2015)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015 - 2019 (Perpres No 2/2015)

KIA, GIZI, KESEHATAN REMAJA DAN IMUNISASI DIREKTORAT KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT Disampaikan Oleh: Kasubdit Promkes dan Gizi Masyarakat

Pertemuan Pengembangan Strategi Global Kesehatan Ibu, Anak, dan Remaja 2015-2030 Wisma PKBI, 13 Maret 2015

Dasar Hukum • Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 • Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019

2

SISTEMATIKA PAPARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Strategi Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019: Kesehatan dan Gizi Kerangka Pelaksanaan Perkuatan Monev Membangun Sinergi Penganggaran 3

1. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

4

KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015-2019 Nawacita

Visi Misi Presiden

RPJMN

Renstra K/L

RKP

RPJMD

APBN

Renja

Renstra SKPD

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

APBD

5

RPJMN 2015 - 2019 Terdiri dari: Buku I

memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional yang memuat kegiatan prioritas nasional selama lima tahun ke depan.

Buku II

memuat arah sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas untuk masingmasing bidang pembangunan

Buku III

memuat arah pembangunan kewilayahan 6

VISI MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2.

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3.

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4.

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 7

SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

8

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Membangun manusia secara utuh, sebagai insan dan sebagai sumber daya baik dari kualitas individu maupun masyarakat. • Individu: pendidikan, kesehatan, kependudukan dan KB, karakter • Masyarakat: kebhinekaan, restorasi sosial, jaminan sosial,

9

TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN dan GIZI MASYARAKAT Mendukung Program Indonesia Sehat • meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan, dengan fokus DTPK

• meningkatkan perlindungan finansial, melalui PBI

Dimensi pembangunan manusia

Dimensi pemerataan antar wilayah

Dimensi pemerataan antarkelompok sosial ekonomi

2.

RPJMN 2015-2019: KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

11

KONDISI UMUM 1. Kesehatan ibu dan anak masih belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar • •

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi. Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi berada di DIY (99%) dan terendah berada di Maluku (25,2%); Cakupan Imunisasi dasar lengkap tertinggi berada di DIY (83,1%) dan terendah berada di Papua (29,2%).

2. Status Gizi di Indonesia • • •

Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting) Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%)

3. Pengendalian Penyakit • • •

Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013 adalah 0,43 persen Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan sayur : 93,5%)

4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.

12

KESEHATAN IBU DAN ANAK AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019 Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan.

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

390 334

359 306

307 228

1994

1997

2002-2003

SDKI

2007

2012

2019

Target RPJMN 2019

Status kesehatan ibu dan anak belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan. Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011 100

89

88

91

81

80 60

56

51

48

56

Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)

DISPARITAS MASIH LEBAR

Kelas D

Sumber: Riskesdas, 2013

20 0 Sp. Bedah

Sp. Anak

DIY

DIY

MALUKU

PAPUA

Nasional

Kelas C

40

Sp. Penyakit Dalam

Tertinggi

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)

Sp. Obstetrik Ginekologi

Sumber: Risfaskes, 2011

Terendah

STATUS GIZI DI INDONESIA STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada hampir seluruh wilayah

40+

30-39

20-29

<20

Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi

WASTING (KURUS)

BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)

Disparitas Prevalensi

12,1%

Sebanyak Balita tergolong Kurus

Tertinggi

Sulteng : 16,9%

Terendah

Sumut : 7,2%

Nasional

10,2%

ANEMIA PADA IBU HAMIL

Sebanyak

37,1%

Ibu hamil di Indonesia mengalami

anemia

Riskesdas 2013

Indonesia menghadapi BEBAN GANDA PENYAKIT, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat

1990

2000

2010 Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013

Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas

Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%) Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%)

Faktor Resiko Perilaku PTM

Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk)

TB

DBD

• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita 893.000 kasus (2013) • Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)

• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk Malaria • Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)

Filariasis

• Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013)

Sasaran RPJMN 2015-2019 No 1

Indikator

Status Awal

Target 2019

346

306

Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran

(SP 2010)

2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

32

24

(2012/2013)

2

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)

37,1 (2013)

28

2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen)

10,2 (2013)

8

3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

38,0 (2013)

50

4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

19,6 (2013)

17

12 (2012)

9,5

32,9 (2013)

28

5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)

16

Sasaran RPJMN 2015-2019 (2) No 3

Indikator

Status Awal

Target 2019

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan 1.

Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

297 (2013)

245

2.

Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)

0,43 (2013)

<0,5

3.

Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria

212 (2013)

300

4.

Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta

20 (2013)

34

5.

Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis

0

35

6.

Persentase Kabupaten/Kota kesehatan lingkungan

15,3

40

7.

Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)

25,8 (2013)

23,4

8.

Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

15,4

15,4

9.

yang

memenuhi

syarat

kualitas

Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun

(2013)

7,2

5,4

(2013)

10. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013

-

40

17


Indikator

Meningkatnya berkualitas

PEMERATAAN

Akses

Status Awal

dan

Mutu

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi 2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi

Pelayanan

Target 2019

Kesehatan

0

5.600

10

481

(2013)

3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 5

95

86,4

107,2

7

1

Meningkatnya Perlindungan Finansial 1.

Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) 2. Unmet need pelayanan kesehatan 6

71,2

Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

1.015

5.600

2. Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis

29

60

25.000

56.910

3. Meningkatnya jumlah tenaga kompetensinya (kumulatif)

kesehatan

yang

ditingkatkan

18


Indikator

Status Awal

Target 2019

75,5 (2014)

90

92 (2014)

94

87,6 (2013)

90,1

Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

2. Persentase obat yang memenuhi syarat 3. Presentase makanan yang memenuhi syarat

8.

Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;

9.

Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan 11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness). 12. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional 19

Target yang terkait dengan ketimpangan sosial-ekonomi Selain bertujuan meningkatkan cakupan secara nasional (national leverage), target pembangunan kesehatan juga di arahkan untuk mengatasi kesenjangan (equity) Target cakupan pada 40% berpendapatan terbawah

Rasio akses kelompok penduduk berpendapatan terbawah dan tertinggi (Rasio kuintil 1: kuintil 5)

Kepemilikan akte kelahiran (%)

77,4

0,77

Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (%)

70

0,62

Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)

63

0,74

CPR all methos pada perempuan usia 15-49 tahun (%)

65

0,92

Indikator

Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 • Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat untuk mendukung PROGRAM INDONESIA SEHAT. • FOKUS KEBIJAKAN: Penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui • • • •

penguatan upaya promotif dan preventif, pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dan kematian bayi.

21

Rincian Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 1.

Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas

2.

Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat

3.

Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

4.

Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

5.

Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas

6.

Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan

7.

Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

8.

Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

9.

Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi

11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan 12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan 22

Arah Kebijakan 1 Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas STRATEGI a. peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan dan penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit; b. peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja;

c. penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS); d. penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; e. peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia; f. peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; dan g. peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia. 23

Arah Kebijakan 2 Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat STRATEGI a. b.

c. d.

e. f.

peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan; peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil, termasuk pemberian makanan tambahan, terutama untuk keluarga kelompok termiskin dan wilayah DTPK; peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan; peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD);

penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi; dan penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.

KERANGKA PELAKSANAAN Kerangka Kelembagaan •

Peningkatan sinergi kelembagaan program lintas sektor/lintas bidang terkait pangan dan gizi 24

Arah Kebijakan 3 Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan STRATEGI a.

peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit;

b. peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV, dan malaria dan penyakit tidak menular; c.

pelayanan kesehatan jiwa;

d. pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; e. f.

peningkatan mutu kesehatan lingkungan; penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan;

g. peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;

KERANGKA PELAKSANAAN Kerangka Regulasi •

h. peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; i.

j.

peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; dan

pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Karantina kesehatan, wabah penyakit menular, senjata biologis,

Kerangka Kelembagaan •

Peningkatan sinergi kelembagaan program lintas sektor/lintas bidang (HIV/AIDS)

25

Arah Kebijakan 4 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas STRATEGI a. pengembangan fasyankes dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di DTPK; b. peningkatan kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu; c. pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta; d. peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan; e. penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan berbagai standar guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya;

KERANGKA PELAKSANAAN

f. peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta;

Kerangka Regulasi

g. pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer; h. pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar melalui pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

• Penguatan peraturan perundangan terkait kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah 26

Arah Kebijakan 5 Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas

STRATEGI a. pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan; b. penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional, dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online; c.

peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar guideline pelayanan kesehatan;

d. pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan; e. peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; f.

peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah; dan

g. pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine, dan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.


