2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (V)

JAKARTA KAMIS, 2 APRIL 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. PT Tunas Jaya Pratama 2. PT Multi Prima Universal 3. PT Marga Maju Mapan ACARA Mendengarkan Keterangan Kepolisian Republik Indonesia dan Ahli/Saksi Pemohon (V) Kamis, 2 April 2015, Pukul 11.14 – 13.18 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Arief Hidayat Anwar Usman Maria Farida Indrati Patrialis Akbar Wahiduddin Adams Aswanto

Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4.

Absar Kartabrata Rasyid Alam Perkasa Nasution Ali Nurdin Absar Kartabrata

B. Ahli dari Pemohon: 1. Maruarar Siahaan 2. Bagir Manan 3. Kartono C. Saksi dari Pemohon: 1. Bambang Tjahjono D. Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Riki H.P. Sitohang Sigid Tri Hardjanto Agung Makbul Sys Mulyono Bimo Anggoro Seno Bambang Pristiwanto Melida Rumapea Taslim Khairudin

E. Pemerintah: 1. 2. 3. 4.

Djoko Sasono Hary Kriswanto Eddi Liana Sari

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 3/PUUXIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya dulu. Pemohon hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION Pemohon hadir. Kami berempat dengan ... yang terdiri dari saya sendiri, Adnan Buyung Nasution. Saudara Ali Nurdin sebelah kiri saya, Saudara Rasyid Alam Perkasa sebelah kanan saya, dan Saudara Dr. Absar Kartabrata. Terima kasih

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Profesor. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, siapa yang hadir?

4.

PEMERINTAH: DJOKO SASONO Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir mewakili Presiden dari Kementerian Perbuhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM. Kami sendiri, Djoko Sasono (Direktur Jenderal Perhubungan Darat). Sebelah kanan kami, Hary Kriswanto (Sekretaris Direktoral Jenderal Perhubungan Darat), sebelah kiri kami, Eddi (Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan), serta Ibu Liana Sari dari Kemenkum HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Pihak Terkait siapa yang hadir? Saya persilakan. Dinyalakan.

6.

PIHAK TERKAIT: BIMO ANGGORO SENO Yang pertama adalah Brigjen Pol Riki H.P. Sitohang, S.H., ada di belakang. Kemudian nomor 2, Brigjen Pol Drs. Sigid Tri Hardjanto, tidak bisa hadir. Kemudian yang ketiga adalah Kombes Pol Dr. Agung Makbul. Kemudian yang keempat adalah Kombes Pol Sys Mulyono, S.H. 1

Kemudian yang kelima adalah Kombes Pol Bimo Anggoro Seno, saya sendiri. Kemudian yang keenam Kombes Pol Drs. Bambang Pristiwanto. Kemudian yang ketujuh adalah AKBP Melida Rumapea, di sebelah kami. Kemudian yang kedelapan AKBP Taslim Khairudin. Demikian. 7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan pada Pemohon dan Pemerintah, serta Pihak Terkait. Pada kesempatan sidang Pleno ini hanya dihadiri oleh enam orang karena ada tiga orang yang berhalangan karena suatu hal, maka bukan Pleno, tapi Panel diperluas. Apakah bisa diteruskan ataukah ada keberatan dari Pemohon?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION Bisa diteruskan.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Diteruskan, baik. Dari Pemerintah?

10.

PEMERINTAH: DJOKO SASONO Enggak, Yang Mulia.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak masalah, ya?

12.

PEMERINTAH: DJOKO SASONO Tidak masalah.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pihak Terkait?

14.

PIHAK TERKAIT: BIMO ANGGORO SENO Diteruskan, Yang Mulia.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu kita lanjutkan agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Kepolisian Republik 2

Indonesia, kemudian mendengarkan Ahli dari Pemohon, yang sudah dihadirkan di sini Pak Dr. Ir. Kartono sudah hadir. Kemudian yang kedua Yang Mulia Prof. Bagir Manan. Kemudian Yang Mulia Dr. Maruarar, ini saya sebut Yang Mulia karena hakim juga. Kemudian Saksi Pemohon Pak Bambang Tjahjono, baik. Baik, kita mulai. Silakan keterangan dari (...) 16.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION Majelis Hakim?

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya persilakan, Pemohon.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION Majelis Hakim, sebelum dilanjutkan sidang, kami mohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau paling tidak kami mempertanyakan tentang posisi dari Pihak Kepolisian yang sekarang menjadi Pihak Terkait. Pertama, di dalam persidangan sebelumnya seingat kami Pihak Kepolisian ini sudah tercakup di dalam jawaban Pemerintah yang diberikan oleh Presiden, dimana waktu itu Presiden juga mewakili atau mencakup Pihak Departemen Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, dan juga Kepolisian, itu oleh pelaksanan tugas Kapolri sendiri, Badrodin Haiti. Dan itu sudah tertera di dalam risalah sidang yang lalu. Nah, oleh karena itu, jika sekarang Pihak Kepolisian ingin tampil sebagai Pihak Terkait, kami ingin mendapatkan penjelasan dulu dalam ... dengan argumentasi apa? Alasan apa Polisi ingin melepaskan diri dari Pemerintah? Sebab pemerintahan dalam arti luas sudah mencakup kepolisian, ya. Pemerintahan (suara tidak terdengar jelas). Tapi kalau pemerintahan dalam arti sempit barangkali polisi menganggap dirinya itu aparat atau alat yang berdiri sendiri. Jadi kami kira perlu ada kejelasanlah bagaimana posisi dan alasan Polisi menjadi Pihak Terkait yang berdiri di luar Pemerintah. Sekian, terima kasih. Ya.

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Kami lanjutkan, Majelis.

20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

3

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Dalam jawaban keterangan Presiden yang kami terima tertanggal ... di sini diterima oleh kesekretariatnya itu 17 Maret 2015.

22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Disebutkan yang bertanda tangan itu hanya dua, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Perhubungan. Sementara pada waktu persidangan yang kita dengar semua dan dibuktikan dengan risalah sidang tanggal 23 Februari, pada halaman 5, saya bacakan Majelis, ”Izinkan saya atas nama Presiden menyampaikan keterangan Presiden,” dan seterusnya, ”Yang Mulia Majelis Hakim, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Nama Ignasius Jonan (Menteri Perhubungan), Nama Badrodin Haiti (Plt Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia). Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Indonesia dan (...)

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu yang dibacakan risalah sidang pada kapan itu?

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN 23 Februari, halaman 5.

26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik, terus?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Angka 10. Kemudian, pada halaman 13-nya bagian penutup disebutkan, ”Atas berkenaan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, Februari 2015, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan), Menteri Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly), Plt. Kepolisian Republik Indonesia (Badrodin Haiti).” Sehingga ada satu pertanyaan bagi kami, mana yang dipegang? Apakah yang diucapkan di 4

dalam persidangan ataukah yang tertulis kemudian yang kami terima, tanpa kami dengar di dalam sidang adanya pencabutan kuasa, atau perubahan, atau perbaikan? Demikian, Majelis. 28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saya minta Pemerintah bisa memberikan jawaban terlebih dahulu? Jadi, kalau yang kita dengar ada perubahan dari apa yang disampaikan pada persidangan tanggal 23. Di dalam persidangan tanggal 17 Maret keterangan Presiden hanya mencantumkan Yasonna Laoly dan Ignasius Jonan sebagai wakil dari Pemerintah, kemudian pada waktu itu dari Pihak Kepolisian juga menegaskan untuk menjadi Pihak Terkait, kemudian posisi duduknya juga sudah bergeser menjadi Pihak Terkait, dan kalau memang Pihak Pemohon keberatan, nanti kita catat dalam persidangan bahwa sudah ada penegasan sejak keterangan Presiden disampaikan dalam persidangan bahwa Presiden hanya diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Perhubungan, sedangkan Pihak Kepolisian menegaskan menjadi Pihak Terkait. Dan Pemohon pada waktu itu sudah menyatakan bahwa dengan bergesernya Pihak Kepolisian menjadi Pihak Terkait, pada waktu itu Pemohon sudah tidak keberatan, begitu.

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Kami sampaikan, Majelis. Pertama, jawaban tertulis ini bukan kami terima di dalam persidangan dan sepanjang pengetahuan kami tidak pernah ada pencabutan Kuasa dari Presiden. Yang kedua, kami pada sidang sebelumnya tanggal 17 Maret itu kami tidak ... bukan berkeberatan, tapi kami mempertanyakan untuk tertibnya acara persidangan (...)

30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Terkait dengan keinginan dari Pihak Kepolisian menjadi Pihak Terkait, kami pertanyakan apakah sudah ada surat permohonannya, apakah sudah ada administrasinya, yang ternyata belum ada. Sehingga kami minta kalau belum ada karena tidak jelas posisinya untuk di luar apa ... meja Termohon pada waktu itu, Majelis.

5

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, keberatan kita catat, kita segera mulai, ya. Jadi, ada keberatan dari Pihak Pemohon sehubungan dengan Kepolisian Republik Indonesia menjadi Pihak Terkait, gitu ya. Kita catat, ya.

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Untuk selanjutnya kami boleh melihat kuasa untuk yang hadir, Majelis? Dan juga kalau boleh kami minta nantinya ada surat pencabutan kuasa dari Presiden karena sampai saat ini kan belum ada, sementara surat kuasa itu sudah diberikan dan diucapkan di dalam sidang.

34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, jadi memang sampai saat ini surat kuasa yang diberikan oleh Presiden di dalam persidangan memang belum … belum ada, ya? Belum ada. Tapi, Surat Keterangan Presiden yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2015 hanya mengatakan bahwa yang mewakili Presiden adalah Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM) dan Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan. Sedangkan Pihak Kepolisian tidak ikut menjadi Pihak yang mewakili Pemerintah. Kemudian, kita pada hari ini menerima keterangan … tadi mana? Keterangan dari Pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait, begitu. Tapi bagaimana pun keberatan dari Pemohon kita catat, ya. Bahwa pada persidangan kali ini Pemohon mengajukan keberatan dan meminta ketegasan kepada Pemerintah yang mewakili Presiden itu apakah hanya betul Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Perhubungan? Dan nanti surat kuasanya supaya segera disampaikan kepada Mahkamah yang juga nanti akan kita sampaikan kepada Pemohon dan nanti surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari Kepolisian juga nanti akan kita sampaikan. Keberatan sudah kita catat. Persidangan bisa diteruskan, Pemohon? Bisa dilanjutkan?

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Bisa.

36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saya persilakan dari Kepolisian Republik Indonesia, yang memberi keterangan siapa? Saya persilakan di mimbar.

6

37.

