PETUNJUK TEKNIS UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SDLB
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN 2015
KATA PENGANTAR Panduan pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SDLB ini diterbitkan sebagai salah satu pedoman bagi Sekolah dan kabupaten/kota dalam memahami dan menjabarkan peraturan penyelenggaraan ujian nasional dan ujian sekolah yang telah diatur oleh pemerintah c.q. Kementerian
Pendidikan Nasional dan Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP). Dasar Hukum yang menjadi acuan yaitu: 1. Undang- undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Estándar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006 tentang Stándar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 23 tehun 2006 tentang Stándar Komptensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Stándar Penilaian Pendidikan 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A/Ula 8. Surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 420/175/SJ dan Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik
Indonesia
Nomor
0259/
MPK.A/PD/2014 pada tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN). 9. Peraturan kepala badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor penyelenggaraan
001/h/hk/2014 tentang prosedur operasional
standar
ujian sekolah/madrasah pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah,
sekolah dasar luar biasa, dan penyelenggara program paket a/ula tahun pelajaran 2013/2014 2
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan ujian sekolah di SDLB menjadi kewenangan sekolah masing-masing. Dalam hal ini maka panduan pelaksanaan ujian ini bersifat membantu menjabarkan peraturan tersebut secara lebih operasional, dengan tetap mengacu pada peraturan-peraturan di atas. Apabila SDLB telah mampu mengembangkan POS US secara mandiri, maka keberadaan panduan ini diharapkan akan makin memperkaya pemahaman semua pihak terkait, sehingga penyelenggaraan UN maupun US akan lebih proporsional dan akuntabel. Terkait dengan ketentuan mengenai jumlah soal dan alokasi waktu ujian, jadwal rinci pelaksanaan ujian dan lain-lain, pada dasarnya merupakan kewenangan sekolah yang disajikan dalam petunjuk ini, bersifat model acuan serta dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah dan jenis kelainan peserta didik, sepanjang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Bandung,
Maret 2015
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
ttd Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si Pembina Utama Madya NIP 19611231 198703 1 042
3
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH SDLB TAHUN PELAJARAN 2014/2015
I. PESERTA UJIAN A. Persyaratan Calon Peserta Setiap peserta didik dapat menjadi peserta Ujian Sekolah (US) bersama dan Ujian Sekolah (US) SDLB, dengan memenuhi persyaratan berikut: 1.
Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di SDLB berhak mengikuti Ujian. a) Peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras berhak mengikuti ujian nasional. b) Peserta didik tuna grahita, tunadaksa berat, tunaganda, dan lainnya yang tidak tersebut pada butir 1 a) di atas, berhak mengikuti ujian sekolah.
2.
Telah belajar pada tahun/tingkat terakhir di satuan pendidikan SDLB.
3.
Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar sampai dengan semester 1 tahun terakhir.
4.
Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah, tidak dapat mengikuti UN/US di SDLB yang bersangkutan, dapat mengikuti UN/US di SDLB lain atau tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara ujian.
5.
Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah, tidak dapat mengikuti UN/US utama, dapat mengikuti UN/US susulan. Peserta didik yang tidak lulus UN pada tahun pelajaran 2012/2013dan/atau 2013/2014 yang akan mengikuti UN tahun pelajaran 2014/2015 harus terdaftar pada sekolah asal atau sekolah penyelenggara UN dan mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh sekolah yang bersangkutan. Mata pelajaran yang ditempuh dapat seluruh mata pelajaran yang diujikan atau mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan sesuai dengan Permendikbud Nomor 144 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta
Didik
Dari
Satuan
Pendidikan
Dan
Penyelenggaraan
Ujian
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional.
4
B. Pendaftaran Calon Peserta Pendaftaran calon peserta UN/US dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Sekolah melaksanakan pendaftaran calon peserta dengan menggunakan format model US-1/Format Pendaftaran dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). 2. Pada SD penyelenggara inklusif, data disertai tambahan keterangan jenis hambatan belajar untuk peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). 3. Sekolah mengirim daftar calon peserta (dalam bentuk print out dan disket/ CD) melalui panitia tingkat gugus SLB untuk diperiksa, diteliti diserahkan kepada Panitia tingkat provinsi dan disahkan paling lambat dua bulan sebelum ujian. 4. Penyelenggara Tingkat gugus SLB mengkoordinasikan entry data calon peserta dengan menggunakan software yang diterbitkan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dan manual untuk PDBK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 5. Penyelenggara tingkat provinsi mencetak Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan mendistribusikannya ke SDLB melalui oanitia tingkat Gugus SLB untuk diverifikasi oleh masing-masing sekolah. 6. Sekolah mengirimkan kembali DNS yang telah diverifikasi/dikoreksi ke Penyelenggara Tingkat Provinsi melalui Penyelenggara tingkat Gugus SLB. 7. Penyelenggara Tingkat Provinsi melakukan finalisasi data, mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Tetap (DNT), serta Kartu Peserta Ujian (KPU) ke Sekolah melalui Penyelenggara tingkat Gugus SLB paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan UN. 8. Kepala Sekolah menandatangani dan membubuhkan stempel pada kartu peserta yang telah ditempel foto peserta. 9. Penyelenggara Gugus SLB mengirimkan data akhir calon peserta ke Penyelenggara Tingkat Provinsi dalam bentuk file (CD) dan manual untuk PDBK dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
II. PENYELENGGARA UJIAN A. Sekolah Penyelenggara Ujian Sekolah penyelenggara UN/US adalah SLB Negeri dan Swasta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Penetapan didasarkan pada kriteria:
5
1. Memiliki sarana dan fasilitas ruang yang layak, sumber daya yang memadai, dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara UN provinsi. 2. Status akreditasi, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. SLB Negeri dan Swasta yang terakreditasi dengan kualifikasi A atau B dapat
menjadi
Sekolah
penyelenggara,
serta
dapat
menerima
penggabungan peserta dari Sekolah lain. b. SLB Negeri dan Swasta yang terakreditasi dengan kualifikasi C, dapat menjadi penyelenggara, tetapi tidak dapat menerima penggabungan peserta dari Sekolah lain. c. SLB Negeri dan Swasta yang tak terakreditasi harus menggabung ke SLB Negeri
atau
Swasta
penyelenggara ujian
yang
dapat
menerima
penggabungan peserta dari Sekolah lain. d. SLB Negeri dan Swasta yang belum mendapat kesempatan diakreditasi dapat menjadi penyelenggara sepanjang memenuhi kelayakan, menurut persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara UN/US tingkat provinsi.
B.
Organisasi Penyelenggara Ujian Penyelenggara Ujian dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi, Gugus SLB dan tingkat Sekolah. Pada tingkat Sekolah, selain menangani UN, penyelenggara juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian Sekolah. 1. Penyelenggara Tingkat Pusat Penyelenggara tingkat pusat ditetapkan dengan keputusan Ketua BSNP yang terdiri dari unsur-unsur BSNP, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, Setjen Kemdiknas, Ditjen Dikdas, Inspektorat Jenderal Kemdiknas dan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Biro Hukum Kementerian Pendidikan Nasional. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara tingkat pusat meliputi: a. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan ujian; b. Menetapkan kisi-kisi soal; c. Menyiapkan 25% butir soal;
6
d. Menyiapkan, menggandakan dan mendistribusikan seluruh soal untuk Sekolah Indonesia di Luar Negeri dengan menggunakan master soal yang ditetapkan BSNP; e. Menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) UN; f. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan ujian; g. Menetapkan jadwal pelaksanaan ujian dan pengumuman hasil ujian; h. Menyiapkan, menggandakan dan mendistribusikan
Standar Kompetensi
Lulusan UN (SKLUN) dan Kisi-kisi soal UN ke penyelenggara UN tingkat provinsi; i. Menetapkan persyaratan kelayakan perusahaan percetakan dan teknis pencetakan naskah soal; j. Melakukan pelatihan penulisan dan penetapan soal UN bersama Penyelenggara UN Tingkat Provinsi; k. Memantau persiapan dan pelaksanaan ujian; l. Melaksanakan supervisi penskoran lembar jawaban UN; m. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil UN; dan n. Membuat laporan pelaksanaan UN kepada Menteri Pendidikan Nasional.
