Putusan Pengadilan Pajak Nomor
: PUT.62748/PP/M.XIIA/99/2015
Jenis Pajak
: Gugatan
Tahun Pajak
: 2000
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan ini adalah penolakan atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Nihil Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 Nomor 00005/507/00/092/02 tanggal 2 September 2002 dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1839/WPJ.19/2013 tanggal 16 Desember 2013;
Menurut Tergugat
: bahwa surat keputusan yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Menurut Penggugat
: bahwa Penggugat mohon pembatalan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP1839/WPJ.19/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Berdasarkan Pasa136 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;
Menurut Majelis
: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Gugatan ini adalah penolakan atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Nihil Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 Nomor 00005/507/00/092/02 tanggal 2 September 2002 dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1839/WPJ.19/2013 tanggal 16 Desember 2013; bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan atas sengketa formal, Majelis berpendapat sebagai berikut: Sengketa Formal bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 001/HPM.05/P.02 tanggal 22 Januari 2014 ditandatangani oleh Drs. Petronius Saragih, SH, M.Sc, MH jabatan Kuasa Hukum; bahwa pada sidang pertama tanggal 14 Mei 2014 Penggugat belum dapat menunjukkan Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani Surat Gugatan dan Majelis memberi kesempatan untuk menunjukkan dan menyampaikan Surat Kuasa Khusus tersebut pada sidang berikutnya; bahwa pada sidang kedua tanggal 4 Juni 2014 Penggugat belum juga menyampaikan Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani Surat Gugatan dan Majelis memberi kesempatan sekali lagi kepada Penggugat untuk memenuhinya pada sidang berikutnya; bahwa pada sidang ketiga tanggal 25 Juni 2014 Penggugat menyampaikan Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani Surat Gugatan;
bahwa pada sidang keempat tanggal 16 Juli 2014, setelah Majelis meneliti Surat Kuasa Khusus yang disampaikan oleh Penggugat, ternyata terdapat perbedaan sistem penomoran/kode surat antara Surat Kuasa Khusus untuk mewakili persidangan (No. 001/Dir/TPN/I/2014 tanggal 8 Januari 2014) dengan Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani Surat Gugatan (No. 036/TPN-Dir/VI/14 tanggal 15 Januari 2014); bahwa pada sidang kelima tanggal 27 Agustus 2014, Penggugat menjelaskan tentang terjadinya kesalahan dalam pemberian kode penomoran pada Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani Surat Gugatan dan untuk membuktikan kebenaran Surat Kuasa tersebut, Majelis meminta kepada Penggugat untuk menghadirkan Pemberi Kuasa (Direktur Penggugat) dan petugas Tata Usaha dengan membawa buku agenda Surat Keluar Penggugat pada sidang berikutnya; bahwa pada sidang tanggal 17 September 2014 Penggugat menghadirkan petugas Tata Usaha dengan membawa bukti berupa buku agenda surat keluar dan menghadirkan Sdr. Ronny Hendarto sebagai Direktur Penggugat yang memberikan konfirmasi atas kebenaran tanda tangan pada Surat Kuasa Khusus; bahwa Penggugat menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Nomor Surat Kuasa Khusus yang diterbitkan untuk menandatangani Surat Gugatan tertulis Nomor 036/TPN-DIR/VI/14 seharusnya Nomor 036/TPN-DIR/I/14; bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan gugatan Penggugat memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan; Sengketa Materi: berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap sengketa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan SKPN Pajak Pertambahan Nilai Nomor 0005/507/00/092/02 tanggal 2 September 2002 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 oleh Tergugat yang tidak mencantumkan nilai kompensasi bulan lalu (Desember 1999) sebesar Rp23.115.655.158,00 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00051/207/99/022/00 tanggal 18 Desember 2000 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 1999 pada kolom Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya tercantum nilai sebesar Rp23.115.655.158,00; bahwa Penggugat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 1999 yang menyatakan Lebih Bayar sebesar Rp23.115.655.158,00 dan meminta agar Lebih Bayar sebesar Rp23.115.655.158,00 tersebut direstitusi; bahwa setelah melakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 1999 Nomor 00051/207/99/022/00 yang menyatakan adanya kompensasi kelebihan Pajak ke masa berikutnya sebesar Rp23.115.655.158,00 dan adanya Kurang Bayar sebesar Rp52.298.458,00; bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Nomor 00051/207/99/022/00 tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun ditolak oleh Tergugat, terakhir dengan KEP-344/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 14 September 2009; bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut Penggugat tidak mengajukan gugatan karena menurut Penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan; bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut Penggugat tidak mengajukan keberatan, sehingga Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat telah menyetujui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut