan Uang Rakyat dengan Bertopeng Bisnis Listrik di Indonesia Sekarang Ini. Majelis Hakim Yang Mulia, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, harkat, dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, maka negara berkewajiban menyediakan listrik secara menyeluruh dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Pada era Pemerintahan Soekarno dan Soeharto, listrik merupakan barang publik atau public goods. Namun pada Era Reformasi, listrik secara perlahan-lahan berubah menjadi commodity yang diperdagangkan. Ketenaglistrikan menjadi sasaran investasi atau penanaman modal internasional dan penanaman modal nasional dalam rangka mencari keuntungan. Berubahnya listrik menjadi commodity bisnis, pertama kali digagas oleh IMF melalui later of intent dengan Pemerintah Indonesia dalam periode 1988 … 1998-2003. Selanjutnya program reformasi ketenagalistrikan nasional dilanjutkan oleh World Bank, Asean Development Bank, dan berbagai lembaga donor lainnya yang tujuan utamanya adalah membuat kebijakan sektor ketenagalistrikan sejalan dengan nilai-nilai dan hukum pasar bebas, serta mengurangi campur tangan negara di dalam sektor ketenagalistrikan. Namun, dalam perkembangannya juga ketenagalistrikan di Indonesia menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya oligarki. Kalau dalam bahasa sederhananya yakni penguasa yang sekaligus mereka adalah pebisnis listrik. Secara sederhana, oligarki ini dapat kita terjemahkan, mereka pembuat kebijakan atau legislator, mereka juga yang menjalankan kebijakan atau eksekutor, dan mereka pula yang melaksanakan proyeknya atau kontraktornya. Kolaborasi di antara lembaga-lembaga internasional dengan modal nasional untuk mendorong lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjadikan listrik sebagai commodity dan sektor ketenagakistrikan sebagai sasaran investasi utang dan barangbarang impor merupakan motivasi dasar lahirnya Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang kita tahu merupakan 4

pengganti undang-undang sebelumnya tentang ketenagalistrikan yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta berbagai peraturan turunannya yang merupakan upaya untuk menjalankan bisnis ketenagalistrikan. Pertama-tama izin … berikutnya, izinkanlah saya untuk menjelaskan berbagai duduk persoalan mengenai liberalisasi tenaga listrik ini. Neoliberalisme dalam sektor ketenagalistrikan berarti berkurangnya atau hilangnya sama sekali peran negara dalam menyediakan listrik untuk rakyat. Dalam sistem ini, sektor swasta semakin dominan di dalam mengontrol bisnis ketenagalistrikan. Neoliberalisme dalam sektor ketenagalistrikan masuk ke Indonesia atas nama reformasi sektor energi. Proyek yang dipaksakan oleh IMF melalui pinjaman LOI dimulai pada tahun 1997. LOI sendiri merupakan persyaratan pemberian pinjaman IMF kepada Indonesia yang saat itu tengah sekarat akibat krisis. Ruang lingkup LOI meliputi liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi sektor ketenagalistrikan. Agenda privatisasi ketenagalistrikan tertuang di dalam LOI pada tanggal 13 November 1998 yang terfokus pada urusan isu investasi. Di dalam LOI tersebut, pemerintah diminta untuk melakukan privatisasi sekitar 150 BUMN kita selama 1 dekade ke depan. Pemerintah … privatisasi ini menyangkut semua BUMN mulai dari sektor telekomunikasi, listrik, energy, sampai kepada perusahaan penerbangan nasional. Komersialisasi dan pembukaan investasi ketenagalistrikan termuat di dalam LOI tanggal 20 Januari 2000 yang dalam subtitle tentang energi … di energi sektor … di energi sektor. Pada poin 76, 77, dan 78 dalam perjanjian dengan IMF tersebut, pemerintah ditekankan untu melakukan komersialisasi tenaga listrikan, meningkatkan efesiensi, dan membuka investasi swasta. Selain itu, pemerintah didesak mengeluarkan undang-undang baru membangun independent regulatory agency dan restrukturisasi tarif. Restrukturisasi PLN dan membangun tim rehabilitasi dan implementasi independent power producer. Saat ini praktik neoliberalisme masuk semakin jauh ke dalam sistem pengelolaan ketenagalistrikan. Baru-baru ini World Bank kembali memberikan pinjaman kepada Indonesia dalam tema pinjaman first Indonesia sustainable and inclusive energy development policy loan tanggal 3 November 2015. Nilai utang sebesar USD500.000.000. Seri DPL program ini ditujukan untuk mendukung kebijakan reformasi kelembagaan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama mengurangi biaya fiskal bagi penyedia energy, yang kita tahu maksudnya ini pasti mengurangi subsidi. Kemudian meningkatkan iklim investasi sektor energi. Ketiga, menghapus kendala ekspansi energi terbarukan. Keempat, memperluas akses energi yang dapat diandalkan. Pengurangan subsidi merupakan salah satu tujuan terpenting dari DPL ini. Tarif listrik harus menuju kepada keekonomian. Selain itu tarif 5

