Putusan Pengadilan Pajak Nomor
: 64491/PP/M.XVII.A/19/2015
Jenis Pajak
: Bea Cukai
Tahun Pajak
: 2014
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan kembali atas imporasi berupa ALLOYSTAINLESSSTEEL IN COIL negara asal Japan;
Menurut Terbanding
:
Menurut Pemohon Banding
: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BC terhadap PIB 036291 disebutkan bahwa barang yang Pemohon Banding beritahukan sejumlah 580.986 kg terdapat kelebihan jumlah berat barang sebanyak 175.142 kg sehingga total jumlahnya adalah 756.128 kg. Barang tersebut Pemohon Banding kemas dalam 29 kontainer ukuran 20 feet sehingga jika dirata-rata maka berat barang per kontainer apabila merujuk pada hasil pemeriksaan Petugas BC adalah 29.081,85 kg/containernya. Hal ini sungguh tidak dimungkinkan karena maximal nett load yang diijinkan untuk kontainer 20 feet rata-rata pada kisaran 22.00025.000kg/container;
Menurut Majelis
:
bahwa barang yang diimpor Pemohon Banding berupa Stainless Steel in Coil dengan berbagai ukuran dengan PIB Nomor 036291 tanggal 23 April 2013 terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp482.189.000,00 (Empat ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diketahui bahwa Pemohon Banding telah mengimpor 135 Coils = 99 jenis ukuran = 580,986.00 Kg Alloy Stainless Steel in Coil, negara asal Japan sebagaimana yang diberitahukan dalam PIB Nomor 036291 tanggal 23 April 2013;
Surat Pemberitahuan Jalur Merah tanggal 23 April 2013 namun baru dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 11 Juni 2013, yaitu pada hari ke 50 sejak tanggal PIB mendapat nomor pendaftaran;
bahwa atas PIB Nomor 036291 tanggal 23 April 2013 tersebut ditetapkan jalur merah sesuai
bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan menyatakan terdapat selisih lebih sebanyak 175.142 Kg namun sebelum dilakukan penagihan dan pelunasan atas bea masuk dan PDRI yang kurang dibayar – dengan alasan telah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari - telah diterbitkan SPPB Nomor 059217/WBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 24 Juni 2013; bahwa setelah pengeluaran barang, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak telah menerbitkan surat Nomor S-6828/WBC.10/
KPP.MP.01/2013 tanggal 12 Juli 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, hal Penelitian Ulang Dalam Rangka Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Atas PIB Yang Telah Melewati Waktu 30 (tiga puluh) Hari;
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I a.n. Direktur Jenderal berdasarkan Keputusan Nomor 43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean dan berdasarkan surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Nomor S-6828/WBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 12 Juli 2013 telah menerbitkan SPKTNP Nomor SPKTNP-13/WBC.10/2014 tanggal 14 Mei 2014;
bahwa
bahwa Majelis berkesimpulan, penerbitan SPKTNP Nomor SPKTNP13/WBC.10/2014 tanggal 14 Mei 2014 tersebut adalah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan: “(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk: a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar”; bahwa kemudian atas Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 001129/BANDEL-IMP/VII-2014 tanggal 11 Juli 2014 kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan: “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”; bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana yang disengketakan diuraikan sebagai berikut: 1. Menurut Terbanding: 1) Bahwa Pemohon Banding telah mengimpor Alloy Stainless Steel in Coil dalam berbagai ukuran dengan negara asal Japan, dengan PIB Nomor 036291 tanggal 23 April 2013.
2) Bahwa impor dimaksud dilayani dan mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM)
yang diikuti Instruksi Pemeriksaan yang dicetak tanggal 10 Juni 2013.
