2015)

KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRPJMN 2015 – 2019/Perpres No 2/2015) DEPUTI MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS BIDANG SDM DAN KEBUDAYAAN Disampaikan oleh: DR. Hadiat, MA Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Rakerkesnas Regional Timur Makassar, 10 Maret 2015

Dasar Hukum • Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 • Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019

2

SISTEMATIKA PAPARAN 1. Strategi Pembangunan Nasional 2. RPJMN 2015-2019: Kesehatan dan Gizi 3. Kerangka Pelaksanaan 4. Perkuatan Monev 5. Membangun Sinergi 6. Penganggaran 3

1. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

4

KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015-2019 Nawacita

Visi Misi Presiden

RPJMN

Renstra K/L

RKP

RPJMD

APBN

Renja

Renstra SKPD

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

APBD

5

RPJMN 2015 - 2019 Terdiri dari: Buku I

memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional dan kegiatan prioritas nasional selama lima tahun ke depan.

Buku II

memuat arah sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas untuk masingmasing bidang pembangunan

Buku III

memuat arah pembangunan kewilayahan 6

VISI MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2.

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3.

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4.

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 7

SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

8

Buku I: STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN 1) 2) 3)

4)

Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengahbawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Kedaulatan Pangan

Antarkelompok Pendapatan

Kesehatan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Perumahan

Kemaritiman dan Kelautan

Mental / Karakter

Pariwisata dan Industri

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

9

STRATEGI PEMBANGUNAN

Membangun untuk manusia dan masyarakat

NORMA PEMBANGUNAN 1) 2)

Membangun untuk manusia dan masyarakat; Agar ketimpangan tidak Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan melebar ketimpangan yang makin melebar; 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitasTidak rakyat lapisan menengahmerusak lingkungan agar bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan Derajat kesehatan & status berkelanjutan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. 4) Aktivitas pembangunan gizi, responsiveness dan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

perlindungan finansial

3 DIMENSI PEMBANGUNAN Menurunkan kesenjangan DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

antarkelompok & Dukungan Sektor UnggulanDIMENSIantarwilayah DIMENSI PEMBANGUNAN PEMERATAAN (Pemerataan) SEKTOR UNGGULAN

& KEWILAYAHAN

Kedaulatan Pangan


Kesehatan


Perumahan


Mental / Karakter





Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

Meningkatkan akuntabilitas QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

10

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Membangun manusia secara utuh, sebagai insan dan sebagai sumber daya baik dari kualitas individu maupun masyarakat. • Individu: pendidikan, kesehatan, kependudukan dan KB, karakter • Masyarakat: kebhinekaan, restorasi sosial, jaminan sosial,

11

TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN dan GIZI MASYARAKAT Mendukung Program Indonesia Sehat • meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan, dengan fokus DTPK • meningkatkan perlindungan finansial, melalui PBI

Dimensi pembangunan manusia

Dimensi pemerataan antar wilayah

Dimensi pemerataan antarkelompok sosial ekonomi 12

NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019 Arah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019

Nawa Cita SJSN Kesehatan (Supply Side dan Demand Side)  Pembangunan 50.000 rumah sehat





Pengembangan 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap Puskesmas di perbatasan dan terluar yang memenuhi standar

Arah Kebijakan

10

5

Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

Strategi

d

a

Halaman

Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan masyarakat, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat.

Buku I Hal. 80

Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan;

Buku I Hal. 77

Buku II Hal. 101

Buku II Hal. 98

13


Nawa Cita 

Mendukung pengesahan UU Tentang Kesehatan, UU Tentang Keperawatan, UU Tentang Kebidanan



Mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia seperti penyakit menular, perubahan iklim



Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/ AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda

Arah Kebijakan Kerangka regulasi (iii) penyusunan regulasi terkait pengembangan sumber daya manusia kesehatan, termasuk jenis, sertifikasi, kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan, serta pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK; 3

Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Strategi

Halaman Buku II Hal. 133

a Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit; b Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV dan malaria dan tidak menular;

Buku I Hal. 76-77 Buku II Hal. 97-98

d Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/ wabah; f

Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan g Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

14

2. RPJMN 2015-2019: KESEHATAN

15

KONDISI UMUM 1. Kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar • •

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi. Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi berada di DIY (99%) dan terendah berada di Maluku (25,2%); Cakupan Imunisasi dasar lengkap tertinggi berada di DIY (83,1%) dan terendah berada di Papua (29,2%).

2. Status Gizi di Indonesia • • •

Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting) Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%)

3. Pengendalian Penyakit • • •

Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013 adalah 0,43 persen Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan sayur : 93,5%)

4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan. 16

KESEHATAN IBU DAN ANAK AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019 Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan.

