2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 19/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN BADAN ARBITARSE NASIONAL INDONESIA (BANI) (V)

JAKARTA SELASA, 21 APRIL 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 19/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ongkowijoyo Onggowarsito ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Badan Arbitarse Nasional Indonesia (Bani) (V) Selasa, 21 April 2015 Pukul 11.15 – 12.13 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Arief Hidayat Anwar Usman Aswanto I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Patrialis Akbar Suhartoyo Wahiduddin Adams

Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon 1. Ongkowijoyo Onggowarsito B. Kuasa Hukum Pemohon 1. Fahmi H. Bachmid 2. Imam Asmara Hakim C. DPR 1. I Putu Sudiartana 2. Muhammad Ali Umri D. Pemerintah 1. Budijono 2. Tri Rahmanto E. Pihak Terkait 1. Husseyn Umar 2. Mieke Komar 3. Harianto 4. Madjedi Hasan 5. Huala Adolf

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 19/PUUXIII/2015, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya, sudah dibuka ini, Pemohon. Saya persilakan, Pemohon, untuk memperkenalkan diri. Sudah ... baik.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H BACHMID Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya Fahmi Bachmid dan kebetulan bersama Imam Asmara Hakim dan Prinsipal Ongkowijoyo, Majelis.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari DPR, saya persilakan.

4.

DPR: I PUTU SUDIARTANA Saya I Putu Sudiartana, A442 Fraksi Demokrat atas nama DPR RI, Bapak H. Muhammad Ali Umri, S.H., M.Kn., A05 Partai Nasdem. Terima kasih.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari Pemerintah yang mewakili presiden, saya persilakan.

6.

PEMERINTAH: BUDIJONO Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, saya Budijono dan sebelah kiri saya Tri Rahmanto. Terima kasih, Yang Mulia.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pihak Terkait Indonesia), saya persilakan.

dari

BANI

(Badan

Arbitrase

Nasional

1

8.

PIHAK TERKAIT: M. HUSSEYN UMAR Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikumsalam wr. wb.

10.

PIHAK TERKAIT: M. HUSSEYN UMAR Dari BANI, saya M. Husseyn Umar, sebelah kiri kami Prof. Mieke Komar, berikutnya adalah Dr. Harianto, kemudian berikutnya adalah Dr. Madjedi Hasan, berikutnya adalah Prof. Huala Adolf. Terima kasih.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Agenda pada pagi hari ini, kita mendengarkan keterangan DPR dan dari Pihak Terkait. Saya persilakan dari DPR, siapa yang akan menyampaikan keterangan DPR? Saya persilakan.

12.

DPR: I PUTU SUDIARTANA Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 19/PUU-XIII/2015. Jakarta, 21 April 2015. Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia di Jakarta. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 341/Pimpinan/I/2014-2015, tanggal 28 November 2014 telah menugaskan Pimpinan Komisi III DPR RI, yaitu Dr. H. Muhammad Azis Syamsuddin, S.H., M.H., Nomor Anggota 248, Trimedya Panjaitan, S.H., M.H., Anggota Nomor 127, Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H., Anggota Nomor 376, Dr. Benny Kabur Harman, S.H., M.H., Anggota Nomor A444, Mufahri Harahap, S.H., anggota Nomor 459, I Putu Sudiartana, Anggota Nomor 442. Dalam hal ini, baik secara bersamasama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR. Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selanjutnya disebut Undang-Undang AAPS dalam Perkara Nomor 19/PUU-XIII/2015 sebagai berikut. Keterangan DPR RI. Tentang dalil Para Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo DPR dalam menyampaikan 2

pandangan, terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut. Terhadap kedudukan (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. Pengujian atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian terhadap permohonan pengujian Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang AAPS. DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perdata disamping pada diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui abitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui abitrase tetap diperbolehkan. Namun putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi atau eksekutor dari pengadilan. 2. Bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disebut secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan yaitu antara lain: dijamin kerahasiaan sengketa para pihak dalam dihindari kelamba … kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasif, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, setelah latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan jujur dan adil. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui tata cara prosedur sederhana. 3. Bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum 3

4.

5.

6.

7.

Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang AAPS yang salah satunya masyarakat … mensyaratkan putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasioanl dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau Kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menyampaikan berkas permohonan pelaksanaan harus disertai lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase internasional. Sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia, lembar asli atau salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal autentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia dan keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional vide Pasal 67 Undang-Undang AAPS. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ditentukannya batas waktu penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase internasional pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DPR beranggapan bahwa undang-undang atau legal policy untuk mengatur waktu Pemohon pelaksanaan putusan arbitrase internasional yaitu setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau Kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingat persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dan disertakan oleh Pemohon eksekusi dalam penyampaian berkas Pemohon pelaksanaan putusan arbitrase internasional seperti yang diatur pada Pasal 67 Undang-Undang AAPS memerlukan waktu yang cukup lama. Bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemerikasaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu musli … muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan secara tertulis 4

dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri vide Pasal 70 sampai 71 Undang-Undang AAPS. 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya keharusan bagi kepaniteraan pengadilan negeri untuk memberitahukan adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan tidak beralasan karena faktanya Pemohon telah menerima pemberitahuan adanya putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam tata cara pelaksanaan putusan yang diatur dalam hukum acara perdata. 9. Bahwa mengenai permasalahan jangka waktu pemberitahuan adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional oleh panitera pengadilan hal tersebut semata-mata merupakan permasalahan teknis, bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas. 10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, DPR berpendapat bahwa Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 undang-undang a quo tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Demikian keterangan DPR-RI kami sampaikan untuk bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo. Wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum wr. wb. Om Santi Santi. Tim Kuasa Hukum I Putu Sudiartana, A442. Terima kasih. 13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, keterangan tertulis supaya dapat diserahkan pada Kepaniteraan pada Majelis.

14.

DPR: I PUTU SUDIARTANA Yang Mulia, kami atas nama DPR-RI menyerahkan secara tertulis menyusul sedang dirapikan. Terima kasih, Yang Mulia.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Berikutnya dari BANI siapa yang akan mewakili, Pak Husseyn Umar? Saya persilakan.

16.

PIHAK TERKAIT: M. HUSSEYN UMAR Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya adalah Husseyn Umar, Wakil Ketua BANI (Badan Arbitrase Nasional 5

Indonesia) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengurus BANI untuk mewakili BANI menyampaikan keterangan mengenai arbitrase pada umumnya dan penyelenggaraan di BANI, baik secara lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian (constitutional review) Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang untuk selanjutnya disebut UU AAPS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh PT Indiratex Spindo untuk selanjutnya disebut Pemohon sesuai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUUXIII/2015. Kami menyampaikan suatu pandangan tertulis, mungkin sudah ada di tangan Majelis. Yang kami kemukakan agak komprehensif persiapannya, tapi karena waktu kami tidak akan membacakan, kami akan membacakan melompat-lompat, tapi karena kami anggap ... kami akan mulai. Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang tidak mengatur batas akhir penyerahan pendaftaran putusan arbitrase internasional telah terjadi kepastian hukum. Ketiadaan aturan tenggang waktu pendaftaran dan pemberitahuan tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional dari PN Jakarta Pusat dinilai merampas hak Termohon eksekusi atau pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Kekosongan hukum ini berakibat Termohon eksekusi merasa kehilangan hak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut menurut Pemohon dinilai menyebabkan diskriminasi hukum bagi Pemohon yaitu kehilangan hak untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase karena pasal a quo tidak menyarankan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pemberitahuan tentang adanya pendaftaran atau penyerahan putusan arbitrase internasional pada pihak yang terlibat. Dalam paper, kami mengemukakan hal sedikit tentang BANI, kami tidak akan bacakan karena kami anggap sudah bisa dibaca belakangan dan sudah diketahui. Dan kami lanjut ke paper kami di halaman 5. Jadi, jelas bahwa masalah yang dikemukakan adalah mengenai arbitrase yang diputus di luar negeri yaitu arbitrase internasional. Dalam hubungan ini, kami merujuk sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 bahwa Indonesia itu juga terikat pada suatu konvensi New York. Jadi, dari halaman 5 kami menyinggung sedikit mengenai konvensi New York itu yaitu konvensi New York yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada Tahun 1981. Di situ tercantum dalam Pasal 5 dalam Bab 5, dalam angka 5 menurut konvensi New York Pasal 5 pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase internasional dapat ditolak ya, ada syarat-syarat di dalam konvensi New York, itu Pasal 5, itu tercantum dalam halaman 5 6

