2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 26/PUU-XIII/2015 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 17 MARET 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 26/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Yanda Zaihifni Ishak 2. Heriyanto 3. Ramdansyah ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 17 Maret 2015 Pukul 13.30 – 14.01 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) I Dewa Gede Palguna 3) Suhartoyo Yunita Rhamadani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Heriyanto 2. Ramdansyah

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

26/PUU-

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan perkenalkan diri, siapa yang hadir? 2.

PEMOHON: RAMDANSYAH Yang hadir saya Ramdansyah, Prinsipal. Heri … Heriyanto … Heriansyah, Prinsipal juga. Dan untuk Pak Yanda hari ini berhalangan hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Hari ini acara kita adalah tentang perbaikan permohonan yang Saudara sampaikan. Kami dapat informasi, katanya hari ini ya perbaikan permohonannya baru disampaikan, ya?

4.

PEMOHON: RAMDANSYAH Benar, Yang Mulia. Tadi kita ke bawah (…)

5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Betul, ya? Masih 14 hari ya?

6.

PEMOHON: RAMDANSYAH Masih, Yang Mulia.

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR 14 hari. Jadi, kami belum sempat baca apa perbaikan permohonannya. Dengan demikian, coba Saudara jelaskan sekitar perubahan permohonan saja, ya. Jadi enggak usah totally. Terutama juga yang berkaitan dengan nasihat para Hakim pada sidang yang terdahulu. Silakan.

1

8.

PEMOHON: HERIYANTO Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Sesuai dengan Sidang tanggal 4 Maret yang lalu, seharusnya memang undang-undang yang revisi sudah diundangkan, tetapi sampai saat ini kami belum mendapat nomornya. Pengundangannya masih kami cek tadi di Kementerian Hukum dan HAM itu belum ada. Karena kemarin rencananya kemari menyatukan undangundang revisi karena kami ingin menunjukkan bahwa revisi pun juga makin kacau-balau di Undang-Undang 1 ini. Kami sudah masukkan sebagai bukti P-5, itu merupakan undang-undang revisi persetujuan DPR tanggal 17 Februari yang lalu. Begitu, Yang Mulia. Jadi kami (…)

9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Februari. Sekarang Maret, sudah satu bulan kan ya?

10.

PEMOHON: HERIYANTO Betul, tapi kami belum mendapat nomornya. Kami tadi juga … saya kebetulan mengontak teman yang ada legal drafter di Kementerian Hukum dan HAM juga belum ada, begitu. Informasi yang kami terima masih ada di … menyangkut di Sekneg, gitu.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau … berarti, perubahannya Undang-Undang Nomor X, begitu. Silakan, substansinya.

12.

PEMOHON: HERIYANTO Baik, Yang Mulia. Berdasarkan arahan Yang Mulia Hakim Konstitusi pada persidangan yang lalu, pertama, kami mempertajam untuk legal standing kami mulai dari pada poin 9 sampai dengan poin selanjutnya, kami bisa bacakan. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUUVIII/2010 menyatakan, “Hak asasi tersebut dibagi atas dua hak, yaitu hak untuk mencalonkan diri dan hak untuk mengajukan calon.” Bahwa Para Pemohon di dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan, berencana untuk maju sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan.

2

13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada buktinya enggak untuk mencalonkan diri itu?

14.

PEMOHON: HERIYANTO Kebetulan Penggugat I kami ini adalah ketua … apa … Wakil Ketua Mahkamah Partai Golkar, yang kedua adalah dia akan maju sebagai wakil Gubernur Jambi, Yang Mulia. Itu sudah ada kepastian dan dia juga kebetulan ketua … Plt Ketua DPD 1 Golkar Jambi, kebetulan.

15.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, oke.

16.

