2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 21/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON (IV)

JAKARTA SELASA, 7 APRIL 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 21/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun [Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 107] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kahar Winardi Wandy Gunawan Chuzairin Pasaribu Lanny Tjahjadi Henry Kurniawan Muktiwijaya Pan Esther Liana Atmadibrata

ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon (IV) Selasa, 7 April 2015 Pukul 11.13 – 13.21 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman Muhammad Alim Patrialis Akbar Wahiduddin Adams Aswanto Suhartoyo I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati

Wiwik Budi Wasito

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Wandy Gunawan 2. Chuzairin Pasaribu 3. Pan Esther 4. Liana Atmadibrata 5. Mahril B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muhammad Imam Nasef 2. R.A. Shanti Dewi 3. Didi Supriyanto 4. Mulyaraharjani C. Ahli dari Pemohon: 1. Ibnu Tadji 2. Sudaryatmo D. Saksi dari Pemohon: 1. Aguswandi Tandjung 2. Simson Muthe E. Pemerintah: 1. Nasrudin 2. Siti Martini 3. Maharani 4. Jaya

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 21/PUUXIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek dulu kehadirannya, Pemohon yang hadir siapa, saya persilakan. Oh, Pak Didi muncul kembali ini.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Ya, terima kasih Yang Mulia.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Dari Kuasa Pemohon hadir hari ini tiga orang, saya sendiri Didi Supriyanto, sebelah saya Saudara Nasef dan sebelah kanan saya Saudari Shanti, sedangkan dari Prinsipal di sini juga turut hadir Pak Wandy Gunawan, Ibu Chuzairin Pasaribu, dan Ibu Pan Esther, serta yang lainlain juga hadir tapi di belakang.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, yang hadir siapa silakan.

6.

PEMERINTAH: NASRUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir mewakili presiden saya sendiri Nasrudin dari Kementerian Hukum dan HAM, di sebelah kiri saya Ibu Martini dan Ibu Maharani dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terima kasih, Yang Mulia.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Pak. Agenda pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Ahli dari Pemohon dan Saksi dari Pemohon. Telah hadir 1

di persidangan untuk Ahli Pak Ibnu Tadji, kemudian Pak Sudaryatmo, baik. Kemudian untuk Saksi, Pak Aguswandi Tandjung, dan Pak Simson Muthe. Baik, saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dulu, saya persilakan, Pak Ibnu, Pak Sudaryatmo, seluruhnya maju ke depan. Untuk dua orang Ahli beragama Islam, kemudian Saksi Pak Agus beragama Buddha, dan Pak Simson beragama Kristen, supaya ada jarak berdiri. Baik, untuk Ahli yang Muslim, saya persilakan Yang Mulia Dr. Muhammad Alim. 8.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

9.

SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

10.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Untuk Saksi, Pak Aguswandi dan Pak Simson berturut-turut nanti dari Pak Aguswandi dulu. Yang Mulia Pak Palguna, saya persilakan.

12.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pak Agus ... Pak Agus dulu siapa yang ... yang (...)

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Agus terlebih dulu.

14.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, Pak Aguswandi.

2

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Agus beragama Buddha?

16.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

18.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Mohon di ... Pak Agus, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Demi Hyang Buddha, saya bersumpah sebagai Ahli ... sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Sadhu, sadhu, sadhu.

19.

SAKSI BERAGAMA BUDDHA BERSUMPAH: “Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Demi Hyang Buddha, saya bersumpah sebagai Ahli ... sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Sadhu, sadhu, sadhu.”

20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya untuk Pak Simson, Yang Mulia Prof. Maria saya persilakan.

21.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, mohon ikuti saya. Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

22.

SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

3

23.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Silakan kembali ke tempat. Rohaniwan, terima kasih. Sebelum memulai pemberian keterangan Ahli dan Saksi yang hadir, saya mau minta konfirmasi dulu dari Pemohon. Ini ada surat dari Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi yang diterima pada tanggal 30 Maret, Senin, pukul 10.00 WIB. Ini surat apa ini Pemohon, Pak Didi? Ini surat dari … yang tandatangan Pak Achmad Djiddan Safwan. “Saya mendapat SMS, dari orang yang belum saya kenal meminta saya bersedia menjadi saksi fakta, dan seterusnya.” Ini tidak ada?

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Kami konfirmasi bahwa kami baru mendengar apa yang dibacakan Yang Mulia. Terima kasih.

26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi ini mengatakan ini untuk menjadi saksi fakta dari Pemohon, bukan ya?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Kami belum mendapat konfirmasi, namun memang ada beberapa saksi fakta yang mengajukan diri ingin menjadi saksi. Nah, ini nanti (...)

28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, jadi ini belum anu, ya (...)

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Belum ada konfirmasi.

30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Belum ada konfirmasi, ya?

4

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Ya.

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini sementara berarti oleh Majelis dianggap tidak ada, ya?

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Ya, baik. Nanti (...)

34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kecuali nanti diusulkan oleh Pemohon, ya?

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Betul, Yang Mulia.

36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu (...)

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Terima kasih.

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Sekarang kita dengar dari Saksi atau Ahli dulu, Pemohon?

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Mohon diizinkan dari Ahli dulu.

40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ahli.

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Kebetulan juga Ahli ada acara lain, jadi kami mohon dari YLKI didahulukan. Terima kasih. 5

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, saya persilakan keterangan terlebih dahulu.

43.

Pak

Sudaryatmo

untuk

memberikan

AHLI DARI PEMOHON: SUDARYATMO Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Sudaryatmo selaku Ketua Pengurus Harian YLKI. Berdasarkan Kuasa Hukum Prinsipal, saya diminta untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara ini, khususnya kaitannya dengan perlindungan konsumen rumah susun di Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami akan memaparkan apa ... potret perlindungan konsumen rumah susun atau hunian vertikal di Indonesia. Ya, pertama kita akan paparkan tentang statistik aduan konsumen perumahan yang diterima YLKI antara 2003 sama 2000 ... 2013 sama 2014. Jadi kalau kita bicara tentang aduan konsumen perumahan, itu pertama dari sisi persentase itu cukup besar karena di atas 10%. Jadi tahun 2013 itu 12%, tahun 2014 itu 13%, artinya dari 100 pengaduan konsumen yang masuk ke YLKI, 13% itu antara lain masalah perumahan. Kemudian dari sisi ranking urutan kasus yang diadukan itu juga cukup tinggi, jadi apa ... dari dua tahun berturut-turut itu ranking dua setelah pengaduan konsumen perbankan. Kemudian apa ... slide berikutnya. Ini secara khusus kita akan breakdown dari pengaduan konsumen perumahan itu sebarannya antara hunian horizontal (landed house) dan apa ... hunian vertikal (rumah susun). Jadi kalau kita lihat tiga tahun berturut-turut, itu trend-nya adalah mengalami peningkatan. Dari tahun 2013, dari 121 aduan konsumen perumahan, 92 itu hunian horizontal, 29 itu hunian vertikal. Kemudian tahun 2014 itu hunian horizontal hampir sama. Hunian vertikal itu mengalami kenaikan cukup besar apa ... 67 kasus. Kemudian di tahun 2015 ini data sampai Maret 2015 itu dari 47 aduan konsumen perumahan yang diterima YLKI, itu hunian vertikal sudah lebih tinggi apa ... 24 kasus, kemudian hunian horizontal itu apa ... 23 kasus. Dari total data yang kami paparkan ini, itu total ada 329 aduan konsumen perumahan, penyebarannya adalah 63% itu hunian horizontal, 36% itu hunian vertikal. Kalau kita breakdown lebih detail lagi, itu ada empat apa ... tahapan problem yang diadukan konsumen. Yang pertama adalah tahap pra transaksi, ini menyangkut apa ... iklan, promosi, pameran, brosur. Kemudian yang kedua adalah tahap transaksi atau kontraktual. Yang ketiga adalah tahap konstruksi. Yang keempat adalah tahap penghunian. Tahap transaksi itu problem-problem yang diadukan konsumen hunian vertikal, itu adalah pertama di Indonesia, itu belum ada pengawasan terhadap keberadaan iklan atau brosur, berbeda dengan di 6

Malaysia itu kalau kita lihat iklan properti yang bisa kita dapatkan di harian nasional setiap hari Jumat sama Sabtu, itu selalu ada apa ... license atau permit dari iklan. Di kita itu belum ada, belum ada. Yang ... kemudian yang kedua adalah ada konsumen yang mengadukan sudah melakukan transaksi, tapi dokumen perizinan yang dimiliki pengembang itu belum lengkap dan ini akibatnya pasti akan ada penundaan pembangunan. Kemudian yang ketiga, ini yang juga cukup penting bagi YLKI, dari brosur-brosur pemasaran apartemen, itu ada klausula baku yang isinya dalam pandangan lembaga konsumen itu tidak fair, antara lain adalah informasi atau gambar dalam brosur bukan bagian dari perjanjian dan tidak bersifat mengikat, sewaktu-waktu bisa berubah. Padahal brosur itu dipakai konsumen untuk mengambil keputusan kan, mestinya brosur itu bersifat ... bersifat apa ... mengikat kan gitu, lho. Kemudian yang kedua adalah tahap transaksi. Tahap transaksi itu sebenarnya apakah berbagai dokumen di dalam transaksi apartemen itu mencerminkan keadilan, kan gitu lho. Dari pengaduan yang masuk ke YLKI, kita banyak menemukan unfair contractual terms berupa substansi di dalam perjanjian (suara tidak terdengar jelas) jual-beli rumah yang berat sebelah, kan gitu, berat sebelah. Kenapa berat sebelah? Karena (suara tidak terdengar jelas) itu dibikin oleh pengembang dan pengembang cenderung ... cenderung apa ... meminimalkan risiko dengan membuat klausul-klausul yang isinya berat sebelah. Sebagai contoh adalah ketika konsumen terlambat membayar cicilan uang muka, sanksinya begitu detail, tapi ketika developer terlambat menyerahkan unit apartemen, itu beberapa tidak ada sanksi, kalau pun ada sanksi itu juga nilainya sangat ... sangat kecil, tidak fair bagi konsumen. Yang kedua adalah proses AJP tertunda karena masalah dokumen perizinan apa ... belum lengkap. Yang ketiga, itu adalah tahap kontruksi. Peluang paling umum di tahap kontruksi adalah delay on delivery, keterlambatan serah terima unit apartemen dari yang diperjanjikan di dalam APJP. Kemudian yang kedua, pergantian atau perpindahan kepemilikan perusahaan atau developer. Ini dalam beberapa kasus, developer yang baru itu melakukan redesign perubahan luasan unit sehingga juga perubahan harga-harga unit, harga unit, kan begitu. Kemudian ... apa ... dokumen perizinan bermasalah, bangunan ... bangunan disegel dan ini akan berdampak ke keterlambatan serah terima rumah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah proses pembangunan terhenti karena proses pailit. Di Jakarta itu ada beberapa unit apartemen yang masuk di dalam pengadilan niaga proses pailit, ini juga sudah barang tentu apa ... menganggu pembangunan dan ujungujungnya apa ... keterlambatan serah terima unit apartemen. 7

Kemudian yang terakhir yang sesuai dengan substansi di dalam perkara ini adalah tahap penghunian. Yang pertama adalah masalah pembentukan PPRS yang tidak partisipatif, jadi di sini ada beberapa ... ada beberapa ... ada beberapa apartemen yang selalu di dalam pembentukan PPRS itu ... apa ... tidak berjalan secara ... secara ... secara partisipatif, jadi secara partisipatif dalam beberapa catatan YLKI itu memang ... itu terjadi karena tidak hadirnya negara, tidak hadirnya pemerintah, dalam pandangan lembaga konsumen mestinya dinas perumahan itu hadir di dalam proses pembentukan PPRS. Kemudian yang kedua adalah PPRS tidak transparan. Dalam beberapa kasus, konsumen kritis itu dibungkam dengan memutus aliran listrik, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan bagian bersama, ini juga apa ... persoalan yang sudah jamak, jadi setiap apa ... unit apartemen itu selalu ada function room, ruang serbaguna. Itu selalu menjadi tarik menarik antara ... antara apa ... pengelola dengan penghuni. Pengelola menjadikan komersial area, sementara penghuni itu pengin dikembalikan fungsinya sebagai function room (ruang serbaguna) yang bisa untuk acara-acara untuk keperluan penghuni ... penghuni rumah susun. Kemudian berikutnya adalah keberatan dengan besaran service charge atau taginan listrik. Ini juga kaitannya dengan ... apa ... pembentukan PPRS. Ketika pembentukan PPRS tidak partisipatif, biasanya di ... biasanya juga diikuti dengan masalah-masalah ikutan dalam bentuk apa ... dalam bentuk minimnya pertanggungjawaban PPRS di dalam ... kepada penghuni, kesulitan penghuni untuk mengakses laporan-laporan keuangan dari ... dari badan pengelola yang sebenarnya itu menjadi hak, kesulitan beberapa penghuni untuk mengikuti pertanggungjawaban rapat tahunan, seperti itu. Kemudian apa ... masalah di dalam penghunian itu juga beberapa ... beberapa hunian vertikal itu konsumen sudah membayar lunas itu tidak mendapatkan bukti kepemilikan berupa sertifikat satuan ... satuan rumah susun, satuan rumah susun. Walaupun dalam beberapa catatan YLKI, kasus konsumen kesulitan mendapatkan satuan rumah susun itu juga ada problem-problem yang di luar developer, misalnya di Kota Bekasi di satu sisi dia mengeluarkan izin mendirikan bangunan untuk apa ... hunian vertikal, tapi pada saat yang sama Kota Bekasi itu belum punya perda pertelaan sehingga enggak mungkin diurus apa ... satuan rumah susun di BPN karena syaratnya harus punya perda pertelaan. Ini juga apa ... ini juga ... apa ... dalam pandangan lembaga konsumen ... apa ... apa ... sangat merugian konsumen. Kemudian yang terakhir, ini masalah teknis adalah mutu dan pengunaan ... mutu bangunan di unit di bawah standar, kemudian lift sering rusak, terus terbatasnya selot parkir. 8