paper yang kami sampaikan. Kami tidak akan bacakan isinya, tapi intinya adalah pokoknya apabila ada bukti yang disebutkan di dalam Pasal 5 tersebut bahwa dapat dilakukan penolakan. Umumnya ini adalah mengenai sesuatu yang bersifat … apa namanya … hal-hal yang melanggar peraturan-peraturan tertentu yaitu yang disebut suatu due process of law ya due process of law, tapi yang penting kita perhatikan dalam hal ini sehubungan dengan apa yang dikeluhkan Pemohon adalah apa yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang tercantum dalam paper kami halaman 6. Di situ dikatakan bahwa putusan arbitrase internasional juga dapat ditolak apabila putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan. Nah, ini adalah penting. Jadi, salah satu alasan untuk menolak permohonan pelaksanaan adalah apabila putusan itu dibatalkan oleh suatu negara … suatu instansi berwenang di negara dimana putusan itu telah dijatuhkan. Jadi, di sini kita lihat. Jadi, selanjutnya di dalam halaman 6 itu kami mengungkapkan bahwa tentu juga bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase juga bisa ditolak jika otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan menemukan bahwa pokok persoalan mengenai perselisihan adalah tidak merupakan perselisihan melalui arbitrase. Menurut hukum di negara itu atau pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi pertentangan dengan kebijakan publik di negara itu. Itu adalah alasan untuk penolakan. Jadi, kami tegaskan lagi dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 konvensi New York seperti dikemukakan tadi, jelaslah bahwa ketentuan tersebut cukup banyak namanya mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat melakukan penolakan atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional, sedangkan tentang pembatalan putusan arbitrase internasional Pasal 5 ayat (1) huruf e konvesi New York menyatakan bahwa pembatalan merupakan kewenangan negara di mana putusan yang bersangkutan dijatuhkan. Selanjutnya, kami tidak akan bacakan hal tertentu keenam. Kami pindah sekarang ke halaman 7 yaitu BAB 4 Undang-Undang Nomor 30. Jadi, kami masuk sedikit mengenai Undang-Undang Nomor 30. Kami langsung ke angka 2. Jadi dengan demikian, maka mengenai arbitrase internasional Undang-Undang Arbitrase hanya mengatur mengenai prosedur dan syarat-syarat untuk eksekusi putusan yaitu Pasal 65 sampai 69 yang memberi kewenangan kepada PN Jakarta Pusat untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dimaksudkan dengan putusan arbitrase internasional adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1.9 Undang-Undang Arbitrase adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau 7

putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Jadi dengan demikian, dalam melaksanakan putusan arbitrase, pertama-tama perlu dibedakan antara pembatalan dan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam bahasan Inggris, istilah pembatalan adalah annulment atau set aside sementara untuk penolakan diistilahkan sebagai istilah refusal. Dilihat dari konsekuensi hukum, pembatalan akan berakibat pada dinafikannya putusan arbitrase menjadi seolah-olah tidak pernah dibuat, sementara penolakan tidak berarti bahwa putusan arbitrase dinafikan. Penolakan pelaksanaan mempunyai konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase yang bersangkutan dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya. Pasal 36 konvensi New York tahun 1958 mengenai penolakan ini sekali lagi menggunakan istilah refusal. 4. Seperti telah dijelaskan terdahulu, pemberlakukan UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 yang istilahnya disebut sebagai lex arbitri atau payung hukum dapat diartikan bahwa negara yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan suatu putusan arbitrase asing atau internasional adalah negara dimana proses arbitrase tersebut diselenggarakan. Dengan demikian, PN Jakarta Pusat tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh badan arbitrase International Cotton Association yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia yaitu di Inggris. 5. Di Indonesia agar putusan arbitrase nasional domestik dapat dieksekusi yaitu arbitrase yang diselenggarakan di Indonesia dengan syarat bahwa putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri dengan mendaftarkan menyerahkan lembaran asli putusan arbitrase oleh abiter dalam waktu 30 hari. Itu adalah mengenai putusan arbitrase yang diselenggarakan di dalam negeri di Indonesia, bukan di luar negeri. Kami menyingkat ke angka 7 dalam halaman 8 itu. Dengan demikian, Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, lain lagi itu menetapkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dikabulkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsurunsur ditemukannya surat atau dokumen dalam pemeriksaan palsu atau disembunyikan dan Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pasal 70 hanya diberlakukan untuk praputusan arbitrase domestik karena pengadilan negeri di Indonesia tidak berhak membatalkan putusan arbitrase dijatuhkan di luar yuridis Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ... Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya dapat menyatakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan, bukan dibatalkan apabila pengadilan menemukan bahwa putusan antara lain misalnya bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy. 8

