2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 21/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PRESIDEN, APERSSI, DAN P3RSI (VII)

JAKARTA RABU, 3 JUNI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 21/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun [Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 107] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kahar Winardi Wandy Gunawan Chuzairin Pasaribu Lanny Tjahjadi Henry Kurniawan Muktiwijaya Pan Esther Liana Atmadibrata

ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden, APERSSI, dan P3RSI (VII) Rabu, 3 Juni 2015 Pukul 11.12 – 13.10 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Anwar Usman Patrialis Akbar Wahiduddin Adams Suhartoyo Aswanto I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Manahan Malontige Pardamean Sitompul

Wiwik Budi Wasito

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Wandy Gunawan B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muhammad Imam Nasef 2. R. A. Santi Dewi C. Pemerintah: 1. Putranta 2. Siti Martini 3. Nasrudin 4. Maharani 5. Mualimin Abdi D. Saksi dari Pemerintah: 1. M. Yaya Mulyarso E. APERSSI: 1. Khoe Seng Seng 2. Rooskurniani. N F. P3RSI: 1. Amran Adnan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan agenda persidangan untuk hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan dari APERSSI kemudian P3RSI dan kita dengarkan keterangan saksi dari Presiden. Sebelumnya, dipersilakan dulu kepada Pihak-Pihak untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir? Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM NASEF Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Pemohon pada sidang kali ini hadir saya sendiri Imam Nasef selaku Kuasa Hukum dan Pak Wandy Gunawan selaku Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Dari DPR tidak ada. Presiden atau Kuasanya? Silakan.

4.

PEMERINTAH: NASRUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir mewakili Presiden dan sebelah kanan saya Pak Putranta dan Ibu Martini dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Saya sendiri Nasrudin dari Kementerian Hukum dan HAM dan dari sebelah kiri saya Ibu Maharani dan Ibu Irma Yanti dari Kementerian PU dan PR. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Dari APERSSI? Pencet.

6.

APERSSI: KHOE SENG SENG Dari APERSSI, saya Khoe Seng Seng dan Ibu Ros … Rooskurniani. Terima kasih.

1

7.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Dari P3RSI?

8.

P3RSI: AMRAN ADNAN Terima kasih, Yang Mulia. Dari P3RSI, saya mewakili, Amran Adnan.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Untuk Saksi dari Presiden, Pak M. Yaya Mulyarso, S.H., M.Si., ya? Ya, silakan maju ke depan di sumpah dulu. Mohon Yang Mulia Pak Wahidudin untuk membimbing.

10.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Tangannya ke bawah, ya. Lurus. Ikuti lafal yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

11.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, kita dengarkan dulu keterangan dari APERSSI. Ini salah satu saja yang menyampaikan dari Ibu … Khoe Seng Seng atau Ibu Rooskurniani. Silakan. Di mimbar.

13.

APERSSI: KHOE SENG SENG Selamat pagi pada semua Peserta sidang. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan pada APERSSI untuk menyampaikan keterangan yang APERSSI ketahui. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan uji materi Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, maka kami dari pihak APERSSI yang ditugaskan Ketua APERSSI untuk menyampaikan keterangan mengenai keadaan yang berhubungan dengan rumah susun yang kami ketahui berkaitan dengan rumah susun yang ada di Indonesia. 2

Semua yang kami ketahui ini berasal dari informasi yang kami peroleh dari masyarakat yang disampaikan kepada kami langsung … kepada kami langsung, pemberitaan media massa, informasi dari media sosial, dan … dan dari kami langsung yang mengalami juga. Informasi ini berupa pertanyaan, keluhan, pengaduan, sekitar permasalahan mengenai rumah susun. Pertanyaan sekitar rumah susun biasanya ditanyakan mengenai pengembang yang membangun rumah susun itu bagaimana, ini baik atau enggak? Terus kita juga ditanyakan mengenai rekomendasi pengembang yang mana yang boleh kita beli rumah susunnya yang dibangun? Itu yang biasa yang ditanyakan kepada kami. Dan pertanyaan kedua biasanya ditanyakan mengenai apa yang mesti diperhatikan waktu membeli rumah susun? Seperti umpanya status tanahnya, gimana? Pengembang … pengembang ini biasa tepat janji atau enggak waktu bangun? Dan keluhan sekitar rumah susun. Keluhan ini biasa disampaikan berupa diterimanya, kapan? Diterimanya sertifikat rumah susun itu. Dan secara rumah susun biasanya juga keluhannya berupa sertifikatnya diterima, telat lah. Terus bangunannya juga belum serah terima sesuai dengan perjanjian pada saat pembelian. Keluhannya juga berupa mengenai luas bangunan yang diperjanjikan, dibeli, terus tidak … kenyataan dengan fisiknya tidak sesuai kurang atau lebih lah. Keluhan itu juga berupa mengenai Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) yang terlalu mahal, katanya. Terus keluhan IPL ini juga ditagihkan secara enam bulan atau setahun sekali. Padahal baru pertama masuk sudah diminta bayar enam bulan ke belakang, itu. Terus keluhan yang terakhir biasanya mengenai pembentukan PPRS, yang sekarang disebut P3SRS. P3SRS ini warga menginginkan mau membentuk sendiri, tapi ada hambatan dari pihak pelaku pembangunan. Pihak pelaku pembangunan biasanya menghalang-halangi untuk dibentuknya P3RS berdasarkan keinginan warga, seperti kemarin contohnya di sini mungkin ada saksinya kemarin dari Kalibata City dari perumahan mana, itu banyak. Hampir umumnya terjadi di Jakarta ini. Terus pengaduan dari warga biasanya mengenai ada warga yang dilaporkan oleh pelaku pembangunan karena warga protes, terus dilaporkan ke pihak yang berwajib dan karena dia protes langsung ke pelaku pembangunan tidak diterima terus dia membuat sebuah surat pembaca ke media. Nah, dianggap mencemarkan nama baik pengembang. Lalu dilaporkanlah warga itu ke kepolisian. Dan ada juga warga karena rumah susunnya tidak se … rumah susun tidak … biaya IPL-nya dinaikan seenak pengelola gedung, pengelola gedung ini biasanya umumnya kepanjangan tangan dari pelaku pembangunan, dan ketika warga protes dimatikan … dimatikan listrik dan airnya, terus warga ini bersama-sama naik untuk menanyakan itu, terjadi ada keributan sedikit, kemudian warga dilaporkan ke polisi dikriminalkan dengan … dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan itu warga dihukum itu. Itu kejadian di ITC 3

Mangga Dua, baru tahun lalu diputusnya. Terus mengenai pengaduan mengenai sertifikat, warga sudah membeli kurang lebih 20 tahun lalu sudah beli, 18 tahun kemudian ketika diperpanjang sertifikat yang semula hak guna bangunan, disertifikat tertulis hak guna bangunan, IMB-nya juga tertulis hak guna bangunan, ternyata hak guna bangunan ini berdiri di atas HPL. Jadi, HPL atas nama pemda, itu. Ketika warga protes nah itulah terjadi kriminalisasi warga jadi … ketika warga sendiri melaporkan ke pihak yang berwajib, yang berwajib bilang, “Enggak ada penipuan.” Padahal di dalam akta jual beli sudah … setelah saya baca akta jual belinya tidak tertulis sama sekali HPL-nya, malah pengembang menuliskan objek jual belinya adalah tanah bersama. Ternyata enggak ada tanah bersama … tanah bersama pemda. Jadi, tanah bersama itu bukan tanah bersama-sama para penghuni. Tanahnya tanah bersamasama pemda. Saya juga enggak mengerti itu kenapa bisa begitu. Di sertifikat ketika warga beli tidak dimintakan izin rekomendasi dari pemda, padahal ada aturannya itu pasal … aturan SK Gubernur Nomor 2001 … Nomor 201 Tahun 2011 … 201 … Nomor 22 Tahun 2001 mengenai HPL ini, “Jika terjadi transaksi jual beli, atau penganggunan ke bank, atau melakukan perpanjangan sertifikat harus minta seizin pemda.” Jadi, waktu warga jual beli kan enggak pernah terjadi minta izin pemda. Itu harusnya BPN minta menyuruh, “Ini tanah pemda ini, kamu izin dulu ke pemda, sudah dapat izin baru kamu jual beli.” Harusnya begitu, tapi ini kan selama ini tidak terjadi. Tapi kemudian dikatakan itu HPL pemda. Itu kejadian di Mangga Dua Court. Salah satu penggugatnya ada di sini, terus di ITC Mangga Dua itu terus ada di Mall Mangga Dua. Ada lagi mengenai pengaduan sertifikat yang ketika jatuh tempo diperpanjang bukan kembali kepada PPRS ya, kembali kepada pengembang yang lama. Itu perpanjangannya. Terjadi. Jadi masa jatuh temponya sudah 20 tahun diperpanjang. Perpanjang ini diberikan kepada pemegang hak yang menjual. Saya jadi bingung bukan kembali ke yang ini … yang pemilik, yang sekarang memiliki, harusnya perpanjangannya diberikan kepada PPRS … P3SRS. Tapi perpanjangan ini bukan diberikan pada P3SRS, kepada pemegang hak guna bangun yang dulu. Itu kejadian di ITC Roxy Mas itu. Pengaduan ... pengaduan mengenai P3SRS ini bentukan pelaku pengembang yang bertindak sewenang-wenang menaikan IPL dan ini biasanya naik IPL karena yang menguasai itu pengelola gedung. Pengelola gedung itu adalah kepanjangan tanah … kepanjangan dari pelaku pembangunan, sedangkan warganya yang jadi P3SRS itu adalah karyawan dari pengembang. Jadi itu dalam satu lingkaranlah. Jadi warga tidak bisa berbuat apa-apa kalau IPL dinaikkan. Terus, dalam rapat-rapat umum ... rapat-rapat umum P3SRS harusnya kan setahun sekali menurut aturan, tapi ini bisa tiga tahun atau empat tahun baru sekali diadakan, dan itu juga tidak transaparan ya. Tidak pernah memberikan pertanggungjawaban keuangan secara 4