Paparan terakhir saya cuma ingin apa ... dalam pandangan lembaga konsumen, kalau kita sepakat bahwa hunian termasuk hunian vertikal itu masuk esensial komoditi, di setiap tahap ini harus ada kehadiran negara, kan gitu. Dari analisa YLKI, itu di dalam pratransaksi itu tidak ada intervensi negara. Kemudian di dalam transaksi, ini saya yes atau no karena apa ... di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 itu diatur tentang klausula baku. Klausula baku itu perjanjianperjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, cuman isinya sangat umum sehingga apa ... mestinya di undang-undang apa ... sektoral itu ada pengaturan yang lebih spesifik tentang perjanjian klausula baku yang dilarang. Saya jawab yes karena kementerian perumahan rakyat jaman Pak Akbar Tanjung itu telah mengeluarkan pedoman apa ... pembuatan perhitungan jual-beli rumah, cuman itu isinya berupa guideline, jadi tidak bersifat mengikat. Kemudian intervensi negara di dalam tahap apa ... pengadaan hunian rumah susun itu sangat terasa sekali di kontruksi. Di kontruksi itu dari apa ... pengadaan tanahnya harus punya izin, kemudian izin mendirikan bangunan, peruntukan tanahnya sesuai dengan hunian, kemudian sebelum dihuni harus ada sertifikat laik huni. Jadi, di konstruksi itu apa … perlindungan konsumen itu sudah terasa sangat kental. Yang terakhir, di … di tahap penghunian, ini problem-problem yang saya utarakan tadi di awal, itu terjadi karena memang tidak ada kehadiran negara, kan gitu lho. Jadi, dalam pandangan lembaga konsumen untuk melindungi konsumen di hunian vertikal, itu di setiap tahap itu negara harus hadir. Fungsi negara ada dua, pertama ya tadi, apa … dia melindungi pihak yang lemah, jangan sampai ada eksploitasi pihak yang kuat (developer) kepada pihak yang lemah (konsumen/penghuni). Yang kedua adalah fungsi negara bisa memfasilitasi ketika ada Dispute, kan gitu lho. Selama ini kalau ada … ada sengketa di dalam penghunian, selalu … selalu apa … penghuni itu berantem dengan apa … developer, tapi tidak ada kehadiran negara. Nah, itu dalam pandangan lembaga konsumen mestinya apa … di dalam tahap penghunian itu apa … negara hadir sehingga apa … konsumen itu … keberadaan konsumen itu dilindungi. Barangkali itu yang saya sampaikan, terima kasih. 44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Sudaryatmo. Berikutnya, Pak Ibnu Tadji, saya persilakan.

9

45.

AHLI DARI PEMOHON: IBNU TADJI Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang kami muliakan Ketua Majelis Hakim Konstitusi beserta Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang kami hormati Wakil dari Pemerintah Republik Indonesia. Yang kami hormati Penasihat Hukum beserta Para Pemohon sekalian hadirin. Assalamualaikum wr. wb. Pertama-tama terima kasih kami haturkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang telah … Yang Mulia yang telah memperkenankan kami untuk menerima kami untuk menjadi Saksi yang akan memberikan keterangan. Nama saya Ibnu Tadji, saya Ketua Umum Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia, disingkat APERSSI. Mengenai masalah rumah susun terkait dengan permohonan untuk uji materiil Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 107, izinkan kami untuk memberikan sedikit keterangan tentang landasan falsafah berdirinya rumah susun di Indonesia. Ini diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Saya bacakan secara singkat. a. Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan seterusnya. b. Bahwa negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan perumahan melalui rumah susun yang layak bagi kehidupan yang sehat, aman, harmonis, dan seterusnya. c. Bahwa setiap orang dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal melalui pembangunan rumah susun yang layak, aman, harmonis, terjangkau secara mandiri dan berkelanjutan. d. Bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedikit mengenai komentar di sini bahwa jelas sekali bahwa dalam mukadimah pembukaan ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bahwa memang untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Izinkan kami, Yang Mulia, untuk bisa menjelaskan sedikit tentang masalah memahami rumah susun itu sendiri. Sebaiknya rumah susun itu ada dua bagian penting. Yang pertama adalah milik pribadi, dan yang kedua adalah milik bersama. Bagian milik pribadi berupa satuan unit rumah susun itu privat sifatnya, sedangkan bagian milik bersama itu adalah bagian bersama seperti misalnya lift, koridor, tangga, dan lainlain. Sedangkan benda-benda bersama berupa bisa taman, pagar, pos jaga, dan sebagainya, serta tanah bersama. Di mana keseluruhan ini tidak diperkenankan dimiliki oleh secara pribadi, tetapi hanya bisa oleh bersama-sama. Kehadiran negara sebenarnya sudah diatur di dalam salah satu undang-undang … maksud saya dalam Keputusan Mendagri Nomor 1 10

Tahun 1981 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman perihal kewajiban menyerahkan Fasos (Fasilitas Sosial) dan Fasum (Fasilitas Umum). Untuk lebih jauh memahami tentang PPPSRS, di sini kami sampaikan bahwa PPPSRS berkewajiban mengurus kepentingan pemilik dan penghuni dalam kaitan dengan pengelolaan kepemilikan bagian benda dan tanah bersama, dan penghunian. Di Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Secara harfiah, dapat kita simpulkan bahwa PPPSRS mengurusi masalah aset kepemilikan bersama dan penghunian. Adapun penghunian itu dijabarkan di dalam undang-undang tersebut, pada bagian penjelasan dikatakan hanya meliputi antara lain, iuran keamanan, kebersihan, atau sosial kemasyarakatan. Nah, di sini kepentingan sosial kemasyarakatan, berupa layanan kependudukan, keagamaan, kesehatan masyarakat, kepemudaan, jika terjadi musibah kematian, dan sebagainya biasanya di dalam landed house itu diurus oleh RT/RW. Tapi di sini dengan diambilalihnya fungsi sosial kemasyarakatan oleh PPPSRS, maka kedudukan PPPSRS menjadi lembaga dalam rumah susun yang perannya sangat strategis dan sentral. Sekarang tentang rumah susun campuran itu. Kami ingin menjelaskan di sini bahwa hubungan antara PPPSRS dengan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya. Bahwa rumah susun itu bisa berupa rumah susun hunian, bisa juga non hunian berupa rumah susun nonkomersial. Dalam kaitannya dengan rumah susun hunian, memerlukan sekali PPPSRS juga untuk mengurusi masalah-masalah selain aset tadi juga prasarana, sarana, dan utilitas umum yang harus terpisah dari fungsi lain. Sebagai contoh misalnya, ada istilah kondotel. Berbeda dengan rumah susun hunian, kondotel itu mempunyai fungsi sanagt khusus, sangat komersial jadi memerlukan PPPSRS juga karena dimiliki unitunitnya oleh pribadi-pribadi. Untuk mengurusnya juga segala macam prasarana, sarana harus terpisah, sedangkan untuk misalnya mall, pertokoan sewa, itu tidak memerlukan PPPSRS. Prasarana, sarana, dan utilitasnya harus terpisah dari semua fungsi lainnya juga. Ini dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 bahwa pengembang harus menjamin kepastian peruntukan ruang dan hak atas tanah. Jadi, maksudnya adalah bahwa peruntukan ruang, terutama ada yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat tentang peruntukan detail tata ruang itu menentukan bisa saja dalam satu kawasan bersebelahan antara peruntukan ruang komersial dan nonkomersial seperti misalnya, hunian nonkomersial. Itu bisa sekali. Tetapi hakikat daripada peraturan ini menyatakan bahwa harus ada kepastian, kepastian artinya bisa harus dipisahkan antara kepentingan komersial dan nonkomersial. 11

Tadi menindaklanjuti juga apa yang disampaikan oleh Pak Sudaryatmo dari YLKI, bila memang peran daripada fungsinya itu kurang strategis seperti perumahan yang merupakan satu hajat kehidupan orang banyak, maka fungsi hunian adalah merupakan fungsi sosial yang harus dilindungi oleh pemerintah. Jadi, tidak bisa dicampurkan meskipun berada dalam satu kawasan. Selanjutnya, ini adalah merupakan suatu diagram untuk menjelaskan di dalam Pasal 59 adanya perintah untuk masuk ke dalam suatu masa transisi, dimana pengembang atau pelaku pembangunan diberikan hak untuk bisa mengelola. Aktivitas di dalam masa transisi itu memberikan dua tugas kewajiban kepada pengembang, yang pertama adalah mengelola sementara pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dan yang nomor 2 adalah memfasilitasi terbentuknya PPPSRS pada Pasal 75 ayat (1), tetapi ada syarat untuk bisa masuk ke dalam masa transisi. Dua syarat yang pertama adalah Pasal 44 ayat (2) dalam undangundang tersebut menyatakan harus ada SLF (Sertifikat Layak Fungsi). Artinya, sertifikat layak fungsi ini diberikan oleh dinas instansi teknis terkait yang menyatakan bahwa bangunan tersebut sudah layak secara fungsi untuk bisa dihuni. Yang kedua, harus dijamin bahwa pengembang sudah melakukan pemisahan, pemisahan sertifikat hak atas satuan rumah susun dan SKBG (Surat Kepemilikan Bangunan Gedung). Nah, ketika dua syarat ini sudah dipenuhi meskipun SHMSRS itu belum dilakukan akta jual-beli, tetapi sudah dipisahkan, sudah bisa dibuktikan bahwa sudah dipisahkan, maka di sana pengembang sudah bisa untuk menyerahkan untuk pertama kalinya sesuai dengan Pasal 59. Akan tetapi oleh karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa kewenangan di Pasal 75 ayat (1) kepada pengembang untuk memfasilitasi mulai masuk ke dalam masa transisi itu tidak ada kepastian kapan persisnya atau bisakah dia ditunda sampai sekian lamanya, itu tidak ada kepastian di sana. Sehingga ini menjadi persoalan bagi para pemilik atau konsumen rumah susun di sana, meskipun para pemilik atau konsumen rumah susun itu juga diberikan suatu kewajiban, yaitu Pasal 74 ayat (1) yaitu untuk membentuk P3SRS. Namun, ia tidak akan bisa membentuk sampai kapan pun ketika misalnya pengembang selaku fasilitator tidak segera untuk memfasilitasi. Pemerintah dalam hal ini, Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun itu di … diberi amanat untuk mengendalikan, sebagai pengendali. Pada Pasal 70 ayat (5) dikatakan bahwa pemerintah mengawasi pembentukan P3SRS, hanya sifatnya mengawasi ketika itu dalam proses pembentukan tetapi tidak ada perintah atau tidak ada sama sekali kapan persisnya. Apakah ketika SLF dan kemudian SHMSRS itu sudah ada, lantas kemudian langsung bisa di … dimulai masa transisi, itu tidak ada aturan seperti itu. Selanjutnya ini adalah sedikit memberikan gambaran. Sebenarnya proses pembentukan PPPSRS itu adalah proses yang sangat sederhana. 12

Sangat sederhana sekali karena pada pasal pertama hanyalah me … melakukan undangan saja kepada para pemilik di mana sebelumnya sebenarnya di … maaf, pada … jadi, pada masa ini … pada masa di mana pengembang itu memfasilitasi pembentuk PPPSRS itu ada proses di mana pembentukannya melalui panitia musyawarah. Nah, di panitia musyawarah itulah semuanya dipersiapkan. Sehingga kalau kita bisa melihat di sini satu diagram, sangat mudah panitia musyawarah sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk daftar para pemilik tetap di … di rumah susun, di suatu kawasan rumah susun, lalu kemudian me … menyebarkan undangan, dan apabila pada tahap pertama rapat umum anggota itu tidak memenuhi kuorum sebagaimana yang di … dipersiapkan dalam apa … anggaran dasar rumah tangga … draft anggaran dasar rumah tangga, maka kemudian bisa ditunda untuk masa waktu, katakanlah misalnya 30 hari dan kemudian diundang kembali. Jika diundang kembali juga tidak kuorum, tetap panitia rapat umum anggota dapat tetap dilaksanakan. Nah, selanjutnya prosesnya adalah sangat mudah. Sebenarnya prosesnya seperti pemilihan RT atau RW di lingkungan perumahan landed. Artinya, tidak ada sama sekali kesulitan atau yang dikhawatirkan tentang yang terlalu berlebih-lebihan tentang pembentukan P3SRS. Boleh dikatakan mudah kalau apa … apalagi setelah ada kewajiban sosialisasi. Kami ingin menyampaikan betapa satu harapan sebenarnya dari apa yang tadi kami gambarkan di sana bahwa harapan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun khususnya pembentukan P3SRS adalah bahwa pertama kali sebagai subjek adalah pemilik, pemilik itu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 jelas sebagai subjek. Lantas kemudian melalui Pasal 74 mem … kewajiban untuk membentuk P3SRS. Lantas kemudian sebenarnya adalah bahwa dari pembentukan P3SRS itu, kemudian bisa menunjuk atau membentuk pengelola setempat di mana pengelola setempat itu berkewajiban untuk profesional … secara profesional memberikan laporan kepada pemilik atau melayani kebutuhan para pemilik. Nah, sebagai objek adalah rumah susun itu sendiri. Ini adalah gambaran dari … di sana artinya kehadiran pemerintah jelas di Pasal 70 dan Pasal 71 untuk mengawasi pembentukan P3SRS. Tetapi yang terjadi adalah sekarang agak sedikit berbeda. Kami ingin menyampaikan analisis sedikit mengenai mengapa persoalan P3SRS menjadi … menjadi masalah. Yang pertama bahwa ada tiga pihak yang diberikan amanah untuk dalam rangka pembentukan P3SRS. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah melalui Pasal 70 dan Pasal 71 diberikan kewenangan untuk mengendalikan (1) perencanaan, (2) pembangunan, (3) penguasaan, dan (4) pengelolaan. Dalam kaitannya dengan masalah P3SRS itu adalah poin nomor 4, yaitu pengelolaan. 13

