2015

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

INSPEKTORAT Jalan Mayor Sugianyar No. 3 Telp. ( 0365 ) 41222 Negara

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 700/...../ITKAB/2015

TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi. b. bahwa untuk tujuan dimaksud pada huruf a diatas, Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2012 ditetapkan dengan Keputusan Insperktur Kabupaten Jembrana.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,

Nusa

Tenggara

Barat

dan

Nusa

Tenggara

Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);

i

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

ii

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan

dan

penerapan

standar

pelayanan

minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 16); 14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 177).

iii

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERTAMA

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2014.

KEDUA

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Inspektorat Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Inspektorat Kabupaten Jembrana.

KETIGA

: Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara Pada tanggal 14 Januari 2015 INSPEKTUR KABUPATEN JEMBRANA,

Ir.I MADE YASA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650816 199203 1 017

iv

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha Nya-lah, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Jembrana ini, dimaksudkan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), dan pemerintah yang bersih (clean government) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu, dan memberikan kontribusi baik berupa saran, masukan, dan pemikiran-pemikiran kedepan, sehinga menjadi bahan penyempurnaan Rencana Stratejik (Renstra) Inspektorat ditahun-tahun mendatang, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan kualitan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Jembrana pada tahun berikutnya. Demikian disampaikan dan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini dapat memberikan kontribusi positif pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Jembrana pada umumnya. Negara, 31 Januari 2015 Inspektur Kabupaten Jembrana,

Ir. Made Yasa, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19650816 199203 1 017

v

DAFTAR ISI

Sk. Penetapan Lakip 2014……………………………………………………….. Kata Pengantar ………………………………………………………………….. Daftar Isi ………………………………………………………………………… Ringkasan Eksekutif …………………………………………………………….. BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………… 1.1 Umum ……………………………………………………………………... 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ………………................................................... 1.2.1 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ……………………………………………… 1.3 Profil Layanan Inspektorat Kabupaten Jembrana …………………………. 1.3.1 Tugas Pokok Fungsi Inspektorat Kabupaten Jembrana ………….... 1.3.2 Tata Kerja .......................................................................................... BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA ………... 2.1 Rencana Strategis ………………………………………………………….. 2.1.1 Visi ……………………………………………………………….... 2.1.2 Misi ……………………………………………………………........ 2.1.3 Tujuan …………………………………………………………....... 2.1.4 Sasaran ……………………………………………………………... 2.1.5 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran …………………...................... 2.1.6 Rencana Kinerja Tahun 2013 (RKT) …………………………….... 2.1.7 Penetapan Kinerja Tahun 2013…………………………………….. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………….... 3.1 Pengukuran Kinerja ……………………………………………………….. 3.2 Aspek Keuangan …………………………………………………………... 3.2.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2012 …………………………………… 3.2.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2013 ……………………….................... 3.3 Aspek Keuangan ........................................................................................... 3.3.1 Realisasi Keuangan Tahun 2012 ....................................................... 3.3.2 Realisasi Keuangan Tahun 2013 ....................................................... BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………. 4.1 Kesimpulan ………………………………………………………………... 4.2 Saran ………………………………………………………………………. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Rencana Kinerja Tahun 2013 2. Penetapan Kinerja 2013 3. Pengukuran Kinerja 2013

Hal i v vi vii 1 1 2 5 5 9 13 13 13 14 15 17 19 20 22 24 24 32 31 45 58 58 59 65 65 66

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), dan pemerintah yang bersih (clean government) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan. Sehubungan dengan beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Inspektorat Kabupaten Jembrana sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Sebagai pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kegiatan serta tingkat kinerja yang telah dicapai pada tahun 2014, maka disusunlah LAKIP Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2014. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2015, maka pada tahun 2014 ada 8 (delapan) sasaran yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana yaitu : 1). Meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset oleh SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana 2). Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana 3). Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

LAKIP Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2013

vii

4). Meningkatnya pelaksanaan SAKIP pada SKPD di Llingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. 5). Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

dan

pertanggungjawaban

urusan

Pemerintah Daerah. 6). Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Jembrana 7). Meningkatnya kinerja APIP dalam pengawasan kebijakan kepala daerah. 8). Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pengawasan

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2014, dengan Kegiatan Stratejik yaitu : (1)

Program Administrasi Pelayanan Perkantoran.

(2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

(3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

(4)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

(5)

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(6)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah, dengan kegiatan : -

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

-

Penangan Kasus Pengaduan Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Masyarakat.

-

Tindaklanjut Temuan Pengawasan.

-

Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN).

-

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

-

Orientasi Sistem Pengendalian Internal,


viii

-

Review Laporan Keuangan

-

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

-

Bintek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa bagi BPD.

-

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012

(6)

Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur Pengawasan dengan kegiatan: -

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2014, didukung sejumlah sumber dana diantaranya : Anggaran sejumlah Rp.4.965.286.910,00 yang terbagi ke dalam dua pokok kegiatan yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.755.852.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.209.434.910,00 Sumber daya aparatur sejumlah 41 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 8 orang pejabat struktural, 5 orang pejabat fungsional auditor, 7 orang pejabat P2UPD dan 21 orang staf administrasi. Dilihat dari tingkat pendidikan S2 6 (enam) orang, S1 17 (tujuh belas) orang, SMA 10 (tiga belas) orang SD 2 (dua), Tenaga Kontrak terdiri dari : Tenaga Administrasi : 3 orang, sopir : 3 orang. Juga didukung dengan sejumlah sarana dan prasana kantor dan sarana pendukungnya, mobilitas 4 buah mobil, dan 21 sepeda motor. Dengan keterbatasan Sumber daya yang ada, dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dari analisis dan laporan keuangan dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Jembrana pada tahun 2013 telah melaksanakan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan dengan baik, dimana realisasi fisik dapat diselesaikan rata-rata


ix

100%, dan realisasi keuangan rata-rata 92,01% dengan asumsi terjadi penghematan rata-rata 7,99% Disamping itu terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya pada sumber daya aparatur, khususnya fungsional auditor, dimana sampai akhir tahun 2013 terdapat 5 orang Pejabat Fungsional Auditor yang masih ada. Disamping itu juga tidak memiliki auditor yang memiliki keterampilan atau kompetensi khusus, terutama pada teknik sipil. Seringnya terjadi mutasi pejabat struktural juga menjadi sedikit kendala. Disamping itu juga terbentur dengan terbatasnya sarana prasarana perkantoran, khususnya komputer. Namun demikian dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan serta koordinasi dan kerja sama tim yang solid, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak menjadi hambatan, namun sebagai langkah-langkah antisipasi pada kegiatan mendatang maka perlu dilakukan penambahan jumlah Auditor dan peningkatan kompetensi Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan dan staf.

NEGARA, 31 JANUARI 2015 INSPEKTUR KABUPATEN JEMBRANA,

Ir. I MADE YASA, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19650816 199203 1 017


x

BAB. I PENDAHULUAN

1.1

Umum Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

sebagai

wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, mewujudkan penyelanggarakan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan. Sehubungan

dengan

beberapa ketentuan

tersebut diatas,

maka

Inspektorat Kabupaten Jembrana sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Sebagai pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kegiatan serta tingkat kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013, maka disusunlah LAKIP Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2013. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada

Keputusan

239/OX/6/8/2003

Kepala tentang

Lembaga perbaikan

Administrasi pedoman

Negara

penyusunan

Nomor Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 25 Maret 2003.