tertulis. Ketika rapat atau sebelum rapat laporan keuangan dibagikan secara tertulis, ini enggak pernah sama sekali. Ketika diminta juga, enggak pernah diberikan. Harus hanya boleh dilihat di kantor, katanya. Itulah kejadian yang pengaduan dari warga. Dan waktu mengadakan rapat umum tahun ... rapat umum anggota P3SRS ini yang datang wajahnya sangar-sangar ya, bukan seperti ... bukan kelihatan para penghuninya ya, sangar-sangarlah. Jadi, warga ketika mau hadir ... tiap kali mau ikutan rapat hadir, ketakutan, “Lebih baik saya enggak usah datang.” Dalam rapat itu juga terjadi pemukulan terhadap para penghuni, pemilik. Itu kejadian waktu dirapat, ketika protes, miknya dimatikan, langsung disamperin orang-orang yang sangarlah, mendekati yang melakukan complain, ya. Dan ini yang terakhir ini, ketika warga ingin melapor ke yang berwajib, penanganan kasusnya berbeda, kalau pelaku pembangunan melapor cepat sekali jalannya, giliran warga melapor malah SP3 kadang-kadang tidak ... tidak berjalan. Seperti saya sediri, pribadi ya, melapor kasus saya, saya listriknya dimatikan. Saya lapor ke Polres Jakarta Utara sampai dua tahun sudah enggak jalan. Sementara saya gugat juga ke pengadilan, saya dikalahkan, saya punya pribadi ini, ya. Padahal saya sudah bawa putusan pengadilan kasasi bahwa listrik hanya berhak dimatikan oleh PLN karena PLN-lah pemilik listrik, itu saya sudah bawa ... dan pengelola tidak boleh mematikan, itu ada pertimbangan hukum begitu dalam putusan teman saya, saya (suara tidak terdengar jelas), hakim juga tidak ... tidak menghiraukan yang itu, kalahlah saya di pengadilan. Kesimpulan kita dari APERSSI ya karena banyak keluhan dan pengaduan ini ya, kita simpulkan ya untuk saat ini ya lebih baik menunda pembelian apartemen atau rumah susun ya, sebab kalau kita beli kita terjerumus dalam sana, malah tambah stres, kita mau enak tinggal di sana, santai, gitu, enggak usah itu … malah tambah pusing menghadapi masalah. Itu kesimpulan kita mengenai ini, ya. Dan mengenai pengujian Pasal 107 dan Pasal 75 ayat (1) ini. APERSSI sendiri berpendapat ya, Pasal 59 ayat (1) ini, “Mewajibkan pelaku pembangunan untuk mengelola rumah susun pada masa transisi.” Kami dari Pihak APERSSI, menilai hal ini wajar, akan tetapi masa transisi pengembang juga wajib mengikutsertakan pemilik waktu me ... ingin membentuk PPRS, tapi selama ini enggak pernah dilakukan hal kayak demikian, ya. Jadi dia bentuk-bentuk sendiri, panitia musyawarah bentuk sendiri, jadi pengembang jalan sendiri. Terus, mengenai Pasal 59 ayat (2), kami sih meminta kepada Majelis Hakim, ini kan tidak ditulis dalam Pasal 107, mengenai sanksi adminsitrasi. Sanksi adminitrasi Pasal 59 ayat (2) ini seharusnya dia kalau dalam setahun dia tidak selesai, me apa ... membangun ... membuat bentuk PPRS, diberikan sanksi ke dia ya dalam jangka waktu satu tahun. Harusnya dia juga diberi sanksi kalau dia enggak mau ini ya,

5

tapi kan di Pasal 107 enggak ada sanksi terhadap pelaku pembangunan ini. Dan mengenai Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) itu, “Pelaku, pemilik, penghuni, wajib membentuk PPRS.” Pasal 75 ayat (1) “Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi.” Jadi ada dua yang wajib, wajib, di sini ya. Kalau kita bentuk sendiri, pemilik dengan penghuni rumah susun, pengembang menghalang-halangi. Sementara minta dia membentuk, dia bentuk sendiri, dia personilnya sendiri, sudah disiapkanlah, jadi warga tidak terlibat dalam pembentukan P3SRS … pengurus P3SRS ini. Nah, cukup sekian, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih. 14.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, kembali ke tempat duduk. Berikutnya dari P3RSI, Pak Amran Adnan.

15.

P3RSI: AMRAN ADNAN Bismilahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kuasa Pemohon, Pemerintah, serta Hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Semoga Allah memberikan hidayah, keselamatan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Saya adalah mewakili Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, yang pada hari ini telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan keterangan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan substansi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, khususnya ketentuan Pasal 75 ayat (1), Pasal 74, Pasal 107, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Sebelumnya saya mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia, agar dapat kiranya mengizinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Amran Adnan, yang sudah berpengalaman sebagai pengurus PPRS selama hampir 20 tahun di beberapa apartemen dan pernah menjabat sebagai Ketua PPRS di tiga apartemen. Dalam pengalaman saya sebagai pengurus PPRS banyak permasalahan atau konflik yang saya alami dan saya rasakan sendiri yang terjadi di rumah susun. Antara lain konflik sesama penghuni, kemudian konflik penghuni dengan pengurus, kemudian konflik antara pemilik dan PPRS dengan developer yang tidak jujur dan tidak memenuhi janjinya yang merugikan para pemilik. Permasalahan yang saya alami ini ada yang sampai berujung di pengadilan negeri untuk menetapkan penyelesaiannya. 6

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka lebih kurang lima tahun yang lalu saya berinisiatif mengadakan pertemuan dengan para pengurus PPRS di Jakarta untuk membentuk suatu organisasi perkumpulan PPRS yang bernama Aperus, yaitu Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun sebagai mitra pemerintah dan untuk menampung serta menjadikan jalan keluar atau solusi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi di PPRS. Selama ini PPRS seolah-olah seperti anak ayam berjalan sendiri yang kehilangan induknya karena tidak mempunyai asosiasi PPRS. Setelah beberapa kali pertemuan dengan para pengurus PPRS, maka Aperus ... Aperus ini telah dideklarasikan 4 tahun yang lalu. Deklarasi Aperus ini disokong oleh serta ... disokong serta dihadiri oleh pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan DKI. Namun sayang sekali berhubung satu dan lain hal ide saya ini berhenti di tengah jalan dan tidak dapat diteruskan. Tidak lama kemudian saya membaca di Koran Kompas ucapan selamat atas terbentuknya Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia yang disingkat dengan P3RSI. Pimpinan Pengurus P3RSI dan pejabatnya meminta bertemu dengan saya agar saya bisa bergabung dengan P3RSI karena mereka tahu bahwa saya adalah inisiator dari Aperus, yaitu Perkumpulan Asosiasi atau Asosiasi Perhimpunan Rumah Susun di Indonesia. Saya bergabung dengan syarat, akhirnya permintaan syarat tersebut diterima, yaitu bahwa tujuan pembentukan P3RSI harus sesuai dengan tujuan Aperus bahwa tujuan utama adalah sebagai mitra pemerintah dan menampung serta membantu mencarikan solusi penyelesaian jika ada permasalahan yang terjadi di PPRS, serta tidak berpihak kepada pihak manapun, termasuk pengembang. Dan akhirnya saya dijadikan sebagai Penasihat P3RSI. Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Para Hadirin yang saya hormati, saya memberikan keterangan di depan Mahkamah Konstitusi ini tidak lain hanya semata-mata untuk melindungi kepentingan semua pemilik dan penghuni rumah susun dan saya tidak akan berpihak kepada pihak manapun. Setelah saya pelajari dan cermati serta secara seksama, isi permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XIII/2015, saya coba memulai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 74 dan Pasal 107 juncto Pasal 108 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang berkaitan dengan pelaku pembangunan atau developer untuk memfasilitasi terbentuknya PPRS dan terkait dengan ketentuan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pemilik atau penghuni dengan ini saya sampaikan pendapat dan keterangan sebagai berikut. 1. Pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 ... 2011 diamanatkan bahwa pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana 7

dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir. Sementara itu pengertian mengenai masa transisi sebagaimana diletakkan dalam Pasal 59 ayat (2) paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama kali satuan rumah susun kepada pemilik. Saya berpendapat bahwa Pasal 75 ayat (1) ini untuk memfasilitasi pembentukan PPRS paling lambat satu tahun setelah penyerahan pertama kali unit satuan rumah susun kepada pemilik oleh developer adalah jauh lebih baik dibanding dengan undang-undang sebelumnya, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Pasal 37 ayat (4) yang berbunyi, “Penyelenggara wajib ... penyelenggara pembangunan wajib bertindak sebagai pengurus perhimpunan sementara sebelum terbentuknya perhimpunan penghuni dan membantu penyiapan pembentukan perhimpunan penghuni yang sebenarnya dalam waktu secepatnya.” Sekali lagi, “Dalam waktu secepatnya.” Yang jadi permasalahan besar pada pasal tersebut adalah kalimat developer, PPRS, dalam waktu secepatnya harus membentuk PPRS, sehingga tidak ada kepastian hukum, bisa satu tahun, sepuluh tahun, dan seterusnya. Dengan lahirnya UndangUndang Perumahan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, khususnya Pasal 75 ayat (1) ini patut kita syukuri karena kepastian hukum sangat jelas, yaitu paling lambat satu tahun sejak penyerahan unit pertama kali kepada pemilik, PPRS harus dibentuk oleh developer. Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 ini, khususnya ayat (1) tidak terlepas dari usaha beberapa pengurus PPRS, termasuk saya dan Ibnu Tadji (Ketua APERSSI) yang kebetulan tidak hadir. Yang pernah mengajukan masukkan usul ke DPR tentang konsep RUU mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Pada Pasal 75 ayat (1) tentang fasilitasi oleh developer dalam pembentukan PPRS. Menurut pendapat saya, sudah tepat demi terlancarnya … kelancaran terbentuknya PPRS dengan pertimbangan sebagai berikut. a. Developer mempunyai seluruh data pemilik, yaitu alamat, email, nomor telepon, NPP (Nilai Perbandingan Proporsional) masingmasing unit yang merukan salah satu dasar hak suara pemilik sebagai salah satu syarat sahnya terbentuknya PPRS dan berikut pemilihan pengurusnya. b. Developer kecuali developer baru, sudah mempunyai pengalaman dalam melaksanakan pembentukan PPRS yang caranya telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan PPRS yang berlaku. PPRS merupakan badan hukum yang diberikan oleh undang-undang sesuai Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dalam Pasal 75 ayat (3), PPRS berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian 8

2.

3.

4.

6.

bersama, tanah bersama, dan penghunian. Sehingga dengan demikian, pembentukan PPRS serta pemilihan pengurusnya harus sesuai dengan aturan yang ada, sehingga sah tanpa cacat hukum dan tidak ada tuntutan di kemudian hari dari pihak lain. c. Developer mempunyai fasilitas personel, melaksanakan segala persiapan yang diperlukan dalam rangka pembentukan PPRS dan seluruh biaya pelaksanaan ditanggung oleh developer. d. Adanya beberapa pemilik yang tidak ingin datanya diketahui oleh orang lain, kecuali data tersebut dapat diberikan kepada PPRS yang telah terbentuk secara sah. Saya menyadari dan mengalami sendiri sebagai pemilik dan pengurus PPRS bahwa ada developer atau pelaku pembangunan yang tidak jujur dalam memenuhi janjinya dan merugikan para pemilik. Dan salah satunya yaitu menunda pembentukan PPRS, sehingga hal ini memicu terjadinya konflik dengan pemilik dan penghuni yang lain agar developer segera membentuk PPRS. Namun, keinginan pemilik tersebut selalu kandas karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 pada Pasal 57 ayat (4) yaitu, “Pembentukan PPRS dilakukan dalam waktu secepatnya.” Pasal ini dijadikan sebagai senjata ampuh oleh sebagian developer yang ingin menunda pembangunan PPRS demi kepentingan tertentu. Jika developer yang memfasilitasi pembentukan PPRS terbukti melakukan kecurangan, maka pihak pemerintah sebagai pembina yang bertugas melakukan pengawasan pembentukan PPRS sesuai dengan Pasal 6 juncto Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dapat meluruskan, jika perlu memberikan sanksi yang berat kepada developer yang bersangkutan. Dalam rapat umum pembentukan PPRS berikut pengurusnya, yang berkuasa adalah pemilik. Yang juga ditetapkan dengan NPP adalah pemilik, bukan developer. (Suara tidak terdengar jelas) pemilik dapat menolak mengubah agenda dan tata tertib rapat umum yang telah disusun oleh developer sebagai fasilitator dan pemilik bisa memilih pengurus yang dikehendaki oleh pemilik, baik secara musyawarah maupun voting sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang berhak hadir dalam rapat umum pembentukkan PPRS adalah pemilik yang sah atau orang yang dikuasakan oleh pemilik. Developer hanya dapat sebagai peserta dan mengajukan pendapatnya dalam rapat umum pembentukkan PPRS, tetapi sebagai pemilik jika ada unit yang belum dijual. Selama pengalaman saya tiga kali mengikuti rapat umum pembentukkan PPRS dan menetapkan pengurusnya yang difasilitasi oleh developer selalu berjalan dengan lancar. Apalagi jika seluruh unit tersebut sudah terjual, sehingga developer tidak mempunyai celah untuk melakukan kecurangan karena sebagian besar suara dikuasai oleh pemilik. Kecuali apabila rumah susun tersebut hanya 9