yaitu adanya kelebihan pembayaran Pajak sebesar Rp23.115.655.158,00 yang dikompensasikan ke masa berikutnya (Januari 2000); bahwa dalam Surat Tergugat (Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar) Nomor S.1648/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 10 September 2008 menyatakan bahwa: a. bahwa dalam berkas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 1999 yang diberikan oleh Wajib Pajak menunjukkan kelebihan Pajak sebesar Rp23.115.655.158,00 dimintakan restitusi; b. bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak memperoleh data asli Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 1999 dari KPP terkait; c. bahwa oleh karena data tersebut tidak diperoleh, maka atas nilai yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 1999, Tergugat mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Pajak tahun 1999, Tergugat/Pemeriksa mencantumkan nilai kelebihan Pajak sebesar Rp23.115.655.158,00 dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli sampai Desember 1999 sebagai kelebihan Pajak yang dikompensasikan; bahwa pada tanggal 18 Februari 2000 Penggugat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2000 yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp3.162.672.283,00 dan tidak mencantumkan adanya kompensasi bulan sebelumnya sebesar Rp23.115.655.158,00 karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli sampai dengan Desember 1999 baru diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Desember 2000; bahwa sampai dengan dimulainya pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2000, Penggugat tidak pernah melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan tersebut, sehingga Surat Pemberitahuan tersebut dianggap benar oleh Tergugat; bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2000 tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 0005/507/00/092/02 tanggal 2 September 2002 yang tidak mencantumkan nilai kompensasi bulan lalu (Desember 1999) sebesar Rp23.115.655.158,00; bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 dengan surat Nomor 030/HPM.04/P.02 Penggugat menyampaikan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 0005/507/00/092/02 tanggal 2 September 2002 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 tersebut dan dengan KEP-1839/WPJ.19/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak
Nihil berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b karena permohonan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan; bahwa Hakim Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH dan Hakim Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi berpendapat: bahwa Penggugat telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SPT PPN) untuk masa pajak bulan Desember 1999 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 20 Januari 2000, yang mana Penggugat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Pertambahan Nilai a quo menyatakan Lebih Bayar sebesar Rp23.115.655.158,00 dan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut Penggugat meminta direstitusi; bahwa Penggugat juga telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SPT PPN) untuk masa pajak bulan Januari 2000 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Februari 2000, yang mana Penggugat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Pertambahan Nilai a quo menyatakan Kurang Bayar sebesar Rp3.162.672.283,00, bahwa atas kekurangan bayar tersebut Penggugat tidak ada permohonan untuk dilakukan kompensasi dari Lebih Bayar masa bulan Desember 1999 a quo; bahwa atas kekurangan bayar Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa bulan Januari 2000 sebesar Rp3.162.672.283,00 a quo Penggugat telah melunasinya sebagaimana Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 17 Februari 2000 sebesar Rp3.143.311.975,00 dan Surat Setoran Pajak tanggal 18 Februari 2000 sebesar Rp19.360.308,00; bahwa atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar masa bulan Desember 1999 Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana Surat Tergugat berupa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) No. PRIN49.B/WPJ.05/RP.04/A.2.08/2000 tanggal 22 Juni 2000 yang hasilnya antara lain adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00051/207/99/022/00 tanggal 18 Desember 2000 masa bulan Juli sampai dengan bulan Desember 1999 sebesar Rp26.399.229,00; bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa bulan Juli sampai dengan bulan Desember 1999 tanggal 18 Desember 2000 a quo Tergugat (pada angka 4) mengakui adanya Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar sebesar Rp23.089.255.929,00 dan menurut Tergugat (pada angka 5) kelebihan tersebut dikompensasikan Penggugat sebesar Rp23.115.655.158,00 ke masa bulan Januari 2000 (masa berikutnya) sehingga terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa bulan Juli sampai dengan bulan Desember 1999 (angka 6) sebesar (Rp23.089.255.929,00 - Rp23.115.655.158,00) = Rp26.399.229,00 ditambah sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 (3) sebesar Rp26.399.229,00 sehingga pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp52.798.458,00; bahwa surat Tergugat Nomor S-1648/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Penjelasan Mengenai Dasar Penetapan Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetpan Pajak yang Tidak Benar Nomor KEP-391/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 12 Agustus 2008 antara lain menyatakan : - bahwa berkas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember
-
-
1999 yang diberikan oleh Penggugat pada saat pengajuan permohonan pengurangan/pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli sampai dengan Desember 1999 menunjukkan adanya kelebihan pajak sebesar Rp23.115.655.158,00 yang oleh Penggugat dimintakan restitusi; bahwa sampai saat dibuatnya surat Tergugat Nomor S-1648/WPJ.19/BD.05/2008 a quo dan sampai berakhirnya persidangan tanggal 17 September 2014 asli Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak bulan Desember 1999 a quo tidak diperoleh dari KPP terkait; bahwa karena asli Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak bulan Desember 1999, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00051/207/99/022/00 tanggal 18 Desember 2000 masa bulan Juli sampai dengan bulan Desember 1999 dan hasil pemeriksaan pajak Tahun 1999 yang mencantumkan nilai kelebihan pajak sebesar Rp23.115.655.158,00 dikompensasikan pada masa bulan Januari 2000 adalah bukan permintaan Penggugat, tetapi atas hasil pembahasan di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan laporan pemeriksa;
bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH dan Hakim Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi berpendapat: bahwa terbukti Tergugat mengakui Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 1999 menunjukkan adanya kelebihan pajak sebesar Rp23.115.655.158,00 yang oleh Penggugat dimintakan restitusi bukan kompensasi pada bulan berikutnya; bahwa Penggugat tidak mengkompensasikan kelebihan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa bulan Desember 1999 sebesar Rp23.115.655.158,00 a quo ke Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak bulan Januari 2000 karena Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa bulan Januari 2000 oleh Penggugat sudah dilaporkan kepada Tergugat pada tanggal 18 Februari 2000 sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa bulan Juli sampai dengan Desember 1999 yang terkait dengan kompensasi tersebut baru diterbitkan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2000; bahwa Tergugat melakukan kompensasi kelebihan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa bulan Desember 1999 sebesar Rp23.115.655.158,00 a quo ke masa pajak bulan Januari 2000 tidak didukung dengan bukti yang kuat dan meyakinkan namun Tergugat mengkonpensasikannya secara jabatan; bahwa terkait dengan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa bulan Januari 2000 dari Penggugat,Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor 00005/50/00/092/02 tanggal 2 September 2002 untuk masa bulan Januari sampai dengan Desember 2000, bahwa Tergugat menyatakan besarnya kompensasi bulan lalu (angka 3 huruf d) yaitu masa bulan Desember 1999 baik Penggugat maupun Tergugat sendiri adalah Rp0,00 (nihil); bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor 00005/50/00/092/02 tanggal 2 September 2002 untuk masa bulan Januari sampai dengan Desember 2000 Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang Tidak Benar dengan surat Nomor 030/HOM.04/P.02 tanggal 17 Juli 2013 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007; bahwa dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1839/WPJ.19/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak menolak permohonan Penggugat di atas; bahwa pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 ayat (1) : “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”; Penjelasan Pasal 16 ayat (1) : “Pembetulan Ketetapan Pajak menurut ayat ini dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu Ketetapan Pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persenngketaan antara fiskus dan Wajib Pajak. Apabila kesalahan dan kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah : - Surat Ketetapan Pajak, antara lain Surat Keteapan Pajak Kurang Bayar, Surat
-
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil; Surat Tagihan Pajak;
-
Surat Keputusan Keberatan;
-
Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
-
Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar;
Ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari: a. Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Surat Ketetapan Pajak, Jenis Pajak Masa atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo; b. Kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan; c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundanganundangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Perhitungsan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi adiminstrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan perhitungan
