KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN GIZI
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRPJMN 2015 – 2019/Perpres No 2/2015) DEPUTI MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS BIDANG SDM DAN KEBUDAYAAN Disampaikan Oleh: Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Rakerkesnas Regional Barat Batam, 5 Maret 2015
Dasar Hukum • Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 • Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019
2
SISTEMATIKA PAPARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Strategi Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019: Kesehatan dan Gizi Kerangka Pelaksanaan Perkuatan Monev Membangun Sinergi Penganggaran 3
1. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
4
KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015-2019 Nawacita
Visi Misi Presiden
RPJMN
Renstra K/L
RKP
RPJMD
APBN
Renja
Renstra SKPD
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
APBD
5
RPJMN 2015 - 2019 Terdiri dari: Buku I
memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional yang memuat kegiatan prioritas nasional selama lima tahun ke depan.
Buku II
memuat arah sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas untuk masingmasing bidang pembangunan
Buku III
memuat arah pembangunan kewilayahan 6
VISI MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 7
SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN 1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2.
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4.
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8.
Melakukan revolusi karakter bangsa.
9.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
8
STRATEGI PEMBANGUNAN
Membangun untuk manusia dan masyarakat
NORMA PEMBANGUNAN 1) 2)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Agar ketimpangan tidak Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan melebar ketimpangan yang makin melebar; 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitasTidak rakyat lapisan menengahmerusak lingkungan agar bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan Derajat kesehatan & status berkelanjutan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. 4) Aktivitas pembangunan gizi, responsiveness dan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
perlindungan finansial
3 DIMENSI PEMBANGUNAN Menurunkan kesenjangan DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
Pendidikan
antarkelompok & Dukungan Sektor UnggulanDIMENSIantarwilayah DIMENSI PEMBANGUNAN PEMERATAAN (Pemerataan) SEKTOR UNGGULAN
& KEWILAYAHAN
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
Perumahan
Kemaritiman dan Kelautan
Mental / Karakter
Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
Meningkatkan akuntabilitas QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Slide - 9
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Membangun manusia secara utuh, sebagai insan dan sebagai sumber daya baik dari kualitas individu maupun masyarakat. • Individu: pendidikan, kesehatan, kependudukan dan KB, karakter • Masyarakat: kebhinekaan, restorasi sosial, jaminan sosial,
10
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN dan GIZI MASYARAKAT Mendukung Program Indonesia Sehat • meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
• meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan, dengan fokus DTPK • meningkatkan perlindungan finansial, melalui PBI
Dimensi pembangunan manusia
Dimensi pemerataan antar wilayah
Dimensi pemerataan antarkelompok sosial ekonomi
2. RPJMN 2015-2019: KESEHATAN
12
KONDISI UMUM 1. Kesehatan ibu dan anak masih belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar • •
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi. Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi berada di DIY (99%) dan terendah berada di Maluku (25,2%); Cakupan Imunisasi dasar lengkap tertinggi berada di DIY (83,1%) dan terendah berada di Papua (29,2%).
2. Status Gizi di Indonesia • • •
Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting) Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%)
3. Pengendalian Penyakit •
• •
Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013 adalah 0,43 persen Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan sayur : 93,5%)
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.
13
KESEHATAN IBU DAN ANAK AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019 Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan.
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
390 334
359 306
307 228
1994
1997 2002-2003 2007 2012 SDKI Target RPJMN 2019
2019
Status kesehatan ibu dan anak belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan. Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011 100
89
88
91
81
80 60
56
51
48
56
40
Kelas C
20
Kelas D
Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)
DISPARITAS MASIH LEBAR Sumber: Riskesdas, 2013
0 Sp. Penyakit Dalam
Sp. Bedah
Sp. Anak
Sp. Obstetrik Ginekologi
Sumber: Risfaskes, 2011
Tertinggi
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)
DIY
DIY
MALUKU
PAPUA
Nasional
Terendah
STATUS GIZI DI INDONESIA STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada hampir seluruh wilayah
40+
30-39
20-29
<20
Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi
WASTING (KURUS)
BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)
Disparitas Prevalensi
12,1%
Sebanyak Balita tergolong Kurus
Tertinggi
Sulteng : 16,9%
Terendah
Sumut : 7,2%
Nasional
10,2%
ANEMIA PADA IBU HAMIL
Sebanyak
37,1%
Ibu hamil di Indonesia mengalami
anemia
Riskesdas 2013
Indonesia menghadapi BEBAN GANDA PENYAKIT, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat
1990
2000
2010 Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013
Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas
Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%) Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%)
Faktor Resiko Perilaku PTM
Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk)
TB
DBD
• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita 893.000 kasus (2013) • Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)
• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk Malaria • Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)
Filariasis
• Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013)
Sasaran RPJMN 2015-2019 No 1
Indikator
Status Awal
Target 2019
346
306
Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
(SP 2010)
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
32
24
(2012/2013)
2
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)
37,1 (2013)
28
2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen)
10,2 (2013)
8
3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
38,0 (2013)
50
4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)
19,6 (2013)
17
12 (2012)
9,5
32,9 (2013)
28
5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)
17
Sasaran RPJMN 2015-2019 (2) No 3
Indikator
Status Awal
Target 2019
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan 1.