V. Tanggapan kami terhadap Perkara Nomor 19/PUU-XIII/2015. 1. Pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XIII/2015 adalah pemilik PT Indiratex Spindo, sebuah perusahaan pemintalan Jawa Timur yang bersengketa dengan mitra dagangnya yang berdomisili di Hongkong. Dalam perjanjian kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua pihak melalui arbitrase di International Cotton Association di Liverpool Inggris. Dalam amar putusannya, Majelis Arbitrase tersebut memutuskan bahwa pemohon merupakan pihak yang harus membayar ganti rugi pada pihak lawannya. Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur batas akhir penyerahan pendaftaran putusan arbitrase internasional telah terjadi ketidakpastian hukum. Ketiadaan aturan tenggang waktu dalam pendaftaran dan pemberitahuan pelaksana arbitrase internasional dari pihak pengadilan pusat, dinilai merampas hak termohon mengeksekusi atau pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Kekosongan ini berakibat termohon eksekusi kehilangan hak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase (suara tidak terdengar jelas) pusat. Pemohon menilai bahwa situasi tersebut menyebabkan diskriminasi hukum bagi pemohon yaitu kehilangan hak untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase karena pasal a quo tidak mensyaratkan pada pengadilan pusat untuk melakukan pemberitahuan adanya pendaftaran atau penyerahan putusan arbitrase internasional kepada pihak yang terkait ... terlibat dalam arbitrase tersebut. Kami melompat ke poin 5. 3, 4 kami tidak bacakan. Jadi, putusan arbitrase adalah akhir dan mengikat sebetulnya yang bersifat final and binding yang artinya para pihak yang dikalahkan harus melaksanakan putusan dengan sukarela dan legowo. Peran pengadilan negeri terbatas pada membantu eksekusi putusan bilamana pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan dan bahwa adanya persyaratan pendaftaran putusan arbitrase adalah semata-mata untuk ketertiban administratif pelaksanaan. 6. Karena perselisihan sengketa antara pemohon dengan mitranya melalui forum arbitrase yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, maka putusan arbitrase yang dibuat oleh International Cotton Association itu menurut Undang-Undang Arbitrase Indonesia dapat dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional. 7. Selanjutnya putusan arbitrase tersebut adalah final dan mengikat, dan para pihak wajib menjalankan amar putusan secara sukarela. Jika Pemohon tidak bersedia membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh majelis arbitrase, maka pihak lawannya bermaksud melakukan eksekusi putusan arbitrase a quo di Indonesia karena aset pemohon berada di Indonesia. Untuk melaksanakan eksekusi tersebut pada tanggal 5 Mei 2014, Majelis Arbitrase di Liverpool atas pemohon 9

yang bersangkutan telah mendaftarkan putusan arbitrase a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 8. Sebagaimana putusan pengadilan, suatu putusan arbitrasenya dapat dimohonkan pembatalan di negeri, dimana putusan dijatuhkan yang dalam perkara a quo ialah pengadilan di Inggris. Dengan demikian, bila Pemohon ingin membatalkan putusan arbitrase a quo, Pemohon harus melakukan upaya pembatalan tersebut di pengadilan atau high court di Inggris, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, tidak adanya batas waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai pihak yang dikalahkan untuk memohonkan pembatalan putusan arbitrase internasional a quo yang hanya dapat dilakukannya di Pengadilan Inggris, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan di Inggris. Permasalahan serupa pernah mencuat pada tahun 2002, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor registrasi 86/PDG22Y yang membatalkan putusan arbitrase yang dibuat di Jenewa Swiss, dalam perkara yang melibatkan Pertamina melawan Karaha Bodas Company. Atas putusan arbitrase di Jenewa tersebut, Pertamina tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase. Sebagai upaya hukum, Pertamina memohon pengadilan di Swiss untuk membatalkan putusan arbitrase. Hanya saja upaya ini tidak dilanjutkan karena Pertamina gagal membayar deposit sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Swiss Federal Supreme Court. Sementara itu, Karaha Bodas telah melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk eksekusi putusan arbitrase yang dijatuhkan di Jenewa di pengadilan di beberapa negara dimana Pertamina memiliki aset. Menghadapi hal ini, Pertamina kemudian berusaha membatalkan putusan arbitrase Jenewa a quo di Indonesia, dengan terlebih dahulu mendaftarkan putusan arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Jakarta Pusat kemudian membatalkan putusan arbitrase Jenewa ini, namun kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Dengan demikian, itu merupakan suatu bukti bahwa tidak dapat dilakukan pembatalan di negeri Indonesia ini apabila itu arbitrase internasional. Sampailah kami kepada kesimpulan di halaman 11, VI. Jadi pertama adalah arbitrase tentu bersumber pada kesepakatan para pihak yang berlandaskan pada asas pacta sunt servanda untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak melalui Majelis Arbitrase yang ditunjuk sendiri dan putusannya merupakan putusan akhir dan mengikat. Bahwa 10

dengan demikian para pihak diharapkan melaksanakan putusan arbitrase secara legowo dan sukarela tanpa adanya upaya untuk membatalkannya. Bahwa kemenangan ... kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat hanya menetapkan menerima atau menolak, bukan membatalkan permohonan eksekusi putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, maka dengan demikian pernyataan Pemohon bahwa ketiadaan aturan tenggang waktu pendaftaran dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan pemberitahunan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dari pihak Pengadilan Jakarta Pusat yang dinilai merampas hak Termohon eksekusi atau pihak yang terkait di dalamnya yang berakibat termasuk kehilangan hak mengajukan permohonan pembatalan arbitrase (suara tidak terdengar jelas) adalah tidak benar dan tidak terbukti. 3. Ketiadaan aturan atau tenggang waktu dalam Pasal 67 ayat (1) tidaklah merampas hak termohon eksekusi dan tidak berakibat mengeksekusi, kehilangan hak mengajukan permohonan pembatalan. Tidak terdapatnya tenggang waktu untuk permohonan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional seperti halnya mengenai pendaftaran putusan arbitrase domestik karena berdasarkan konvensi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilakukan di negeri mana pun dan kapan saja yang merupakan anggota konvensi New York tersebut. 4. Penghapusan Pasal 67 malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas putusan arbitrase internasional bahwa dengan demikian akan mengingkari hak-hak konstitusional pihak yang memenangkan perkara untuk memperoleh manfaat dan keadilan hukum dari putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, berlandaskan pada asas pacta sunt servanda yang dapat diartikan bahwa pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan arbitrase tersebut dan bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi sudah sewajarnya dan sepatutnya menolak mengabulkan permohonan penghapusan Pasal 67. 5. Bertolak dari kesimpulan di atas, Pemohon dalam permohonan ini tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk memohon peninjauan konstitusional terhadap materi dalam suatu undang-undang. Bahwa adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Sekian atas perkenaan ... keterangan, Majelis serta Mahkamah keseluruhan, kami ucapkan terima kasih. Sekian, assalammualaikum wr.wb.