Kemudian nomor 2 yang diberi amanah untuk wajib membentuknya adalah Pasal 74 ayat (1) para pemilik. Kemudian nomor 3 diberikan lagi amanah kepada pengembang untuk memfasilitasi PPPSRS rumah susun. Ada hal yang menarik di sini bahwa pengembang itu sebenarnya bahwa ketika sudah melakukan serah terima, artinya pemecahan sertifikat itu sudah dilakukan, itu pengembang juga adalah pemilik di sini. Pemilik tetapi pemilik yang istimewa. Katakanlah ada pemilik yang X ini ternyata diberikan hak istimewa berupa Pasal 75 ayat (1) berbeda dengan pemilik yang lainnya, pengembang diberi hak istimewa, padahal sebenarnya kedudukannya adalah sama. Sudah tidak ada lagi pengembang ketika itu sudah diserahterimakan, sama-sama kedudukannya sebagai pemilik yaitu punya kewajiban membentuk, tetapi dengan diberikannya satu hak istimewa kepada pemilik X ini akan menyebabkan bahwa pemilik X mendominasi, artinya bobot memfasilitasi itu menjadi dominan, sangat tergantung daripada pengembang apakah P3SRS itu bisa segera dibentuk atau tidak. Ini menjadi fakta ketika kemudian pengembang memiliki tiga amanah, yaitu Pasal 59 sebagai pengelola sementara pada masa transisi, Pasal 75 ayat (1) sebagai kewajiban untuk memfasilitasi, dan Pasal 74 sebagai pemilik yaitu berkewajiban membentuk P3SRS. Di sini terlihat bahwa hubungan P3SRS setelah kemudian terjadi, hubungannya kemudian kepada pengelolaan, bisa dibentuk secara eksklusif pengelolaan ini oleh satu usaha dan akhirnya terbentuk suatu bangun segitiga yang keseluruhannya sangat besar kemungkinannya dikuasai oleh satu pemilik seperti ini, dimanakah ... sekarang subjek adalah pengembang itu sendiri sebagai pemilik, dimana letak daripada para pemilik, pemilik letaknya ada di tengah dari yang sebelumnya diharapkan sebagai subjek sudah berubah menjadi objek. Mengapa menjadi objek? Karena seluruh bangun segitiga ini dikuasai oleh satu pemilik akibat dari diberikannya amanah berupa tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 20, sehingga penekanan yang diberikan oleh pengembang maupun P3SRS itu menyebabkan pemilik itu mempunyai kewajiban saja, hanya kewajiban, kewajiban kepada para pengelola. Ini yang terjadi faktanya sehingga pemilik tidak bisa melaksanakan kewajiban membentuk P3SRS dikenai sanksi pasal, sudah tidak mungkin untuk bisa membentuk masih dikenai pula sanksi Pasal 107, 108. Sementara pengembang tidak dikenai sanksi dalam kaitannya pembentukan P3SRS. Selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kami ada membaca bahwa pemerintah mengatakan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap rumah susun umum. Nah, sekarang rumah susun umum itu sendiri sebenarnya kriterianya apa? Karena ketika misalnya dikatakan rumah susun yang bersubsidi, maka pada kenyataannya yang pertama bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 14

2011 itu merupakan satu kesatuan undang-undang, yang kedua dikeluarkannya Permenpera Nomor 7/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR Sarusun bersubsidi. Jika kita lihat peran pemerintah, justru sebenarnya yang di dalam permen ini, itu di dalam satu gedung, itu ada unit yang juga dibeli oleh para konsumen secara komersial, tetapi juga ada unit yang berwarna orange itu secara bersubsidi. Mengapa demikian? Karena di dalam Permenpera Nomor 7 itu tidak ada larangan bagi siapa pun untuk juga turut memiliki asalkan tidak melalui subsidi pemerintah. Mereka yang mendapatkan subsidi pemerintah diatur di dalam peraturan pemerintah ini, tetapi peraturan pemerintah ini tidak melarang siapa saja untuk memiliki. Oleh karena itu, jika kita melihat fakta sekarang maka rumah susun umum itu yang dimaksudkan sebagian disubsidi tapi juga tidak, menjadi rumah susun komersial, artinya rumah susun itu sudah apa saja bisa dikomersialkan bagian umumnya meskipun ada masyarakat yang katanya disubsidi di sana, dilindungi oleh pemerintah, tetapi bagaimana bisa melindungi masyarakat itu ketika misalnya rumah susun ini sudah tercampur sedemikian rupa. Ada warna orange yang menggambarkan tentang mereka yang disubsidi dan ada yang tidak, maka pengelola di sana akan memberlakukan sama, semua dikomersialkan, listrik, air, dan sebagainya sudah menjadi konsekuensi untuk jadi dikomersialkan. Sementara ini yang dapat kami jelaskan, Yang Mulia. Terima kasih. 46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih Pak Ibnu saya persilakan untuk duduk kembali. Berikutnya Pak Aguswandi Tandjung, saya persilakan. Karena yang disampaikan cukup panjang ini akan saya tanya saja, yang tertulis sudah dibaca oleh Majelis, ya. Saya tanya alamat dari Pak … ini tidak ada KTP-nya soalnya di sini ya. Alamatnya Pak Agus di mana?

47.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Kalau KTP saya alamatnya di Padang.

48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Padang. Ini pemilik apartemen atau rumah susun di mana?

49.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Saya pemilik di rumah susun campuran ITC Roxy Mas. 15

50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Roxy Mas. Sejak kapan?

51.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Sejak tahun 1997.

52.

KETUA: ARIEF HIDAYAT 1997?

53.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya.

54.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sampai sekarang?

55.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya.

56.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih menjadi pemilik di situ?

57.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya.

58.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian … ini KTP-nya ya, baik. Kemudian yang berikutnya saya mau tanya. Apakah ikut serta dalam pembentukan P3SRS di tempat hunian Saudara?

59.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ikut.

60.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ikut. 16

61.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Terhitung mulai dari tanggal 19 Februari tahun 1998 pada undangan yang pertama kali yang diadakan di lantai dasar di Roxy Mas.

62.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ikut pembentukannya ya?

63.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya.

64.

KETUA: ARIEF HIDAYAT siapa?

65.

Atas undangan resmi siapa yang membentuk di situ? Inisiatif

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Yang melayangkan undangan adalah PT Duta Pertiwi.

66.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pengembang ya?

67.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Pengembang. Yang dilakukan oleh direkturnya Glen Hendra Gunadirja.

68.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kemudian bagaimana suasana pembentukan kepengurusan P3SRS?

69.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Pembentukannya itu sangat dominan dikuasai oleh pengembang. Di dalam undangan itu tidak dilampirkan daftar anggota atau daftar pemilik sebagai peserta rapat yang akan berhimpun menjadi perhimpunan penghuni rumah susun.

17

70.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Berapa yang hadir pada waktu pembentukan?

71.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Lumayan banyak, tetapi pada umumnya kita enggak kenal. Pada awal itu kita sebagai orang baru, kita belum saling mengenal tetapi sudah ramai oleh peserta.

72.

KETUA: ARIEF HIDAYAT situ?

73.

Apakah di situ itu penghuni di situ atau siapa yang pada hadir di

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Tentu pada awalnya saya tidak bisa menilai demikian.

74.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Setelah berjalan yang Anda ketahui?

75.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Secara terproses, itu dominan adalah orang-orang suruhan dari pengembang karena waktu dalam proses pembentukan saya ikut karena di situ dihadiri oknum oleh pejabat dinas perumahan sebagai memenuhi SK Gubernur tahun (…)

76.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi ada juga pegawai-pegawai dari pengembang yang ikut hadir dalam pembentukan itu?

77.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya.

78.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus setelah dibentuk P3SRS, apakah tugas atau fungsi dari P3SRS di situ?

18

79.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Justru makanya sebelum disahkan, saya beserta teman-teman coba menghubungi pengembang PT Duta Pertiwi untuk berdialog menyampaikan aspirasi bahwa pembentukan ini, penunjukkan pengurus P3SRS ini bukan seluruhnya dari pegawai pengembang. Ini dari ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas pengelola itu semua pegawai dari pengembang dan terjadi dialog untuk terakhir dibawa ke dinas perumahan, malahan berpotensi diintervensi oleh dinas perumahan untuk disetujui.

80.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau begitu sekarang ketua dan pengurus itu penghuni atau siapa?

81.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Adalah orang suruhan dari pengembang Duta Pertiwi.

82.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, jadi pegawai-pegawai atau orang suruhan?

83.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya.

84.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Apakah ada penghuni yang menjadi pengurus di situ?

85.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ada cuma sebagai pelengkap, penggembira.

86.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, pelengkap, penggembira. Jadi kemudian fungsi yang tadi harus mengurusi masalah sosial, kemasyarakatan, begitu-begitu ada enggak? Dilakukan atau tidak?

87.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Tidak ada. 19

88.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak ada.

89.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Jadi P3SRS itu secara terbentuk dan disahkan hanya tercatat, setelah itu dilimpahkan kekuasaan itu kepada badan pengelola PT Jakarta (suara tidak terdengar jelas) adalah bagian dari para pengembang juga karena yang menandatangan kontrak perjanjian itu juga yang membentuk perhimpunan penghuni adalah (suara tidak terdengar jelas) adalah juga sebagai atas nama PT badan pengelola tersebut.

90.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian saya tanya berikutnya. Kalau begitua ada masalahmasalah yang terjadi sehubungan dengan penggunaan fasilitas umum yang tadi dikatakan katanya lift milik bersama, tangga milik bersama, ada ruang publik yang bisa dipakai bersama. Itu diurus oleh P3SRS atau bisa digunakan atau tidak bisa digunakan?

91.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Yang diurus langsung oleh badan pengelola, pengurus P3SRS itu sudah pasif. Kita tidak pernah berhubungan dan yang muncul adalah kewajiban.

92.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pernah ada keberatan-keberatan dari Pak Agus sendiri terhadap (…)

93.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ada, sering.

94.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Keberatannya kepada siapa? Kepada pengembang?

95.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya, saya tujukan kepada P3SRS karena pada saat itu setelah terbentuknya P3SRS, saya ajukan kepada P3SRS dan tembusan kepada 20

… juga awalnya kepada pengembang dan ke pengelola dan saya teruskan tembusan ke instansi pemerintah. 96.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Direspons atau tidak? Kemudian ada perbaikan atau … contohnya keberatannya berupa apa itu?

97.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Sampai sekarang tidak ada perbaikan. Seperti misalnya pembebanan ya, tentang iuran pengelolaan atau istilahnya service cart. Itu dikenakan sepihak oleh badan pengelola tanpa ada rapat musyawarah.

98.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi tidak dilakukan rapat secara demokratis.

99.

SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Tidak ada.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT Biayanya sekian-sekian. 101. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Tidak ada. 102. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi selalu ditentukan sepihak? 103. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya, rapatnya cuma sekali tiga tahun. Waktu penggantian masa kepengurusan dan rapat tahunan itu didispensasi. Diminta (suara tidak terdengar jelas) yang adalah mayoritas daripada orang-orang suruhan untuk menyetujui untuk diberi dispensasi. Jadi kita sebagai pemilik, itu sudah minoritas di sana. Makanya kita dianggap sebagai oposan atau oposisi yang merusak jejaringnya mereka. Ya akibatnya sangat ekstrim adalah terakhir kali saya dipenjarakan gara-gara mencolok listrik.

21

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pernah dipenjarakan? 105. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Pernah. 106. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kasusnya kasus apa itu? 107. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Untuk mencolok listrik di salah satu apartemen pada tahun 2009. 108. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. 109. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Saya masuk penjara hampir 3 bulan. 110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. Ada dari Hakim yang akan menambahkan langsung. Silakan Pak Suhartoyo. 111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia. Pak Agus ya. Kalau secara formal, sekarang pengurus itu apakah masih ada tercantum di situ dari pihak pengembang? 112. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ada. 113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ada.

22

114. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ketuanya sekarang di ITC Roxy Mas ada, Robertus (…) 115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu siapa? 116. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Sebagai ketua (…) 117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nanti dulu! Apa kaitannya dengan pengembang? 118. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Dia adalah penerima kuasa atau pengawai dari pengembang. 119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pengembang. Tapi dia penghuni apa bukan? 120. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Tidak. 121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak. Kemudian, apakah dari pihak pengurus, artinya pihak bukan non … non … nonpengembang ya, Pak? Apakah itu tidak … tidak ada kewenangan atau ikut partisipasi ketika menentukan kebijakankebijakan yang harus di … diberlakukan untuk penghuni di situ? Ini yang bukan pengembang. 122. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Tidak. Malahan mereka sebagai antek-antek atau … dia sebagai pengikut (…) 123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Artinya, Mahkamah ingin tahu bahwa sebenarnya kan hanya sebagai fasilitator kan (…) 23

124. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya. 125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pengembang ini? Bukan sebagai … duduk sebagai pengurus di situ. Tapi syarat konkret di situ memang justru malah sebagai pihak pengurus? 126. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Orangnya. Jadi (…) 127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Orangnya? 128. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Jadi, artinya, direksi tidak pernah tampil, tapi yang ditampilkan adalah kuasa (…) 129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, dia bukan penghuni kan, Pak? 130. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Tidak. 131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan penghuni. Yang dari penghuni justru tidak menjadi pengurus inti di situ? 132. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Tidak. Yang menjadi (…) 133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu sejak … sejak kapan?

24

134. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Dari mulai terbentuk 19 Februari Tahun 1998. 135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sampai sekarang? 136. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Sampai sekarang. 137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak pernah ada pergantian pengurus? Atau pengurus itu (…) 138. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ada. Jadi, penggan … beberapa orang figur, itu malah bisa menguasai delapan kawasan dari milik satu developer itu. Jadi, mereka tidak pindah. Jadi, di sini silang tumpang sari. 139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik. Satu pertanyaan terakhir dari kami. Apakah dari pihak pengembang, itu masih ada unit-unit yang belum terjual di situ? 140. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ada. Sengaja memang tidak dijual, seperti disewa. 141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak dijual. Karena apa? 142. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Di … dipersewakan jangka panjang, seperti supermarket. 143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Memang sengaja tidak dijual?

25

144. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Tidak. 145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Karena apa? Tahu motovasinya, Bapak? 146. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya, untuk dipergunakan. Karena itu … lahan itu komersil, seperti misalnya (…) 147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan! Ada … ada motivasi atau latar belakang yang Bapak tahu, enggak? Kenapa itu tidak dijual? 148. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya, sebagai … untuk nilai NPP, untuk mereka tetap bisa menguasai gedung itu. 149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Supaya mengikat. Ya, kan? 150. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya, ya. 151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Karena kalau dia kehabisan unit di situ, dia akan berlaku Pasal 59 itu, kan? 152. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya. 153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bahwa dia sudah tidak bisa terikat dengan ikut campur tangan di dalam P3SRS itu.

