2015

 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 132/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 24 NOVEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 132/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 296 dan Pasal 506] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Robby Abbas ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 24 November 2015 Pukul 13.35 – 14.01 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Manahan MP Sitompul 3) Wahiduddin Adams Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i 

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Supriyadi Adi 2. Pieter Ell 3. Heru Widodo

ii 

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 132/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Meskipun saya sudah kenal yang hadir Kuasa Hukum ini, enggak ada yang enggak kenal. Tapi untuk direkam, silakan memperkenalkan diri lagi.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Hadir di persidangan siang hari ini, kami Kuasa Hukum dari Pemohon Perkara Nomor 132. Sebelah kanan saya, Pieter Ell. Kemudian di sebelah kiri saya, Supriyadi. Dan saya sendiri Heru Widodo. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Hari ini acara kita adalah perbaikan permohonan yang nanti akan Saudara sampaikan. Pokok-pokok masalahnya, sebetulnya kita sudah paham. Tapi tentu dalam perbaikan permohonan ini juga akan menyinggung tentang masalah pokok-pokok masalahnya. Saya minta nanti untuk menyampaikan garis besarnya saja dan hal apa yang sudah diperbaiki. Perbaikan permohonan sudah sampai ke tangan kami, Para Hakim, tapi saya lihat ini Pak Pieter Ell belum tanda tangan ini? Kenapa?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Ya, benar, Yang Mulia.

5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Tapi tolong (…)

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Tapi aslinya sudah ditandatangani. 1 

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Aslinya sudah tanda tangan, ya?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Ya, Yang Mulia.

9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini belum, ya?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Ya, terima kasih, Yang Mulia.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya karena kita sekarang ini terus terang agak lebih cermat terhadap tanda tangan Para Kuasa Hukum. Baik, silakan siapa yang akan menyampaikan dengan garis besar dan singkat. Silakan.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Sebagaimana telah Yang Mulia sampaikan dalam persidangan sebelumnya agar permohonan kami disempurnakan dengan beberapa perbaikan. Pada kesempatan ini kami sudah mencoba mengelaborasi masukan-masukan yang telah Majelis Hakim sampaikan. Di antaranya tentunya berkaitan dengan kedudukan hukum dan kerugian konstitusional. Di dalam catatan yang ada di kami bahwa tidak … agar tidak semata-mata Pemohon dirugikan secara personal, tapi juga secara umum. Kemudian kami elaborasi di dalam perbaikan permohonan halaman 5, angka 12, Yang Mulia, untuk mempersingkat. Dengan demikian, keberadaan norma dalam pasal undang-undang yang diuji dalam permohonan ini secara khusus merugikan Pemohon bahkan berpotensi menimbulkan penyakit sosial di masyarakat Indonesia karena hukum tidak menjalankan perannya untuk melakukan pencegahan dengan cara membiarkan terjadinya tindak pencabulan atau asusila secara komersial tanpa ada sanksi pidana bagi pelaku, namun hukum hanya menjerat dan meminta pertanggungjawaban secara pidana kepada orang-orang yang menjadi perantara atau penghubung saja.

2 

Selain itu, Yang Mulia, secara universal menjadi hak asasi Yang Mulia bagi Pemohon untuk memperjuangkan perbaikan norma yang berlaku untuk kehidupan yang lebih baik sesuai dengan moral, agama, dan ketertiban masyarakat Indonesia sebagaimana telah dijamin dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kemudian, Yang Mulia Majelis Hakim. Di dalam pokok-pokok permohonan sebagaimana telah disarankan agar kami juga men … mencantumkan batu uji Pasal 28C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah kami coba elaborasi dalam pokok-pokok permohonan, terutama pada halaman 11, Yang Mulia, mulai butir ke 30. Secara ringkas kami sampaikan bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 dan seterusnya, tahun 2013, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa prinsip negara yang hukum yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negaranya untuk menghormati. Namun demikian, dalam menggunakan haknya, setiap orang juga dibatasi dengan kewajiban asasi sebagaimana diatur dalalm Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam ketertiban … dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian meskipun berhubungan badan adalah hak asasi dalam menyalurkan kebutuhan biologis manusia, namun penggunaannya dibatasi dengan persyaratan penggunaan hak tersebut harus berada di dalam ikatan perkawinan. Perbuatan melakukan hubungan seks komersial atau yang disebut prostitusi dapat dikategorikan tidak menghormati hak dan kebebasan orang lain karena perbuatan tersebut telah melanggar moral atau kesusilaan orang lain, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat. Bahkan, Yang Mulia semua agama melarang seks komersial yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perzinahan. Agama Yahudi dan Kristen juga melarang adanya perzinahan, Jesus dalam sebagaimana dikutip dari 10 perintah Tuhan menyatakan bahwa jangan berzinah. Kemudian dalam Islam juga sudah jelas Allah berfirman “Dan orangorang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina.” Bahkan di dalam Islam ditentukan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk 100 kali bagi yang belum nikah, dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang menikah. Disamping hukuman fisik, hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi mereka, 3 