PLN dan subsidi listrik dihitung berdasarkan tolak ukur efisiensi dari segi kerugian jaringan, efisiensi pabrik termal, biaya operasional, dan faktor peningkatan produktifitas yang disetujui di bawah kerangka PBR atau Performance Based Regulation. Menurut Bank Dunia dalam dokumen yang bertitle Program Proresult Information Document (PID) yang merupakan pra syarat pinjaman 1,4 Miliar Dollar dari kelompok Bank Dunia, yakni IBRD IDADB yang rencana akan disetujui pada maret … 31 Maret Tahun 2016 ini. Menetapkan berbagai langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk menjawab permasalahan ketenagalistrikan, diantaranya. 1. Implementasi peningkatan substansial dari tarif listrik. Kita tahu barubaru ini memang pemerintah berencana mencabut subsidi untuk 900kw. Diimplementasikan peningkatan substansial tarif listrik dalam dua tahun terakhir dan mengurai PSO subsidi. 2. Diprakarsai peraturan berdasarkan kinerja bagi PLN, sehingga harga listrik dapat didasarkan pada biaya yang efisien. 3. Memulai proses untuk memperkenalkan mekanisme pinjaman langsung BUMN dari sumber-sumber bilateral dan multilateral untuk pembiayaan infrastruktur. Berikutnya. Kita melihat bahwa ada satu program yang sangat ambisius yang sedang dijalankan oleh pemerintah sekarang, yakni rencana membangun infrastruktur listrik secara besar-besaran. Alasan utamanya adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mendapat akses listrik dan tingginya permintaan akan pertumbuhan listrik. Ini mengacu kepada data yang dikemukakan oleh Bank Dunia sendiri dan data yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan alasan rendahnya elektrifikasi pemerintah berencana membangun infrastruktur besar-besaran, sebagaimana disebutkan dalam laporan Bank Dunia bahwa Pemerintah Indonesia telah menyiapkan program investasi sektor listrik ambisius. Perusahaan listrik negara telah membuat rencana penyediaan … usaha penyediaan tenaga listrik untuk 2015 hingga 2014 yang diharapkan akan menambah 70 gigawatt dengan biaya total investasi senilai USD97 Miliar. Laporan Bank Dunia ini menyebutkan bahwa selama 5 tahun pertama antara 2015-2019 program pemerintah akan menambah 42 gigawatt, termasuk 7 gigawatt melalui program fast track. Sebelumnya program ini diharapkan akan membangun 10 gigawatt dengan perkiraan biaya kira-kira USD40 Miliar, termasuk biaya transmisi dan distribusi. Swasta diharapkan menerapkan keseimbangan atau berkontribusi sebesar 25 gigawatt. Pertanyaannya apakah benar rakyat Indonesia atau Bangsa Indonesia membutuhkan penyediaan listrik sebanyak itu? Lalu mengapa sebagian besar pembangkit-pembangkit listrik dibangun di Jawa-Bali yang notabene mengalami kelebihan pasokan listrik? Benarkah proyekproyek ambisius pemerintah dalam bidang ketenagalistrikan dalam ... adalah ditujukan dalam rangka menyelesaikan masalah kelangkaan listrik 6

yang dihadapi oleh rakyat? Atau ini sesungguhnya adalah urusan segelintir penguasa yang notabene mereka adalah pebisnis di bidang ketenagalistrikan? Jika melihat laporan dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 ... 2011, produksi listrik adalah sebesar 184.173,2 gigawatt tower, pada tahun 2014 produksi listrik menjadi 234.549,4 gigawatt tower. Sementara jumlah listrik yang terjual pada tahun 2014 mencapai 199.028,8 gigawatt tower. Dengan demikian maka terdapat selisih antara ketersediaan dengan konsumsi yang cukup besar, yakni mencapai 35.521,32 gigawatt tower yang tidak terpakai. Sementara biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi listrik cukup besar sebagaimana gambaran statistik BPS bahwa nilai output daripada perusahaanperusahaan pada tahun 2014 mencapai 195,71 Triliun bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2014 mencapai Rp256,99 Triliun. Maka dengan demikian terdapat kerugian yang ditanggung oleh sektor ketenagalistrikan secara agregat senilai 61,28 Triliun. Jika melihat gambaran di atas maka jelas tergambar adanya kelebihan pasokan listrik, adanya kerugian yang besar dari perusahaan yang bergerak di ketenagalistrikan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa swasta asing dan nasional berlomba-lomba melakukan investasi di sektor ketenagalistrikan? Ternyata jawabannya cukup sederhana, yakni seluruh investasi yang masuk ke sektor ketenagalistrikan dijamin oleh negara dengan seluruh listrik yang dihasilkan secara otomatis akan dibayarkan oleh negara. Bagaimana caranya? Saya melanjutkan dengan satu subjudul tentang Parasit Oligarki. Meskipun produksi listrik telah berlebih, namun investasi dan utang untuk membangun pembangkit listrik dan infrastruktur lain terus digalakan. Berbagai regulasi dibuat agar investasi berkembang dengan jaminan penuh negara atau pemerintah terkait dengan skema pembiayaan dan risikonya. Pemerintah Indonesia telah mengatur skema pembiayaan investasi swasta dalam sektor ketenagalistrikan melalui apa yang disebut dengan Engineering Procurement Construction. Skema pembelian listrik swasta, independent power producer, atau istilah lain dari public private partnership. Skema EPC dilegalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Perpres Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Listrik Negara Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik Menggunakan Batu Bara. Contoh pelaksanaan EPC salah satunya adalah proyek fast track 10.000 megawatt. Tanggal 31 Desember tahun 2010 Perusahaan Listrik Negara telah menandatangani 34 kontrakor EPC yang terdiri dari 10 pembangkit listrik dengan kapasitas 7.490 megawatt di Jawa-Bali dan 74 pembangkit listrik dengan kapasitas 2.031 megawatt di luar Jawa-Bali. Menurut ketentuan 7