500 390

400

334

300

359

307

306

228

200 100 0 1994

1997 SDKI

2002-2003 2007 2012 Target RPJMN 2019

2019

Status kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan, kesenjangan masih cukup lebar Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan. Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

89

48

Kelas D

Sp. Bedah

Sp. Anak

DIY

56 Kelas C

Sp. Penyakit Dalam

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)

Nasional

81

51

Tertinggi

DIY

91

88

56

DISPARITAS MASIH LEBAR

Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)

Sp. Obstetrik Ginekologi

Sumber: Risfaskes, 2011

Terendah

MALUKU

PAPUA

Sumber: Riskesdas, 2013

17

STATUS GIZI DI INDONESIA STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada hampir seluruh wilayah

40+

30-39

20-29

<20

Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi WASTING (KURUS)

12,1%

Sebanyak Balita tergolong Kurus Riskesdas 2013

BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)

ANEMIA PADA IBU HAMIL

Disparitas

Prevalensi

Tertinggi

Sulteng : 16,9%

Sebanyak

Terendah

Sumut : 7,2%

Nasional

10,2%

Ibu hamil di Indonesia mengalami anemia

37,1% 18

Indonesia menghadapi BEBAN GANDA PENYAKIT, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat

1990

2000

2010 Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013

Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas

Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%) Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%)

Faktor Resiko Perilaku PTM

Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk)

TB

DBD

• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita 893.000 kasus (2013) • Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)

• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk Malaria • Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)

Filariasis

• Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013) 19

Sasaran RPJMN 2015-2019 No 1

Indikator

Status Awal

Target 2019

346

306

Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran

(SP 2010)

2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

32

24

(2012/2013)

2

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)

37,1 (2013)

28

2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen)

10,2 (2013)

8

3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

38,0 (2013)

50

4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

19,6 (2013)

17

12 (2012)

9,5

32,9 (2013)

28

5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)

20

Sasaran RPJMN 2015-2019 (2)

No 3

Indikator

Status Awal

Target 2019

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan 1.

Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

297 (2013)

245

2.

Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)

0,43 (2013)

<0,5

3.

Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria

212 (2013)

300

4.

Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta

20 (2013)

34

5.

Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis

0

35

6.

Persentase Kabupaten/Kota kesehatan lingkungan

15,3

40

7.

Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)

25,8 (2013)

23,4

8.

Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

15,4

15,4

9.

yang

memenuhi

syarat

kualitas

Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun

(2013)

7,2

5,4

(2013)

10. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013

-

40 21

Sasaran RPJMN 2015-2019 (3) No 4

Indikator

Meningkatnya berkualitas

PEMERATAAN

Akses

Status Awal

dan

Mutu

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi 2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi

Pelayanan

Target 2019

Kesehatan

0

5.600

10

481

(2013)

3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 5

95

86,4

107,2

7

1

Meningkatnya Perlindungan Finansial 1.

Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) 2. Unmet need pelayanan kesehatan 6

71,2

Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

1.015

5.600

2. Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis

29

60

25.000

56.910

3. Meningkatnya jumlah tenaga kompetensinya (kumulatif)

kesehatan

yang

ditingkatkan

22

Sasaran RPJMN 2015-2019 (4) No

7

Indikator

Status Awal

Target 2019

75,5 (2014)

90

92 (2014)

94

87,6 (2013)

90,1

Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 2. Persentase obat yang memenuhi syarat

3. Presentase makanan yang memenuhi syarat

8.

Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;

9.

Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan 11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness).

12. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional

23

Target yang terkait dengan ketimpangan sosial-ekonomi Selain bertujuan meningkatkan cakupan secara nasional (national leverage), target pembangunan kesehatan juga di arahkan untuk mengatasi kesenjangan (equity) Target cakupan pada 40% berpendapatan terbawah

Rasio akses kelompok penduduk berpendapatan terbawah dan tertinggi (Rasio kuintil 1: kuintil 5)

Kepemilikan akte kelahiran (%)

77,4

0,77

Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (%)

70

0,62

Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)

63

0,74

CPR all methos pada perempuan usia 15-49 tahun (%)

65

0,92

Indikator

24

Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 • Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat untuk mendukung PROGRAM INDONESIA SEHAT.

• FOKUS KEBIJAKAN: Penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui • • • •

penguatan upaya promotif dan preventif, pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dan kematian bayi.

25

Rincian Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 1.

Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas

2.

Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat

3.


4.

Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

5.

Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas

6.

Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan

7.

Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

8.

Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

9.


10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi 11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan 12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan 26

STRATEGI (1) 1. Kesehatan Ibu dan Anak a. Peningkatan akses dan mutu continuum of care, b. Peningkatan kunjungan ibu hamil c. Pertolongan persalinan di Fasyankes, d. Penurunan kasus kematian ibu dirumah sakit e. UKS, Posyandu, dll

2. Perbaikan Gizi a. Spesifik : PMT, fortifikasi, suplmentasi, fokus 1.000 HPK, remaja, calon pengantin dan ibu hamil terutama untuk keluarga miskin dan DTPK: b. Sensitif: Pangan, air minum, sanitasi, PKH, PNPM generasi, dll.

3. Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan a. Pencegahan kasus baru penyakit menular (TB, HIV, dan malaria ) b. PTM: darah tinggi, diabetes, obesitas) termasuk perubahan perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok) c. STBM 27

STRATEGI (2) 4. Yankes Dasar a. Pengembangan puskesmas rawat inap/perawatan dan jaringannya, meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di DTPK; b. Kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu; c. Pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

5. Yankes Rujukan a. Pengembangan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah, sakit di setiap kabupaten/kota, rujukan gugus kepulauan termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan; b. Pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online; 28

STRATEGI (3) 6. Farmasi dan Alkes a. Ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik b. Management supply chain obat, vaksin, dan alat kesehatan c. Kemandirian di bidang Bahan Baku Obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alkes dengan pengembangan riset;

7. Pengawasan Obat dan Makanan a. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko; b. Peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan; c. Kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis.

29

STRATEGI (4) 8. SDM Kesehatan a. Penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), b. Penugasan khusus Nakes (affirmative policy) berbasis Tim c. Peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan; d. Insentif fiskal dan non fiskal

9. Promkes dan pemberdayaan masyarakat a. Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan; b. Pendidikan kesehatan, KIE c. Upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat; 30

STRATEGI (5) 10. Manajemen, Litbang, dan Sistim Informasi Kesehatan a. Transparansi tata kelola pemerintahan; b. Litbang untuk mendukung evidence based policy: data kematian, kesakitan serta pengembangan pengukuran responsiveness sistem kesehatan; c. Sistem pengumpulan data untuk pemantauan indikator;

11. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan a. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN secara bertahap; b. Peningkatan jumlah fasyankes yang menjadi penyedia layanan sesuai standar (kerjasama pemerintah dengan swasta); c. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan, serta d. Pengembangan sistem monev terpadu; 31

3. KERANGKA PELAKSANAAN KERANGKA REGULASI • Harmonisasi • Implementasi Program • Dukungan terhadap Kebijakan Afirmatif

KERANGKA PENDANAAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

• Efisiensi Alokasi: Proporsi pembiayaan program • Efisiensi Teknis: • Optimalisasi Anggaran Program dan Kegiatan • Sinkronisasi APBN+APBD • Mobilisasi pembiayaan pusat, daerah dan masyarakat + dunia usaha

• Aksesibilitas dan kualitas program • Tenaga dan Kualitas • System/SOP • Management • R&D (Litbang)

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

32

4. PERKUATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

33

Arahan Presiden Rakor Terbatas, 24 Februari 2015 • Perlu dibangun SISTEM PENGAWALAN DAN PENGENDALIAN pelaksanaan program-program prioritas pembangunan,  Bappenas, Kantor Kepresidenan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan BPKP

• Perlu dipetakan kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan wilayah (Spasial)  AKAN DIINTEGRASIKAN DALAM RKP 2016

34

Arahan Menteri PPN/Ka Bappenas Arahan Menteri PPN (Tindak Lanjut Rakor Terbatas, 24 Feb 2015) • Perkuatan Sistem Monev berbasis Sistem Informasi Spasial • Menyusun tampilan visual RPJMN 2015-2019 dalam peta (spasial)

• Penyusunan Buku Peta berisi kegiatan prioritas berdasarkan wilayah (Integrasi Prioritas Bidang dan WIlayah)) • Pengembangan sistem database untuk setiap isu pembangunan. 35

PERKUATAN MONEV

Dalam Rangka Pengawalan dan Pengendalian Prioritas Pembangunan

MEKANISME KERJA

SUMBERDAYA PENDUKUNG -Job Description -Knowledge Sharing -Data Base dan Informasi (spasial)

PERKUATAN SISTEM MONEV

INSTRUMEN MONEV

-Tim Kerja Terpadu -Pedoman Monev -Focus Group Discussion -E-monev -Kunjungan lapangan

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN - Alocatif Efisiensi dan Technical Efisiensi - Efektifitas - Keterkaitan Indikator (input-output-outcome)

-Logical Framework Approach (LFA) -Matrik Kinerja -Kuesioner -Metode Pengumpulan Data 36

5. MEMBANGUN SINERGI

37

Sinergi Lintas Bidang

INTERAKSI GIZI-KIA DALAM MENGUKUR STATUS KESEHATAN FAKTOR DETERMINAN KEMKES/ DINKES

K/L & SKPD Terkait

DAMPAK

SPESIFIK 30%

SENSITIF 70%

KEMATIAN

GIZI

UKURAN IBU

AKI

ANAK

AKB

PM

Prevalensi/ Kasus

PTM

Prevalensi/ Kasus

KESAKITAN

PREVENTIF-PROMOTIF

KURATIF-REHABILITATIF

KEGIATAN INDIKATOR TARGET KERANGKA PELAKSANAAN (Dana, Regulasi, Lembaga)

KEGIATAN INDIKATOR TARGET KERANGKA PELAKSANAAN (Dana, Regulasi, Lembaga)

RENCANA STRATEGIS- RENCANA AKSI TERSTRUKTUR & TERUKUR 38

Kerjasama Lintas Sektor dalam Percepatan Perbaikan Gizi Pendanaan/Pem biayaan

Sarana Prasarana

Percepatan Perbaikan Gizi

Regional dan Otonomi Daerah

SDA LH (Pangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan)