11

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih pada Pak Husein Umar. Apakah dari meja Majelis ada yang akan dipermasalahkan? Saya persilakan mulai dari ujung, Yang Mulia Pak Suhartoyo, kemudian Yang Mulia Pak Palguna, dan terakhir Yang Mulia Pak Patrialis Akbar, saya persilakan.

18.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin mendapat pemahaman yang jelas dari ... bisa dari DPR juga bisa lebih khusus dari pihak BANI. Kalau kita cermati, memang di Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak membedakan ya, antara putusan arbitrase yang nasional maupun internasional yang memang di situ terbuka peluang untuk diajukan pembatalan. Nah, ini barangkali yang kemudian menginspirasi Pemohon mempersoalkan tentang tenggang waktu yang membedakan antara putusan arbitrase internasional dengan yang nasional dimana yang nasional secara tegas, secara rinci, ditetapkan dengan tenggang waktu 30 hari setelah putusan harus diserahkan kepada pengadilan negeri yang akan melakukan eksekusi. Kemudian dalam waktu 30 hari, setelah para pihak tidak memenuhi dengan sukarela, pengadilan negeri harus melaksanakan eksekusi, artinya tenggang waktu-tenggang waktu itu ditentukan secara tegas di dalam putusan arbitrase yang nasional. Tapi yang internasional di Pasal 70 yang memungkinkan ada pembatalan tapi tidak disebutkan apakah itu khusus untuk nasional saja ataukah juga untuk internasional. Kemudian, pemahaman yang ingin saya dapatkan juga dari BANI khususnya, dari penjelasan Bapak tadi bahwa di Pasal 66 huruf ... syarat-syarat ... tentang syarat-syarat, tapi di huruf c itu kan, apabila ada bertentangan dengan ketertiban umum yang Bapak jelaskan tadi bisa dilakukan penolakan. Dalam konteks ini apakah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara ex officio bisa melakukan penilaian bahwa ini mengganggu ketertiban umum di negara Indonesia, kemudian memutuskan untuk tidak melaksanakan putusan arbitrase itu yang internasional itu, ataukah ini juga harus ada mekanisme, harus ada pengajuan dari Pemohon … Termohon? Termohon eksekusi dalam hal ini kalau kita misalkan Pemohon yang ada sekarang di dalam persidangan ini, ataukah secara umum ya Termohon yang bakal tereksekusi, yang bakal dieksekusi, apakah harus mengajukan bahwa ini ada ketertiban umum yang dilanggar oleh Putusan Arbitrase ini? Ataukah sekali lagi, itu cukup Ketua Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan secara ex officio untuk menilai bahwa ini tidak harus ada pengajuan dari Pihak Termohon. Kalau ada pengajuan tentunya ada relevansinya lagi tentang tenggang waktu. Artinya, korelasi 12

tenggang waktu di situ sangat penting. Jadi, mohon pemahaman … penjelasan yang lebih jelas dari Pihak DPR boleh, Pemerintah, atau Pihak Terkait dari BANI. Terima kasih, Yang Mulia. 19.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih. Ini melanjutkan dari pertanyaan … apa … yang di … sebenarnya mau saya tanyakan juga, tapi saya lanjutkan dari Yang Mulia Pak Hakim Konstitusi Suhartoyo. Saya tujukan kepada BANI, khususnya yang berkait dengan artikel 5 dari New York Convention. ya karena di situ memang penegasannya adalah di … disebutkan di sini mengenai “recognition and enforcement of an arbitral awards may also be refused,” jadi menolak, ya, penolakan, ya. If the competent authority and the country where recognition and enforcement is (suara tidak terdengar jelas) yang B itu yang tadi sudah ditanyakan, apa yang recognition or enforcement of the award will be controlled to the public policy of the country. Nah, yang mau saya tanya barangkali tadi kalau ditanyakan soal kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nah, kalau yang saya tanya karena ini berkaitan dengan … apa … hukum internasional gitu, apakah ada misalnya best practice yang menentukan? Apa yang sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup public policy yang kemudian bisa mengakibatkan itu dijadikan sebagai alasan untuk penolakan … apa namanya … pelaksanaan arbitrase ini? Itu … itu yang … yang ingin saya sampaikan karena ini ada kaitannya juga dengan … dengan … dengan permohonan ini saya kira. Nanti mungkin ini akan bisa membantu Mahkamah ini dalam memahami lebih jauh permohonan ini. Betul tadi yang juga yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Hakim Suhartoyo, apakah dengan demikian BANI berpandangan bahwa Pasal 70 dari undang-undang ini memang ditujukan untuk arbitrase internasional, gitu karena itu memang menggunakan terminologi pembatalan, ya yang menggunakan … atau kalau dalam bahasa New York Convention, dia menggunakan refusal … refusal lah … refusal ya, bukan set aside atau suspend, gitu, bukan suspension atau ini ya. Nah, itu yang … yang saya kira memerlukan klarifikasi dari Mahkamah ini. Terima kasih, Yang Mulia.