kontrak tersebut, PLN diharuskan membayar kontraktor uang muka sekitar 15% dari harga kontrak, dan 86% akan dilunasi dengan fasilitas kredit dari bank. Sampai dengan 31 Desember 2010, PLN telah melakukan pembayaran senilai USD832.000 dan Rp4.394.840.000.000,00 untuk 33 kontraktor EPC atau sekitar 15% dari nilai kontrak. Pada tanggal 31 Desember 2010, PLN juga menandatangani 301 kontrak untuk meng-upgrade pembangunan transmisi baru dan gardu di luar … di Jawa dan di luar Jawa. Proyek ini dibiayai oleh dana subsidi dan penarikan fasilitas kredit dari bank oleh PLN. Pada saat ini hutang PLN sudah sedemikian besar. Tahun 2011 PLN mengumumkan menandatangani program surat hutang global senilai USD2 Miliar. Selanjutnya tahun 2014, PLN juga mengambil pinjaman dalam bentuk bon sekitar USD11,5 Miliar yang dimiliki oleh 380 investor global. Akibatnya PLN tersandera oleh kewajiban yang sangat besar. Menurut laporan keuangan PLN, aset PLN … aset perusahaan negara tersebut saat ini senilai 595 Triliun. Sementara liability perusahaan mencapai 462 Triliun lebih. Tidak menutup kemungkinan suatu ketika … suatu ketika … tidak menutup kemungkinan terjadi privatisasi penuh PLN pada saat perusahaan ini tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibankewajibannya karena dipaksa dengan model sistem yang berkontrak dengan cara semacam itu. Selanjutnya pembelian listrik swasta ini dijalankan melalui skema independent power producer atau istilah lainnya adalah public private partnership. Melalui skema ini, berapapun banyaknya listrik yang dihasilkan oleh swasta, maka wajib dibeli oleh pemerintah. Skema inilah yang telah menyebabkan subsidi listrik terus membengkak namun subsidi tersebut tidak diserap oleh masyarakat. Majelis Hakim Yang Mulia. Saya menilai bahwa dalam hal ini, semangat daripada undang-undang ini jelas melanggar konstitusi kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa semangat utama daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah melakukan privatisasi, liberalisasi, dan komersialisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 hanyalah pengulangan dari undang-undang sebelumnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi meskipun menggunakan pilihan bahasa, diksi, atau kata-kata yang berbeda. Namun kedua undang-undang tersebut memiliki substansi yang sama yakni menjalankan neoliberalisme di dalam sektor ketenagalistrikan. Sedikitnya ada 3 hal pokok yang menjadi misi neoliberal yang dijalankan oleh Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan. Pertama, undang-undang ini mengandung semangat komersialisi listrik yang menyebutkan bahwa bisnis listrik dapat dijalankan melalui prinsip usaha yang sehat atau bahasa sederhananya bisnis listrik ini harus 8

memberikan keuntungan. Hal ini tergambar dalam Pasal 33 ayat (1), dimana harga listrik dan sewa jaringan … jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Pasal 34 ayat (5), tarif listrik … tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda-beda di setiap daerah atau wilayah. Daya beli dan kemampuan masyarakat tidak menjadi pertimbangan utama dalam penentuan harga listrik berdasarkan undangundang ini, tapi murni berdasarkan pertimbangan usaha semata. Bukan kata rakyat atau kemampuan rakyat yang dijadikan sebagai tolak ukur di dalam menentukan harga. Dengan demikian, undang-undang ini jelas melanggar Pancasila priambul Undang-Undang Dasar Tahun 1945, batang butuh UndangUndang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) tentang Perekonomian Yang Disusun Sebagai Usaha Bersama Berdasarkan Asas Kekeluargaan, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, undang-undang ini mengandung misi liberalisasi yakni dengan menyatakan kegiatan penyelenggaraan tenaga kelistrikan dapat dilakukan secara terintegrasi. Dalam arti yang lain, juga dapat dilakukan secara terpisah-pisah. Perlu diketahui juga Majelis Hakim Yang Mulia bahwa kata dapat Indonesia ini bisa berarti macam-macam. Dapat itu juga bisa berarti memperoleh, dapat itu juga bisa berarti boleh, kalau bagi ibu-ibu … mohon maaf, dapat itu kan punya arti yang lain. Jadi kata dapat ini menurut saya tidak memenuhi kaedah bahasa, saya bukan ahli bahasa, tapi menurut saya enggak … tidak tepat, mungkin diambil dan dicaplok begitu saja dari istilah bahasa Inggris, kemudian dijadikan kata dapat. Pemisahan ini tergambar dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Pasal 11 ayat (1) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, koperasi, lembaga swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyedia tenaga listrik. Jadi, sebenarnya ini semua orang boleh berbisnis listrik, tidak ada batasan lagi, semua orang termasuk individu. Pasal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) yakni, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai oleh negara dan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.” Tidak bisa dikuasai oleh semua orang. Ketiga, undang-undang ini mengandung semangat privatisasi sekaligus penyerahan kekayaan negara kepada oligar nasional. Semua pihak dapat melakukan bisnis ketenaga listrikan dalam seluruh rantai 9

