2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 131/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 24 NOVEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 131/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Dani Safari Effendi 2. Ecep Sukmanagara 3. Muhammad Rifki Arif, dkk ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 24 November 2015 Pukul 10.35 – 11.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) I Dewa Gede Palguna 2) Wahiduddin Adams 3) Aswanto Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Dani Safari Effendi 2. Muhammad Rifky Arif 3. Ristian 4. Dudi Jamaludin 5. Didin Sujandi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB 1.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sidang untuk Permohonan Nomor 131/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan perkenalkan dulu siapa yang hadir pada kesempatan ini.

2.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Dalam pokok perbaikan permohonan ini, hari ini yang pertama dihadiri oleh Dani Safari. Kemudian Ecep Sukma Negara tidak hadir. Kemudian Muhammad Rifky Arif hadir. Kemudian Ristian hadir. Kemudian Cecep Zamzam tidak dapat hadir. Kemudian Dudi Jamaluddin hadir dan Drs. K.H. Didin Sujani hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih. Sebelumnya, kami minta maaf karena agak terlambat lima menit dari jadwal persidangan ini karena kami masih ada Rapat Permusyawaratan Hakim sejak pukul 09.00 WIB tadi. Dan agenda kita pada hari ini adalah perbaikan permohonan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, Saudara Pemohon sudah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, dan sekarang adalah kesempatan kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan hal-hal yang telah diperbaiki. Tidak perlu dibacakan seluruhnya karena kami sudah menerima perbaikan permohonannya. Cukup Saudara tegaskan apa yang menjadi poin dari perbaikan Saudara sesuai dengan nasihat Mahkamah. Ya, apakah nasihat Mahkamah itu diikuti atau tidak, itu adalah sesuai dengan kebutuhan dari Pemohon atau terserah kepada Pemohon. Tetapi, yang jelas apa yang telah diperbaiki, itu saja yang disampaikan kepada kami atau pada sidang di Mahkamah ini pada kesempatan ini. Silakan, apa poin-poin yang sudah dilakukan perbaikan.

4.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. 1

Bahwa atas nasihat dari Majelis bahwa kami pada hari ini sudah melakukan perbaikan. Yang pertama dari kedudukan hukum (legal standing), kemudian alasan-alasan permohonan, kemudian implikasi, kemudian petitum yang terakhir. Karena saya yakin Majelis sudah mendapatkan (…) 5.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya.

6.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Berkas permohonan kami.

7.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Kami … kami (suara tidak terdengar jelas). Tidak ada … apakah tidak ada hal lain yang perlu Saudara terangkan, misalnya untuk Saudara tekankan nanti biar didengar oleh persidangan ini. Ada?

8.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ada, Pak.

9.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, apa itu? Coba itu diterangkan saja.

10.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Kami akan menjelaskan tentang (…)

11.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Bagian-bagian (…)

12.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Alasan (…)

13.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Bagian-bagian yang perubahannya, ya. Kalau yang dulu kan sudah (…)

2

14.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Alasan-alasan perubahan.

15.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sudah terekam dalam persidangan ini (…)

16.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya, betul.

17.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang bagian perubahannya.

18.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Betul. Paling di alasan-alasan.

19.

PEMOHON: RISTIAN Lanjut, Yang Mulia. Alasan-alasan permohonan pengujian pemilihan gubernur bupati/walikota. Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 70 ayat (2), “Gubernur dan wakil gubernur dan seterusnya.” Yang kedua, Pasal 201 ayat (1), “Pemungutan suara serentak dan seterusnya.” Ketiga, Pasal 201 ayat (2), “Pemungutan suara serentak dalam dan seterusnya.” Keempat, Pasal 201 ayat (3), “Pemungutan suara dan seterusnya.” Lima, Pasal 205, “Pada saat undang-undang ini dan seterusnya,” bertentangan dengan undang-undang dan perubahannya. Pasal-Pasal 1 ayat (2) dan seterusnya. Pasal 18 ayat (4) dan seterusnya. Pasal 22E ayat (1) dan seterusnya. Pasal 25E ayat (5) dan seterusnya. Pasal 27 ayat (1) dan seterusnya. Pasal 28C ayat (2) dan seterusnya. Pasal 28D ayat (1) dan seterusnya. Pasal 28I ayat (1) dan seterusnya. Pasal 28J ayat (2) dan seterusnya. Alasan pertama, Para Pemohon I sampai Pemohon VII memang tidak setuju calon tunggal saat (suara tidak terdengar jelas), namun saat itu bukan berarti tidak setuju apa yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian. Apalagi Undang-Undang Nomor … tahun … Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan seterusnya, petahanan incumbent sudah ada beberapa temuan kami dan seterusnya. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan seterusnya. 3