20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Yang Mulia.

21.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya juga ingin memperdalam, Pak, ke BANI terutama. Pertanyaannya adalah kenapa 13

mesti dibedakan batas waktu pendaftaran dan penyerahan Putusan Arbitrase Internasional yang ditentukan … yang tidak ditentukan batas waktunya apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang di dalam negeri, membatasi sampai dengan 30 hari, itu kenapa dibedakan? Jadi, ada … apa … nilai-nilai filosofinya atau background-nya, kenapa? Itu satu. Yang kedua, mungkin hampir sama, tapi pertanyaannya sedikit berbeda. Tentang wibawa Putusan Arbitrase Internasional, kalau di dalam halaman 6 tadi dikatakan bahwa pelaksanaan putusannya bisa ditolak dengan dua alasan pokok yang disampaikan, padahal sebetulnya kan, kalau persoalan mengenai perselisihan itu kan, sudah dinilai oleh arbitrase internasional mengenai pokok perselisihannya. Mungkin kalau persoalan menjadi bertentangan dengan kebijakan publik di negara itu, mungkin ini satu hal yang saya kira ya, tentu bisa dijadikan salah satu alasan. Tapi kalau yang pertama, berarti wibawanya Putusan Arbitrase Internasional itu bagaimana kalau sudah diputus kok, malah bisa ditolak? Ini hanya untuk mendalami saja, Pak, sebetulnya permohonan Pemohon kan, juga tidak sampai ke sana. Yang terakhir … yang terakhir, apabila, apabila tenggang waktu, kembali lagi kepada tenggang waktu, mohon maaf, sesuai dengan paper ini, apabila tenggang waktu yang diberikan kepada internasional maupun juga kepada dalam negeri itu tidak dibatasi atau paling tidak disamakan, apakah Pemohon ini akan tetap dirugikan? Walaupun tadi sudah dikatakan bahwa pembatalan putusan arbitrase internasional itu tidak mungkin bisa dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi hanya pelaksanaannya yang ditolak, kan begitu. Jadi, kami ingin memperdalam itu. Terima kasih, Pak. 22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon, ada atau cukup?

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H BACHMID Ya, Majelis Yang Mulia, saya mau bertanya kepada BANI yang menyatakan bahwa di dalam undang-undang ini dibagi secara tegas bahwa pasal sekian sampai pasal sekian itu adalah terkait dengan arbitrase internasional. Namun, setelah saya membaca di dalam penjelasan, justru di penjelasan itu dijelaskan, Bab 6 menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan. Jadi, mohon dibaca penjelasannya sekaligus dalam 1 paket agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan. 14

Jadi, ini merupakan 1 paket di dalam penjelasannya dan di dalam bab 7 pun tidak dijelaskan dan tidak dibedakan antara arbitrase internasional maupun arbitrase nasional. Di dalam Pasal 1 undangundang ini pun hanya memberikan klasifikasi bahwa apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional itu adalah putusan yang dilakukan oleh lembaga arbiter yang ada di luar Indonesia, bukan BANI. Oleh karenanya, tidak ada satu pun di dalam undang-undang ini yang memberikan suatu batasan seperti apa yang diopinikan oleh Pihak Terkait tadi. Jadi, seperti Pasal 70, Pasal 71 di dalam penjelasannya pun tidak ada satu pun bahwa pasal itu diperuntukkan untuk kepentingan arbitrase nasional. Itu yang pertama. Yang kedua yang secara tegas Pihak Terkait tadi menyatakan ada sebuah syarat, syarat keterangan dari perwakilan diplomatik, Pasal 67 ayat (2) huruf j. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Ini merupakan syarat mutlak yang menjadikan syarat kunci di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeluarkan eksekuatur. Timbul sebuah permasalahan, manakala sebuah negara yang mengajukan permohonan itu tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia, seperti negara British Virgin Island. Namun karena ada sesuatu, ini adalah di eksekuatur. Kalau menurut pendapat daripada Pihak Terkait, pembatalan terhadap eksekuatur itu harus dilakukan di negara Inggris, ini adalah sebuah realita dimana pasal-pasal ini memberikan ketidakpastian hukum kepada Pemohon manakala hak-hak konstitusionalnya dirugikan. Saya pikir itu cukup, Majelis. 24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Dari Pemerintah ada atau cukup?

