2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 28 JANUARI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 1 butir 4, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf a, dan Pasal 135] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4.

Fathul Hadie Utsman Sanusi Afandi Abdul Rahman Dedi Rahmadi

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 28 Januari 2015, Pukul 14.00 – 14.31 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Wahiduddin Adams 2) Arief hidayat 3) I Dewa Gede Palguna Dewi Nurul Savitri

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4.

Fathul Hadie Utsman Sanusi Afandi Abdul Rahman Dedi Rahmadi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB 1.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sidang Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015 dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Kami persilakan pada Pemohon dan Kuasanya yang hadir untuk memperkenalkan diri.

2.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Assalamualaikum wr. wb. Saya Fathul Hadie.

3.

PEMOHON: SANUSI AFANDI Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Sanusi Afandi.

4.

PEMOHON: ABDUL RAHMAN Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Abdul Rahman.

5.

PEMOHON: DEDI RAHMADI Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Dedi Rahmadi.

6.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik agenda kita ini pemeriksaan pendahuluan sehubungan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 4, Pasal 96 ayat (1), 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf a dan Pasal 135. Kita sudah menerima permohonannya tertulis. Oleh sebab itu kepada Pemohon atau Kuasa untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya karena sudah kita menerima permohonan pengujiannya secara tertulis. Oleh sebab itu disampaikan pokokpokoknya saja. Kami persilakan.

7.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Bahwa Pemohon mengajukan uji materil terhadap UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terutama 1

yang terkait dengan pegawai pemerintah non-PNS yang merupakan satu kesatuan dari permohonan … dua permohonan yang sudah disidangkan terdahulu. Bahwa Pemerintah melahirkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pada saat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini dibuat, dalam lembaga pemerintah, ini sudah ada dua golongan tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja tidak tetap atau pegawai non-PNS. Yang kedua, pegawai non-PNS. Saya baca dari undang-undang ini sangat merugikan terhadap pegawai pemerintah yang non-PNS. Sebab dari pasal sampai dengan pasal … peraturan peralihannya tidak mendukung terhadap keberadaan pegawai pemerintah yang statusnya non-PNS, atau honorer, atau pun apa sebutannya. Untuk tetap ditetapkan sebagai pegawai pemerintah. Yang alasan kedua di sini bahwa Pemerintah masih membuat aturan yang sebetulnya oleh Mahkamah sudah diputus tidak boleh membuat atau mengangkat pegawai tidak tetap atau pegawai apa pun yang pekerjaannya bersifat tetap dengan sistem perjanjian kerja, atau memakai jangka waktu tertentu, atau ikatan dengan kontrak kerja, dan sebagainya. Masalah yang ketiga, di sini tidak dijamin bahwa pegawai pemerintah yang tidak tetap ini bisa secara otomatis ditetapkan sebagai CPNS. Padahal kalau menurut peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam PP Nomor 48 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 43 Tahun 2007, PP Nomor 48-nya Tahun 2005, ini diharapkan sejak 2005 sampai dengan 2009 sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Dalam pengertian, semuanya harus ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, Pemohon mengajukan permohonan dengan harapan nanti semua pegawai non-PNS yang bekerja di instansi pemerintah harus ditetapkan atau masuk dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tidak terikat oleh masa waktu atau jangka waktu tertentu dengan harapan ke depannya bisa secara otomatis ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil. Dalam hal ini, kami mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 90 … eh, Pasal 135 dengan harapan mudah-mudahan pasal ini bisa dinyatakan … dinyatakan inkonstitusional … inkonstitusional secara bersyarat atau pun konstitusional secara bersyarat. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pengadaan PPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Yang Pasal 98 ayat (1), “Pengadaan Calon PPK ditetapkan oleh pegawai … pembina atau pejabat pembina kepegawaian.” Kami memohon pasal ini dinyatakan konstitusional manakala pegawai non-PNS yang sudah ada dalam instansi pemerintah ditetapkan secara otomatis sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan Pasal 135 2