Ditemukan tentang dana anggaran sosial dan seterusnya. Semua alat bukti terlampir. Menemukan surat-surat KPUD tadi bertentangan dengan aturannya. Tidak ada lanjutan dan seterusnya. Melakukan perbuatan tercela dan seterusnya. Dan ditemukan laporan polisi dan seterusnya. Ditemukan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan seterusnya. Dan ditemukan logo KPU, dan logo pemerintahan, dan seterusnya. Terima kasih, Yang Mulia. 20.

PEMOHON: MUHAMMAD RIZKY ARIF Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya mungkin alasan yang kedua itu tentang cuti, cuti seorang bupati karena kebetulan di Tasikmalaya sendiri, ya, Yang Mulia, itu apa ... calonnya itu incumbent petahana untuk khusus Kabupaten Tasikmalaya ditakutkan ini akan berpotensi pada penyalahgunaan jabatan, mungkin dari poin 1 sampai 23 itu dianggap sudah dibacakan. Terus untuk selanjutnya alasan yang ketiga itu tentang UndangUndang Pasal 22E ayat (1) itu tentang apa ... bupati dan walikota itu seharusnya 5 tahun menjabat sedangkan sekarang karena ada pemilihan serentak itu menjadi tidak 5 tahun, gitu. Jadi ada kerugian-kerugian kami sebagai Pemohon, ada kerugian-kerugiannya diantaranya mungkin infrastruktur juga, infrastruktur untuk pembangunan-pembangunan terhambat dikarenakan untuk bupati yang sekarang itu jadi ... menjadikan jadi calon karena ada cuti itu, gitu. Terus untuk alasan keempatnya mungkin hampir sama untuk alasan keempat dan pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu dianggap sudah dibacakan. Untuk alasan-alasan itu mungkin yang saya tekankan itu seharusnya untuk bupati itu harus 5 tahun, gitu, itu yang saya tekankan. Kemudian untuk selanjutnya dilanjut, silakan.

21.

PEMOHON: DIDIN SUJANDI Terima kasih. Saya membacakan sebagai akibat dari pemberlakuan muatan dari pasal dan ayat-ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diajukan penguji ini maka warga negara dan Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusional sebagaimana berikut. Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan seterusnya. Pasal 18 ayat (4), “Gubernur, bupati, dan walikota dan seterusnya.” Pasal 22E ayat (1), “Pemilihan umum dilaksanakan dan seterusnya.” Pasal 25E ayat (5), “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi dan seterusnya.” Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan dan seterusnya.” Pasal 28C ayat (2), “Setiap orang berhak untuk dan seterusnya.” Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas 4

pengakuan dan seterusnya.” Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan dan seterusnya.” Pasal 28J ayat (2), “Dalam menjalankan hak kebebasannya dan seterusnya.” Implikasi empiris dan perbandingan permohonan. Dalam hal ini saya mengutip beberapa opini atau statement salah satu tokoh agama di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya K.H. Abdul Basyit menyatakan ketidaksetujuannya pada referendum pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang. Menurutnya, “Jika pilkada dipaksakan tahun ini mudaratnya lebih banyak ketimbang maslahatnya.” Lanjut. 22.

PEMOHON: DUDI JAMALUDIN Sebagai petitum dari rekan-rekan barangkali berdasarkan seluruh uraian di atas, bukti-bukti terlampir. Jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (protektif), yang dihormati (respected), yang dimajukan (promoted), kemudian dijamin (guaranty) Undang-Undang NKRI 1945. Oleh karena itu, karena 9 Desember 2015 tinggal menunggu hari diharapkan diputus sebelum tanggal pemilihan kepala daerah dilaksanakan agar ada kepastian hukum dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Demikian barangkali Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2), Pasal 201 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, atau dinyatakan merupakan pasal dan ayat konstitusional bersyarat sejauh seluruh frasa yang bermakna. 3. Menyatakan menurut Pasal 205A jo karena terjadi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige) dan pemaksaan kehendak (suara tidak terdengar jelas), penipuan dan pemalsuan hukum (suara tidak terdengar jelas) oleh Pihak KPUD Kabupaten Tasikmalaya telah mencederai norma dan aturan (obscuur libel) atau cacat hukum. Maka kami meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya wajib diundur hingga tahun 2017. 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