2. Penyelenggara Tingkat Provinsi Penyelenggara Tingkat Provinsi ditetapkan oleh gubernur, dan terdiri dari unsur-unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Tingkat Provinsi meliputi : a. Merencanakan penyelenggaraan ujian di wilayah propinsi; b. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan ujian kepada kepala dinas pendidikan
kabupaten/kota,
kepala
kantor
kementerian
agama
kabupaten/kota, dewan pendidikan provinsi, DPRD Provinsi, pemerintah daerah provinsi, media massa, dan pemangku kepentingan di wilayahnya; c. Menggandakan dan mendistribusikan POS UN ke Sekolah penyelenggara ujian melalui Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota; d. Mendistribusikan Permen tentang UN/US dan kisi-kisi UN ke Sekolah penyelenggara ujian melalui Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota;
7
e. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan penetapan soal UN bersama penyelenggara UN tingkat pusat; f. Menyusun 75% butir soal berdasarkan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2014/2015 sesuai spesifikasi soal yang ditetapkan oleh BSNP; g. Merakit soal UN berdasarkan spesifikasi soal yang ditetapkan oleh BSNP dan melakukan penjaminan mutu soal bersama penyelenggara UN tingkat pusat; h. Menyiapkan bahan UN untuk PDBK pada SD yang menerapkan pendidikan inklusif. i. Melakukan pemeriksaan dan pengolahan lembar jawaban UN untuk PDBK pada SD yang menerapkan pendidikan inklusif; j. Menyiapkan bahan UN untuk peserta didik berkebutuhan khusus (tunanetra dan tunarungu) pada SD yang menerapkan program inklusif; k. Menyiapkan bahan UN khusus untuk SDLB; l. Mencetak bahan UN yang mencakup naskah soal, lembar jawaban, daftar hadir dan berita acara UN; m. Mendistribusikan
bahan
UN
ke
Sekolah
penyelenggara
melalui
Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota; n. Menjaga kerahasiaan bahan UN; o. Menjaga keamanan penyelenggaraan UN; p. Melakukan penskoran hasil UN; q. Menyampaikan hasil penskoran dan pemindaian (scanning) kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat; r. Mencetak dan mendistribusikan Daftar Kolektif Hasil UN (DKHUN) per Sekolah penyelenggara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama gubernur ke Penyelenggara Tingkat Kab/Kota: s. Mencetak dan mendistribusikan Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) ke Sekolah penyelenggara melalui Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota; t. Mencetak dan mendistribusikan blanko ijazah; u. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayah provinsi; v. Membuat laporan pelaksanaan UN tingkat provinsi dan menyampaikannya kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat.
8
3. Penyelenggara Gugus SLB Kabupaten/Kota Penyelenggara tingkat Gugus ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Tingkat Gugus meliputi : a. Mengkoordinasikan,
merencanakan,
dan
mensosialisasikan
pelaksanaan ujian yang jujur di wilayah kerja gugus kota/kabupaten; b. Mendata dan menetapkan sekolah penyelenggara ujian dan sekolah/ madrasah yang menggabung untuk SDLB, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; c. Mendata dan menetapkan calon peserta ujian; d. Mendistribusikan Permen, SKL, dan POS UN/US ke sekolah penyelenggara ujian melalui Penyelenggara Tingkat Kecamatan; e. Merencanakan dan menyusun daftar pengawas ujian di tingkat gugus f. Melakukan pemindaian lembar jawaban UN dengan menggunakan software yang ditentukan oleh Penyelenggara UN Tingkat Pusat; g. Mengirimkan hasil pemindaian ke Penyelenggara Tingkat Provinsi h. Melakukan pemeriksaan lembar jawaban US sesuai ketentuan dari panitia Tingkat Provinsi; i. Menerima DKHUN dari Penyelenggara Tingkat Propinsi dan mengirimkannya ke sekolah penyelenggara ujian; j. Mengirimkan lembar jawaban UN PDBK dari SD penyelenggara pendidikan inklusif ke Penyelenggara Tingkat Provinsi; k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian di sekolah; l. Merencanakan penyelenggaraan ujian di gugus dan sekolah; m. Menerima Permen, SKL dan POS UN/US serta melakukan sosialisasi kepada sekolah; n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan ujian kepada sekolah, siswa dan orang tua; o. Mengambil bahan UN di tempat yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Tingkat Provinsi; p. Memeriksa dan memastikan amplop naskah UN dalam keadaan tertutup; q. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan ujian; r. Melaksanakan ujian sesuai dengan tata tertib; s. Menjaga keamanan pelaksanaan ujian di sekolah ; 9
t. Memeriksa dan memastikan amplop LJUN dalam keadaan tertutup dengan disegel/dilem dan telah ditandatangani oleh pengawas ruang UN, serta dibubuhi stempel sekolah penyelenggara UN; u. Menerbitkan, menandatangani dan membagikan DKHUN kepada peserta ujian; v. Menerbitkan, menandatangani dan membagikan ijazah kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; w. Menyampaikan laporan penyelenggaraan ujian kepada penyelenggara tingkat gugus melalui kecamatan. x. Membuat laporan pelaksanaan ujian gugus dan menyampaikannya ke Penyelenggara Tingkat Provinsi
4. Penyelenggara Tingkat Sekolah Penyelenggara Tingkat Sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah penyelenggara ujian, terdiri dari unsur-unsur kepala Sekolah dan guru-guru dari Sekolah penyelenggara dan Sekolah lain yang bergabung. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara tingkat Sekolah meliputi penyelenggaran Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US), sebagai berikut: a. Merencanakan
penyelenggaraan
ujian
di
Sekolah
berdasarkan
Permendiknas tentang UN dan POS UN; b. Menerima Permen tentang UN/US, SKL dan POS UN serta melakukan sosialisasi kepada guru, peserta UN, orang tua, dan komite sekolah; c. Melakukan pendaftaran calon peserta ujian dan mengirimkannya ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota melalui Kecamatan; d. Melaksanakan latihan pengisian Lembar Jawaban UN bagi calon peserta ujian; e. Mengambil
bahan
UN
di
tempat
yang
sudah
ditetapkan
oleh
Penyelenggara Tingkat Kabupetan/Kota; f. Memeriksa dan memastikan amplop naskah UN dalam keadaan tertutup; g. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan ujian; h. Melaksanakan ujian sesuai dengan POS/ tata tertib; i. Menyiapkan ruang khusus dan guru pendamping bagi PDBK pada SD penyelenggara pendidikan inklusif; j. Menjaga keamanan pelaksanaan ujian; 10