1

Selain menyusun Renstra untuk masa lima tahun, maka Inspektorat Kabupaten Jembrana sebagai SKPD yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana juga diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu penyusunan LAKIP ini menjadi penting artinya sebagai salah satu laporan pertanggung jawaban Inspektur Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

1.2. Profil Layanan Inspektorat Kabupaten Jembrana 1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jembrana Inspektorat Kabupaten Jembrana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Inspektorat

Kabupaten

Jembrana,

maka

Inspektorat

Kabupaten

Jembrana mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : Kedudukan Inspektorat Kabupaten Jembrana adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Jembrana yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati. Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai

tugas

pokok

membantu

Bupati

dalam

melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan


2

pelaksanaan

urusan

pemerintahan

desa,

serta

pelaksanaan

kesekretariatan Inspektorat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi : a.

Penyusunan Rencana Program Pengawasan.

b.

Perumusan Kebijakan dan fasilitas pengawasan.

c.

Pemeriksaan,

pengusutan,

pengujian

dan

penilaian

tugas

pengawasan. d.

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan.

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Inspektorat Kabupaten Jembrana terdiri dari : Inspektur yang

dijabat oleh pejabat eselon II b, Sekretaris yang dijabat oleh seorang pejabat eselon III a, dengan 3 (tiga) Ka.sub.bag pejabat eselon IV a, yaitu : Ka.sub.bag Umum, Ka.sub.bag Keuangan dan Ka.sub.bag Program, Evaluasi dan Pelaporan. Inspektur Pembantu Irban Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III. Wilayah pengawasan dibagi untuk masingmasing Irban I Wilayah Kecamatan Mendoyo, Pekutatan dan SKPD, Irban II Wilayah Kecamatan Jembrana dan SKPD,

Irban III

Wilayah Kecamatan Negara, Melaya dan SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Jembrana. Masing-masing Irban dibantu oleh 2 (dua) staf. Sumber daya aparatur sejumlah 41 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 8 orang pejabat struktural, 5 orang pejabat fungsional auditor, 7 orang pejabat P2UPD dan 21 orang staf administrasi. Dilihat dari tingkat pendidikan S2 6 (enam) orang, S1 17


3

(tujuh belas) orang, SMA 10 (tiga belas) orang SD 2 (dua), Tenaga Kontrak terdiri dari : Tenaga Administrasi : 3 orang, sopir : 3 orang. Inspektur Kabupaten Jembrana mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Merencanakan,

mengorganisasikan,

menggerakkan

dan

mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur Negara / Daerah, serta kesekretariatan Inspektorat; b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan; d. Mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan – kebijakan pengawasan serta memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang program pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah; e. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pemeriksaan

dan

hasil-hasil

pemeriksaan serta pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja terkait; f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

serta

melakukan

pembinaan

terhadap

pelaksanaan

pengawasan melekat (WASKAT); g. Melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas tindak lanjut hasil pengawasan Desa (sesuai dengan Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2008); h. Membina dan mengarahkan Sekretaris dan Para Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugasnya;


4

i. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kwalitas sumber daya Pegawai dalam Lingkup Inspektorat; j. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan Inspektorat; k. Melakukan

pembinaan

dan

pengendalian

atas

pengelolaan

perlengkapan dan peralatan Inspektorat. l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; m. Menilai prestasi kerja Sekretaris dan Para Inspektur Pembantu dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

1.2.2

Tata Kerja Disamping pejabat struktural juga ada kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian, dalam pelaksanaan

tugas pengawasan

membentuk Tim yang terdiri atas Tim Pengendali Mutu, Tim Pengendali Teknis : 1. Pengendali

Mutu, bertanggung jawab atas mutu hasil kegiatan

pengawasan, mempunyai tugas : a. Menerima rencana kegiatan pengawasan dan penugasan dalam bentuk surat-surat dari Pejabat Struktural; b. Menyusun program pengawasan; c. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan; d. Melakukan reviu atas konsep laporan hasil pengawasan; e. Melakukan evaluasi atas realisasi pelaksanaan dengan program pengawasan;


5

f. Melakukan evaluasi kinerja Pengendali Teknis dan Ketua Tim, antara lain menyangkut ketepatan waktu penyelesaian penugasan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim. g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Atasan. 2. Pengendali Teknis, bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan, mempunyai tugas : a. Membantu

Pengendali

Mutu

dalam

menyusun

program

pengawasan, menyusun anggaran waktu pengawasan, dan mengkomunikasikan program pengawasan dengan Ketua Tim dan Anggota Tim. b. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan; c. Melakukan reviu atas realisasi pelaksanaan penugasan dengan program kerja yang dilakukan Ketua Tim dan Anggota Tim; d. Melakukan reviu atas kertas kerja pengawasan; e. Melakukan reviu atas konsep laporan hasil pengawasan; f. Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim. g. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Atasan; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Atasan. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu Tim yang ditugaskan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. Membantu pengendali teknis, dalam menyusun program pengawasan, mengkomunikasikan program pengawasan kepada Anggota Tim;


6

b. Memberikan penugasan harian kepada Anggota Tim; c. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan Anggota Tim; d. Melakukan reviu atas realisasi program kerja dan Kertas Kerja yang dilakukan Anggota Tim; e. Menyusun konsep Laporan Hasil Pengawasan; f. Melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Tim; g. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Atasan; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Atasan.

Anggota Tim, bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu Tim yang ditugaskan, mempunyai tugas : a. Mempelajari program pengawasan; b. Membicarakan dan menerima penugasan harian dari Ketua Tim; c. Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program pengawasan; d. Membuat Kesimpulan Hasil Pengawasan; e. Membantu

Ketua

Tim menyusun

konsep

laporan

hasil

pengawasan; f. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Atasan; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dan kelompok tenaga fungsional selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.


7

Secara Internal Inspektur Kabupaten Jembrana wajib mengawasi

bawahannya

masing-masing

dan

bila

terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, mengadakan rapat-rapat berkala. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Kabupaten

Jembrana

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan

melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan / atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya, melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kwalitas sumber daya pegawai pada bawahannya, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan / atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan. Permasalahan

utama

yang

dihadapi

oleh

Inspektorat

Kabupaten Jembrana dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah hendak dicapai adalah : 1. Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan Akuntansi. 2. Rendahnya pemahaman Sumber Daya Manusia Pengawas terhadap tehnologi informasi. 3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana 4. Berkurangnya SDM Fungsional Auditor.


8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tantangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, serta tetap berada dalam tataran Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan visi, misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Inspektorat Kabupaten Jembrana telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2011-2016 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013. Adapun rencana strategis dan rencana kerja tersebut sebagai berikut : 2.1. Rencana Strategis 2.1.1. Visi Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana, maka ditetapkan Visi yaitu :

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN “

PEMERINTAHAN

KABUPATEN

JEMBRANA

YANG BAIK.


10

Visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1).

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang baik, dimaksudkan adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mentaati Asas Umum Pemerintah Negara yang baik.

2).

Asas-asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

3).

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

4).

Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara atau antara penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.

5).

Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

MISI

2.1.2.

Dalam mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan 2 (dua) Misi Inspektorat Kabupaten Jembrana, yaitu sebagai berikut : 1).

Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang berdaya guna, berhasil guna, ekonomis, transparan dan akuntabel. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang berdaya guna, berhasil guna, ekonomis, transparan dan akuntabel, adalah dengan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengawasan aparatur pemerintah, melalui koordinasi


11

dan

sinergi

pengawasan

internal,

eksternal

dan

pengawasan

masyarakat, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).melalui resposisi dan revitalitasi peran dari paradigma baru sebagai WACTH DOG menjadi katalisator dan konsultan. 2).