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk
297 (2013)
245
2.
Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)
0,43 (2013)
<0,5
3.
Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria
212 (2013)
300
4.
Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta
20 (2013)
34
5.
Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis
0
35
6.
Persentase Kabupaten/Kota kesehatan lingkungan
15,3
40
7.
Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)
25,8 (2013)
23,4
8.
Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4
15,4
9.
yang
memenuhi
syarat
kualitas
Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun
(2013)
7,2
5,4
(2013)
10. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013
-
40
18
Sasaran RPJMN 2015-2019 (3) No 4
Indikator
Meningkatnya berkualitas
PEMERATAAN
Akses
Status Awal
dan
Mutu
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi 2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi
Pelayanan
Target 2019
Kesehatan
0
5.600
10
481
(2013)
3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
5
95
86,4
107,2
7
1
Meningkatnya Perlindungan Finansial 1.
Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) 2. Unmet need pelayanan kesehatan 6
71,2
Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
1.015
5.600
2. Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis
29
60
25.000
56.910
3. Meningkatnya jumlah tenaga kompetensinya (kumulatif)
kesehatan
yang
ditingkatkan
19
Sasaran RPJMN 2015-2019 (4) No 7
Indikator
Status Awal
Target 2019
75,5 (2014)
90
92 (2014)
94
87,6 (2013)
90,1
Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 2. Persentase obat yang memenuhi syarat 3. Presentase makanan yang memenuhi syarat
8.
Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;
9.
Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan 11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness).
12. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional 20
Target yang terkait dengan ketimpangan sosial-ekonomi Selain bertujuan meningkatkan cakupan secara nasional (national leverage), target pembangunan kesehatan juga di arahkan untuk mengatasi kesenjangan (equity) Target cakupan pada 40% berpendapatan terbawah
Rasio akses kelompok penduduk berpendapatan terbawah dan tertinggi (Rasio kuintil 1: kuintil 5)
Kepemilikan akte kelahiran (%)
77,4
0,77
Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (%)
70
0,62
Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
63
0,74
CPR all methos pada perempuan usia 15-49 tahun (%)
65
0,92
Indikator
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 • Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat untuk mendukung PROGRAM INDONESIA SEHAT. • FOKUS KEBIJAKAN: Penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui • • • •
penguatan upaya promotif dan preventif, pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dan kematian bayi.
22
Rincian Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 1.
Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2.
Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3.
Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4.
Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5.
Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6.
Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
7.
Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8.
Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
9.
Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi 11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan 12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan 23
STRATEGI (1) 1. Kesehatan Ibu dan Anak
a. Peningkatan akses dan mutu continuum of care, b. Peningkatan kunjungan ibu hamil c. Pertolongan persalinan di Fasyankes, d. penurunan kasus kematian ibu dirumah sakit e. UKS, Posyandu, dll
2. Perbaikan Gizi
a. Spesifik : PMT, fortifikasi, suplmentas, fokus 1.000 HPK, remaja, calon pengantin dan ibu hamil terutama untuk keluarga miskin dan DTPK: b. Sensitif: Pangan, air minum, sanitasi, PKH, PNPM generasi, dll.
3. Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan a. Pencegahan kasus baru penyakit menular (TB, HIV, dan malaria ) b. PTM: darah tinggi, diabetes, obesitas) termasuk perubahan perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok) c. STBM 24
STRATEGI (2) 4. Yankes Dasar a. Pengembangan puskesmas rawat inap/perawatan dan jaringannya, meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di DTPK; b. Kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu; c. Pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
5. Yankes Rujukan a. Pengembangan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah, sakit di setiap kabupaten/kota, rujukan gugus kepulauan termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan; b. Pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online; 25
STRATEGI (3) 6. Farmasi dan Alkes a. Ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik b. Management supply chain obat, vaksin, dan alat kesehatan c. Kemandirian di bidang Bahan Baku Obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alkes dengan pengembangan riset;
7. Pengawasan Obat dan Makanan a. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko; b. Peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan; c. Kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis.