k. Memeriksa dan memastikan amplop LJUN dalam keadaan tertutup dengan disegel/dilem/dilak dan telah ditandatangani oleh pengawas ruang UN, serta dibubuhi stempel Sekolah penyelenggara UN; l. Mengumpulkan bahan UN serta mengirimkannya ke penyelenggara tingkat Provinsi melalui panitia tingkat Gugus SLB; m. Menerima DKHUN dari penyelenggara tingkat provinsi melalui panitia tingkat Gugus SLB; n. Menerbitkan, menandatangani dan membagikan DKHUN kepada peserta ujian; o. Menerbitkan, menandatangani dan membagikan ijazah kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; p. Menyampaikan laporan penyelenggaraan ujian kepada penyelenggara tingkat Provinsi melalui panitia tingkat Gugus SLB; Berkenaan dengan pelaksanaan Ujian Sekolah (US) Penyelenggara Tingkat Sekolah/ memiliki tugas dan tanggung jawab : a. Menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah (US); b. Menyusun perangkat soal US (Teori/tertulis dan Praktik) beserta pedoman penilaiannya, berdasarkan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan; c. Menggandakan naskah soal dan perangkat lain yang diperlukan seperti lembar jawaban, daftar hadir dan berita acara; d. Mengatur pelaksanaan dan pengawasan US di Sekolah; e. Memeriksa hasil pekerjaan peserta US berdasarkan pedoman penilaian dan membuat Daftar Nilai Hasil Ujian Sekolah; f. Menetapkan kelulusan peserta Ujian Sekolah; g. melaporkan
pelaksanaan
Ujian
Sekolah
kepada
pejabat
yang
menugaskannya
11
III. BAHAN UJIAN A. Mata Pelajaran yang Diujikan Mata pelajaran yang diujikan meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan sampai dengan kelas VI, sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan di Sekolah. Ujian dilaksanakan secara tertulis dan/atau kinerja sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diujikan. Mata pelajaran yang diujikan secara nasional (UN) adalah Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam bentuk ujian tertulis. Mata pelajaran lainnya diujikan dalam Ujian Sekolah (US), termasuk ujian praktik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Jenis penilaian untuk masing-masing mata pelajaran dapat dilihat pada tabel berikut: Daftar Mata Pelajaran yang Diujikan dalam UN/US SDLB Tahun Pelajaran 2014/2015
No.
Mata Pelajaran
US (bersama) Ujian Sekolah Kinerja Tertulis Kinerja
Keterangan
Tertulis
1. Pendidikan Agama
-
-
V
V
2. Pendidikan Kewarganegaraan
-
-
-
V
3. Bahasa Indonesia *)
V
V
V
V
4. Matematika
-
V
-
V
5. Ilmu Pengetahuan Alam
V
V
V
V
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
-
-
-
V
7. Seni Budaya dan Keterampilan
-
-
V
-
8. Pendidikan Jasmani Olahraga dan
-
-
V
-
a. Bahasa Sunda *)
-
-
V
V
b. Pendidikan Lingkungan Hidup
-
-
V
-
-
1. Orientasi dan Mobilitas
-
-
V
2. BKPBI
-
-
V
Kesehatan 9. Muatan Lokal :
c. Pilihan **) 10. Program Khusus
Program Khusus
12
3. Bina Gerak
-
-
V
4. Bina Pribadi dan Sosial
-
-
V
Catatan Ujian Sekolah mencakup seluruh mata pelajaran yang diajarkan di SDLB termasuk yang di UN kan. *) Pada ujian kinerja mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda, Sekolah dapat mengujikan satu, dua atau tiga aspek (mendengarkan, berbicara, menulis) sesuai dengan kondisi Sekolah dan jenis hambatan peserta didik. **) Ujian Sekolah pada mata pelajaran Muatan Lokal Pilihan dilaksanakan melalui ujian tertulis dan/atau kinerja sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.
B. Kelompok Mata Pelajaran yang Dinilai oleh Pendidik Pendidik menilai aspek afektif
dan psikomotor melalui pengamatan pada
kelompok mata pelajaran: 1. Agama dan Akhlak Mulia; 2. Kewarganegaraan dan Kepribadian; 3. Estetika; 4. Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
C. Penilaian Mata Pelajaran Muatan Lokal Penilaian mata pelajaran muatan lokal pilihan dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas dan atau program khusus ditentukan oleh Sekolah masing-masing sesuai POS yang disusunnya. Penilaian dapat dilakukan melalui ujian kinerja dan/atau tertulis, atau melalui penilaian akhir dengan mempertimbangkan hasil-hasil penilaian oleh pendidik sesuai karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan.
D. Penyiapan Bahan Ujian Nasional (UN) 1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Spesifikasi Soal Standar Kompetensi Lulusan UN Tahun Pelajaran 2014/2015 disusun oleh Penyelenggara Tingkat Pusat. SKL UN merupakan irisan (interseksi) dari mata 13
pelajaran yang diujikan pada Kurikulum 2006, serta Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Berdasarkan SKL tersebut Penyelenggara Tingkat Pusat membuat spesifikasi soal, sebagai acuan dalam menyusun naskah soal UN. 2. Penyusunan Kisi-Kisi Soal Penyelenggara Tingkat Pusat menyusun kisi-kisi soal berdasarkan SKL,dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. mengidentifikasi SKL Mata Pelajaran dari setiap mata pelajaran yang diujikan pada kurikulum 1994, kurikulum 2004 dan Standar Isi (SI) sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006; b. mengidentifikasi SKL yang terdapat pada ketiga dokumen tersebut(SKL interseksi/SKL irisan) yang selanjutnya disebut SKLUN Tahun Pelajaran 2014/2015; c. menetapkan SKLUN Tahun Pelajaran 2014/2015; d. menyusun kisi-kisi soal berdasarkan SKLUN Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan melibatkan dosen, guru, dan pakar penilaian pendidikan; e. melakukan validasi kisi-kisi soal Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan melibatkan dosen, guru, dan pakar penilaian pendidikan; f. mengusulkan kisi-kisi soal Tahun Pelajaran 2014/2015 kepada Mendiknas untuk ditetapkan sebagai kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2014/2015.
3. Penyusunan Master Naskah Soal a. Penyelenggara Tingkat Pusat menyiapkan 25% butir soal UN dan menyerahkannya kepada Penyelenggara Tingkat Provinsi disertai berita acara. b. Penyelenggara Tingkat Provinsi menyusun master naskah soal UN, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) membuat 75 % butir soal sesuai dengan spesifikasi soal UN, dengan melibatkan guru-guru SDLB dari kabupaten/kota se wilayah provinsi; 2) merakit master naskah soal UN dengan cara menggabungkan 25 % butir soal dari pusat dan 75 % butir soal yang dibuat di provinsi; 3) menata perwajahan (lay out) master naskah soal.
14
c. Penyelenggara Tingkat Provinsi menyiapkan master naskah soal UN untuk peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) pada SD yang menyelenggara pendidikan inklusif.
4. Jumlah Butir Soal Mata Pelajaran yang di Ujiannasionalkan dan Alokasi Waktu , sebagai berikut: No
Mata Pelajaran
Jumlah Butir Soal
Alokasi Waktu
1.
Bahasa Indonesia
50
120 menit
2.
Matematika
40
120 menit
3.