yang terpisah-pisah tersebut. Pasal 16 ayat (1) menyatakan, “Usaha jasa menunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi usaha konsultasi bidang instalasi penyediaan listrik, pembangunan, pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeli … pemiliharaan instalasi tenaga listrik, penelitian dan pengembangan pendidikan dan penelitian laboratorium, pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, sertifikasi kompetensi tenaga listrik, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha lain secara langsung … yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.” Ini perlu mendapat penekanan satu sisi pemerintah memecah-mecah bisnis listrik, namun pada sisi yang lain … yang lain justru membuat kebijakan pemanfaatan bersama fasilitas tenaga listrik, sebagaimana yang ada di peraturan Menteri SDM. Dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pemerintah semakin jauh melakukan leberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi tenaga listrik. Berbagai bentuk peraturan telah dibuat pemerintah untuk memberi landasan legal bagi penerapan neoliberalisme dalam bidang ketenagalistikan. Proyek neoliberal tersebut telah diatur lebih jauh melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Insfrastuktur, Pasal 11 ayat (1) peraturan tersebut berbunyi, “PJPK menetapkan pengembalian investasi meliputi biaya penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan badan usaha pelaksana.” Jadi sebenarnya kerja sama ini sepenuhnya ditanggung negara, walaupun ada kerja sama, tapi seluruh biaya ditanggung oleh negara. Ayat (2) mengatakan, “Mengatur pengembalian investasi badan pelak … badan usaha pelaksana atas penyediaan insfrastruktur yang bersumber dari; a. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tariff.” Jadi nanti rakyat yang harus membayar seluruh biaya investasi tadi itu, terdiri dari biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan badan usaha pelaksana. “b. Pembayaran ketersediaan layanan atau applibility payment, dan c. adalah bentuk lainnya.” Pembayaran bentuk lainnya. Ini juga belum jelas, namun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Intinya bahwa sebenarnya seluruh biaya yang ditanggung oleh pihak yang bekerja sama itu pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat dan keuangan negara. PJPK adalah penanggung jawab proyek pelaksana, yakni menteri, lembaga, kepala daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan berbagai … sebagai penyedia atau penyelenggara insfastruktrur. Badan usaha pelaksana PKBU adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung. 10

Untuk memperkuat skema EPP tersebut, pemerintah menerbitkan kembai Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik. Ini saya sebut tadi, sudah dipisah-pisah tapi kembali dikerjasamakan. Peraturan ini mengatur kerjasama usaha penyediaan tenaga listrik, harga listrik, pemanfaatan bersama jaringan distribusi listrik, pembelian listrik swasta, termasuk pembelian kelebihan produksi listrik swasta oleh pemerintah. Mekanisme ini tidak hanya mengandung nuansa liberalisasi, namun juga akan menjadi sasaran oligarki untuk mengeruk keuangan negara. Selanjutnya untuk meningkatkan penguasaan swasta dalam sektor tenagalistrikan, presiden mengeluarkan Peraturan Republik ... Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan ... Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek-proyek tersebut diantaranya mengatur agar BUMN dapat secara langsung memperoleh pendanaan untuk investasinya melalui penerbitan obligasi, pinjaman langsung atau revenue. Selain itu, diatur pula sumber pendanaan swasta murni dalam proyek-proyek independent power production atau public privat partnership. Peraturan ini akan semakin jauh membawa sektor ketenagalistrikan ke dalam dominasi swasta, swasta itu bisa investor asing, bisa pemberi utang, bisa juga project direct investment atau investasi langsung. Setelah itu Pemerintah menerbitkan Perpes Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Peraturan ini menugaskan PLN untuk melakukan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan atau PIK melalui swakelola dan kerja sama penyediaan listrik dengan swasta. Pelaksanaan PIK ini dilakukan melalui anak perusahaan PLN dan melalui pengembang pembangkit listrik atau PPL. Selain itu, pemerintah melibatkan pemerintah daerah untuk andil dalam bisnis tenaga listrikan. Nah, beberapa peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ini memang memperlihatkan adanya indikasi untuk melakukan liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi secara menyeluruh di dalam bisnis ketenagalistrikan. Dan pada saat yang sama memang kita tahu bahwa bisnis ini sangat diminati oleh investor dan beberapa kita tahu bersama juga bahwa beberapa apa ... pihak yang sekarang berkuasa juga memiliki bisnis ... bisnis listrik yang besar. Sehingga gambaran di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan bisnis ketenagalistrikan di Indonesia baik melalui skema pembiayaan engineering procurement construction, skema penjaminan serta pembelian listrik swasta melalui independent power producer dan skema pengembangan pembangkit listrik atau PPL merupakan istilah lain penjarahan uang negara dan rakyat oleh pihak

11

swasta asing yang berkolaborasi dengan oligar nasional yang saat ini sedang berkuasa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Salamuddin Daeng, silakan duduk kembali. Beriktnya, saya persilakan Yang Mulia Prof. Natabaya.

26.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.A.S. NATABAYA Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim yang saya muliakan, dalam acara ini saya dipandu pertanyaan dari (…)

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau harus dipandu. Silakan, Pihak Terkait.

28.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Oke, terima kasih. Prof. Bagaimana pandangan Ahli mengenai konsepsi penguasaan negara perihal usaha ketenagalistrikan yang tidak boleh dilakukan secara terpisah?

29.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.A.S. NATABAYA Majelis Hakim yang terhormat. Menjawab pertanyaan daripada Pemohon (...)

30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pihak Terkait ... Pihak Terkait, Yang Mulia.

31.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.A.S. NATABAYA Pihak Terkait. Karena ini acaranya adalah menguji undang-undang terhadap konstitusi, maka tentu yang menjadi pokok pembahasan kita ini adalah konstitusi yang ada kaitannya dengan masalah distrik ini. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara jelas mengatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara.” Apa pengertian dikuasai ini? Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tahun 2003 telah memberikan suatau guidence apa yang dimaksud dikuasai 12

negara. Dalam hal ini kekuasaan negara ini dilaksanakan dengan ada

empat fungsi negara. Satu, fungsi negara di dalam pengurusan atau yang kita kenal dengan bestuurdaad. Kedua adalah fungsi negara di dalam rangka pengaturan (regelendaad). Artinya, dia bisa mengeluarkan peraturan. Ketiga adalah fungsi negara di dalam beleidaad (pengelolaan). Dan keempat adalah fungsi negara di dalam pengawasan atau kita kenal dengan toezichthoudendaad. Nah, bertitik tolak dari ini, maka pengujian undang-undang yang sekarang menjadi acara kita ini haruslah berdasarkan ketentuanketentuan konstitusi yang juga sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. 32.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Kedua, bagaimana Ahli memandang konsep usaha ketenagalistrikan yang nonunbundling berdasarkan pemahaman konstitusi yang ada? Apakah dengan keberadaan IPP tak terintegrasi merupakan pelanggaran konstitusi?