menetapkan pada saat UU ini atau UU ASN dibuat, pegawai negeri sipil, baik yang di pusat maupun di daerah ditetapkan sebagai pegawai aparatur sipil negara. Di sini kami anggap konstitusional … inkonstitusional karena yang non-PNS tidak otomatis disebut sebagai pegawai atau aparatur sipil negara. Padahal, kalau dalam … saya baca dalam RUU-nya, yang termasuk ASN itu adalah pegawai pemerintah tidak tetap. Kami mohon dinyatakan inkonstitusional manakala tidak dimaknai, termasuk pegawai non-PNS yang bekerja di instansi pemerintah dapat ditetapkan secara otomatis menjadi pegawai ASN. Masalah yang kedua adalah yang ada kaitannya dengan perjanjian kerja. Walaupun nasihat dari Hakim Yang Mulia tadi mengatakan bahwa untuk penjelasan apa boleh digugat atau tidak, di sini tetap saya cantumkan bahwa butir 1 ayat (4) yang mengenai definisi itu dikatakan bahwa PPPK adalah Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja dalam jangka waktu tertentu. Kenapa ini tetap saya atau kami gugat? Karena dari pengertian inilah kalau tidak dibatalkan, nanti dalam pasal-pasal berikutnya berarti Pemohon mengakui bahwa PPPK itu adalah perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Pemohon menganggap atau memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa frasa jangka waktu tertentu itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, yang Pasal 98 ayat (1) itu menyatakan juga, “Masa perjanjian kerja paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.” Pasal tersebut kami mohon dinyatakan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ada kaitannya dengan jangka waktu juga yang Pasal 105 ayat (1). Di situ dikatakan bahwa pemutusan hubungan kerja … huruf anya, jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir. Huruf a tersebut kami mohonkan untuk dinyatakan … dinyatakan bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil untuk para Pemohon … untuk para Pemohon karena sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari pekerjaan Pemohon sebagai pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, sehingga pemohon nanti bisa kehilangan pekerjaan dan tidak dapat memperoleh imbalan yang layak dan sebagainya. Untuk masalah yang ketiga, tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri, di sini kami melatarbelakangi bahwa karena pegawai pemerintah itu sudah lama sekali bekerja pada instansi pemerintah, maka selayaknya pengangkatannya sebagai PNS tidak perlu, tidak diperlukan berbagai syarat yang sangat memberatkan yaitu secara otomatis bisa menjadi calon PNS. 3

Pada Pasal 99 ayat (1) dinyatakan bahwa PPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kami memohon kepada Yang Mulia Mahkamah untuk menyatakan frasa tidak ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dibaca. “…PPPK dapat diangkat secara otomatis menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.” Untuk ayat yang kedua, untuk diangkat menjadi Calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami mohon Mahkamah Yang Mulia berkenan untuk menyatakan frasa Seleksi Bagi Calon PNS dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dibaca “…untuk diangkat menjadi calon PNS PPPK harus mengikuti semua proses sesuai peraturan perundang-undangan, tidak harus tes lagi.” Karena untuk menjadi Pegawai PPK proses tesnya itu sama persis dengan rekruitmen pegawai negeri. Demikian pokok-pokok permohonan kami, mudah-mudahan nanti kami diberi masukan, diberi saran oleh Mahkamah, sehingga bisa menguntungkan bagi Pemohon untuk dapat secara langsung ditetapkan sebagai pegawai PPPK dan tidak memakai sistem kontrak atau dalam jangka waktu tertentu dan secara otomatis bisa ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan yang ada dalam formasi. Demikian, Yang Mulia. 8.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Dari pada kesempatan ini hakim akan memberikan nasihat sesuai dengan undang-undang yang nanti dijadikan bahan dan dapat menyempurnakan permohonan. Oleh sebab itu kami persilakan, Pak, Yang Mulia Prof. Arief untuk menyampaikan nasihatnya.