Mewujudkan Aparatur yang Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab melalui pengawasan. Mewujudkan aparatur yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab adalah menyelenggarakan pengawasan melekat pada setiap tingkatan birokrasi, sehingga dapat terselenggaranya budaya kerja aparatur yang bermoral, professional, produktif dan bertanggung jawab.

TUJUAN

2.1.3.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan kebijakan program dan kegiatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana yaitu sebagai berikut : 1).

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2).

Meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan daerah

3).

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.

4)

Meningkatkan

kepatuhan

aparatur

pemerintah

daerah

terhadap

peraturan perundangan


12

SASARAN 2.1.4. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberi fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas ditetapkan kedalam 8 (delapan) sasaran yaitu : 1)

Meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset oleh SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana

2). Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana 3). Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. 4). Meningkatnya pelaksanaan SAKIP pada SKPD di Llingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. 5). Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban urusan Pemerintah Daerah. 6). Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Jembrana 7). Meningkatnya kinerja APIP dalam pengawasan kebijakan kepala daerah. 8). Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pengawasan


13

2.1.5.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Jembrana merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan

peran

utama

Inspektorat

Kabupaten

Jembrana

dalam

pengawasan akuntabilitas keuangan daerah dan pembinaan SPIP yang terdiri atas indikator output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut ini: TABEL 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA Sasaran Strategis

Indikator Kerja Satuan Outcome Meningkatkan Jumlah SKPKD dan % akuntabilitas tata SKPD yang telah kelola dan asset oleh menindaklanjuti SKPD dan SKPKD di hasil reviu laporan Lingkungan Keuangan /LKPD Pemerintah Kabupaten Jembrana Meningkatnya kualitas Jumlah SKPD yang % pelayanan publik pada telah SKPD di Lingkungan menindaklanjuti Pemerintah Kabupaten hasil evaluasi Jembrana pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012

Indikator Kerja Output Target

Meningkatnya pelaksanaan SAKIP dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

Jumlah SKPD yang % telah menindaklanjuti hasil penilaian LAKIP

Laporan Hasil Laporan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jumlah SKPD yang % telah menindaklanjuti hasil evaliasi LPPD

Laporan Hasil Laporan Evaluasi LPPD


Laporan Hasil Laporan Evaluasi Reviu Laporan Keuangan

Laporan Hasil Aksi Laporan Daerah Pemberantasan Korupsi ke UKP4

14

Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Jembrana Meningkatnya kinerja APIP dalam pengawasan kebijakan Kepala Daerah

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Pengawasan

Jumlah SKPD yang % telah menindaklanjuti rekomendasi Tim Kormonev APBD Jumlah SKPD yang % telah menindaklanjuti Rekomendasi Tim Pengawasan

Laporan Hasil Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi APBD 1. Jumlah LHP Reguler 2. Jumlah LHP Khusus/kasus penanganan pengaduan masyarakat 3. Jumlah Hasil Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional 4. Jumlah Hasil Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Hasil Bimtek SPIP

Laporan Laporan

Laporan

Laporan

Jumlah aparatur yang mampu menerapkan SPIP

%

Jumlah anggota BPD yang memahami tugas dan fungsi pengawasan

%

Laporan Hasil Bimtek Laporan BPD

Jumlah Aparatur Pengawasan dan Tenaga Pemeriksa yang Profesional

%

Laporan Hasil Laporan Pelatihan tenaga pemeriksan dan aparatur pengawasan

Jumlah SIM Pengawasan yang mantap.

%

SIM Pengawasan yang SIM andal


Laporan

15

2.1.6.

KEBIJAKAN Setiap tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana kebijakan tersebut merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Kepala Daerah yang dijadikan pedoman dan petunjuk pengambilan kebijakan bagi setiap pimpinan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Kebijakan

Inspektorat

Kabupaten

Jembrana

dalam rangka

mendukung kebijakan Bupati Jembrana 1). Melaksanakan pengawasan Komprehensif pada unit-unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana dan program-program unggulan Pemerintah Kabupaten Jembrana, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) 2). Melaksanakan pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat Kabupaten Jembrana secara cermat sehingga tidak menimbulkan Kerugian Negara.

2.1.7.

PROGRAM Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistematik dan terpadu. Adapun program Inspektorat Kabupaten Jembrana pada Tahun 2013 yang menjadi program pilihan, dan menjadi indikator utama yaitu :


16

(*)

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah. (*)

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

KEGIATAN

2.1.8.

Tahun anggaran 2014 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah dijabarkan dengan 10 kegiatan strategis yaitu : 1). Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala, 2). Penanganan Kasus

Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah

termasuk Masyarakat, 3). Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, 4). Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional. 5). Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, 6). Orientasi Sistem Pengendalian Internal. 7). Reviu laporan keuangan, 8). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

LAKIP.

9). Bimbingan Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Bagi BPD 10). Koordinasi, Monotoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan terdapat 1 (satu) kegiatan strategis yaitu: -

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja


17

2.2.

PERJANJIAN KINERJA 2014 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasi maka perlu adanya Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2014 yang merupakan Ikthisar Rencana Kerja Tahunan Tahun 2014, sebagai berikut: TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA

No 1

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja 3

1

Meningkatnya kinerja APIP dalam Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah

Jumlah Hasil pengawasan internal secara berkala

61 LHP

Jumlah penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah termasuk masyarakat

72 LHP

Jumlah Hasil Pengawasan Meningkatnya pelaksanaan GDN

12 Laporan

2

Tindak

Target 4

Lanjut

pengawasan

24 LHP

Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Jembrana Meningkatkan akuntabilitas tata kelola dan asset oleh SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Jumlah Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

12 laporan

Jumlah SKPKD dan SKPD yang telah menindaklanjuti hasil reviu laporan Keuangan /LKPD

1 Laporan

3

Meningkatnya pelaksanaan SAKIP dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti hasil penilaian LAKIP

1 laporan

4

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti hasil evaliasi LPPD

1 orang

Jumlah SKPD yang telah meninda klanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012

4 Laporan

3

5


18

6

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Pengawasan


Jumlah aparatur yang mampu menerapkan SPIP

80 orang

Jumlah anggota BPD yang memahami tugas dan fungsi pengawasan

50 orang

Jumlah Aparatur Pengawasan dan Tenaga Pemeriksa yang Profesional

20 orang

Jumlah SIM Pengawasan yang mantap.

1 Paket

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

Pengukuran Kinerja Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Evaluasi terhadap pencapaian komponen kegiatan ini digunakan rumus :

Hasil =

Re alisasi x100% Re ncana

Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi Input (masukan), Output (keluaran), Outcomes (hasil), Benefits (manfaat) dan Impacts (dampak) dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibanding dengan realisasi kegiatan yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Jembrana dengan indikator : Input (masukan), Output (keluaran), Outcomes (hasil). Berdasarkan uraian pencapaian kinerja outcome dan output dapat disimpulkan bahwa nilai capaian tujuan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:


20

TABEL 3.1 INDIKATOR SASARAN NO T1

TUJUAN Merwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

NO S1.

S2.

T2

Meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah.

S3.

T3

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.

S4.

S5.

S6. T4

Meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah daerah terhadap peraturan perundangan.

S7. S8.

SASARAN

Capaian Strategis (%) Meningkatkanya akuntabilitas tata kelola 90 % keuangan dan aset oleh SKPD dan SKPKD di Linkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada 90 % SKPD di Linkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Meningkatnya kulitas pelayanan publik 83 % pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Meningkatnya pelaksanaan SAKIP pada T3 SKPD di Linkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban urusan Pemerintah Daerah. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Jembrana. Meningkatnya kinerja APIP dalam T4 pengawasan kebijakan Kepala Daerah. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana pengawasan.

