2015

VOLUME 1

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh / 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya

1

DAFTAR ISI

6 / Latar Belakang 16 / Kebutuhan Pendanaan 2015-2019 21 / Diagram Penanganan Permukiman Kumuh 37 / Rencana Kegiatan 2015-2019

4

5

PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Latar Belakang Amanat UU NO. 17/ 2007 (RPJPN) Kota Tanpa Permukiman kumuh RPJMN 1 2004-2009

RPJMN 2 2010-2014

RPJMN 3 2015-2019

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

RPJMN 4 2020-2024

Amanat UU NO. 1/ 2011 (Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Amanat Internasional: Agenda Habitat Rio+20 MDG’s SDG’s Isu Permukiman Kumuh Kemampuan Pendanaan (APBN/ APBD/ PHLN, dll)

6

Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan

Aspirasi Daerah/ Masyarakat

Penyelenggaraan Penanganan Permukiman Kumuh PENGATURAN Pedoman Pelaksanaan 1. Draft RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2. Rapermen Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh PEMBINAAN Pendampingan Penyusunan Software 1. Pendampingan penyusunan Perda Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh 2. Pendampingan penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kumuh Perkotaan, outputnya berupa dokumen rinci penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman di perkotaan sebagai bagian dari peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan menuju 0% kumuh perkotaan. PENGAWASAN Pengawasan Program 1. Pembetukan Tim Penanganan Kawasan Kumuh Bidang Cipta Karya 2. Pembentukan KMP di tingkat Pusat 3. Pembentukan KMP di tingkat Wilayah 4. Pembentukan Konsultan Individu di tingkat Kabupaten/Kota PELAKSANAAN Pelaksanaan Fisik Kegiatan 1. Pemugaran, Peremajaan dan Permukiman Kembali

7


Kondisi Eksisting Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (2010-2014)

8

No

Komponen

2010

2011

2012

2013

2014

Total

1

Total Alokasi Dana (x1000)

142.985

344.667

172.510

336.946

291.786

1.288.897

2

Jumlah Kab/Kota

85

141

105

123

4

458

3

Jumlah Kawasan

118

226

137

209

7

697

4

Total Luas (Ha)

196,91

483,78

268,44

492,98

412,27

1.854,38

5

Jumlah Jiwa Terlayani (orang)

246.132

604.726

335.552

616.220

515.342

2.317.972

Tantangan dan Kendala Tantangan dan kendala yang akan dihadapi dalam upaya penanganan permukiman kumuh, antara lain: 1.

JUMLAH & LUASAN KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI Belum tersedia data & informasi yang akurat di tiap daerah yang dapat menginformasikan luasan kawasan kumuh yang perlu ditangani (baseline)

2.

KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH Penanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (UU No. 1/2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan

3.

PELAKSANAAN TEKNIS PENANGANAN Penanganan permukiman kumuh yang telah berlangsung lama belum memberikan hasil yang optimal. Disadari karena penanganan di lapangan belum terintegrasi, multisektor, dan berbasis kawasan.

9


Sasaran Cipta Karya 2015 – 2019 Menuju 100-0-100

10

Target Penanganan Tahun 2015 - 2019

KUMUH BARU

UPAYA PENCEGAHAN

KUMUH EKSISTING

PERDESAAN

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS

2014

PERKOTAAN

2019

PERKOTAAN PERDESAAN

TARGET

Penanganan Permukiman Kumuh Menuju Kota tanpa Permukiman Kumuh Tahun 2019 difokuskan pada upaya peningkatan kualitas di kawasan perkotaan, dengan tetap mempertimbangkan perlunya upaya pencegahan dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh.

11


Upaya Pencapaian Target

12

Tantangan dan Kendala Tantangan yang dihadapi selama ini dalam penanganan permukiman kumuh, antara lain: 1. Pengelompokan Database Kumuh 2. Ketersediaan NSPK hingga tingkat operasional 3. Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Struktur Kelembagaan Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penanganan permukiman kumuh, antara lain: 1. SK penetapan lokasi permukiman kumuh dari bupati/walikota 2. Terbatasnya APBN (Kebutuhan vs ketersediaan anggaran) 3. Keterpaduan penanganan Program

13


Pola Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pola penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan antara lain:

14

1.