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
40
120 menit
5. Penggandaan Bahan UN a. Penyelenggara
Provinsi
menetapkan
perusahaan
percetakan
yang
ditugaskan untuk menggandakan naskah soal UN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Perusahaan percetakan menggandakan naskah soal UN sesuai jumlah dan spesifikasi yang ditentukan oleh Penyelenggara Provinsi. Pekerjaan pencetakan meliputi: 1) pencetakan bahan UN yang terdiri atas naskah soal, lembar jawaban, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN; 2) pencetakan amplop naskah soal dan amplop lembar jawaban UN; 3) pengamplopan bahan UN; 4) pengepakan dan pengiriman bahan UN ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota. c. Hasil cetakan dimasukkan ke dalam amplop dengan prosedur sebagai berikut: 1) naskah soal dikemas dalam amplop besar berisi 20 eksemplar dan amplop kecil berisi 10 eksemplar per mata pelajaran; 2) lembar jawaban dikemas terpisah dari naskah soal dan dimasukkan ke dalam amplop besar berisi 20 lembar dan amplop kecil berisi 10 lembar per mata pelajaran. blanko daftar hadir dan berita acara masing-masing sebanyak 3 lembar dimasukkan ke dalam amplop lembar jawaban;
15
3) amplop naskah soal dan amplop lembar jawaban dimasukkan ke dalam dus dan dipak; 4) pengamplopan bahan UN Utama dan UN Susulan dibuat secara terpisah, dan masing-masing diberi kode tersendiri. d. Naskah bahan UN yang telah dicetak dan dipak sesuai kebutuhan disimpan dalam gudang yang aman, dan dijaga aparat keamanan selama bahan tersebut belum dikirimkan ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota. e. Perusahaan percetakan bersama Penyelenggara Tingkat Provinsi dan disaksikan oleh aparat keamanan segera melakukan pemusnahan bahan UN yang tidak diperlukan atau rusak disertai dengan berita acara pemusnahan. f. Perusahaan percetakan menyimpan film/plate cetak yang telah digunakan di tempat yang aman, kemudian bersama Penyelenggara Tingkat Provinsi memusnahkan film/plate tersebut sebulan setelah pelaksanaan UN, disertai berita acara pemusnahan. g. Pengawasan
pencetakan
dan
pendistribusian
naskah
soal
UN
menjaditanggung jawab perguruan tinggi. 6.
Distribusi Bahan UN a. Perusahaan percetakan mendistribusikan bahan UN kepada Penyelenggara Tingkat Gugus SLB di bawah pengawasan Penyelenggara Tingkat Provinsi dan perguruan Tinggi yang ditunjuk, 3 hari sebelum pelaksanaan UN. b. Penyelenggara Tingkat Gugus SLB mendistribusikan bahan UN kepada Penyelenggara Tingkat sekolah pada hari pelaksanaan UN secara bertahap sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang diujikan. c. Penyerahan bahan UN pada setiap tingkatan disertai dengan berita acara serah terima.
E. Penyiapan Bahan Ujian Sekolah (US) Penyiapan bahan Ujian Sekolah (US) disesuaikan dengan Prosedur Operasional Standar yang disusun sekolah; dengan tidak bermaksud untuk mengintervensi kewenangan sekolah. Sebagai contoh bahan acuan dapat digunakan beberapa prosedur seperti berikut ini:
16
1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Spesifikasi Soal Standar Kompetensi Lulusan US Tahun Pelajaran 2014/2015 disusun oleh satuan pendidikan/sekolah dengan memperhatikan jenis kelainan/ hambatan peserta didik. SKL US merupakan penjabaran dari mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan satuan pendidikan. Untuk SDLB A B, D dan E SKL dikembangkan sesuai Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Untuk SDLB C, C1 dan D1 SKL dibuat oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah.
2. Penyusunan Kisi-Kisi Soal US Penyelenggara ujian sekolah menyusun kisi-kisi soal berdasarkan SKL,dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. mengidentifikasi SKL Mata Pelajaran dari setiap mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan kurikulum, yang dikembangkan sekolah; b. menetapkan SKLUS Tahun Pelajaran 2014/2015; c. menyusun kisi-kisi soal berdasarkan SKLUS Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan melibatkan, guru di sekolah yang bersangkutan; d. melakukan validasi kisi-kisi soal Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan melibatkan KKG, dan pengawas sekolah dilingkungan gugus binaannya; 3. Penyusunan Spesifikasi Soal/Kisi-kisi Spesifikasi soal atau kisi-kisi Ujian Sekolah dapat disusun oleh masing-masing sekolah mencakup semua mata pelajaran yang diajarkan di SDLB sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah yang bersangkutan. Spesifikasi soal Ujian Sekolah mengacu pada SKL mata pelajaran yang tertuang dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan dan spesifikasi soal untuk mata pelajaran Muatan Lokal atau mata pelajaran lain yang merupakan ciri khas Sekolah, dirumuskan oleh Sekolah yang bersangkutan sesuai dengan POS.
17
4. Jumlah Soal dan Alokasi Waktu Jumlah soal dan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah dapatdiatur oleh Sekolah penyelenggara ujian, disesuaikan dengan karakteristik kurikulum dan pembelajaran yang berlaku di Sekolah masing-masing. Namun demikian sebagai acuan dapat digunakan jumlah butir soal dan alokasi waktu sebagai berikut: Tabel Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu Ujian Sekolah SDLB ( A, B, D & E) No.
Mata Pelajaran
Jenis Tes dan
Alokasi
Jumlah Butir Soal
Waktu
PG
Isian Singkat
Kinerja
1.
Pendidikan Agama
30
10
V*
90 menit
2.
Pend. Kewarganegaraan
30
10
-
90 menit
3.
Bahasa Indonesia
30
10
V*
120 menit
4.
Matematika
30
10
-
120 menit
5.
IPA
30
10
-
120 menit
6.
Ilmu Pengetahuan Sosial
30
10
-
90 menit
7.
Bahasa Sunda
30
10
V*
90 menit
8.
Bahasa Inggris *
30
10
V*
120 menit
Keterangan : Jumlah Soal/ kegiatan dalam Ujian Kinerja disesuaikan dengan SKL Ujian sekolah masing-masing Tabel Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu Ujian Sekolah SDLB ( C, C1, & D1) Jenis tes Jumlah Butir Soal No.
Isian
Mata Pelajaran
Isian Singkat
Kinerja
Alokasi Waktu
1.
Pendidikan Agama
10
V*
Disesuaikan
2.
Pend. Kewarganegaraan
10
-
Disesuaikan
3.
Bahasa Indonesia
10
V*
Disesuaikan
4.
Matematika
10
-
Disesuaikan 18
5.
IPA
10
-
Disesuaikan
6.
Ilmu Pengetahuan Sosial
10
-
Disesuaikan
7.
Bahasa Sunda
10
V*
Disesuaikan
Keterangan : •
Jumlah Soal/ kegiatan dalam Ujian Kienrja disesuaikan dengan SKL ujian sekolah masing-masing
•
Ujian Sekolah mencakup semua mata pelajaran yang diajarkan di SDLB.
•
Untuk mata pelajaran yang tidak tercantum dalam tabel di atas, diatur lebih lanjut oleh Sekolah yang bersangkutan.
•
Mata pelajaran Bahasa Inggris diatur lebih lanjut oleh Sekolah yang bersangkutan.