ANALISIS KINERJA LAKIP Inspektorat Kabupaten Jembrana

Tahun 2011-2016 yang mendukung

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jembrana. Inspektorat Kabupaten Jembrana melakukan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 8 Sasaran Strategis, 11 Indikator Kegiatan Utama dari 2 program yang dicanangkan. Uraian capaian tujuan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Jembrana tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:


21

a. Tujuan I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) sasaran strategis yaitu: meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset oleh SKPKD dan SKPD dan meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. a.1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset oleh SKPKD dan SKPD Sasaran meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset oleh SKPKD dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dilakukan melalui Kegiatan Reviu Laporan Keuangan ini merupakan bagian dari program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah, yang ditargetkan 1 paket laporan dalam 1 (satu) tahun. Kegiatan reviu Laporan Keuangan ini dengan indikator kinerja yaitu : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 11.100.000,-, sumber daya sebanyak 27 orang yang tergabung dalam Tim. Output, laporan Reviu Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebanyak 1 paket laporan, Outcome, SKPKD dan SKPD yang telah menindaklanjuti reviu laporan keuangan. Adapun realisasi indikator kinerja outcome tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut Sasaran Startegis

meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset oleh SKPKD dan SKPD

Indikator Kinerja

Jumlah SKPD dan SKPKD yang telah menindaklanjuti hasil reviu laporan keuangan/LKPD


Satuan

%

Target

Realisasi

2014

2014

100

100

Keterangan

22

Realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam tahun 2014 sebesar Rp 10.890.000,00 atau sebesar 98,11% dari anggaran sebesar Rp 11.100.000,00. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut: NO

Indikator Kinerja

Satuan

1


%

Realisasi 2013 100

Realiasi 2014 100

Selisih

Keterangan

0

Tetap

Dilihat dari perbandingan realisasi Keuangan tahun 2014 dengan realisasi 3 tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut: NO

Indikator Kinerja

Satuan

1


%

Realisasi 2013 87,98

Realiasi 2014 98,11

Selisih

Keterangan

10,13

Naik

Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan realisasi 3 tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut: NO

Indikator Kinerja

Satuan

1


%

Realisasi 2011 100

Realiasi 2012 100

Realisasi 2013 100

Realisasi 2014 100


1

Indikator Kinerja


Satuan

%

Realisasi

Realiasi

Realisasi

Realiasi

2011

2012

2013

2014

96,34

100

87,98

98,11

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kerja dengan tersedianya laporan Reviu dan kerja keras Tim Reviu, tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan


23

b. Tujuan II: Meningkatkan Kepercayaan Publik atas Kinerja Pemerintah daerah Keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) sasaran strategis yaitu: meningkatnya kualitas pelayanan publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perpres No.55 Tahun 2012 bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012. Kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres No.55 Tahun 2012, dialokasikan dana sebesar Rp.119.460.000,00 dengan realisasi Rp.115.650.000

(96,81%)

Dengan

demikian

dapat

dihemat

dana

sebesar

Rp.5.432.300,00 untuk kegiatan ini diperlukan Sumber Daya 23 orang. Adapun kegiatan Tim yang telah diselenggarakan: 1. Menetapkan Koordinasi tentang Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring oleh Tim Kormonev sesuai pedoman umum Kormonev dari kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. 2. Rapat Koordinasi tentang pelaksanaan tugas pokja-pokja sebagaimana Perpres No.55 Tahun 2012 Kabupaten Jembrana sedangkan kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 target kinerja 4 laporan pelaporan pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Jembrana ke UKP4 dan disampaikan 4 triwulan. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) meliputi 8 (delapan) aksi terdiri dari : 1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan Peraturan Daerah. 2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan

non perizinan di daerah

kepada lembaga PTSP. 3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTS.


24

4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP. 5. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah. 6. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, 7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa. 8. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu. Faktor keberhasilan kegiatan Monev Perpres 55 Tahun 2012, Kerjasama dan Koordinasi Tim telah dapat dilaksanakan dengan baik. Penyampaian laporan dapat dilaksanakan oleh Tim Pokja tepat waktu. Adapun realisasi indikator kinerja outcome tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut: Sasaran Startegis

Meningkatnya pelayanan publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012

%

Target

Realisasi

2014

2014

100

85 %

Keterangan

Realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam tahun 2014 sebesar Rp 115.650.050,00 atau sebesar 96,81 % dari anggaran sebesar Rp 119.460.000,00. Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut: NO

Indikator Kinerja

Satuan

1


%



Realiasi 2014 85

Selisih

Keterangan

14,50

Turun

25

Dilihat dari perbandingan realisasi keuangan tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut: NO

Indikator Kinerja

Satuan

1


%


Realiasi 2014 88,06

Selisih

Keterangan

11,44

Turun

Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan realisasi 3 tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut: NO

Indikator Kinerja

Satuan

1


%

Realisasi 2011 100

Realiasi 2012 98,95


Realisasi 2014 85


1

Indikator Kinerja


Satuan

%

Realisasi

Realiasi

Realisasi

Realiasi

2011

2012

2013

2014

98,80

98,95

99,50

96,81

c. Tujuan III: Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: meningkatnya pelaksanaan SAKIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, meningkaynya kualitas pengelolaan dan pertangungjawaban urusan Pemerintah Daerah dan meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Jembrana Dari ketiga sasaran tersebut dapat dilakukan analisis sebagai berikut:


26

Apabila dilihat realisasi kinerja tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Ket.

2014 Meningkatnya pelaksanaan SAKIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Jembrana


%

100

100

Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti hasil penilaian LPPD

%

100

100

Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi Tim Kormonev

%

100

100

Apabila dilihat realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Sasaran Strategis

Meningkatnya pelaksanaan SAKIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Jembrana

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

Realisasi

2014

2014


%

100

100

Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti hasil penilaian LPPD

%

100

100

Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi Tim Kormonev

%

100

100

Keterangan

Dilihat dari perbandingan realisasi Kinerja tahun 2014 dengan realisasi 3 tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut: NO

1 2

Indikator Kinerja

Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti hasil penilaian LAKIP Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti hasil penilaian LPPD


Satuan

Realisasi

Realiasi

Realisasi

Realiasi

2011

2012

2013

2014

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

27

3

Jumlah SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi Kormonev

telah Tim

%

100

100

100

100


1 2 3

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti hasil penilaian LAKIP Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti hasil penilaian LPPD Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi Tim Kormonev

Realisasi

Realiasi

Realisasi

Realiasi

2011

2012

2013

2014

%

100

100

100

100

%

96,76

100

100

100

%

100

100

96,77

98,13

c.1. Sasaran Meningkatnya pelaksanaan SAKIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban urusan Pemerintah Daerah Sasaran Meningkatnya pelaksanaan SAKIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

(EPPD)

dan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan LAKIP bagian dari program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja Tahun 2014, kegiatan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP dialokasikan dana sebesar Rp.22.800.000,00 realisasi Rp.22.800.000,00 (100%) sasaran kerja, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Kantor, Bagian, Camat dan Lurah, sedangkan kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% Keluaran kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP adalah laporan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan

LAKIP target kinerja 2 paket menyelenggarakan evaluasi mandiri terhadap


28

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan LAKIP Tahun 2014 sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang materi laporan dimaksud yang disampaikan kepada Gubernur Bali, sehingga dapat diketahui kekurangannya. Hasil Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kinerja target 2 paket realisasi 2 paket (100%). Hambatan/kendala yang dihadapi oleh Inspektorat dalam menyelesaikan laporan LAKIP dan EPPD adalah terlambatnya penyampaian laporan dan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia pengawasan.

c.2. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan APBD Kabupaten Jembrana Sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan APBD Kabupaten Jembrana dengan inidikator jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi Tim Kormonev APBD dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil laporan Kormonev APBD Kabupaten Jembrana selama periode 1 (satu) Tahun Anggaran 2014 disusun bertujuan untuk mengetahui beberapa hal antara lain: 1. Memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan tiap bulan dari masingmasing SKPD khususnya belanja pembangunan. 2. Mengetahui penyerapan plafon anggaran dari masing-masing kegiatan tiap bulannya. 3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dari masing-masing kegiatan baik kendala administrasi keuangan maupun teknik pelaksanaan. Adapun ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2014 sampai periode Desember 2014, kegiatan dengan nilai

pagu

Rp.