PENCEGAHAN Pola penanganan pencegahan terdiri atas: • Pengawasan dan Pengendalian : Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Pemberdayaan Masyarakat : Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

2.

PENINGKATAN KUALITAS Pola penanganan peningkatan kualitas terdiri atas: • Pemugaran : Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni • Peremajaan : Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat • Pemukiman kembali : Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh: penyediaan Rusunawa)

Identifikasi Database Kumuh

kawasan kumuh: luas 38.431Ha di 390 kab/kota, di 3.550 kawasan

SK kumuh Bupati/Walikota yang sudah terbit 274 kab/kota (status 24 Maret 2015)

Klasifikasi tipologi kawasan kumuh sudah di 137 kab/kota di 152 kawasan, total 2.680 ha, penanganan tahun 2015 terdiri dari: a. 74 kws kumuh berat : 1.251 ha; b. 67 kws kumuh sedang : 1.156 ha; c. 19 kws kumuh ringan : 273 ha.

15


Kebutuhan Pendanaan 2015-2019 Tahun

Penanganan Luasan Kumuh

Investasi (x 5,675 M)

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Renc (Ha)

7.686

7.686

7.686

7.686

7.686

38.431

Real (Ha)

2.680

(12.693)

(7.686)

(7.686)

(7.686)

Sisa (Ha)

35.751

23.058

15.372

7.686

0

80.650

42.356

42.367

42.372

Rp. Milyar

4.540

215.755

250,000 215.755 200,000

172.233

150,000

128.712

Investasi

85,190

100,000

Luas Kumuh

35.751 23.058

50,000

15.372

7.686

4,540 -

16

2015

2016

2017

2018

0 2019

Asumsi Pembiayaan Penanganan

Satuan Unit Penanganan 1 Ha : 250 Unit 1 Ha : 1250 Jiwa

Total Kebutuhan Investasi Infrastruktur (tdk termasuk hunian): Rp. 3,8 M s/d Rp. 7,6 M/Ha

Satuan Investasi Penanganan Kawasan Jalan dan drainase

: Rp 1M / Ha

IPAL Kawasan

: Rp 7-8 Jt (250 kk)=Rp. 1,75-2M/ Ha, atau

IPAL Komunal

: Rp 400 Jt/80 kk (+ Pemberdayaan 600 Jt)

Modul 3R

: Rp 525 Jt/250 kk Kws (+ Pemberdayaan 620 jt)

SPAM

: Rp. 7.5 Jt (250 kk) = Rp 1.875M/ Ha

RTH

: Rp. 500 Rb/m2 (standar Luasan RTH 15% = 750 Jt/Ha)

Kebutuhan Alokasi Dana Untuk Tiap Tipologi Kawasan Kumuh Kumuh Berat

Rp. 7,6 M/Ha (100 %)

Kumuh Sedang

Rp. 5,625 M/Ha (75 %)

Kumuh Ringan

Rp. 3,8 M/Ha (50 %)

17


Konsep Penanganan

No

Komponen

Permukiman Kembali Peremajaan Kumuh Berat

18

1.

Hunian Sementara

2.

Mobilisasi masyarakat

3.

Perbaikan Rumah

4.

Pembangunan Huntap

5.

Infrastruktur

6.

Air Minum

7.

Air Limbah

8.

Persampahan

9.

Sistem Pemadam Kebakaran

10.

Lahan

11.

Penyediaan RTH

12.

Fasos/Fasum

Kumuh Sedang

Pemugaran Kumuh Ringan

Peningkatan Kualitas dengan Pemugaran

No

Komponen

Jenis Kegiatan

1.

Bangunan Gedung

a. Rehabilitasi b. Rekonstruksi

2.

Jalan Lingkungan

Perbaikan aspal/ paving/cor pada jalan lingkungan.

3.

Drainase Lingkungan

a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase; b. Perbaikan drainase yang tersumbat; c. Perbaikan drainase yang rusak karena ambrol, atau kerusakan akibat bencana.

4.

Air Minum

a. Perbaikan Sarana/ instalasi non perpipaan air bersih (dari kebocoran, korosi, jaringan instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, kerusakan akibat bencana) b. Perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, korosi, akibat bencana)

5.

Air Limbah

a. Perbaikan instalasi air limbah setempat yang mengalami sedimentasi, mampat, atau kerusakan akibat bencana. b. Perbaikan instalasi air limbah terpusat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana.