9.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, saya berkesimpulan pada umumnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini karena banyak yang diajukan oleh Pak Fathul itu pada umumnya permohonannya sudah cukup bagus dan sarannya atau kekurangannya pada umumnya hampir sama, jadi kalau saya secara ringkas itu nasihat saya idem dengan permohonan-permohonan yang sebelumnya, tapi perlu saya tunjukkan hampir sama dengan yang permohonan yang lain. Dalam kewenangan Mahkamah itu perlu ditambahkan tadi undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29, ya, ayat (1) huruf a undang-undang tersebut undang-undang a quo. 4

Kemudian yang kedua, untuk dilengkapi bukti yang relevan karena apalagi di dalam permohonan ditunjukkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan atau permohonan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan, maka sekiranya dapat dikabulkan, kan gitu. Karena buktinya ada yang kurang supaya nanti dilengkapi apa yang kurang, dilihat hampir sama dengan permohonan yang lalu. Khusus untuk permohonan ini, saya melihat ada beberapa bagian di petitum, di bagian … beberapa poin di petitum itu supaya dibuat yang konsisten. Apakah ini konstitusional bersyarat atau unconstitutional atau tidak konstitusional bersyarat? Itu yang konsisten. Jangan … jangan ini, jangan di satu pihak menyatakan ini atau yang ini, ya itu enggak bisa ya. Tolong itu dicermati, ada beberapa poin. Pasal-pasal yang diujikan dinyatakan konstitusional bersyarat dan sekaligus inkonstitusional bersyarat secara bersamaan. Itu enggak bisa itu ya. Tolong nanti dipilih secara tegas, yang dimintakan dalam petitumnya itu, yang mana itu? Itu nanti dibaca. Atau kalau tidak, coba dibaca kalau model yang petitum konstitusional bersyarat dan yang tidak bersyarat, itu contoh-contoh putusan Mahkamah banyak, hampir sama sebetulnya itu karena redaksinya juga harus sama itu ya, supaya mengikuti putusan-putusan yang modelnya sama itu yang disesuaikan, yang diaplikasikan dengan permohonan ini menurut Saudara. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan secara ringkas, tapi secara umum saya melihat ini sudah cukup baik permohonan ini, tapi hal-hal yang tersebutlah yang perlu disempurnakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ketua, ya. 10.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Prof. Arief. Selanjutnya, Dr. Palguna, kami persilakan.

11.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pak Fathul Hadie sama seperti nasihat saya tadi untuk Bapak dan permohonan-permohonan sebelumnya tentang hak uji itu pengujian, kemudian pasal yang mana mau diuji itu ditegaskan di depan dulu dan ada baiknya kalau diurut ya, diurut sesuai dengan anunya. Misalnya mulai dari Pasal 1 atau berapa yang Bapak ini sehingga memudahkan bukan hanya Bapak sendiri, tetapi juga orang lain dalam memahami termasuk Majelis. Tadi soal daftar bukti sudah disampaikan. Sekarang saya ingin Bapak melihat ini ya. Coba lihat di petitum Bapak ya, yang petitum 4 itu ya, di halaman 24. Itu kan menyatakan Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan, “Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian.” Ini begini, pasal ini kan hanya menunjuk 5