106.860.199.862,90

dengan

realisasi

akhir

Desember

Rp. 104.860.000,00 prosentase tingkat pencapaian fisik 100 % dan prosentase


29

anggaran sebesar 98,13%, sedangkan dalam 4 (empat) tahun terakhir kegiatan dapat dilaksanakan 100 %. Kendala yang dihadapi adalah terlambatnya penyampaian laporan hasil kegiatan pada masing-masing SKPD sehingga laporan yang disampaikan kepada pihat terkait mengalami keterlambatan.

d. Tujuan IV: Meningkatkan Kepatuhan Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Peraturan Perundangan Keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) sasaran strategis yaitu: meningkatnya kinerja APIP dalam Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan Sarana dan Prasarana Pengawasan. Dari kedua sasaran tersebut dapat dilakukan analisis sebagai berikut: Apabila dilihat realisasi kinerja tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Sasaran Strategis


Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia dan Sarana Prasarana Pengawasan

Indikator Kinerja

Jumlah LHP Reguler (61 LHP) Jumlah LHP Khusus, dan penanganan pengaduan masyarakat (72 LHP) Jumlah Hasil Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (24 LHP) Jmlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti Jumlah Anggota BPD yang memahami tugas dan fungsi pengawasan (50 orang) Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Profesional (20 orang)


Satuan

Target

Realisasi

2014

2014

%

100

100

%

100

90

%

100

162

%

100

73

%

100

100

%

100

100

Keterangan

30

Apabila dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia dan Sarana Prasarana Pengawasan

Satuan

Realisasi

Realisasi

2013

2014

Jumlah LHP Reguler

%

100

100

Jumlah LHP Khusus, dan penanganan pengaduan masyarakat Jumlah Hasil Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional Jmlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti Jumlah Anggota BPD yang memahami tugas dan fungsi pengawasan (50 orang) Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Profesional (20 orang)

%

118

90

%

171

162

%

100

73

%

100

100

%

100

100

Keterangan

Dilihat dari perbandingan realisasi Kinerja tahun 2014 dengan realisasi 3 tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

2011

2012

2013

2014

Jumlah LHP Reguler

%

100

100

100

100

Jumlah LHP Khusus, dan penanganan pengaduan masyarakat Jumlah Hasil Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional Jmlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti Jumlah Anggota BPD yang memahami tugas dan fungsi pengawasan (50 orang)

%

93

86

118

90

%

125

100

171

162

%

100

100

100

73

%

-

-

100

100


Keterangan

31

Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Profesional (20 orang)

%

-

-

-

100

Dilihat dari perbandingan realisasi Keuangan tahun 2014 dengan realisasi 3 tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

2011

2012

2013

2014

Jumlah LHP Reguler

%

91

67

89

94

Jumlah LHP Khusus, dan penanganan pengaduan masyarakat Jumlah Hasil Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional Jmlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti Jumlah Anggota BPD yang memahami tugas dan fungsi pengawasan (50 orang) Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Profesional (20 orang)

%

79

62

87

86

%

65

94

75

79

%

86

75

96

82

%

-

-

99

98

%

-

-

-

93

Keterangan

d.1. Sasaran Meningkatnya Kinerja APIP Dalam Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah Sasaran meningkatnya kinerja APIP dalam pengawasan kebijakan kepala daerah diwujudkan melalui 4 (empat indikator) yaitu: Jumlah LHP reguler, jumlah LHP khusus dan penanaganan pengaduan masyarakat, jumlah hasil pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dan jumlah rekomendasi yang tuntas ditindaklanjuti.


32

d.1.1. Indikator Sasaran Jumlah LHP Reguler Indikator kinerja utama sasaran Jumlah LHP reguler dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Rutin Reguler. Kegiatan pengawasan rutin merupakan bagian dari program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.126.278.000,- sumber daya sebanyak 21 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 61 buah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 61 buah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala yang sesuai dengan ketentuan

yang

berlaku

dalam

satu

tahun,

dengan

realisasi

Rp.118.450.200,00 (93,80) Dengan demikian dapat dihemat dana sebesar Rp.7.827.800,00. Keluaran kegiatan pengawasan rutin pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan, SD, SMPN, dan Desa. Hasil kegiatan pengawasan rutin reguler pelaksanaan kegiatan. Target Kinerja 61 obyek pengawasan, realisasi 61 laporan pengawasan sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Dalam 4 (empat) tahun terakhir kegiatan pengawasan rutin dapat dilaksanakan 100 % Faktor keberhasilan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala adalah kerja keras Tim tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan yaitu bulan Desember. d.1.2.

Indikator Sasaran Jumlah LHP Khusus, dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Indikator kinerja utama sasaran jumlah LHP khusus, dan penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan


33

penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk masyarakat termasuk bagian dari program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.79.680.000,- sumber daya sebanyak 16 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 72 buah Laporan Penangan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Masyarakat dalam 1 tahun. Outcome, terbitnya rekomendasi terhadap 72 Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Masyarakat dalam satu tahun dengan realisasi angran Rp.68.820.000,00 dengan demikian dapat dihemat dana sebesar Rp. 10.860.000,00. Mitra kerja Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Kantor, Bagian, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, SMKN, SMAN, SMPN, SDN dan Desa, sedangkan

kegiatan

secara fisik untuk tahun anggaran dapat

dilaksanakan 90%. Hasil kegiatan penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk masyarakat pelaksanaannya kegiatan yang hanya berkisar pelanggaran PP 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS sedangkan kasus-kasus pengaduan masyarakat sifatnya bervariasi. Target kinerja 72 kasus, realisasi 60 kasus sehingga kinerja

Hasil =

Realisasi Rencana

=

62 72

x 100%

= 90%

Sedangkan pencapaian kinerja dalam tahun 2013 mencapai 118 %, hal ini terjadi karena kegiatan ini bersifat insidentil sehingga tidak dapat direncanakan hal ini bisa dilihat pencapaian dalam 4 tahun terakhir bervariasi namun masih diatas 85 %.


34

d.1.2.