PIHAK TERKAIT: BIMO ANGGORO SENO Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan kami membacakan keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia. Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pihak Terkait atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan permohonan pengujian (constitutional review) Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UndangUndang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Sesuai dengan register di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/ ... ulangi, 3/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Januari 2015 dengan perbaikan permohonan tanggal 4 Februari 2015. Selanjutnya, perkenankan Polri selaku Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis atas permohonan pengujian Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Lalu Lintas sebagai berikut. I. Pokok permohonan para Pemohon. Merujuk pada permohonan para Pemohon pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan bahwa Para Pemohon merupakan badan hukum privat, pemilik, dan/atau pengelola alat berat yang merasa dirugikan, dan/atau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena pasal a quo telah menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor. Padahal alat berat merupakan alat produksi yang memiliki jenis dan beraneka ragam yang tidak mungkin dipersamakan fungsinya dengan kendaraan bermotor sebagai moda transportasi barang maupun orang. Sehingga penjelasan pasal a quo menimbulkan ketidakjelasan, ketidakpastian hukum, melanggar prinsip persamaan dan ketidakadilan. Di samping itu pula, Pemohon merasa haknya dirugikan, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 7

II. Kedudukan Polri sebagai Pihak Terkait. Berkenaan dengan uji materi Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c yang menggolongkan alat berat sebagai kendaraan bermotor, Polri berkepentingan terhadap keberlangsungan berlaku dan mengikatnya ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf e beserta penjelasannya, khususnya bagian c tentang penggolongan alat berat, seperti buldoser, traktor, mesin gilas, forklift, leader, ekskavator, dan crane, serta berbagai macam alat berat lainnya sebagai kendaraan bermotor. Berlaku dan mengikatnya ketentuan tentang penggunaan penggolongan alat berat sebagai kendaraan bermotor menjadi dasar kewenangan Polri, yaitu. 1. Polri berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan diberi dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan registrasi dan identifikasi semua kendaraan bermotor, termasuk alat berat yang oleh penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e digolongkan sebagai kendaraan bermotor. Kewenangan registrasi dan identifikasi semua kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan ... sesuai dan juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan perataran perundang-undangan lainnya berwenang menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 2. Polri berdasarkan ketentuan Pasal 77 juncto Pasal 80C UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberikan dan mempunyai kewenangan menerbitkan surat izin mengemudi bagi pengemudi alat berat yang oleh penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e digolongkan sebagai kendaraan bermotor jika pengemudi alat berat dinyatakan lulus dan dalam uji kompetensi pengetahuan, simulasi, dan keterampilan mengemudi. Kewenangan penerbitan surat izin mengemudi bagi pengemudi kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan … sesuai dan juga diperkuat oleh Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. Atas dasar dua kewenangan tersebut di atas, Polri mempunyai kepentingan langsung berkenaan dengan uji materi Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c tentang penggolongan alat berat sebagai kendaraan bermotor. Keberlangsungan … keberlangsungan berlaku dan mengikatnya penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c akan berdampak pada keberlangsungan tugas dan tanggung jawab Polri untuk memberikan jaminan, kepastian, dan perlindungan hukum terhadap

8

keberadaan kepemilikan dan pengoperasian dan pengguna alat berat sebagai kendaraan bermotor. Keberlangsungan berlaku dan mengikat pasal tersebut juga akan berdampak pada tanggung jawab Polri untuk menjamin terpenuhinya syarat kompetensi pengemudi dan keselamatan pengemudi alat berat, termasuk orang lain yang ada di dalam atau di luar alat berat. Selain itu juga perlu menjelaskan bahwa pelaksanaan wewenang Polri sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok Polri sesuai amanat Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana dijabarkan dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang Pasal 13 undang-undang a quo tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya jaminan keabsahan dan legalitas asal-usul serta kepastian hukum kepemilikan alat berat sebagai kendaraan bermotor akan mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terjamin terselesaikannya sengketa hukum melalui tegakknya hukum, serta sekaligus terlindunginya, terayominya dan … terlayaninya masyarakat, khususnya pada pemilik alat berat di negara … di negara Republik Indonesia dan negara yang berdasarkan hukum. III. Kedudukan Hukum Pemohon Pemohon menyatakan bahwa penggolongan alat berat sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dicantumkan pada Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c dan diajukan untuk diuji materi dirasa dirugi … merugikan dan/atau berpotensi merugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terhadap perasaan dan penilaian Para Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait tidak sependapat karena menyatakan pernyataan perasaan dan penilaian adalah adanya kerugian hak konstitusional tersebut mengandung ketidaklogisan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pasal 47 ayat (2) huruf e beserta penjelasannya bagian c hanya menggolongkan alat berat sebagai kendaraan bermotor karena memenuhi kriteria sebagai kendaraan bermotor, khususnya yaitu menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak dibuat dengan rancangan khusus dan digunakan untuk berfungsi dan kepentingan khusus. Oleh karenanya, penjelasan 4 … Pasal 47 huruf … ulangi, Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c tidak mungkin mendatangkan kerugian secara

9

langsung kepada Pemohon sebagai pemilik dan/atau pengelola alat berat. 2. Pasal 47 ayat (2) huruf e beserta penjelasannya bagian c menjadi dasar kewajiban dilaksanakannya registrasi dan identifikasi alat berat, serta kewajiban mempunyai Surat Izin Mengemudi Golongan B2, justru kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan untuk memenuhi yaitu. a. Hak konstitusional pemilik alat berat, yaitu pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Melalui registrasi dan identifikasi alat berat akan diterbitkan dan diberikan. 1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berfungsi sebagai legitimasi pengakuan dan alat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi kepemilikan alat berat. 2. Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai pemberi legitimasi pengoperasian alat berat sesuai dengan fungsi khusus yang dirancang sejak semula. b. Hak konstitusional pengemudi alat berat, yaitu jaminan legitimasi sebagai pihak yang mempunyai kompetensi untuk mengemudi alat berat dan perlindungan keselamatan baik bagi dirinya maupun orang lain, terbebas dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam penggunaan pengoperasionalan alat berat. Perlu juga dijelaskan bahwa adanya kewajiban registrasi dan identifikasi alat berat, serta kewajiban mempunyai penggolongan SIM B2 tidak akan menimbulkan beban pembiayaan dan bahkan kerugian ekonomis bagi perusahaan pemilik dan pengemudi alat berat. Karena pertama, biaya registrasi dan identifikasi alat berat sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP hanya sebesar Rp225.000,00 dengan rincian Rp100.000,00 untuk penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Rp75.000,00 untuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Rp50.000,00 untuk pencetakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kedua, biaya uji kompetensi pengemudi dan penerbitan SIM B2 baru sebagai pengemudi alat berat sebesar Rp170.000,00. Atas dasar penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penggolongan alat berat sebagai kendaraan bermotor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e beserta penjelasannya bagian c serta konsekuensinya terhadap kewajiban registrasi dan identifikasi alat berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 dan kewajiban mempunyai golongan SIM B2 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 juncto Pasal 88 huruf c Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 10

yang dimohon uji materi tidak mungkin menimbulkan kerugian secara potensial atau aktual bagi hak konstitusional kepada Pemohon. Sebaliknya ketentuan pasal-pasal tersebut justru memberikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas kepemilikan dan pengoperasian alat berat, serta perlakuan yang sama terhadap semua pemilik kendaraan bermotor termasuk alat berat. Tentang kedudukan hukum (legal standing), Polri menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak atas berlakunya Pasal 47 ayat 2 huruf e bagian c Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007? Yang Mulia, dilanjutkan. 38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, mengingat waktunya supaya agak dipercepat.

39.

PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, akan kami lanjutkan. IV. Keterangan Polri selaku Pihak Terkait terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji terhadap Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c dan implikasinya terhadap kewajiban registrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan terhadap kewajiban kepemilihan SIM B2 bagi pengemudinya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 juncto Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Polri sebagai Pihak Terkait dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon menyatakan alat berat bukan kendaraan bermotor karena adanya perbedaan fungsi, yaitu alat berat berfungsi sebagai alat produksi sedangkan kendaraan bermotor berfungsi sebagai moda transportasi barang atau orang. Terhadap pernyataan Pemohon tersebut Polri sebagai Pihak Terkait menilai Pemohon belum mencoba memahami secara komprehensi mengenai kriteria dari istilah kendaraan bermotor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penggolongan lebih lanjut jenis kendaraan bermotor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) beserta penjelasannya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 11

a. Kriteria yang disebut kendaraan bermotor ada dua kata yang terkandung dalam istilah kendaraan bermotor, yaitu kendaraan dan bermotor. Kata kendaraan jika berdasarkan dan dikembangkan dari Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bermakna sebagai berikut. Suatu sarana angkut dalam penggunaannya harus melalui cara dinaiki, digerakan, dan dikemudikan. Kata bermotor bermakna sebagai penggunaan peralatan mekanik berupa mesin. Atas dasar makna dari masing-masing kata tersebut dapatlah disusun makna dari istilah kendaraan bermotor, yaitu suatu sarana angkut yang penggunaannya melalui cara dinaiki, digerakan dengan mesin, dan dikemudikan seseorang dengan demikian kriteria kendaraan bermotor sebagai sarana angkut, yaitu. 1. Digunakan dengan cara dinaiki baik oleh satu orang sebagai pengemudi maupun oleh beberapa orang dengan yang satu sebagai pengemudi dan yang lainnya sebagai penumpang. 2. Digunakan dengan cara digerakkan dengan peralatan mekanik berupa mesin, baik untuk maju atau mundur, maupun gerakan lambat atau cepat. 3. Digunakan dengan cara dikemudikan oleh seseorang yang memenuhi syarat kompetensi pengemudi. b. Menggolongkan jenis kendaraan bermotor. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beserta penjelasannya. Kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya digolongkan atau dibedakan menjadi 5 jenis. Yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus yang terdiri dari kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat termasuk bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loauder, excavator, dan crane, dan kendaraan khusus penyandang cacat. Jika penjelasan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicermati dan dipahami secara utuh, maka kelima jenis kendaraan bermotor berdasarkan tujuan penggunaan dan rancang bangunnya dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yaitu satu, jenis kendaraan bermotor yang tujuan penggunaannya untuk pengangkutan orang dan/atau barang. Harus mempunyai rancang bangun yang sesuai dengan tujuan untuk pengangkutan orang dan/atau barang. Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan ini adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang. Dua, jenis kendaraan bermotor yang tujuan penggunaannya untuk kepentingan khusus harus mempunyai rancang bangun yang 12

sesuai dengan kepentingan khusus yang menjadi tujuan penggunanya. Kendaraan bermotor TNI dan … kendaraan bermotor TNI atau Polri yang digunakan untuk mobilitas anggota TNI atau Polri baik melalui jalan maupun lokasi khusus atau digunakan untuk menghadapi dan mengatasi huru-hara, harus mempunyai rancang bangun yang khusus sesuai dengan tujuan penggunaannya yang khusus. Alat berat yang tujuan penggunaannya untuk mengangkat atau mengangkut dan memindahkan barang dari lokasi khusus tertentu atau untuk menggali dan mengeruk, serta memindahkan bahan tambang atau memadatkan permukaan jalan. Semuanya harus dirancang bangun secara khusus sesuai dengan tujuan penggunaannya yang khusus. Atas dasar penjelasan kriteria kendaraan bermotor dan penggolongan, lebih lanjut jenis kendaraan bermotor tersebut di atas. Polri sebagai pihak terkait menyatakan. A. Ketidaktepatan pembedaan antara alat berat sebagai alat produksi dengan kendaraan bermotor. Sebagai moda atau alat pengangkutan karena semua jenis kendaraan bermotor termasuk alat berat dapat difungsikan sebagai alat produksi atau pendukung kegiatan produksi. Jenis mobil penumpang atau mobil bus, mobil barang seperti halnya alat berat dapat berfungsi sebagai alat produksi yaitu produksi jasa pengangkutan orang atau barang yang memberikan pendapatan kepada perusahaan yang memiliki dan/atau mengoperasikan. B. Alat berat memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai kendaraan bermotor secara normatif dan realita penggunanya, yaitu. 1. Penggunaan alat berat harus dilakukan dengan cara sebagaimana penggunaan jenis kendaraan bermotor yang lain yaitu pertama, harus dinaiki oleh satu orang sebagai pengemudi atau ditambah satu orang sebagai pendamping. Kedua, digerakkan secara lambat untuk maju atau mundur dengan menggunakan peralatan mekanik berupa mesin. Tiga, dikemudikan oleh seseorang yang harus dinyatakan lulus uji kompetensi pengemudi alat berat. 2. Tujuan penggunaan alat berat sebagaimana kendaraan bermotor khusus lainnya adalah untuk memenuhi kepentingan khusus sehingga rancang bangunnya harus khusus juga. Yang berbeda dengan rancang bangun jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan pengangkutan barang dan/atau orang. Dua. Bahwa Pemohon menyatakan alat berat tidak mungkin dan tidak akan pernah dapat dilakukan uji tipe dan uji berkala dengan berbagai alasan. Seperti, tidak memiliki ban, tidak memiliki ban karet, namun terbuat dari besi roda, dan tidak memenuhi syarat ke dalam alur ban. Polri sebagai Pihak Terkait menilai pernyataan tersebut sebagai wujud dan fakta ketidakpahaman Pemohon tentang hakikat dan tujuan uji tipe dan uji berkala. Berkenaan dengan hakikat dan tujuan uji tipe dan uji berkala, dapat dijelaskan sebagai berikut.