5. Penyusunan Naskah Soal a. Penyusunan naskah soal dan perangkatnya dilakukan oleh tim penyusun dari Sekolah penyelenggara atau kelompok Sekolah, berdasarkan kurikulum yang digunakan/berlaku. b. Tim Penyusun perangkat naskah soal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) menguasai materi pelajaran yang akan diujikan; 2) mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam penyusunan naskah soal, diutamakan bagi guru yang sudah dilatih di bidang penilaian pendidikan; 3) memiliki sikap dan perilaku jujur, bertanggung jawab, teliti, tekun, dan dapat memegang teguh kerahasiaan. c. Penyiapan bahan ujian sekolah meliputi : (1) penyusunan kisi-kisi, (2) penyusunanan naskah soal ujian (penulisan, penelaahan, dan perakitan soal), (3) penyiapan master copy, dan (4) penggandaan bahan ujian. d. Perangkat naskah soal terdiri dari : (1) naskah soal, (2) kunci jawaban, (3) lembar jawaban, (4) pedoman penilaian, dan (5) blanko daftar nilai, daftar hadir dan berita acara.
19
e. Naskah soal yang disiapkan meliputi naskah soal untuk ujian utama dan ujian susulan. f. Naskah soal diketik dengan tipe huruf Times New Roman ukuran font 12 (standar). 6. Penggandaan Naskah Soal a. Naskah soal digandakan dengan ukuran kertas A4 dan jenis kertas HVS 70 gram atau CD 48,8. b. Naskah soal dimasukkan ke dalam sampul/amplop yang telah disiapkan dengan ketentuan: 1) Sampul/amplop soal dibuat dari kertas sampul yang tidak mudah rusak/robek dengan ukuran yang mencukupi untuk diisi 10 eksemplar soal. 2) Pada sampul soal diberi label : Mata Pelajaran Hari/tanggal pelaksanaan ujian sekolah (sesuai Jadwal) Jam ke Waktu yang disediakan Nomor Ruang Isi
: ………. Exp. Naskah soal ………. Lembar Jawaban 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan 2 (dua) lembar Daftar Hadir 2 (dua) lembar Daftar Nilai
3) Jumlah lembar soal dan lembar jawaban per mata pelajaran
yang
dimasukkan kedalam sampul disesuaikan dengan jumlah peserta setiap ruang. 4) Lembar soal praktik dan petunjuk penilaiannya dimasukkan pada sampul tersendiri sesuai keperluan. 5) Kunci jawaban dimasukkan kedalam sampul terpisah, disimpan oleh Kepala Sekolah dan diserahkan kepada tim pemeriksa pada saat pemeriksaan. 6) Penyampulan untuk ujian susulan dibuat terpisah. 20
c. Naskah soal disimpan dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan. IV. PELAKSANAAN UJIAN A. Waktu Pelaksanaan Ujian Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2014/2015 dilaksanakan satu kali, terdiri dari ujian utama dan ujian susulan. Ujian Sekolah (US) dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN dengan jadwal yang ditetapkan oleh Sekolah. 1. Ujian Nasional a. UN terdiri atas UN utama dan UN Susulan; b. UN susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan hadir dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; c. UN Utama dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2015, sedangkan susulannya dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 dengan jadwal sebagai berikut: Jadwal UN SDLB ( A, B, D & E) dan (Ujian Sekolah C, C1, D1) Tahun Pelajaran 2014/2015 NO. 1.
2.
3.
HARI DAN TANGGAL UN Utama :
Senin, 18 Mei 2015
UN Susulan :
Senin, 25 Mei 2015
UN Utama :
Selasa, 19 Mei 2015
UN Susulan :
Selasa, 26 Mei 2015
UN Utama :
Rabu, 20 Mei 2015
UN Susulan :
Rabu, 27 Mei 2015
WAKTU
MATA PELAJARAN
08.00 – 10.00
Bahasa Indonesia
08.00 – 10.00
Matematika
08.00 – 10.00
IPA
2. Ujian Sekolah a. Ujian Tertulis Ujian Sekolah dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN dan mencakup semua mata pelajaran yang diajarkan di SDLB. Jadwal ujian secara rinci diatur oleh masing-masing Sekolah. Namun demikian sebagai acuan, dapat digunakan jadwal sebagai berikut: 21
Jadwal Ujian Sekolah SDLB (A, B, C, C1, D, D1 dan E) Tahun Pelajaran 2014/2015 No. 1.
Hari Dan Tanggal
5.
6.
Mata Pelajaran
US Utama
: Senin, 18 Mei 2015
07.30 – 09.00 Pendidikan Agama /
US Susulan
: Senin, 25 Mei 2015
09.30 – 11.00 Pend. Kewarganegaraan
US Utama
: Selasa, 19 Mei 2015
2. US Susulan : Selasa, 26 Mei 2015
4.
Waktu
07.30 – 09.00 Ilmu Pengetahuan Sosial 09.30 – 11.00 Bahasa Sunda
US Utama
: Rabu, 20 Mei 2015
07.30 – 09.30 Bahasa Indonesia*
US Susulan
: Rabu, 27 Mei 2015
10.00 – 12.00 Matematika*
US Utama
: Kamis, 21 Mei 2015
07.30 – 09.30 IPA*
US Susulan
: Kamis, 28 Mei 2015
US Utama
: Jum’at, 22 Mei 2015
US Susulan : Jum’at, 29 Mei 2015
07.30 – 09.00 Muatan Lokal 09.30 – 11.00
CATATAN : untuk siswa SDLB C, C1, D1 dan G waktu pelaksanaan Ujian durasi waktunya disesuaikan •
* Untuk siswa SDLB C, C1 dan D1 tidak dilaksanakan karena sudah dilaksanakan bersamaan dengan UN (SDLB A, B, D dan E)
b. Ujian Kinerja Ujian kinerja dilaksanakan sebelum/dan atau sesudah US tertulis tetapi sebelum jadwal pelaksanaan Ujian Nasional (UN).