5

5. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Penutup. Demikian, Pemohon uji materiil judicial review ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kreatifitas … dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli. Hormat kami Para Pemohon I sampai VII Dani Safari dan KawanKawan ditandatangani. Terima kasih. 23.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih, Saudara Pemohon. Ya, ini adalah kesempatan terakhir ya, sehingga tidak mungkin lagi melakukan perbaikan. Tetapi tetap kami wajib menyampaikan catatan karena ada beberapa hal yang tetap tidak jelas dari permohonan ini. Khususnya misalnya di petitum yang jelas sekali ya. Itu petitum yang nomor 2 misalnya. Menyatakan, “Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2), Pasal 201 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 sampai dengan Pasal 28J.” Oke, sampai di sana masuk. “Atau dinyatakan merupakan pasal dan ayat konstitusional bersyarat sejauh seluruh frasa yang bermakna.” Ini kok seperti kalimat belum selesai. Apa maksudnya? Kalau konstitusional bersyarat itu mestinya begini. Dia konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai begini, begini, begini. Itu kalau itu … kan jadi kalimat yang belum selesai. Tapi ya sudah enggak ada waktu lagi untuk melakukan perbaikan ya karena ini kecuali … ya nanti kami berunding dulu apakah akan masih dimungkinkan dilakukan perbaikan misalnya sampai pukul 16.00 WIB sore ini misalnya. Kemudian yang ketiga. Memutus Pasal 205A juncto, kalau juncto itu pasti ada pasalnya lagi di belakangnya juncto pasal berapa. Kalau juncto itu kan itu artinya … juncto itu bersambung dengan pasal tertentu, gitu ya. Ini bukan Pasal 25A jo, nanti jo dipikir nama orang nanti ini karena terjadi perbuatan melawan hukum, juncto yang mana? Ini juga enggak nyambung kalimatnya. Menurut Pasal 25A juncto karena terjadi perbuatan melawan hukum onrechtmatige daad. Pemaksaan kehendak, penipuan, dan pemalsuan oleh pihak Kabupaten Tasikmalaya telah mencederai norma, maka kami meminta Majelis untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya diundur sampai 2017. Itu sudah enggak mungkin dipenuhi karena Mahkamah kan sudah membuat putusan mengenai soal itu. Kan itu ya … itu sudah di luar konteks dari apa yang pengujian undang-undang sebenarnya kalau demikian. Nah, ini kalau tetap permohonannya seperti ini. Saya kira akan sulit nih, apalagi kalau Saudara Pemohon kemudian meminta ini supaya diputus sebelum 9 Desember. Itu sangat tidak mungkin karena ini kan hukum acara di Mahkamah Konstitusi kan tidak boleh dilewati. Ini baru 6