13

a. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Uji tipe dan uji berkala pada hakikatnya dimaksudkan untuk menilai atau menilai kembali pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan, serta rancang bangun satu tipe produk kendaraan bermotor. Persyaratan teknis mencakup pengujian atau penilaian terhadap susunan perlengkapan, ukuran, karoseri, dan rancangan teknis sesuai dengan tujuan penggunaannya. Persyaratan layak jalan mencakup pengujian atau penilaian terhadap kinerja produk kendaraan bermotor. Hasil dari uji tipe digunakan sebagai dasar untuk dilakukan registrasi tipe kendaraan bermotor dan penerbitan … dan penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe atau SRUT. b. Dengan mengacu kepada hakikatnya sebagaimana diuraikan di atas. Pelaksanaan uji tipe dan uji berkala bertujuan agar kendaraan bermotor menjamin keselamatan ketika digunakan atau dioperasikan, baik bagi pengemudi, atau penumpang, maupun orang lain yang ada di luar kendaraan bermotor. Dengan mencermati hakekat dan tujuan uji tipe dan uji berkala tersebut di atas, setiap jenis kendaraan bermotor, termasuk alat berat sebagai kendaraan bermotor khusus yang akan dioperasikan atau digunakan wilayah Indonesia wajib dilakukan uji tipe dan uji berkala, agar mampu memberikan jaminan keselamatan kepada pengemudi, dan penumpang, dan orang lain di luar alat berat. Pengujian tipe dan berkala merupakan bentuk tanggung jawab negara agar setiap alat berat yang dioperasikan, digunakan di Indonesia memenuhi syarat teknis dan layak jalan. Negara tidak boleh membiarkan terjadinya ancaman terhadap keselamatan warga negaranya yang mengemudikan atau menumpang alat berat karena memberikan alat berat tidak dilakukan uji tipe dan uji berkala. Mengenai kompleksititas pelaksanaan dan tata cara pengujian, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakannya dan dapat diatur secara khusus. Tiga. Bahwa Pemohon menyatakan penggolongan alat berat sebagai kendaraan bermotor berakibat adanya beban kewajiban registrasi dan identifikasi dalam rangka memperoleh sertifikat registrasi uji tipe. Terhadap pernyataan Pemohon, Polri sebagai Pihak Terkait menilai adanya ketidakpahaman secara komprehensif tentang ketentuan, dan tujuan registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor, termasuk alat berat. Untuk itu, Polri sebagai Pihak Terkait memberikan penjelasan sebagai berikut. a. Pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, semua kendaraan bermotor, termasuk alat berat wajib diregistrasi kepemilikan dan pengoperasionalnya. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan, “Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan.” Pasal ini tidak membatasi bahwa kendaraan bermotor yang terkena kewajiban 14

registrasi harus digunakan di jalan umum. Namun, semua kendaraan bermotor, baik yang dioperasikan di jalan umum, maupun di jalan, atau lokasi khusus wajib didaftarkan. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbeda dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menentukan, “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan.” Dalam Pasal 14 ayat (1) tersebut terdapat frasa yang dioperasikan di jalan. Kata jalan menunjukkan … kata jalan menunjuk kepada jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Frasa tersebut berfungsi sebagai syarat atau batasan bahwa menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lama UndangUndang Nomor 14 Tahun 1992, yang terkena kewajiban pendaftaran hanyalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan umum. Bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan atau lokasi khusus, seperti alat berat berupa bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loader, excavator, dan crane yang dioperasikan di area dan jalan khusus perusahaan pertambangan, perkebunan, kehutanan, pelabuhan, dan udara, menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tidak terkena kewajiban untuk didaftarkan. b. Kewajiban registrasi terhadap semua jenis kendaraan bermotor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan wujud tanggung jawab negara dengan tujuan. 1. Tertib administrasi. Registrasi dimaksudkan untuk mencatat, memverifikasi, dan menyimpan … dan menyimpan data identitas ranmor dan identitas pemiliknya. Berdasarkan data dimaksud, diterbitkan. 1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai alat bukti kepemilikan ranmor. Penerbitan dan pemberian BPKB kepada pemilik kendaraan bermotor, termasuk alat berat, bermakna adanya pengakuan negara terhadap kepemilikannya, adanya jaminan kepastian hukum tentang hubungan kepemilikan antara pemilik kendaraan bermotor, adanya jaminan perlindungan hukum terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yang sudah teregistrasi, serta adanya perlakuan yang sama karena semua jenis kendaraan bermotor, termasuk alat berat, harus diregistrasi. 2) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sebagai su … sebagai surat identitas kendaraan bermotor dan Tanda Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagai tanda identitas fisik kendaraan bermotor. Adanya STNK dan TNKB memberikan

15

legitifikasi pengoperasian kendaraan bermotor di jalan umum, atau pun di jalan, atau lokasi khusus. 2. Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia. Dengan adanya registrasi, semua kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, pemerintah dapat melakukan. a. Pengendalian jumlah kendaraan bermotor, termasuk alat berat yang dioperasikan di Indonesia. b. Pengawasan penggunaan kendaraan bermotor, termasuk alat berat yang dioperasikan di jalan lokasi khusus dalam rangka menjaga keamanan keberadaannya dan keselamatan pengoperasiannya. c. Pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan pengoperasiannya. 3. Kemudahan penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan. Data identitas kendaraan bermotor termasuk alat berat dan pemiliknya beserta perubahan-perubahannya berkedudukan sebagai data forensik kepolisian. Dalam kedudukan yang demikian, data identitas kendaraan bermotor dan pemiliknya berfungsi sebagai rujukan atau sumber bagi Polri untuk melakukan penyidikan jika terjadi pelanggaran dan/atau kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor baik sebagai objek pelanggaran atau kejahatan, maupun sebagai media melakukan pelanggaran dan atau kejahatan. Dengan tertibnya administrasi kendaraan bermotor tersebut, Polri akan memperoleh kemudahan untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor dan atau pemiliknya sebagai bagian dari proses penyidikan. 4. Perencanaan operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan. Data jumlah kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia terutama di masing-masing wilayah dapat difungsikan untuk mengembangkan perencanaan dan operasional serta rekayasa manajemen lalu lintas angkutan jalan. Dengan mencermati tujuan kewajiban regristasi dan identifikasi kendaraan bermotor termasuk alat berat sebagaimana tersebut di atas, ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf e beserta penjelasannya bagian c juncto Pasal 64 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukum kewajiban regristasi alat berat tidak mungkin mengandung pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahkan dari tujuan kesatu sampai ketiga di atas justru ketentuan … apa … Pasal 47 ayat (2) huruf e beserta penjelasannya bagian c juncto Pasal 64 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung semangat yang konsisten dengan semangat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu pemberian pengakuan terhadap kepemilikan alat berat, pemberian jaminan kepastian 16

hukum terhadap kepemilikan alat berat oleh subjek pemiliknya, pemberian perlindungan hukum terhadap kepemilikan alat berat, dan pemberian perlakuan yang sama terhadap semua kendaraan bermotor termasuk alat berat. Empat. Bahwa Pemohon menyatakan persyaratan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B2 bagi pengemudi alat berat tidak dapat dipenuhi atau bahkan tidak diperlukan karena kemampuan atau keahlian memiliki SIM B2 tidak relevan dengan keahlian yang diperlukan untuk mengemudikan atau mengoperasikan alat berat. Pernyatan Pemohon ketidakpahamannya secara utuh atas hakikat dan tujuan dari kepemilikan SIM, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Kepemilikan SIM oleh seseorang pada hakikatnya menunjukkan bahwa pemegangnya sudah dinyatakan lulus ujian kompetensi, sehingga diberi kewenangan untuk mengemudikan atau mengoperasikan kendaran bermotor. Ada 3 kelompok kompetensi yang harus dimiliki, yaitu. 1. Kompetensi pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas dan angkutan sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan atau dioperasikan. Bagi pengemudi jenis kendaraan bermotor untuk tujuan pengangkutan barang dan atau orang di jalan umum. Kompetensi yang harus dimiliki berkaitan dengan pengetahuan tata cara berlalu lintas dan angkutan di jalan umum, bagi pengemudi atau pengoperasi jenis kendaraan bermotor khusus seperti alat berat, kompetensi yang harus dimiliki berkaitan dengan pengetahuan tata cara berlalu lintas dan angkutan baik jalan umum maupun jalan khusus seperti kendaraan … seperti perkebunan, pelabuhan, dan bandara, serta lokasi khusus seperti di lokasi pertambangan. 2. Kompetensi keterampilan pengemudi atau pengoperasikan kendaraan bermotor melalui simulator, artinya dalam peralatan simulator harus dirancang untuk menguji keterampilan pengemudi atau mengoperasikan semua jenis kendaraan bermotor termasuk alat berat baik di jalan umum, di jalan khusus, dan di lokasi khusus. 3. Kompetensi praktik pengemudi atau pengoperasian kendaraan bermotor sebagai aplikasi pengeterapan pengetahuan tata cara berlalu lintas dan angkutan di arena tertentu yang ditunjuk dan … ditunjuk dan di jalan atau di lokasi yang sesungguhnya. Ada 2 tingkatan pengujian kompetensi teknik … kompetensi praktik, yaitu. 1. Praktik 1 yang dilaksanakan di arena tertentu yang ditunjuk dengan rancang bangun untuk menguji kemampuan tertentu dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan SIM yang di … yang ingin dimiliki.

17

2.

Praktik 2 yang dilaksanakan di jalan atau di lokasi khusus tertentu bagi SIM pengemudi jalan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan. Praktik 2 dilaksanakan di jalan dengan menggunakan jenis kendaraan bermotor sesuai dengan golongan SIM yang ingin dmiliki, bagi SIM pengemudi jenis kendaraan bermotor khusus seperti alat berat. Praktik 2 dilaksanakan di jalan khusus seperti pelabuhan, bandara, wilayah perkebunan atau lokasi khusus seperti pertambangan dengan menggunakan alat berat yang dioperasikan. B. Kepemilikan SIM bertujuan untuk memberikan legitimasi pengakuan dan kepastian hukum bahwa pemegangnya sudah memiliki semua kompetensi yang diwajibkan. Dengan demikian, semua kompetensi yang dimaksud seorang pengemudi atau operator diharapkan mampu memberikan perlindungan keselamatan bagi dirinya serta orang lain yang ada di atas dan di luar kendaraan bermotor termasuk alat berat. Dengan berdasarkaan pada hakikat dan tujuan kepemilikan SIM tersebut di atas, maka syarat memiliki golongan SIM B2 bagi pengemudi alat berat merupakan suatu kewajiban. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 77 juncto Pasal 80 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak mungkin bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Justru sebaliknya, antara keduanya mengandung semangat yang sama yaitu memberikan pengakuan dan kepastian hukum bahwa seorang pemilik SIM termasuk SIM B2 mempunyai kompetensi untuk mengemudikan atau mengoperasikan alat berat, antara keduanya juga mengandung semangat untuk memberikan perlindungan, keselamatan, baik bagi pengemudi atau operator alat berat maupun orang lain di atas atau di luar alat berat. Bahkan dengan kewajiban operator alat berat memiliki SIM B2 … memiliki SIM B2 merupakan bagian semangat untuk memberikan perlakuan yang sama bagi semua pengemudi alat operator kendaraan bermotor termasuk alat berat. Lima. Kesimpulan. Berdasarkan pertimbangan, penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta dapat memberi putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan Pihak Terkait secara keseluruhan.