26
STRATEGI (4) 8. SDM Kesehatan a. Penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), b. Penugasan khusus Nakes (affirmative policy) berbasis Tim c. Peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan; d. Insentif fiskal dan non fiskal
9. Promkes dan pemberdayaan masyarakat a. Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan; b. Pendidikan kesehatan, KIE c. Upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat; 27
STRATEGI (5) 10. Manajemen, Litbang, dan Sistim Informasi Kesehatan a. Transparansi tata kelola pemerintahan; b. Litbang untuk mendukung evidence based policy: data kematian, kesakitan serta pengembangan pengukuran responsiveness sistem kesehatan; c. Sistem pengumpulan data untuk pemantauan indikator;
11. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan a. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN secara bertahap; b. Peningkatan jumlah fasyankes yang menjadi penyedia layanan sesuai standar (kerjasama pemerintah dengan swasta); c. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan, serta d. Pengembangan sistem monev terpadu;
28
3. KERANGKA PELAKSANAAN KERANGKA REGULASI • Harmonisasi • Implementasi Program • Dukungan terhadap Kebijakan Afirmatif
KERANGKA PENDANAAN • Efisiensi Alokasi: Proporsi pembiayaan program • Efisiensi Teknis: • Optimalisasi Anggaran Program dan Kegiatan • Sinkronisasi APBN+APBD • Mobilisasi pembiayaan pusat, daerah dan masayarkat + DU
KERANGKA KELEMBAGAAN • Aksesibilitas dan kualitas program • Tenaga dan Kualitas • System/SOP • Management • R&D (Litbang)
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 29
4. PERKUATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
30
Arahan Presiden Rakor Terbatas, 24 Februari 2015 • Perlu dibangun SISTEM PENGAWALAN DAN PENGENDALIAN pelaksanaan program-program prioritas pembangunan,
Bappenas, Kantor Kepresidenan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan BPKP • Perlu dipetakan kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan wilayah (Spasial) AKAN DIINTEGRASIKAN DALAM RKP 2016
31
Arahan Menteri PPN/Ka Bappenas Arahan Menteri PPN (Tindak Lanjut Rakor Terbatas, 24 Feb 2015) • Perkuatan Sistem Monev berbasis Sistem Informasi Spasial • Menyusun tampilan visual RPJMN 2015-2019 dalam peta (spasial) • Penyusunan Buku Peta berisi kegiatan prioritas berdasarkan wilayah (Integrasi Prioritas Bidang dan WIlayah)) • Pengembangan sistem database untuk setiap isu pembangunan. 32
PERKUATAN MONEV
Dalam Rangka Pengawalan dan Pengendalian Prioritas Pembangunan
MEKANISME KERJA
SUMBERDAYA PENDUKUNG -Job Description -Knowledge Sharing -Data Base dan Informasi (spasial)
PERKUATAN SISTEM MONEV
INSTRUMEN MONEV -Logical Framework -Matrik Kinerja -Kuesioner -Metode Pengumpulan Data
-Tim Kerja Terpadu -Pedoman Monev -Focus Group Discussion -E-monev -Kunjungan lapangan PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN - Alocatif Efisiensi dan Technical Efisiensi - Efektifitas - Keterkaitan Indikator (input-output-outcome)
33
5. MEMBANGUN SINERGI
34
Sinergi Lintas Bidang
INTERAKSI GIZI-KIA DALAM MENGUKUR STATUS KESEHATAN DETERMINAN KEMKES/DI NKES K/L & SKPD Terkait
DAMPAK
SPESIFIK 30% SENSITIF 70%
KEMATIAN
GIZI
UKURAN IBU
AKI
ANAK
AKB
PM
Prevalensi/K asus
PTM
Prevalensi/K asus
KESAKITAN
PREVENTIF-PROMOTIF
KURATIF-REHABILITATIF
KEGIATAN INDIKATOR TARGET KERANGKA PELAKSANAAN (Dana, Regulasi, Lembaga)
KEGIATAN INDIKATOR TARGET KERANGKA PELAKSANAAN (Dana, Regulasi, Lembaga)
RENCANA STRATEGIS- RENCANA AKSI TERSTRUKTUR & TERUKUR
PROGRAM LINTAS: GIZI 12 Program – 11 KL
Kementerian Kesehatan
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
BPOM
Program Pengawasan Obat dan Makanan
BKKBN
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Kemen PP dan PA Kemendikbud
Kementerian Agama Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian PU Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Desa dan RDT
Program Perlindungan Anak Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal Program Bimbingan Masyarakat Islam Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