dijual oleh developer kurang dari 50%, sehingga suwara … suara secara NPP kepemilikan dikuasai oleh developer. 7. Adapun mengenai tuntutan Pemohon untuk mengubah Pasal 75 ayat (1) agar pembentuk PPRS tidak difasilitasi oleh developer, tetapi difasilitasi oleh pemerintah sebagai pembina, menurut saya kurang tepat dengan alasan sebagai berikut. a. Pemerintah tidak memiliki fasilitas yang dimiliki oleh developer setelah … yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu fasilitas data-data, alamat, NPP, pengalaman, dan lain sebagainya. b. Pemerintah sebagai pembina untuk melakukan pengawasan pembentukkan PPRS sesuai dengan Pasal 70 ayat (5) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 sebaiknya bertindak sebagai wasit dalam pelaksanaan pembentukkan PPRS yang difasilitasi oleh developer, sehingga pemerintah sebagai wasit tidak boleh menendang bola. 8. Selanjutnya mengenai berkaitan antara Pasal 74 ayat (1) dengan Pasal 107 yang menyatakan, “Setiap yang menyelenggarakan rumah susun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.” Menurut saya, sebenarnya ketentuan sanksi tersebut di atas ditujukan kepada penyelenggaraan pembangunan (developer). Namun karena dalam Pasal 74 ayat (1) pemilik sarusun (satuan rumah susun) wajib membentuk PPRS, maka sangat wajar apabila para pemilik yang lain merasa khawatir terhadap sanksi yang mungkin terjadi. Kedela … terhadap masalah tersebut, saya yakin bahwa Pasal 108 ayat (1) tidak akan serta-merta dikenakan sanksi kepada pemilik terkait dengan Pasal 107, khususnya menyangkut Pasal 74 ayat (1). Namun, hal ini tentunya masih menungu peraturan lebih lanjut sebagaimana dialamatkan … diamanatkan pada Pasal 108 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrtif tata cara dan besaran denda administrasi diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk itu, saya serahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia. Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dan Para Hadirin yang saya hormati. Saya heran, mengapa hanya Pasal 75 ayat (1) saja yang dipermasalahkan. Padahal menurut pendapat saya, masih banyak pasalpasal lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang semestinya patut diuji materi dan patut dirubah. Sebagai contoh mengenai Pasal 1 ayat (13), Nilai Perbandingan Proporsional selanjutnya disebut NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara rasusun[Sic!] terhadap hak atas bersama, benda bersama, tanah

10

bersama yang dihitung berdasarkan nilai harga rumah susun yang bersangkutan terhadap jumlah rumah susun secara keseluruhan. Bahwa pada waktu pembangunan pertama kali diperhitungkan pembiayaan pembangunan secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya, menurut pendapat saya pasal penentuan NPP menurut nilai harga ini bisa menjalin masalah dikemudian hari. Pada perencanaan pembangunan rumah susun yang dilakukan secara bertahap karena pada saat pembangunan tahap kedua dan seterusnya tentu perubahan harga dasar akan mengalami perubahan, sehingga untuk menentukan besarnya NPP akan mengalami kesulitan, demikian juga mengenai penetapan service charge dan sinking fund oleh PPRS yang telah menetapkan NPP berdasarkan luas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 pada Pasal 1 ayat (7). Saya berpendapat lebih mudah menghitung NPP berdasarkan luas dibandingkan dengan berdasarkan nilai harga jual, ini loh yang diubah undang-undangnya enggak. Kemudian mengenai Pasal 26 ayat (3) gambar dan uraian (...) 16.

PEMERINTAH: NASRUDIN Izin, Yang Mulia. Ini di luar pasal yang diuji apakah kita masih perlu mendengarkan.

17.

KETUA: ANWAR USMAN saja.

18.

Ya, ini sedikit lagi, dipercepat. Tinggal sedikit ini kita dengarkan

P3RSI: AMRAN ADNAN Mengenai Pasal 74 ayat (2) PPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik. Menurut pendapat saya pasal ini bisa menimbulkan masalah, kenapa? Karena ada pemilik yang menguasakan kepada suami atau isterinya yang tidak berstatus penghuni. Mengenai Pasal 50 (...)

19.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, intonasinya dipercepat, ya.

20.

P3RSI: AMRAN ADNAN Ya. Pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi, yaitu hunian, b campuran. Pada pasal ini bisa menjadi masalah karena tidak menyebut rumah susun non hunian, seperti perkantoran, 11

pertokoan untuk perdagangan yang jauh jumlahnya cukup banyak yang juga membentu PPRS. Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi, Hadirin yang saya hormati. Sesuai dengan keterangan saya di atas, maka saya menyatakan bahwa Pasal 75 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir, cukup baik, dan ada kepastian hukumnya tentang (suara tidak terdengar jelas) serta tidak perlu diubah, apalagi dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yaitu peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Pasal 7 ayat (4), “Penyelenggara pembangunan wajib bertindak sebagai pengurus perhimpunan sementara sebelum terbentuknya perhimpunan, dan membantu terbentuknya perhimpunan, penghuni yang sebenarnya dalam waktu secepatnya.” Pasal ini tidak tegas bisa setahun, bisa sepuluh tahun. Demikianlah tanggapan saya mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dalam memutuskan Perkara Nomor 12/PUU-XIII/2015. Wassalamualaikum wr. wb. 21.

KETUA: ANWAR USMAN Waalaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih dari P3RSI, ya. Nanti tentu keterangan P3RSI nanti Pemerintah bisa menanggapinya dalam kesipulan. Baik, berikutnya kita dengarkan keterangan Saksi dari Presiden, silakan.

22.

PEMERINTAH: NASRUDIN Izin, Yang Mulia. Saksi dari Presiden tidak menyampaikan secara orasi tapi langsung kami pandu.

23.

KETUA: ANWAR USMAN Silakan, ya, di podium, ya.

24.

PEMERINTAH: NASRUDIN Dan sebelumnya memberitahukan hadir dari Pemeritnah baru bergabung Pak Dirjen HAM, Bapak Mualimin Abdi

12

25.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Ya, selamat bergabung.

26.

PEMERINTAH: NASRUDIN Baik, izin, Yang Mulia. Baik, Saksi. Kami sebetulnya prihatin dengan apa tadi yang disampaikan oleh APERSSI. Apa yang terjadi dalam penghunian rumah susun. Nah, dalam hal ini Pemerintah bertanya. Sejauh mana perlindungan dari Pemerintah terhadap para penghuni yang tadi telah banyak menyampaikan keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan? Ini suatu fakta yang memang seharusnya bagaimana sikap Pemerintah mengatasi hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua. Apakah pemilik rumah susun dalam melaksanakan kewajibannya membentuk P3SRS itu ditentukan oleh pelaku pembangunan atau tidak? Menurut Pasal 75. Yang ketiga, apabila ketentuan Pasal 75 ayat (1) yaitu kewajiban … kewajiban pemilik dan pengembang untuk memfasilitasi pembentukan P3SRS. Apabila ini dibatalkan, apakah ini akan menguntungkan atau justru akan merugikan pemilik mengenai pemberian fasilitas ini? Sementara mungkin 3 pertanyaan itu dulu, Yang Mulia.

27.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi gini ya untuk pemerintah. Ini Saksi ya, jadi bukan ahli ya. Jadi sesuai dengan fakta saja, ya.

28.

PEMERINTAH: NASRUDIN Ya, apa yang selama ini pada Saksi itu hadapi.

29.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti … baik. Silakan menyampaikan ya fakta apa yang diketahui, didengar, dan dilihat, ya. Silakan.

30.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Baik, izin, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, Para Hadirin semua. Terhadap pertanyaan pertama, Saksi mau menyampaikan bahwa perlindungan terhadap para penghuni dan pemilik yang selama ini mengadu ke Pemerintah tentunya dalam hal ini saya dari Pemprov DKI Jakarta. Kami selalu menerima pengaduan-pengaduan, Pak. Kami juga selalu memediasi apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang 13

terjadi. Memang tidak semua bisa diselesaikan di tempat kami. Tapi banyak juga yang bisa diselesaikan di tempat kami. Saya rasa itu kasuistis. Mana yang bisa diselesaikan, mana yang tidak. Ada juga memang yang beberapa kasus yang lanjut ke lembaga peradilan. Saya rasa demikian, Pak. Mengenai tadi pertanyaan ke dua yang saya tangkap adalah pembentukan ditentukan oleh pelaku pembangunan, Pak, ya, kuranglebih begitu. Jadi, Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim, perlu saya sampaikan. Pembentukan seperti tadi juga disampaikan oleh sebelumnya bahwa itu diatur dalam Undang-Undang tentang Rumah Susun, baik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Pemiliklah yang wajib membentuk perhimpunan. Jadi saya rasa dalam hal ini yang wajib membentuk adalah pemilik. Sedangkan pembentukannya memang bisa difasilitasi atau dulu penyelenggara pembangunan namanya undang-undang lama itu diarahkan oleh developer atau pelaku pembangunan. Tapi di sini dengan undang-undang baru bisa juga difasilitasi oleh pelaku pembangunan. Ya, jadi tidak semuanya ditentukan atau dikuasai oleh pelaku pembangunan, Pak. 31.

PEMERINTAH: NASRUDIN Selama ini yang Bapak ketahui, yang Bapak alami pada saat mengenai pembentukan P3SRS, Apakah pemilik itu bisa langsung membentuk P3SRS atau itu harus dilakukan oleh … yang selama ini dilakukan oleh pengembang atau dilakukan oleh pemilik?

32.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Baik, Pak. Saya jawab berdasarkan fakta, ya. Berdasarkan fakta, terhadap pembentukan ini ada DUA macam tadi ya. Bisa yang inisiatif adalah pelaku pembangunannya, bisa juga pemiliknya, Pak. Jadi dua arah ya. Artinya bisa fasilitas ini oleh pelaku pembangunan selaku … sebagai amanat dari Undang-Undang atau Pasal 74 … 75 ya. Kalau undang-undang lama tadi di PP Nomor 4 Tahun 1988 seperti disebutkan Pak Amran tadi. Tetapi juga bisa juga dari inisiatif pemilik, ya. Manakala ada beberapa hal ini inisiatif pemilik ini. Manakala tadi seperti ditengarai ada sebagian pelaku pembangunan yang mengulur-ulur ya, pembentukan P3SRS atau juga memang para pemiliknya sudah tidak sabar ingin membentuk perhimpunan untuk menjalankan amanat undang-undang. Begitu, Pak. Terus pertanyaan ketiga mengenai ini yang ditanyakan fasilitasi oleh pelaku pembangunan. Ya, sepanjang yang saya apa … fakta di lapangan ya, yang saya ikuti. Bahwa memang fasilitas ini menurut hemat saya itu masih diperlukan, ya. Karena apa? Karena tadi juga seperti 14

alasan Pak Amran tadi ya. Itu memang segala sesuatu data dan fasilitas ada di pelaku pembangunan. Kalau tidak difasilitasi bagaimana para pemiliknya ini akan mendapatkan data-data awal perizinan, ya kan. Itu pembangunan dari awal, ya. Terus, mengenai juga data-data, juga aset-aset, Pak, yang penting. Aset-aset mengenai hak bersama, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Namun memang, Pak, ya ini bukan pendapat, tapi memang karena fakta di lapangan yang … maksudnya, memang fasilitas ini harus ada pembatasan atau harus ada penjelasan yang jelas, sehingga tidak ditafsirkan berbeda masing-masing pihak. Ya, antara … dalam hal ini antara pelaku pembangunan dengan pemilik. Jadi, memang menurut hemat saya, fasilitas ini masih diperlukan, tapi harus ada definisi yang jelas, ada batasan-batasan, sejauh mana fasilitas itu bisa dilakukan oleh pelaku pembangunan? Itu menurut hemat saya, Pak. Demikian, Pak. 33.