26

154. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya. 155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi, Bapak yakin betul bahwa itu tidak dijual? 156. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Tidak. 157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dan Bapak yakin bahwa itu memang miliknya pengembang? 158. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya, saya pernah malahan PTUN-kan (…) 159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan! Pertanyaan Hakim bahwa Bapak yakin betul bahwa itu milik pengembang? 160. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Benar. 161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Takutnya nanti sudah milik pihak ketiga. 162. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Mohon maaf, Majelis. 163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

27

164. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Saya malahan pernah PTUN-kan karena perubahan peruntukan jadi penggunaan kios-kios adalah bioskop, pujasera, area bermain, kantor. 165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, itu … itu enggak penting bagi Mahkamah. Yang penting adalah secara formal milik siapa? Apakah (…) 166. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya, milik pengembang (…) 167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pengembang? 168. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya. 169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak tahu dari mana? 170. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya karena saya pernah mengajukan gugatan di PTUN, itu kan melihatkan alat bukti. 171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukti-bukti? 172. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya. 173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh. Secara formal memang milik pengembang?

28

174. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya. 175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, tidak pernah ada unit yang habis sama sekali dong di sana? 176. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Tidak ada. 177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia. 178. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Ada lagi? 179. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia. 180. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Pal. 181. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bapak tadi mengatakan ada pengelola, Pak, ya? 182. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya. 183. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang sebenarnya itu adalah yang harus membentuk itu adalah P3SRS (…) 184. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya.

29

185. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan menurut undang-undang, itu harus berbadan hukum. Badan hukumnya apa, Pak? 186. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya, PT. 187. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA PT? 188. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG PT. 189. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA PT itu, yang mestinya itu adalah yang membentuknya adalah P3SRS itu, kan? 190. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya. 191. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Dan sekarang ini begini, tadi makanya dicecar oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Karena ini kan sebenarnya biang keroknya, kalau boleh dikatakan begitu, itu ada di Pasal 59, yaitu bahwa … ini kan saya bacakan. Ya, makanya saya agak heran juga, kok permohonan ini kok tidak menyinggung soal itu walaupun … dan kami tidak boleh mengarahkan kan anunya … tapi Anda kan masalahnya ada di situ. Pasal 59 ayat (2), “Masa transisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik.” Tetapi di dalam penjelasannya itu, diartikan masa sementara itu adalah sampai terjual habis. Jadi, bisa ditahan selamanya itu supaya dia tetap berada di sana. Kan itu yang ditanya oleh Yang Mulia tadi? Nah, itu kasusnya. Tapi, bukan itu dipersoalkan oleh Pemohon. Bukan itu yang dipersoalkan oleh Pemohon. Yang mau dipersoalkan adalah soal mau pembentukan sarusunnya itu … apa … fasilitator itu yang katanya Pemohon itu akan lebih ini dengan … kalau ada pemerintah di sana, gitu.

30

Nah, pengalaman Bapak sendiri justru memperkuat dugaan bahwa ini biang keroknya ada di Pasal 59, bukan di pasal yang dipersoalkan Pemohon. Ini yang … yang … yang buat kami justru ndak kami dalami, mengapa Yang Mulia Pak Hakim Konstitusi Pak Suhartoyo mencecar Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan itu karena di sana. Sehingga intinya, apa yang disampaikan oleh keterangan Ahli tadi itu juga sebenarnya bukan di soal itu. Bukan soal … ini nanti yang akan saya mau tanyakan kepada Ahli, Yang Mulia … Yang Mulia Pak Suhartoyo, Pak Ketua. Karena apa? Apa yang menjadi kewajib … yang seharusnya menurut undang-undang menjadi kewajiban, yaitu Pasal 75 ayat (1) itu kok jadi Ahli sampai berkesimpulan bahwa itu jadi keistimewaan. Ini kan aneh. Bagaimana sesuatu yang tadinya adalah kewajiban, itu wajib. Ya, cuma memang ada kelemahannya undang-undang ini. Itu dikatakan wajib, tapi kok enggak ada sanksinya ketika di … berbicara di Pasal 107, Pasal 108 itu, kan? Nah, ini yang saya mau tanyakan. Jadi, Bapak yakin ya bahwa itu adalah sengaja tidak dijual? 192. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya. 193. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sengaja tidak dijual? 194. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Mohon izin, saya sedikit bisa menjelaskan. 195. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. 196. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Karena begini, acuannya itu adalah pertelaan, jadi (…) 197. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Betul … betul. 198. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Pertelaan itu, di situ dicantumkan adalah diterbitkan sertifikat hak milik atas rumah susun. 31

199. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah. 200. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Di situ dirincikan pengguna … peruntukannya (…) 201. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Betul. 202. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Dari sana keliatan pembagiannya itu mana unit kios yang non hunian, mana yang hunian, mana area pameran, ruang serbaguna, resto pujasera, kantor (…) 203. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu yang Bapak persoalkan … yang Bapak PTUN-kan dulu itu (…) 204. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Waktu (…) 205. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ada yang tidak sesuai dengan (…) 206. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Waktu itu perubahan, jadi perubahan kantor, bioskop, ruang bermain dijadikan kios (…) 207. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu yang dipersoalkan. 208. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ini harusnya kan … harusnya kan diubah pertelaannya.

32

209. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Betul. 210. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Harus direvisi. 211. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu yang … itu yang Bapak persoalkan dulu, begitu? 212. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya, jadi sebenarnya kami, ada masa transisi itu tidak bermasalah, tetapi dengan waktu dulu alasan pengembang sebelum terbit UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 kita kan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985. 213. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, oke. 214. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Nah, di situ pengembang punya alasan. Karena setelah diterbitkan sertifikat administrasi rumah susun, makanya pengembang, ya, berinisiatif untuk membentuk PPRS, tetapi tidak menjelaskan, tidak pernah memberikan tata tertib, tidak memberikan konsep anggaran dasar rumah tangga, jadi semuanya tertutup. Kita datang kayak orang lugu aja, jadi seperti didekte aja, demikian. 215. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Artinya kasus Bapak itu terjadi sebelum undang-undang ini keluar? 216. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya. 217. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, ya, itu jadi agak berbeda kasus, tapi kemudian, belakangan … tapi, ya, okelah. Kita menerangkan bahwa memang ada fakta-fakta yang 33

berkaitan dengan rumah susun yang kemudian juga penting untuk diketahui publik dan dibuka oleh Mahkamah ini, sehingga menjadi pengetahuan publik. Saya kira itu, Yang Mulia. 218. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya. Prof. Maria ada? Silakan. Oh, ke Ahli, kita lanjutkan ini dulu, kalau sudah saya persilakan Pak Agus, silakan duduk dulu. Ini kita … Saksi yang berikutnya, saya persilakan, Pak Simson. Ini juga panjang kita tanya saja. Karena intinya sebetulnya kita hanya mau mencari itu, Pak Simson Muthe ini tinggal di mana, Pak Simson? Silakan. 219. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Ya, Yang Mulia. Izinkan kami menjawab. Kami tinggal di Bintaro. 220. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 221. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Camar 3 AH 12. 222. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian, penghuni rumah susun atau apartemen di mana? 223. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Pemilik. 224. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pemilik di? 225. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Rumah susun Tower Alamanda Gading Nias Residences. 226. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nias Residences?

34

227. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Sebagai pemilik. 228. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pemilik, ya? 229. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Ya, dan kami juga sebagai ketua Forkom. 230. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 231. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Gading Nias Residence. 232. KETUA: ARIEF HIDAYAT He em. 233. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Dengan akta notaris yang pelaksanaan pemilihan P3SRSS.

langsung

menangani

masalah

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT He em. 235. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Yang kami usahakan dari pemilik yang semuanya kandas walaupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. 236. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kandasnya di mana?

35

237. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Kandasnya adalah di sini pengembang itu terlampau besar.

kami

lihat

dominasi

daripada

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 239. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Kami masuk pertama di rumah susun, kami tidak mengetahui apaapa. Demikian juga pemilik-pemilik lainnya, di seluruh Indonesia ini. Sementara … sementara pengembang itu sudah mempunyai strategi untuk tetap mengelola di rumah susun itu. 240. KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena memang belum seluruhnya terjual habis? 241. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Kami tidak berbicara mengenai terjual habis, tapi di sana ada ketentuan membentuk PPRS. Dulu disebutkan PPRS (suara tidak terdengar jelas) penghuni … maafkan kami, (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun), sehingga di sana memberikan peluang banyak banget kepada pengembang untuk membentuk dulu namanya PPRS yang hasilnya adalah semua PPRS itu adalah orang-orang daripada pengembang. Dan selanjutnya pengembang ini akan menunjuk pengelola, pengelola inilah yang menjalankan pengelolaan di rumah susun dan itu semuanya pengelolaan dilaksanakan oleh PT daripada pengembang. 242. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dan semua kebijakannya ditentukan sepihak? 243. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Ya. 244. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh.

36

245. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Saya tambahkan, Pak. Yang Mulia. Maaf. Bahwa semua pengelola rumah susun ini sudah dikendalikan oleh pengelola daripada badan pengelola yang ada di bawah PT Pengembang, contohnya: PT. Agung Podomoro Land, dia punya pengembang, maaf, dia sebagai developer, dia membangun hampir 50 apartemen di se-DKI ini, pengelolanya adalah PT Primadona Internusa, PT TBI. PT TBI ini adalah anak perusahaan Agung Podomoro Land. Semua pengelolaan dengan budget yang ditentukan oleh PT TBI, tidak ada pengaruh atau pun partisipasi atau pun kewenangan daripada pemilik rumah susun. 246. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu analisis dari itu. Ada yang lain dari, Yang Mulia. Untuk meneruskan ini? Silakan. Pak Hartoyo. 247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak Muthe, memang reasoning-nya kan begini, ketika awal-awal serah terima kemudian belum ada pengurus, ini pesan daripada undangundang ini kalau kita pahami kan mestinya melibatkan pengembang sebagai fasilitator, itu karena memang Bapak-Bapak itu sebagai penghuni baru kan belum saling mengenal, satu. Yang kedua, bisa menjadi media, kemudian kumpul difasilitasi oleh … ya, kan? Logikanya kan seperti itu, Pak … Pak Muthe kan. Itu sebenarnya maksud daripada atau pesan daripada undang-undang itu. Tapi ketika kemudian di dalamnya ternyata banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan barangkali secara financial, kemudian yang kemudian dibelokkan oleh “pihak pengembang”, ya karena kami kan tidak mengalami, takut nanti suudzon kan. Tapi kalau memang benar seperti itu, itu kemudian yang akhirnya kekeh dicengkeram secara kuat oleh pengembang karena ada nilai-nilai yang menguntungkan di situ sehingga penghuni yang sebenarnya mempunyai independensi yang sangat kuat, yang mempunyai hak yang absolut. Justru pengembang ini mestinya mundur, kan begitu. Ya, kan? Itulah. Tapi apa? Undang-undang ini persoalannya adalah di pasal yang tadi disampaikan Yang Mulia Pak Palguna tadi bahwa sepanjang judiknya belum habis di Pasal 75 itu, itu masih bisa difasilitasi oleh pengembang, tapi ketika sudah habis maksudnya berlaku Pasal 59 itu bahwa mestinya mutlak itu kewenangan ada pada para penghuni. Cuma sayang, ini sekali lagi ya … dulu ketika awal permohonan ini … Pak Didi ya, supaya diperhatikan. Kami tim Panel sudah mengingatkan bahwa coba ditariklah Pasal 59 ini, jangan 75 tok, gitu lho. Tapi yang kejadian seperti ini nanti supaya dikaji kembali oleh tim lawyernya, nanti jangan Mahkamah 37

kemudian serta-merta dipersalahkan. Tapi paling tidak ini publik supaya tahu bahwa ini persoalannya ada di 75 dan kaitannya Pasal 59. Nah, sekarang unit Nias itu Pak, yang di Kelapa Gading kan kalau Nias, Pak. Ya, kan? 248. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Ya. 249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak Muthe? 250. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Ya, Yang Mulia. 251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu memang betul-betul juga tidak habis, Pak. Unitnya semua sudah dibeli oleh pemilik penghuni ataukah memang pengembang masih mencengkeram beberapa unit? 252. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Mohon izin, Yang Mulia. 253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang Bapak tahu di sana. 254. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Kami mungkin menjawab yang lain juga bisa, Yang Mulia. 255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang pertanyaan yang terakhir dulu. 256. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Yang terakhir?

38

257. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO He eh. 258. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Saya tidak tahu. 259. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak tahu. Itu, Pak, cantolan pengembang itu masih di situ. Kalau dia tidak habis unitnya terjual secara … dia masih bisa mencengkeram terus. Itulah karena ada pasal yang dijadikan perlindungan itu. 260. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Bisa kami jawab, Yang Mulia? 261. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Bagaimana, Pak? 262. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Kami fokus kepada Pasal 75, Pak. Bahwa dengan fasilitas ini, itu sudah berubah semuanya, Pak. Mereka tidak menfasilitasi, mungkin dalam naskah saya sudah tertulis, Pak bahwa dengan Pasal 75 ini mereka memfasilitasi itu berubah semuanya menjadi pengendali pelaksana. Itu intinya, Pak. Kita mesti … mohon maaf, Yang Mulia, kita berpikiran di sana itu bukan pembentukan P3SRS sebenarnya, di sana adalah pemilihan. Karena kadang dia di sini harus ada KPU-nya yang jujur. Ini yang kami harapkan, Pak. 263. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, dari perspektif Bapak seperti itu. 264. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Bukan persepsi, Pak. Ini Pasal 75 ini, Pak. 265. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke. 39

266. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Dan ini kami rasakan, Yang Mulia, kami rasakan. Tidak ada sama sekali keadilan dari Pasal 75 ini, gitu. Sebelum Pasal 75 juga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah negara membiarkan ini? Gitu. 267. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi satu hal yang Bapak juga harus pahami (…) 268. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Yang Bapak tadi sampaikan bahwa normatifnya benar, Pak. Mereka menfasilitasi, tapi failitasi itu akan berubah menjadi pelaksana. Saya faktanya, Pak. 269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Makanya tadi saya tanya juga dengan Pak Agus, kenapa dia fasilitator kok bisa jadi pengurus? 270. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Ya. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan, Yang Mulia, semua itu berubah menjadi pelaksana strategi yang bukan angan-angan kami, Pak. Itu sudah terjadi. Kami mohon izin membacakan sedikit, Pak, paparan kami yang (…) 271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nanti izin Yang Mulia Pak Ketua (…) 272. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Izin, Yang Mulia. 273. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya kira sudah dimengerti oleh Hakim, tidak perlu, ya. Jadi begini, sebetulnya intinya, kenapa pengembang masih berada di situ? Karena Pasal 59 itu masa transisi, pengembang masih punya unit-unit yang belum terjual habis. Kalau terjual habis seluruhnya, maka pengembang secara yuridis sudah tidak bisa (suara tidak terdengar jelas) di situ. Itu inti dari undang-undang ini. Jadi sebetulnya masalah itu. Saya kira cukup, Pak Simson karena sudah terbaca seluruhnya oleh Majelis. 40

274. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Terima kasih, Yang Mulia. 275. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Kita lanjutkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh para ahli. Saya persilakan. Dari Pemohon dulu kalau ada yang diperdalam. Saya persilakan. Bisa kepada Saksi, bisa kepada Ahli. 276. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Terima kasih (…) 277. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Tapi dikumpulkan dulu supaya bisa dijawab satu-satu. 278. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Sebelum kami memperdalam, kami memberikan klarifikasi lebih dulu. Mengapa kami hanya mempersoalkan Pasal 75 ayat (1) tanpa mempersoalkan Pasal 59 … 59 ayat (1) … ayat (2)? Dasarnya adalah bahwa yang kami persoalkan itu developer atau pelaku pembangunan itu yang diberikan hak memfasilitasi pembentukan P3SRS itu. Jadi kita garis bawahi bahwa hak yang diberikan oleh undangundang atau oleh negara kepada pengembang untuk memfasilitasi pembentukan P3SRS itu. Itu yang kami stressing. Karena dengan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada developer itu, menurut ahli tadi dan menurut saksi-saksi, itu merugikan pemilik walaupun di dalamnya pada saat pembentukan itu banyak masih pemilikan-pemilikan yang dimiliki oleh para developer, itu soal lain, tapi fasilitasi yang diberikan oleh undang-undang itulah yang kita garis bawahi agar di situ hadir negara, agar di situ diberikan kewenangan kepada negara bukan kepada si pengembang yang mana di situ dilakukan tadi pemilihan, pemilihan pengurus P3SRS itu. Nah, ketika pemilihan ini supaya berjalan fair, maka di situ kita inginkan kehadiran daripada negara bukan developer. Sementara itu (…) 279. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup.