3) bahwa terhadap importasi tersebut dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 11 Juni 2013 dan selesai diperiksa pada tanggal 14 Juni 2013 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pejabat Pemeriksa Barang Nomor 011589 tanggal 18 Juni 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan rincian sbb.:
4) PEMBERITAHUAN
HASIL PEMERIKSAAN
Pos
1-99
URAIAN. BARANG
JUMLAH
SATUAN
URAIAN BARANG
JUMLAH
SATUAN
ALLOY STAINLESS STEEL IN COIL
580,986.00
KGM
ALLOY STAINLESS STEEL IN COIL
756,128.00
KGM
5) Bahwa atas partai barang sebagaimana tersebut di atas masih terhutang Bea Masuk dan PDRI sementara kewenangan PFPD untuk melakukan penetapan terbatas paling lambat 30 hari sejak tanggal pendaftaran PIB sehingga perlu dilakukan penelitian ulang.
6) Bahwa oleh PFPD telah diterbitkan SPPB Nomor 059217NVBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan telah dilakukan penelitian nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB yang semula CIF USD 319.542,30 ditetapkan PFPD menjadi CIF USD 415.870,40
2. Menurut Pemohon Banding : 1) bahwa dalam surat uraian bandingnya, Terbanding tidak menguraikan secara jelas kronologisnya, mengapa penyampaian PIB 036291 yang mendapatkan nomor pada tanggal 23 April 2013 baru dilayani pemeriksaannya pada tanggal 11 Juni 2013 (51 hari). Dalam surat bantahan ini dengan hormat akan Pemohon Banding sampaikan kronologis fakta yang terjadi sebelum maupun pada saat dilakukannya pemeriksaan atas barang Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB 036291: -bahwa PIB 036291 mendapat nomor pendaftaran pada tanggal 23 April 2013 serta mendapat respons jalur merah pada tanggal 09 Mei 2013; -bahwa atas SPJM tersebut Pemohon Banding melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Mei 2013 dengan pemeriksa Sdr. Lestika Nor Rizal, yang mana hasil dari pemeriksaan tersebut adalah "barang tidak dapat diperiksa 100%, direkomendasikan untuk diajukan pemeriksaan di Gudang Importir"; -bahwa jenis barang yang Pemohon Banding impor adalah Alloy Stainless Steel in Coil (logam stainless alloy dalam bentuk rol) dimana dalam melakukan pemeriksaan harus dilakukan penimbangan untuk memastikan jumlah barang yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB 036291 adalah benar; -sebagaimana importasi Pemohon Banding terdahulu terhadap barang yang serupa maka agar dapat dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh (100%) serta keterbatasan alat ukur (timbang) di lapangan pemeriksaan PT. TPS, Pemohon Banding mengajukan permohonan pemeriksaan di Gudang Importir (BCF 2.6A) kepada Kepala Kantor KPPBC Tg. Perak dengan Surat Nomor 1129/BCF26-IMP/IV/2013 tanggal 26 April 2013; -bahwa untuk importasi PIB 036291 ini Pemohon Banding mendapatkan
penolakan untuk dilakukan pemeriksaan di Gudang Importir oleh Kepala Kantor KPPBC Tg. Perak dengan surat nomor S4481/WBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 20 Mei 2013 tanpa alasan yang jelas; -bahwa atas penolakan tersebut Pemohon Banding harus menurunkan dan menyiapkan 26 (dua puluh enam) kontainer Pemohon Banding untuk dilakukan pemeriksaan 100% ditengah keterbatasan alat serta sarana pemeriksaan pada PT. TPS; -setelah semua kontainer siap di lokasi pemeriksaan PT. TPS Pemohon Banding pun dilayani dengan penerbitan SPJM tanggal 10 Juni 2013 untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. Fauzi Surjatno pada tanggal 11 Juni 2013 dengan didampingi oleh Petugas dari unit Kepatuhan Internal (KI) KPPBC