6.

Sampah

a. Perbaikan sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah. b. Perbaikan sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah

7.

Pengamana n Kebakaran

a. Perbaikan alat pemadam api sederhana yang mengalami kerusakan karena korosi atau rusak karena bencana; b. Perbaikan hydran air yang mengalami kerusakan akibat korosi atau bencana.

19


Peningkatan Kualitas dengan Peremajaan

No

20

Komponen

Jenis Kegiatan

1.

Bangunan Gedung

a. Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung. b. Rekonstruksi dengan membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi. c. Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan d. Penambahan dan Penyediaan sarana permukiman (RTH, MCK umum) e. Penyediaan hunian sementara untuk masyarakat terdampak

2.

Jalan Lingkungan

a. Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunan pelengkap jalan. b. Peningkatan struktur jalan

3.

Drainase Lingkungan

a. Peningkatan kualitas unit sistem drainase b. Penyedian sistem drainase c. Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota.

4.

Air Minum

Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum

5.

Air Limbah

a. Penyediaan sistem sanitasi setempat atau terpusat; b. Perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah.

6.

Sampah

a. Pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP) b. Rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen bangunan PSP.

7.

Pengamanan Kebakaran

a. Pembangunan sarana proteksi kebakaran b. Peningkatan kualitas sarana sistem proteksi kebakaran

Peningkatan Kualitas dengan Pemukiman Kembali

No

Komponen

Jenis Kegiatan

1.

Bangunan Gedung

a. Pembangunan permukiman di lokasi baru b. Pembangunan kembali di permukiman lama dengan model baru (Rumah Susun)

2.

Jalan Lingkungan

Pembangunan jalan baru

3.

Drainase Lingkungan

Pembangunan unit sistem drainase baru

4.

Air Minum

Pembangunan SPAM unit baru

5.

Air Limbah

Pembangunan unit pengolahan air limbah baru

6.

Sampah

Pembangunan PSP baru

7.


a. Pembangunan pengamanan kebakaran sederhana b. Pembangunan hydran air

21


Skenario Pembiayaan Penanganan Permukiman Kumuh 0% Tahun 2019

Rp 215,7 triliun Kebutuhan pendanaan kumuh 2015-2019 (38.431 Ha)

gap Rp 170,2 triliun Daerah (Prov/Kota/Kab) Donor, Kemitraan, Masyarakat

Rp 45,3 triliun Perkiraan ketersediaan Anggaran Dit. Bangkim 2015-2019

44.9,T 170,2T

22

0,7T

APBN (Rupiah Murni APBD (PLN) APBD, CSR, PHLN, Lainnya

Pembiayaan APBN 2015

Tahun 2015

Reguler

APBN-P

Total

Alokasi Dana

1,4 T

1,8T

3,2T*

Jumlah Kab/Kota

137

57

137

Kawasan

172 Kawasan

71 Kawasan

243 Kawasan

Luasan

1206,31 Ha

1473,25 Ha

2679,56 Ha

*Alokasi Dana khusus Ditbangkim

23


Diagram Penanganan Permukiman Kumuh TARGET

SASARAN

POLA PENANGANAN

Pemugaran Mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh

Peremajaan

Permukiman Kembali

INDIKATOR

STRATEGI

Meningkatkan kinerja KONDISI BANGUNAN : Meningkatkan Fungsi Hunian Meningkatakan Keandalan Bangunan Menurunkan Tingkat Kepadatan

Meningkatkan AKSESIBILITAS KAWASAN Meningkatkan Kualitas Jaringan Jalan

Meningkatkan Sistem Jaringan DRAINASE :  Menyediakan Sistem Drainase yang Handal Meningkatkan Fungsi Resapan

Meningkatkan PELAYANAN AIR MINUM :  Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Meningkatkan Akses Aman Air Minum Meningkatkan Pengelolaan Air Minum

Menyiapkan Landasan Penyelenggaraan

Membangun Sistem Informasi & Komunikasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Nasional

Membangun Kelembagaan Penanganan di Pusat & Daerah

Membangun & Memperkuat Kapasitas Pemerintah Daerah Membangun Kesadaran Masyarakat serta Memperkuat Kapasitas dan Peran Masyarakat