41

280. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Klarifikasi. 281. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sekarang silakan kepada anu (…) 282. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Ya. Terima kasih, Majelis. Yang pertama mungkin kami sedikit perdalam lagi dengan Ahli. Pertama adalah yang dari YLKI Pak Sudaryanto … Sudaryatmo. Menurut Ahli dengan kejadian-kejadian yang juga direkam oleh Ahli dan tadi disampaikan oleh Saksi-Saksi, apakah hak memfasilitasi pembentukan SP3 … P3SRS itu kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada pengembang itu, menimbulkan kerugian bagi para pemilik yang sekarang ini pemilik mengajukan tuntutan supaya aturan itu diubah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Tadi dikatakan ada empat tahap yang ternyata keempat tahap itu banyak merugikan konsumen atau pemilik, salah satunya adalah masalah hunian. Tadi dikatakan ketidakadanya kehadiran negara di situ. Menurut Ahli bagaimana harusnya dalam hal pembentukan P3SRS tersebut? Itu dua hal itu saya kira minta jawaban dan yang kedua kepada Ahli Bapak Ibnu Tadji tadi. Tadi Anda menyebutkan ada dasar falsafah di dalam keterangan Ahli tadi di dalam landasan falsafah bahwa disebutkan negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan perumahan melalui rumah susun dan seterusnya, apakah juga pembentukan P3SRS ini juga bisa dikaitkan kepada kehadiran negara di situ yang harusnya melindungi? Kemudian yang kedua, apa kepentingannya yang hakiki sebetulnya terhadap terbentuknya P3SRS tersebut dan bagaimana seandainya itu enggak terbentuk? Lalu kepada saksi Pak Agus tadi ya. Pak Agus tadi menerangkan bahwa pembentukan P3SRS mungkin sebelum ada SRS ya disebut ya itu sekitar tahun 1998 artinya sebelum undang-undang ini ada. Nah, setelah undang-undang ini apakah ada kemudian diperbarui yang mengikuti aturan undang-undang ini? Itu pertanyaannya. Lalu hal yang tadi ada masalah Pak Agus sampai dipenjara tadi, apakah itu bentuk kriminalisasi yang di apa … yang dialami oleh Saksi ketika Saksi ada masalah dengan pengembang? Ini mohon dijelaskan. Kemudian yang terakhir kepada Pak Simso tadi. Mohon lebih ketegasan, Pak. Ini mengait kepada Pasal 75 seperti yang tadi Bapak sampaikan. Bapak sebagai bagian dari penghuni, apa keresahan Bapak terhadap pasal ini sebetulnya? Itu mohon digarisbawahi. 42

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup ya. 284. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Sementara cukup barangkali dari Prinsipal. Kalau bisa diizinkan mungkin ada kalau ada. 285. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak usah. Saya kira cukup diwakili Kuasa. 286. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Baik. Terima kasih. 287. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pemerintah ada, cukup? 288. PEMERINTAH: NASRUDIN Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah hanya ingin bertanya kepada Saksi. 289. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. 290. PEMERINTAH: NASRUDIN Kepada Saudara Saksi, apakah saat ini sudah ada PPRS ... PPPSRS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20? 291. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kepada dua-duanya, ya? 292. PEMERINTAH: NASRUDIN Kepada dua-duanya.

43

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT He em, baik. 294. PEMERINTAH: NASRUDIN Yang kedua, mungkin kepada Ahli. 295. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ahli siapa? 296. PEMERINTAH: NASRUDIN Mungkin dua-duanya. 297. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dua-duanya. 298. PEMERINTAH: NASRUDIN Ini ... apakah ... kepada Saksi ya, apakah (...) 299. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saksi atau Ahli ini? Tadi Saksi sudah. 300. PEMERINTAH: NASRUDIN Enggak, tadi Saksi minta diulang pertanyaanya. 301. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya, silakan. 302. PEMERINTAH: NASRUDIN Jadi pertanyaan saya. Apakah saat ini sudah ada P3SRS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011? Itu ... itu pertanyaan saya untuk Saksi. 303. KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk dua orang Saksi? 44

304. PEMERINTAH: NASRUDIN Untuk dua orang Saksi. 305. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 306. PEMERINTAH: NASRUDIN Nah, pertanyaan untuk yang Ahli. Apakah pengertian pemilik dengan pelaku pembangunan itu sama? Karena di PPPSRS itu yang wajib membentuk PPPSRS itu kan hanya pemilik, dan apakah pelaku pembangunan juga dia sebagai salah satu anggota dari PPPSRS karena dia adalah sebagai pelaku pembangunan bukan sebagai pemilik? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. 307. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya? 308. PEMERINTAH: NASRUDIN Terima kasih, Yang Mulia. 309. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tadi Prof. Maria untuk Ahli saya persilakan. 310. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya terima kasih, Pak Ketua. Kepada Pak Ibnu Tadji, Bapak tadi mengatakan bahwa pembentukan PPPSRS itu oleh tiga unsur, Pemerintah, kemudian pengembang, dan pemilik. Dan bahkan Bapak mengatakan bahwa pemilik itu mempunyai suatu keistimewaan, begitu. Kenapa dalam kalau kita melihat dari Saksi-Saksi yang dihadirkan ini, kenapa justru pemilik itu tidak mempunyai suatu ... tidak mempunyai gigi, begitu ya untuk membuat PPPSRS, tapi jutsru pengembang di sini, dimana kira-kira yang mengakibatkan bahwa justru pengembang yang lebih dominan dalam pembentukan PPPSRS ini, padahal yang mempunyai keistimewaan adalah pemilik? Saya rasa itu, Pak terima kasih.

45

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pak Patrialis dulu, ke kanan dulu, saya persilakan. 312. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Saya kepada Ahli, kepada Ahli. Pak Ibnu Tadji maupun Pak Sudaryatmo, ya. Di sini kan yang dipersoalkan oleh Pemohon ini kan keberadaan Pasal 75 ayat (1) dimana pelaku pembangunan yang diwajibkan memfasilitasi terbentuknya PPPSRS, paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir. Tadi sudah dijelaskan masa transisi dimaksudkan adalah setelah terjual, sedangkan dalam Pasal 75 itu satu tahun. Ini ada, memang ... ada hal yang kontradiktif. Saya ingin tanya kepada Ahli, ini kan Para Pemohon ini kan berasal dari rumah susun yang bersifat komersil, kan kita tahu ada empat kualifikasi rumah susun, ini adalah yang bersifat komersil, jadi bukan yang diurus oleh negara, tetapi memang diurus oleh swasta, kan begitu. Kalau yang diurus oleh negara kan ada tiga itu, langsung oleh Pemerintah. Nah, pertanyaan saya adalah kalau dari Ahli ini, idealnya sejak kapan Pemerintah yang harus memfasilitasi itu? Apakah memang itu dari awal atau memang masih dalam masa transisi, walaupun masa transisinya ada problem? Ini tadi yang dipersoalkan kenapa Pasal 59 itu enggak dipersoalkan? Jadi kapan idealnya, apakah begitu rumah susun ini selesai? Kemudian dipasarkan, kemudian ada penyerahan pertama? Itu wajib berkoordinasi dengan Pemerintah, menunggu waktu apakah satu tahun setelah itu, di sini malah paling lambat, kan begitu. Itu kapan? Pertanyaan yang kedua adalah tadi juga diharapkan kehadiran negara, negara ini ke mana? Padahal ini kan persoalan komersial yang memang semestinya itu harus dimiliki kewenangan sepenuhnya oleh para pemilik, bukan negara sebetulnya kan, tapi sekarang diminta kehadiran negara. Nah, pertanyaanya adalah apabila itu oleh negara dan juga terjadi tindakan yang sama terhadap penghunian, katakanlah misalnya ada persoalan aliran listrik diputus, ya karena tidak bayar listrik, kemudian adanya pemanfaatan fasilitas umum, tapi justru juga dikomersilkan. Ini bagaimana sikap atau pendapat Ahli kalau perlakuannya masih sama, ya kan. Di mana di sana juga kemungkinankemungkinan tidak tertutup kemungkinan untuk juga ada pembebananpembebanan yang diberikan kepada para pemilik. Ini kan harus ada relasi antara pembagian kualifikasi rumah susuh itu sendiri dengan permintaan ini. Nah, terakhir kepada Pak Simson, ya. Tadi kalau enggak salah pada statement pertama Bapak katakan salah satu fungsi Bapak waktu itu dari Forkom itu, ya, adalah membentuk P3SRS ini. Itu sampai sejauh

46

mana? Kalau saya enggak salah dengar nih, maaf kalau salah dengar. Terima kasih, Pak Ketua. 313. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada tambahan dari Yang Mulia Pak Palguna, saya persilakan. 314. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ini kepada Saudara Ahli, ya, Pak siapa tadi ... yang, yang ... ya, Pak Ibnu Tadji. Karena ... maaf, ini karena kalau kita membaca secara normatif bahwa mungkin Bapak menyampaikannya lewat praktik, ya. Coba kita baca, ya, pelan-pelan Pasal 75 itu, ya, yang jadi persoalan kita sekarang ini. “Pelaku pembangunan,” ayat (1), “wajib memfasilitasi terbentuknya P3SRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir.” Artinya, logikanya ini yang makanya saya katakan undang-undang ini ada ininya ... ada problemnya. Artinya dia wajib melaksana ... memfasilitasi itu sebelum masa transisi itu berakhir. Apa yang dimaksud dengan masa transisi? Itu Pasal 59 ayat (2) mengatakan, “Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik.” Jadi kapan pertama kali penyerahan sarusun itu, dari situlah dihitung satu tahun, itulah yang dimaksud dengan masa transisi. Artinya dalam masa itulah si pengembang ... si pelaku pembangunan ini wajib memfasilitasi terbentuknya ini P3SRS. Jadi menurut saya atau menurut logika normal, itu yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi benar, Bapak ini belum ... belum mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, perlu difasilitasi pembentukannya, supaya samasama saling kenal, atas dasar itu terserah Bapak kemudian menurut undang-undang ini harus membentuk pengelola, kan begitu. Nah, hanya saja kemudian ini dipenjelasannya kan dikatakan ternyata masa transisi itu tidak diartikan demikian, yang diartikan masa transisi itu adalah sampai terjual habis. Itulah maka dia bisa hadir di sana terus dan memfasilitasi ... dan juga tidak ada yang penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan memfasilitasi. Kalau saya misalnya ... kalau misalnya menurut logika normal, menurut logika normal, ya, sebenarnya lebih enak bagi pelaku pembanguan itu kalau tidak diberikan kewajiban ini, akan lebih enak. Tetapi kan Bapak ini jadi kacau semua karena belum saling kenal, kan itu dasar pemikiran pembentuk undang-undangnya. Bahwa kemudian dalam praktik itu timbul lain, nah itu ada ... pasti ada sesuatu yang salah dan ini adalah pasal ini menunjuk langsung Pasal 59 itu.

47

Yang jadi pertanyaan saya buat Bapak ... Pak Ibnu ini adalah Bagaimana, Pak, Bapak bisa mengartikan itu, kemudian sebagai suatu keistimewaan? Itu satu hal dan kemudian Bapak lalu tiba pada kesimpulan yang tadi yang di bagan terakhir itu, di bagian yang terakhir Bapak jelaskan itu tiba-tiba Bapak mengatakan pelaku pembangunan apa ... berubah kemudian menjadi pemilik dan pemilik ini ternyata kemudian sangat mendominasi, lalu kemudian dia menjadi pengelola sehingga pemilik rumah susun yang lain itu sesungguhnya tinggal melaksanakan kewajibannya saja. Ini bagian yang menurut saya, kalau menurut penalaran yang wajar dari norma undang-undang ini tidak mestinya menjadi seperti itu karena ini adalah justru kewajiban. Kalaupun ada yang keliru misalnya dalam undang-undang ini seharusnya adalah mengapa terhadap pengembang yang tidak memfasilitasi itu kok tidak ada ketentuan sanksinya, itu barangkali yang menjadi soal. Tapi Bapak sampai tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah suatu keistimewaan, itu yang menurut saya, ya, mungkin perlu kita memerlukan pendalaman di sini. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. 315. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, sudah cukup. Saya persilakan dari Ahli dulu untuk menjawab semua apa yang sudah ditanyakan. Saya persilakan dari Pak Daryatmo dulu kalau (...) 316. AHLI DARI PEMOHON: SUDARYATMO Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Kuasa ... Kuasa Pemohon, kaitannya dengan apa ... hak memfasilitasi apa ... apakah merugikan pemilik sama ... apa ... kehadiran negara. Jadi ... apa ... dari kasus-kasus pengaduan yang masuk ke YLKI kaitannya dengan pembentukan PPRS itu kalau dalam amatan YLKI ketika pengembang itu masih memiliki unit ... apa ... kalau fasilitasi itu diserahkan ke pengembang, ini sebenarnya akan terjadi konflik kepentingan, kan gitu lho. Jadi pengembang itu di satu sisi dia sebagai pengembang, tapi sebagai fasilitator, tapi juga dia jadi pemilik. Kecenderungannya ketika dia memfasilitasi dan dia juga punya kepentingan, dia akan memasukkan orang-orang yang diberi kuasa sebagai pemilik untuk duduk di PP ... PPPSRS tadi kan begitu lho, jadi ... apa ... ini yang ... apa ... ini yang apa ... ini yang dalam amatan ... apa ... amatan YLKI, sehingga sebenarnya fungsi fasilitasi itu akan lebih tepat kalau ada di pemerintah, di pemda, di dinas perumahan, bukan di pengembang. Pengembang tadi ... pengembang tadi, jadi ... apa ... pengembang ... tadi apa ... apa ... satu itu.