36
PERAN STAKEHOLDERS PARLEMEN
ORGANISASI PROFESI & AKADEMISI Think Tank
UN NETWORK memperluas dan mengembangkan kegiatan
PEMERINTAH/ PEMDA inisiator, fasilitator dan motivator
PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN analisa kebijakan serta pelaksana pada tingkat masyarakat
MITRA PEMBANGUNA N memperkuat kolaborasi
DUNIA USAHA pengembanga n produk
MEDIA MASSA menyebarluaskan informasi terkait pangan dan gizi secara terus menerus
37
SINERGI WILAYAH 1
PUSAT-DAERAH RPJMN
RAN
RAD
Provinsi Raker
2
Musrenbang
Menurunnya Disparitas
LINTAS WILAYAH (Prov-Kab/Kota) Implementasi Program Kawasan Berbasis Wilayah
Contoh : (1) Eliminasi Malaria, (2) STBM
38
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA Kebijakan afirmatif (pemihakan ekonomi) untuk kegiatan pada area yang kurang selama ini diprioritaskan (perdesaan, perbatasan, daerah otonom baru, daerah tertinggal, dan terpencil)
39
PETA PERSEBARAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL
Keluar
keluar 50 kab 2004
199 kab
DOB 34
2009
DOB 9
target keluar *70 kab
75 kab
2014
2019
183 kab
122 kab
199-50+ 34
183-70+ 9 DOB
*Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014
47kab 122-75 Slide - 40
6. PENGANGGARAN
41
ISU PENGANGGARAN BESARAN (APBN 5%, APBD 10%)
Fund Chaneling
Sinkroni sasi PUSATDAERAH
Mobilisasi Pendanaan - PHLN - (PPP dan CSR
ANGGARAN Allocative Efficiency
Perlindungan Finansial
Unit Cost
Technical Efficiency 42
ALOKASI INDIKATIF ANGGARAN KEMKES RPJMN 2015-2019 ALOKASI (Rp Miliar) No.
PROGRAM/KEGIATAN
1
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
2 3 4 5 6 7 8 9
2015
2016
1,051.3 2,080.0
2017
2018
2,415.0 2,735.0
2019
3,080.0
TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)
11,361.3
20,476.9 27,132.0 31,944.4 32,777.5 35,775.5 148,106.2 335.0
390.0
1,294.2
552.4 1,450.0
1,850.0 2,200.0
2,650.0
8,702.4
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
2,621.4 5,400.0
6,300.0 7,200.0
8,100.0
29,621.4
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
1,739.6 3,100.0
3,790.0 4,180.0
4,550.0
17,359.6
1,612.2 6,808.0
7,713.0 8,546.0
9,651.0
34,330.2
JUMLAH
69.2
220.0
280.0
9,994.2 18,750.0 21,650.0 24,350.0 26,350.0 101,094.2 1,714.6 3,300.0 3,650.0 3,950.0 4,250.0 16,864.6
39,831.6 68,240.0 79,592.4 86,273.5 94,796.5 368,734.0 43
Mari Mantapkan Langkah Maksimalkan Potensi Untuk menjadikan Indonesia Lebih Sehat Demi Perbaikan Daya Saing Bangsa dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Terima Kasih
44
Lampiran
45
STATUS GIZI DI INDONESIA STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada hampir seluruh wilayah
40+
30-39
20-29
<20
Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi
WASTING (KURUS)
BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)
Disparitas Prevalensi
12,1%
Sebanyak Balita tergolong Kurus
Tertinggi
Sulteng : 16,9%
Terendah
Sumut : 7,2%
Nasional
10,2%
ANEMIA PADA IBU HAMIL
Sebanyak
37,1%
Ibu hamil di Indonesia mengalami
anemia
Riskesdas 2013
Indonesia menghadapi beban ganda penyakit, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat
1990
2000
2010 Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013
Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas
Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%) Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%)
Faktor Resiko Perilaku PTM
Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk)
TB
DBD
• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita 893.000 kasus (2013) • Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)
• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk Malaria • Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)
Filariasis
• Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013)
DATA PROVINSI Proyeksi Umur Harapan Hidup
No
Provinsi
1
Aceh
2
Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
4
Riau
5
Jambi
6
Sumatera Selatan
7
Bengkulu
8
Lampung
9
Kep. Bangka Belitung
10 Kep. Riau Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)