1

Menurunkan prevalensi anemia pada ibu hamil menjadi 28%

2

Menurunkan Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menjadi 8%

3

Meningkatkan Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50%

4

Menurunkan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita menjadi 17%

5

Menurunkan prevalensi wasting (kurus) anak balita menjadi 9,5%

6

Menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta menjadi 28%

Catatan:  Setiap K/L melakukan program/kegiatan sesuai bidang/tanggung jawab untuk mendukung Percepatan Perbaikan Gizi  Program Lintas Bidang RPJMN 2015 – 2019 : 12 Program / 11 Kementerian/Lembaga 39

PROGRAM LINTAS: GIZI

11 Kementerian/Lembaga – 12 Program Kementerian Kesehatan

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

BPOM

Program Pengawasan Obat dan Makanan

BKKBN

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Kemen PP dan PA Kemendikbud Kementerian Agama Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian PU Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Desa dan RDT

Program Perlindungan Anak Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal Program Bimbingan Masyarakat Islam Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan 40 Desa

40

PERAN STAKEHOLDERS PARLEMEN

ORGANISASI PROFESI & AKADEMISI Think Tank

UN NETWORK memperluas dan mengembangkan kegiatan

PEMERINTAH/ PEMDA inisiator, fasilita tor dan motivator

PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

ORGANISASI KEMASYARAKATAN analisa kebijakan serta pelaksana pada tingkat masyarakat

MITRA PEMBANGUNAN memperkuat kolaborasi

DUNIA USAHA pengembanga n produk

MEDIA MASSA menyebarluaskan informasi terkait pangan dan gizi secara terus menerus

41

PROGRAM LINTAS 1: PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Program

Kegiatan

Kementerian Kesehatan PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Pembinaan Gizi Masyarakat

Badan POM PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2. Penilaian Pangan Olahan 3. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Kementerian Pertanian PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan 2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan Serta Pengembangan Serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kementerian Perikanan dan Kelautan PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING USAHA DAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

42


Program

Kegiatan

Kementerian Komunikasi dan Informasi PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 2. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi

BBKBN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

1. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 2. Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

1. Pemenuhan Hak Kesehatan anak

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

1. Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat

Kementerian Agama PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

1. Pengeloalaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

43

PROGRAM LINTAS 2: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Program

Kegiatan


1. 2. 3. 4.

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif 5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1. 2. 3. 4.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)

1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

Pelayanan Kefarmasian Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

BKKBN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 2. Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah 3. Pembinaan Ketahanan Remaja

44

PROGRAM LINTAS 3: PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN & PENGENDALIAN PENYAKIT

Program

Kegiatan

Kementerian Kesehatan PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

1. 2. 3. 4. 5.

Pembinaan Surveilans, Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Penyehatan Lingkungan

Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Bersumber Binatang Menular Langsung Tidak Menular

Kementerian Pemuda dan Olahraga PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

1. Pengembangan olahraga layanan khusus 2. Pengembangan Olahraga Pendidikan 3. Pengembangan olahraga rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan

Badan POM

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemem Kesehatan 2. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan 3. Pengembangan Obat Asli Indonesia 4. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 5. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 6. Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 7. Penyusunan Standar Pangan 8. Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan 9. Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan

45

SINERGI WILAYAH 1

PUSAT-DAERAH RPJMN

RAN

RAD

Provinsi – Kab/Kota Raker

2

Musrenbang

Menurunnya Disparitas

LINTAS WILAYAH (Prov-Kab/Kota) Implementasi Program Kawasan Berbasis Wilayah

Contoh : (1) Eliminasi Malaria, (2) STBM 46

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA Kebijakan afirmatif (pemihakan ekonomi) untuk kegiatan pada area yang kurang selama ini diprioritaskan (perdesaan, perbatasan, daerah otonom baru, daerah tertinggal, dan terpencil)

47

PETA PERSEBARAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL (SEBAGAI BASIS ANALISIS SPASIAL SINERGI WILAYAH)

Keluar

keluar 50 kab 2004

199 kab

DOB 34

2009

DOB 9

target keluar *70 kab

75 kab

2014

2019

183 kab

122 kab

199-50+ 34

183-70+ 9 DOB

*Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014

47kab 122-75

48

6. PENGANGGARAN

49

ISU PENGANGGARAN BESARAN (APBN 5%, APBD 10%) Fund Chaneling (Dekon, TP, DAK)

Sinkroni sasi PUSATDAERAH

Mobilisasi Pendanaan - PHLN - (PPP dan CSR

ANGGARAN Allocative Efficiency

Perlindungan Finansial

Unit Cost

Technical Efficiency 50

ALOKASI INDIKATIF ANGGARAN KEMKES RPJMN 2015-2019 ALOKASI (Rp Miliar) No.