48

Kemudian ... kemudian yang kedua, ini yang sebenarnya persoalan ... apa ... persoalan memang di ... apa ... hunian vertikal itu ... ini kan menyangkut ... apa ... pengelolaan ... apa ... bagian bersama, pengelolaan aset, macam-macam, ini ... apa ... di sejumlah negara itu ada aturan bahwa ada sekitar 30% yang tidak dijual supaya ... supaya ... apa ... ada pihak yang mengelola ... mengelola aset, mengelola aset sama tadi, ini yang kita ... kita aturannya belum ... apa ... saya belum ... apa ... mengetahui secara ... secara detail apakah ada aturan yang sama atau tidak, takutnya ada kekosongan ketika ... ketika ... apa ... seluruh unit dijual, PPRS-nya belum dibentuk, itu ada ... apa ... ada pengelolaan aset yang ... apa ... menjadi, menjadi persoalan. Tapi poin yang saya sampaikan poin-poin dari YLKI adalah ... apa ... adalah ... apa ... ketika pembentukan PPRS tadi itu diserahkan kepada pengembang, tapi pada saat yang sama pengembang masih punya unit, kita terus terang tidak tahu apakah unit itu memang tidak laku atau tidak dijual dan juga apakah ada besaran persentase? Ini kita tidak tahu sedetail itu, ini tadi ... apa ... pengembang ... apa ... pengembang sebenarnya tidak bisa menjalankan fungsi fasilitasi secara independen, secara netral ketika masih ada unit yang masih dimiliki oleh ... apa ... oleh ... oleh pengembang, kan gitu. Jadi ... apa ... itu poin dari ... dari ... dari YLKI berkaitan ... berdasarkan dari ... apa ... aduan-aduan konsumen yang masuk ke YLKI dalam konteks ... apa ... dalam tahapan apa proses pembentukan P3SRS tadi. Kemudian ... apa ... yang kedua, tadi ... apa ... pemilik dan developer. Jadi begini ya, Pak. Sebenarnya ... sebenarnya ... apa ... jadi tadi yang dikatakan Pak Agus tadi itu bahwa orang-orang pengembang itu kan sebenarnya dia mendapat kuasa dari pengembang selaku pemilik untuk mewakili sebagai ... apa ... pemilik unit yang belum laku, ini juga ... juga menjadi ... apa ... menjadi harus diklarifikasi, apakah unit itu belum laku atau dibeli pengembang? Ini dua hal ... dua hal yang ... belum laku atau dimiliki pengembang? Ini siapa yang punya hak ... hak suara ... hak suara, gitu lho. Jadi kalau dalam ... dalam pandangan lembaga konsumen, dalam pandangan Ahli itu ya ... apa ... kalau itu ... apa ... fasilitasi itu dilakukan oleh pemerintah, ya, tinggal pengembang menyerahkan kepemilikan unitnya, kepemilikan unit yang ada, enggak apa-apa itu dimiliki oleh pengembang, tapi ... apa ... tapi ... apa ... fasilitasinya itu ada di pemerintah, bukan di ... bukan di ... apa ... bukan di pengambang. Jadi sebenarnya di sini ... apa ... apa ... orang-orang pengembang itu diberi kuasa, pengembang selaku pemilik unit yang memang ... apa ... dimiliki pengembang atau ... apa ... dimiliki ... dimiliki ... pengembang tadi. Kemudian dari Pak Patrialis tadi, rumah sakit ... rumah susun, maaf, rumah susun komersial swasta, sementara pada saat kerja sama ... apa ... ada rumah sakit ... eh, rumah susun umum. Kalau dalam pandangan Ahli, itu sebenarnya ke statement awal tadi apakah hunian 49

vertikal itu masuk essential services atau tidak? Kalau masuk essential services, mau umum, mau komersial harus ada kehadiran negara, gitu. Harus ada kehadiran negara. Jadi poin-poin Ahli lebih ke apakah apa ... rumah susun itu masuk essential comodity enggak? Kalau masuk essential comodity, mau umum, mau komersial harus ada kehadiran negara. Kenapa harus kehadiran negara? Ya tadi, menghindari adanya eksploitasi pihak yang kuat (pengembang) pada pihak yang lemah (pemilik atu penghuni), kemudian yang kedua, negara hadir ketika ada dispute antara penghuni dengan pengembang tadi, negara … negara hadir, kan gitu lho. Kemudian apa … begitu juga dengan pertanyaan yang kedua, kehadiran negara di dalam konteks essential services, jadi apa … selama ini, itu apa … di beberapa rumah susun komersial, itu kaya negara dalam negara karena dia punya otoritas di bidang apa … listrik karena dia pelanggan curah, kemudian didistribusikan kepada unit apa … termasuk juga charging sama … apakah dia punya hak untuk memutus aliran listrik? Kemudian kalau memutus, alasan-alasan apa yang dipakai? Selama ini dalam praktik adalah ketika konsumen kritis, pengembang itu menggunakan hak untuk memutus listrik untuk membungkam konsumen-konsumen. Ini dalam pandangan lembaga konsumen tidak seharusnya penghuni itu tidak punya … seharusnya apa … pemilik, penghuni, itu punya hak untuk mendapatkan essential services apa pun situasinya karena itu kebutuhan dasar, kan gitu, bukan karena sikap kritis, hak untuk mendapatkan essential services apakah air, listrik, itu diputus sewenang-wenang. Ini yang … ini yang kehadiran negara di situ. Kemudian … jadi barangkali itu tambahan dari (…) 317. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup saya kira. 318. AHLI DARI PEMOHON: SUDARYATMO Terima kasih. 319. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Ibnu, saya persilakan. 320. AHLI DARI PEMOHON: IBNU TADJI Terima kasih, Yang Mulia. Kami coba untuk menjawab dulu pertanyaan (…)

50

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tadi dari … ada dari Pemohon, ada dari Pemerintah, dan ada dari Hakim. Ada tiga jadi yang perlu di (…) 322. AHLI DARI PEMOHON: IBNU TADJI Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, Pemohon, kami menjawab tadi pertanyaannya mengenai falsafah dalam penyelenggaraan rumah susun. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa falsafah rumah susun itu jelas bahwa yang paling esensi di sana adalah kehadiran negara di dalam rumah susun, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan perumahan melalui rumah susun. Jadi, ini untuk menjawab sekali lagi bahwa memang esensi daripada falsafah dibangunnya rumah susun ini harus ada kehadiran negara, gitu. Jadi, sebagaimana kalau kita lihat sekarang bahwa di dalam pembentukan PPPSRS itu kehadiran negara itu hampir tidak dirasakan sama sekali oleh karena dominasi daripada kepentingan pengembang di sana. Tapi itu esensinya, jadi negara harus hadir, itu intinya. Kemudian pertanyaan kedua mengenai kepentingan hakiki dari PPPSRS. Tadi kami jelaskan bahwa menurut … sesuai dengan amanah dari undang-undang, itu Pasal 75 ayat (3) bahwa PPPSRS itu berkewajiban mengurus dua hal penting. Satu, masalah kepemilikan, yang dua, masalah kepenghunian. Dalam hal kepemilikan itu ada aset benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. Ini penting sekali karena menyangkut masalah aset. Yang kedua, juga masalah penghunian tidak kalah pentingnya. Yaitu masalah keamanan, iurannya, kebersihannya, tapi juga sosial kemasyarkatannya. Jadi, ada unsur-unsur sosial di sini, dan itu menjadi dibebankan suatu tanggung jawab kepada PPPSRS, gitu. Ini menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan yang sangat pentingnya, esensi sekali di sini karena ini sebenarnya biasa sebagaimana kami sampaikan tadi, Yang Mulia bahwa lembaga RT/RW ini pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, sebenarnya di Pasal 19 bagian penjelasan, itu disebutkan bahwa PPPSRS, dahulu disebut PPRS, Yang Mulia, itu harus bekerjasama atau harus diserasikan dengan lembaga RT dan RW. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, RT/RW sama sekali tidak disebut, seluruh daripada kegiatan-kegiatan yang tadinya menjadi bagian daripada RT/RW di dalam Undang-Undang Nomor 20, diserahkan kepada PPPSRS. Jadi, dua fungsi PPPSRS yang sangat hakiki, mengurus masalah kepemilikan yaitu aset dan yang kedua masalah sosial kemasyarakatan. Ini yang kami jelaskan, dan di sini sebenarnya letak strategisnya PPPSRS, sehingga mengapa … barangkali ini yang jadi … menjadi persoalan ketika lalu kemudian Pasal 75 ayat (1) 51

menegaskan lagi bahwa PPPSRS itu harus difasilitasi oleh pengembangnya sendiri. Kemudian, kalau menjawab mengenai pertanyaan dari Majelis Hakim Yang Mulia tadi, mengatakan pengertian pemilik dan pelaku pembangunan. Sebagaimana tadi kami jelaskan bahwa segera setelah bangunan rumah susun itu selesai dibangun, dinyatakan selesai, itu ada dua. Di Pasal 44 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 dinyatakan bahwa selesainya pembangunan itu mempunyai dua kriteria penting, yaitu SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini instansi teknisnya. Yang kedua adalah SHMSRS atau SKBG … SHMSRS dan SKBG, maksud kami. Dalam hal SHMSRS itu bahwa sertifikat itu sudah dipecah, sudah diselesaikan … dipecah. Nah, dua syarat inilah yang di … yang bisa menyatakan bahwa rumah susun itu selesai, dinyatakan … bisa dinyatakan selesai. Nah, seluruh pengembang pasti, Yang Mulia, pasti mengharapkan bahwa dia … surat ini bisa … bisa di … didapat atau diselesaikan, begitu, agar supaya tidak terbebani terlalu lama tentang pengelolaan rumah susun sebelum diperkenankan untuk diserahkan karena itu menjadi tanggung jawab 100% pengembang. Jadi, pengembang tidak ingin terlalu lama dibebani biaya-biaya. Sehingga pasti pengembang ingin sekali agar SLF tadi dan SHMSRS itu selesai dipecah. Nah, terkait masalah kapan sebenarnya masa transisi itu diberlakukan, ini sangat betul sekali, Yang Mulia bahwa itu terkait di Pasal 59 tentang masa transisi yang dikatakan belum terjual seluruhnya. Tetapi di sana kalimatnya adalah meskipun … meskipun belum terjual seluruhnya, artinya bila misalnya dikatakan, diprediksi terjual seluruhnya 5 tahun katakanlah demikian, tetapi ketika tahun kedua misalnya, SLF dan SHMSRS sudah dapat dipecah, maka itu sudah bisa dimulai untuk diserahterimakan. Karena pengembang pasti dia ingin menyerahkan secepat-cepatnya, bahkan seringkali pengembang itu malah justru menyerahkan sebelum ada SLF, sebelum selesai, begitu. Tapi, ya itu karena untuk menghindari biaya yang harus ditanggung dalam masa pengelolaan waktu rumah susun belum diserahkan. Sehingga, bisa saja tahun kedua itu diserahkan, kalimatnya adalah serah terima pertama kalinya, begitu. Pada Pasal 59 itu dinyatakan serah terima untuk pertama kalinya. Artinya, ada serah terima yang berikutnya, berikutnya, tapi itu tidak penting. Artinya bahwa masa transisi itu tidak perlu menunggu sampai habis seluruh penjualan. Mengapa? Tidak penting apakah pengembang itu masih menyisakan atau tidak. Sebab yang lebih penting adalah dibentuknya segera PPPSRS begitu setelah selesainya … apa namanya … pembangunan itu. Jadi, kalau pengembang itu masih memiliki sisa, itu wajar dan itu tidak masalah, saya punya keyakinan (…)