Meningkatkan PENGELOLAAN SANITASI : Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Meningkatkan Akses Layak Sanitasi Meningkatkan Pengelolaan Air Sanitasi

Meningkatkan: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN: Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Mengurangi Timbulan Sampah Meningkatkan Penanganan Persampahan Meningkatkan Pengelolaan Persampahan

KINERJA

ACTION PLAN

Kinerja Fungsional: Perumusan Kebijakan di Bidang Cipta Karya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Cipta Karya (PA, EK, Sistem Pembiayaan dan Pola Investasi, Fasilitasi Kegiatan Strategis Nasional) Penyusunan NSPK di Bidang Cipta Karya

PENGATURAN : Legalisasi Draft RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Legalisasi Rapermen Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh PEMBINAAN : Pendampingan penyusunan Perda Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pendampingan penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kumuh Perkotaan PENGAWASAN : Pembentukan Tim Penanganan Kawasan Kumuh Bidang Cipta Karya Pembentukan KMP di tingkat Pusat Pembentukan KMP di tingkat Wilayah Pembentukan Konsultan Individu di tingkat Kabupaten/Kota

Kinerja Teknis: Penyusunan dan Penetapan NSPK terkait penanganan Permukiman Kumuh

Kinerja Kualitas: Pelaksanaan Kegiatan mengacu pada pedoman teknis dan standar di Bidang Cipta Karya

Kinerja Administrasi: Terselenggaranya terib administrasi pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pemanfataan.

Kinerja Kelembagaan: Terwujudnya kerjasama kelembagaan diantara stakeholder terkait

Meningkatkan: PENGAMANAN KEBAKARAN : Mengurangi Resiko Kebakaran Meminimalkan Akibat Kebakaran

TA. 2015 TAHUN ANGGARAN 2015-2016

24

Strategi Penanganan Kumuh

KEBIJAKAN

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan di Kawasan Permukiman Kumuh STRATEGI

1


2


3


4

Membangun & Memperkuat Kapasitas Pemerintah Daerah

5

Membangun Kesadaran Masyarakat serta Memperkuat Kapasitas dan Peran Masyarakat

MENYIAPKAN LANDASAN PENYELENGGARAAN Agar peningkatan kualitas permukiman kumuh memiliki aspek legalitas & dasar hukum dalam pelaksanaannya. Meliputi: •

Regulasi dan aturan main yang harus tersedia sebagai acuan bagi Pemerintah dan terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

•

Landasan kebijakan jangka panjang daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas permukiman kumuh, yaitu RPJPD, RTRW, dan RP3KP serta RKP Kumuh Perkotaan.

•

SK Kepala Daerah mengenai penetapan lokasi kumuh.

•

Menyusun Pedoman Teknis Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.

25



KEBIJAKAN

2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan di Kawasan Permukiman Kumuh

MEMBANGUN SISTEM INFORMASI & KOMUNIKASI Agar tersedia data & informasi mengenai kawasan kumuh dan penanganannya yang valid dan terkini yang dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan serta perencanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh Sistem informasi bermanfaat untuk:

STRATEGI

26

1


2


3


4


5


•

Mengukur perkembangan pencapaian target setiap tahun.

•

Sharing informasi yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah

•

Menjadi sistem informasi komunikasi sebagai alat pengembangan pengetahuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, serta sebagai sarana berbagi informasi ketersediaan sumberdaya di antara pelaku.


KEBIJAKAN

3. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan di Kawasan Permukiman Kumuh

MEMBANGUN KELEMBAGAAN PENANGANAN DI PUSAT DAN DAERAH Agar penanganan permukiman kumuh dapat berjalan efektif dan efisien, membutuhkan dukungan seluruh pelaku yang berjalan dalam sistem yang disepakati bersama. Penanganan permukiman kumuh membutuhkan:

STRATEGI

1


2


3


4


5


•

Kesepahaman bersama antarpelaku

•

Komitmen dari seluruh pelaku

•

Kemitraan antar pelaku: antarbidang pembangunan, kemitraan antara pemerintah pusat dengan daerah, kemitraan antara pemerintah – dunia usaha – masyarakat, kemitraan dengan lembaga donor, kemitraan dengan praktisi, dan kemitraan dengan pelaku lainnya.