KETUA: ANWAR USMAN Masih ada?

34.

PEMERINTAH: NASRUDIN Masih, Yang Mulia.

35.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

36.

PEMERINTAH: MAHARANI Ya, Saudara Saksi, tadi dikatakan bahwa pengelolaan rumah susun pada masa transisi, satu tahun itu dilakukan oleh pelaku bersamasama dengan pemilik sesuai dengan NPP. Mohon dijelaskan, pascapembentukan P3SRS, siapa sebenarnya yang melakukan pengelolaan rumah susun? Pasca pembentukan P3SRS.

37.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Baik. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, pascapembentukan P3SRS, pengelolaan tentunya dilakukan oleh PPRS, Bu. Amanatnya memang begitu, ya. PPRS ini melakukan pengelolaan karena memang amanat undang-undang dengan menunjuk badan pengelola yang berbadan hukum sekarang. Kalau undang-undang lama kan bisa membentuk dan menunjuk yang berbadan hukum. Kalau sekarang kan

15

saya rasa dibatasi dengan yang profesional berbadan hukum. Jadi, oleh PPRS tentunya atau P3SRS sekarang. 38.

PEMERINTAH: MAHARANI Yang kedua, Saudara Saksi, apakah Saudara juga menyaksikan serah terima yang dilakukan oleh pelaku kepada PPRS terbentuk, serah terima apa saja yang diserahkan pada saat itu? Terima kasih.

39.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Baik. Izin, Yang Mulia, saya jelaskan. Bahwa memang serah terima ini sangat jarang kami diundang ya terhadap … kalau pembentukan, sebagian besar kami diundang dari Pemprov DKI, tapi serah terima aset ini sangat jarang. Pernah diundang kami itu waktu pembentukan di Latumenten, Rusun Umum Latumenten. Yang diserahkan tentunya ya aset-aset … aset-aset dan juga laporan keuangan dari developer kepada para pengurus PPRS yang mewakili para anggota PPRS. Begitu, Ibu.

40.

PEMERINTAH: MAHARANI Mohon izin, Yang Mulia, satu lagi. Tadi disebut mengenai laporan keuangan. Apakah Saudara Saksi pernah melihat neraca keuangan yang dilakukan pelaku dalam rangka pengelolaan rumah susun sebelum PPRS itu terbentuk, apakah itu pernah diaudit dan Saudara Saksi pernah mela … pernah melihat auditing dari neraca keuangan tersebut? Terima kasih.

41.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Baik. Ini sebetulnya sangat jarang terjadi juga, Bu. Tapi, kalau seandainya terjadi permasalahan di tempat kami, ada laporan-laporan pengaduan, ya kami dari Pemprov DKI Jakarta mengimbau kepada pelaku pembangunan untuk menunjukkan itu audit dan memberitahukannya kepada para pemilik, sehingga biar ada transparansi di sini. Saya rasa begitu.

42.

KETUA: ANWAR USMAN Cukup, ya? Baik. Terima kasih, kembali ke tempat. Dari Pemohon, ada yang ingin ditanyakan ke Saksi Pemerintah? Silakan kalau ada.

16

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. A. SANTI DEWI Ada, Yang Mulia, dari Pemerintah dan dari P3RSI.

44.

KETUA: ANWAR USMAN Enggak … enggak … enggak usah, itu kan hanya Pihak Terkait. Nanti ditanggapai di kesimpulan saja, ya.

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. A. SANTI DEWI Oke.

46.

KETUA: ANWAR USMAN Bisa ke Saksi ini saja.

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. A. SANTI DEWI Oke. Kalau yang dari Pemerintah, kepada Saudara Saksi. Apakah Saudara Saksi pernah mengalami terjadi pembentukan P3SRS berdasarkan inisiatif pemilik rusun dan berjalan sukses sampai saat ini tanpa adanya campur tangan dari pelaku pembangunan? Pertanyaan kedua, apakah Saksi mengetahui juga bahwa di beberapa kasus, developer tidak memberikan data-data guna pembentukan P3SRS ketika dilakukannya pembentukan rapat P3SRS itu? Pertanyaan ketiga. Ketika pembentukan P3SRS, apakah Saksi pernah mengalami terjadi tindakan kekerasan, atau intimidasi, atau kecurangan dari pelaku pembangunan di dalam pembentukan P3SRS tersebut? Terima kasih.

48.

KETUA: ANWAR USMAN Silakan, Saksi. Situ saja, ya.

49.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Izin, Yang Mulia, menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemohon. Pertama … pertama tadi … maaf, pembentukannya sukses oleh pemilik. Pernah, Bu, ya. Ada Salah satu apartemen di daerah Tanah Abang juga, di Fakhruddin itu. Kalau boleh disebut namanya ada juga ya di boulevard. Itu inisiatif dari pemilik, ya. Memang ya tidak campur tangan developer, dalam hal ini ada. Itulah memberikan fasilitas. Dan kebetulan ini Pak … Pak Amran juga sebagai salah satu pemiliknya di situ ya, saya

17

ada di situ. Jadi, memang inisiatif dari para pemilik difasilitasi oleh … oleh developer, oleh pelaku pembangunan, ya. Terus yang kedua, tidak memberikan data-data. Inilah yang pelaku pembangunan, memang sebagian ya tidak memberikan data-data ini terjadi, maka terjadi konflik, Bu ya. Kalau semua memberikan datadata maka tidak terjadi konflik. Inilah, ada sebagian daripada pemilik … sori, developer tidak memberikan data-data kepada para pemilik. Terus tindakan intimidasi, ya pernah juga saya alami. Karena saya inikan menerima semua pengaduan, ya, tindakan intimidasi pernah di beberapa tempat juga saya menyaksikan, ya. Ya, tapi tidak semua, tidak semua apartemen. Dalam hal ini … dan itu saya rasa kasuistis, ya. Jadi memang terjadi juga tindakan-tindakan begini. Saya rasa demikian. 50.

KETUA: ANWAR USMAN Masih ada?

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM NASEF Menambahkan sedikit, Yang Mulia.

52.

KETUA: ANWAR USMAN Silakan.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM NASEF Untuk Saudara Saksi dari Pemerintah. Apakah Saudara Saksi punya data atau setidak-tidaknya mengetahui persentase pembentukan P3SRS yang berjalan dengan lancar dan yang … yang bermasalah, begitu, dengan adanya fasilitasi dari pelaku pembangunan ini? Ya, persentasinya seperti apa?

54.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Baik, Pak. Ya, bisa saya jawab, Yang Mulia. Jadi saya tidak data akurat, ya, tidak saya bawa ini, tapi ada, ya. Persentasenya saya rasa di atas 50% lebih banyak yang berjalan mulus, ya. Artinya tidak ada konflik seperti yang … apa … terjadi keributan-keributan itu, saya rasa lebih banyak yang berjalan mulusnya, Pak. Ya, artinya yang difasilitasi maupun inisiatif pemiliknya sendiri. Ada datanya yang dari tahun 2012 sampai dengan 2015 pun ada saya bawa di sini. Ada 52 PPRS.

18

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM NASEF Ya, itu yang berjalan mulus, apakah yang difasilitasi oleh P3SRS tidak, pada saat itu?

56.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Ini, Ya, saya harus pilah-pilah, ya, tapi itu dua-duanya, ya. Kebanyakan sih difasilitasi oleh pelaku pembangunan, tapi memang ada juga yang tidak difasilitasi, ya. Sebagian besar difasilitasi oleh pelaku pembangunan. Kalau berdasarkan persentase data, lebih banyak yang berjalan baik, ya. Saya rasa begitu.

57.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, cukup? Baik. Dari meja Hakim Yang Mulia Pak Wahid mungkin? Silakan, Pak.

58.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya ingin penegasan dari Saksi Pemerintah, terkait tadi keterangan Pak Amran. Menyatakan bahwa Pemerintah itu tidak mempunyai fasilitas. Jadi untuk pembentukan P3SRS ini, kalau apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Pertama disebutkan, “Pemerintah itu tidak mempunyai data, tidak mempunyai personel.” Jadi alasannya ini, ya. Dan ini dibenarkan oleh Saksi dari Pemerintah bahwa Pemerintah tidak punya data. Ini pertanyaan saya pertama, kita kan punya peraturan pemerintah tentang kelurahan. Ini bagaimana hubungan kelurahan, RT, RW dengan data penghuni ini? Apakah memang sebagai itu tertutup? Apa domain penguasaan data yang hanya dimiliki oleh developer? Karena ini terkait dengan data kependudukan. Kemudian, kalau ada pemilu kan mereka bagian dari pada yang mempunyai hak pilih. Ada kartu keluarga, tapi kok seperti saya kaget direndahkan sekali, pemerintah itu. Tidak punya data, tidak punya personel, jadi alasannya ini. Apa betul begitu? Tadi Pak Amran disebutkan. Disebutkan di dua hal ini, “Pemerintah tidak mempunyai fasilitas yang bisa dimiliki oleh developer yang telah dijelaskan butir II. Butir II developer mempunyai data seluruh pemilik alamat, email, telepon,” wong telepon ini kan publik bisa dimuat dibuku telepon. Bukan kan itu suatu … apa … informasi publik juga. Kemudian, “Developer, ya, punya pengalaman, pemerintah tidak punya pengalaman. Developer punya fasilitas personel.” Jadi seolah-olah Pemerintah tidak punya. Kemudian, beberapa pemilik tidak ingin datanya diketahui, kan ada yang bersifat informasi publik. Saya miris mendengar bahwa kok pemerintah selemah begitu. 19

Nah, ini bagaimana kaitannya dan peraturan pemerintah tentang kelurahan? PP 73 Tahun 2007 apa 2005, pelaksana Undang-Undang 32 Tahun 2004. Kan data kependudukan itu ada di RT, di RW. Ini bagaimana hubungannya? Nah, apakah betul selemah itu Pemerintah, sehingga tidak punya akses, apalagi data-data terkait dengan apa … kepenghunian itu. Tadi dibetulkan oleh Saksi tadi, dikatakan Pemerintah tidak punya data seperti itu. Apa betul? Saya minta ketegasan. Terima kasih. 59.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti sekalian, ya. Yang Mulia Pak Suhartoyo.

60.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Nanti sekaligus boleh tanya dengan … dari perhimpunan. Beda dong, beda. Kalau Hakim boleh. Jangan iri ya Pemohon. Ini … memang mekanisme yang ada di Mahkamah selalu memberi kesempatan kepada Hakim untuk memberi … minta pendalaman kepada pemberi keterangan dan beda haknya dengan Para Pihak. Untuk Saksi dulu, Bapak ini kerja di mana, Pak? Di bagian apa? Saksi ya, Saksi dari Pemerintah.

61.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Saya saat ini bekerja di Pemprov DKI Jakarta di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Pak. (…)

62.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik. Memang selalu ikut dalam pembinaan-pembinaan terhadap para penghuni? Action-nya secara kongkret Bapak ikut enggak?

63.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Untuk sebagian yang kita … kalau kita diundang kita ikut, Pak. Ikut sebagai … hadir di situ sebagai (…)

64.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pernah diundang? Saudara pernah diundang?

20

65.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Siap.

66.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di mana misalnya?

67.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Banyak, Pak, ya. Di (…)

68.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang pernah Anda turun sendiri?

69.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Di … mana … di … kayak model di grup ITC ini, terus di (…)

70.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ketika proses pembetukan P3SRS?

71.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Ya.