PEMOHON: HERIYANTO Oke. Bahwa Para Pemohon pada prinsipnya menyetujui pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis, namun Para Pemohon ketika mengkaji undang-Undang Nomor 1 dan revisinya itu, menemukan fakta-fakta bahwa Undang-Undang Nomor 1 menyebutkan pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi demokratis dan potensial merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Fakta-fakta yang tidak demokratis tersebut adalah antara lain tidak ada sanksi politik uang. Kebetulan nanti ketika revisi kami akan masukkan, Yang Mulia. Di sini ada masukan dari Bawaslu, kebetulan kami dapat suratnya kepada Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri bahwa Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri dalam proses revisi harus memasukkan sanksi politik uang dan jual-beli partai. Namun pada faktanya, masukan Bawaslu itu tidak didengar oleh Komisi II yang melakukan revisi. Kebetulan ini kami rencana kan akan masuk di dalam permohonan yang berikutnya terkait revisi, khususnya tidak ada sanksi bagi pelaku jual-beli partai. Di sini juga ada masukan Bawaslu tersebut, tapi ini juga tidak didengar, begitu, oleh … ketika revisi, tidak ada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan gubernur. Bahwa atas ketidakdemokratisan pengaturan tersebut, menyebabkan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dirugikan sebagai berikut. Pemohon adalah warga Indonesia … Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk maju, untuk berkompetisi sebagai calon gubernur, bupati, walikota dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang tidak demokratis tersebut menyebabkan pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memiliki uang dan/atau calon yang memiliki jabatan karena mereka bebas untuk melakukan politik uang dan menyalahgnakan jabatan sewenang-wenang untuk 3

memenangkan dirinya tanpa khawatir ada sanksi yang akan menjerat. Sedangkan Para Pemohon adalah warga negara yang hanya mengandalkan profesionalisme dan jaringan yang dimiliki, serta tidak punya uang dan jabatan untuk mempengaruhi masyarakat, sehingga bisa diartikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 hanya akan mendorong dan melegitimasi keterpilihan pasangan calon yang memiliki uang dan/atau jabatan. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memang melarang adanya politik uang, namun pengenaan sanksi politik uang tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena diskualifikasi pasangan calon menurut Pasal 73 harus didahului adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijatuhkan karena tidak ada materiil sanksi pidananya, Yang Mulia. Bagaimana pengadilan akan memutus putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan materiil sanksi pidana politik uang itu tidak diatur di dalamnya, serta juga tidak ada materiil sanksi pidana jual-beli partai politik. Sama saja sanksi administrasi tidak dapat ditegakkan, begitu juga dengan sanksi pidana. Pasal 73 ini sama saja melegitimasi adanya pelanggaran politik uang. Pemohon adalah warga negara yang mempunyai hak untuk maju sebagai calon gubernur, bupati, walikota, diusung oleh partai politik. Ketentuan di dalam Pasal 47 menyebabkan Pemohon tidak dapat berkompetisi untuk merebutkan dukungan dari partai politik. Kenapa? Karena Pasal 47 itu dia melarang adanya jual-beli dukungan partai politik, tetapi lagi-lagi diskualifikasi calon yang melakukan jual-beli partai politik itu bisa dilakukan apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelumnya. Sedangkan materiil sanksi pidana yang menjadi objek pengadilan untuk memutus itu tidak ada, Yang Mulia. Sehingga sama saja diskualifikasi calon tidak dapat dilakukan. Sama saja Pasal 47 ini juga walaupun melarang, tapi sebenarnya dia melegitimasi jual-beli partai politik. Bahwa atas ketidakdemokratisan pengaturan tersebut, berakibat pada produk kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III adalah sebagai berikut. Kesempatan bagi Pemohon sangat kecil untuk menduduki kursi gubernur, bupati, dan/atau walikota. Ruang bagi Pemohon untuk memperjuangkan kepentingan maju sebagai calon gubernur, bupati, dan/atau walikota akan sangat terbatas karena adanya dominasi politik dari pemilik modal dan/atau pemilik kekuasaan. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 29/PUUVIII/2010 menyatakan, “Hak asasi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah terbagi atas hak untuk mencalonkan diri dan hak untuk mengajukan calon.” Hak-hak tersebut mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi 4