yaitu berupa diumumkannya aib, diasingkan atau takhri, tidak boleh dinikahi, dan ditolak persaksiannya. Kemudian di dalam Agama Hindu, Yang Mulia, perzinahan juga dilarang bahkan dikatakan bahwa tubuh wanita itu ibarat susu kehidupan bagi generasi berikutnya, mereka yang memperjualbelikan susu kehidupan dalam pandangan Hindu hukumnya adalah kutukan seumur hidup. Tidak berbeda halnya di dalam Agama Buddha yang dikenal dengan ajaran Kamesu Micchacara Veramani yang artinya bahwa menghindarkan diri dari perilaku hubungan kelamin yang salah, yang keliru, yang tidak benar. Dengan demikian, semakin terang benderang bahwa selain bertentangan dengan moral kesusilaan, praktik seks bebas atau pun prostitusi, meskipun di satu sisi merupakan hak asasi manusia, namun dalam menggunakan haknya tersebut, wajib tunduk pada kewajiban asasi atas dasar untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Dan apabila terhadap pemenuhan kebutuhan seks tersebut tidak dibangun pembatasan-pembatasan sesuai dengan norma agama dan kesusilaan, maka hal tersebut menjadi bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan atas dasar alasan konstitusional tersebut dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi untuk menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 296 dan 506 KUHP yang melanggar pembatasan-pembatasan dalam norma agama dan moral kesusilaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai. a. Frasa menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul ... kami mohon izin Yang Mulia dihuruf a ada renvoi tertulis frasa menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dan frasa denda paling banyak Rp15.000,00 yang benar adalah frasa denda paling banyak Rp15.000,00 itu tidak ada, Yang Mulia, dicoret. Jadi di poin a bunyinya yang benar adalah frasa menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dalam Pasal 296 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai menyebabkan, memudahkan, atau melakukan perbuatan cabul. b. Frasa perbuatan cabul seorang wanita dalam Pasal 506 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai perbuatan cabul yang dilakukannya maupun oleh seorang wanita. Kemudian, Yang Mulia. Berikutnya mengenai pemaknaan frasa pidana denda paling banyak Rp15.000,00 dalam Pasal 296 KUHP sebagaimana telah kami ungkapkan ... kami sampaikan pada persidangan sebelumnya, tentunya nilai rupiah saat ini apabila dipertahankan akan terlalu rendah sudah tidak sesuai dengan kepatutan. Disamping itu selain sanksinya sangat ringan, dipastikan tidak sesuai 4 

dengan tujuan pemidanaan dalam hal untuk memberi efek jera secara represif dan prefentif. Kemudian bahwa Mahkamah Agung pun telah mengambil langkah penyesuaian dengan nilai rupiah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012. Dalam Perma tersebut salah satu dasar pertimbangannya adalah karena sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali dan sejak tahun itu pula nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar 10.000 kali jika dibandingkan dengan harga emas pada saat ini. Jadi meskipun diatur dalam bentuk perma namun, Yang Mulia, langkah Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP dan hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan konstitusi sekarang. Atas dasar alasan tersebut, maka dalam konteks frasa denda paling banyak Rp15.000,00 dalam Pasal 296 KUHAP yang dimohonkan pengujian adalah konstitusional untuk dimaknai menjadi denda berdasarkan kepatutan. Atas dasar uraian argumentasi dalam pokok permohonan yang kami sampaikan, terakhir dalam petitum kami mohon kiranya Mahkamah Konstitusi … Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan dengan amar: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dan frasa denda paling banyak Rp15.000,00 dalam Pasal 296 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai menyebabkan, memudahkan, atau melakukan perbuatan cabul dan tidak dimaknai sebagai denda berdasarkan kepatutan. 3. Menyatakan frasa menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dan frasa denda paling banyak Rp15.000,00 dalam Pasal 296 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai menyebabkan, memudahkan, atau melakukan perbuatan pencabulan, dan tidak dimaknai sebagai denda berdasarkan kepatutan. 4. Menyatakan frasa perbuatan cabul seorang wanita dalam Pasal 506 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai perbuatan cabul yang dilakukannya maupun oleh seorang wanita. Dan, 5. Menyatakan frasa perbuatan cabul seorang wanita dalam Pasal 506 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai perbuatan cabul yang dilakukannya maupun oleh seorang wanita.