72.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik. Apa yang Anda lakukan secara riil dalam konteks pembinaan itu, sehingga banyak kejadian-kejadian ketika ada pembentukan P3SRS selalu menimbulkan persoalan? Apa yang secara kongkret Bapak lakukan selaku pembina dari Pihak Pemerintah di dalam keterlibatan, sehingga kok selalu ada persoalan-persoalan ketika ada pembentukan itu? Apa action-nya yang kongkret ketika … satu. Kemudian yang kedua, tadi apa yang disampaikan oleh Saksi ini senada sekali dengan apa yang diterangkan oleh Pihak APERSSI, ya. Saya tidak su'udzon tapi kenapa yang diberikan APERSSI sangat berbeda dengan yang diberikan dengan Pihak P3RSI. Nah, dalam hal ini Mahkamah juga perlu tahu, tolong nanti dijelaskan dari Pihak P3RSI maupun APERSSI, siapa sih sebenarnya anggota-anggota APERSSI dan siapa juga anggotanya P3RSI? Sehingga ketika aspirasinya dibawa keluar dalam konteks di Mahkamah Konstitusi ini kok berbeda jauh. Pak Arman, Pak Amran, apa Pak Arman? Maaf kalau salah. Senada dengan apa yang 21

disampaikan Pemerintah dan memperkuat pasal-pasal itu tidak ada persoalan. Tapi Pak Seng Seng tadi senada dengan Pemohon bahwa itu ada persoalan, sehingga … padahal kan mestinya satu perasaan satu nafas antara APERSSI dan P3RSI ini. Kalau betul-betul secara riil mewakili kepentingan anggota paguyuban, tapi ternyata yang terjadi di sini sangat bertolak belakang. Tolong nanti dijelaskan. Jangan nanti Mahkamah di sini “tertipu dengan keterangan yang … ini hanya mewakili segelintir orang atau sekelompok orang tapi bukan mewakili anggota APERSSI dan P3RSI atau P3RSI secara keseluruhan ya.” Tolong nanti dijelaskan Pak Seng Seng dan Pak Amran. Terima kasih, Pak Ketua. 73.

HAKIM KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Sebelah kiri?

74.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

75.

HAKIM KETUA: ANWAR USMAN Yang Mulia Pak Palguna.

76.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya ingat Pak Khoe Seng Seng ini pernah di penjara, ya? Ndak?

77.

APERSI: KHOE SENG SENG Saya tidak pernah di penjara.

78.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi pernah diadukan, ya? Karena saya ingat Bapak pernah berperkara juga di Mahkamah Konstitusi dulu waktu saya masih periode pertama, saya ingat itu. Apakah Duta Pertiwi kalau enggak salah ya? Itu saya ingat kasusnya itu. Jadi ini yang mau saya tanya sekarang mau … Tadi sudah ditanya sebenarnya oleh Pemohon untuk Pak … untuk Saksi ya, Saksi dari Pemerintah. Ya, bukan pertanyaan sebenarnya, kami cuma ingin data gitu ya, data yang sesungguhnya, berapa sebenarnya di … tentu karena Bapak di DKI tentu yang ada di DKI, walaupun saya di tempat lain, mungkin di kota-kota lain barangkali kota-kota besar ada juga rumah susun. Saya kira di DKI cukup merepresentasikanlah keadaan itu. 22

Jadi Mahkamah memerlukan … nanti kalau … mohon dengan bantuan Saksi untuk diberikan datanya kepada tentang berapa sebenarnya ada pembentukan P3SRS yang difasilitasi oleh pelaku pembangunan itu yang bermasalah itu di mana? Ya, kalau ndak salah sih berita terakhir tentang Kalibata itu ya masih kemarin ya, masih ada cerita soal ini juga, itu praktik tapi. Tapi yang mau kami inikan kan yang mau kami dengar di sini itu kan sebenarnya secara konsepsi, gitu ya, konsep Pasal 75 itu barangkali tidak ada masalah, barangkali ya. Kami belum mengambil keputusan mengenai soal itu. Tapi secara faktual, bagaimana yang terjadi? Mahkamah ini perlu tahu, di mana itu bisa dibelokkan sehingga menjadi bertentangan dengan niat awalnya yang menurut Pemerintah itu sesungguhnya mulia, gitu? Kita ingin tahu itu. Nah, itu di … pembelokkannya itu ada di mana? Sepanjang yang terlihat di persidangan itu baru kaitannya dengan Pasal 59 khususnya Pasal 59 ayat (2) berkaitan lagi dengan penjelasan. Kita baru … kami atau yang terbuka di Mahkamah ini baru soal itu. Nah, mungkin dengan data yang diberikan oleh Pihak DKI nanti khususnya melalui Saudara Saksi. Kita bisa akan bisa mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang lebih dalam karena ternyata dari dua keterangan dari P3RSI dengan APERSSI ini juga sudah berbeda tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr … Yang Mulia Pak Hakim Suhartoyo. Nah jadi, kami memerlukan itu. Nah, ini memang menjadi penting juga untuk memperbandingkan. Nah, pembentukan P3SRS yang … ada enggak yang wajib difasilitasi oleh Pemerintah itu yang … yang bagaimana, Pak? Dan itu juga perlu kita ketahui keadaannya bagaimana, kalau yang difasilitasi oleh Pemerintah itu? Kalau ada. Ini juga penting buat kami karena tadi juga mesti dijelaskan sebenarnya ruang lingkung fasilitas itu seperti apa, gitu kan? supaya enggak terlalu dalam campur tangan atau malah tidak campur tangan sama sekali hanya performa saja, misalnya gitu. Supaya kita tahu begitu lho. Jangan-jangan persoalannya bukan ada di sana gitu lho, tapi mungkin ada di … di soal yang lain. Ya, niat untuk memfasilitasi ini sebenarnya bagus karena ini adalah rumah susun komersial gitu misalnya ya sedangkan ini bukan, tapi persoalannya justru di situ misalnya bisa ditafsirkan macam-macam gitu. Nah, artinya Mahkamah ini ingin mengetahui apakah ini memang problem konstitusional atau ini problem penyimpangan dalam praktik yang … yang sesungguhnya berbeda dengan niat awal dari pembentukan itu. Ini yang perlu Mahkamah ketahui secara pasti. Mungkin data yang ada pada Saudara Saksi bisa membantu itu. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih. 79.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Ini terakhir dari saya (…) 23

80.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang Mulia.

81.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, masih ada. Yang Mulia Pak Aswanto.

82.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin penegasan dari Pak Khoe Seng Seng ya. Kami memang butuh data yang komprehensif untuk mendapatkan informasi yang betul-betul akurat. Tadi Saudara Saksi … Saudara Khoe Seng Seng menyampaikan bahwa memang ada pengembang yang cenderung atau bisa dinilai menghalang-halangi pembentukan P3SRS itu. Apakah Saudara punya data? Di sini tidak ada yang boleh ditutup-tutupi, di sini harus dibuka semua. Apalah Saudara punya data? Karena kita tidak boleh … tidak boleh apa namanya tidak boleh berprasangka buruk gitu ya. Apakah Saudara punya data bahwa memang ada developer atau pengembang itu yang memang menghalang-halangi pembentukan P3SRS itu? Nah, Saudara juga sebagai dari APERSSI. Apakah Saudara bisa membantu untuk menyampaikan kira-kira apa yang melatarbelakangi, sehingga ada pengembang yang cenderung untuk menghalangi pembentukan itu? Padahal sebenarnya kan mestinya P3SRS itu kan untuk kepentingan para pemilik sebenarnya, bagaimana mereka saling mengenal, bagaimana mereka melakukan sosialisasi diri masing-masing, tetapi kalau tidak ada itu kan agak bingung. Nah, tolong Bapak jawab dengan jujur karena ini untuk kepentingan … kepentingan apa namanya … bukan kepentingan ini, ini kepentingan bangsa ini, Pak. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan ya. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

83.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya ingin menambahkan. Tadi sudah disinggung juga oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Keberadaan APERSSI dan P3RSI ini kan sebenarnya hampir sama ini, kalau dilihat (suara tidak terdengar jelas) di atas yang APERSSI itu menggunakan kata asosiasi, tapi di belakangnya perhimpunan penghuni rumah susun. Nah, yang P3RSI menggunakan kata persatuan penghuni rumah susun. Jadi, sama sebenarnya. Nah, saya ingin tahu atau Mahkamah ingin tahu filosofinya kenapa ini kok bisa ada dua organisasi kalau dilihat ini sama ini? Apakah punya ciri khas masingmasing bagaimana? Itu pertama. 24

Kemudian yang kedua dalam sebuah rumah susun apakah misalnya kalau sudah ada APERSSI lalu P3RSI tidak ada atau duaduanya sama atau gimana? Ya, silakan Saksi terlebih dahulu ya jawab semua pertanyaan dari Para Yang Mulia tadi. Kemudian baru ada pertanyaan khusus untuk APERSSI dan P3RSI. Ya, silakan. 84.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Izin, Yang Mulia. Mengenai pertanyaan pertama dari Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams mengenai bahwa Pemerintah tidak mempunyai fasilitas. Pak, yang dimaksud di sini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di rumah susun, Pak, ya, artinya mengenai data itu kan memang masih dipegang oleh … apa namanya … pelaku pembangunan selaku yang membangun dan apa … penjual ya di situ, ya. Memang ini kan data-data terkait dengan jual beli dan sebagainya, Pak. Data-data kepemilikan juga, Pak, mengenai ... kalau sudah ada sertifikat hak milik kesatuan rumah susun ataupun PPJB kan itu kami tekankan kan tidak ada. Dalam hal ini data-data itu. Kalau mengenai data-data kependudukan ya tentunya memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kan memang di mana pun tempat berada baik di horizontal maupun vertikal ya itu kan harus melapor kepada kelurahan setempat, jadi memang ada aturannya. Ini yang dimaksud adalah data-data kepemilikan juga, Pak. Yang maksud saya mengenai data-data yang tidak ada tadi, ya. Terus, di samping itu juga mengenai data-data ini kan, KTP kan seperti kita ketahui semua cuma satu, Pak ya, jadi juga ada yang berdomisili di tempat lain, Pak. Jadi itu barangkali itu yang saya maksud tadi atau dimaksud (suara tidak terdengar jelas) tadi. Saya rasa begitu, Pak, jawaban dari saya.