memberikan definisi terhadap hak-hak sebagai berikut, itu Pemohon tidak perlu bacakan. Bahwa proses pembahasan undang-undang di DPR merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang sumber penerimaannya berasal dari pajak yang para Pemohon bayarkan sebagai wajib pajak. Atas pembayaran pajak tersebut, Pemohon berhak menuntut jaminan pengaturan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang jujur dan adil serta demokratis. Para Pemohon sebagai para pembayar pajak dapat menuntut jaminan suatu undang-undang tidak mengandung cacat formil dan/atau tidak mengadung cacat materiil. Dan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang tidak dapat menjerat kejahatan politik uang, penyalahgunaan jabatan, dan jual-beli dukungan partai politik, sama saja membiarkan pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon untuk memfasilitasi pembuatan aturan dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak jujur, tidak adil, serta tidak demokratis. Bahwa proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota didanai oleh dari APBN atau APBD yang sumbernya penerimaannya berasal dari pajak yang para Pemohon bayarkan sebagai wajib pajak. Atas pembayaran pajak tersebut, Pemohon berhak menuntut jaminan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, walikota yang jujur dan adil, serta demokratis. Bahwa para Pemohon … ini selanjutnya tidak perlu kami bacakan. Bahwa para Pemohon juga melihat proses revisi yang dilakukan oleh DPR, ternyata proses revisi tidak pada memperbaiki ketentuan yang tidak demokratis tersebut. Namun, hanya berfokus pada kepentingan politik, sekelompok partai politik di DPR yang ditandai dengan yang diperbaiki hanya terkait pemilihan secara berpaket, uji publik dihapuskan, syarat pencalonan 20% perolehan kursi DPRD dan 25% akumulasi perolehan suara, syarat dukungan calon perseorangan di tingkatkan, usia calon, pendidikan minimal, syarat pasangan calon tidak pernah dipidana penjara, pilkada dilakukan satu putaran, penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Konstitusi, pilkada serentak 3 gelombang, 2015, 2017, 2018, penyelenggaraan pilkada oleh KPU dan KPUD, pendanaan pilkada sumber dari APBD, kekosongan kepala daerah oleh pejabat kepala daerah. Bahwa terhadap cacat materiil yang menyebabkan pilkada langsung tidak demokratis, berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, masyarakat sipil, NGO, dan Pemohon sendiri yang bertemu langsung dengan Wakil Ketua Komisi II, ya, memberikan masukan untuk perbaikan yang sedang (…) 17.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pemohon berapa? Pemohon berapa? 5

18.

PEMOHON: HERIYANTO Pemohon 26, dalam ini kami, Yang Mulia.

19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang ketemu Pemohon berapa?

20.

PEMOHON: HERIYANTO Pemohon 26.

21.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kok 26?

22.

PEMOHON: HERIYANTO Ya, kami bertiga bertemu dengan Wakil Ketua Komisi II.

23.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, para Pemohon?

24.

PEMOHON: HERIYANTO Ya, para Pemohon.

25.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Tiga-tiganya?

26.

PEMOHON: HERIYANTO Tiga-tiganya.

27.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba jelaskan.

28.

PEMOHON: HERIYANTO Ya. Kami ketemu dengan Wakil Ketua Komisi II, kalau kami bisa sebutkan, Pak A. Riza Patria. Kami sampaikan langsung bahwa ini ada masalah yang sangat urgent di dalam PERPPU 1/2014 yang pada saat itu 6

diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yaitu ada cacat materiil yang menyebabkan pilkada tidak demokratis. Begitu, Yang Mulia. Ya, yang kami katakan di sini adalah tidak adanya sanksi politik uang, tidak ada sanksi jual-beli partai, dan tidak ada penyalahgunaan jabatan. Kami waktu itu diterima di Arya Duta ketika pembahasan dengan KPU dan Bawaslu, tapi masukan itu ternyata juga tidak diakomodir oleh DPR karena pada saat itu … apa … DPR hanya memfokuskan pada 13 hal yang sudah kami bacakan sebelumnya, begitu. Bahwa para Pemohon seperti sidang yang lalu, mengatakan pemerintah dan DPR telah gagal dalam melakukan perbaikan-perbaikan demokrasi. Selanjutnya, di dalam permohonan ini, kami melakukan dua pengujian, Yang Mulia. Ini sebenarnya pengujian ini formil atau materiil. Jadi, konsepnya seperti ini. Bahwa alasan kami menguji formil karena seperti yang telah di … alasan … jadi terkait dengan posita kami, alasan Pemohon memohonkan pengujian formil atau materiil di dalam permohonan ini. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan revisinya tidak dapat dipungkiri lagi sesuai faktanya memiliki cacat formil dari sisi pembentukannya dan cacat meteriil dari ketentuan yang diatur di dalamnya. Bahwa dalam pengujian formil, cacat materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang perubahannya menunjukkan DPR dan pemerintah telah melanggar: satu, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya asas kejelasan tujuan dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan. Yang kedua adalah asas materi muatan peraturan perundangundangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf a, huruf i, yaitu asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan asas ketertiban. Asas hukum lainnya seperti asas kecermatan, asas ketelitian, asas kehati-hatian, dan tata pemerintahan yang baik. Bahwa para Pemohon menyadari apabila MK membatalkan undang-undang dalam konteks pengujian formil, maka keseluruhan Undang-Undang Nomor 1, maka batal keseluruhannya tanpa mempertimbangkan cacat materiil. Bahwa dalam hal MK berpendapat lain terkait pengujian formil, jadi kami berpikiran apabila MK berpendapat lain terkait pengujian formil yang kami ajukan, maka kami mohonkan agar MK dapat menjatuhkan putusan atas cacat materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