Data Dasar 2010-2015 (2012)
Proyeksi 2015-2020 (2017)
69,3 67,6 67,9 70,4 70,1 68,5 68 69,2 69,3 68,7
69,6 68,5 68,8 71,1 70,7 69,3 68,8 70,1 70,1 69,7 48
DATA PROVINSI Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Provinsi di Wilayah Barat NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau INDONESIA
Data Dasar (2013) 57,6 55,1 82,9 59,7 44,4 63,1 42,5 69,2 70,5 89,7 70,4
Proyeksi Angka Kematian Bayi per provinsi (per 1.000 kelahiran hidup) No
Provinsi
1
Aceh
2
Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
4
Riau
5
Jambi
6
Sumatera Selatan
7
Bengkulu
8
Lampung
9
Kep. Bangka Belitung
10
Kep. Riau
Data Dasar 2010-2015 (2012)
2015-2020 (2017)
28
27
34
31
33
30
24
22
26
23
31
28
33
30
28
25
28
25
30
26
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013) Sumber: Riskesdas, 2013
49
DATA PROVINSI Persentase Imunisasi Dasar Lengkap bayi umur 12-23 bulan
RPJMN 2015-2019 Baseline
Target 2019
Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013
-
40
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
71,2
Indikator
Imunisasi
95
No
Provinsi
Data Dasar (2013) 38,4
1
Aceh
2
Sumatera Utara
39,1
3
Sumatera Barat
39,7
4
Riau
52,2
5
Jambi
60,2
6
Sumatera Selatan
48,3
7
Bengkulu
62,2
8
Lampung
62,4
9
Kep. Bangka Belitung
68,1
10
Kep. Riau
71,6
INDONESIA
59,2 50
Sumber: Riskesdas, 2013
Ketimpangan antar wilayah masih cukup besar misalnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi • Target 2019: Meningkatkan Persentasi kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari 71,2 % menjadi 95% • Target tsb untuk menjawab ketimpangan imunisasi dasar antar daerah yang sangat tinggi yaitu terendah adalah Papua (29,2) dan tertinggi di DI Yogya (83,2%) Variasi cakupan imunisasi dasar lengkap (%) pada bayi antar propinsi tahun 2013
DATA PROVINSI Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Menurut Provinsi
RPJMN 2015-2019 Indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen)
Stunting
Baseline
Target 2019
32,9
28
No
Provinsi
1
Aceh
2
Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
4
Riau
5
Jambi
6
Sumatera Selatan
7
Bengkulu
8
Lampung
9
Kep. Bangka Belitung
10 Kep. Riau INDONESIA
Data Dasar (2013)
41,5 42,5 39,2 36,8 37,9 36,7 39,7 42,6 28,7 26,3 37,2 52
Sumber: Riskesdas, 2013
DATA PROVINSI Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita Menurut Provinsi
RPJMN 2015-2019 Indikator Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita
No
Provinsi
Data Dasar (2013)
Baseline
Target 2019
1
Aceh
26,3
19,6
17
2
Sumatera Utara
22,4
3
Sumatera Barat
21,2
4
Riau
22,5
5
Jambi
19,7
6
Sumatera Selatan
18,3
7
Bengkulu
18,7
8
Lampung
18,8
9
Kep. Bangka Belitung
15,1
(Riskesdas, 2013)
Kekurangan Gizi (Underweight)
10 Kep. Riau INDONESIA
15,6 19,6 53
Sumber: Riskesdas, 2013
PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR Target RPJMN 2015 - 2019 Target
Indikator
2015
2016
2017
2018
2019
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
350
700
1.400
2.800
5.600
Jumlah puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
700
1.400
2.800
5.600
6.000
Kebutuhan Puskesmas Baru per Provinsi Tahun 2015 - 2019 NO. 1 2 3 4 5
PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi
6 Sumatera Selatan
DATA DASAR
KEBUTUHAN PUSKESMAS BARU
(2013)*
2015
2016
2017
2018
2019
334 570 562 207 176
82 57 27 22
11 17 2 6 5
12 18 7 7 6
12 18 7 7 6
12 19 8 7 6
319
9
9
9
9
10
5 9
5 10
2
2
3 245
3 257
7 Bengkulu 180 1 5 5 8 Lampung 280 44 9 9 Kep. Bangka 9 60 8 2 2 Belitung 10 Kepulauan Riau 70 23 3 3 INDONESIA 9.957 998 190 213 Sumber: Roadmap Supply Side JKN bersumber dari Profil Kesehatan 2013
PERKUATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
MEKANISME KERJA SUMBERDAYA PENDUKUNG -Job Description -Knowledge Sharing -Sistem Informasi Data
-Tim Kerja Terpadu -Pedoman Monev -Focus Group Discussion -E-monev -Kunjungan lapangan/ supervisi
PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN KGM
INSTRUMEN MONEV -Logical Framework -Matrik Kinerja -Kuesioner -Metode Pengumpulan Data 55