pemeriksaan pendahuluan lho. Setelah ini kami harus melaporkan dulu ke Pleno 9 Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Di situ kemudian baru akan diambil putusan apakah perkara ini akan diteruskan dengan mendengarkan saksi atau ahli. Ataukah cukup diputus di Rapat Permusyawaratan Hakim dan kemudian dibuat putusan. Itu paling tidak memakan waktu satu minggu karena kan sebelum permohonan ini kan sudah ada permohonan sebelumnya yang tidak mungkin kami kesampingkan karena itu tidak adil juga … karena itu juga mendesak. Nah, ini bagian-bagian yang agak sulit. Tetapi sudahlah karena ini sudah waktu perbaikan. Sebelum kami memutuskan apakah ini nanti akan Saudara melakukan perbaikan lagi sampai jam … misalnya sampai jam … waktu jam kantor sekarang. Menurut Panitera karena ada permohonan yang lain juga. Saudara kalau mau melakukan perbaikan khususnya untuk bagian petitum ini supaya bersambung dengan alasan-alasan permohonan tadi. Kalau mau dilakukan perbaikan, ya. Kalau tidak tentu saja ya ini yang kami anggap sebagai permohonan terakhir. Kalau hendak dilakukan perbaikan ada waktu sampai pukul 14.00 WIB. Kami sudah koordinasi tadi dengan Panitera kalau mau dilakukan perbaikan. Kalau tidak ya tentu itu adalah hak sepenuhnya dari Pemoho, ya. Jadi dari saya selaku Pimpinan Sidang demikian catatan-catatan dari saya. Apakah dari Yang Mulia ada? Dari Yang Mulia Pak Aswanto? Saya kembalikan kepada Saudara Pemohon ya apakah ini akan dilakukan perbaikan sampai … yang kalau itu dilakukan perbaikan ada waktu sampai pukul 14.00 WIB ya. Kalau tidak, ini yang akan kami terima. Jadi sekali lagi kami tegaskan, tolong dicatat baik-baik. Bahwa setelah tahapan pemeriksaan pendahuluan ini, setelah dilakukan perbaikan permohonan. Apakah perbaikan ini ataukah nanti kalau misalnya Saudara memutuskan untuk melakukan perbaikan. Kami akan melapor dulu ke 9 Hakim Konstitusi. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah perkara ini akan diputus segera ataukah lanjut dengan pemeriksaan saksi atau ahli dulu. Kalau itu dilakukan tidak mungkin waktunya akan selesai sebelum 9 Desember karena itu kan mesti mendengarkan keterangan pemerintah dulu, mendengarkan keterangan DPR, baru kemudian menghadirkan saksi atau ahli. Itu hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi, itu belum bisa di … kami pastikan sekarang karena kami harus melapor dulu kepada Rapat Permusyawaratan Hakim 9 … 9 Hakim Konstitusi. Itu yang akan kami laporkan. Nah, tentu nanti yang akan kami laporkan adalah perbaikan Saudara ini. Atau kalau nanti ada perbaikan sampai pukul 14.00 WIB, itu yang akan kami laporkan dan hasil persidangan ini, begitu. Jelas, kirakira?

7

24.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya, jelas, Pak.

25.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya.

26.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Kami memutuskan untuk tidak melakukan perbaikan (…)

27.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, tidak ada perbaikan? Berarti ini yang akan kami laporkan (…)

28.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya.

29.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Dengan demikian, kalau begitu, demikian (…)

30.

Saudara

Pemohon, kalau

PEMOHON: DIDIN SUJANDI Yang Terhormat Majelis, itu juncto saja yang dibuang, Pak. Jo., yang … yang di petitum 3 itu, Pak. Menyatakan … Pasal 205, itu … titik itu dicoret, Pak, nanti perbaiki sedikit.

31.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Jadi, direnvoi di sini?

32.

PEMOHON: DIDIN SUJANDI Ya, direnvoi, Pak.

33.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Direnvoi di sini. Jadi (…)

8

34.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Pasal 205A.

35.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Jo ini dibuang?

36.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya.

37.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sehingga, bunyinya menurut Pasal 205A (…)

38.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Karena terjadi perbuatan ini.

39.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena terjadi perbuatan melawan hukum (…)

40.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya.

41.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Pemaksaan kehendak dan seterusnya maka kami meminta … jadi, maksud yang Saudara-Saudara Pemohon ini berdasarkan Pasal 25A, lalu Anda menuntut KPU … apa … meminta Mahkamah, gitu?

42.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya, betul, Pak. Karena sesuai disampaikan oleh (…)

43.

dengan

alasan

yang tadi

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ndak, maksudnya, dasar Saudara menuntut penundaan itu Pasal 25A ini?

9

44.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya, betul, Pak.

45.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Atau karena Pasal 25A ini yang disimpangi, sehingga Saudara menuntut ini?

46.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Tidak, Pak, tidak. Itu Pasal 205, itu adalah dasar hukum dari semua Undang-Undang Nomor 8, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan perpu (…)

47.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Dasar maksudnya?

48.

hukum

dari

semua

undang-undang,

bagaimana

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Jadi, kan di sana, di 205 itu diterangkan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sampai perpu, dan itu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Tetapi, ada peraturan-peraturan KPU yang dibuat di daerah, justru bertentangan dengan ini kalau dari alasan kami, Pak.

49.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ya, baik. Baik, itu … itu penjelasannya kami sudah terima.

50.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya.

51.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Berarti itu yang akan di … dicatat di risalah persidangan ini dan itu yang akan kami laporkan ke 9 Hakim Konstitusi. Nah, kami sudah menerima daftar bukti dari P-1 sampai dengan P-12. Itu, ya?