PROGRAM/KEGIATAN

1

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

2 3 4 5 6 7 8 9

2015

2016

1,051.3 2,080.0

2017

2018

2,415.0 2,735.0

2019 3,080.0

TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar) 11,361.3

20,476.9 27,132.0 31,944.4 32,777.5 35,775.5 148,106.2 335.0

390.0

1,294.2

552.4 1,450.0

1,850.0 2,200.0

2,650.0

8,702.4

PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

2,621.4 5,400.0

6,300.0 7,200.0

8,100.0

29,621.4

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)

1,739.6 3,100.0

3,790.0 4,180.0

4,550.0

17,359.6

1,612.2 6,808.0

7,713.0 8,546.0

9,651.0

34,330.2

JUMLAH

69.2

220.0

280.0

9,994.2 18,750.0 21,650.0 24,350.0 26,350.0 101,094.2 1,714.6 3,300.0 3,650.0 3,950.0 4,250.0 16,864.6

39,831.6 68,240.0 79,592.4 86,273.5 94,796.5 368,734.0 51

Mari Kita Mantapkan Langkah Perbaiki Status Kesehatan Indonesia Maksimalkan Kemampuan dan Potensi Jadikan Indonesia Lebih Sehat

Demi Perbaikan Kualitas SDM dan Daya Saing Bangsa Menuju Masyarakat Indonesia Lebih Sejahtera

Terima Kasih 52

Lampiran

53

DATA PROVINSI Proyeksi Umur Harapan Hidup No

Provinsi

1

Sulawesi Utara

2

Sulawesi Tengah

3

Sulawesi Selatan

4

Sulawesi Tenggara

5

Gorontalo

6

Sulawesi Barat

7

Maluku

8

Maluku Utara

9

Papua

Data Dasar 2010-2015 (2012)

Proyeksi 2015-2020 (2017)

70,6 66,6 69,2 70,0 66,5 62,8 64,5 66,9 64,3 64,7

71,2 67,9 70,0 70,8 67,4 64,1 65,3 67,7 65,0 65,4

10 Papua Barat Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)

54

DATA PROVINSI Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Provinsi di Wilayah Barat NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROVINSI Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat INDONESIA


Data Dasar (2013) 63,3 40,9 57,6 32,8 68,7 31,4 25,2 32,8 44,6 44,1 70,4

Proyeksi Angka Kematian Bayi per provinsi (per 1.000 kelahiran hidup) No

Provinsi

Data Dasar 2010-2015 (2012)

2015-2020 (2017)

1

Sulawesi Utara

24

22

2

Sulawesi Tengah

39

34

3

Sulawesi Selatan

29

26

4

Sulawesi Tenggara

27

24

5

Gorontalo

39

36

6

Sulawesi Barat

55

49

7

Maluku

47

44

8

Maluku Utara

38

35

9

Papua

49

45

48

44

10 Papua Barat

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)

55

DATA PROVINSI Persentase Imunisasi Dasar Lengkap bayi umur 12-23 bulan

RPJMN 2015-2019 Baseline

Target 2019

Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013

-

40

Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

71,2

Indikator

Imunisasi

95

No

Provinsi

Data Dasar (2013) 60,9

1

Sulawesi Utara

2

Sulawesi Tengah

47,1

3

Sulawesi Selatan

49,5

4

Sulawesi Tenggara

47,3

5

Gorontalo

80,6

6

Sulawesi Barat

52,4

7

Maluku

29,7

8

Maluku Utara

42,6

9

Papua

29,2

10

Papua Barat

35,6

INDONESIA

59,2


56

Ketimpangan antar wilayah masih cukup besar misalnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi • Target 2019: Meningkatkan Persentasi kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari 71,2 % menjadi 95%

• Target tsb untuk menjawab ketimpangan imunisasi dasar antar daerah yang sangat tinggi yaitu terendah adalah Papua (29,2) dan tertinggi di DI Yogya (83,2%) Variasi cakupan imunisasi dasar lengkap (%) pada bayi antar propinsi tahun 2013


57

DATA PROVINSI Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Menurut Provinsi

RPJMN 2015-2019 Indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen)

Baseline

Target 2019

32,9

28

No

Provinsi

1 Sulawesi Utara

9 Papua

34,8 41,0 40,9 42,6 38,9 48,0 40,6 41,1 40,1

10 Papua Barat

44,7

2 Sulawesi Tengah 3 Sulawesi Selatan 4 Sulawesi Tenggara 5 Gorontalo

Stunting

Data Dasar (2013)

6 Sulawesi Barat 7 Maluku 8 Maluku Utara

INDONESIA Sumber: Riskesdas, 2013

37,2 58

DATA PROVINSI Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita Menurut Provinsi

RPJMN 2015-2019 Indikator Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita

No

Baseline

Target 2019

19,6

17

(Riskesdas, 2013)

Kekurangan Gizi (Underweight)

Provinsi

Data Dasar (2013)

1 Sulawesi Utara

16,5

2 Sulawesi Tengah

24,1

3 Sulawesi Selatan

25,6

4 Sulawesi Tenggara

23,9

5 Gorontalo

26,1

6 Sulawesi Barat

29,1

7 Maluku

28,3

8 Maluku Utara

24,9

9 Papua

21,8

10 Papua Barat

30,9

INDONESIA


19,6

59

PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR Target RPJMN 2015 - 2019 Target

Indikator

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

350

700

1.400

2.800

5.600

Jumlah puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar

700

1.400

2.800

5.600

6.000

Kebutuhan Puskesmas Baru per Provinsi Tahun 2015 - 2019 NO.