25.

PEMERINTAH: BUDIJONO Cukup, Yang Mulia.

26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya. Baik. Saya persilakan Pihak Terkait, BANI untuk menjelaskan beberapa hal yang disampaikan untuk memperoleh tanggapan, respons, klarifikasi dari BANI. Saya persilakan.

15

27.

PIHAK TERKAIT: M. HUSSEYN UMAR Terima kasih. Nampaknya kami melihat di sini memang yang perlu sekali diperjelas itu adalah pengertian penolakan pelaksanaan putusan dengan pembatalan putusan, ya. Jadi, Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase kita itu mengatur tentang pembatalan, dalam hal apa suatu putusan arbitrase bisa dibatalkan, sedangkan mengenai penolakan putusan arbitrase, itu dikaitkan dengan mengenai … apa namanya … putusan arbitrase internasional. Tetapi sebetulnya juga putusan arbitrase domestik juga bisa ditolak pelaksanaannya sebetulnya, hanya saja ada tahap-tahap di dalamnya itu. Jadi, kalau mengenai putusan arbitrase domestik, itu didaftarkan dulu, dideponering putusannya dengan syarat-syarat tertentu, dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan dibacakan, ya kan. Yang dilihat itu the merit of the case tidak diperiksa, yang dilihat apakah putusan tersebut betul-betul sesuai dengan due process of law. Bahwa diputus berdasarkan adanya perjanjian arbitrase bahwa putusan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan public policy. Itu saja, ya kan. Nah, kalau itu bertentangan, itu akan ditolak. Pendaftaran ditolak, berarti pelaksanaan juga ditolak. Jadi, itu pengecekan ya, pendaftaran mengenai arbitrat … arbitrase domistik itu sekaligus mengecek juga sampai berapa jauh putusan itu ya, memenuhi syarat-syarat, kecuali administratif untuk didaftar, dideponir juga dalam hal apa itu akan ditolak pendaftarannya. Kalau ditolak pendaftarannya, berarti juga ditolak mengenai pelaksanaannya. Tidak boleh bertentangan dengan … apa … prinsip bahwa harus ada arbitrase dan harus tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan public policy. Nah, mengenai putusan arbitrase internasional memang … jadi, Undang-Undang Nomor 30 itu mengatur tentang penyelenggaraan arbitrase di Indonesia. Dia tidak mengatur tentang penyelenggaraan arbitrase internasional, dalam arti arbitrase yang diselenggarakan di luar Republik Indonesia. Yang diaturnya adalah sekadar tentang hal-hal yang menyangkut pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konfensi New York, dimana Indonesia terikat sejak tahun 1981. Nah, Indonesia meratifikasi konfensi ini pada 1981 dengan suatu syarat-syarat. Pertama bahwa Indonesia menerima pengakuan arbitrase internasional apabila didasarkan pada asas reciprocity principle. Artinya bahwa Indonesia hanya mengakui putusan arbitrase internasional dilakukan di luar negeri, di negeri dimana bersama-sama Indonesia adalah juga anggota New York Convention. Kemudian Indonesia juga mengatakan, “Kami hanya mengakui putusan arbitrase internasional itu dilaksanakan di Indonesia apabila putusan tersebut mengenai sengketa commercial atau economic dispute.” 16