Kerangka Regulasi • Penguatan peraturan perundangan terkait sistem kesehatan dan rekam medis 27

Arah Kebijakan 6 Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan STRATEGI a. peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar;

b. peningkatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi harga obat dengan penyempurnaan, penyelarasan, dan evaluasi reguler berbagai daftar dan formularium obat. c. peningkatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat, vaksin, dan alat kesehatan; d. peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui pemenuhan standar dan persyaratan; e. peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT); f. penguatan upaya kemandirian di bidang Bahan Baku Obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alat kesehatan dengan pengembangan riset, penguatan sinergitas perguruan tinggi, dunia usaha/swasta, pemerintah, dan masyarakat (ABGC); g. peningkatan mutu pelayanan kefarmasian termasuk tenaga kefarmasian; dan h. peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen.


Kerangka Regulasi • Kebijakan dan peraturan perundangan terkait farmasi 28

Arah Kebijakan 7 Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan STRATEGI a. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko; b. peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan; c. penguatan kemitraan pengawasan obat dan makanan dengan pemangku kepentingan; d. peningkatan kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha; e. peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan; dan

f.

penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan makanan.


Kerangka Kelembagaan • Penguatan kelembagaan balai pengawasan obat dan makanan 29

Arah Kebijakan 8 Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan STRATEGI a. pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di DTPK melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan penempatan tenaga kesehatan baru lulus/penugasan khusus (affirmative policy) dan pengembangan model penempatan tenaga kesehatan; b. peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan; c. peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer; d. pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan terutama untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di DTPK; dan

e. pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan.


Penyusunan regulasi terkait pengembangan sumber daya manusia kesehatan (jenis, sertifikasi, kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK)

30

Arah Kebijakan 9 Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

STRATEGI

a. peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan;

b. pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan; c. penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan swasta, dan masyarakat madani; d. peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat; e. peningkatan SDM promosi kesehatan; dan f. pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan

31

Arah Kebijakan 10 Menguatkan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi Kesehatan STRATEGI a. b.

c.

d. e. f. g.

h.

program kesehatan serta peningkatan transparansi tata kelola pemerintahan; penguatan mekanisme monev melalui pengembangan sistem informasi terpadu dan terstruktur antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti (evidence based policy) termasuk data kematian dan kesakitan serta pengembangan pengukuran responsiveness sistem kesehatan; pengembangan dan pelaksanaan sistem pengumpulan data untuk pemantauan indikator pembangunan kesehatan; penguatan riset bahan baku obat melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati serta plasma nutfah dalam negeri; peningkatan penanggulangan krisis kesehatan; peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan; dan pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan (ehealth) dasar dan rujukan termasuk integrasi data rekam medis nasional (online).


Pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota dalam pembangunan kesehatan

•

Sinkronisasi peraturan sebagai turunan dari UU yang mengatur pembangunan kesehatan;

•

Peraturan perundangan terkait sistem kesehatan, rekam medis


Sinkronisasi nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah

•

Penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi, termasuk sistem informasi terpadu

32

Arah Kebijakan 11 Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan STRATEGI a. peningkatan cakupan kepesertaan melalui KIS ke seluruh penduduk secara bertahap;

b. peningkatan jumlah fasyankes yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta; c. peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, penyempurnaan sistem pembayaran dan insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, pengembangan HTA, serta pengembangan sistem monev terpadu; d. penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, KIA, insentif tenakes di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan; e. pengembangan berbagai regulasi termasuk standar guideline pelayanan kesehatan;

KERANGKA PELAKSANAAN Kerangka Regulasi • Regulasi tekait dengan pelaksanaan dan pengelolaan JKN (kepesertaan, pengelolaan, pembayaran penyedia layanan dan kesiapan pelayanan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi-nya)


Pelembagaan penapisan teknologi kesehatan (HTA) dan pertimbangan klinik (clinical advisory)

f. peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan; dan g. pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta.