Indikator Sasaran Jumlah Hasil Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Indikator kinerja utama sasaran jumlah hasil pengawasan Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang merupakan bagian dari program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014, Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.38.160.000,- sumber daya sebanyak 41 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 24 buah Laporan Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 24 buah Laporan Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam satu tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.200.000,00 (79,14). Dengan demikian dapat dihemat dana sebesar Rp.7.960.000,00. Mitra kerja

Dinas, Badan, Kantor,

Bagian, Sekretariat DPRD, PDAM,

RSUD, Kelurahan, Puskesmas, SMKN, SMPN, SDN dan Desa. Hasil kegiatan pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN), dengan target kinerja 24 laporan dan realiasi 39 laporan (162%), kalau dibandingkan dengan tahun 2013 realisasi kinerja turun, namun dalam 4 (empat) terakhir pencapaian diatas 100 %, namun dari sisi kinerja keuangan pencapaian masih dibawah 80 %, hal ini disebabkan kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain yaitu kegiatan pemeriksaaan rutin dan kasus sehingga tidak semua anggota tim bisa melaksanakan kegiatan ini. Kehadiran pegawai bersifat fluktuatif artinya kehadiran masih naik turun jadi pada prinsipnya tingkat kedisiplinan PNS di Kabupaten Jembrana selama tahun 2014 secara umum sudah baik.


35

d.1.3.

Indikator Sasaran Jumlah Rekomendasi yang tuntas ditindaklanjuti Indikator kinerja utama sasaran jumlah dilaksanakan melalui kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target sebanyak 12 kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Tindak lanjut pengawasan ini meliputi : tindak lanjut pengawasan internal : Inspektorat Kabupaten Jembrana, dan juga tindak lanjut pengawasan eksternal : Inspektorat Propinsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 80.480.000,-, sumber daya sebanyak 18 orang yang tergabung dalam Tim. Output, berupa 12 buah Laporan Tindak Lanjut Pengawasan dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya bukti tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal. Keluaran kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan adalah terlaksananya tindak lanjut pada :

Badan, Dinas, Kantor, Bagian,

Kecamatan, Desa, SMPN, SDN, Kelurahan dan Puskesmas, Desa. Hasil

kegiatan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan

temuan

pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Kegiatan ini mempunyai 2 (dua) sub kegiatan tindak lanjut pengawasan dan pelaksanaan sidang MPTGR. Target kinerja 307 temuan, sudah ditindaklanjuti 261 temuan, sedangkan masih dalam proses sebanyak 46 temuan sehingga kinerja sebesar 85 %. Kalau dibandingkan dengan kinerja tahun 2013 realisasi kinerja turun hal ini disebabkan pelaksanaan


36

sidang MPTGR tidak dapat dilaksanakan karena temuan kerugian dalam LKPD 2014 sudah ditindaklanjuti sebelum laporan diterbitkan. Kegiatan tindaklanjut hasil pengawasan dalam tahun 2014 tidak dapat ditindaklanjuti secara tuntas karena temuan hasil pemeriksaan bulan Oktober-Desember baru bisa ditindaklanjuti tuntas pada periode tahun 2015.

d.2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Pengawasan Sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pengawasan diwujudkan melalui dua indikator sasaran yaitu: Jumlah anggota BPD yang memahami tugas dan fungsi pengawasan dan jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional. d.2.1. Indikator Sasaran Jumlah Anggota BPD yang Memahami Tugas dan Fungsi Pengawasan Indikator kinerja utama sasaran jumlah Anggota BPD yang memahami tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pengawasan, Penyelenggara Pemerintah Desa Bagi BPD. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu dana sebesar Rp.113.987.000,- sumber daya sebanyak 50 orang peserta. Output, berupa laporan Bimbingan Teknis Pengawas Pemerintah Bagi BPD. Outcome, jumlah anggota BPD yang memahami tugas dan fungsi pengawasan dengan

realisasi anggaran Rp.143.874.500,00 (97,76%). Dengan

demikian dapat dihemat dana sebesar Rp. 3.297.000,00.


37

Kegiatan

Bimbingan

Teknis

Pengendalian

Pengawasan,

Penyelenggara Pemerintah Desa Bagi BPD target kinerja 1 paket, realisasi 1 paket (100%), sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2013 1 paket (100%) dan tahun 2011 dan tahun 2012 kegiatan ini belum dilaksanakan.

d.2.1. Indikator Sasaran Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Profesional Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kompetensi sumber daya Aparatur yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

kepada Pemerintah

Aparat pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jembrana. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp.83.278.200,-, sumber daya sebanyak 20 orang peserta. Output, berupa 1 paket laporan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Outcome, Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.845.900,- atau 93,48 %,sehingga dapat dihemat dana sebesar Rp. 5.432.300,Hasil kegiatan Bimbingan Teknis Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah target kinerja 1 paket, realisasi 1 paket (100%). Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2014. Keluaran kegiatan Bimbingan Teknis Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 (satu) Paket dapat terlaksana 100%.


38

3.2. Aspek Keuangan 3.2.1. Untuk mencapai Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahun kedepan ditetapkan Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 Di dalam Tahun 2013 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan APBD Kabupaten Jembrana tahun 2013 sebesar Rp.4.878.931.610,00,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsuung sebesar Rp.2.797.496.700,- Belanja Langsung sebesar Rp.2.081.434.910,- realisasi capaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2013

dari

Belanja

Rp.1.918.753.383,00

Langsung

(91,89%)

dan

Rp.2.081.434.910,Belanja

Tidak

Realisasi Langsung

Rp.2.7976.496.700,- Realisasi Rp.2.416.185.16

3.2.2. Realisasi Keuangan Tahun 2014 Untuk mencapai Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahun kedepan ditetapkan Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 Di dalam Tahun 2014 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan APBD Kabupaten Jembrana tahun 2014 sebesar Rp.4.965.286.910,00,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsuung sebesar Rp.2.755.852.000,- Belanja Langsung sebesar Rp.2.209.434.910,realisasi capaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun

2014

dari

Belanja

Rp.2.032.986.697,00

Langsung

(92,01%)

dan

Rp.2.209.434.910,Belanja

Tidak

Realisasi Langsung

Rp.2.755.852.000,- Realisasi Rp.2.615.874.711


39

REALISASI MASING-MASING BALANJA LANGSUNG TAHUN 2014 NO

URAIAN

(1) 1

(2) Program Administrasi Pelayanan Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Makanan dan Minuman. i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah j. ISO/SNI

(3) 656.396.210

k. Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur l. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional c. Pemeliharaan Pengembangan Si AWAS Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem

2

3

4

5


BIAYA (Rp.)

REALISASI KEUANGAN % (Rp.) (4) (5)

FISIK% (6)

9.050.000

8.106.660

89,58

90,00

5.228.110

5.227.000

99,99

100,00

26.500.000

24.825.000

93,68

100,00

51.709.100

47.014.000

90,92

100,00

50.880.000

49.68.000

97,64

97,64

3.240.000

3240.000

100

100,00

184.095.000

178.650.525

97,04

100,00

21.404.000

17.454.000

81,55

81,55

275.290.000

216.880.300

78,78

80,00

20.000.000

8.690,00

43,45

50,00

9.000.000

9.000.000

100,00

100,0 0

18.000.000

15.549.000

86,38

100,00

144.000.000

143.432.000

99,61

100,00

274.690.000

268.919.232

97,90

100,00

0

0

00,00

00,00

14.000.000

100

100

127.318.500

89,35

90,00

524.690.000

14.000.000 14.000.000 142.500.000

142.500.000 15.928.000

40

NO

URAIAN

BIAYA (Rp.)