Tg. Perak; -adapun metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Barang hanya menimbang sebagian kecil kontainer dengan berada diatas sasis truk, sedangkan untuk sebagian besar kontainer yang lain berat barangnya diambil dari tulisan spidol yang tertera pada barang Pemohon Banding (bukan label barang) sehingga didapati angka total 756.128 kg. Dengan demikian barang Pemohon Banding dianggap kelebihan berat sebanyak 175.142 kg; 2) Bahwa Terbanding tidak pernah melakukan konfirmasi ataupun korespodensi terlebih dahulu kepada Pemohon Banding mengenai penerbitan SPKTNP-13, walaupun Pemohon Banding sudah menyiapkan beberapa dokumen pendukung atas kebenaran pemberitahuan dalam PIB 036291. Perlu diketahui bahwa setelah Pemohon Banding mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang pada tanggal 24 Juni 2013, Pemohon Banding melakukan teli (pencacahan) atas barang yang Pemohon Banding impor dengan PIB 036291 serta melakukan penimbangan terhadap setiap rol barang yang Pemohon Banding impor dan mendapatkan hasil sesuai dengan pemberitahuan tersebut. Hal tersebut Pemohon Banding lakukan di gudang Pemohon Banding dimana sudah tersedia alat ukur (timbangan) yang biasa digunakan juga oleh Petugas Pemeriksa Barang Bea Cukai jika melakukan pemeriksaan atas barang impor Pemohon Banding di Gudang. Untuk diketahui, bahwa sebelumnya Pemohon Banding beberapa kali telah melakukan importasi dengan pemberitahuan barang yang serupa serta dilakukan pemeriksaan di gudang Pemohon Banding oleh Petugas Pemeriksa Barang BC, dan tidak ada masalah atas berat barang yang Pemohon Banding impor, walaupun dalam hal ini telah dilakukan penimbangan terhadap seluruh partai barang impor Pemohon Banding. Bahkan terdapat salah satu dokumen PIB Pemohon Banding atas barang serupa yang dilakukan pemeriksaan di Lap. PT. TPS karena partai barang yang diimpor hanya 1 (satu) kontainer 20 feet sehingga dapat ditimbang secara menyeluruh di TPS, dengan hasil pemeriksaan sesual.
Bahwa dalam masalah pemeriksaan atas PIB 036291 Pemohon Banding menganggap Petugas BC tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2007 tentang Tatalaksana Pemeriksaan Barang Impor karena atas partai barang yang Pemohon Banding impor tidak dilakukan pemeriksaan (penimbangan) secara menyeluruh dan hasil pemeriksaan didasarkan pada asumsi dari tulisan spidol pada barang. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BC terhadap PIB 036291 disebutkan bahwa barang yang Pemohon Banding beritahukan sejumlah 580.986 kg terdapat kelebihan jumlah berat barang sebanyak 175.142 kg sehingga total jumlahnya adalah 756.128 kg. Barang tersebut Pemohon Banding kemas dalam 29 kontainer ukuran 20 feet sehingga jika dirata-rata maka berat barang per kontainer apabila merujuk pada hasil pemeriksaan Petugas BC adalah 29.081,85 kg/containernya. Hal ini sungguh tidak dimungkinkan karena maximal nett load yang diijinkan untuk kontainer 20 feet rata-rata pada kisaran 22.000- 25.000kg/container. 3. Menurut Majelis : 1) Kronologi Penerbitan SPKTNP bahwa proses / tahapan pelayanan atas PIB Nomor 036291 tanggal 23 April 2013 adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut: Urut
Jenis Kegiatan
Dokumen / Surat Nomor
Tanggal
1.
PIB Aju
070000-001126-20130419-001129
19-Apr
2.
PIB Nopen
036291
23-Apr
3.
Surat Pemberitahuan Jalur Merah
4.
Permohonan Pemeriksaan di Gudang Importir
1129/BCF26-IMP/IV/2013
26-Apr
5.
Penolakan Pemeriksaan di Gudang Importir
S-4481/WBC.10/KPP.MP.01/2013
20-May
6.