Jadwal ujian kinerja
diatur oleh masing-masing Sekolah dengan memanfaatkan hari-hari kosong pada minggu yang sama dengan jadwal ujian sekolah tertulis, atau hari-hari lain sebelum/sesudah jadwal pelaksanaan ujian sekolah tertulis sesuai dengan POS. B. Ruang Pelaksanaan Ujian Sekolah penyelenggara menyiapkan ruang pelaksanaan UN/US dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Menggunakan ruang kelas yang bersih, aman dan memadai. 2. Setiap Ruangan diberi identitas ruangan, nomor peserta ujian dan himbauan atau larangan terkait dengan ketertiban pelaksanaan ujian;
22
3. Setiap ruang ditempati paling banyak
8 orang peserta, dan 1 meja untuk
pengawas. 4. Setiap meja diberi nomor peserta ujian. 5. Setiap ruang ujian disediakan denah tempat duduk peserta ujian. 6. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi ujian agar dikeluarkan dari ruang ujian. 7. Tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut: a. satu bangku untuk satu orang peserta ujian b. jarak antara meja yang satu dengan yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter. c. Penempatan peserta ujian disesuaikan dengan nomor peserta, sehingga berurut ke samping kemudian ke belakang. Perhatikan contoh denah ruang ujian di bawah ini. Gambar : Contoh denah ruang ujian
Pengawas Ujian
1
5
2
6
3
7
4
8
C. Sistem Pengawasan Ujian 1. Pengawasan UN a. Penyelenggara UN Tingkat Gugus SLB menetapkan Pengawas Ruang UN di tingkat Sekolah atas usul Sekolah penyelenggara UN dengan system silang antar sekolah di gugus yang bersangkutan;
23
b. Pengawas Ruang UN adalah
guru yang memiliki sikap dan perilaku
disiplin, jujur, bertanggung-jawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan; c. Pengawas UN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus hadir 30 menit sebelum ujian dimulai di lokasi Sekolah Penyelenggara UN; d. Pengawas Ruang UN tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang UN; e. Penempatan Pengawas Ruang UN dilakukan oleh Penyelenggara Tingkat Kecamatan berdasarkan petunjuk penyelenggaraan tingkat kabupaten/kota, dengan prinsip sistem silang murni antarSekolah dalam satu kecamatan; f. Setiap ruangan diawasi oleh dua orang Pengawas Ruang UN; g. Prosedur pengawasan dan Tata Tertib Pengawas Ruang UN: 1) Tiga puluh (30) menit sebelum ujian dimulai Pengawas Ruang telah hadir di lokasi Sekolah penyelenggara; 2) Pengawas Ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari Ketua Penyelenggara UN; 3) Pengawas Ruang menerima bahan UN yang berupa amplopnaskah soal, amplop lembar jawaban, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN; 4) Pengawas Ruang masuk ke dalam ruang UN dua puluh (20) menit sebelum waktu pelaksanaan dan memeriksa kesiapan ruang ujian; 5) Pengawas Ruang mempersilahkan peserta UN untuk memasuki ruang UN dengan menunjukkan kartu peserta UN dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan; 6) Pengawas Ruang memeriksa setiap peserta UN untuk tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang ujian kecuali alat tulis yang akan dipergunakan; 7) Pengawas Ruang membacakan Tata Tertib UN; 8) Pengawas Ruang meminta peserta ujian menandatangani daftar hadir UN; 9) Pengawas Ruang membagikan LJUN kepada peserta, dan memandu serta memeriksa pengisian identitas peserta UN (nomor ujian, nama, tanggal lahir, dan tanda tangan) sebelum waktu UN dimulai; 10) Setelah seluruh peserta UN selesai mengisi identitas, Pengawas Ruang membuka amplop soal, memeriksa kelengkapan bahan ujian, dan 24
meyakinkan bahwa amplop tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat, disaksikan oleh peserta ujian; 11) Pengawas Ruang membagikan naskah soal UN, dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik). Peserta tidak diperkenankan menyentuhnya sampai tanda waktu UN dimulai; 12) Pengawas Ruang mengecek kelengkapan soal UN; 13) Setelah
tanda
mempersilahkan
waktu peserta
mengerjakan untuk
dimulai,
mulai
Pengawas
mengerjakan
Ruang
soal
dan
mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal; 14) Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian; 15) Selama UN berlangsung, Pengawas Ruang wajib menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian, memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan, serta melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki ruang UN; 16) Pengawas Ruang dilarang memberi isyarat, petunjuk dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal UN yang diujikan; 17) Lima menit sebelum waktu UN selesai, Pengawas Ruang memberi peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima menit; 18) Setelah waktu UN selesai, Pengawas Ruang mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal. Pengawas mengumpulkan lembar jawaban dan naskah soal UN. Peserta dipersilakan meninggalkan ruang ujian, setelah pengawas menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta ujian; 19) Pengawas Ruang menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan daftar hadir peserta (1 lembar), dan Berita Acara (1 lembar), kemudian ditutup dan dilem serta ditandatangani oleh Pengawas Ruang di dalam ruang ujian, lembar daftar hadir (2 lembar) dan berita acara (2 Lembar) disatukan diluar amplop yang sudah dilem/dilak;
25
20) Pengawas Ruang menyerahkan amplop lembar jawaban dan naskah soal UN dan kelengkapan lainnya kepada Penyelenggara Tingkat Sekolah disertai dengan berita acara pelaksanaan UN.
2. Pengawasan Ujian Sekolah a. Pengawasan pelaksanaan Ujian Sekolah dilakukan oleh tim pengawas ujian yang ditetapkan oleh Sekolah. b. Pengawas US adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan. c. Pengawasan dapatdilakukan dengan sistem silang murni antar Sekolah penyelenggara ujian, atau silang antar guru kelas/mata pelajaran, tetapi bukan guru kelas VI. d. Setiap ruang diawasi oleh satu orang pengawas ujian. e. Sekolah dapat menyediakan guru pembimbing khusus dan atau pendamping bagi PDBK, selain pengawas ruang; f. Prosedur pengawasan dan tata tertib pengawas US pada dasarnya sama dengan pengawasan UN.
D. Tata Tertib Peserta Ujian 1. Peserta ujian memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai. 2. Peserta ujian yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat izin dari ketua Penyelenggara Ujian Tingkat Sekolah, tanpa diberi perpanjangan waktu. 3. Peserta ujian dilarang membawa alat komunikasi elektronik, kalkulator, tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian. 4. Peserta ujian membawa alat tulis-menulis berupa pensil 2B, penghapus, penggaris, dan ballpoin berwarna hitam/biru dan kartu tanda peserta ujian. 5. Peserta ujian mengisi daftar hadir sebelum ujian dimulai. 6. Peserta ujian mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian. 7. Peserta ujian mengisi identitas pada lembar jawaban secara lengkap dan benar. 8. Peserta ujian yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada Lembar Jawaban dapat bertanya kepada Pengawas Ruang ujian dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu. 26
9. Selama ujian berlangsung peserta ujian hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari Pengawas Ruang, dan tidak melakukannya berulang kali. 10. Peserta ujian yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian naskah soal. 11. Peserta ujian yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/ mengikuti ujian pada mata pelajaran yang terkait. 12. Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian. 13. Peserta ujian berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian. 14. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang: a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun; b. bekerjasama dengan peserta lain; c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal; d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain; e. membawa naskah soal ujian dan lembar jawaban keluar dari ruang ujian; f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
V. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN A. Pemeriksaan/Penilaian Hasil UN 1. Pengumpulan Hasil UN a. Kepala Sekolah penyelenggara mengumpulkan amplop LJUN yang telah disegel oleh Pengawas Ruang dan memasukkannya ke dalam amplop besar. b. Kepala
Sekolah
penyelenggara
mengirimkan
amplop
LJUN
ke
Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota melalui Penyelenggara Tingkat Kecamatan, disertai dengan Berita Acara Serah Terima. c. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota memeriksa kesesuaian berkas lembar jawaban dengan peserta UN dari setiap Sekolah penyelenggara. d. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mengelompokkan LJUN per mata pelajaran per Sekolah penyelenggara. 27
2. Pengolahan Hasil UN a. BSNP bersama Puspendik mengembangkan sistem dan perangkat lunak (software) untuk pendataan calon peserta, pemindaian (scanning) LJUN, analisis, dan pelaporan hasil Ujian. b. BSNP bersama Puspendik mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan hasil UN di seluruh provinsi. c. Tim pemindaian LJUN Tingkat Kabupaten/Kota memindai (scanning) LJUN dengan menggunakan software dari Puspendik. d. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota mengirimkan hasil pemindaian ke Penyelenggara Tingkat Provinsi disertai dengan berita acara serah terima. e. Pengiriman hasil pemindaian LJUN dari kabupaten/kota ke provinsi paling lambat satu minggu setelah UN selesai. f. Penyelenggara Tingkat Provinsi melakukan penskoran hasil UN serta pemeriksaan lembar jawaban UN PDBK dengan menggunakan software dari Puspendik dan kunci jawaban di provinsi. g. Hasil penskoran UN dinyatakan dalam DKHUN. h. Penyelenggara Tingkat Provinsi mencetak DKHUN. i. DKHUN dikirim ke Sekolah penyelenggara melalui Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Tingkat Kecamatan disertai berita acara serah terima. j. Penyelenggara Tingkat Provinsi mengirimkan hasil skoring UN dan hasil pemindaian kepada Penyelenggara Tingkat Pusat disertai berita acara serah terima.