(1)

(2) Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Masyarakat

(3)

6

c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. d. Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan f. Orientasi Sistem Pengendalian Internal. g. Review Laporan Keuangan

7

h. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP i. Bimbingan Teknis Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Desa bagi BPD o. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja JUMLAH


15.928.000

REALISASI KEUANGAN % (Rp.) (4) (5)

FISIK% (6)

14.928.000

100,00

100

126.278.000

118.450.200

93,80

100

79.680.000

68.820.000

86,37

86,37

80.480.000

65.961.100

81,96

85,00

38.160.000

30.200.000

79,14

150

106.860.000

104.860.000

96,13

100

41.303.000

36.370.050

88,06

100

11.100.000

10.890.000

198,11

100

22.800.000

22.800.000

100

100

147.171.500

143.874.500

97,76

100

119.460.000

115.65.000

96,81

100

83.278.200

77.845.900

93,48

100

2.209.434.910

2.032.986.967

92,01

95,00

773.292.500

83.278.200

41

Dalam Tahun 2014 jumlah dana yang dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana (sesuai dengan DPA yang disetujui) sebesar Rp. Rp.4.965.286.910,00 yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.755.852.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.209.434.910,00,- terdiri dari 5 program : 1. Program Administrasi Pelayanan Perkantoran

Rp. 656.396.210,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 524.690.000,00

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp. 14.000.000,00

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Rp. 142.500.000,00

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp. 15.278.000,00 Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Rp.773.292.500,00

Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Rp. 83.278.200,00

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD. Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014, Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah pada SKPD Inspektorat Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.4.965.286.910,00 yang terdiri dari target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.755.852.000,00 dan target Belanja Langsung sebesar Rp.2.209.434.910,00 Untuk

Belanja

Langsung

terealisasi

Rp.2.032.986.967,00

(92,01)Rp.2.615.874.711,00 (94,92%) sedamgkan Belanja Tidak Langsung teralisasi Rp.2.615.874.711,00 (94,92%)


42

Walaupun realisasi pencapaian kinerja keuangan belanja langsung hanya 92,01, namun secara umum Program dan Kegiatan APBD pada Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 sudah bisa terlaksana dengan fisiknya 100% Jika dibandingkan dengan realisasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2013 sebesar 92,18%, pada Tahun Anggaran 2014 terjadi penurunan sekitar (0,17%) Berdasarkan atas Program Kegiatan dan pencapaian sasaran / kegiatan secara umum Laporan Inspektorat Kabupaten Jembrana telah berhasil mencapai sasarannya. Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah : 1. Adanya komitmen pimpinan, dalam hal ini adalah Kepala Daerah yang sangat mendukung fungsi pengawasan dalam birokrasi Pemerintahan Daerah, dimana disiapkan dana yang memadai sehingga pelaksanaan tugas pemeriksaan dapat berjalan lebih lancar. 2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang mantap dan harmonis dengan para pimpinan unit kerja, yang memberikan dukungan yang memadai terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam unit organisasi yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan / umpan balik untuk perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan sehingga dapat ditindak lanjuti tepat waktu.

Permasalahan dan kendala lain yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jembrana dalam Tahun 2014 adalah : 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, terutama dari sisi Disiplin Ilmu Aparatur yang dibutuhkan (di bidang Akuntansi dan Tehnik Sipil dan Arsitek ). 2. Kurangya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terutama aparatur fungsional karena hanya mempunyai 12 tenaga fungsional yaitu 5 orang auditor dan 7 orang P2UPD, idealnya tenaga fungsional inspektorat berjumlah ... orang


43

Didalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, maka strategi pemecahan yang digunakan dimasa mendatang adalah : 1. Di bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, disamping memohon tambahan SDM yang kompeten di bidang akuntansi dan teknik sipil / arsitek, juga secara bertahap mengirimkan tenaga untuk mengikuti diklat, pelatihan maupun bimbingan teknis, serta mengadakan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana yang bekerjasama dengan instansi lain. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan memanfaatkan faktor pendukung keberhasilan kinerja serta menekan sekecil mungkin faktor penghambat, dengan sasaran hasil-hasil pengawasan yang dapat ditindak lanjuti secara tuntas. Dengan peningkatan pengawasan / pemeriksaan yang sasarannya adalah meningkatkan kwalitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kwalitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra Pemerintah Daerah dimata masyarakat. Pelaksanaan pengawasan / pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana sebagaimana Tupoksi yang diemban, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Jembrana.


44

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan : a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan Good Governance Inspektorat Kabupaten Jembrana. b. Hasil Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jembrana secara fisik 100% dimana data ini adalah kegiatan dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. c. Untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran

Inspektorat

Rp.4.965.286.910,00

Kabupaten yaitu

Jembrana Belanja

didukung

Tidak

dana

sejumlah

Langsung

sebesar

Rp.2.755.852.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.209.434.910,00 d. Dari Analisa Keuangan tersebut nampak Inspektorat Kabupaten Jembrana telah mengacu pada gerakan efesiensi, dimana fisik dapat diselesaikan rata-rata 100% keuangan realisasi 92,01 % e. Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan.

4.2. Saran Dengan peningkatan pengawasan / pemeriksaan yang sasarannya adalah meningkatnya kwalitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kwalitas SDM Aparatur pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil munkin terjadinya hambatan pelaksanaan


45

Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra pemerintah Daerah di mata masyarakat. Pelaksanaan pengawasan / pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana sebagaimana Tupoksi yang diemban, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Jembrana. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini dapat tersusun, semoga bermanfaat sebagaimana diharapkan.


46

Lampiran 1 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014 INSTANSI VISI MISI

: INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA : TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE ), TRANSPARAN DAN AKUNTABEL : 1. MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SERTA PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERDAYA GUNA, EKONOMIS, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 2. MEWUJUDKAN APARATUR YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN BERTANGGUNGJAWAB MELALUI PENGAWASAN Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator

Rencana Target

1

2

3

Meningkatnya

Jumlah laporan hasil

kinerja APIP dalam

Pemeriksaan Reguler

61 kali

Program 4

Uraian

Indikator Kinerja

5

6

Program Peningkatan

Pelaksanaan

Input

Sistem Pengawasan

Pengawasan

Satuan 7

Rencana Tingkat Capaian 8

Dana Pengawasan

Rp

126,278

SDM

Or

34 orang

Bh

61 laporan

Bh

61 laporan

pengawasan kebijakan

Internal dan Kebijakan

Internal secara

Out

Jumlah laporan

Kepala Daerah

Kepala Daerah.

berkala.

Put

pengawasan internal secara berkala

72 kali

Penanganan Kasus

Rasio laporan

Come

Hasil Pemeriksaan rutin

Input

Dana Pengawasan

Rp

79,680,000

Meningkatnya

Jumlah LHP khusus dana

kinerja APIP dalam

penanganan pengaduan

Sistem Pengawasan

pengaduan di

SDM

Or

22 orang


masyarakat.


lingkungan

Out

Jumlah laporan

Bh

72 laporan

Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah

Put

pemeriksaan kasus

Out

Rasio laporan

Come

Hasil Pemeriksaan

Input

Dana

Rp

SDM

Or

29 orang

Jumlah laporan

Bh

12 laporan

Bh

12 laporan

Kepala Daerah

Program Peningkatan

Out

termasuk masyarakat

Meningkatnya

Jumlah rekomendasi yang

kinerja APIP dalam

tuntas ditindaklanjuti

12 kali

Program Peningkatan

Tindak Lanjut Hasil

Sistem Pengawasan

Temuan Pengawasan

pengaduan masyarakat



Out

Kepala Daerah

Kepala Daerah.

Put

%

72 laporan 80,480,000

Tindak Lanjut Temuan Pengawasan

Out

Rasio laporan

Come

Tindak Lanjut Temuan

Ket 9


1

2

3

4

5

6

7

8

Pengawasan Meningkatnya

Jumlah hasil Pengawasan

kinerja APIP dalam

Gerakan


Disiplin Nasional (GDN).

24 kali

Kepala Daerah

Program Peningkatan

Pengawasan

Sistem Pengawasan

pelaksanaan


Gerakan Disiplin

Kepala Daerah.