27



KEBIJAKAN


28

1


2


3


4


5


MEMBANGUN & MEMPERKUAT KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH Agar pemerintah daerah mampu menjalankan perannya sebagai pelaku utama/ panglima yang menentukan keberhasilan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kapasitas pemerintah daerah: •

Kepala daerah yang memiliki visi dan kemampuan menjalankan visinya

•

Seluruh SKPD terkait dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang memiliki pengetahuan dan mampu berinovasi


KEBIJAKAN


1


2


3


4


5


MEMBANGUN KESADARAN, PERAN, DAN KAPASITAS MASYARAKAT Agar terjadi keberlanjutan hasil dari penanganan permukiman kumuh maka peran masyarakat menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh. •

Faktor sosial budaya mempengaruhi terbentuknya dan keberlanjutan penanganan permukiman kumuh.

•

Diperlukan upaya-upaya pembangunan kesadaran masyarakat mengenai kualitas lingkungan hunian tempat mereka tinggal serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ikut serta merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh, termasuk pula peningkatan kualitas masyarakat dalam rangka pengelolaan hasil-hasil peningkatan kualitas.

29


Kinerja Fungsional

Bangunan Gedung

•

ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk

•

kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang

•

ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamananpetir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan

•

Jalan Lingkungan

Penyediaan Air Minum

Drainase Lingkungan

Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan Persampahan


30

kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman

•

lebar jalan yang tidak memadai

•

kelengkapan jalan yang tidak memadai

•

ketidaktersediaan akses air minum

•

tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu

•

tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan

•

ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan

•

menimbulkan bau

•

tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan

•

ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah

•

ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku

•

tercemarnya lingkungan sekitar

•

ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan

•

ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

•

tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah

•

ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif

•

ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai

•

ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran

Kinerja Teknis Pedoman yang diperlukan dalam penanganan permukiman kumuh antara lain: 1.

Peraturan Menteri PU-PERA tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

2.

Pedoman Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Penanganan Kumuh Perkotaan

3.

Pedoman Pembangunan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh, meliputi: a. b. c. d.

Juknis Juknis Juknis Juknis

Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan

Jalan Lingkungan Drainase Sistem Pengelolaan Air Limbah Komunal Jaringan Air Bersih Lingkungan

4.

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh

5.

Pedoman Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh

6.

Pedoman Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh

31


Kinerja Kualitas : Regulasi/Landasan Penyelenggaraan (1/2)

Kriteria

Kondisi Bangunan

32

Standar - Bangunan yang memiliki standar keselamatan, keandalan bangunan, dan memenuhi kriteria gedung hijau - Standar kualitas pembangunan RTH

Landasan • • • •

Aksesibilitas Jalan

Jalan yang memiliki standar keselamatan, keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan, dan ramah lingkungan

• •

Layanan Air Minum

Standar K4 (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, Keterjangkauan)

•

•

•

Permen PU No. 24, 25 dan 26 Tahun 2007 tentang IMB, SLF dan TABG Permen PU No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Permen PU No. 26 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan PerMen PU No 5 Tahun 2008 tentang RTH PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Permen PU No. 19 Tahun 2011 Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan PP No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum PerMen PU No 18 Tahun 2007 dan SNI terkait

Kinerja Kualitas : Regulasi/Landasan Penyelenggaraan (2/2)

Kriteria

Standar

Drainase

Berkurangnya genangan

Air Limbah

AL yang memenuhi standar kualitas, keterjangkauan dan terputusnya kontak langsung dengan limbah

Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan Persampahan yang mememnuhi standar nasional indonesia


Standar Penyediaan sarana pengamanan kebakaran

Landasan • •

PP No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai Permen PU No. 12 Tahun 2014 Tentang Drainase Perkotaan

• •

Permen PU No.16 tahun 2008 Tentang KSNP-SPAL Kepmen LH No.112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

• •

Permen PU No.21 Tahun 2008 Tentang KSNP-SPP Permen PU No.3 Tahun 2013 dan SNI terkait

•

Permen PU No. 25 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan SNI terkait

33


Kinerja Administrasi

34

1.

Tahap Perencanaan a. Pendataan Kawasan Kumuh sesuai dengan SK Penanganan Kumuh Kab/Kota b. Penetapan target jangka menengah penanganan kumuh 2015-2019 c. Penyusunan dokumen lelang dan desain sesuai dengan target penanganan permukiman kumuh

2.