Instruksi Pemeriksaan
Cetak ulang tanggal 10 Jun 13 jam 14:07:11
7.
Tanggal Pemeriksaan
11-Jun
8.
Laporan Hasil Pemeriksaan
11-Jun
9.
Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor
011589
18-Jun
10.
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
059217/WBC.10/KPP.MP.01/2013
24-Jun
11.
Usul Penelitian Ulang (KPP ke KANWIL)
S-6828/WBC.10/KPP.MP.01/2013
12-Jul
12.
SPKTNP
SPKTNP-13/WBC.10/2014
23-Apr
14-May
bahwa PIB Nomor 036291 tanggal 23 April 2013 ditetapkan jalur merah pada tanggal 23 April 2013 namun pemeriksaan fisik baru dilaksanakan
pada tanggal 11 Juni 2013, yaitu pada hari ke 50 sejak Surat Pemberitahuan Jalur Merah (ketentuan: dalam jangka waktu tiga hari kerja setelah tanggal SPJM); bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 11 Juni 2013 menyatakan terdapat selisih lebih barang impor sebanyak 175.142 Kg namun sebelum dilakukan penagihan dan pelunasan atas bea masuk yang kurang dibayar telah diterbitkan SPPB pada tanggal 24 Juni 2013, (ketentuan: Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran BM, Cukai, PDRI, dan sanksi administrasi serta pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan) dan penerbitan SPPB tersebut adalah pada hari ke 63 sejak tanggal nopen PIB; bahwa penerbitan SPKTNP adalah pada tanggal 14 Mei 2014, yaitu hari ke 307 sejak Usul Penelitian Ulang sesuai surat Nomor S6828/WBC.10/KPP.MP.01/2013tanggal 12 Juli 2013; 2) Kewenangan Melakukan Pemeriksaan bahwa Pasal 82 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan: (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan. (2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa. (3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi: a.
pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan
b.
yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(4) Dihapus. (5) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
dengan penjelasan : Ayat (1) Ayat ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan barang guna memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan atau dokumen yang diajukan. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pemilik barang atau kuasanya wajib menghadiri pemeriksaan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan menyerahkan barang untuk diperiksa pada ayat ini yaitu menyiapkan barang di tempat pemeriksaan barang dan menyiapkan peralatan pemeriksaan sehingga pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik barang.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor, dalam Pasal 4, menyatakan: “Pemeriksaan fisik barang impor dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik berdasarkan instruksi pemeriksaan yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai atau sistem komputer pelayanan.” bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor, dalam Pasal 2 ayat (1), menyatakan: “Pemeriksaan Fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.” dan dalam Pasal 3, menyatakan: (1) Terhadap barang impor dapat dilakukan pemeriksaan fisik. (2) Pemeriksaan fisik dalam rangka pelayanan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Barang. 3) Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006, menyatakan: (1)
Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK. 04/2011 tanggal 1 Agustus 2011, mengatur tentang penerbitan SPKTNP, sebagai berikut: Pasal 10 (1) Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. (1a)
Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan.
(2) Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila hasil dari Penelitian Ulang atau pelaksanaan Audit Kepabeanan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang disebabkan oleh kesalahan Tarif dan/atau Nilai Pabean. (3) Dalam hal penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebagai akibat dari kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Importir wajib membayar kekurangan Bea Masuk dan/atau pajak
dalam rangka impor; dan b. Importir dikenai Sanksi Administrasi Berupa Denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari Bea Masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari Bea Masuk yang kurang dibayar. (4) Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). (4a) Jangka waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). (5) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai: a. penetapan Direktur Jenderal; b. pemberitahuan kepada Importir; dan c. penagihan kepada Importir. (6) Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan untuk penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Pasal 10 A (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan Penelitian Ulang terhadap Tarif dan/atau Nilai Pabean dalam Pemberitahuan Pabean, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. (2) Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat Bukti Nyata Atau Data Yang Objektif dan Terukur, dan dilakukan berdasarkan: a. permintaan tertulis dari Pejabat Bea dan Cukai; b. permintaan dari Kepala Kantor Pabean; atau` c. permintaan dari unit yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pasal 10 B (1)
Hasil dari Penelitian Ulang dapat berupa: a. ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran
Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; atau b. tidak ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor. (2)
Hasil dari Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Hasil Penelitian Ulang.