5 

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pokokpokok perbaikan yang sudah kami sampaikan dalam persidangan ini. Terima kasih. 13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih, Saudara Heru Widodo. Ya, semua perbaikan sudah dilakukan dan akhirnya permohonan ini menjadi sangat terang benderang, ya. Semakin jelas dan tidak ada lagi kelihatannya yang diragukan dalam permohonan ini. Bahkan nilai-nilai kemuliaan juga disampaikan di dalam permohonan ini. Rupanya Pemohon ini telah memperjuangkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kepentingan yang lebih besar. Bahkan empat agama yang disampaikan, agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha telah diuraikan semuanya memuat adanya larangan melakukan perzinaan. Kalau dilihat dari petitumnya ini. Jadi fasilitator yang menyebabkan, yang memudahkan. Kemudian pelaku sendiri yang melakukan perbuatan pencabulan, ya. Dan yang melakukan maupun juga yang bersama-sama dengan yang melakukan, semuanya menjadi bagian harapan dari Pemohon ya untuk diputus oleh Mahkamah ini. Baik, saya secara pribadi memang agak terharu dengan permohonan ini karena masyarakat sekarang ternyata sudah menyadari betul agar nilai-nilai agama dan moral merupakan bagian dari prinsipprinsip kehidupan yang mesti ditegakkan di negara ini. Sebetulnya ketika kita bicara tentang masalah nilai-nilai agama. Itu kan pembatasan-pembatasan yang dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar kita. Sebetulnya juga apabila kita membaca keberadaan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini justru sumber akhlak, moral, dan kepatuhan seseorang dalam beragama itu ada dalam Pasal 31 ayat (3) yaitu mengenai tujuan pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman, taqwa, dan akhlak mulia. Ada, ya. Jadi perumus Undang-Undang Dasar berpikirnya memang sudah jauh lebih maju walaupun baru kali ini permohonan yang luar biasa ini. Saya kira ya kami sudah bisa memahami. Bukti yang Saudara ajukan, itu adalah bukti P-1 sampai dengan P-5 sementara ini?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Benar, Yang Mulia.

6 

15.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Betul, ya?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Benar.

17.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini kita sahkan dulu bukti ini. KETUK PALU 1X Dengan catatan, apabila persidangan ini dilanjutkan, tidak ditutup kemungkinan untuk menambahkan pembuktian-pembuktian selanjutnya secara tertulis, ya? Kemudian, minta ketegasan ini. Bagaimana dengan Kuasa Hukum Rahman Ramli dan Johanes Maturbongs? Silakan.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Terima kasih, Majelis. Terkait dengan kolega kami dua orang, mungkin akan di-tipp-ex saja dalam Surat Kuasa, dikeluarkan karena sementara masih ada di luar kota. Terima kasih.

19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, ini sudah konfirmasi sama yang bersangkutan, belum?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Sudah, Yang Mulia.

21.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, memang yang bersangkutan menarik diri atau memang belum sempat?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Belum sempat tanda tangan.

7 

23.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, belum sempat tanda tangan?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Ya, belum sempat tanda tangan.

25.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi, masih tetap mau maju?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Masih, Yang Mulia.

27.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Kalau gitu, enggak apa-apa (…)

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Karena ada … ya, maaf, Yang Mulia. Karena dalam kasus pidana itu, masuk juga sebagai kuasa.

29.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Ya.

31.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Terima kasih, Yang Mulia.

33.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Kami tidak keberatan karena ada konfirmasi langsung, ya (…)

8 

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Ya.

35.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dari Saudara sebagai bagian dari Kuasa Hukum. Jadi, Rahman Ramli maupun Johanes Maturbongs ini masih tetap berkenan sebagai kuasa hukum, cuma belum sempat karena berada di luar kota?

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Benar, Yang Mulia.

37.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Kalau gitu, enggak apa-apa, tetap kita masukkan sebagai kuasa hukum. Nanti setelah beliau-beliau ini bisa hadir, baru di tanda tangan, ya?

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

39.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini catatan … catatan sidang kita hari ini.

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Terima kasih, Yang Mulia.

41.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, kalau memang dia punya semangat yang sama, enggak elok juga kita pinggirkan, ya?

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Terima kasih, Yang Mulia.

43.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.