33.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.A.S. NATABAYA Di dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 itu, sudah jelas dia. Bahwa tidak dapat diadakan unbundling. Artinya, ada pembangkit, ada transmisi, dan ada distribusi, dan ada retail. Ini tidak dapat dipisah-pisah. Kenapa? Kalau dipisah-pisah, tentu apa yang sudah dijelaskan oleh Ahli pertama tadi, tentu adalah investasi investor hanya memilih apa yang enak di mereka, yang akan menimbulkan keuntungan besar. Mereka tidak ingin (suara tidak terdengar jelas) membikin pembangkit power plan. Tapi, mereka lebih banyak memenuhi … pembangkit mau, tapi transmisi tidak. Karena rugi. Pembangkit … nah, ini akibat daripada … oleh karena itu, pembangkit, transmisi, dan distribusi ini harus dikuasai oleh negara dengan pengertian … ya bahwa negara itu mengendalikan dari tiga persoalan ini. Di sinilah fungsi negara di dalam melakukan pengurusan dan juga yang mengelurkan pengaturan dalam hal ini. Silakan.

34.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Listrik dianggap sebagai cabang usaha strategis untuk kepentingan umum, yang menguasai hidup … hajat hidup orang banyak. Berangkat dari hal tersebut, apakah negara secara konstitusional berhak memberlakukan tarif yang berbeda di setiap provinsi? Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (5) yang berbunyi, “Tarif tenaga listrik untuk konsumen, sebagai dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.” 13

35.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.A.S. NATABAYA Di dalam menjawab persoalan ini, apakah negara dapat menentukan tarif yang berbeda? Negara dapat saja melakukan tarif yang berbeda, tetapi sepanjang itu adalah yang menguasainya itu adalah perusahaan negara (BUMN). Jadi, sebab kita tidak bisa menyangkal bahwa keadaan suatu daerah dengan daerah yang lain itu sama. Jakarta dengan di pedusunan, di kampung-kampung, tentu … apa namanya itu … berbeda. Tapi, tentu tidak dengan secara (suara tidak terdengar jelas). Tapi, itu tetap dikuasai oleh negara. Jika pun … jika pun ada perusahaan swasta, tetapi dia harus ada holding. Yang tetap menguasai itu adalah BUMN sebagai wakil daripada negara. Silakan.

36.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Oke. Bagaimana pandangan Ahli terkait Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.” Dibandingkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang berbunyi, “Usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda.” Apakah ada kesamaannya?

37.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.A.S. NATABAYA Ini sebetulnya pasal yang seruekene kata orang Sunda. Sama ini sebetulnya itu. Cuma dengan … apa ya … pemanisan, dapat dilakukan terintegrasi. Apalagi tadi sudah diuraikan, apakah arti dapat? Pasti ini tadi … sebetulnya ini terjemahan … apa namanya itu … dari bahasa Inggris (suara tidak terdengar jelas), tapi walaupun Pak Ahli tadi bisa dalam arti yang tiga macam tadi. Nah, ini ada permainan kata yang sebetulnya pasal yang 2003 itu yang dapat (suara tidak terdengar jelas) itu, sudah dibatalkan. Ini … Jadi ini ada maling-maling sedikitlah ini. Dapat dilakukan secara terintegrasi. Jadi dia main-main, artinya seolah-olah dia terintegrasi, tapi dapat dilakukan terintegrasi. Nah, artinya dia bisa melakukannya secara unbundling itu, terpisah, pembangkit, transmisi, dan distribusi, retail. Itu bisa terpisah. Nah, penguasaan ini agak berbahaya kalau memang … saya baru membaca Jakarta Post hari ini. Power plant managers leave Nias following blackout. Jadi kalau mereka itu tidak menguntungkan perusahaan asing itu, mereka tinggalkan. Ini bahaya in … apa namanya itu … jadi, orang Nias enggak bisa apa-apa, apalagi sekarang musim ujian ini ya, ujian … apa namanya itu … SMA, SMP, ini kan? Kenapa? Karena PLN tidak dapat memenuhi … apa namanya itu … kontrak. Ini 14

akibat dari privatisasi ini tadi. Apalagi tadi sudah diuraikan apa namanya itu, ini kan kita korban daripada utang ini sebetulnya. Karena utang banyak, akhirnya orang-orang menentukan segal macam. Nah, itu segi … apa namanya … kelihatan unsure negatifnya. Silakan. 38.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Oke. Menurut pandangan Ahli, seperti yang tadi Saudara Ahli sampaikan terkait masalah … apa namanya … informasi dari Jakarta Post, kemudian sebagai referensi dengan bukti yang … bukti Pemohon terkait kesaksian Ahli Saudara Safrudin, di mana praktik usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara terpisah atau tidak terintegrasi menjadi tarif listrik seperti di Philipina jauh lebih mahal daripada Indonesia. Menurut Ahli, bagaimana Ahli memandang usaha ketenagalistrikan Indonesia yang seharusnya?