B. Pemeriksaan/Penilaian Hasil Ujian Sekolah (US) 1. Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Ujian Hasil ujian tertulis dan praktik diperiksa/dikoreksi dan dinilai oleh tim guru, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pemeriksaan ujian tertulis dilakukan di sekolah atau tempat lain yang ditentukan oleh kepala sekolah penyelenggara. b. Penilaian dilakukan secara objektif dengan berpedoman pada kunci jawaban dan pedoman penilaian setiap mata pelajaran. c. Pemeriksaan hasil ujian tertulis dilakukan oleh dua orang korektor. Nilai akhir merupakan rata-rata nilai dari keduanya. Jika terjadi perbedaan nilai 28
2,00 atau lebih, maka diperlukan korektor ketiga, dan nilai akhir adalah nilai rata-rata dari ketiganya. d. Penilaian hasil ujian praktik dilakukan oleh guru/tim guru yang bersangkutan.
2. Daftar Nilai Ujian Sekolah a. Daftar nilai ujian sekolah diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Sekolah penyelenggara ujian. b. Daftar nilai ujian sekolah diisi oleh panitia berdasarkan hasil ujian setiap peserta dalam bentuk angka dan huruf dengan rentang nilai 0 – 10, dengan 2 (dua) desimal di belakang koma.
VI. KELULUSAN DAN IJAZAH A. Kelulusan UN 1. Kriteria kelulusan UN ditetapkan oleh setiap Sekolah yang peserta didiknya mengikuti UN. 2. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA (Nilai Akhir) 3. Nilai Akhir (NA) diperoleh dari nilai rata-rata gabungan Nilai Sekolah (N S/M) dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UN dengan formula 60% nilai UN dan 40 % Nilai S/M; 4. Kriteria kelulusan UN ditetapkan melalui rapat dewan guru yang mencakup: a. nilai minimum setiap mata pelajaran yang diujikan; b. nilai rata-rata ketiga mata pelajaran. 5. Kelulusan UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan kelulusan dari Sekolah.
B. Kelulusan Ujian Sekolah 1. Kriteria kelulusan US ditetapkan oleh setiap Sekolah yang peserta didiknya mengikuti US. 2. Peserta didik dinyatakan lulus US/M apabila telah memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan Sekolah berdasarkan perolehan nilai Sekolah ( Nilai S/M); 29
3. Nilai S/M diperoleh dari rata-rata gabungan nilai US/M dan nilai rata-rata gabungan rata-rata semester 7, 8, 9 10, dan 11 ( semester 1 dan 2 di kelas IV, Semester 1 dan 2 di kelas V, dan semester 1 kelas VI) dengan pembobotan 60 % untuk nilai US/M dan 40 % untuk nilai rata-rata rapor; 4. Kriteria kelulusan US ditetapkan melalui rapat dewan guru yang mencakup: a. Batas nilai minimum setiap mata pelajaran yang diujikan; b. nilai rata-rata seluruh mata pelajaran yang diujikan. 5. Kelulusan US digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan kelulusan dari Sekolah. C. Kelulusan dari Satuan Pendidikan Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: 1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 2. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan ahlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; 3. lulus Ujian Sekolah( U S/M) untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan; 4. lulus UN. Keempat kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di atas harus dipenuhi oleh peserta didik. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, peserta didik dinyatakan tidak lulus dari satuan pendidikan. Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada poin C.2 di atas dilakukan dengan mempertimbangkan: a. nilai pada Ujian Sekolah; b. penilaian pendidik atas aspek afektif dan psikomotor yang didasarkan pada pengamatan pendidik terhadap sikap dan perilaku peserta didik.
D. Pengumuman Kelulusan dari Satuan Pendidikan Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan untuk SDLB dilaksanakan perkiraan di bulan Juni 2015.
30
E. Penerbitan Ijazah 1. Blanko ijazah bersifat nasional dan disediakan oleh pemerintah. 2. Distribusi ijazah ke Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kemenag, berdasarkan laporan kelulusan ujian. 3. Nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah dicantumkan dalam ijazah. 4. Pengisian blanko ijazah dilakukan oleh Sekolah penyelenggara ujian berdasarkan DKHUN, nilai hasil ujian sekolah dan pedoman yang berlaku. 5. Sekolah yang tidak menjadi penyelenggara ujian, menyerahkan hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan kepada Sekolah penyelenggara. 6. Ijazah diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Sekolah penyelenggara ujian serta dibubuhi stempel.
VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Penyelenggara Tingkat Pusat, Provinsi Kabupaten/Kota, dan Kecamatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
VIII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN Biaya penyelenggara UN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Komponen biaya untuk penyelenggaraan UN meliputi biaya penyelenggaraan di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota/ Gugus dan Sekolah. A. Biaya penyelenggaraan UN di Tingkat Pusat mencakup komponen-komponen sebagai berikut: 1. Penyusunan POS UN; 2. Sosialisasi UN ke provinsi; 3. Penyiapan 25% butir soal UN; 4. Pemantauan kesiapan pelaksanaan UN; 5. Rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan UN; 6. Operasional pelaksanaan UN; 7. Analisis hasil UN, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi; dan 8. Publikasi hasil UN;
31
B. Biaya penyelenggaraan UN di Tingkat Provinsi mencakup komponen-komponen sebagai berikut: 1. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di provinsi dalam rangka persiapan pelaksanaan UN; 2. Penggandaan dan pendistribusian POS UN; 3. Pelatihan dan penyusunan 75% butir soal; 4. Pelatihan penskoran hasil UN; 5. Perakitan master soal UN; 6. Penggandaan, pengamplopan dan pengepakan bahan UN serta pendistribusian ke kabupaten/kota; 7. operasional pelaksanaan UN; 8. Pengiriman hasil pemindaian dan penskoran LJUN kepada Penyelenggara Tingkat Pusat; 9. Pencetakan dan pendistribusian DKHUN ke sekolah/ madrasah penyelenggara melalui Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan; 10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN; 11. Penyusunan dan pengiriman laporan UN.
C. Biaya penyelenggaraan UN di Tingkat Gugus SLB Kabupaten/Kota mencakup komponen-komponen sebagai berikut: 1. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di kabupaten/kota setempat dalam rangka persiapan pelaksanaan UN; 2. Pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon peserta UN ke Sekolah; 3. Pengelolaan data peserta UN; 4. Pencetakan kartu peserta UN; 5. Pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon pengawas ruang UN ke sekolah penyelenggara; 6. Pengelolaan data pengawas UN; 7. Pencetakan kartu pengawas UN; 8. Pendistribusian SKL dan POS UN ke Sekolah penyelenggara UN; 9. Operasional pelaksanaan UN kabupaten/kota,kecamatan dan Sekolah; 10. Pengiriman LJUN ke Penyelenggara Tingkat Provinsi; 11. Pengiriman DKHUN ke Sekolah penyelenggara; 32
12. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UN; 13. Penyusunan dan pengiriman laporan.