85.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Sekarang kan kita sudah menuju single identity ya, itu kan tidak terlalu sulit. Yang menjadi pertanyaan saya kok, seperti karena data ini mengenai kepemilikan, kan yang menerbitkan sertifikat juga Pemerintah. Ini kan miris sekali karena pernyataan dari Pak Adnan ini dibenarkan tadi. Pemerintah tidak memiliki semua itu, jadi artinya sangat dinapikan peran Pemerintah ya di dalam P3SRS ini. Terlepas dari apa yang dipertanyakan juga oleh Pemohon, tapi saya melihat alasan yang dikemukakan oleh Saksi ini, sebetulnya sesuatu yang ada di dalam domain Pemerintah mengenai data-data itu, dan data kita hampir dikatakan di republik ini ya dengan keterbukaan informasi publik dan belum ada kita protection data itu seperti di Singapura, misalnya, kita lewat di mall sekarang, masuk berbagai info ke kita tentang apa poster, tentang apa diskon-diskon, dari mana itu semua tahu, kan artinya kan kita data itu tidak seperti disebutkan di sini. Pihak apa ... swasta pun 25

punya, tapi kalau disebut di sini bahwa Pemerintah itu tidak mempunyai data, tidak mempunyai personil, sementara kan kepenghunian yang nanti akan berlanjut bahwa mereka merupakan warga dari RT, RW, itu kan domain Pemerintah, gitu. Kan kita punya peraturan pemerintah tentang kelurahan. Jadi apa yang dikemukakan tadi oleh Ahli, dibenarkan oleh Saksi bahwa Pemerintah itu tidak mungkin dan tidak punya data, tidak punya potensi untuk ya, ikut di dalam P3SRS ini baik sebagai apapun, begitu ya. Itu yang saya ingin temukan, apakah sebegitu lemahnya posisi Pemerintah itu di dalam kaitannya dengan apa ... peraturan mengenai rumah susun, khusus terkait dengan pembentukan P3SRS ini? Itu saja. 86.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Ya, izin, Pak, Ya. Jadi memang mungkin ya sebagain data-data mungkin harus perlu koordinasi lagi, cuman kan sama-sama Pemerintah tapi instansinya berbeda, Pak, ya, data-data kepemilikan dan segala macam. Ini masukan bagi kami, Pak, untuk kami catat ya. Tapi kan memang juga amanatnya juga kan fasilitasi oleh pelaku pembangunan, mungkin tadi hanya pendapat saja, Pak, ya. Terima kasih, Pak, ya. Untuk jawab ... cukup, Pak, ya. Ya, terima kasih, Pak. Untuk Bapak Yang Mulia Pak Suhartoyo. Terkait tindakan konkret apa yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta mengenai keributan-keributan itu, Pak. Mengenai itu, Pak, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kami juga menerima ... jadi, terkait P3SRS ini, kami dari awal ya dari pra sampai dengan setelah ya pasca pembentukan, Pak, ya, kami selalu mensosilisasikan ini, selalu menerima pengaduan-pengaduan. Jadi kalau ada keributan-keributan ini biasanya, Pak, Beliau-Beliau ini termasuk Beliau-Beliau yang hadir di sini juga mengadu ke kami, Pak. Ya, kami ya menerima Beliau ini, kita diskusi, kita coba menyelesaikan masalah, kita juga mediasi, Pak, ya. Tapi memang ya ujung-ujungnya atau finally-nya karena sanksi tidak ada tadi, Pak, yang seperti juga dimasalahkan sekarang, di Pasal 107 ya itu memang kami ya hanya bisa memberikan semacam himbauan, peringatan maupun teguran kepada pihak-pihak yang menurut hemat kami setelah kami mediasi, itu melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, Pak. Ya karena memang sanksi tidak ... tidak ditegaskan di sini, seperti yang juga diuji materi barangkali di Pasal 107 itu, Pak. Ya jadi kami selalu menerima pengaduan, kami mediasi, kami menerima bicara dengan Baliau-Beliau ini sangat sering ya, Pak, ya, tapi kami memang tidak mempunyai daya paksa untuk memberikan sanksi, kami hanya memberikan himbauan, teguran, peringatan, semacam itu Pak. Dan itu selalu kami lakukan tiap hari, Pak. Demikian, Pak. Terus tadi mengenai seolah-olah dari keterangan Saksi lebih setuju ke P3RSI daripada APERSSI. Ini mohon maaf, Pak, ini bukan 26

setuju tidak setuju, ya, kalau menurut hemat saya tadi penjelasan, Pak, ya, itu semata-mata fakta, Pak, ya. Fakta ini kan memang, Pak, ini kan di Jakarta ini kalau data Bapak tadi minta, itu kurang lebih yang sudah berbadan hukum saja, Pak, itu dari tahun 1995 itu, ya, itu sudah ada 160-an, Pak, yang berbadan hukum sudah banyak. Jadi kan ... saya kan tadi seperti ditanya oleh Pemohon, tadikan presentase, Pak, ya, presentase. Ya, ini kan antara yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah menurut data di kami lebih banyak yang tidak bermasalah. Jadi bukan saya setuju dengan pendapat P3RSI, tapi berdasarkan datadata yang ada di kami ini, Pak, memang ada datanya di kami, nanti seperti permintaan, Pak I Dewa Palguna ini akan kami berikan datadatanya, Pak. Saya rasa begitu, Pak. Cukup, Pak, ya. Baik, terus mengenai pertanyaan tadi dari Pak I Dewa Gede Palguna sendiri, siap kami akan memberikan data sesuai permintaan dari Mahkamah Konstitusi, ya. Memang itu tadi, Pak, fasilitasi sekali lagi saya tegaskan di sini, memang kalau menurut hemat kami, ya, dari pemda itu masih diperlukan, ya, tapi harus ada ruang lingkup yang membatasinya. Jadi di sini mohon maaf, ini kan undang-undang baru sebatas undangundang, Pak. Kalau boleh saya jelaskan sedikit, dulukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 itu sangat lama, Pak. Jadi asumsinya waktu itu presepsinya rumah susun sederhana, Pak, begitu dengan PP Nomor 4 Tahun 1988 juga, ya. Dan sekarang muncul Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang sudah sebetulnya maju, ya, sudah mengatur banyak hal-hal yang tadinya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, Pak, ya. Nah, namun ... namun yang kami rasakan di lapangan memang, ya, ini undang-undang ini baru undang-undang saja, Pak, belum terbit tindak apa ... petunjuk pelaksananya PP dan permennya. Nah, ini sementara kan di lapangan day by day ini terjadi ini, Pak, ya permasalahan-permasalahan yang harus segera diselesaikan. Jadi kalau menurut hemat saya sekali lagi, ini bukan semata-mata masalah fasilitasinya, tapi pengaturannya, Pak, ruang lingkupnya seperti Bapak sampaikan tadi, jadi sebatas mana sih developer itu bisa memfasilitasi, ya. Jadi tidak semua-muanya juga ya kan, tapi harus apa ... sebatas menyediakan fasilitas, atau menyediakan akomodasi, atau lebih dari itu. Kan kalau sudah diatur di peraturan kan kita semua rakyat ... entah rakyat, Pemerintah, maupun developer juga akan mematuhinya, Pak. Nah, kalau tidak diatur secara jelas kan jadi penafsirannya bebas. Nah, ini yang menurut hemat saya titik permasalahannya penafsiran yang bebas, Pak, dari pihak-pihak yang barangkali ada kepentingan. Karena kalau yang iktikad baik semua, saya rasa berdasarkan data dari kami juga, ya baik-baik saja, Pak, ya. Artinya ini ... ini pendapat pribadi saya yang saya alami dalam pembentukan-pembentukan PPRS. Saya rasa demikian, Pak.

27

87.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang dibentuk oleh Pemerintah anu ... pernah ada masalah, enggak?

88.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Izin, Pak. Tidak ada yang dibentuk oleh Pemerintah, Pak.

89.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang difasilitasi ada?

90.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Enggak ada, Pak, tidak ada.

91.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang rumah susun yang anu (...)

92.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Tidak ada, Pak.

93.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA ada?

94.

Termasuk yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah enggak

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Tidak ada, Pak. Itu ... itu oleh ... oleh pelaku pembangunan dan oleh pemilik juga, itu diatur di Permen Nomor 15 Tahun 2007 itu bebas juga. Kami sebatas hanya ya membina dan memantau, mengawasi saja, Pak.

95.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oke, maaf, Pak Ketua, sedikit. Kalau terjadi kasus seperti yang diterangkan tadi oleh P3RSI, ini bukan ... bukan berarti mengkorek anu ... Pak, ya. Karena misalnya penghuni yang lama kemudian itu ternyata tanahnya itu tanah milik Pemda DKI, itu gimana penyelesaiannya, Pak, kalau yang seperti itu?

28

96.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Izin, Pak (...)

97.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu pernah terjadi kasus itu kan, tadi yang disampaikan oleh Pak Khoe Seng Seng itu, itu gimana penyelesaiannya, Pak?

98.

SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Siap, Pak. Jadi ini kan mengenai hak atas tanah, Pak, ya. Jadi ini kan ... ya, kami juga tahunya kasus seperti juga Beliau-Beliau ini sendiri, para pemilik juga enggak tahu barangkali, ya. Karena kan ternyata itu kan ada HGB di atas HPL, Pak, ya kan, tidak HGB murni. Jadi ketahuannya kan baru belakangan hari ini sama Beliau-Beliau ini, ya, komplain ke kami juga, kami juga kan enggak tahu karena itu ceritanya cerita lama. Jadi itu masalahnya, Pak. Kan kalau HGB di atas HPL, ya kan kalau mau memperpanjang Kalau HGB-nya habis harus minta rekomendasi kepada pemegang HPL. Nah, inilah Beliau-Beliau ini kalau seandainya pemberi ... pemegang HPLnya tidak memberi atau mohon maaf, developer barangkali ya, ini dugaan Beliau-Beliau ini developer dengan pemegang HPL kongkalikong, nah itu kan ... itu kan yang jadi ada masalah-masalah terhadap hak kepemilikan ... sertifikat hak pemilik satuan rumah susun. Sementara menurut Beliau-Beliau ini dulunya tidak pernah dijelaskan, itu yang masalah yang masuk ke kami begitu, Pak.

99.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terima kasih. Ndak, maksud saya termasuk mungkin data yang seperti itu juga perlu kami tahu karena itu kan bisa mempengaruhi kan pembentukan ini juga. Misalnya kalau ternyata datanya seperti itu gimana nanti, kan enggak mungkin juga ada pembentukan P3SRS kan, kalau ternyata misalnya tanahnya sendiri bermasalah, gimana kalau untuk kelanjutannya? Maksud saya kami juga memerlukan data yang seperti itu, bukan untuk mengadili kasus, sekali lagi bukan, tapi untuk melihat apakah norma ini memang sudah cukup menjangkau, sehingga tidak terjadi penyimpangan di dalam praktik atau membuka peluang bagi ditafsirkannya seperti yang dimaksudkan ... yang didalilkan oleh Pemohon, itu saja. Terima kasih, Pak.

29

100. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Siap, Pak. Nanti data kami berikan. Terima kasih, Pak. 101. KETUA: ANWAR USMAN Sudah cukup tadi, ya, dari Saksi. Dari APERSSI, tadi ada pertanyaan tadi dari (...) 102. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Enggak, ini kepada Saksi ini sebentar, ada tambahan sedikit. 103. KETUA: ANWAR USMAN Tambahan, ya, ya. Sebentar, Ke Saksi dulu (...) 104. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, jadi (...) 105. KETUA: ANWAR USMAN Dari, Yang Mulia Pak (...) 106. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Mengenai HGB di atas HPL tadi, itu kan sebetulnya yang menurut aturan perundang-undangan yang diberikan … yang mendapatkan hak prioritas untuk mendapatkan hak selanjutnya, meskipun di atas HPL, itu kan adalah sebetulnya pemegang HGB, kan. Kan begitu. Sedangkan apa namanya … tanah adat … bukan tanah adat … tanah milik verponding barat saja yang harus mendapatkan prioritas … yang harus mendapatkan prioritas pemilikan hak itu adalah pemegang … pemegang pertamanya, bukan orang lain. Nah, pertanyaannya kalau seperti tadi, apakah ada yang Saudara ketahui HGB-nya yang di atas HPL itu justru diberikan kepada pihak lain, bukan kepada pemegang HGB pertama, ada enggak seperti itu? 107. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan, Saksi.