7

Karena ini fakta, bisa dilihat di dalam rumusannya, ini bukan sesuatu yang diduga-duga atau direka-reka, ya. Bahwa terhadap cacat materiil beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 dan termasuk revisi yang gagal tersebut, MK kami melihat dapat menjatuhkan putusan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Bahwa cacat materiil yang menjadi konsentrasi para Pemohon adalah politik uang, jual-beli dukungan partai politik merupakan kejahatan yang mencederai sendi-sendi demokrasi. Bahwa kejahatan politik uang dan jual-beli dukungan partai politik pasti terjadi di mayoritas. Berdasarkan pengalaman pemilukada, kita tahu ada Pemilukada Kotawaringin Barat, Pemilukada Mandailing Natal yang kebetulan ... apa ... Pemohon sendiri, dalam hal ini saya, melakukan monitoring langsung terhadap pemilihan kepala daerah di sana, memang kalau diceritakan, saya dapat menceritakan. Di Pemilu Kepala Daerah di Mandailing Natal, sebagaimana kami kutip di dalam putusan ini juga bahwa terjadi politik uang sangat terstruktur dan masif ... struktur, sistematis, masif di sana. Dan politik uang itu memengaruhi signifikan terhadap hasil pemilihan, dalam hal (...) 29.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu putusan siapa?

30.

PEMOHON: HERIYANTO Putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

31.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang mengatakan ada TSM itu siapa?

32.

PEMOHON: HERIYANTO Ya, dikutip dari Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 yang terjadi politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Mandailing Natal. Kebutulan Pemohon juga turun di sana, jadinya melihat itu langsung. Jadi, pada faktanya, politik uang itu merupakan kejahatan dan yang ... kejahatan yang merusak sendi-sendi demokrasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan Pemohon ... para Pemohon bisa membayangkan, Yang Mulia, pemilihan dalam konteks sengketa hasil PHPU.D besok di Mahkamah Konstitusi, maka pelanggaran politik uang, pelanggaran penyalahgunaan jabatan, pelanggaran jual-beli partai akan sangat banyak menjadi “tumpukan” … maaf, Pak, bahasanya kalau 8

menjadi “tumpukan sampah” pelanggaran yang akan juga masuk ke Mahkamah Konstitusi. Tentu ini menjadi konsentrasi kita semua dalam ... seperti Pemohon katakan tadi, kalau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terkait pengujian formil, maka kami mohon agar Mahkamah Konstitusi bisa menjatuhkan atas cacat materiil tersebut. Begitu, Yang Mulia. 33.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang mana yang mau di ... petitumnya apa?

34.

PEMOHON: HERIYANTO Ya.

35.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Konkret?

36.

PEMOHON: HERIYANTO Ya, ini kami baru lari ... sekarang kami ke petitum. Cacat materiilnya kebetulan kami juga tidak bisa sebutkan satu per satu, Yang Mulia. Karena keterbatasan waktu. Oke. Dalam petitum, kami minta petitum yang pertama adalah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau ... atau kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, conditional unconstitutional.

9

3. Menyatakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materiil lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi pemilih supaya memilih pasangan calon tertentu, tidak menggunakan hak pilihnya, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 bulan dan paling banyak Rp1 miliar yang merupakan materiil yang digunakan oleh pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 4. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat. 5. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. 2) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, yang merupakan materiil yang digunakan oleh pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 6. Menyatakan frasa pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan di dalam Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 konstitusional sepanjang diartikan pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan yang mengandung dugaan tindak pindana pemilihan. 7. Menyatakan frasa KPU provinsi di dalam Pasal 33 huruf b UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Menyatakan frasa KPU provinsi di dalam Pasal 33 huruf b tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 9. Menyatakan frasa KPU provinsi di dalam Pasal 194 Undang-Undang Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 10. Menyatakan frasa KPU provinsi di dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10