10

52.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya, Pak.

53.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tidak ada tambahan, ya? P-1 sampai dengan P-12 masih, ya? Itu anunya … tidak ada tambahan bukti (…)

54.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya. Tidak ada, Pak.

55.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Dengan demikian, maka bukti ini (…)

56.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI 13 sampai 18 juga ada, Pak.

57.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebentar dulu! Anda menyebutkan di sini, P-1 sampai dengan P-12. Tetapi, tadi saya di … dikonfirmasi, setelah diminta dicek di Kepaniteraan, ternyata bukti P-11 dan P-12 itu tidak ada … tidak Anda lampirkan. Bukti fisiknya belum ada, tapi Anda menyebutkan P-11 sampai … gimana jadinya ini?

58.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Di … itu ada di yang waktu Majelis pernah sampaikan, waktu sidang pertama itu. Itu di tambahan permohonan kedua itu, Pak. Itu … itu jadikan alasan.

59.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebentar dulu! Di tambahan permohonan di mana? Di … di perbaikan ini?

60.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Bukan, bukan. Di yang sebelumnya, Pak, ada. Ya, yang terakhir.

11

61.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sudah kami (…)

62.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Di sana ada kalender (…)

63.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Apa yang di 11 dam 12 itu, apa? Coba, bisa Anda sebutkan supaya kami anu di sini … apa fisiknya itu? Judulnya? Supaya bisa kami cocokkan di sini.

64.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI 13 sampai 18 kalau enggak salah, Pak.

65.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Eh, kok 13 sampai 18? Anda menyebutkan di … di permohonan ini cuma P-1 sampai dengan P-12. Dari mana muncul sampai 18 itu?

66.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ada lagi, Pak. Tambahan yang waktu didaftarkan di Kepaniteraan, Pak, satu lagi.

67.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Kami periksa di Kepaniteraan, kami cross-check di sini, ndak ada. Saya … saya sudah minta. Di daftar yang kami terima … nah, ini dia (…)

68.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Oh, ya, Pak, sekarang. Sekarang yang di (…)

69.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Aduh, makanya … makanya saya tanyakan, apakah di perbaikan atau Anda bilang yang dulu?

70.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Di perbaikan. 12

71.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Bagaimana? Yang sekarang, ya. Pantesan kami belum ada … coba, kalau begitu, apa bukti P anu … sampai P-18 itu? Tapi … tapi, sebelum itu dulu (…)

72.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Oh, ya.

73.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ini P-11 dan P-12 nya ini belum ada?

74.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya, disatukan dengan yang sekarang, Pak.

75.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, dengan yang sekarang.

76.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Yang kami bawa, gitu.

77.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Coba, kalau … kalau begitu, yang kami sahkan adalah P-7 sampai … P-1 sampai dengan P-10 dulu. Karena yang … ini yang secara fisik sudah ada di sini, ya?

78.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya.

79.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA KETUK PALU 1X P-1 sampai dengan P-10. Kalau yang Anda serahkan itu belum bisa disahkan sekarang karena harus diverifikasi dulu oleh Panitera, ya?

13

80.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya.

81.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, belum bisa disahkan pada persidangan ini. Nanti itu tentu akan mengikuti alur selanjutnya, apakah kalau persidangan ini diteruskan, berarti pada persidangan berikutnya akan disahkan. Kalau tidak, berarti itu tetap akan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari perbaikan permohonan ini juga, begitu. Itu saja, ya? Ada tambahan yang lain? Kan tadi sudah ini … perbaikannya saya sudah minta penegasan, itu sudah di … jo-nya sudah dihilangkan, sudah direnvoi pada saat ini, ya?

82.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya, cukup, Pak.

83.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Cukup, ya?

84.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Ya.

85.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu P-1 sampai dengan P-10 sudah disahkan. Yang tambahannya, P-11 sampai dengan yang Anda sebutkan sampai P-18 tadi, itu tolong segera setelah persidangan ini diserahkan kepada Panitera.

86.

PEMOHON: DANI SAFARI EFFENDI Siap, Pak. Sekarang juga diserahkan.

14

87.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Dengan demikian, dinyatakan ditutup.

maka

persidangan

selesai

dan

sidang

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.00 WIB Jakarta, 24 November 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

15