PROVINSI

DATA DASAR

1

Sulawesi Utara

183

2015 57

2

Sulawesi Tengah

183

63

3

Sulawesi Selatan

440

4

Sulawesi Tenggara

5

(2013)*

KEBUTUHAN PUSKESMAS BARU 2016 2017 2018 7 7 7

2019 7

7

7

7

7

-

12

12

13

13

264

31

8

8

8

9

Gorontalo

91

20

3

3

3

3

6

Sulawesi Barat

92

7

3

3

3

3

7

Maluku

190

-

-

-

-

-

8

Maluku Utara

125

36

4

5

5

5

9

Papua

391

107

7

7

7

7

10

Papua Barat

143

281

18

19

19

20

INDONESIA

9.957

998

190

213

245

257

Sumber: Roadmap Supply Side JKN bersumber dari Profil Kesehatan 2013

60

PENJABARAN NAWA CITA PROGRAM INDONESIA SEHAT

Buku I: STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN 1) 2) 3)

4)

Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengahbawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Kedaulatan Pangan


Kesehatan


Perumahan


Mental / Karakter





Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

62

BUKU I: AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWA CITA) 1.

Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara

2.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

3.

Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

4.

Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

5.

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

6.

Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

7.

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik

8.

Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

9.

Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia 63

Agenda 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Sub Agenda 5.1 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

5.2 Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat 5.4 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia Kerja 5.5 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan Yang Berkelanjutan 64

SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN No 1

Indikator Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)

2

3

4

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 2. Prevalensi HIV (persen) 3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi

2014 (Baseline)

2019

346 (SDKI 2012) 32 (2012/2013) 19,6 (2013)

306

32,9 (2013)

28

297 (2013) 0,46 (2013) 25,8 (2013) 15,4(2013) 7,2 (2013)

245 <0,5 23,4 15,4 5,4

0

5.600

24 17

2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar 95 lengkap pada bayi 1.015 5.600 3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan 1. Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8 Min. 95 (Oktober 2014) 2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan 1.015 (2013) 5.600 3. Persentase RSU Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki tujuh dokter 25 (2013) 60 spesialis 4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75,5 (2014) 90 65 5. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 94

Arah Kebijakan 1.

Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas

2.

Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat

3.


4.

Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan

5.

Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

6.

Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas

7.

Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

8.

Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan

9.

Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

10. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 66

QUICK WINS QUICK WINS 1. Pembuatan RPP/Perpres yang diperlukan untuk menindaklanjuti isi UU 44/2009 tentang Pengelolaan Dana Kesehatan oleh RSUD dan Pemda

SASARAN Disahkannya PP tentang Subsidi Pemerintah/Pemerintah Daerah pada RS

2. Peluncuran KIS di 7 lokasi (Mentawai, Lebak, Kab Tersalurkannya 4.426.010 kartu KIS di 7 lokasi Tangerang, Kab. Toli-Toli, Kab Berau, Kab Pasuruan, Kab Mamuju) 3. Sistem/Inpres kerja sama Puskesmas dengan Unit Transfusi Darah untuk Pencegahan Kematian Ibu Melahirkan

Disahkannya Inpres tentang kerja sama fasilitas pelayanan kesehatan dengan unit transfusi darah untuk Pencegahan Kematian Ibu

4. Pendataan Kebutuhan Kapal Rumah Sakit di Kabupaten-kabupaten Kepulauan

Terdatanya Kebutuhan Kapal Rumah Sakit di Kabupaten-kabupaten Kepulauan

5. Pengikatan kerjasama Puskesmas dengan unit Meningkatnya jumlah Puskesmas yang transfusi darah untuk kebutuhan ibu melahirkan bekerjasama dengan UTD untuk penyediaan darah bagi ibu melahirkan 67

PROGRAM LANJUTAN PROGRAM LANJUTAN 1. Peningkatan Peserta PBI

2. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

2.1 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2.2 Peningkatan fasyankes dasar yang berkualitas