39.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.A.S. NATABAYA Saya juga pernah membaca itu masalah di Philipina, akibat privatisasi, sehingga tidak ada kemampuan dari perusahaan Philipina … apa nama … Pak itu? Ya? Bukan. nama itunya? Itu Philippines Power Plants. Nah, di sini mereka (suara tidak terdengar jelas) akhirnya karena tidak dapat untuk … apa namanya itu … membayar, mereka menaikkan harganya. Kalau tuan-tuan mau … apa namanya itu … kalau tidak kami tutup. Nah, ini. Jadi artinya kita itu … di apa namanya itu … dipihak yang lemah akibat dari privatisasi … apa namanya itu … listrik ini yang merupakan kebutuhan pokok. Apalagi tadi saya sudah contohkan tadi, akibatnya itu power plant managet itu meninggalkan … apa namanya itu … Nias. Apalagi dikatakan … apa namanya itu … dikatakan, “They have left Nias and took several generators.” Wah, mereka … bahwa itu (suara tidak terdengar jelas) bagaimana itu. Ya, tinggal … apa namanya itu … nah, jadi kepada … apa namanya itu … Bapak Hakim Yang Terhormat, kiranya di sinilah diuji Bapak-Bapak Hakim untuk mempertimbangkan. Apakah memang betul undang-undang ini mencerminkan konstitusi kita? Sebab kalau dia tidak menggambarkan konstitusi, maka dia harus inkonstitusional.

40.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Dari kami cukup, Yang Mulia.

15

41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Natabaya. Silakan duduk kembali. Dua Ahli sudah menyampaikan keterangannya. Sekarang saya persilakan, apakah dari Pemohon akan ada yang diperdalam atau cukup?

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Ada.

43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya silakan.

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Terima kasih kepada Ahli Prof. Natabaya. Ingin memperdalam saja, tadi Ahli menyampaikan bahwasanya konsep penguasaan negara itu mulai dari pembuatan kebijakan, pengurusan, regulasi, pengelolaan, sampai pengawasan. Nah, saya ambil contoh saja misalkan dalam bukti P-31 yang kami sampaikan kepada … dalam persidangan ini, ada surat dari Kepala Divisi PT PLN Benny Marbun perihal pelepasan wilayah saat penyediaan tenaga listrik kepada PT Bakri Tower. Apakah ini merupakan contoh unbundling yang tadi Prof. sampaikan itu merupakan praktik inkonstitusional?

45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dihidupkan, Prof.

46.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.A.S. NATABAYA Karena ini dilaksanakan oleh swasta, jadi memang privatisasi. Jadi privatisasi ini jelas-jelas ini … apa namanya itu … bertentangan dengan unbundling, ya. Saya berpendapat kita tidak anti privatisasi, boleh saja privatisasi tapi sepanjang dia dalam koridor konstitusi. Artinya apa? Kalau koridor konstitusi satu-satunya yang mewakili negara ini dalam hal ini adalah perusahaan negara PLN, ya, sebagai BUMN. Jadi kalau ada privatisasi boleh saja, tapi akan harus dibentuk holding company. PLN akan (suara tidak terdengar jelas) … apa namanya itu ... peranan dalam hal itu, ya, privatisasi boleh-boleh saja, kita tidak anti privatisasi, tapi privatisasi dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945.

16

47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih ada? Cukup? Baik, sekarang dari Pihak Pemerintah ada atau cukup?

48.

PEMERINTAH: MULYANTO Cukup, Pak.

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari meja Hakim Prof. Palguna saya persilakan.

50.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Pak Ketua. Ini memang menarik ini persoalan listrik ini, ya. Ahli Prof. Natabaya termasuk Hakim yang ikut memutus pada Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagalistrikan yang sejak saat itulah dikenal istilah pasal jantung dari suatu undang-undang yang membunuh seluruh undang-undang itu karena adanya prinsip unbundling. Saya cuma ingin mendalami satu hal berkaitan dengan undangundang ini. Penegasan saja Prof., apakah spirit undang-undang ini sesungguhnya walaupun misalnya pasal-pasalnya disebar pengaturannya ke berbagai tempat itu tidak sesistematis Undang-Undang Tahun 2003 yang jantungnya nyata bisa terlihat, gitu, tapi kalau ini apakah memang semangat dari undang-undang ini sesungguhnya juga berisikan spirit unbundling, seperti yang sudah dibatalkan melalui putusan Mahkamah tahun 2003, sehingga tidak memungkinkan lagi negara untuk menguasai dalam pengertian untuk melakukan bestuurdaad, untuk melakukan regelendaad, untuk melakukan beleidaad, dan untuk melakukan toezichthoudendaad? Apakah Ahli melihat hal seperti itu juga terjadi pada undang-undang ini? Sehingga spiritnya sebenarnya tidak berbeda dengan undang-undang yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dulu tahun 2003 itu. Itu untuk Prof. Natabaya.

51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih? Silakan.

52.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Ini satu menarik ini untuk Pak Salamuddin Daeng, saya cuma mau konfirmasi data saja, Pak Salamuddin, ya. Jadi menurut Anda dengan mengutip data BPS, ya, Anda mengatakan ada dua hal yang mau 17

