MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 7/PUU-XIII/2015
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA SENIN, 9 FEBRUARI 2015
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 7/PUU-XIII/2015
PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 158 ayat (1) huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PEMOHON 1. 2. 3. 4.
Partai Hati Nurani Rakyat Partai Amanat Nasional Mat Suron Zuharman
ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 9 Februari 2015, Pukul 13.34 – 13.40 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) Patrialis Akbar 3) Suhartoyo Wiwik Budi Wasito
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Zuharman B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Ahmad Irawan
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB 1.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang dalam Perkara Nomor 7/PUU-XIII/2015 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya, sidang hari ini adalah sidang perbaikan pendahuluan. Saya minta siapa yang hadir di sini untuk dikemukakan?
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sidang kali ini saya sendiri Kuasa Hukum dari Permohonan Nomor 7 Tahun 2015. Di sebelah kiri saya Saudara Prinsipal Pak Zuharman. Terima kasih, Yang Mulia.
3.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ya mohon dijelaskan apa sudah diperbaiki?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Terima kasih banyak atas kesempatannya, Yang Mulia. Terkait dengan materi perbaikan permohonan yang kami lakukan, ada penajaman-penajaman pada bagian pokok perkara dan petitum sebagaimana saran Yang Mulia. Sebelum kami sampaikan terkait dengan hal-hal yang telah mengalami perbaikan, kami sampaikan bahwa apa yang disarankan Pak Majelis Konstitusi Palguna terkait dengan secara konsisten menggunakan huruf, angka, atau romawi kami sudah lakukan perbaikan, begitu juga dengan perbaikan kuasa, Yang Mulia. Hanya terkait dengan Pemohon kami ... PPP karena berhubung ada kesulitan untuk mendapatkan surat kuasa partai, kami hilangkan sebagai salah satu Pemohon, tapi tidak mengurangi esensi karena putusan MK nantinya bersifat erga omnes dan kepentingan hukumnya sama.
5.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih.
1
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Mengenai pokok perkara, pada pokoknya hal yang kami pertajam adalah terkait dengan apabila dilakukan penetapan bilangan pembagi pemilih baru atau BPP baru, hal tersebut akan menimbulkan kerugian konstitusional berupa hilangnya beberapa kursi dari Pemohon, itu. Hal itu tentu akan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3). Persoalan atau norma bahwa setiap warga negara dijamin hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Sebenarnya hal tersebut terkait juga dengan ketidakpastian itu muncul karena BPP yang lama sebenarnya sudah ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan dapil masing-msaing, jadi apabila ditetapkan BPP yang baru itu semacam ada pemilu ulang. Jadi begitu, Yang Mulia. Maka bagi ... bagi Pemohon, hal tersebut merupakan kerugian yang bersifat faktual. Perlu kami informasikan, Yang Mulia, cuma SK-nya tersebut belum kami dapatkan bahwa SK untuk pengisian ini telah dilakukan, nah itu nanti akan kami masukkan sebagai salah satu bukti yang akan kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa kerugiannya sudah bersifat faktual. Selain itu, di bagian petitum, Yang Mulia. Langsung saja kami sampaikan di bagian petitum. Kami memohon kepada Majelis Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menyatakan menerima permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bila dimaknai berlaku juga terhadap daerah kabupaten atau kota induk yang jumlah kursinya tetap sama setelah diadakan pemekaran. Yang ketiga, menyatakan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila dimaknai berlaku pula terhadap daerah kabupaten atau kota induk yang jumlah kursinya tetap sama setelah diadakan pemekaran. Yang keempat, putusan ini berlaku sekalipun sudah ada pengisian anggota DPRD baik untuk kabupaten induk maupun kabupaten/kota hasil pemekaran. Yang kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jadi sebenarnya petitum ini sebenarnya tidak lepas juga dari kondisi faktual bahwa jumlah kursi di daerah kabupaten induk tetap sama 45, Yang Mulia. Seharusnya menurut kami kalau jumlah sama tinggal dilakukan pergantian, tidak dengan menetapkan BPP baru. Terima kasih banyak, Yang Mulia, atas kesempatannya.
2
7.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Anda mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5, ya?
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Ya, Yang Mulia.
9.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Oke, ya. Saya akan mengajukan permohonan Anda ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti akan ditentukan bagaimana kelanjutan perkara ini, ya. Ya, ada yang perlu disampaikan lagi?
10.
KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Cukup, Yang Mulia. Hanya itu butir-butir pokok yang kami perbaiki, Yang Mulia.
11.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, kalau begitu kalau tidak ada permasalahan lagi, maka sidang ini saya anggap selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.40 WIB Jakarta, 9 Februari 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
3