Nah, kemudian Indonesia juga mengatakan, “Kami akan menerima pelaksanaan putusan arbitrase internasional kalau tidak bertentangan dengan public policy.” Nah, ini jelas. Jadi, Indonesia sudah terikat dan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 dikatakan bahwa kita itu ikut ketentuan-ketentuan dalam Konfensi New York. Jadi, enggak bisa, ya. Nah, di konvensi inilah diatur tentang hal-hal yang mengenai … hal-hal apa yang merupakan syarat untuk bisa melaksanakan atau tidak melaksanakan putusan arbitrase internasional. Antara lain disebut dalam Pasal 5 tadi saya katakan huruf e ayat (1) itu bahwa tidak bisa dilaksanakan putusan arbitrase internasional apabila putusan arbitrase yang bersangkutan itu dibatalkan di negeri yang mengeluarkan … yang menetapkan putusan itu. Ini yang dipegang. Jadi, Indonesia tidak bisa lepas. Jadi, Indonesia mengatur ini berbeda. Rezim mengenai arbitrase Indonesia kita berhak mengatur sepenuhnya, kemudian mengatur rezim putusan arbitrase sesuai dengan Konfensi New York. Jadi, mengenai pembatalan itu adalah wewenang penuh dari negara yang bersangkutan yang dimana putusan itu diambil. Sesuai juga apa yang dikatakan dalam Pasal 5 huruf e Konvensi New York, gitu. Konvensi New York tidak mengatur tentang pembatalan, dia hanya penolakan. Tapi dia sebut bisa ditolak kalau putusan itu dibatalkan di negara yang bersangkutan. Itu saja, itu dipegang. Nah, itu satu, itu yang perlu diperjelas sekali ya, nampaknya ini. Kemudian, ada juga masalah mengenai penolakan itu sendiri. Tadi ada pertanyaan dari salah satu Hakim Mahkamah tentang pengertian kalau penolakan yang didasarkan public policy itu apa, ya. Public policy ini tidak ada definisi umum. Tidak ada definisi umum, ya. Prof. Gautama pernah mengatakan bahwa public policy ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan sendi-sendi pokok hukum nasional kita. Tapi apa itu juga tidak jelas. Tergantung bagaimana tiap-tiap negara menerapkannya. Indonesia pernah di mata dunia internasional dilihat secara tidak begitu positif di dalam menginterpretasikan pengertian public policy ini. Indonesia pernah dicap sebagai unfriendly country to international arbitration karena public policy diartikan sangat luas. Itu sebabnya Karaha Bodas tidak mau melaksanakan putusan arbitrase di Indonesia karena dia takut ganjaran public policy janganjangan Pertamina dianggap BUMN, ada hubungannya dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan segala macam dianggap public policy, maka dilaksanakan di tempat-tempat yang lain, pilihan begitu. Jadi, tidak ada definisi. Hanya sekarang namanya kita sudah mencoba memperbaiki image.

17

Jadi, public policy itu adalah kebijakan publik itu yang dianggap bertentangan dengan sendi-sendi hukum pokok. Apa itu, ya tergantung tafsiran masing-masing negara. Jadi, kembali lagi saya katakan bahwa memang kita harus menjelaskan sekali membedakan antara pengertian pembatalan penolakan putusan. Pembatalan putusan bisa dilakukan di negeri yang berwenang oleh instansi berwenang negara bersangkutan. Itu kata Konvensi New York. Penolakan putusan bisa dilakukan juga di negeri yang bersangkutan, tapi juga di negara-negara lain anggota konvensi New York sesuai dengan ketentuan konvensi New York. Saya kira, ini yang perlu saya tegaskan. Kayaknya secara umum, saya sudah sekaligus menanggapi itu kecuali ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, jadi kembali lagi kepada pertanyaan Pemohon. Jadi, walaupun undang-undang kita seolah-olah tidak membedakan begitu, tetapi jangan lupa kita itu terikat pada konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. 28.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pak, satu, Pak, yang (…)

29.

PIHAK TERKAIT: M. HUSSEYN UMAR International (suara tidak terdengar jelas) itu berlaku.

30.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kenapa dibedakan waktu yang saya katakan tadi?

31.

PIHAK TERKAIT: M. HUSSEYN UMAR Dibedakan waktu (…)

32.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, apa latar belakangnya?

33.

PIHAK TERKAIT: M. HUSSEYN UMAR Karena … dibedakan waktu karena sesuai dengan New York Convention, permohonan pelaksana arbitrase itu bisa dilakukan di negara mana pun di seluruh dunia. Ada 140 negara yang sudah meratifikasi Convention New York ini, di mana pun bisa. Nah, Pemohon sebagai … sebetulnya secara praktis, Pemohon kan, kalah sebetulnya. Dia tidak 18

perlu concern sebetulnya mengenai dilaksanakannya, cuma Pemohon nampaknya yang dikejar itu mau membatalkan, itu yang tidak bisa. Batalkanlah di Inggris, begitu. Kalau dia sebagai losing part ya, diamdiam saja, enggak dilaksanakan bisa, kan begitu, sebetulnya gitu. Jadi, kita perlu menjernihkan pengertian-pengertian ini. Sekian. 34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saya kira cukup persidangan kita. Terima kasih pada Pak Putu Sudiartana dan Pak Ali Umri yang telah datang pada persidangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan DPR. Begitu juga terima kasih pada BANI yang sudah banyak sekali memberikan pemahaman yang memperlengkap wawasan Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini. Karena rangkaian persidangan sudah selesai, maka saya sampaikan pada semua pihak, Pemohon, Pemerintah, DPR atau Pihak Terkait bahwa penyerahan kesimpulan itu paling lambat diserahkan kepada Kepaniteraan, Majelis … Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu 29 April 2015 pada pukul 15.00 WIB. Saya ulangi karena rangkaian persidangan sudah selesai, maka penyerahan kesimpulan Rabu, 29 April 2015, paling lambat pukul 15.00 WIB. Demikian. Dari Pemohon, cukup ya? Sudah? Dari Pemerintah cukup? Dari DPR cukup, ya? Dari BANI juga sekali lagi, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.13 WIB Jakarta, 21 April 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

19