18

4. Menyatakan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 2 April 2015, atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wakapolri Drs. Badrodin Haiti, Komisaris Jenderal Polisi. Sekian, Yang Mulia. 40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kepada Pemohon mengajukan bukti tambahan, betul?

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Betul, Majelis.

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT P-6 surat dari Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur?

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Betul.

44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian, P-7 surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Kalimantan Timur?

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Betul, Majelis.

46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian P-8 surat dari Kepolisian Republik Indonesia untuk Resort Paser, betul?

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Ya. Betul, Yang Mulia. 19

48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dengan ini disahkan. KETUK PALU 1X Baik. Berikutnya, saya mohon untuk maju ke depan Pak Dr. Kartono untuk diambil sumpahnya. Prof. Dr. Bagir Manan, Dr. Maruarar, dan Pak Bambang Tjahjono. Saya persilakan maju ke depan. Rohaniwan untuk agama Islam dan Kristen. Silakan.

49.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Majelis Yang Mulia, dari Pemohon ada satu Saksi, Pak Bambang (…)

50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Saksi Pak Bambang Tjahjono. Saya persilakan untuk … ya. Untuk yang Muslim terlebih dahulu, saya persilakan Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Untuk Ahli kemudian … ya, untuk Ahli dulu. Silakan.

51.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Yang Mulia Prof. Bagirmanan dan Dr. Kartono. Mohon mengikuti lafal sumpah Ahli yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

52.

PARA AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

53.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih.

54.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Berikutnya untuk Ahli Dr. Maruarar. Saya persilakan Yang Mulia Prof. Maria.

20

55.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mohon ikuti saya. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

56.

AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

57.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

58.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Berikutnya untuk Saksi Pak Bambang Tjahjono juga beragam Kristen. Saya persilakan Prof. Maria.

59.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mohon ikuti saya. “Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

60.

SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya Semoga Tuhan menolong saya.

61.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

62.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Kepada Ahli maupun Saksi saya perisakan kembali ke tempat. Kepada Pemohon siapa dulu yang akan diambil … anu … untuk memberikan keterangan? Apakah ahli atau saksi dulu? 21

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Saksi dulu, Majelis (…)

64.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya persilakan.

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Sebagaimana kami sampaikan dalam resume urutannya seperti ini.

66.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, saya persilakan. Pak Bambang Tjahjono terlebih dulu. Akan dipandu atau langsung memberikan keterangan?

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Langsung memberikan keterangan dan sudah ada softcopy-nya.

68.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Bambang Tjahjono. Saya persilakan.

69.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG TJAHJONO Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dalam forum sidang Mahkamah Konstitusi ini perkenankanlah saya mengenalkan diri, saya Bambang Tjahjono adalah Wakil Ketua Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia atau Aspindo untuk masa bakti tahun 2013-2018. Aspindo didirikan pada tanggal 1 Agustus tahun 1997, merupakan organisasi independent non politik dan non profit, bernaung di bawah Kadin Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertembangan Mineral dan Batu Bara telah dinyatakan sektor usaha jasa pertambangan adalah jasa penyumbang … jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha penambangan. Adapun penyelenggaran usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012 yang antara lain menyatakan perusahaan jasa pertambangan dikelompokkan atas usaha jasa pertambangan dan usaha jasa pertambangan non inti. Saat ini Aspindo memiliki 125 perusahaan anggota dan saya sendiri berkecimpung di Aspindo sejak tahun 2010. 22

Perlu kami sampaikan bahwa sejak adanya ketentuan mengenai pengelompokkan alat berat sebagai kendaraan bermotor telah muncul keluhan dari berbagai perusahaan anggota Aspindo yang disampaikan dalam berbagai acara yang diadakan oleh Aspindo, dimana saya hadir baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus Aspindo. Mengenai ketidakjelasan pengelompokkan alat berat sebagai kendaraan bermotor mengingat banyak ragam alat berat yang secara kasat mata tidak sama dengan kendaraan bermotor dan penggunaan alat berat tidak menggunakan jalan raya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan permasalahan yang kami alami dalam pengelompokkan alat berat sebagai kendaraan bermotor, yaitu. 1. Ketidakjelasan pengertian alat berat. Sampai saat ini kami sendiri belum menemukan pengertian yang jelas mengenai alat berat dan alat berat seperti apa yang dapat dikelompokkan dalam kendaraan bermotor. Ketidakjelasan ini berdampak kepada perlu tidaknya alat berat mengikuti persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selama ini kami bingung, bahkan cemas apakah alat berat yang kami operasikan sudah legal atau tidak? Apalagi selama ini pengaturan terkait alat berat dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah seperti adanya pengelompokkan jenis alat berat oleh Depertemen Dalam Negeri, dalam hal ini Permendagri Nomor 29 Tahun 2012, adanya pengaturan Surat Izin Operasi atau SIO oleh Depertemen Tenaga Kerja, dalam hal ini Permenakertrans Nomor 9/Men/VII/2010. Penarikan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor oleh dinas pajak provinsi, dalam hal ini bukti Surat Dispenda Kaltim Nomor 973/1102/PendaII/2011. Kemudian himbauan untuk registrasi oleh samsat daerah, dalam hal ini bukti surat dari Kepolisian Daerah Kaltim Nomor … Yan.3.3./3197/IX/2011/DKLL dan lain-lain. 2. Kesulitan mendapatkan operator. Dalam merekrut calon operator, banyak perusahaan tambang masih mensyaratkan SIM B2 sebagai syarat administratif sebelum operator tersebut berhak mendapatkan simper atau kartu izin mengemudi di lingkungan pertambangan yang dikeluarkan oleh pemilik tambang, padahal kompetensi untuk mengemudikan alat berat berbeda sama sekali dengan mengemudikan truk besar atau gandengan di jalan raya, belum lagi persyaratan umur 21 tahun untuk SIM B1 … B2 sangat merugikan calon operator yang lulus SLTA yang barusia 18-20 tahun. Mereka harus membuat SIM A lebih dulu, kemudian menunggu minimal 12 bulan untuk membuat B1, kemudian menunggu 12 bulan lagi sebelum bisa membuat SIM B2. Hal ini merugikan kami karena sulit mendapatkan calon operator walaupun … untuk itu kami bersedia melakukan pelatihan terlebih dahulu.

23

3. Registrasi alat berat oleh pihak kepolisian. Perlu kami sampaikan pada bulan Agustus-September 2011 telah ada permintaan registrasi atau pendataan khusus alat berat di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan wilayah Paser, Provinsi Kalimantan Timur oleh pihak kepolisian. Ada surat permintaan dari Polda Kaltim kepada anggota kami untuk melaporkan alat berat yang beroperasi di Kalimantan Timur ke Samsat Kaltim. Ini menimbulkan kekhawatiran akan ada susulan peraturan bahwa alat berat harus mempunyai STNK dan BPKB, sehingga alat berat harus memenuhi persyaratan kendaran bermotor. Hal ini akan sangat mempersulit dan merugikan kami karena setiap dua sampai tiga tahun, setiap mesin pada alat berat di-overhaul oleh distribusinya dan diganti dengan mesin lain dari alat berat lain. Sedangkan salah satu identitas kendaraan bermotor pada BPKB dan STNK adalah nomor mesin. 4. Ancaman pidana. Pengoperasian alat berat sangat ditentukan dengan kondisi area kerja dan kondisi mesin alat berat, sehingga dalam berbagai situasi dibutuhkan modifikasi alat berat. Terhadap modifikasi alat berat ini kami khawatir akan diberlakukan ancaman pidana sebagaimana halnya jika terjadi modifikasi kendaraan bermotor. Ini juga akan menimbulkan potensi ancaman pidana bagi kami. 5. Penarikan pajak kendaraan bermotor. Beberapa provinsi sudah melakukan penarikan ... penagihan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat dengan memasukkan dumb truck kelas 30 ton ke dalam tarif kendaraan bermotor yang tarifnya jauh lebih tinggi daripada tarif alat berat. Padahal beban ganda maksimum untuk dumb truck 30 ton itu melebihi 10 ton dan berarti tidak boleh melalui jalan raya. Tentu saja penagihan ini kami tolak dan kami membayar dan menurut table klasifikasi alat berat dan karena tidaklah adil kalau truck yang termasuk alat berat tidak boleh melalui jalan raya, dikenakan pajak yang sama dengan kendaraan bermotor yang melalui jalan raya. Demikian keterangan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wakil Ketua Aspindo Bambang Tjahjono. 70.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Bambang. Berikutnya Pemohon, ahlinya siapa dulu? Silakan.

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Bapak Dr. Kartono Ahli alat berat di bidang pertanian.

72.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, kemudian berikutnya? 24

73.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Bapak Maruarrar (...)

74.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang terakhir Prof. Bagir Manan.

75.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Dan terakhir Bapak yang terakhir Prof. Bagir Manan.

76.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya persilakan, Pak.

77.

AHLI DARI PEMOHON: KARTONO Yang terhormat, Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Saya nama Kartono adalah sebagai Saksi Ahli dalam alat berat di bidang pertanian dan kebetulan kami juga Pengurus Alsintani. Alsintani didirikan pada tahun 1976, yaitu sebagai asosiasi para pengusaha alat dan mesin pertanian Indonesia. Alsintani ini tergabung dalam Anggota Gamma, Gamma adalah federasi asosiasi-asosiasi pengguna logam dan mesin. Kemudian sebagai Anggota Alsintani ada bidang industri, yaitu terdiri dari 21 perusahaan produsen, kemudian bidang perdangangan atau supplier ada 12 perusahaan. Kemudian jumlahnya semuanya ada 33 perusahaan. Alsintani mempunyai visi dan juga misi. Sebagai visi adalah mengembangkan Alsintani sebagai organisasi dengan anggota yang daya tinggi terkemuka dan terpercaya, utamanya di Indonesia, sehingga menjadi tuan rumah di negara sendiri. Sebagai misi. Satu, berperan dalam pembangunan pertanian. Kedua, membantu petani. Ketiga, perusahaan anggota agar melaksanakan pendidikan latihan menjamin suku cadang, menjamin purna jual, membina pengoperasian Alsintani. Empat, tingkatkan teknologi dan pemasaran. Yang kelima, mitra pemerintah dalam pembangunan pertanian. Kemudian sebagai penerapan alat berat di bidang pertanian, khususnya adalah untuk tanaman padi, maka ada (suara tidak terdengar jelas) nya di sini adalah pra tanam, kemudian masa tanam, masa panen, drilling plant, dan milling plant. Untuk alat-alat berat di bidang pertanian, khususnya adalah pra tanam, di sini adalah hand tractor roda dua, kemudian ada hand tractor rotary, kemudian juga ada mini traktor. Kalau