siapa pejabat yang berwenang untuk mengangkat itu dan apa bentuk hukumnya? Dalam hal ini adalah putusan pejabat pembina kepegawaian. Jadi kalau begitu, tidak ada urusannya dengan persoalan konstitusionalitas sebenarnya. Oleh karena itu, saya mohon Anda mungkin harus … Pak … anu … untuk mempertimbangkan ini, kan tidak ada ini. Cuma menunjuk pejabatnya, kok. Nanti kalau … jadi tidak ada hubungannya … walaupun ini menandatangani … dalilnya konstitusional bersyarat atau apa … itu tidak ada kaitannya karena ini cuma … berkaitan dengan soal pejabat yang berwenang membuat tindakan itu, membuat atau melakukan perbuatan itu dan apa bentuk hukumnya? Dalam hal ini keputusan, bukan peraturan, bukan … apa … yang lain, gitu. Itu mohon dicek lagi, dipertimbangkan. Tetapi ini kembali lagi karena ini sifatnya nasihat adalah tentu Pemohon sendiri yang kemudian nanti harus mempertimbangkan, apakah nasihat ini mau diikuti atau tidak, gitu ya. Masing-masing tentu ada konsekuensinya, gitu. Nah, kemudian Pak Fathul juga sering menggunakan istilah frasa untuk satu kata padahal itu. Kalau frasa itu pasti lebih dari satu kata karena dia anak kalimat, bagian dari kalimat, potongan kalimat. Jadi kalau frasa diartikan begitu jadi kabur nanti malah permintaannya. Jadi … apa … frasanya yang diminta untuk dicoret ataukah katanya yang diminta? Itu nanti tolong dilihat, diperhatikan lagi. Kemudian masih di petitum, petitum 16 halaman 27. Coba saya baca. Menyatakan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, “Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak mengatakan di sini, sepanjang frasa seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon ini maunya jadi apa? 12.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Di depan sudah ada seleksi PNS ini yang dimaksud seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS itu sama dengan tes pegawai negeri sipil itu.

13.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, artinya kan ini memang seleksi untuk calon PNS kan? Proses seleksi untuk calon PNS. Nah, katakanlah Bapak logika itu misalnya kita ikuti seperti yang Bapak Pemohon ini sampaikan, Saudara Pemohon sampaikan. Jadi, nanti kalimatnya akan berbunyi, “Untuk diangkat menjadi calon PNS PPPK harus mengikuti semua,” gitu jadinya kan.

6

14.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Ya, semua proses.

15.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, apa?

16.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Semua proses sesuai peraturan perundang-undangan.

17.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Semua proses dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Nah, kalau nanti peraturan misalnya ini dicoret lalu peraturan perundang-undangan PP di bawahnya mensyaratkan lagi seperti itu bagaimana?

18.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Oh, ya betul. Kita pertimbangkan.

19.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu, makanya apa namanya … logika dari ininya mesti dipikirkan ya. Itu nasihat dari saya yang berkaitan dengan … ini mungkin tampak seperti mengajari, tetapi ya ini untuk kepentingan (…)

20.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Terima kasih.

21.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pemohon sendiri tapi ya karena kami diwajibkan oleh Pasal 39 itu ya itulah yang harus kami sampaikan. Jadi, tolong dipertimbangkan apa yang sudah disampaikan tadi dan termasuk nasihat-nasihat kami sebelumnya yang berkaitan dengan Pak … sepanjang menyangkut Pak Fathul Hadie entah sebagai kuasa atau pun sebagai Pemohon cara merumuskan legal standing bagaimana tadi sudah berkali-kali disampaikan yang tadi disebut idem oleh Yang Mulia Pak Prof. Arief itu legal standing bagaimana, ketentuan apa yang Bapak bertentangan, dan hak konstitusional apa yang dilanggar diuraikan. Nah, kemudian atas dasar itu kemudian Bapak nanti menyusun argumentasi di dalam posita 7

sehingga tiba pada petitum bahwa ini bertentangan dan sebagainya. Sehingga kami mudah untuk memahami dan pembaca yang lain pun akan memudahkan untuk memahami permohonnya. Saya kira demikian Yang Mulia. Terima kasih. 22.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Pak Palguna. Banyak idemnya juga, ya idem dari dua Hakim Yang Mulia tadi, idem juga yang kemarin-kemarin. Cuma ada beberapa tambahan lagi ingatkan bahwa penulisan pasal itu kalau Sudah nomor itu P-nya besar ya. Kemudian untuk legal standingnya ini, ini kan 1 sampai 9 ya, yang 2 sampai 9 itu pegawai honorer ya, nah yang 1 ini yang bukan pegawai honorer tapi tidak dijelaskan ya. Kemudian kerugian konstitusionalnya. Sehingga di sini hanya disebutkan hanya pembayar pajak saja begitu ya. Semua kita ini hampir pembayar pajak semua nanti kan ya yang pajak PBB itu juga pembayar juga gitu ya. Ya, ini memang ini apakah tetap Pemohon atau Kuasa ini yang (…)

23.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Kita sudah putuskan tadi untuk jadi kuasa.