(3)
Terhadap hasil Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
(4)
Terhadap hasil Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk tidak melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean.
Dalam hal Penelitian Ulang dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) pemberitahuan pabean impor dengan hasil Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan untuk setiap pemberitahuan pabean impor secara parsial. bahwa berdasarkan ketentuan diatas, penggunaan SPKTNP sebagai penetapan, pemberitahuan, dan penagihan adalah atas kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang disebabkan oleh kesalahan tarif dan/atau nilai pabean, bukan karena salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean; bahwa Terbanding di dalam proses pelayanan atas PIB Nomor 036291 tanggal 23 April 2013 telah melakukan beberapa kelalaian, antara lain: ü
tidak segera melakukan Pemeriksaan Jabatan setelah jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah (23 April 2013) terlampaui, setelah ternyata Pemohon Banding tidak menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik;
ü
surat Permohonan Pemeriksaan di Gudang Importir tanggal 26 April 2013 baru di respon (ditolak) pada tanggal 20 Mei 2013 sehingga untuk mendapatkan kepastian izin Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuknya tersebut telah menghabiskan waktu selama 25 hari;
ü
Pejabat pemeriksa dokumen telah menerbitkan SPPB sebelum dilakukan penagihan dan pelunasan pembayaran Bea Masuk, PDRI, dan sanksi administrasi atas barang yang menurut hasil pemeriksaan kedapatan lebih sehingga SPKTNP tersebut seharusnya batal demi hukum namun sesuai
fakta terdapat kelebihan barang yang sudah masuk kedalam daerah pabean tetapi belum dilunasi bea masuk dan PDRI nya, sehingga hak-hak Negara tersebut harus di pungut dan dilunasi; bahwa oleh karenanya, salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean seharusnya penetapannya, pemberitahuannya, dan penagihannya tidak menggunakan SPKTNP, namun atas hak-hak Negara yang melekat pada 175.142 Kg Alloy Stainless Steel in Coil, negara asal Japan yang merupakan temuan selisih lebih pada pemeriksaan fisik atas PIB Nomor 036291 tanggal 23 April 2013 tetap harus ditagih
SPKTNP Nomor: SPKTNP-13/WBC.10/2014 tanggal 14 Mei 2014 dipertahankan atas bea masuk dan PDRI yang terhutang saja; sehingga
Menimbang
: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas 175.142 Kg Alloy Stainless Steel in Coil, negara asal Japan yang merupakan temuan selisih lebih pada pemeriksaan fisik atas PIB Nomor 036291 tanggal 23 April 2013 tetap harus ditagih bea masuk dan PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
Mengingat
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
Memutuskan
: Mengabulkan sebagian banding CV XXX terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP13/WBC.10/2014 tanggal 14 Mei 2014 dan menetapkan atas 175.142 Kg Alloy Stainless Steel in Coil, negara asal Japan yang merupakan temuan selisih lebih pada pemeriksaan fisik atas PIB Nomor 036291 tanggal 23 April 2013 tetap harus ditagih bea masuk dan PDRI tanpa dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sehingga nilai tagihan yang harus dilunasi menjadi sebesar: Bea Masuk PPN Impor PPh Pasal 22 Jumlah
: : : :
Rp. Rp. Rp. Rp.
116,894,000.00 105,204,000.00 26,302,000.00 248,400,000.00
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015 oleh Majelis XVII A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sumardjana, M.M.,MH.
sebagai
Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.
sebagai
Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.
sebagai
Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.
sebagai
Panitera Pengganti.
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding..