25

kita lihat dan/atau operasinya semuanya adalah pada jalanan yang off road. Selanjutnya adalah bidang pra tanam ... bidang tanam. Di sana ada alat tanam padi atau padi growth tools, ini dioperasikannya juga dalam off road, tidak ... sama sekali tidak di dalam ... dalam on road. Kemudian pada saat masa panen kami menggunakan reaper dan juga power treasure. Ini juga dioperasikan dalam jalanan yang off road, bukan jalanan on road. Kemudian masa pecah kulit, yang ada di ... masa pecah kulit di mailling plant, itu juga kita menggunakan rise mailling plant. Kemudian rise policer, semuanya juga dalam keadaan statis hanya diberi sedikit roda yang bisa digeser sedikit ke sana, ke mari dan semuanya dioperasikan dalam off road. Kemudian masa packaging (pengepakan), ini juga dioperasikan dalam off road, memang dilengkapi ... diberi … diperlengkapi juga dengan roda, tapi rodanya kecil dan hanya untuk menggeser ke sana, ke mari. Maka dengan demikian dapat kami simpulkan sebagai berikut. 1. Alat di bidang pertanian bukan bagian dari kendaraan bermotor dan tidak ada hubungannya dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Alat berat pertanian tidak ada hubungannya dengan tujuan dan ruang lingkup Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3. Alat berat tidak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam kendaraan bermotor. Sebagai ilustrasi, suatu saat untuk kepentingan petani, kami pernah berdiskusi dan mengajukan sekiranya alat-alat berat pertanian itu bisa diberikan BPKB dan STNK dengan maksud kedua surat keterangan untuk jaminan. Namun serta-merta ditolak karena persyaratan untuk itu harus ada nomor mesinnya, sedangkan peralatan pertanian itu tidak mempunyai nomor mesin, hanya nomor urut blok kapan dia diproduksi. 4. Bahwa operator alat berat tidak memerlukan SIM atau B2. Sebagai ilustrasi bahwa mencari tenaga pertanian di pedesaan sekarang sangat sulit sekali, apalagi yang operator yang memenuhi persyaratan, mempunyai SIM B2, itu sangat berlebihan dan sangat mahal, sehingga tidak mungkin untuk memperolehnya itu. 5. Alat berat pertanian tidak menggunakan jalan raya. 6. Alat berat bidang pertanian tidak sebagai ... tidak berfungsi sebagai alat transportasi. Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. 78.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Kartono. Berikutnya … silakan duduk terlebih dahulu. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Maruarar. 26

79.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih, Bapak Ketua. Saya memang cenderung berpanjangpanjang dalam tulisan saya. Oleh karena itu, saya singkatkan sedikit di dalam powerpoint ini. Dan yang kedua, saya sebenarnya melihat dinamika persidangan, saya hanya diminta soal legal standing, tetapi legal standing kadang-kadang tidak bisa kita simpulkan tanpa melihat misalnya substansi daripada perkara ini. Oleh karena itu, Pak Ketua, saya mulai dengan mengatakan bahwa hak konstitusional itu sebenarnya merupakan suatu hal yang harus ada dulu untuk menentukan ada legal standing atau tidak karena yang menjadi rumus adalah dirugikan hak konstitusionalnya, dari mana kita mengetahui ada hak konstitusional? Pertama, tentu bisa kita lihat bahwa tujuan daripada bernegara yang memberi beban kepada negara untuk menyediakan hal-hal tertentu menjadi hak yang diberikan konstitusi kepada warga negara. Tetapi secara ekspresif-verbis, kadang-kadang di dalam konstitusi juga diberikan hak konstitusional itu dan terutama di dalam konstitusi kita tentu adalah bab 10A yang kita sebutkan konstitusionalisasi HAM telah menjadi bagian daripada hak konstitusi itu. Oleh karena suatu hak konstitusi itu bisa dirugikan oleh berlakunya satu ... suatu ketentuan atau undang-undang atau norma tertentu pertanyaannya kerugian konstitusional kerugian hak konstitusional itu kira-kira seperti apa? Karena banyak orang melihat kerugian finansial, tetapi sebenarnya tidak ada kaitan yang terlalu erat meskipun sebagai collateral damage atau ikutan bisa terjadi ada seperti yang diterangkan tadi oleh Saksi kerugian-kerugian finansial. Kerugian konstitusional atau hak konstitusional terjadi karena adanya suatu undang-undang yang mengakibatkan dikurangi, dibatasi, dihalangi, atau dihambatnya seseorang atau satu badan hukum menikmati atau melaksanakan hak dan/atau kewenangan yang diberikan oleh hak konstitusional. Seperti yang kami kemukakan tadi tidak harus diukur dari kerugian finansial, tetapi orang-orang tersebut atau badan hukum itu mengalami hambatan atau kekurangan leluasa dia di dalam menjalankan hak-haknya oleh karena adanya satu aturan seperti yang telah dikemukakan tadi. Di dalam hal ini penyamaan heavy equipment dengan kendaraan bermotor untuk mematuhi sekian banyak norma itu dianggap mengurangi keleluasaan, menghambat hak-haknya secara konstitusional yang diberikan oleh konstitusi. Saya kira secara primavasi saya mengemukakan hal demikian dulu, tetapi nanti akan bisa kita lihat apakah memang dari sudut pokok permohonan akan tampak sebenarnya kerugian ini? Satu yang bisa kita perhatikan penjelasan Pasal 47 yang dimohon oleh Pemohon itu ya bisa 27

kita lihat juga dari sudut formalnya. Saya kira memang ini kompetensi senior saya ini, Pak Bagir, untuk menjelaskan ini, tapi saya enggak apaapa ikut-ikutan sedikit ini. Pertama karena secara formal sebenarnya penjelasan itu juga dapat diuji terhadap konstitusi karena dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22A dia hanya mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan peraturan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Oleh karena itu, prinsip-prinsip konstitusi yang diharapkan hadir itu di-delegated didelegasikan di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling mendasar dalam soal penjelasan itu sudah ditentukan di dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 itu. Banyak orang mengatakan bahwa tidak bisa dong undang-undang kita pakai sebagai rujukan, tetapi barangkali bisa kita katakan bahwa prinsip konstitusi itu tidak hanya ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahkan tidak tertulis pun ada yang kita katakan konvensi. Di dalam hal-hal tertentu juga HAM itu yang sudah ada di konstitusi sebenarnya bisa juga berkembang dan penjelasan itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 sudah jelas dikatakan bahwa penjelasan itu dalam dua juga putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadi norma baru. Dia harus menjelaskan frasanya, dia harus menjelaskan kalimat, atau padanan kata, atau istilah asing yang belum jelas, dan kalau perlu dengan contoh-contoh diberikan penjelasan itu, tetapi penjelasan tidak boleh menjadi norma baru yang apalagi tidak boleh penjelasan itu mengubah norma yang ada di dalam undangundang. Itu sudah tegas sekali putusan Mahkamah Konstitusi di dalam hal ini. Penjelasan harus bertujuan untuk meletakan norma batang tubuh tidak kabur. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap peraturan perundangundangan. Ini lampiran e angka 174 sampai dengan 178 UndangUndang Nomor 12 tegas mengatakan ini dan Pasal 64 ayat (2), saya kira ini kurang tahu produknya Pak Bagir ini barangkali langsung dikatakan di sini dalam batang tubuh undang-undang dikatakan lampiran ini bagian yang tidak terpisah dari undang-undang. Jadi, dia penjelasan itu dirumuskan dalam lampiran, tapi itu bagian dari undang-undang, tetapi itu juga merupakan prinsip konstitusi yang telah dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 2 putusan, Putusan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan kemudian yang paling merana nasibnya yakni Putusan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas dalam penjelasan disebutkan dia meliputi melawan hukum secara materiil. Jadi, penjelasan langsung membentuk norma. Kedua penjelasan dianggap menjadi norma baru dan bertentangan dengan prinsip konstitusi tentang tata cara pemebentukan undang-undang.

28

Saya ingin sedikit menjelaskan ketika ada ahli dalam sidang yang lalu mengatakan bahwa sebenarnya alat berat yang kita pakai sekarang itu adalah merupakan hasil dari perkembangan ilmu dan teknologi yang memungkinkan kemajuan secara cepat dalam penciptaan peralatan konstruksi. Pekerjaan berat dalam konstruksi dimungkinkan menjadi lebih cepat dengan bantuan alat-alat berat. Perubahan yang terjadi menyebabkan objek pengaturan juga berubah dan pada gilirannya mendorong perubahan. Saya kira oleh karena teknologi terutama sekali juga yang paling menonjol di bidang IT kita bisa melihat perubahan yang cepat terjadi dan ketika paradigma berubah dan keputusan serta regulasi didasarkan paradigma yang lama, saya seringkali mengutip ini, Pak Ketua dan Majelis Hakim, saya minta maaf, ini bahwa Boaventura de Sousa Santos dia mengatakan, “Kalau keputusan kebijakan publik masih dilakukan berdasarkan paradigma lama padahal sudah berubah,” itu katanya, “Sumber krisis,” saya tidak enak mengatakan sekarang telah terjadi perubahan krisis. Tetapi paradigmanya, Undang-Undang Lalu Lintas Jalan adalah ketertiban dalam transportasi angkutan barang dan penumpang di jalan raya, tetapi paradigma alat-alat berat adalah kecepatan dan kekuatan untuk membuat konstruksi, jadi dia bisa vertical, bisa horizontal. Nah, ini menjadi masalah di bidang hukum kita, hanya dua sebenarnya … apa namanya … masalah yang harus kita lihat, hukum itu adalah kondisi, stability, versus change, yang terus menerus akan terjadi dan Friedman saya kira mengatakan ini menjadi pedoman juga bagi para lawyer ini bahwa memang hukum itu harus stabil dan pasti, tetapi dia tidak bisa diam, tetap. Karenanya, pemikiran tentang hukum sekarang bergulat antara kebutuhan stabilitas kepastian dan kebutuhan perubahan. Nah, saya kira di sini letaknya. Teknologi yang berkembang cepat akan merubah seluruh paradigma, dan ini membutuhkan juga bahwa hukum itu harus berubah mengikuti perubahan yang ada. Dikatakan ini caranya untuk mencapai pleasure itu saya kurang tahu itu bagaimana, apakah kesenangan kita katakan, tapi kira-kira menghindari apa namanya … kepedihan karena adanya perubahan sosial itu hukum harus berubah. Jadi, saya kira ini yang terjadi kalau di bidang lalu lintas ini juga … nah, terlalu panjang ini kalau kita samakan ini alat berat dengan kendaraan bermotor ini, terlalu jauh saya membawa kepada Aristoteles, apa sebenarnya prinsip persamaan? Tapi intinya bahwa equality diartikan bahwa yang sama itu diperlakukan sama, dan berbeda diperlakukan berbeda. Saya tidak menyinggung lagi secara panjang ini, apa yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang prinsip-prinsip persamaan maupun yang dikatakan oleh Peter Weinstein tentang ini, tetapi intinya bahwa yang sama harus sama lah, kalau berbeda harus diperlakukan berbeda.