11. Menyatakan Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 konstitusional sepanjang diartikan, “Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, h, i, j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan/atau paling sedikit Rp100.000.000,00 atau paling banyak Rp1 miliar.” 12. Menyatakan Pasal 187 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat. 13. Menyatakan Pasal 187 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2015 menjadi undangundang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak dan dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 24 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar.” 14. Menyatakan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 menjadi undangundang konstitusional sepanjang diartikan tugas dan wewenang panwas kabupaten/kota mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan mencakup sebagai berikut. 1) 1 sampai 10 kami tidak bacakan. 11)Proses penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan walikota dan wakil walikota. 15. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat. 16. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 panwas kabupaten/kota berwenang memberikan rekomendasi kepada KPU. Dan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada huruf … Pasal 30 huruf g memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan. 17. Menyatakan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 konstitusional sepanjang diartikan mencakup sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, 11

calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota dengan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota. 18. Menyatakan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 konstitusional sepanjang diartikan mencakup setiap orang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 dan paling banyak Rp72.000.000,00. 19. Menyatakan frasa putaran berikutnya di dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat. Maaf … menyatakan frasa putaran berikutnya di dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 20. Menyatakan frasa putaran berikutnya di dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan … Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim … Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya dan yang baik. Terima kasih, Yang Mulia. 37.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ini kayaknya semangat betul ini. Sekarang saya mau tanya dulu, ya. Mau klarifikasi dulu, supaya lebih jelas ini. Pertama, ini kan Pemohonnya 3 orang?

38.

PEMOHON: HERIYANTO Ya, Yang Mulia.

39.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu tadi Saudara katakan bahwa ada yang mau mencalonkan diri?

12

40.

PEMOHON: HERIYANTO Betul, Yang Mulia.

41.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu Pemohon berapa?

42.

PEMOHON: HERIYANTO Ya, sementara yang sudah pasti dapat perahu, Yang Mulia, itu Yanda Zaihifni Ishak, Pemohon I.

43.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pemohon I.

44.

PEMOHON: HERIYANTO Kalau kami berdua, kebetulan belum dapat perahu, begitu, Yang Mulia, atau akan maju dari calon perseorangan, begitu.

45.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Pemohon I ini dapat perahunya apa? Buktinya apa?

46.

PEMOHON: HERIYANTO Yang jelas, dia pertama, seperti yang saya katakan tadi, dia masuk sebagai struktur kepengurusan Partai Golkar Agung Laksono yang memegang mandat untuk mencalonkan pilkada. Begitu, Yang Mulia.

47.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Struktur kepengurusan Agung Laksono?

48.

PEMOHON: HERIYANTO Ya, dia kebetulan wakil ketua mahkamah partai, wakil sekjen, dan (…)

49.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada enggak surat pernyataan tertulis dari partai itu bahwa dia memang dicalonkan? 13

50.

PEMOHON: HERIYANTO Bisa kami dapatkan, Yang Mulia.

51.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Enggak, sekarang sudah dilampirkan apa belum?

52.

PEMOHON: HERIYANTO Belum, Yang Mulia.

53.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Belum, ya?

54.

PEMOHON: HERIYANTO Belum.

55.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Jadi, pertanyaan saya itu penting, ya. Saudara harus membuktikan bahwa Pemohon I bisa enggak membuktikan bahwa memang betul dia akan dicalonkan oleh Golkar. Ya, ini juga nanti persoalannya dia itu sebagai ketua … apa tadi mahkamah?

56.

PEMOHON: HERIYANTO Wakil Ketua Mahkamah Partai.

57.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Untuk di tingkat?

58.

PEMOHON: HERIYANTO Pusat. DPP pusat.

59.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, DPP?

14

60.

PEMOHON: HERIYANTO Ya, dia pengurus DPP dan wasekjen bidang hukum dan kebetulan juga menjadi Plt DPD I Golkar Provinsi Jambi, yang kebetulan sekarang beliau lagi di Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono ini.

61.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, kita enggak … bicara dulu ini … itu Kumham, ya. Satu. Sementara Pemohon II dan Pemohon III?

62.

PEMOHON: HERIYANTO Ya, silakan.

63.

PEMOHON: RAMDANSYAH Saya sendiri, Yang Mulia, Ramdansyah. Kemarin Calon DPD DKI Jakarta Nomor Urut 23.

64.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.

65.

PEMOHON: RAMDANSYAH Insya Allah pada Pilkada DKI Tahun 2000 … 2017 akan mencalonkan dari calon perseorangan. Demikian, Yang Mulia.