SASARAN Meningkatnya Kepesertaan PBI JKN dari 120 juta menjadi 140 juta. (Adjustment dalam RPJMN menjadi: Kepesertaan PBI JKN dari 86,4 juta (2014) menjadi 110,9 juta (2019)) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunkan gizi buruk dari 19% menjadi 15% (Adjustment dalam RPJMN menjadi: 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 dan Menurunkan Gizi Buruk pada balita dari 19% menjadi 17% pada tahun 2019) Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 10.315 Puskesmas Tersedianya fasyankes dasar berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat: Peningkatan jumlah Puskesmas Rawat Inap sebanyak 400 Puskesmas, Pembangunan Puskesmas baru sebanyak 148 Puskesmas, Rehabilitasi 4.410 Puskesmas rusak sedang dan rusak berat, Pemenuhan peralatan kesehatan di 8.067 Puskesmas, Peningkatan jumlah 500 Puskesmas keliling perairan, Peningkatan jumlah 1.127 Puskesmas keliling roda 4, Peningkatan pelayanan kesehatan bergerak di 150 Kab/Kota

2.3 Peningkatan fasyankes rujukan yang berkualitas Tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat:

2.4. Peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 2.5. Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas 2.6. Peningkatan internship tenaga kesehatan

Tersedianya 14 RS pusat rujukan nasional, 184 RS rujukan regional, 655 RS daerah yang memenuhi standar, 68 RS Pratama di DTPK, dan 60 RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis Tercapainya 90% tingkat ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas Pemenuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan termasuk PTT terutama di DTPK Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship

68

PENJABARAN NAWA CITA KE DALAM PROGRAM K/L Agenda 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Sub Agenda 5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Kementerian/Lembaga: KEMENTERIAN KESEHATAN Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator

A. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK



Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bayi, anak dan remaja

1. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan peserta didik

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi

1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan

Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar pemerintah (puskesmas)

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan

69

Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator

B. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK


Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat

1. Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 2. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 3. Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan 4. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan


Penyehatan Lingkungan

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM 2. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan 3. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

C. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1. Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

70

Program PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Kegiatan

Sasaran

Indikator

Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan, dan kesehatan matra

1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2. Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

1. Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu 2. Jumlah kabupaten/kota dengan API 3. Jumlah kab/kota endemis yang melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) Filariasis

Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

1. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 2. Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85 persen 3. Persentase kasus HIV yang diobati

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu 2. Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah

D. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS

Dihasilkannya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS

1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)

71

Program PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

Sasaran

Indikator

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 2. Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar 3. Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil 4. Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS

Meningkatnya Kerjasama Puskesmas dengan UTD untuk mencegah kematian ibu melahirkan


Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

1. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional 2. Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 3. Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 4. Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 5. Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis 6. Jumlah RS daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus 7. Jumlah RS pratama yang dibangun

Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan

Terselenggaranya pelaksanaan internship tenaga kesehatan

1. Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship

72

PENJABARAN NAWA CITA KE DALAM PROGRAM K/L Agenda 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Sub Agenda 5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat

Kementerian/Lembaga: BADAN POM

Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator

B. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan

1. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan

Penilaian Pangan Olahan

Meningkatnya jumlah produk pangan olahan yang memiliki izin edar (memenuhi persyaratan kemananan, mutu dan gizi )

1. Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan

Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan

1. Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan 2. Jumlah kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP 3. Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan

73

Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator

D. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM

Meningkatnya kinerja pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis 2. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Pengawasan Distribusi Obat

Meningkatnya mutu sarana distribusi dan keamanan obat beredar

Persentase peningkatan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

Pengawasan Produksi Obat

Meningkatnya mutu sarana produksi obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini

Meningkatnya mutu sarana produksi obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini

Penilaian Obat

Tersedianya obat yang memenuhi standar

Persentase keputusan penilaian obat yang diselesaikan

Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM

Meningkatnya kemampuan uji laboratorium POM sesuai standar

Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat waktu

74

Matriks Pembangunan Bidang (Buku II) • Matriks berisi Program Lintas yang memerlukan dukungan dan koordinasi lintas program baik di satu K/L maupun dg K/L lain • Berisi: Program Lintas Program Pembangunan, Sasaran, Indikator dan Target • Matriks Bidang dan program: (Koordinator pelaksanaan Menko PMK) • Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat : 12 Program di 11 K/L • Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak: BGKIA, Farmasi & Alkes, PPSDMK, Kependuukan, KB dan Pembangunan Keluarga • Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengendalian Penyakit: Dukungan Manajemen, P2PL, Kepemudaan dan Olahraga, POM • Peningkatan Perlindungan Sosial Penduduk melalui Kartu Indonesia Sehat: Penguatan Pelaksanaan JKN, BUK, PPSDMK, BPOM

75

LAMPIRAN SANDINGAN NAWA CITA DENGAN RPJMN 2015-2019

76


Nawa Cita SJSN Kesehatan (Supply Side dan Demand Side)  Pembangunan 50.000 rumah sehat





Pengembangan 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap Puskesmas di perbatasan dan terluar yang memenuhi standar

Arah Kebijakan

10

5


Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

Strategi

d

a

Halaman

Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan masyarakat, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat.