24.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Oh, jadi kuasa ya.

25.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Sehingga memperbaharui surat kuasa.

26.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, kemudian di 135 itu tadi saya dengar dari yang diucapkan dengan yang ditulis kan di sini kan PNS pusat dan PNS daerah disebut … tadi disebut ditetapkan ini beda kalau di undang-undang disebut atau ditetapkan?

27.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Ya, kita persisnya yang tertulis.

28.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.

8

29.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Kita menyebut mungkin salah agak (…)

30.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, kalau disebut itu ya sebetulnya ya yang sudah ada itu karena supaya tidak seluruh apa undang-undang yang menyebut itu lalu kita ganti-ganti semua ya disebut bahkan ada yang menyebut dibaca ya itu supaya … beda kalau dengan ditetapkan ya karena ada normanya itu ketentuan peralihan. Kalau ketentuan peralihan kan tidak dari normanya biasanya mengatur keadaan-keadaan yang lalu dengan keadaan sekarang ada transisi atau ada hal yang berubah, tapi harus dibaca seperti sekarang gitu ya supaya jelas di permohonannya ya. Kemudian yang terakhir ini untuk bukti ya mohon diserahkan dan juga idem yang kemarin itu bukti juga yang disampaikan itu adalah hanya pasal yang diuji saja padahal diinginkan itu bukti itu lengkap dari undang-undang yang diuji dan dasar pengujiannya juga harus lengkap. Kalau di sini kan ketika yang diuji saja pasal-pasal tertentu saja begitu kita lihat bahkan penjelasannya tidak ada.

31.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Seingat saya sudah saya … kami lampirkan.

32.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, tapi tidak lengkap hanya pasal-pasal tertentu saja.

33.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Kurang … oh, undang-undang secara lengkap.

34.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, undang-undang secara lengkap. Ya, kemarin itu ada Pemohon itu menguji undang-undang … kitab undang-undang hukum perdata, pasalnya kan tebal kan disampaikan semua karena pasal-pasal itu kan juga berkaitan. Kami melihat Pemohon yang sama ini dari kemarin yang disampaikan itu buktinya pasal yang diuji saja.

35.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Ya, betul.

9

36.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Terus kalau ini diuji dilompati juga, ya misalnya Pasal 105, Pasal 106-nya tidak ada, habis itu Pasal 135, Pasal 135 saja. Lalu penjelasan tidak dilampirkan. Tolong ini diserahkan ya karena yang dimaksud undang-undang nomor sekian, meskipun pasalnya ya keseluruhan, jadi tidak hanya pasal-pasal yang diuji ya. Saya kira itu saja ya, ya cukup. Daftar buktinya supaya diserahkan nanti ke Kepaniteraan ya, ya. Termasuk yang ... yang kita ingat yang kemarin juga, karena ternyata ... saya juga lupa karena kemarin mengingatkan karena tidak lengkap tadi. Polanya sama gitu kelihatannya bahwa yang dilampirkan itu pasal-pasal yang diuji saja, jadi apa ... hemat gitu ya, tapi itu harus keseluruhan pasal ... keseluruhan undangundangnya ya. Ya, saya kira cukup ya, tidak ada hal-hal lain yang disampaikan. Jadi nanti punya waktu sama 14 hari, jika 14 hari lewat, nah kita yang pergunakan adalah permohonan tertulis yang sekarang ini. Dan nanti waktu sidang berikutnya akan kita beritahukan melalui Kepaniteraan. Baik, saya kira cukup ya. Ada hal-hal yang ingin disampaikan?

37.

PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Saya kira sudah sangat jelas sekali, dan kami akan mengikuti nasihat dari Yang Mulia.

38.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, saya kira sidang cukup dan selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB Jakarta, 28 Januari 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

10