66.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Akan mencalonkan?

67.

PEMOHON: RAMDANSYAH Ya.

68.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dari calon perseorangan.

15

69.

PEMOHON: RAMDANSYAH Kemarin saya Calon DPD Nomor Urut 23 untuk Pemilu Legislatif Tahun 2014, Yang Mulia.

70.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, berarti potensial dirugikan?

71.

PEMOHON: RAMDANSYAH Ya, Yang Mulia.

72.

KETUA: PATRIALIS AKBAR III?

73.

Ya. Berarti belum ada yang dirugikan, ya. Kemudian, Pemohon

PEMOHON: HERIYANTO Pemohon II kebetulan karena KTP-nya Kota Tangerang, Yang Mulia, ini sedang mencari perahu atau pilihannya kalau tadi karena jualbeli partai itu enggak dilar … enggak dilarang dalam undang-undang ini, sehingga tidak menjadi tidak demokratis, bisa jadi Pemohon II akan maju sebagai calon perseorangan, Yang Mulia.

74.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sedang mencari partai?

75.

PEMOHON: HERIYANTO Ya.

76.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pemohon berapa?

77.

PEMOHON: HERIYANTO Pemohon II.

78.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pemohon II, ya? 16

79.

PEMOHON: HERIYANTO He em.

80.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pemohon III untuk calon perorangan, ya. Ya, ini kita lihat dulu ini. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah pasal-pasal yang Saudara sebutkan tadi, itu termasuk apa enggak dalam pasal-pasal perubahan, yang terakhir undang-undang ini?

81.

PEMOHON: HERIYANTO Tidak, Yang Mulia. Kami sertakan perubahannya itu bukti P-5 kami, itu adalah undang-undang yang disetujui oleh DPR pada tanggal 17 Februari kemarin. Di situ bisa dilihat, Yang Mulia, tidak ada satu pun apa yang kami sebutkan tadi, begitu.

82.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, berarti itu enggak masuk, ya?

83.

PEMOHON: HERIYANTO Ya, Yang Mulia.

84.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dalam perubahan, ya?

85.

PEMOHON: HERIYANTO Betul, Yang Mulia.

86.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Yang ketiga, tadi Saudara katakan bahwa Pemohon III atau Pemohon berapa tidak dapat berkompetisi? Saudara menyebutkan Pasal 47?

87.

PEMOHON: HERIYANTO Ya, Yang Mulia.

17

88.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu maksudnya kompetisi kapan?

89.

PEMOHON: HERIYANTO Begini, Yang Mulia. Jadi, Pasal 47 itu dia tidak melarang jual-beli partai, jual-beli dukungan itu.

90.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya.

91.

PEMOHON: HERIYANTO Jadi, kalau kami ingin maju sebagai calon … calon partai, artinya kami tidak dapat mengalahkan orang-orang yang punya duit, orangorang yang punya modal, orang-orang yang punya kekuasaan untuk mendapat … mendapatkan (…)

92.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, berarti asumsi, ya? Asumsi Saudara (…)

93.

PEMOHON: HERIYANTO Betul, masih potensial dirugikan, Yang Mulia.

94.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, tidak dapat berkompetisi itu baru asumsi, belum kenyataan, kan?

95.

PEMOHON: HERIYANTO Ya, Yang Mulia.

96.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kemudian, Saudara tadi dalam petitumnya minta pertama secara materiil … pertama secara formil, ya.

97.

PEMOHON: HERIYANTO Formil. 18

98.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bisa enggak Saudara menunjukkan tanggal berapa itu UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 dan Tahun 2015 itu? Ujian formil itu hanya 45 hari, ya.

99.

PEMOHON: HERIYANTO Baik, Yang Mulia.

100. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu sudah ada putusan MK mengenai itu, masukan Saudara. 101. PEMOHON: HERIYANTO Betul, Yang Mulia. 102. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kemudian, kita juga tidak tahu pasal-pasal yang sudah direvisi, itu juga enggak tahu tanggal berapa. Secara materiil tadi Saudara minta pertama adalah total secara keseluruhan. Kalau itu dibatalkan, nah pegangan kita yang mana nanti? 103. PEMOHON: HERIYANTO Ya. 104. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Yang kedua, Saudara justru mengajak Mahkamah sebagai positive legislator, ya. Luar biasa ini permintaannya. Betul, ya? Kan, Saudara minta Mahkamah merumuskan sendiri, kan? 105. PEMOHON: HERIYANTO Ya, di dalam. 106. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik. Nanti kita baca perubahan Saudara, kemudian permohonan … apa namanya … pembuktiannya juga, ya. Di sini Saudara sudah menyampaikan alat bukti P-1 sampai P-5, betul? 19