Nasional (GDN)

Input

Dana

Rp

38,160,000

SDM

Or

42 orang

Bh

24 laporan

Bh

24 laporan

Rp

106,860,000

Output Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN).

Meningkatnya kinerja

Jumlah SKPD yang telah

12 kali

Program Peningkatan

Koordinasi

pengelolaan anggaran

rekomenadi Tim Kormonev

Sistem Pengawasan

Monitoring Evaluasi

APBD Kabupaten

APBD


Pelaksanaan

Kepala Daerah.

Pembangunan

Jembrana

Out

Rasio Laporan

Come

Pengawasan GDN

Input

Dana SDM

Output Jumlah Laporan

Or

23 orang

Bh

12 Laporan

Kormonev APBD Tahun 2014 Out

Rasio Data

Come

Laporan Hasil Kormonev

12 Laporan

APBD Tahun 2014 Meningkatnya kualitas

Jumlah tindak lanjut Monev

pelayanan publik pada

Tim Perpres 55 Tahun 2012

4 Laporan

Program Peningkatan

Koordinasi Monitoring

Sistem Pengawasan

dan Evaluasi

SKPD di Lingkungan


Pelaksanaan Inpres

Pemerintah Kabupaten

Kepala Daerah.

No.5 Tahun 2004

Input

Dana SDM

Output Jumlah laporan

Rp Or

119,460,000 27 orang

Paket

4 Laporan

Paket

4 Laporan

Kormonev Perpres

Jembrana

Tahun 2012 Out

Rasio laporan

Comes Kormonev Perpres No.55 Tahun 2012

9


1

2

meningkatnya kualitas

Jumlah aparatur yang mampu

Sumber Daya Manusia

menerapkan SPIP

3

60 orang

dan Sarana prasarana

4

5

Program Peningkatan

Orientasi Sistem

Sistem Pengawasan

Pengendalian Internal


Pengawasan

6

Input

7

Dana

Rp.

8

41,303,000

SDM

Or

40 orang

Out

Jumlah peserta yang

Or

40 orang

put

mengikuti Orientasi

Or

40 orang

Sistem Pengendalian Kepala Daerah.

Internal Out

Terlaksananya Orientasi Tahun 2006

Meningkatnya

Jumlah SKPD dan SKPKD yang 1 Paket

Program Peningkatan

Reviu laporan

akuntabilitas keuangan

telah menindaklanjuti hasil reviu

Sistem Pengawasan

keuangan

dan aset oleh SKPD

laporan keuangan/LKPD

Internal dan Kebijakan Kepala Daerah.

dan SKPKD di Lingkungan

Input

Dana

Rp.

SDM

Or

37 orang

Out

Jumlah laporan

Paket

1 Paket

Put

keuangan sesuai

Pemerintah Kabupaten

11,100,000

Permendagri 13 Tahun 2006

Jembrana

Out

Rasio Laporan keuangan Paket

1 Paket

Comes sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 Meningkatnya pelaksanaan Jumlah SKPD yang telah

Program Peningkatan

Evaluasi

SAKIP pada SKPD di

menindaklanjuti hasil penilaian

2 Laporan

Sistem Pengawasan

Penyelenggaraan

Lingkungan Pemerintah

EPPD dan LAKIP


Pemerintah Daerah

Kepala Daerah.

dan LAKIP.

Kabupaten Jembrana

Input

Dana

Rp.

SDM

Or

37 orang

22,800,000

Out

Jumlah laporan

Bh

2 bh

Put

PPD dan LAKIP

Out

Rasio Laporan

Bh

2 bh

Input

Dana

Rp.

113.987.000

SDM

Or

60 orang

Out

Jumlah peserta yang

Or

50 orang

Comes Meningkatnya kualitas

Jumlah Anggota BPD yang

50 orang

Program Peningkatan

Bimbingan Teknis

Sumber Daya Manusia

memahami tugas dan fungsi

Sistem Pengawasan

Pengawasan


pengawasan


Penyelenggaraan

Pengawasan

Kepala Daerah.

Pemerintah Desa bagi Put

mengikuti Bintek

BPD

Pengawasan

9


1

2

3

4

5

6

7

8

Penyelenggaraan Pemerintah Desa bagi BPD Out

Terlaksananya Bintek

Or

50 orang

Rp. Or Or

13.509.500 50 orang 40 orang

Or

40 orang

Comes Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa bagi BPD Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana prasarana Pengawasan

Jumlah aparatur pengaawasan 40 orang yang trampil dalam mengevaluasi laporan keuangan

Bimbingan Teknis Input Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Out Daerah Put

Dana SDM Jumlah peserta yang mengikuti Bintek Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Out Terlaksananya Bintek Comes Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas

Jumlah tenaga pemeriksa

Program Peningkatan

Pelatihan Teknis

Sumber Daya Manusia

dan aparatur pengawasan

Sistem Pengawasan

Pengawasan dan


yang profesional

Internal dan Kebijakan Kepala Daerah.

Pengawasan

20 orang

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah.

Input

Dana

Rp.

SDM

Or

40 orang

Penilaian Akuntabilitas Out

Jumlah peserta yang

Or

20 orang

Kinerja

mengikuti Bintek Laporan

Or

20 orang

Put

83,278,200

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Out

Terlaksananya Bintek

Comes Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

9

LAMPIRAN 4 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi/Kab/Kota Nama SKPD

: Kabupaten Jembrana : Inspektorat Kabupaten Jembrana

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 2 Meningkatnya kinerja APIP dalam Jumlah LHP Reguler pengawasan kebijakan kepala daerah Jumlah LHP Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah termasuk masyarakat

Target 3 61 laporan

Realisasi 4 61 laporan

% 5 100%

72 kali

65 kali

85 %

Jumlah prosentase kesediaan data hasil tindak lanjut temuan pengawasan

12 laporan

12 laporan

100%

Jumlah dokumen Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

24 laporan

39 laporan

162%

Meningkatnya kinerja pengelolaan Jumlah SKPD yang telah anggaran APBD Kabupaten menindaklanjuti Jembrana rekomendasi Tim Kormonev APBD

12 kali

12 kali

100%

Meningkatnya pelaksanaan SPIP Jumlah SKPD pada SKPD di Lingkungan melaksanakan SPIP Pemerintah Kabupaten Jembrana

yang

1 paket

1 paket

100%

Jumlah SKPKD dan SKPD yang telah menindaklanjuti hasil reviu Laporan Keuangan/LKPD Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti hasil penilaian LAKIP

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

Meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset oleh SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Meningkatnya pelaksanaan SAKIP pada SKPD di Llingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana


Meningkatnya kualitas pengelolaan Jumlah SKPD yang telah dan pertanggungjawaban urusan menindaklanjuti hasil Pemerintah Daerah evaluasi EPPD

1 paket

1 paket

100%

Meningkatnya kualitas sumber Jumlah dokumen daya manusia dalam melaksanakan bimbingan teknis tata cara pengendalian pelaksanaan pengendalian

1 paket

1 paket

100%

Meningkatnya kualitas pelayanan Jumlah tindak lanjut Tim publik pada SKPD di Lingkungan Perpres Nomor 55 tahun Pemerintah Kabupaten Jembrana 2012

4 laporan

4 laporan

100%

Meningkatnya kualitas sumber Jumlah anggota BPD yang daya manusia dan sarana prasarana memahami tugas dan pengawasan fungsi pengawasan

50 orang

50 orang

100%

Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional

20 orang

20 orang


100%

2015

Recommend Documents