Tahap Pelaksanaan a. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan desain b. Memenuhi standar kualitas sesuai dengan NSPK

3.

Tahap Pengawasan a. Penerapan pengawasan sesuai dengan pedoman penanganan kumuh b. Penerapan pengawasan berjenjang

4.

Tahap Pemanfaatan Serah terima aset kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku

Kinerja Kelembagaan : Struktur Organisasi

Ditjen Cipta Karya

Satminkal PU-PR dan K/L Terkait

Tim Pengarah Tim Pakar

Tim Pendamping Tim Pelaksana • Tim Koordinator Wilayah I • Tim Koordinator Wilayah II

Pusat

Tim Sekretariat

Satker Pusat • PKP Strategis • NUSP • P2KP

Provinsi

Kab/Kota

Dinas PU Provinsi

Satker Provinsi • Bangkim/PBL • PLP/AM

Dinas PU Kab/Kota

Satker Kab/Kota • kumuh

BKM • Forum Pemerhati • Kelompok Masyarakat • Sektor Swasta 35


Kinerja Kelembagaan Dukungan kegiatan software yang perlu dilakukan:

36

1.

Pelatihan dan Pendampingan BKM (KSM, Tim Pelaksana) a. Pemetaan Kebutuhan Infrastruktur b. Konstruksi Sederhana: jalan dan drainase lingkungan, pemasangan jaringan pipa air bersih c. Pemeliharaan Prasrana Sederhana: IPAL Komunal, Pengolahan Air Bersih d. Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

2.

Pelatihan Pemerintah Daerah a. Permukiman Kembali (Land Readjustment) b. Pedoman Pelaksanaan

Rencana Kegiatan 2015-2019 (Non Fisik) NO 1

Pengaturan

KEGIATAN

2015

2016

2017

2018

2019

Legalisasi Draft RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

2

Legalisasi Rapermen Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh

3

Pedoman Pembangunan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh

4

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh

5

Pedoman Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh

6


7

Penajaman data kawasan kumuh

8

Penerapan standar dari Balitbang Kementerian PUPR

9

Pembangunan Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh

10 Pembentukan kelembagaan penanganan permukiman kumuh

Pembinaan 1

Pelatihan penajaman data kawasan kumuh

2

Pelatihan Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh

3

Pendampingan penyusunan Perda peningkatan kualitas permukiman kumuh

4

Pendampingan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan

5

Pendampingan dan pelatihan penyelenggaraan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk Pemda dan masyarakat

6

Pendampingan dan pelatihan penyelenggaraan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk BKM dan masyarakat

7

Kajian KPS dalam penanganan permukiman kumuh

Pengawasan 1 Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan NSPK 2 Pembentukan tim Quality Insurance 37


Detail Pelaksanaan Kegiatan 2015 (Non Fisik)

NO 1

Pengaturan

KEGIATAN

Legalisasi Draft RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

2

Legalisasi Rapermen Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh

3

Pedoman Pembangunan Prasarana dan Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh

4

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Penanganan

5

Pedoman Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan

Permukiman Kumuh Sarana dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh 6


7

Penajaman data kawasan kumuh

8

Penerapan standar dari Balitbang Kementerian PUPR

9

Pembangunan Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh

10 Pembentukan kelembagaan penanganan permukiman kumuh 1

Pembinaan Pendampingan penyusunan Perda peningkatan kualitas permukiman kumuh

2

Pendampingan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan Pengawasan

38

1

Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan NSPK

2

Pembentukan tim Quality Insurance

3

Penerapan pengawasan berjenjang

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES

Detail Pelaksanaan Kegiatan 2015 (Fisik)

REGULER KEGIATAN

APBN-P

TOTAL

Luas (Ha)

Rp (juta)

Luas (Ha)

Rp (juta)

Luas (Ha)

Rp (juta)

1

Pemugaran

592,56

541.823

836,64

838.254

1.429,20

1.380.078

2

Peremajaan

585,43

835.845

636,61

961.745

1.222,04

1.797.590

3

Permukiman Kembali

-

-

-

-

-

400.165*

*Alokasi anggaran hanya digunakan untuk membayar sisa multiyears TA. 2014

39

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan T. +6221-72796578 E. [email protected] http://ciptakarya.pu.go.id

2015

Recommend Documents