29

Oleh karena itulah, objek pengaturan yang terjadi ketika terjadi perkembangan teknologi menjadi berbeda, dia juga harus berbeda. Kita tidak mengatakan bahwa akan di luar hukum itu, tetapi objek pengaturan berbeda itu berarti secara pasti akan kita sebutkan ke mana kan heavy equipment atau alat-alat berat akan diatur? Apakah itu kompetensi dari kepolisian atau instansi lain, bukan mengatakan tidak ada sertifikasinya, sama dengan rumah kita punya sertifikat juga, Pak, kalau mau legitimasi kepemilikan, tetapi dia bukan alat berat. Saya kira equal treatment for unequal object itu yang harus dihindari. Dari seluruh ahli yang telah memberikan keterangan itu, Pasal 47 itu mengatakan kendaraan bermotor itu ini, tetapi penjelasan mengatakan memasukkan kendaraan khusus dengan menyebutkan kemudian secara ekspresif-verbis itu termasuk ini. tetapi, kalau kita perhatikan ini perbedaannya, Pak, karakteristiknya berbeda, izin pengoperasian, fungsi dan tujuan, tadi kita katakan sudah … alat-alat berat itu adalah untuk alat produksi yang bisa lebih cepat, lebih tinggi. Kalau misalnya ahli yang lalu mengatakan misalnya bahwa piramida dibangun oleh manusia di masa lalu dengan begitu banyak pengorbanan, sekarang tidak sulit membangun piramida dengan alat-alat heavy equipment ini. Fungsi dan tujuan rancang, bangun, kelengkapan, serta perlengkapan, cara beroperasi, kecepatan … wah dia tidak ada soal kecepatan ini, malah ini seperti apa … undur-undur jalannya, maju mundur, maju mundur, kan? Mobilitasnya hanya terbatas dan ruang kendalinya juga berbeda. Saya kira kalau alat berat bukan kendaraan bermotor karena fungsinya, lebih memudahkan manusia dalam pekerjaan konstruksi dan bukan alat transportasi untuk mengangkut barang melalui jalan … melalui lalu lintas jalan, maka perlakuan … persamaan perlakuan antara kendaraan bermotor … bermotor dengan alat berat pasti lah menimbulkan masalah-masalah yang seharusnya di dalam konstitusi kita dikatakan harus diatur secara pasti karena adanya perubahan mungkin perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terlambat diikuti oleh hukum, saya kira ini dia, atau perubahan paradigma terjadi, kita masih berpikir berdasarkan paradigma lama. Sama dengan sekarang ini, pemerintahan kita paradigmanya adalah negara maritime, tidak sibuk membangun jembatan antarpulau atau antarbenua. Jadi, ini … kalau ini masih diikuti katanya … ya ini menurut Santos, akan menimbulkan masalah. Dan berdasarkan itu saya berkesimpulan, tentu saja penjelasan itu telah memperluas norma, menurut saya, berdasarkan tolak ukur yang tadi dan karena alat berat dari sejumlah indikator atau karakteristik berbeda dengan kendaraan bermotor. Memperlakukan hal atau benda yang berbeda secara tidak berbeda (sama) merupakan hal yang menimbulkan ketidakadilan berdasarkan norma konstitusi dan juga barangkali ajaran-ajaran hukum yang kita terima dari sejak Aristoteles 30

demikian adanya. Secara formal dan materiil penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e barangkali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya tidak mengatakan bahwa semua alat berat tidak akan ditertibkan, tetapi barangkali kategorinya di mana, itu saja yang ingin saya katakan. Demikian, Pak Ketua. Terima kasih. 80.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia Pak Maru. Berikutnya, saya persilakan, Prof. Bagir Manan.

81.

AHLI DARI PEMOHON: BAGIR MANAN Bismillahirrahmannirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Bapak Ketua dan seluruh Anggota Majelis. Setelah mendengar keterangan Dr. Maruarar, catatan saya tinggal sekadar catatan pinggir saja gitu ya karena yang saya catat sepertinya mencatat ulang apa yang disampaikan Dr. Maruarar, tapi saya akan bacakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih diberi kesempatan berdiri di hadapan Yang Mulia Ketua dan seluruh Anggota Majelis untuk memberikan keterangan dalam perkara ini. Yang Mulia Bapak Ketua dan seluruh Anggota Majelis. Dasar persoalan dalam perkara ini adalah kehadiran penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebut alat berat yang tidak tercantum dalam batang tubuh pasal tersebut. Dasar persoalan tersebut menurut hemat saya dapat diidentifikasi menjadi beberapa persoalan hukum atau the legal issues sebagai berikut. Pertama, bagaimana kedudukan hukum penjelasan yang dibuat pembentuk undang-undang, yang dimuat dalam Berita Negara, apakah penjelasan tersebut merupakan kaidah hukum bersama-sama kaidah hukum yang ada dalam batang tubuh undang-undang yang bersangkutan. Kedua, apakah penyebutan alat berat yang tidak disebut-sebut dalam batang tubuh dapat menjadi materi muatan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c dari Undang-Undang Lalu Lintas itu. Ketiga, apakah penjelasan tersebut tidak melahirkan kaidah baru di luar kaidah yang dimuat dalam batang tubuh undang-undang. Kalau merupakan kaidah, apakah diperbolehkan penjelasan memuat kaidah baru? Yang Mulia Bapak Ketua dan seluruh Anggota Majelis. Berdasarkan persoalan-persoalan hukum yang telah disebutkan di atas, saya akan memberi keterangan yang semata-mata bersifat keilmuan di bidang hukum sebagai berikut. Pertama, tentang kedudukan hukum penjelasan yang dimuat dalam Berita Negara. Saya berada dalam 31

kelompok pendapat yang berpendirian penjelasan yang dimuat dalam Berita Negara demikian pula penjelasan dimuat dalam lembaran daerah, peraturan-peraturan tingkat daerah, walaupun disusun atau dibuat pembentuk undang-undang yang di … lazim disebut penjelasan resmi atau otentik interpretasi bukan atau tidak termasuk kaidah hukum. Dengan perkataan lain, penjelasan dibuat pembentuk undang-undang dan dimuat dalam Berita Negara tidak menunjukkan penjelasan sebagai kaidah hukum. Penjelasan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum, legally non binding, legally non authoritative. Pandangan atau pendirian ini didasarkan pada prinsip-prinsip atau fakta-fakta sebagai berikut. 1. Penjelasan bukan sumber hukum formal. Hakim tidak wajib menerapkan bunyi penjelasan. 2. Penjelasan hanyalah memorie van toelichting yang berada di luar batang tubuh undang-undang. 3. Penjelasan akan mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau ada dalam batang tubuh undang-undang. Berarti lazim dimuat dalam Pasal 1 setiap undang-undang tentang pengertian-pengertian. 4. Penjelasan hanyalah salah satu jenis penafsiran, hakim boleh menggunakan penafsiran lain kala berpendapat penjelasan dalam Berita Negara tidak jelas, bertentangan dengan batang tubuh, atau bertentangan dengan undang-undang lain. Penjelasan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan dimuat dalam Berita Negara hanya mencerminkan pengertian, keadaan, dan berbagai faktor yang berpengaruh pada saat undang-undang itu dibuat. Menghadapi perkembangan dan menjamin agar suatu kaidah hukum tetap aktual, hakim tidak harus menggunakan penjelasan dan dapat melakukan berbagai cara dan metode lain dalam menerapkan kaidah hukum. 5. Penjelasan yang dimuat dalam Berita Negara hanya sebagai pengumuman atau bekendmaking, orang Belanda mengatakan, bukan pengundangan atau uitnodiging. Syarat mengikat suatu undang-undang, yaitu apabila dimuat dalam lembaran negara. Bahkan dalam IS dulu Pasal 95 ayat (2) disebutkan pengundangan dalam lembaran negara merupakan satu-satunya syarat kekuatan mengikat (Ahli menggunakan bahasa asing). Berdasarkan pada undang-undang yang berlaku sekarang pengundangan dalam lembaran negara sebagai syarat untuk diketahui umum. 6. Ada pasal-pasal yang hanya dikatakan cukup jelas, artinya tidak membutuhkan penjelasan. 7. Kalau penjelasan mengikat, berarti ada dua sumber kaidah hukum dalam satu undang-undang. Hal ini tidak lazim, apalagi kalau ada perbedaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang Mulia Ketua dan seluruh Anggota Majelis. Semua yang belajar, apalagi mendalami hukum dan ilmu hukum sangat mengetahui dan paham penjelasan yang dibuat pembentuk undang-undang dan 32

dimuat dalam Berita Negara adalah salah satu bentuk atau metode penafsiran dari berbagai macam bentuk atau metode penafsiran. Sebagai suatu bentuk atau metode penafsiran, penjelasan yang dibuat pembentuk undang-undang dan dimuat dalam Berita Negara bukan semata-mata untuk menjelaskan maksud suatu kaidah atau maksud pembentuk undang-undang, tetapi tidak kalah penting karena sesungguhnya karena kaidah-kaidah itu tidak jelas. Suatu penjelasan juga dimuat karena ada aneka ragam pendirian pembentuk undangundang yang berbeda satu sama lain. Berkaitan dengan penjelasan yang dimuat … dibuat pembentuk undang-undang dan dimuat dalam Berita Negara, izinkan saya menyampaikan pula berbagai bagian dari penafsiran yang mudahmudahan relevan dengan upaya menyelesaikan persoalan ini. Pertama. Alasan-alasan kehadiran atau kemestian ada penafsiran. Penafsiran hadir karena … karena tidak ada kepastian makna suatu kata, suatu frasa, atau keseluruhan kalimat suatu kaidah. Ada dua sebab bahasa tidak jelas, pertama memang disengaja oleh pembentuk undangundang atau pembentuk peraturan perundang-undang. Kesengajaan ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan hakim menyesuaikan ketentuan hukum dengan kenyataan-kenyataan yang berbeda karena tuntutan baru dan lain sebagainya. Contoh penggunaan kata keadilan atau kata kepatutan itu tidak … dibiarkan hakim yang menerjemahkannya dalam kenyataan-kenyataan. Kedua. Tidak sengaja. Dengan kemungkinan suatu kata memiliki beberapa makna. Misalnya kata diamankan dapat berarti memberi rasa tenteram atau ditangkap oleh yang berwajib. Contoh lain, penggunaan kata bunga dapat berarti kembang atau intrust. Berdasarkan dua faktor di atas, perlu dipahami bahwa penafsiran tidak boleh dilepaskan dari bunyi atau kata-kata yang dipergunakan suatu undang-undang. Dalam kaitan itu termasuk pula larangan memperluas arti, mempersempit arti, makna suatu kata atau kata-kata dalam undang-undang. Dua. Asas-asas penafsiran. Ada beberapa asas penafsiran: 1. Dalam hal kata, atau kata-kata, atau frasa, atau kalimat telah menunjukkan pengertian atau makna yang jelas dilarang melakukan penafsiran untuk memberi makna lain, termasuk dilarang memperluas atau mempersempit bahasa yang sudah jelas tersebut. 2. Dalam hal suatu kaidah tidak menentukan secara kategoris … dalam hal suatu kaidah telah menentukan … salah tulis ini, telah menentukan secara kategoris dan limitatif unsur-unsur atau jenis-jenis objek yang diatur dilarang melakukan penambahan atau pengurangan unsur-unsur yang telah dicantumkan tersebut. Juga dilarang menambah atau