Buku I Hal. 80


Buku I Hal. 77

Buku II Hal. 101

Buku II Hal. 98

77


Nawa Cita 



Penambahan iuran BPJS kesehatan yang berasal dari APBN dan APBD Peningkatan layanan masyarakat dengan menginisiasi kartu "Indonesia Sehat" (PBI)

4

Arah Kebijakan Memantapkan Pelaksanaan a Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan

Strategi Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat;

Halaman Buku I Hal. 77 Buku II Hal. 102

c

Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, pengembangan health technology assesment, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu;

d

Penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan;

g

Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerja-sama pemerintah swasta. 78

NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019 Nawa Cita Reformasi Pembangunan Kesehatan 

Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi



Memperjuang 5 kan kebijakan khusus untuk memenuhi layanan kesehatan khususnya bagi penduduk di daerah 6 miskin dan daerah terpencil

Arah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019 Arah Kebijakan Arah Kebijakan Umum Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkua-litas

Strategi


a

a


Buku I Hal. 77

Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan;

Buku I Hal. 78

Buku II Hal. 98

Buku II Hal. 98 79


Nawa Cita 



Perlindungan sosial bidang kesehatan inklusif jaminan persalinan), Jaminan Persalinan bagi seluruh kelahiran

 Anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN untuk penurunan AKI, AKB, pengendalian HIV dan AIDS, penyakit menular dan kronis

1

4

12

Arah Kebijakan Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas

a

Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan

d

Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan

Strategi Peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit;


Penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan;

Buku I Hal. 77

a

peningkatan pembiayaan kesehatan publik;

b

peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan masyarakat, termasuk pembiayaan upaya promotif dan preventif peningkatan pelayanan kesehatan perorangan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu/miskin; dan peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian universal health coverage (UHC), terutama untuk peningkatan kepesertaan masyarakat tidak mampu dan peningkatan kesiapan supply side SJSN Kesehatan.

Buku II Hal. 102

c

d

Buku II Hal. 102

80


Nawa Cita 

Mendukung pengesahan UU Tentang Kesehatan, UU Tentang Keperawatan, UU Tentang Kebidanan



Mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia seperti penyakit menular, perubahan iklim



Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/ AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda

Arah Kebijakan Kerangka regulasi (iii) penyusunan regulasi terkait pengembangan sumber daya manusia kesehatan, termasuk jenis, sertifikasi, kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan, serta pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK; 3


Strategi

Halaman Buku II Hal. 133

a Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit; b Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV dan malaria dan tidak menular;

Buku I Hal. 76-77 Buku II Hal. 97-98

d Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/ wabah; f

Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan g Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

81

LAMPIRAN MATRIKS BIDANG PEMBANGUNAN

82

MATRIK BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Prioritas Bidang

Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Sasaran Bidang

1. 2. 3. 4.

Indikator

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Target (2019)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penanggung Jawab Program Lintas

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan Meningkatnya Perlindungan Finansial Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun); Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran; Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup; Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk; Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen); Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) Menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) menjadi 28%; Menurunkan AKI menjadi 306 per 100.000 kelahiran; Menurunkan AKB menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; Menurunkan prevalensi Tuberkulosis (TB) menjadi 245 per 100.000 penduduk; Menjaga prevalensi HIV pada populasi dewasa <0,5%; Meningkatkan kepesertaan JKN menjadi minimal 95 persen

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 83


Program

Kegiatan



Badan POM PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2. Penilaian Pangan Olahan 3. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Kementerian Pertanian PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan 2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Penyelenggaraan Serta Pengembangan Serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kementerian Perikanan dan Kelautan PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING USAHA DAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

84


Program

Kegiatan

Kementerian Komunikasi dan Informasi PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 2. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi

BBKBN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

1. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 2. Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

1. Pemenuhan Hak Kesehatan anak

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

1. Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat

Kementerian Agama PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

1. Pengeloalaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

85

PROGRAM LINTAS 2: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Program

Kegiatan


1. 2. 3. 4.

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif 5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)


1. 2. 3. 4.


1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

Pelayanan Kefarmasian Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

BKKBN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 2. Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah 3. Pembinaan Ketahanan Remaja

86

PROGRAM LINTAS 3: PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Program

Kegiatan

Kementerian Kesehatan PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


1. 2. 3. 4. 5.

Pembinaan Surveilans, Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Penyehatan Lingkungan

Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Bersumber Binatang Menular Langsung Tidak Menular

Kementerian Pemuda dan Olahraga PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

1. Pengembangan olahraga layanan khusus 2. Pengembangan Olahraga Pendidikan 3. Pengembangan olahraga rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan

Badan POM

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemem Kesehatan 2. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan 3. Pengembangan Obat Asli Indonesia 4. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 5. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 6. Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 7. Penyusunan Standar Pangan 8. Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan 9. Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan

87

PROGRAM LINTAS 4:

PENINGKATAN PERLINDUNGAN FINANSIAL PENDUDUK MELALUI KARTU INDONESIA SEHAT

Program

Kegiatan

Kementerian Kesehatan PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

1. 2. 3. 4. 5.


1. Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan 2. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 3. Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 4. Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 6. Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan

Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan

Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis Upaya Kesehatan Dasar Upaya Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Jiwa

BADAN POM PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM Pengawasan Distribusi Obat Pengawasan Produksi Obat Penilaian Obat Penyusunan Standar Obat Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM 88

2015)

Recommend Documents