30

108. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Izin, Pak … Yang Mulia Pak Patrialis Akbar. Jadi, ini … ini kan HPL, HGB dan di atas HPL memang kalau kepemilikannya kan yang saya tahu penjelasan dari BPN juga, ini kan dominan BPN sebetulnya, tapi sering koordinasi, ini kan terbit sertifikat hak milik satuan rumah susun, tetap, Pak, ya, jadi kepemilikan tetap pada orang perorang pemilik ini. Terhadap hal demikian, ini kan kalau HGB habis masa berlakunya, misalnya 25 tahun atau 30 tahun, nah ini berganti memang ada di suatu tempat seperti yang dijelaskan Pak Khoe Seng Seng tadi itu kan berubah, ya, dari … seharusnya nama itu kan perhimpunan penghuni atau kalau BPN sekarang lebih aman mereka mencantumkannya nama masing-masing pemilik, Pak. Jadi, ke perhimpunan pun kadang-kadang mereka juga dikomplain takut karena … mohon maaf, Pak, namanya konflik ini tidak hanya pelaku … pemilik dengan pelaku pembangunan, tapi kadang-kadang juga antar pemilik, antar pengurus, kadang-kadang dua, Pak, kepengurusan di … di … di dalam satu rumah susun, dua PPRS-nya. Jadi, ini memang sangat banyak ini karena satu rumah susun itu banyak orang, Pak, 1000 orang, 2000 orang, jadi ya mohon maaf, background-nya juga beda-beda, jadi permasalahan juga sangat banyak. Jadi, BPN dalam hal ini sekarang mencatatnya yang saya dapat informasi adalah masing-masing nama pemilik, ke pengurus pun, ke perhimpunan pun mereka takut kena komplain juga. Saya rasa begitu yang bisa saya jelaskan, Pak. 109. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tapi ada enggak diterbitkan ke atas nama orang lain? 110. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. YAYA MULYARSO Ya, enggak. Paling kan diterbitkannya izin, Pak, ya paling ya atas nama pengembang atau nama ini … PPRS dan pemilik saja, Pak, enggak ada yang lain lagi, yang saya tahu. Demikian, Pak. 111. KETUA: ANWAR USMAN Ada tambahan untuk APERSSI. Silakan, Yang Mulia. 112. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Saya masih agak bingung ini sebetulnya, ya, Pak. Karena tadi Pak Amran mengatakan bahwa Pak Amran ingin membentuk suatu asosiasi perhimpunan rumah susun, ya. Nah kemudian tidak jadi karena kemudian ada Persatuan Perhimpunan Penghuni 31

Rumah Susun yang disingkat P3RSI, di mana di sini Pak Amran itu kemudian setuju dan bergabung di sini karena mempunyai tujuan yang sama dengan Aperus itu, yaitu sebagai mitra pemerintah untuk menampung serta membantu mencarikan solusi penyelesaian jika ada permasalah di P3SRS, serta tidak berpihak pada pihak manapun termasuk pengembang, dan akhirnya saya menjadikan penasihat di sana. Nah, yang hadir di sini juga itu ditugaskan oleh Ketua APERSSI (Asosiasi Perhimpunan Rumah Susun Seluruh Indonesia). Jadi duaduanya ini mengatakan dia juga sebagai wakil dari penghuni rumah susun. Ini jadi, Bapak … ini beda dengan dari APERSSI ini … jadi lebih luas yang mana? Apakah APERSSI itu harusnya … mestinya masuk ke P3RSI atau bagaimana? Ini saya melihat bahwa banyak P3SRS yang di mana-mana itu ada. Ada yang bermasalah, ada yang tidak. Tapi, dengan nama yang hampir sama, ya, P3RSI dan kemudian Asosiasi Perhimpunan Rumah Susun Seluruh Indonesia (APERSSI) ini, ini bagaimana hubungannya ini? Dan bagaimana mereka itu kemudian apakah kalau dikatakan tadi kalau yang P3RSI itu ada unsur mitra pemerintah, sedangkan di APERSSI sama sekali di dalam kertas yang diajukan ini, sama sekali saya melihat enggak ada hubungannya dengan pemerintah, begitu. Saya tidak begitu tahu persis di permasalahan ini, saya mohon kedua lembaga ini menjelaskan kepada saya. Terima kasih. 113. KETUA: ANWAR USMAN Silakan, APERSSI terlebih dahulu, ya. Jadi menjawab atau menanggapi semua pertanyaan ya tadi. Ya, silakan. 114. APERSSI: KHOE SENG SENG Terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaanya kepada APERSSI. Yang pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Majelis Hakim Yang Mulia Pak Suhartoyo. Pak Suhartoyo menanyakan anggota APERSSI siapa saja? Kita ini Anggota APERSSI adalah Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia, jadi yang menjadi anggota adalah para penghuni rumah susun dan kalau boleh saya jelaskan mengenai P3RSInya, ya. P3RSI itu persatuan penghimpunan penghuni, bukan penghuni, ya, Pak, ya. Pengurusnya dia itu, jadi selama ini ... jadi beda kita sama ... P3RSI sama kita, kita penghuni, ya, warga-warga rumah susun. Sementara ini dari P3RSI ini penghimpunan penghuninya, jadi yang pengurus-pengurus tiap ... tiap rumah susun itu yang jadi anggota. 115. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI P3SRS? 32

116. APERSSI: KHOE SENG SENG Ya, asosiasi. 117. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI P3SRS-nya? 118. APERSSI: KHOE SENG SENG Ya. P3SRS. Itu dia yang jadi ... apa ... asosiasinya. Kami ini asosiasi penghuni, jadi warga-warga semua rumah susun yang ada di Indonesia, entah Kalibata City, entah Mangga Dua Mall, entah yang mana lagi semuanyalah, ya. 119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak Seng Seng jadi apa di situ? 120. APERSSI: KHOE SENG SENG Saya sebagai Wakil Humas APERSSI. 121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang ini yang pusat, ya? 122. APERSSI: KHOE SENG SENG Ya. 123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ada cabang-cabang juga? 124. APERSSI: KHOE SENG SENG Ya. 125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke, sebentar.

33

126. APERSSI: KHOE SENG SENG Ya. 127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Begini, Pak, kalau demikian persatuan para penghuni ... persatuan pengurus dengan persatuan warga itu tentunya kan juga secara stepstepnya kan juga meneruskan aspirasi dari bawah kan, ya kan? Bukan kemudian jadi berbelok di pengurus ... di asosiasi pengurusnya, mestinya seperti itu tidak? 128. APERSSI: KHOE SENG SENG Seharusnya begitu, tapi kenyataannya tidak. Karena pengurus ini pengurus yang berhimpun jadi P3RSI ini bukan mewakili kita. Kebanyakan mewakili dari ya pengembang, bukan wakil kita, ya. Jadi seperti yang Pak Aswanto ... Majelis Hakim Pak Aswanto menanyakan itu ya, mana saja yang ini pembentukannya dihalangi? Seperti waktu keterangan saksi di sini kalau enggak salah ada dua, ya. Dari Kalibata City dan ada lagi satu, itu yang saya enggak ingat apa ya, itu terhambat pembentukkannya, dihalangi oleh pengembang dan beberapa ... bulan April kali ya, waktu dia mau membentuk yang membentuk panitia musyawarah kan dibubarkan, ribut, panggil ... panggil orang-orang dari luar lah, jadi enggak jadi. Saya baru ... nanti mengenai rumah susunrumah susun yang lain yang mengalami permasalahan, nanti kita bisa berikan datanya ke Bapak, ya, itu. Nah, mengenai yang kedua mengenai mengapa pengembang selalu menghalangi kita membentuk, ya? Karena di sana ada profit, Pak. Jadi setelah itu dia tetap saja dia kelola, jadi ada profit, bisa menyewakan ruang bersama, area bersama kita, itu profit bukan masuk ke kita, iurannya juga iuran IPL-nya itu kan bukan masuk ke kita. Menurut Undang-Undang Rumah Susun, iuran IPL itu masuk ke PPRS, tapi ini kenyataan enggak. Hampir semua di DKI, ya, rumah susun masuknya ke pengelola gedung atau bekas pengembang. Seperti barubaru ini yang di Graha Cempaka Mas, Graha Cempaka Mas malah masuknya ke pengelola gedung, rekening pengelola gedung itu kan kita yang menugaskan, PPRS. Inilah semuanya kejadian begini, hampir dan tidak pernah ... mungkin saksi ini Pak Yahya tidak pernah menyebutkan siapa saja ini ya pengurus PPRS-nya. Pak Yahya dari Wakil Dinas Perumahan sudah mengirimkan pertanyaan untuk menyebutkan semua PPRS serahkan datanya, siapa pengurusnya. Bisa ditanya sama Pak Yahya, saya pernah tanya Pak Yahya siapa pengurus PPRS? Enggak pernah dia dapatkan. Jadi Pemerintah kayaknya enggak sanggup, ya, menekan ini pengurus-pengurus yang ada di setiap PPRS. Saya juga 34

tanya siapa saja PPRS-nya ini? Karena pengurus ini bisa jadi pengurus di segala tempat, di tempat mana, tempat. Satu apartemen dia tinggalnya di sana, harusnya jadi pengurus sana, tapi di apartemen lain jadi pengurus juga. Inilah, selama itu ... ini enggak pernah dibuka ini, jadi kesempatan ini saya buka saja semuanya ini, kejadiannya begitu, jadi kita rapat juga yang datang juga bukan anggota penghuni, ya. Wah, orang dari mana-manalah, karyawannya datang semuanya, saya enggak tahu karyawan dari mana, semua diambil di segala tempat. Ini kenyataannya dan yang dibilang dari P3RSI ini dia omongnya karena dia pengurus mewakili pengurus kita, kita enggak merasa diwakili dia tuh. Kita lapor juga enggak ada guna. Enggak pernah di ... kita lapor di pengurus kita sendiri enggak pernah ... diacuin saja, enggak digubris. Pemda juga begitu, ketika kita dipanggil rapat dia enggak mau datang, Pemda enggak memberi sanksi. Pemda enggak memberi sanksi, tiga kali saya datang ke rapat, datang, dia enggak datang, coba tanya Pak Yahya ini ada sanksi enggak sama dia? Enggak ada. Enggak ada sanksi. Makanya saya bingung ini, jadi maka kita daripada kita difasilitasi pengembang yang bikin kepala kita pusing, maka kita minta cabut saja karena wajibnya itu dua ada wajib, pengurus ... pemilik sama pengembang. Pengembang ini kalau tidak melaksanakan, tidak mau melaksanakan ya suka-suka dia. Kita enggak bisa apa-apa. Dan Pak Yahya ini tahu, setiap rapat selalu ribut. Dia hadir, saya juga hadir. Saya sering diundang juga untuk membantu PPRS setempat, penghunipenghuni rumah susun-rumah susun yang lain. Jadi, saya masuk sebagai penerima kuasa melihat rapat. Itulah kejadiannya, ada yang sampai dipukul. Dan polisi ada di sana, polisi diam saja. 129. KETUA: ANWAR USMAN Saksi, apa … Pihak APERSSI, ya ini langsung ini saja. Sudah cukup salah satu. Apa yang dimaksud, sudah kita tangkap. Jadi, kalau … ndak usah diperluas lagi, ya. 130. APERSSI: KHOE SENG SENG Ya. 131. KETUA: ANWAR USMAN Masih ada? Tapi ganti pertanyaan tadi. Dari pertanyaan saya juga belum terjawab. Ya, silakan.

35

132. APERSSI: KHOE SENG SENG Maaf, pertanyaan Bapak yang mana, ya? Saya rasa sudah jawab semuanya. 133. KETUA: ANWAR USMAN Perbedaan antara APERSSI dengan PERSI pada pokoknya, filosofinya? 134. APERSSI: KHOE SENG SENG Tadi saya sudah bilang, APERSSI … APERSSI visinya untuk penghuni rumah susun. 135. KETUA: ANWAR USMAN Oke. 136. APERSSI: KHOE SENG SENG Kebaikan rumah susun dan untuk seluruh kebaikan bangsa dan negara ini, rakyat ini. Itu saja. 137. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 138. APERSSI: KHOE SENG SENG Kalau P3RSI saya enggak tahu tujuannya apa. 139. KETUA: ANWAR USMAN Oh, baik. Ya, nanti P3RSI yang jawab tentunya. 140. APERSSI: KHOE SENG SENG Bisa saya tambahkan? 141. KETUA: ANWAR USMAN Ada tambahan? Ya, silakan.