33

mengurangi jenis objek yang telah ditetapkan secara kategoris dan limitatif itu. 3. Penafsiran termasuk konstruksi hukum tidak boleh menciptakan kaidah baru di luar yang telah diatur dalam undang-undang. Persoalannya, bagaimana dengan ajaran tentang rechtsvinding khususnya yang berkaitan dengan rechtsschepping (penciptaan hukum). Mengingat sistem hukum c.q. sistem peradilan Indonesia tidak termasuk ke dalam sistem (suara tidak terdengar jelas), maka pengertian rechtsschepping dalam kaitan dengan rechtsvinding tetap bertumpu pada fungsi rechtstoepassing law applying, bukan sebagai pembuat hukum (suara tidak terdengar jelas), salah tulis ini, atau law creator. Bagaimana menghadapi kekosongan hukum. Pengertian mengisi kekosongan hukum bukan dalam makna akan ada hukum ciptaan hakim, tapi hukum yang diketemukan rechtsvinding dengan menggali hukumhukum yang hidup dalam masyarakat, kebiasaan yang berlaku, asasasas hukum umum, dan berbagai ajaran hukum. Barangkali kasus yang paling menarik di Indonesia saat ini hakimnya merasa sebagai pencipta hukum itu bertentangan dengan doktrin. Tiga. Syarat-syarat sebuah kaidah hukum yang baik. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar rumusan suatu kaidah hukum memenuhi standar kaidah hukum yang baik, selain harus memenuhi tata cara pembentukan yang diatur undang-undang ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi. Pertama, rumusan kaidah harus sederhana dan bersifat normatif. Sederhana meliputi penggunaan kata atau kata-kata sehari-hari the daily word yang dikenal masyarakat, susunan atau kalimat yang mudah dimengerti dan logis. Jadi tidak benar kalau pembentuk undang-undang menggunakan kata-kata yang kita tidak mengerti, gitu ya. Yang bersifat normatif, artinya kaidah harus berisi petunjuk tingkah laku, hak dan/atau kewajiban atau wewenang tertentu bukanlah suatu rumusan kaidah yang baik kalau hanya bersifat sebagai suatu pernyataan atau statement, atau mencantumkan dasar-dasar filosofis atau values, atau nilai, atau rumusan mengenai tujuan suatu undangundang. Kedua. Unsur-unsur norma harus dirumuskan limitatif begitu pula deskripsi jenis objek harus ditentukan secara kategoris, konkrit, dan limitatif. Sangat tidak baik bahkan dilarang menggunakan bahasa atau ungkapan mulur-mungker yang diserahkan pada pengaturan lebih lanjut atau pada pelaksanaan undang-undang. Saya takut Dr. Maruarar tidak mengerti mulur-mungker itu apa, gitu. Termasuk Pak Aswanto barangkali enggak mengerti. Misalnya menggunakan kata atau ungkapan dan lainlain, ungkapan akan diatur kemudian, ungkapan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 34

penggunaan kata-kata atau ungkapan semacam ini selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga menjadi jalan menuju tindakan sewenangwenang atau (suara tidak terdengar jelas) menuju tindakan melampaui wewenang atau (suara tidak terdengar jelas). Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Anggota Majelis. Selanjutnya izinkan saya membuat catatan atas penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu. Saya tidak bacakan bunyi pasal, bunyi penjelasannya. Dalam kasus yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah penjelasan huruf c yang menyebutkan, “Kendaraan khusus yang antara lain, bulldozer dan sebagainya.” Catatan ini tidak bermaksud menjelaskan atau menentukan tepat atau tidak tepat aneka ragam kendaraan yang dimaksud huruf c, catatan ini batasan pada tehnik perumusan Pasal 47 undang-undang tersebut atau penjelasan Pasal 47 tersebut. Harus diakui sulit sekali bahkan tidak mungkin menentukan secara enumeratif dalam undang-undang kendaraan-kendaraan yang masuk kendaraan khusus. Menurut pendapat saya persoalan hukum utama bukanlah persoalan memasukkan jenis-jenis kendaraan yang disebut dalam penjelasan huruf c sebagai kendaraan khusus atau sebagai kendaraan pada umumnya. Persoalannya apakah berbagai kendaraan yang disebut dalam penjelasan Pasal 47 huruf c harus memenuhi semua persyaratan kendaraan dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagai kendaraan? Salah satu kriteria kendaraan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 adalah kelayakan jalan dalam lalu lintas umum dan wajib uji, begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi operator. Kewajiban kelayakan jalan dalam lalu lintas umum dan wajib uji harus dilihat dari kehendak yang ingin dicapai pembentuk undang-undang. Hal ini berkaitan dengan publik purpose atau social purpose, yaitu public safety keamanan dan kenyamanan. Mengapa? Bukan dalam makna setiap orang boleh menggunakan, tapi karena dipergunakan di area publik seperti jalan raya yang dapat mengancam keselamatan untuk orang lain. Tentu pertanyaannya apakah kasus yang kita persoalkan ini merupakan suatu intrust publik atau berada dalam lalu lintas public? Bila kendaraan-kendaraan khusus yang disebut dalam penjelasan huruf c tidak bertalian langsung dengan keselamatan umum public safety apakah relevan memasukkan jenis kendaraan tersebut dalam penjelasan dengan konsekuensi memenuhi ... semua syarat-syarat dan kewajiban seperti kendaraan … seperti mobil, atau sepeda motor pada umumnya. Yang Mulia Bapak Ketua dan Para Anggota Majelis. Selanjutnya saya akan menyampaikan catatan terhadap persoalan hukum tentang menyebut alat berat yang tidak tercantum dalam batang tubuh dan apakah pencantuman sesuatu dalam penjelasan yang tidak dibuat dalam batang tubuh merupakan suatu bentuk norma di luar batang tubuh? Di atas sudah dikemukakan fungsi penjelasan dalam menjelasankan kaidah, 35

kata, kata-kata, atau rumusan norma dalam batang tubuh undangundang. Pencantuman unsur-unsur kaidah atau jenis kaidah, kaidah di luar batang tubuh adalah kaidan baru. Hal semacam ini tidak benarkan dan dari tata cara atau ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, Prof. Maria ahlinya. Yang Mulia Bapak Ketua dan seluruh Anggota Majelis. Ada satu persoalan hukum terakhir yang saya anggap perlu diutarakan dalam Sidang Majelis Yang Mulia ini, yaitu apakah penjelasan tersebut tidak berlebihan dan sekaligus tidak menyelesaikan masalah. Mengapa aneka ragam kendaraan khusus tidak diserahkan pada praktik? Kalau ada persoalan hukum diserahkan kepada hakim. Yang Mulia Bapak Ketua dan Para Hakim Anggota. Demikian beberapa keterangan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna dalam upaya menemukan putusan yang tepat, benar, dan adil. Wassalamualaikum wr. wb. 82.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Bagir Manan. Berikutnya apakah dari Pemohon ada hal yang perlu diperdalam atau ditanyakan lebih lanjut kepada Para Ahli dan Para Saksi? Saya silakan.

83.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION Dari Pihak kami Pemohon tidak ada, Majelis.

84.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak ada. Cukup?

85.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION Terima kasih, cukup.

86.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pemerintah?

87.

PEMERINTAH: HARY KRISWANTO Cukup, Yang Mulia.

36

88.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Dari Pihak Terkait, cukup juga? Cukup. Dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Patrialis, Dr. Patrialis, saya persilakan.

89.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Saya ingin memperdalam keterangan dari Kepolisian atau semacam suatu pertanyaan. Pertanyaan pertama ini bisa dijawab oleh Kepolisian, bisa juga dijawab oleh Pemerintah sesuai dengan bidangnya. Ini kan terdapat suatu perbedaan cara pandang antara Para Pemohon dengan Kepolisian. Berkenaan dengan masalah kendaraan bermotor dan alat berat ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana kenyataannya selama ini, apakah alat-alat berat yang dimaksudkan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya itu dilakukan pengujian, baik itu terhadap persyaratan teknis maupun persyaratan laik jalan? Ini tergantung nanti apakah ini Pemerintah atau Polisi, terserah. Kalau Kepolisian mengatakan tidak berwenang berarti kewenangannya dari Pemerintah. Karena penjelasan mengenai kendaraan bermotor tadi itu sedemikian rupa diyakinkan oleh Pihak Kepolisian di dalam persidangan ini. Apalagi kita kaitkan dengan pernyataan yang begitu tegas dari Para Pemohon bahwa baik pengujian teknis maupun pengujian persyaratan layak jalan itu tidak pernah dapat dipenuhi. Ini korelasinya, ya. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan masalah SIM B2 tadi juga Saksi maupun juga Ahli ada yang menyatakan kalau di pedesaan sana tidak sulit terutama dalam persoalan pertanian. Pertanyaannya adalah apakah pernah ada dari Pihak Kepolisian melakukan razia terhadap kepemilikan SIM, khususnya para operator yang melaksanakan, mengoperasikan alatalat berat ini? Kalau masalah pidana tadi baru potensial, belum sampai ke sana ya. Pertanyaan selanjutnya kepada Saksi ya, Pak Bambang ya, Pak Bambang Tjahjono. Sebagai praktisi dan memang mengelola alat-alat berat ini. Apakah ada kesulitan yang ditemukan oleh Para Pemohon dan seluruh pengguna alat-alat berat ini untuk melaksanakan perintah dari undang-undang ini, terutama yang berkaitan dengan uji persyaratan teknis dan persyaratan uji kelayakan? Kenapa ini saya tanyakan? Karena ini kan ada kaitannya dengan sanksi pidana. Apa persoalan yang ditimbulkan di lapangan, ada enggak kesulitan itu? Terakhir, kepada Yang Mulia guru saya Prof. Bagir Manan. Prof telah menjelaskan persoalan relasi antara pasal dengan penjelasan yang sangat jelas sekali. Ini lebih spesifik nih Prof., khususnya terhadap permohonan ini yang mempersoalkan penjelasan Pasal 47 ayat (2) itu dikaitkan dengan pasalnya itu sendiri. Bagaimana menurut pandangan

37

Prof., khusus mengenai pasal ini? Kalau tadi kan secara umum kita sudah dapat gambaran. Terima kasih. 90.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Patrialis Akbar. Saya juga menambahkan sedikit ini. Bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon itu sangat berkait dengan daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten di Kalimantan Timur. Saya mau tanya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Apakah surat edaran yang hanya menjadi contoh bukti dari Pemohon ini hanya terjadi di Kalimantan Timur? Atau juga surat edaran semacam ini berlaku secara nasional? Ada daerah-daerah lain di provinsi, misalnya Kalimantan yang lain? Atau di provinsi-provinsi di Sumatera? Atau juga berkenaan dengan daerah pertanian di Indonesia yang lain? Ada, enggak? Karena ini kelihatannya hanya di Kalimantan Timur yang menjadi ini. Atau Pemohon bisa menunjukkan tambahan bukti dari provinsi lain ada enggak ini? Jadi, itu yang tambahan dari saya. Saya persilakan dari … pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Patrialis, apakah akan langsung dijawab oleh Kepolisian, atau dari Pemerintah, atau cukup nanti jawaban tertulis? Saya persilakan. Tidak sulit tapi ini. Apa bagaimana di dalam praktik ini? Silakan.

91.

PIHAK TERKAIT: BIMO ANGGORO SENO Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin menjawab pertanyaan yang nomor 2 tentang berkenaan dengan SIM B2, “Apakah pernah dilakukan razia?” Kami katakan bahwa selama ini memang tidak pernah kami melakukan razia. Justru kami beberapa waktu yang lalu membuat sebuah petunjuk kepada wilayah untuk sementara kita tidak melakukan razia atau tidak diadakan razia terhadap SIM yang diperuntukkan kepada alat berat. Kemudian, yang kedua. Sebelum kami menyampaikan yang lain, mungkin ada tambahan dari teman kami. Bahwa kami sebagai Pihak Terkait juga akan mengajukan saksi ahli kalau diizinkan.

92.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, nanti akan saya beri kesempatan untuk mengajukan itu.

93.