saya cross-check ini karena kebetulan kampung saya disebut-sebut itu. Mengapa sebagian besarnya dibangun di Jawa-Bali yang notabene mengalami kelebihan pasokan listrik? Kami dulu pernah hampir tiap hari padam, Pak, bagaimana ceritanya bisa di Bali itu dikatakan lebih? Itu. Dan alasannya selalu beban puncak dan memang benar kami bergilir itu berhari-hari dulu itu dan sampai sekarang pun masih teriak-teriak. Sehingga harus dibangun dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, bahkan dengan tenaga angin yang walaupun masih gagal di beberapa tempat di Bali, dan sampai sekarang ada beberapa tempat di Bali yang masih gelap juga. Jadi data ini ... nah, ini berkait dengan pernyataan berikutnya yang Bapak mengutip data Badan Pusat Statistik di situ, tapi itu 20112014, “Dengan demikian maka terdapat selisih antara ketersediaan dengan konsumsi yang cukup besar, yakni 35.521,32 gigawatt hour.” Serius, Pak, ini? Apakah ini persoalan memang kelebihan atau persoalan penyebaran? Sebab bagi saya agak enggak masuk akal, gitu. Ada diduga tempat yang benar-benar gelap gulita bahkan sampai sekarang, misalnya di Indonesia timur itu masih gelap banyak, sehingga beberapa waktu yang lalu ... tadi juga di Jakarta Post yang bersamaan dengan yang dikutip ... eh, kalau enggak salah Kompas, ya, harian apalah tadi di nasional, tadi juga di Jakarta Post yang dikutip oleh Ahli Prof. Natabaya tadi dimana para manajer dari swasta itu meninggalkan Pulau Nias kemudian pembangkitnya dibawa dan alat yang ada di situ dibuat disable, sehingga gelap gulita Nias itu, yaitu saya juga baca. Nah, ini yang mau saya konfirmasi dua hal itu. Ini kalau ... ini kan data untuk mendukung … apa namanya ... kontruksi berpikir Bapak di depan yang mengatakan bahwa mengapa privat berlomba-lomba untuk investasi listrik karena itu dijamin oleh negara dan sekarang ada kelebihan, kan logikanya begitu, Bapak, kan? Nah, saya mau tanya itu saja. Daerah saya itu banyak juga orang marah-marah hampir kalap itu waktu di ... bayangkan saja, Bapak, di Bali kan kami enggak punya pendapat lain kecuali mengandalkan jasa pariwisata, kalau gelap gulita bagaimana? Kami satu tahun Nyepi sehari saja gelap sudah lumayan orang yang teriak-teriak begitu misalnya orang yang berusaha maksudnya, ya. Itu mohon konfirmasi, Pak. Ya, mungkin dua itu pertanyaan saya. Terima kasih. 53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih. Cukup, ya. Prof. Natabaya lebih dulu. Silakan. Nanti Pak Daeng.

18

54.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.A.S. NATABAYA Majelis Hakim Yang Terhormat, menjawab pertanyaan dari Hakim I Dewa Palguna. Spiritnya sama sebenarnya, Undang-Undang 2003 dengan Undang-Undang 2009 ini, cuma redaksinya diperhalus. Dikatakan, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.” Dapat. Artinya kalau dapat … artinya dapat juga tidak terintergrasi. Jadi Pasal … ayat (1)-nya itu pembangkit tenaga listrik, tranmisi tenaga listrik, distribusi, dan penjualan tenaga listrik. Bisa saja … apa namanya itu … terpisah karena dikatakan di sana dapat dilakukan. Jadi ini saya katakan tadi, ini pasal tipu-tipu ini. Ini kan pasal tiputipu ini … apa namanya itu … nah, jadi kita mengatakan bahwa memang negara harus itu, tapi inilah nasib suatu negara … apa namanya itu … yang dililit hutang itu, ya. Akibat dililit hutang, sehingga ditentukanlah ketentuan-ketentuan. Saya tahu betul bahwa pada saat 1998 saya masih menjadi Kepala BPHN dan saya terlibat di dalam permasalahan proses penyelesaian ini. Jadi semuanya itu diswastanisasikan tapi seperti di keterangan dari Pak Ahli tadi, swastanisasi itu tadi dia bangun terus tapi harus PLN beli. Nah, kan … PLN kan mau beli uangnya dari mana? Nah, kan pasti dia akan utang lagi … akan utang lagi. Nah, ini … apa namanya itu … jadi kita ini adalah selalu … apa namanya itu … selalu di … apa namanya … dililit oleh utang. Inilah akibat dari kejadian tahun 1998 itu. Jadi semuanya di privatisasi. Saya kira itu … apa namanya itu … Majelis Hakim.

55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Terima kasih, Prof. Pak Daeng, silakan.

56.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALAMUDDIN DAENG Baik, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Menjawab tadi pertanyaannya, ini saya evaluasi dari review dari laporan Badan Pusat Statistik yang judulnya itu Electrity Statistic 2011-2014 yang dipublikasian oleh BPS. Jadi di dalam laporan tersebut menyatakan bahwa produksi listrik tahun 2014 itu 234.549,4 gigawatt hour, sementara yang terjual itu 199.000. Hanya … hanya dua data itu saja yang … yang dipublikasikan, berarti kan terdapat selisih yang cukup besar 35.521,32 gigawatt hour. Nah, ini kan fakta ini mungkin masalahnya ada pada penyebaran distribusi dan lain sebagainya, tapi kita tahu bahwa dalam rencana Pemerintahan Jokowi untuk membangun 35.000 megawatt itu 20.000 tetap akan dibangun di Jawa. 20.000-nya 19

dibangun di Jawa, sementara data dari teman-teman di PLN pada tahun 2015 di Jawa itu ada 35.000 megawatt listrik, yang terpakai baru 25.000 megawatt listrik. Jadi untuk apa membangun 20.000 megawatt lagi di Jawa? Nah, ini yang … yang menjadi … apa namanya … menjadi dasar kesimpulan saya bahwa sebenarnya ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan mekanisme IPP (Independent Power Producer) dan EPC (Engineering Procurement Construction) itu untuk mengambil keuntungan dalam bisnis infrastruktur dan bisnis penyediaan pembangkit listrik. Jadi masalahnya lebih sederhana, memang sulit dibuktikan siapa mereka, pebisnis-pebisnis itu, tetapi tampaknya memang negara dan PLN dipaksa untuk membayar dalam kerangka EPC dan Independent Power Producer, seperti itu. Jadi berapapun yang dibangun kalau sudah ada agreement untuk membayar, kan tetap harus membayar, saya kira begitu, Majelis Hakim Yang Mulia. Jadi contoh yang paling sederhana adalah rencana pembangunan 35.000 megawatt yang kemarin diributkan itu, 20.000-nya kan rencana dibangun di Jawa. Sementara Jawa sendiri tahun 2015 ada 35.000 megawatt listrik yang terpakai 25.000 megawatt menurut data dari teman-teman PLN. Saya kira itu, Majelis Hakim. 57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya lanjutkan sedikit. Apakah itu kekeliruan pelaksanaan di dalam program IPP dan EPC atau karena memang pasalnya?