107. PEMOHON: HERIYANTO Ya. 108. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah confirm, ya? 109. PEMOHON: HERIYANTO Sudah, Yang Mulia. 110. KETUA: PATRIALIS AKBAR P-1 sampai P-5 kita sahkan dulu, ya? 111. PEMOHON: HERIYANTO Baik, Yang Mulia. 112. KETUA: PATRIALIS AKBAR KETUK PALU 1X Oke, dengan demikian, persidangan hari ini cukup, ya. 113. PEMOHON: HERIYANTO Yang Mulia, mohon izin. Terkait yang formil tadi, undang-undang disetujui DPR tanggal 20 Januari, di undangan tanggal 2 Februari, permohonan kami sudah diregistrasi pada tanggal 17 Februari 2015. Artinya, masih dalam jangka waktu 45 hari itu, Yang Mulia. 114. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, formilnya? 115. PEMOHON: HERIYANTO Ya, dari segi formil (…) 116. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bagaimana tadi coba? Undang-undang?

20

117. PEMOHON: HERIYANTO Undang-undang tanggal 20 Januari disetujui oleh DPR. 118. KETUA: PATRIALIS AKBAR He eh. 119. PEMOHON: HERIYANTO Tanggal 2 Februari diundangkan. 120. KETUA: PATRIALIS AKBAR 2 Februari, oke. 121. PEMOHON: HERIYANTO 2 Februari diundangkan. Kami … perkara kami 26 itu diregistrasi tanggal 17 Februari 2015. 122. KETUA: PATRIALIS AKBAR 26 … 17 berapa? 123. PEMOHON: HERIYANTO 17 Februari 2015. 124. KETUA: PATRIALIS AKBAR 17 Februari. 125. PEMOHON: HERIYANTO 17 Februari 2015. 126. KETUA: PATRIALIS AKBAR 17 Februari 2015. 127. PEMOHON: HERIYANTO Artinya, baru 37 hari, Yang Mulia.

21

128. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ini penting ini, Saudara. Cukup, ya? Ada lagi yang mau disampaikan? 129. PEMOHON: HERIYANTO Ini, Yang Mulia. Kami sedikit saja terkait dengan pilihan tadi, kalau memang terkait dengan pengujian formil, kami juga sudah utarakan di dalam permohonan. 130. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 131. PEMOHON: HERIYANTO Artinya, kan ketika undang-undang ini batal, maka akan terjadi kekosongan hukum. Kami … kami sadar itu, maka posisinya adalah kami di sini mengusulkan adalah ini pernah dilakukan juga ketika zaman Presiden Abdurrahman Wahid, ketika pada saat itu dia menerbitkan PERPPU. Artinya, pilihan ini ada di presiden. Menerbitkan PERPPU Tahun 2000 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada saat itu PERPPU itu dia melompat, jadi ada per … ada Undang-Undang Tahun 1998 Tentang Ketenagakerjaan Perubahan atas Undang-Undang Tahun 1997, ini kami juga sudah utarakan di sini. Dia melompat ke Undang-Undang Tahun 1997. Jadi, sangat dimungkinkan kalau misalkan nanti ada pertanyaan di perdebatan, bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 22 yang sebelumnya ada? Bagaimana yang sudah mencabut undang-undang sebelumnya? Dalam konteks ini, kami juga sudah utarakan di dalam permohonan kami ini bagaimana exit-klausulnya, bagaimana jalan keluarnya. Kebetulan pertanyaan ini juga pernah ditanyakan ketika kami menguji Perkara Nomor 119 dan kami sudah sempat berdiskusi dengan ahli pada saat itu. Jadi, exit-klausulnya di sini kami mengusulkan terkait kekosongan hukum itu nanti presiden dapat menerbitkan PERPPU untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Yang Mulia. 132. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. 133. PEMOHON: HERIYANTO Baik, terima kasih. 22

134. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saya kira cukup, ya? Oke, jadi persidangan hari ini kami anggap cukup. Nanti Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah ya, sidang berikutnya atau bagaimana. Yang jelas, hasil ini akan kami laporkan dulu ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Demikian dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB Jakarta, 4 Maret 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

23