52

323. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Maaf, saya potong Saudara Ahli, justru di situlah letak persoalannya. Anda kan menjelaskan yang Pasal 59 ayat (2), tapi berbeda dengan … coba baca penjelasannya! Kalau Anda mengatakan tanpa perlu, kan? Tidak perlu untuk dia disebut transisi itu enggak perlu menunggu selesai terjual, kan? Tapi di Penjelasan Pasal 59 mengatakan lain. Itu yang saya maksudkan tadi itu, tapi yang … yang mau saya … poin yang berikutnya yang mau saya sampaikan itu, yang mau saya dengar dari keterangan Saudara Ahli sebenarnya ini, saya sengaja meprint, mencetak arti kata memfasilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memfasilitasi di sini adalah memberikan fasilitas. Apa yang dimaksud dengan fasilitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya kira juga akan menjadi pegangan dalam pembentukan undangundang ini adalah fasilitas adalah sarana untuk melaksanakan fungsi. Yang mau saya dengar dari Saudara Ahli, bagaimana ceritanya kewajiban untuk memberikan sarana untuk melaksanakan fungsi itu tibatiba menjadi keistimewaan? Itu yang mau saya dengar dari Saudara, sehingga apa yang dipersoalkan oleh Pemohon ini bisa clear di mata Mahkamah. Lho kok bisa jadi timbul persoalan sampai-sampai Pemohon ini minta negara hadir di situ. Di mana sebenarnya biang kerok ini? Kan itu yang mau kami dengar dari … dari Saudara Ahli. Terima kasih. 324. AHLI DARI PEMOHON: IBNU TADJI Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dapat kami jelaskan, mengapa dipersoalkan di Pasal 75 ayat (1) itu berupa suatu kewajiban untuk memfasilitasi? Karena begitu bangunan itu dinyatakan selesai, tadi, Yang Mulia, maka masuk masa transisi. Ketika masa transisi itu, Yang Mulia, itu pengembang sudah menjadi pemilik, sisa daripada unit sudah menjadi pemilik. Artinya, seluruhnya itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik terhadap pajaknya, baik terhadap segala sesuatunya. Jadi artinya, tidak ada perbedaan pemilik konsumen dengan sisa pemilik dari pengembang. Semuanya terdaftar dalam daftar pemilik rumah susun itu. Jadi, menjadi anggota, akan menjadi … apa namanya … calon anggota PPPSRS itu. Jadi, yang dipersoalkan di sini adalah mengapa ada salah satu pemilik yang diberi hak istimewa untuk hanya melalui pemilik yang satu inilah bisa diselenggarakannya PPPSRS, padahal pemilik yang lainnya juga diberikan hak dan/atau … kewajiban maksud kami, kewajiban berupa untuk membentuk PPPSRS. Tapi tidak akan bisa terlaksana ketika salah satu pemiliknya itu diberi hak istimewa. Kami katakan hak istimewa karena itu kewajiban yang sangat istimewa. Istimewanya adalah jika dia tidak melaksanakan kewajibannya tidak ada sanksinya, jika dia melaksanakan kewajibannya pun akan ditentukan oleh yang bersangkutan, bukan oleh ini … apa … yang lainnya. 53

325. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya … saya di sini agak patah logika saya. Bagaimana Anda bisa hak istimewa … bukankah seluruh penghuni yang lain itu punya hak suara yang sama, Saudara Ahli? Itu yang saya maksud. Ceritanya, saya justru ingin mendengar pengalaman di lapangan ini, sampai kemudian dia menjadi istimewa itu bagaimana? Misalnya katakanlah, ada 10 yang masih tersisa, katakanlah ini, misalnya rumah susun ini ada 100, ada 10 sisa, bagaimana yang 10 ini bisa mendikte yang 90? Itu maksud saya, itu kenapa itu bisa terjadi di lapangan? Di mana sebenarnya letak persoalannya? Itu yang mau saya … kami tahu. 326. AHLI DARI PEMOHON: IBNU TADJI Ya, Yang Mulia. Sekali lagi kami ingin sampaikan, penekanannya adalah ketika rumah susun itu selesai, pengembang … sisa-sisa unit dari pengembang adalah sama unit-unit itu pengembang menjadi pemilik juga. Jadi, kedudukannya sama, Yang Mulia. Tetapi di sini adalah mengapa salah satu pemilik yang secara khusus diberikan kewenangan untuk memfasilitasi penyelenggaranya. Tanpa difasilitasi penyelenggaraan ini tidak sah, tidak akan mungkin bisa diberlakukan. 327. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Maaf, saya potong kalau begitu. Artinya, menurut Saudara Ahli lebih baik kalau dilepaskan tanpa anu … tanpa ada fasilitator apa-apa, jadi sesama penghuni meriung begitu membentuk P3SRS, itu menurut Saudara Ahli akan lebih bermanfaat? 328. AHLI DARI PEMOHON: IBNU TADJI Betul, Yang Mulia. Jadi, sebenarnya karena Pasal 70 dan Pasal 71 sudah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah untuk penyelenggaraan rumah susun, yaitu Pasal 70 ayat (5) ada a dan b bahkan. A adalah mengawasi terbentuknya P3SRS. Jadi, tidak perlu lagi ada fasilitator, apalagi pada pasal sebelumnya juga dikatakan bahwa pengembang itu wajib … wajib untuk … apa namanya … menyerahkan semua data-data. Untuk apa? Yaitu pada saat … pada Pasal 70 ayat (4) itu dikatakan masalah penguasaan, pengendalian terhadap penguasaan. Artinya, kalau ingin menerbitkan sertifikat atau apa pun, izin-izin, itu harus seizin pemerintah. Artinya, pemerintah yang mengendalikan bagaimana bentuk SHMSRS. Jadi, tidak ada ruang bagi pengembang untuk menyembunyikan semua informasi yang dimiliki dalam masalah rumah susun. Artinya, diserahkan pada pengendali, yaitu pemerintah. Demikian, Yang Mulia. Sehingga tidak lagi diperlukan fasilitator 54

sebagaimana yang di … diberikan kepada salah satu pemilik dan itulah yang di … dimaksud oleh Pemohon sebagai hak istimewa diberikan kepada salah satu pemilik yang mestinya kedudukannya di dalam hukum mestinya sama. Demikian, Yang Mulia. 329. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya? Oh, mau diteruskan? Silakan. 330. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saya teruskan sedikit. Ini agak-agak bingung mendengarkan penjelasan Ahli ini. Kelihatannya Ahli mempersamakan antara pengembang dan pemilik. Padahal sebenarnya yang di normanya kan bukan pemilik yang memfasilitasi, tetapi pengembang. Nah, memang ketika sudah jadi dan ada unit yang tersisa, unit yang tersisa itu juga menjadi pemilik pengembang. Tapi dalam konteks memfasilitasi, tidak dalam kapasitas sebagai pemilik, tapi dalam kapasitas sebagai pengembang. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai itu? 331. AHLI DARI PEMOHON: IBNU TADJI Ya, Yang Mulia. Jadi, itu kami tetap berpegang pada satu prinsip bahwa ketika rumah susun itu sudah selesai, Yang Mulia, dinyatakan selesai, tidak ada lagi pengembang, Yang Mulia, yang ada adalah pemilik, Yang Mulia. Jadi, kalau masih mengatasnamakan pengembang, artinya rumah susun itu belum selesai, Yang Mulia. Artinya, belum bisa dilakukan masa … masa transisi. Tapi kalau pengembang sudah selesai, sudah ada SLF, dan sudah ada SHMSRS yang terpecah, Yang Mulia, maka tidak ada lagi istilah pengembang. Jadi, semua adalah para pemilik yang sama kedudukannya harus sama di depan hukum. Dan yang dipersoalkan mengapa harus menggunakan fasilitator untuk penyelenggaraan P3SRS, padahal sebagaimana tadi kami sampaikan, pembentukkan P3SRS itu tidak … tidak sulit, yaitu melalui panitia musyawarah. Jadi, kepentingan pengembang pun sebenarnya ada terakomodir di dalam panitia musyawarah. Panitia musyawarah itu ada di dalam Permen 17 Tahun 2007 … Permen 15 Tahun 2007, maaf, tentang Tata Cara Pedoman Pembentukan PPPSRS waktu itu, yang sekarang disebut sebagai P3SRS. Di sana panitia musyawarah itu sudah mengikutsertakan semua pihak. Jadi, tidak memerlukan lagi satu fasilitator untuk penyelenggaraannya, Yang Mulia. Demikian, terima kasih.

55

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, saya kira cukup. 333. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saya satu saja. Satu saja. 334. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. 335. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, Pak, ini Pemohon ini justru minta yang memfasilitasi itu pemerintah. Bagaimana ini? 336. AHLI DARI PEMOHON: IBNU TADJI Betul. Jadi, jika Pasal 75 ayat (1) dimohonkan untuk diapa … judicial review pada hari ini, itu mengartikan bahwa Pasal 75 ayat (1) itu mestinya tidak ada. Lalu kemudian secara otomatis Pasal 70 dan Pasal 71, pemerintah selaku pengendali itu otomatis menjadi fasilitator bagi seluruhnya karena (…) 337. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Artinya, masih … masih diperlukan. Kan Bapak bilang enggak perlu fasi … fasilitator. Tapi kalau pemerintah boleh? 338. AHLI DARI PEMOHON: IBNU TADJI Bisa. 339. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, begitu saja. 340. AHLI DARI PEMOHON: IBNU TADJI Terima kasih. 341. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Yang Mulia? 56

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa Pemohon ini? 343. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Sedikit, Yang Mulia. Ini juga supaya lebih klir dengan permohonan kami karena kami masih memandang ada hal yang confused keterangannya antara yang kami persoalkan ini adalah pelaku pembangunan atau developer yang diberikan kewajiban untuk memfasilitasi. 344. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 345. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Tapi faktanya di lapangan, memang si developer itu juga sebagai pemilik. Ini yang masih agak confuse. Kami ingin ketegasan sekali lagi dari Saksi (…) 346. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau itu kaya saya tafsirkan, itu penafsiran dari Ahli yang terjadi diimplementasi di lapangan. 347. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Ya. 348. KETUA: ARIEF HIDAYAT Begitu ia jadi pengembang, unit sudah hampir habis, itu tidak terjual lagi atau tidak dijual lagi, sehingga pengembang ini berubah fungsi menjadi, kan begitu kan? Itu kita sudah firm kok. 349. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Ya. Kami ingin sekali lagi ketegasan dari Ahli, kan yang kita persoalkan ini adalah si developer yang diberikan kewajiban untuk memfasilitasi bukan developer yang juga sebagai pemilik. Nah, ini yang kita perlu klir karena Ahli masih menerangkan seolah ini sama-sama pemilik, nah, sehingga kita semua ini masih apa ... rancu terhadap itu. Mohon klir Ahli, terima kasih, Majelis. 57

350. AHLI DARI PEMOHON: IBNU TADJI Ya, terima kasih, Pemohon. Jadi memang di sini persoalannya, mengapa masih ada istilah pengembang yang diberikan kewajiban untuk memfasilitasi jika itu sudah masuk masa selesai, boleh saja dia mengembangkan unit-unit terakhir atau … apa namanya ... kawasan itu yang lainnya itu masih status sebagai pengembang, tapi di kawasan lain. Tetapi di dalam undang-undang ini, ketika dinyatakan bahwa bangunan rumah susun itu sudah selesai, yaitu dua syarat tadi terpenuhi, tidak ada lagi istilah pengembang. Jadi artinya, jika dia memfasilitasi, mengapa diberikan oleh seorang pengembang yang sebenarnya sudah tidak ada urusannya dengan masalah rumah susun. 351. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, saya kira sudah klir kok. 352. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Majelis, sedikit lagi, Majelis. Ingin kita klir bahwa apakah yang kita persoalkan ini kewajiban yang diberikan kepada developer, apakah itu selayaknya diganti dengan pemerintah itu? 353. AHLI DARI PEMOHON: IBNU TADJI Betul sekali. Jadi itu yang dipersoalkan, jika memang di Pasal 75 itu bukan pengembang yang diberikan kewenangan, kewajiban, tetapi sebenarnya pemerintah yang mestinya diberikan kewajiban supaya menjadi adil sebagaimana landasan falsafahnya mengatakan bahwa pemerintah itu melindungi segenap … apa namanya ... bangsa Indonesia (...) 354. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya kira sudah cukup, sudah ditangkap oleh Majelis. 355. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Terima kasih, Majelis. 356. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

58

357. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sudah jelas tadi itu. 358. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sekarang waktunya singkat saya persilakan Saksi Pak Simson. 359. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Terima kasih, Yang Mulia. Kami pertama menjawab daripada pertanyaan Kuasa Pemohon Pasal 75 faktanya di lapangan. Kami juga sesuai dengan isi Pemohon bahwa pelaksanaan Pasal 75 di lapangan, kami bisa buktikan semuanya bahwa itu sudah berubah bukan sebagai fasilitator, semua dilaksanakan oleh pengembang, mulai daripada proses pembentukan panitia kecil menuju kepada panitia musyawarah, itu dikendalikan oleh pengembang. Pengalaman kami 2012 di Kemenpera, Ibu dulu belum tugas di sana, ya. Makanya saya minta dibacakan apa saya. Kemudian setelah pembentukan panitia musyawarah, data awal untuk calon pemilik itu dipegang oleh pengembang. Semua dipegang oleh pengembang yang ada di dalam badan pengelola ditunjuknya dari pertama dia mengelola. Badan pengelola itu juga PT di bawah perusahaan daripada pengembang. Ini yang titik krusial yang tidak bisa diabaikan, sama seperti umpamanya KPU, data awalnya ada di pemerintah, omong kosong itu pemilihan. Ini sekarang terjadi di sana, barko, komputer, data awal semuanya di badan pengelola yang dikendalikan oleh pengembang, selanjutnya diadakan musyawarah 1 ... ini urutannya menurut Permen (suara tidak terdengar jelas), itu sengaja dilakukan di luar supaya (suara tidak terdengar jelas) tidak bisa hadir di sana, kenapa bisa terjadi demikian? Karena Pasal 75 tadi. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 itu tidak mengatur ini, kan lebih parah lagi, semua diatur oleh pengembang. Setelah Pasal 75 ini, diatur dengan rapih oleh pengembang uruturutannya seperti tadi itu sehingga sampai dengan pembentukan panitia musyawarah itu semuanya sudah kebanyakan adalah bukan pemilik rumah susun, saya punya data. Mereka semuanya adalah penyewa yang diberikan kuasa, nah, pemberian kuasa ini juga melanggar Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Kuasa penghuni yang didapat dari pemilik rumah susun hanya berwenang memberikan masukan tentang pengelolaan rumah susun, apa itu? Seperti besaran IPL dan lain sebagainya, dia tidak punya hak suara. Ini terjadi semuanya, yang hadir dalam panitia musyawarah, musyawarah satu dan dua, saya punya rekaman semuanya, bukti semuanya adalah karyawan pengembang, pemilik paling hadir 10-15 orang. 59

Ini yang terjadi, Yang Mulia, setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, contohnya adalah Gading Nias Residence dan satu lagi yang lagi berdarah-darah sekarang Kalibata City. Kami ada penghuni unit adalah 6.800 unit, pernah sampai sekarang selama 8 tahun di kuasai oleh pengembang. Apakah Undang-Undang Rusun ini menghendaki demikian? Yang di Pasal 74 menyatakan pemilik diharuskan wajib membentuk P3SRS bukan penghuni. Nah, di sana rekayasanya, Yang Mulia, dengan fasilitasi yang diberikan kepada Pasal 75 ini. Ini terjadi semuanya, nanti mungkin ada kesaksian tambahan atau apa dari Kalibata City, sekarang sudah terbentuk panitia musyawarah setelah 8 tahun, Pak. Penguasa pengembang ini terbentuk panitia musyawarah yang dibentuk oleh developer. Pemilik tidak ikut campur, demikian juga kami di sana dulu ya. Di Gading Mas Residence, pemilik tidak bisa ikut campur. Yang ikut itu yang ditunjuk-tunjuk oleh pengembang penyewapenyewa. Sedangkan Pasal 74 tidak menghendaki itu. Kemudian yang terpilih lagi nanti, Pak. Sebagai pengurus P3SRS adalah orang-orang penyewa. Yang tadi disebutkan di dalam undang-undang mempunyai hak hanya untuk memberikan suara mengenai besaran IPL dan lain sebagainya. Itu ada di penjelasan disebutkan Pasal 74. Nah, inilah kejadiannya semuanya. Selanjutnya, Pak, sebentar, Pak. Mohon maaf, Pak. 360. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak, masalahnya intinya sudah masalahnya intinya sudah kita tangkap.

kita

terangkan.