PIHAK TERKAIT: BIMO ANGGORO SENO Ya.

38

94.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi jawab dulu yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini.

95.

PIHAK TERKAIT: BIMO ANGGORO SENO Kalau untuk pertanyaan pertama, nanti kami serahkan kepada Pihak Pemerintah yang terkait. Mungkin ada tambahan dari teman saya.

96.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

97.

PIHAK TERKAIT: Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami mohon izin menambahkan. Yang pertama, terkait dengan pertanyaan Pak … Pak Hakim Pak Patrialis Akbar, “Apakah selama ini sudah pernah dilakukan razia?” Kami tegaskan, belum pernah. Bahkan, secara tegas kami katakan bahwa kami sudah memberikan arahan, kenapa dengan kata-kata sifatnya sementara sudah seperti yang sudah dijelaskan. Karena kami harus jujur mengatakan bahwa terkait dengan SIM B2 untuk operator alat berat atau pengemudi alat berat ini, memang belum kami laksanakan. Yang pertama, kami memang belum memiliki personel yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian atas itu. Yang kedua, kami juga belum memiliki alat yang digunakan untuk menguji. Sehingga, secara tegas kami katakan, belum dilaksanakan. Kata-kata sementara karena kami belum menyiapkan itu semua. Tetapi menurut hemat kami, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam tanggapan kami, itu penting bagi kami sebagai … sebagai aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Pak Ketua, “Apakah surat edaran yang terkait dengan barang bukti yang ada di Kaltim itu berlaku secara nasional?” Kami jawab tidak. Sesungguhnya sebagai pelaksana lapangan, mohon maaf, ini jatuhnya persepsi, tetapi ini adalah pengalaman di lapangan, Pak Hakim. Kami pernah di Pekanbaru, berdinas sebagai (suara tidak terdengar jelas) dan selama tiga tahun. Jadi, kami memang berdasarkan undang-undang … apa … UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 6 … Pasal 69 … Pasal 67 kalau tidak salah. Bahwa dalam pelaksanaan registrasi dan identifikasi ranmor, kami juga tergabung di samsat. Di samsat itu adalah regulasi terkait dengan regi, dan ranmor, juga ada pajak ranmor, dan (suara tidak terdengar jelas) di sana. Jadi, harus jujur kami katakan bahwa memang barangkali ini … barangkali ini persepsi. Karena ini hanya di Kaltim saja, 39

di tempat lain belum karena memang kami belum melaksanakan itu. Karena memang di Kaltim adalah daerah pertambangan, alat beratnya banyak. Pada kenyataannya memang berdasarkan pengalaman kami juga di Riau, keluhan dari teman-teman dispenda, mereka tidak tahu berapa jumlah alat berat ini sesungguhnya yang ada beroperasi di Indonesia, di daerah mereka. Mereka mengatakan bahwa yang bisa mereka data tidak lebih dari 30%. Itu barangkali yang mendasari adanya surat imbauan dari teman-teman kami yang ada di Kaltim. Tapi sekali lagi ini kami katakan adalah persepsi kami sebagai pelaksana di lapangan. Terima kasih, Pak Hakim. 98.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemerintah, saya persilakan.

99.

PEMERINTAH: HARY KRISWANTO Kami ingin menyampaikan nanti dengan secara tertulis, Pak Hakim.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 101. PEMERINTAH: HARY KRISWANTO Terima kasih. 102. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya kira Prof., dari anu dulu, ya, Saksi dulu silakan. Kemudian, yang terakhir nanti Prof., Bagir Manan untuk menjawab. 103. SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG TJAHJONO Terima kasih, Yang Mulia. Jadi atas pertanyaan apakah ada kesulitan untuk melaksanakan operator tadi Undang-Undang Lalu Lintas? Saya jawab, ya. Tadi 1 sudah saya sebutkan masalah overhaul. Setiap mesin karena jam kerjanya itu tinggi di pertambangan itu 2, 3 tahun sekali itu harus di-overhaul atau istilah sehari-hari turun mesin, Pak Hakim. Jadi turun mesinnya itu untuk di-overhaul dan dipakai kembali, tetapi karena membutuhkan waktu 2, 3, bahkan 2 minggu sampai 3 minggu bahkan sebulan, tidah pernah kami menunggu mesin itu, mesin yang sama itu kembali lagi, jadi biasanya kami menyerahkan ke distributornya, mereka yang melakukan overhaul untuk kemudian dijual 40

kembali dan dia menggantikan dengan mesin yang siap, mesin yang sudah di-overhaul. Itu selalu begitu, sehingga nomor mesinnya selalu berganti setiap 2, 3 tahun sekali. Jadi kalau di BPKB, STNK itu salah satu identitasnya ada nomor mesin itu tidak mungkin kami penuhi. Atau apakah setiap 2, 3 tahun sekali mengganti … lapor mengganti STNK, BPKB itu. Kemudian, yang lain untuk ke uji teknis kelayakan. Salah satunya misalnya contoh itu setiap kendaraan bermotor harus mempunyai dongkrak, ya, dan itu kalau di truk raksasa dialat berat tidak mungkin tempatnya saja tidak ada, dongkraknya itu kapasitas angkatnya itu 50 ton dan sangat besar. Kemudian, untuk mengoperasikan itu harus oleh mekanik, ya, menangani. Bahkan ban pecah pun kalau truk raksasa itu tidak mungkin dilakukan oleh operatornya. Jadi ban pecah nunggu di tepi jalan, gitu, ya, harus calling mekanik, mekanik yang melaksanakan, gitu. Jadi persyaratan-persyaratan macam-macam yang diundang-undang tidak mungkin kami penuhi. Karena tidak disediakan oleh perakitannya juga tidak mungkin kami lakukan sesuai dengan aturan tersebut. Kemudian, mengenai tadi SIM B2 juga. Alat berat itu banyak yang setir … banyak yang tidak menggunakan setir, Yang Mulia. Jadi menggunakan joystick … apa itu … tongkatlah, ya, tanpa setir, jadi berbeda sama sekali dengan kendaraan bermotor yang di jalan raya. Jadi memang sangat berbeda (…) 104. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pak Ketua saya mau … Pak Ketua. 105. SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG TJAHJONO Mungkin itu. 106. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi Saksi kesimpulannya, apakah pernah ada atau enggak yang namanya uji kelayakan? 107. SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG TJAHJONO Sampai saat ini tidak ada. Yang muncul tadi yang saya sampaikan waktu kesaksian itu kekhawatiran rentetan berikutnya kalau kami melapor ke samsat harus memenuhi semua persyaratan dan uji kelayakan KIR. Katakanlah tidak mungkin membawa alat berat ke kantor samsat gitu, ya, misalnya didatangkan pun tetap itu tadi persyaratan tidak mungkin kami penuhi semua.

41

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, cukup? 109. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, kalau masalah ganti mesin itu biasa melaporkan nomor mesin itu enggak sulit, tapi yang terakhir itu yang agak sulit. 110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang terakhir saya persilakan, Yang Mulia Prof. Bagir Manan. Atas pertanyaan, Yang Mulia Dr. Patrialis Akbar, saya persilakan. 111. AHLI DARI PEMOHON: BAGIR MANAN Terima kasih, Yang Mulia. Atas pertanyaan, Yang Mulia Dr. Patrialis Akbar. Saya membuat catatan di sini sebagai berikut. Selanjutnya saya menyampaikan catatan tentang persoalan hukum tentang penyebutan alat berat yang tidak tercantum dalam batang tubuh, itu maksudnya Pasal 47, tapi disebut dalam penjelasan Pasal 47. Apakah pencantuman sesuatu dalam penjelasan yang tidak dimuat dalam batang tubuh merupakan suatu bentuk norma di luar batang tubuh. Di atas sudah dikemukakan fungsi penjelasan dalam menjelaskan kaedah seperti juga dikatakan Dr. Maruarar dalam batang tubuh undangundang. Pencantuman unsur-unsur kaidah atau jenis kaidah di luar batang tubuh adalah kaidah baru. Hal semacam itu tidak dibenarkan dari tata cara atau ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundangundangan, hanya itu yang dapat sampaikan, Yang Mulia. 112. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Prof. Bagir Manan. Dari Pemohon mungkin ada yang disampaikan. 113. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Ada pendalaman sedikit, Majelis. 114. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

42

115. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Kepada Saksi terkait dengan tadi masalah persyaratan SIM B2, apakah Saksi mengetahui adanya peraturan dari Kementerian yang menyatakan tidak perlu SIM B2 dari institusi pemerintah? Kalau bisa disebutkan kementerian apa dan apa isinya? Terima kasih. 116. SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG TJAHJONO Baik, Yang Mulia. Jadi memang ada edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan ESDM. Saya lupa persis tahunnya 2000 … sekitar 2012 mungkin ya, 11 atau 12, tapi itu ada … saya mempunyai kopinya. Jadi dengan berbagai pertimbangan mengkaitkan ke undangundang Lalu Lintas, Undang-undang Jalan dan sebagainya itu disimpulkan tidak perlu mempunyai SIM B2. Hanya yang mengeluarkan ini bukan di level kementerian di bawahnya lagi, oleh direktur teknik … di ESDM. 117. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pemohon, apakah bisa surat ini tadi … surat edaran ini nanti dilampirkan sebagai tambahan bukti ya? 118. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik. Kami akan ajukan bukti untuk menunjukkan adanya tidak … ketidakpastian hukum dalam masalah surat (…) 119. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, supaya semuanya jadi jelas. 120. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Terima kasih, Majelis. 121. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Saya kira persidangan pada hari ini sudah cukup. Sebelum saya akhiri, saya tutup. Terima kasih kepada Prof. Bagirmanan yang telah memberikan keterangan, begitu juga Dr. Maruarar, Dr. Kartono, dan Saksi Bambang Tjahjono yang telah memberikan keterangan pada persidangan Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya, apakah Pemohon masih akan mengajukan saksi atau ahli atau sudah cukup? 43

122. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Ada, Majelis. 2 orang ahli. 123. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada 2 orang? 124. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN 2 orang ahli dan 1 saksi. 125. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, masih ada. 2 orang ahli dan 1 saksi? 126. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN 1 saksi. 127. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau begitu, dari Pemerintah saya … anu … dulu, inventarisir. Dari Pemerintah ada ahli atau saksi? 128. PEMERINTAH: HARY KRISWANTO Kami akan menyampaikan 1 ahli. 129. KETUA: ARIEF HIDAYAT 1 ahli. Kalau begitu, ahli dari Pemerintah yang berikutnya nanti sidang berikutnya dari Kepolisian Republik Indonesia, ya? 130. PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL Ya. 131. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya inventarisir. Kira-kira berapa ahli atau saksi yang akan diajukan?

44

132. PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait akan menampilkan atau akan memberikan suatu keterangan ahli 2. 133. KETUA: ARIEF HIDAYAT 2 ahli, ya? 134. PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL Ya. 135. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Karena waktu, maka diatur begini. Pada persidangan berikutnya, itu akan mendengarkan 2 ahli dan saksi dari Pemohon terlebih dahulu, kemudian ada tambahan 1 ahli dari Pemerintah ya. Itu didengar keterangannya pada persidangan yang akan datang. Kemudian yang berikutnya persidangan berikutnya 2 ahli dari Pihak Terkait, ya. Persidangan yang akan datang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 23 April 2015 pada pukul 11.00 dengan agenda untuk mendengarkan keterangan 2 ahli dari Pemohon, 1 saksi dari Pemohon, dan 1 ahli dari Pemerintah. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.18 WIB Jakarta, 2 April 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

45