33

Arah Kebijakan 12 Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan STRATEGI a. peningkatan pembiayaan kesehatan publik; b. peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan masyarakat, termasuk pembiayaan upaya promotif dan preventif; c. peningkatan pelayanan kesehatan perorangan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu/miskin; d. peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian universal health coverage (UHC), terutama untuk peningkatan kepesertaan masyarakat tidak mampu dan peningkatan kesiapan supply side SJSN Kesehatan.


Kerangka Pendanaan a. Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat: dukungan dana publik (termasuk pemda), earmarked tax, PPP dan CSR b. Meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat

Kerangka Regulasi • Penyusunan kebijakan dan peraturan untuk mendorong PPP dan CSR 34

4. PERKUATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

35

Arahan Presiden Rakor Terbatas, 24 Februari 2015 • Perlu dibangun SISTEM PENGAWALAN DAN PENGENDALIAN pelaksanaan program-program prioritas pembangunan,

 Bappenas, Kantor Kepresidenan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan BPKP • Perlu dipetakan kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan wilayah (Spasial)  AKAN DIINTEGRASIKAN DALAM RKP 2016

36

Arahan Menteri PPN/Ka Bappenas Arahan Menteri PPN (Tindak Lanjut Rakor Terbatas, 24 Feb 2015) • Perkuatan Sistem Monev berbasis Sistem Informasi Spasial • Menyusun tampilan visual RPJMN 2015-2019 dalam peta (spasial) • Penyusunan Buku Peta berisi kegiatan prioritas berdasarkan wilayah (Integrasi Prioritas Bidang dan WIlayah)) • Pengembangan sistem database untuk setiap isu pembangunan. 37

PERKUATAN MONEV

Dalam Rangka Pengawalan dan Pengendalian Prioritas Pembangunan

MEKANISME KERJA

SUMBERDAYA PENDUKUNG -Job Description -Knowledge Sharing -Data Base dan Informasi (spasial)

PERKUATAN SISTEM MONEV

INSTRUMEN MONEV -Logical Framework -Matrik Kinerja -Kuesioner -Metode Pengumpulan Data

-Tim Kerja Terpadu -Pedoman Monev -Focus Group Discussion -E-monev -Kunjungan lapangan PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN - Alocatif Efisiensi dan Technical Efisiensi - Efektifitas - Keterkaitan Indikator (input-output-outcome)

38

5. MEMBANGUN SINERGI

39

Sinergi Lintas Bidang

INTERAKSI GIZI-KIA DALAM MENGUKUR STATUS KESEHATAN DETERMINAN KEMKES/DI NKES K/L & SKPD Terkait

DAMPAK

SPESIFIK 30% SENSITIF 70%

KEMATIAN

GIZI

UKURAN IBU

AKI

ANAK

AKB

PM

Prevalensi/K asus

PTM

Prevalensi/K asus

KESAKITAN

PREVENTIF-PROMOTIF

KURATIF-REHABILITATIF

KEGIATAN INDIKATOR TARGET KERANGKA PELAKSANAAN (Dana, Regulasi, Lembaga)

KEGIATAN INDIKATOR TARGET KERANGKA PELAKSANAAN (Dana, Regulasi, Lembaga)

RENCANA STRATEGIS- RENCANA AKSI TERSTRUKTUR & TERUKUR

PROGRAM LINTAS: GIZI 12 Program – 11 KL

Kementerian Kesehatan

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

BPOM

Program Pengawasan Obat dan Makanan

BKKBN

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Kemen PP dan PA

Kemendikbud Kementerian Agama Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian PU Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Desa dan RDT

Program Perlindungan Anak Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal Program Bimbingan Masyarakat Islam Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

41

SINERGI WILAYAH 1

PUSAT-DAERAH RPJMN

RAN

RAD

Provinsi Raker

2

Musrenbang

Menurunnya Disparitas

LINTAS WILAYAH (Prov-Kab/Kota) Implementasi Program Kawasan Berbasis Wilayah

Contoh : (1) Eliminasi Malaria, (2) STBM

42

Terima Kasih

2015)

Recommend Documents