Jadi

361. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Ya. 362. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terus ada lagi yang ditanyakan belum dijawab, silakan. 363. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Ada, Pak. Mengenai kerugian yang kami derita ya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di rumah susun kami, satu. Kedua, semua biaya tinggi. Ketiga, listrik di-markup, listrik di-markup. Harga PLN Rp1.077,00 per KWH. Yang kami diharuskan bayar oleh pengelola itu adalah Rp1.500,00. Dan ini kita tidak bisa apa-apa. Ketiga, sertifikat induk tidak pernah dibaliknamakan kepada P3SRS. Ada mungkin sebagian satu, dua. 50

60

lainnya tidak diserahterimakan. Duta Pertiwi juga demikian, itu sertifikat induk HPL-nya masih atas nama Duta Pertiwi. Kami masih nama dari grupnya Agung Podomoro Land, itu semuanya masih nama Agung Podomoro Land. Atau pun developer di bawah perusahaan daripada Agung Podomoro Land. 364. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 365. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Nah, indikator … masih ada, Pak. 366. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak, maksud saya intinya. Kalau contoh-contohnya kita sudah tahu. Intinya PPRS dimonopoli oleh pengembang sehingga merugikan penghuni. Itu intinya sudah kita tangkap. Ada lagi yang lain? 367. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Ada, Pak. 368. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan kalau masih ada. Jadi kita di sini bukan mengadili masalah konkret, tapi hakikat intinya pasalnya itu ini. Ada kasus begini, ada exercise begini. Itu saja sudah kita tangkap. 369. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Siap, Yang Mulia. Kami sambung, Yang Mulia. Pertanyaan dari Kemenpera. PPRS atau pun P3SRS sesuai Undang-Undang Nomor 16, 85, dan 20, Tahun 2011 ya. Sudah ada terbentuk atau belum? Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 itu sudah banyak yang terbentuk ya. Terbentuk dan semuanya didominasi oleh pengembang, tidak ada. 370. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, ya.

61

371. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 setahu kami hanya satu ya. Dari Menara Latu Matern, Grogol, itu juga bisa warga yang bisa (…) 372. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anu, jadi begini, Pak. Pak Simson itu Saksi. 373. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Ya. 374. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jangan … Saksi itu menerangkan yang di mana Pak Simson itu sebagai penghuni di sana. Jadi tidak berkait dengan yang lain-lain. Kalau pengetahuan itu nanti Ahli yang menyerahkan ya. 375. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Siap, Yang Mulia. Yang kami rasakan belum ada yang terbentuk. Di Gading Nias Residence sampai sekarang belum terbentuk. Dihitung dari penyerahan kunci pertama 2008 sampai sekarang 8 tahun. 376. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 377. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Dihitung dari 2011, sudah 4 tahun atau 3 tahun. 378. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 379. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Tidak terbentuk, Pak. 380. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 62

381. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Kami teruskan menjawab yang lain? 382. KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih ada enggak? 383. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Ada jawab pertanyaan bagi saya, Pak. 384. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 385. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Pemilik dengan pelaku pembangunan, ini pertanyaan dari Kemenpera. Pemilik sebagai pelaku pembangunan maksudnya, Pak, ya. 386. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak, itu untuk Ahli. Untuk Ahli, bukan untuk Saksi. 387. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Tadi ditanyakan ke saya juga. 388. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak, untuk Ahli kok itu kok. 389. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Baik. 390. KETUA: ARIEF HIDAYAT Berarti untuk Pak Ibnu. 391. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE Kemudian dari Patrialis … Yang Mulia Bapak Patrialis Akbar, Forkom? 63

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, masalah Forkom. 393. SAKSI DARI PEMOHON: SIMSON MUTHE P3SRS. Jadi begini, Pak. Kami mohon penjelasan. Karena di seperti Bapak bilang tadi satu, dua tahun warga itu belum bisa berkenalan. Itulah inisiatif kami untuk membentuk Forkom dengan akta notaris. Kami sudah berusaha mengadakan sosialisasi yang terus dilarang oleh pengembang, sosialisai undang-undang. Kemudian kami sudah berusaha untuk membentuk panitia musyawarah dengan meminta fasilitasi dengan pengembang tapi tidak dapat dilaksanakan. Inilah kami, yang kami rasakan di sana. Sebelum izin dari pengembang, warga tidak bisa apa-apa. Demikian juga setelah memasuki 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Itu sudah semakin semena-mena, semuanya sudah bubar jalan yang dilakukan oleh lebih-kurang 2.000 penghuni satuan rumah susun dan mulailah dominasi daripada pengembang ini berdasarkan Pasal 75 ini. Itu yang kami bilang tadi, kami dibawa ke Kemenpupera dengan desakan kami. Di bawa lagi ke Kadis Perum, selesai dari Kadis Perum berubah di lokasi, Pak. Semuanya sudah menjadi orang mereka yang mendominasi. Kami ini enggak bisa apa-apa. Kita protes berbagai surat kepada gubernur, kepada Kemenpupera. Semua juga ujungujungnya mediasi. Tapi pelaksanaannya, pelaksanaannya mengenai pembentukan P3SRS ini full oleh pengembang. Contoh ya bahwa itu forum musyawarah 2 itu dengan sistem barco itu ada datanya di pengembang. Seharusnya data awal ini adalah di panitia musyawarah. Itu tidak pernah diberikan kepada panitia musyawarah. Dan yang datang semuanya untuk memilih P3SRS adalah karyawan daripada pengembang dengan memakai Surat Kuasa. 394. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Itu tadi sudah … itu sudah kita tangkap tadi, ya? Saya kira cukup, ya? Pak Agus, saya persilakan sekarang. Yang berkenaan dengan pertanyaan untuk Pak Agus saja. 395. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan dari Pemohon kepada saya, ya yang saya jawab tentang dipenjarakan, apa ada kaitan dengan pengembang? Tentu pasti ada. Sejarahnya, kepemilikan rumah susun itu ada dua jenis, kepemilikan perorangan dan kepemilikan 64

berbadan hukum. Jadi, sisa produksi dari para pengembang itu menjadi kepemilikan berbadan hukum. Makanya, sewaktu dia bentuk, sistem pada saat itu masih berdasarkan persentase, bukan satu orang satu suara atau satu nama satu suara, tidak. Jadi, dari sanalah dia kemas dengan persentase itu, maka kita tidak tahulah bagaimana jumlah (suara tidak terdengar jelas). Jadi, tidak berdasarkan visual yang datang jumlah orang, tapi berdasarkan persentase. Di situ sudah disiapkan panitia ya dengan sistem barcode oleh notaris. Jadi, kita enggak tahu. Tahu-tahu, bagaimana pun pemilihannya, itu tetap akan keluar tentu sesuai dengan kehendak daripada pengembang karena sistem itu dikuasai sama dia, bukan secara manual. Jadi, dengan persentse itulah, maka ini terjadi terus-menerus demikian dipertahankan. Nah, dengan begitu, setelah terbentuk … artinya susunan kepengurusan PPRS, pada saat itu namanya PPRS, bukan P3SRS. Itu yang ditunjuk adalah kuasa dari si berbadan hukum itu alias si pengembang tadi. Duduklah di sana ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas pengelolaan. Pada awal itu empat orang di ITC Roxy Mas, itu semua karyawan dari Duta Pertiwi. Dengan demikian, mereka langsung menunjuk badan pengelola PT Jakarta (suara tidak terdengar jelas), yang tanda tangan kontrak perjanjian pengelolaan adalah yang membentuk PPRS itu adalah Saudara Glen Hendra Gunadirja, selaku Direktur Duta Pertiwi juga merangkap selaku Direktur PT Jakarta (suara tidak terdengar jelas). Dan itu ditandatangani hanya antara ketua dan sekretaris, tanpa ada persetujuan atau anu … artinya, rapat untuk permintaan kepada anggota. Itu berlanjut terus. Kontraknya itu pengelolaan lima tahun, sedangkan masa jabatan PPRS tiga tahun. Jadi, kontrak bisa lebih lama daripada … ini terjadi demikian. Nah, dengan demikian, sampai di masa saya dipenjarakan garagara listrik, itu oleh penyidik tidak dimasukkan Undang-Undang Rumah Susun, saya langsung dimasukkan ke KUHP Nomor 363. Sekalipun saya usulkan, “Eh, saya berada dalam rumah tangga saya sendiri.” Jadi, permasalahannya permasalahan internal, bukan masalah saya orang luar masuk ke tempat yang lain. Tapi, di … saya dipaksa. Dengan (suara tidak terdengar jelas) demikian, “Pokoknya enggak ada pembelaan, Anda harus terima.” Saya langsung dimasukkan ke Rutan di Salemba … di Rutannya Polsek Gambir selama 52 hari, terus dilimpahkan kejaksaan, masuk ke Salemba 36 hari. Jadi, dari situ ya, dengan demikian hubungannya itu yang melaporkan saya adalah pelaksana pengelola yang nama Uung Hartanto. Jadi, menyatakan bahwa dia hanya memiliki listrik. Nah, sedangkan di situ pada saat yang tanda tangan kontrak, itu adalah yang sebagai direktur badan pengelola Ongky Jefri Nantung, juga merangkap Direktur Duta Pertiwi, maka pasti ada hubungannya. Karena di daerah ITC Roxy Mas itu adalah rumah susun campur yang sangat 65

komersil dan ruangannya sangat efektif untuk menjadikan suatu keuntungan bagi mereka. Jadi, kita di sana adalah sebagai objek. Jadi, itulah korelasinya. Bahwa saya dipenjarakan itu untuk pembunuhan karakter supaya saya tidak memprotes. Sebenarnya, inti yang saya protes itu adalah perpanjang hak atas tanah bersama pada tahun 2004 diperpanjang secara sepihak oleh Duta Pertiwi, diberikan kepada bekas pemegang hak atas nama Duta Pertiwi lagi, sedangkan, dalam akta jualbeli itu sudah meliput bagian bersama, (suara tidak terdengar jelas) bersama, (suara tidak terdengar jelas) bersama, sesuai dengan nilai perbanding personal yang kita miliki. Jadi, di situlah protes saya. 396. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 397. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Jadi, itu (…) 398. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 399. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Kira-kira kaitannya. 400. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 401. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Yang kedua, pertanyaan dari Pemohon. Mohon maaf, yang pertama tadi apa? Saya lupa. Sebelum (…) 402. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang kriminalisasi sudah terjawab juga, ya? 403. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Ya, yang satu lagi.

66

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 405. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSWANDI TANDJUNG Yang dari Pemerintah menanyakan, “Apakah (suara tidak terdengar jelas) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011?” Di ITC Roxy Mas belum ada. Sekalipun telah disurati oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perumahan untuk mengadakan perubahan, tetapi tidak direspons. Dan segala sesuatu yang … apa … kita laporkan kepada instansi pemerintah oleh Dinas Perumahan, itu bagi pengurus tidak pernah menanggapi sekalipun setelah ada surat pemberitahuan penundaan (suara tidak terdengar jelas), ya untuk dibuka rekening bank, untuk dimasukkan kewajiban ke rekening PPRS, tidak ada, yang dimasukkan ke grup … ITC Grup. Jadi, di sini (suara tidak terdengar jelas). Jadi, misalnya Duta Pertiwi punya delapan ITC yang ada di Jakarta, itu dimasukkan satu rekening. Jadi, bukan ke dalam sesuai undang-undang masuk ke rekening PPRS. Jadi, demikian kondisinya. Maka ke depan, kalau bisa ini difasilitasi oleh pemerintah yang independent untuk bisa menjelaskan, “Pemilik itu siapa sih sebenarnya? Dimana dari Dinas Perumahan pernah saya dapat kopinya tanggal 28 Juli 2013, meminta kepada seluruh PPRS yang ada di DKI untuk memberikan susunan terakhir kepengurusan PPRS beserta masa baktinya. Yang kedua, daftar anggota PPRS. Yang ketiga, nama badan pengelola. Ini setahu saya ini enggak pernah dijawab oleh PPRS yang ada di Roxy Mas. Sedemikian mereka kokoh dan tidak peduli terhadap hubungan dengan pemerintah, jadi ibarat dalam negara ada kerajaan rumah susun. Demikian, terima kasih. 406. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup semua, ya, sudah jelas. Baik. Pertanyaan saya sebelum saya akhiri pada Pemohon apakah Pemohon masih akan mengajukan Ahli atau Saksi? 407. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Kami mau mengajukan Saksi lagi. 408. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

67

409. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Karena masih ada empat saksi lagi. 410. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 411. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Yang kaitannya pembentukan P3SRS berdasarkan undang-undang ini, terima kasih. 412. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, empat saksi, ya? Pada … kemudian, Pemerintah akan mengajukan Ahli atau Saksi? 413. PEMERINTAH: NASRUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah akan menghadirkan dua orang ahli dan dua orang saksi. 414. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu pada sidang yang berikutnya lagi ini. Baik, kalau begitu sidang yang berikutnya kita akan mendengarkan empat orang saksi dari Pemohon, supaya nama identitasnya disampaikan kepada Majelis sebelum persidangan dimulai. 415. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Terima kasih, Majelis. 416. KETUA: ARIEF HIDAYAT Persidangan berikutnya akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 April Tahun 2015 pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan empat orang saksi dari Pemohon. Sebelum saya tutup, saya perlu sampaikan terima kasih pada Pak Ibnu Tadji dan Pak Sudaryatmo telah … yang telah memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi, begitu juga kepada Pak Aguswandi Tandjung dan Pak Simson Muthe, terima kasih atas keterangan sebagai Saksi fakta di persidangan Mahkamah Konstitusi. 68

Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.21 WIB Jakarta, 7 April 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

69