D. Biaya penyelenggaraan UN di Tingkat Sekolah mencakup komponen-komponen sebagai berikut: 1. Pengisian dan pengiriman data calon peserta UN ke Penyelenggara UN Tingkat provinsi melalui panitia Gugus SLB Kabupaten/Kota; 2. Pengambilan bahan UN dari Penyelenggara Tingkat Gugus SLB di Kota/Kab; 3. Pengiriman LJUN ke Penyelenggara Tingkat pusat melalui tingkat Gugus; 4. Operasional penyelenggara UN; 5. Pengadaan bahan pendukung UN; 6. Pengawasan pelaksanaan UN di Sekolah penyelenggara; 7. Penyusunan dan pengiriman laporan.
E. Penyelenggaraan Ujian Sekolah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kementerian Agama dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/RKAS. Biaya penyelenggaraan antara lain mencakup komponen-komponen berikut: 1. Pengumpulan dan pengolahan data calon peserta ujian; 2. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan ujian Sekolah; 3. Penyusunan dan penggandaan bahan ujian termasuk bahan ujian praktik; 4. Pengawasan pelaksanaan ujian; 5. Pemeriksaan dan penilaian hasil ujian; 6. Operasional penyelenggaraan ujian; 7. Pengambilan, pengisian, dan penerbitan ijazah; 8. Penyusunan laporan penyelenggaraan ujian Sekolah.
IX. SANKSI 1. Peserta yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh Pengawas Ruang dan dituliskan pada berita acara sebagai salah satu bahan pertimbangan penentuan kelulusan. 2. Pengawas Ruang yang melanggar ketentuan POS dibebastugaskan dan diganti oleh yang lain, serta tidak diikutsertakan dalam kegiatan ujian yang akan datang. 33
3. Sekolah penyelenggara yang melanggar ketentuan pelaksanaan ujian; tidak akan ditunjuk sebagai penyelenggara ujian yang akan datang. 4. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh Pengawas Ruang ujian dan Sekolah penyelenggara dilaporkan kepada pimpinan lembaga asal yang bersangkutan. X. JADWAL TENTATIF KEGIATAN UN/US NO.
URAIAN KEGIATAN
1.
Sosialisasi Permen Diknas dan POS UN serta Permen Dikbud dan
WAKTU Januari 2015
POS US 2014/2015 2.
Pendataan calon peserta ujian di masing-masing SDLB dengan
Januari 2015
menggunakan software Puspendik 3.
Pengiriman data calon peserta ujian dari SDLB ke Panitia
Januari 2015
Gugus, diteruskan ke Panitia Provinsi 4.
Pengolahan data calon peserta ujian di kabupaten/kota sampai
Jan – Maret 2015
penerbitan Daftar Nominasi Sementara (DNS) 5.
Masa koreksi DNS (DNS diserahkan ke SDLB, dikoreksi dan
Februari 2015
dikembalikan Gugus SLB di kab/kota) sampai diterbitkannya Daftar Nominasi Tetap (DNT) 6.
Pendataan dan penerbitan SK penetapan SDLB penyelenggara
Maret 2015
ujian di Gugus SLB kabupaten/kota 7.
Pengiriman data calon peserta dan SK penetapan SDLB
Maret 2015
penyelenggara ujian dari Gugus SLB di bupaten/kota ke provinsi 8.
Penyusunan soal UN di provinsi dengan melibatkan penulis soal
Maret 2015
dari kabupaten/kota 9.
Pencetakan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan Kartu Peserta
Maret 2015
Ujian (KPU) 10
Pendistribusian DNT dan KPU ke SDLB melalui panitia tingkat
April 2015
Gugus SLB 11
Penempelan foto, penandatanganan, penyetempelan KPU di
April 2015
SDLB dan penyerahannya kepada peserta ujian 12
Penyiapan bahan ujian sekolah oleh sekolah meliputi: a. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) US
Maret 2015
b. Penyusunan kisi-kisi
Maret 2015
c. Penulisan soal dan perangkatnya
Maret 2015
d. Penelaahan, validasi dan revisi soal
Maret 2015
34
NO.
13
URAIAN KEGIATAN
WAKTU
e. Perakitan perangkat tes dan penyiapan master copy
Maret 2015
f.
April 2015
Penyerahan soal ke Gugus dan Panitia Provinsi
g. penggandaan naskah/perangkat soal
April 2015
Penggandaan dan pengepakan perangkat soal dan lembar jawaban
April 2015
UN di provinsi 14
Serah terima naskah soal UN dari percetakan kepada panitia
Mei 2015
provinsi 15
Serah terima naskah soal UN dari panitia provinsi kepada panitia
Mei 2015
Gugus SLB di kabupaten/kota 16
Pendistribusian naskah soal UN dari panitia provinsi ke Panitia
Mei 2015
Gugus SLB di kabupaten/kota 17
Pendistribusian naskah soal UN dari panitia kecamatan ke SDLB
Mei 2015
(bertahap sesuai jadwal UN) 18
19
Pelaksanaan UN / US : a. UN Utama
18 Mei 2015
b. UN Susulan
25 Mei 2015
c. US Tertulis Utama
18 Mei 2015
d. US Tertulis Susulan
25 Mei 2015
e. US Praktik Utama/Susulan
Mei 2015
f.
Mei-Juni 2015
Penyerahan nilai US/ Nilai Sekolah
Pengiriman lembar jawaban hasil UN utama dari SDLB
Mei 2015
penyelenggara ke panitia Gugus SLB di kabupaten/kota (bertahap sesuai jadwal UN) 20
Pengiriman lembar jawaban hasil UN susulan dari SDLB
Mei 2015
penyelenggara kepada panitia gugus SLB di Kab/Kota diteruskan ke Provinsi (bertahap sesuai jadwal UN) 21
Scanning lembar jawaban hasil UN utama/susulan di panitia
Mei - Juni 2015
provinsi 22
Pengolahan/penilaian hasil scanning LJUN di provinsi
Mei - Juni 2015
24
Pemeriksaan dan penilaian hasil Ujian Sekolah
Mei 2015
25
Pencetakan DKHUN di provinsi
Juni 2015
26
Penyerahan DKHUN dari provinsi ke panitia Gugus SLB di
Juni 2015
kabupaten/kota 27
Pendistribusian DKH UN dari Gugus SLB di kab/kota ke SDLB
Juni 2015
35
NO.
URAIAN KEGIATAN
WAKTU
28
Rapat penentuan kelulusan di SDLB
Juni 2015
29
Pengumuman kelulusan di masing-masing SDLB
Juni 2015
30
Penyampaian laporan kelulusan dari SDLB ke panitia Gugus SLB
Juni 2015
di di kabupaten/kota, dan diteruskan ke provinsi 31
Pendistribusian blangko ijazah dari provinsi ke panitia Gugus
Juni 2015
SLB di kabupaten/kota diteruskan ke SDLB 32
Penulisan dan penandatanganan ijazah oleh SDLB penyelenggara
Juni 2015
33
Pembagian ijazah bagi siswa yang lulus dari satuan pendidikan
Juni 2015
34
Penyampaian laporan lengkap penyelenggaran UN-US : a. dari SDLB penyelenggara tingkat gugus
Juli 2015
b. dari panitia gugus SLB ke Provinsi
Juli 2015
c. dari provinsi ke pusat
Juli 2015
XI. PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam panduan pelaksanaan ujian ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
Bandung,
Maret 2015
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
ttd Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si Pembina Utama Madya NIP 19611231 198703 1 042
36