58.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALAMUDDIN DAENG Kalau merujuk pada tadi 3 peraturan perpres dan peraturan menteri SDM, saya kira ini desain, maksudnya (...)

59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Desain pada tataran peraturan pelaksanaan undang-undang atau di undang-undang sebetulnya?

60.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALAMUDDIN DAENG Karena … karena peraturan pelaksanaan ini merujuk pada Undang-Undang apa … 2009 … 30/2009 yang unbundling tadi itu dan usaha sehat dan seterusnya itu tadi (...)

61.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi undang-undang itu bisa ditafsirkan sebagaimana itu, ya? 20

62.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALAMUDDIN DAENG Karena … karena perpres ini, perpres nomor … nomor … apa namanya … nomor perpres yang terakhir, ya, yang 2016 itu Nomor 3 Tahun 2016 dan peraturan menteri … Perpres Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 … 2016 itu menunjuk kearah itu … ke arah seatu skema, dimana pembangunan infrastruktur itu dijamin oleh pemerintah, termasuk risikonya. IPP atau Independent Power Producer itu akan dijamin pembeliannya oleh pemerintah dengan tarif listrik dan dengan viskal dengan keuangan dari APBN kita dan dengan keuangan yang dimiliki oleh PLN. Jadi, kira-kira begitu skemanya. Jadi, yang saya lihat bahwa kasarnya kalau mengambil teori oligarki itu, para oligarki nasional yang sekarang mereka adalah legislator, eksekutor, dan kontraktor ini memang ingin mengambil dari 3 sumber ini, dari PLN, dari keuangan negara, dan dari tarif yang dibayarkan oleh rakyat. Inilah yang menjadi desain dari (…)

63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dan desain itu dimulai dari undang-undangnya?

64.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALAMUDDIN DAENG Dari undang-undangnya dan kemudian undang-undang itu diterjemahkan dalam perpres dan peraturan Menteri ESDM sendiri. Saya kira itu, Majelis.

65.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih.

66.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.A.S. NATABAYA Boleh saya tambah sedikit.

67.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Prof.

21

68.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.A.S. NATABAYA Bisa dijadikan oleh Para Majelis. Jadi, kalau umpama dilihat kepres mengenai daftar ini, ya, negatif, itu banyak sekali yang bertentangan itu, Bapak Majelis Hakim. Sebetulnya dia tertutup untuk ini, tapi di situ ada dibuka. Jadi, tolong … apa namanya itu … kalau (suara tidak terdengar jelas) dilihat … apa namanya itu … kepres tersebut. Jadi, kelihatan betul … apa namanya itu … keterangan dari Ahli ini tadi bahwa ada semacam desain. Walaupun undang-undangnya begitu, tapi di kepres pelaksanaan itu agak berlainan. Terima kasih.

69.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, terima kasih, Prof. Natabaya dan Pak Salamuddin Daeng atas keterangannya di persidangan ini. Saya tanyakan ke Pihak Terkait masih mengajukan ahli atau saksi atau sudah cukup? Cukup, ya. Baik, kalau begitu seluruh rangkaian persidangan dalam Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 ini sudah selesai karena sudah semuanya didengar di dalam persidangan, maka yang terakhir yang harus dilakukan oleh Para Pihak adalah menyerahkan kesimpulan. Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan sebagai akhir dari rangkaian persidangan ini. Kesimpulan dapat diserahkan ke Mahkamah, tidak ada persidangan lagi, langsung ke Kepaniteraan, Kamis 14 April 2016, paling lambat pukul 14.00 WIB. Saya ulangi, kesimpulan diserahkan langsung ke Kepaniteraan, pada hari Kamis, 14 April 2016, pada pukul 14.00 WIB. Ada yang akan ditanyakan? Silakan.

70.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Mohon izin, Yang Mulia, pada 11 Maret 2016, kami dari Pemohon menyerahkan keterangan tertulis dari ahli Prof. David Hole, kiranya bisa ditetapkan oleh Majelis.

71.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Keterangan tertulis dari ahli, kan? Ya, sudah, sudah kita terima, enggak masalah. Jadi, baik keterangan ahli yang secara lisan yang kemudian juga diikuti tertulis sudah ada dan sudah diterima di Mahkamah, ya. Ada lagi dari Pemerintah? Cukup? Cukup. Dari Pihak Terkait? Cukup. Baik. Sekali lagi terima kasih, Prof. Natabaya dan Pak Salamuddin Daeng atas keterangannya di persidangan ini. Ya, terima kasih, Prof. 22

yang lain tidak usah salaman, ya, nanti enggak selesai persidangan ini kalau semuanya salaman. Karena Beliau Mantan Hakim, senior kita dan lama tidak ketemu, maka ya salaman, tapi yang lain kalau salaman nanti ya persidangannya enggak selesai. Baik. Terima kasih dan sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.22 WIB Jakarta, 6 April 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

23