36

142. APERSSI: ROOSKURNIANI. N Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari APERSSI hanya ingin menambahkan sedikit bahwa yang difasilitasi oleh para pengembang itu selalu pengembang itu ingin bercokol terus di dalam apa … rumah susunnya masing-masing karena di situ ada sumber dana yang sangat besar. Kami dikutip iuran namanya service charge, sinking fund, listrik, air, dan PNN semua. Itu sumber dananya triliunan. Dan kami pernah diundang oleh dinas per … dinas … dulu Menteri Perumahan Rakyat yang menyatakan bahwa pembentukkan perhimpunan penghuni itu dari jumlah hampir 800 rumah susun seluruh Indonesia, hanya 10% yang pengurus perhimpunan penghuninya itu benar-benar murni itu adalah penghuni, yang lainnya adalah dikuasai oleh pengembang. Jadi, sebenarnya kami ini dari APERSSI inginnya warga Negara Indonesia yang tinggal di rumah susun menjelang tua itu dalam keadaan tenang, teratur, di … membayar pajak dengan tenang, juga dilindungi oleh negara. Makanya kami APERSSI sangat konsen apabila semua ini berpulang kepadan negara. Terima kasih, Yang Mulia. 143. KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Sekarang, P3RSI, silakan. Langsung fokus saja ke pertanyaan. 144. P3RSI: AMRAN ADNAN Yang Mulia, terima kasih. APERSSI dengan P3RSI perlu dipahami secara jelas dan tuntas. Persatuan PPRS itu adalah lebih lega. PPRS dibentuk berdasarkan undang-undang, wajib hukumnya, yaitu di dalam Pasal 74 ayat (1). PPRS wajib hukumnya dibentuk oleh pemilik. Anggota dari PPRS itu seluruh pemilik dan penghuni, dan wajib menjadi anggota PPRS. Dan undang-undang mewajibkan seluruh penghuni dan seluruh pemilik wajib mematuhi keputusan perhimpunan, baik yang diputuskan oleh rapat umum tahunan, baik yang diputuskan oleh rapat pengurus. Karena itu undang-undang. Jadi, PPRS itu memang lain dengan APERSSI, PPRS itu resmi. Di dalam undang-undang ini tidak satu pasal pun yang dibentuk, yang dikatakan ada APERSSI. Yang dikatakan dalam undang-undang hanya PPRS. 145. KETUA: ANWAR USMAN Begini, P3RSI dengan PPRS-nya itu sama, enggak? 37

146. P3RSI: AMRAN ADNAN Lain, Pak. Jadi, P3RSI itu (…) 147. KETUA: ANWAR USMAN Enggak, yang ditanya tadi kan beda antara P3RSI dengan APERSSI, gitu lho. Jawab itu saja, jangan berkembang ke sana, ya. 148. P3RSI: AMRAN ADNAN Jadi, APERSSI itu perhimpunan penghuni di rumah susun. 149. KETUA: ANWAR USMAN P3RSI-nya itu apa? Kan itu. Antara APERSSI dan P3RSI. Jadi, Bapak tidak usah melebar ke yang lain. Ya, silakan. Fokus saja. 150. P3RSI: AMRAN ADNAN P3RSI itu perkumpulan PPRS. Sedangkan APERSSI perkumpulan penghuni. Ini memang perlu diluruskan dan perlu. Karena PPRS itu remi … resmi sesuai dengan undang-undang. 151. KETUA: ANWAR USMAN Kalau begitu, ya sudah, sudah jelas. 152. P3RSI: AMRAN ADNAN Ya. 153. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan dijawab pertanyaan yang lain tadi. Ada beberapa dari Yang Mulia. Silakan. 154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dikit, ya, Pak Amran, ya. Kalau P3RSI itu adalah perhimpunan PPRS … P3SRS, ya kan? 155. P3RSI: AMRAN ADNAN Ya. 38

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Maksud Bapak, kan begitu? 157. P3RSI: AMRAN ADNAN Betul, Pak. 158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, terus Bapak tadi menekankan perhimpunan ini mempunyai sering ada rapat tahunan yang mengeluarkan keputusan-keputusan yang harus dipatuhi oleh penghuni, kan? 159. P3RSI: AMRAN ADNAN Ya. 160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Artinya, gressroot atau tingkat bawah. Ya, kan? Kalau demikian, menjadi terbalik dong? Kenapa dari pihak PPP … P3SRS yang mestinya di cover oleh APERSSI, ya kan? Kan bisa, Pak, wadahnya menjadi APERSSI tadi lho, Pak, inikan namanya volunteer kan bisa saja menghimpun orang-orang dari para penghuni kemudian mewadahkan diri pada APERSSI yang sebenarnya juga bawahnya, Bapak, juga. Artinya APERSSI bisa menjadi anggotanya dari P3RSI ini, mestinya. Tapi kalau Bapak menekankan bahwa semua ketentuan dari P3RSI harus dipatuhi oleh penghuni, oleh warga menjadi kebalik dong. Mestinya justru P3RSI ini sebagai persatuan daripada P3SRS membawa aspirasi warga penghuni ini untuk dibawa ke tingkat bagaimana ditingkat nasional antara … antar P3SRS di suatu tempat dengan P3SRS di tempat yang lain, yang mestinya harus diperjuangkan, kan? Bukan Bapak mestinya harus menekankan perhimpunan punya keputusan-keputusan harus dipatuhi oleh ... itu menjadi berbanding terbalik kalau seperti itu. Sementara di tingkat bawahnya ada persoalan-persoalan mendasar, Pak, itu lho yang akhirnya di bawah ke Mahkamah ini jangan kemudian malah menunjukkan masing-masing punya power, kan begitu. Paham, Pak, ya? Kalau Mahkamah sudah paham dengan perhimpunan Bapak itu sudah paham bedanya dengan yang versi yang Pak Khoe Seng Seng sudah paham, cuma kemudian menjadi tidak aspiratif ketika ada persoalan di Mahkamah ini yang mestinya Mahkamah ingin mendengar apa sih keluhan-keluhan yang ... makanya kemarin Mahkamah minta supaya itu dihadirkan termasuk dari yang sekarang hadir Pak Amran dan Seng Seng ini, gitu lho, Pak. Terima kasih. 39

161. P3RSI: AMRAN ADNAN Pak Mulia? 162. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan. 163. P3RSI: AMRAN ADNAN Yang Mulia Hakim, saya meluruskan bahwa APERSSI itu secara hukum adalah anggota PPRS karena dia penghuni karena PPRS adalah perhimpunan yang beranggota pemilik dan penghuni. Sedangkan P3RSI perhimpunan penghuni. Ini memang perlu dipahami. Jadi yang resmi itu PPRS, sedang APERSSI itu anggota PPRS wajib hukumnya apabila seorang pemilik atau penghuni tidak mau menjadi anggota PPRS itu sudah melanggar undang-undang. Sedangkan APERSSI adalah dibikin sendiri oleh beberapa penghuni dan pemilik sehingga berkembang menjadi perhimpunan penghuni dan kadang-kadang APERSSI itu menantang PPRS padahal yang resmi itu adalah PPRS. Jadi diundang oleh dinas perumahan yang resmi adalah PPRS secara hukum, ini undang-undangnya, Pak, tidak ada satu katapun di sini ada APERSSI, tapi adanya PPRS dan anggota adalahnya penghuni dan pemilik. APERSSI itu adalah persatuan penghuni bagian dari PPRS. Terima kasih, Yang Mulia. 164. KETUA: ANWAR USMAN Baik, ya, sudah jelas, ya. 165. APERSSI: KHOE SENG SENG Yang Mulia. 166. KETUA: ANWAR USMAN Sudah cukup jelas tidak usah diperdebatkan lagi. 167. APERSSI: KHOE SENG SENG Saya bukan memperdebatkan itu, Yang Mulia. Saya ingin jelaskan bahwa APERSSI sering diundang oleh Menteri Perumahan Rakyat, dinas perumahan untuk memberi tambahan mengenai undang-undang, peraturan pemerintah. APERSSI diundang untuk membahas itu.

40

168. KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti Mahkamah yang menilai, ya. 169. APERSSI: KHOE SENG SENG Terima kasih. 170. KETUA: ANWAR USMAN Begini, jadi ada beberapa bahan tadi, ya, dokumen atau pun tambahan keterangan, nanti dari Pihak Pemerintah mungkin melalui … atau dari saksinya Pemerintah nanti bisa diserahkan ke Mahkamah melalui Kepaniteraan. Tadi ada permintaan dari Yang Mulia Pak Aswanto maupun Para Yang Mulia lainnya termasuk dari Pihak APERSSI dan P3RSI, ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu dilengkapi dengan data-data silakan ya dibuat atau diserahkan ke Mahkamah nantinya. 171. P3RSI: AMRAN ADNAN Yang Mulia, mohon kalau boleh saya menambahkan. 172. KETUA: ANWAR USMAN Masalah apa ini? 173. P3RSI: AMRAN ADNAN Masalah APERSSI dengan P3RSI. 174. KETUA: ANWAR USMAN Sudah cukup jelas, sudah enggak usah lagi, sudah nanti ... sudah cukup jelas justru itu nanti ... sudah, nanti dilengkapi dengan data-data ataupun mungkin ada APERSSI misalnya anggaran dasar anggaran rumah tangganya, begitu juga P3RSI itu, ya, atau nanti bisa membuat keterangan tambahan nanti, ya, melalui kesimpulan walaupun itu tidak wajib tapi kalau masing-masing Pihak APERSSI maupun P3RSI masih memerlukan keterangan menyampaikan ke Mahkamah, dipersilakan, ya. Ada tambahan dari Yang Mulia Pak Patrialis Akbar untuk Pemerintah.

41

175. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, saya ke Pemerintah saja, Pak, sedikit, Pak. Singkat saja apakah betul kebijakan dari Pemerintah mengundang APERSSI dan juga PPRS? Itu saja coba jelaskan sedikit saja. 176. PEMERINTAH: MAHARANI Ya, dalam rangka konsultasi public, Majelis Hakim, untuk pembentukan RPP, kami memang mensosialisasikan drafter RPP ini agar mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman di lapangan yang mendalami langsung, mendampingi langsung pembentukan P3SRS, maka selain pemerintah daerah dari berbagai 10 kota besar yang ada rumah susunnya, kami juga mengundang PPRS, mengundang APERSSI, mengundang lembaga-lembaga yang mendalami apa … tusi-tusi yang terkait dengan pembentukan P3SRS. Karena RPP ini memang harus disosialisasikan draftnya. Terima kasih. 177. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, boleh-boleh saja kan. Di APERSSI diundang, PPRS diundang. Itu namanya jaringan asmara (aspirasi masyarakat). 178. KETUA: ANWAR USMAN Baik, jadi sudah semakin jelas ya bagi Mahkamah. Namun demikian Mahkamah masih perlu untuk menanyakan ke Pemerintah apakah masih akan mengajukan saksi atau sudah cukup? 179. PEMERINTAH: NASRUDIN Cukup, Yang Mulia. 180. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Kalau begitu, maka Mahkamah memandang memang ini persidangan terakhir ya, sudah cukup. Untuk itu Pemohon dan Pemerintah dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan, termasuk data-data yang diminta tadi. Paling lambat hari Kamis, tanggal 11 Juni tahun 2015. Jadi 7 hari, begitu juga ya Pihak APERSSI maupun Pihak P3RSI ya. Dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan, ya. Dilampiri data-data yang diperlukan terkait dengan beberapa pertanyaan dari Para Yang Mulia tadi, ya. Sudah jelas P3RSI juga ya? Ya.

42

Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.10 WIB Jakarta, 3 Juni 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

43