9 

Ya, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul, mau menyampaikan beberapa. Silakan. 44.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih, Yang Mulia. Memang ini tidak prinsipil, namun sangat mengganggu rasanya karena pada saat sidang yang lalu, ada saya sendiri yang minta agar diperbaiki redaksi dari pasal-pasal ini. Pasal 296 KUHP sudah diperbaiki, yaitu sebagai pekerjaan. Tapi di Pasal 506 ini, nampaknya tidak diperbaiki, sangat mengganggu saya. Ataukah … mohon penjelasan, ataukah memang ada penafsiran, atau pun redaksi menurut apakah Subekti atau yang lain barangkali, dia menggunakan istilah pencarian? Nah, ini yang coba dikonfirmasi dulu. Silakan. Halaman 2.

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Masukan yang sangat bagus, terima kasih kami sampaikan. Apabila diperkenankan, pada kesempatan ini, kami mohon izin untuk sekaligus direnvoi menjadi pekerjaan, Yang Mulia karena mungkin belum … belum teredit ketika kami perbaiki.

46.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Anda … kalau di Pasal 296, betul, sebagai pekerjaan. Tapi kalau di 506, itu sebagai mata pencaharian. Itu yang saya lihat, yang langsung di bukti yang Anda ajukan atau pun di buku saya KUHP karangannya Subekti barangkali itu. Nah, itu istilah bakunya mata pencaharian. Mata pencaharian. Nah, ya, itu yang barangkali … supaya jangan mengganggu. Jadi, direnvoi, ya?

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Ya, kami renvoi, Yang Mulia, sebagai mata pencaharian.

48.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, oke. Barangkali itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

10 

49.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Karena Pak Manahan ini … Yang Mulia ini kan Hakim dari peradilan umum yang punya pengalaman luar biasa. Jadi, sudah hafal. KUHP itu sudah tidak hanya di dalam kepala, di luar kepala malah. Baik. Ada lagi, Yang Mulia? Yang Mulia Pak Wahiduddin? Cukup, ya? Baik. Persidangan kita hari ini untuk perbaikan, mungkin kita rasa cukup, ya? Dan di sini, Saudara juga minta prioritas. Mungkin saya tidak mendahului putusan Rapat Permusyawaratan Hakim, tapi boleh saya kabarkan bahwa pertengahan Desember ini, Mahkamah sudah mulai concern mempersiapkan diri untuk persidangan pilkada … sidang pilkada. Jadi, besar kemungkinan prioritasnya agak sulit, ya. Mungkin kawankawan juga nanti akan banyak terlibat di dalam pilkada dan itu luar biasa itu. Ini Beliau-Beliau ini dari dulu pilkada ini langganannya banyak benar ini. Kalau menang, masalah kalah, itu urusan nomor lain itu. Yang penting teken-teken dulu, kan? Baik. Ada lagi mau disampaikan?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Kuasa Hukum akan menghadirkan ahli, sekiranya mungkin nanti dipertimbangkan. Dan yang kedua, sebagai informasi dan juga masukan. Bahwa klien kami saat ini sudah … perkaranya sudah inkracht, Robby Abbas sudah inkracht dan jika memungkinkan dalam sidang berikutnya bisa hadir dalam persidangan. Selanjutnya walaupun klien kami itu sudah inkracht, tetapi proses eksekusinya sampai saat ini masih belum jelas, karena statusnya walaupun sudah inkracht tetapi statusnya masih tahanan, bukan narapidana.

51.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya. baik.

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: PIETER ELL Ya, itu penyampaian dari kami dan Terima kasih, Majelis.

53.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Jadi mengenai ahli silakan dipersiapkan saja, tapi kami tentu tidak bisa mendahului. Kami akan melaporkan hasil sidang ini ke rapat permusyawaratan hakim, apakah perkara ini bisa dilanjutkan atau 11 

enggak dilanjutkan, atau diputus tanpa dilanjutkan, itu bisa saja. Ya, tergantung nanti dari RPH sembilan orang hakim. Tapi kalau untuk siapsiap ya boleh, ya, untuk siap-siap boleh, itu lebih baik. Yang kedua, masalah Prinsipal untuk hadir, silakan, welcome, Mahkamah tidak ada masalah, bersama-sama Kuasa Hukum, silakan saja. Ya, mengenai proses eksekusi belum jalan, itu mungkin di luar ranahnya Mahkamah, tapi sebagai informasi ya sudah kami terima sebagai bahan informasi, ya begitu ya. Oke. Dengan demikian, sidang hari ini selesai, dan tinggal Saudara menunggu panggilan dari Mahkamah, dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB Jakarta, 24 November 2015 Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

12