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dan kekeliruan dalam pengkridita; Pengertian membetulkan dalam ayat ini dapat berarti menambahkan atau mengurangkan atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya; Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam Surat Keputusan Pembetulan tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan”; bahwa oleh karena Tergugat telah mengetahui dan terbukti mengakui adanya Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 1999 Lebih Bayar sebesar Rp23.115.655.158,00, namun Lebih Bayar sebesar Rp23.115.655.158,00 a quo oleh Tergugat terlanjur dikompensasikan secara sepihak/jabatan ke masa bulan Januari 2000, maka sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 pihak Tergugat seharusnya melakukan pembetulan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/50/00/092/02 tanggal 2 September 2002 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2000 menjadi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebesar Rp23.115.655.158,00; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Drs. Arief Boediman, SH, MM, MH dan Hakim Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1839/WPJ.19/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak tidak tepat dan harus dibetulkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; bahwa Hakim Johantiono, SH berpendapat berbeda (dissenting opinions) atas sengketa materi dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 bahwa “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran Pajak, obyek Pajak dan atau bukan obyek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”; bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 bahwa “Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya”. bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa “Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak,Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”;
bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan “; bahwa dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain diatur bahwa “Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak” bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 1999 Nomor 00051/207/99/022/00 yang menyatakan adanya kompensasi kelebihan Pajak ke masa berikutnya sebesar Rp234.115.655.158,00 diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2000 dan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2000 dilaporkan oleh Penggugat tanggal 18 Februari 2000, sehingga masih ada kesempatan yang cukup bagi Penggugat untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2000, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun Penggugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan; bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2000, maka Surat Pemberitahuan tersebut dianggap benar dan Tergugat melakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2000 yang sudah benar tersebut sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Penjelasannya yaitu dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan yang ternyata memang sudah diakui kebenarannya baik oleh Tergugat maupun Penggugat; bahwa dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan Tergugat atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2000 dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 0005/507/00/092/02 tanggal 2 September 2002 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; bahwa terkait masih adanya hak Penggugat atas kelebihan pembayaran Pajak sebesar Rp23.115.655.158,00 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00051/207/99/022/00 tanggal 18 Desember 2000 merupakan kewajiban Tergugat untuk mengembalikannya kepada Penggugat sesuai mekanisme ketentuan perpajakan yang berlaku.; bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Johantiono,SH berpendapat bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 0005/507/00/092/02 tangal 2 September 2002 terkait dengan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2000 yang diterbitkan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga Keputusan Tergugat Nomor KEP-1839/WPJ.19/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak sudah tepat dan harus dipertahankan;
bahwa dengan demikian atas Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1839/WPJ.19/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, Hakim Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH dan Hakim Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi berpendapat Surat Keputusan a quo tidak tepat dan harus dibetulkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sedangkan Hakim Johantiono, SH berpendapat sudah tepat dan harus dipertahankan bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak putusan diambil dengan suara terbanyak, sehingga Majelis menyimpulkan Keputusan Tergugat Nomor KEP1839/WPJ.19/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak tidak tepat dan harus dibetulkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku; menimbang
: bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, berdasarkan suara terbanyak Majelis berketetapan berdasar kuasa Pasal 80 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1839/WPJ.19/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;
memperhatikan
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas;
Memutuskan
: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-1839/WPJ.19/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00005/507/00/092/02 tanggal 2 September 2002 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000, ; Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 berdasarkan musyawarah dan suara terbanyak Majelis XII A Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.00327/PP/PM/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. R. Arief Boediman, S.H, M.M, M.H. Johantiono, S.H. Drs. Djoko Joewono Hariadi,MSi Arif Wijono
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat;
