2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 85/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN SAKSI PRESIDEN (VI)

JAKARTA KAMIS, 8 OKTOBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 85/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun [Pasal 1 angka 21, Pasal 59 ayat (1) beserta Penjelasan, ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 76, dan Pasal 77 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON: 1. 2. 3. 4.

Eva Kristanti Rusli Usman Danang Surya Winata Ikhsan

ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Saksi Presiden (VI) Kamis, 8 Oktober 2015 Pukul 11.15 – 12.48 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Anwar Usman Aswanto I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati Suhartoyo Wahiduddin Adams

Ery Satria Pamungkas

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Danang Surya Winata B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muhammad Joni 2. Zulchaina Tanamas C. Ahli dari Pemohon: 1. Amazon Sinaga D. Pemerintah: 1. Heni Susila Wardaya 2. Rina 3. Nasrudin 4. Jaya E. Saksi dari Pemerintah: 1. Umi Hanik 2. Bambang Setiawan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang perkara Nomor 85/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, siapa saja yang hadir? Dipersilakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenaan Yang Mulia. Pada hari ini, kami hadir selaku Kuasa Hukum dalam permohonan a quo. Saya sendiri Muhammad Joni, S.H., M.H., Advokat. Zulchaina Tanamas, S.H., M.H., Advokat. Dan dihadiri juga oleh Pemohon III, Bapak Danang Surya Winata. Yang Mulia, pada hari ini perkenankan kami menghadirkan Ahli, yaitu Bapak Amazon Sinaga, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, dari DPR atau kuasanya tidak ada. Dari Kuasa Presiden, silakan.

4.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Kuasa Presiden dihadiri dari Kementerian PU dan Kementerian Hukum dan HAM, di sebelah kiri Ibu Rina, kami sendiri Heni Susila Wardaya, sebelah kanan Pak Nasrudin, sebelah kanan Saudara Jaya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

6.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Mohon izin, Yang Mulia. Hari ini juga Pemerintah menyampaikan ... menghadirkan dua Saksi, untuk dapat mengikuti persidangan pada pagi hari ini. Terima kasih.

1

7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon, satu orang Pak Amazon Sinaga dan dua Saksi dari Kuasa Presiden, Umi Hanik sama Bambang Setiawan. Ya, dipersilakan ke depan dulu, Ahli maupun Saksi. Ya, untuk Ahli Pak Amazon Sinaga, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan untuk memimpin sumpah.

8.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Saudara Ahli, ikuti kata-kata saya. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

9.

AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Untuk dua orang Saksi, dipersilakan mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

12.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Saksi, ikuti lafal yang saya ucapkan. “Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

13.

SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

2

14.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat dulu. Kita dengar dulu keterangan Ahli dari Pemohon, dipersilakan Pak Amazon Sinaga di mimbar.

15.

AHLI DARI PEMOHON: AMAZON SINAGA Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan keterangan terhadap perkara ini sesuai dengan apa yang saya pahami. Bahwa dalam Undang-Undang Rumah Susun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bahwa pada rumah susun ... Undang-Undang Rumah Susun Tahun 2011, pertama yang mendapat perhatian kita ialah bahwa apa sih, sebetulnya manfaat rumah susun … eh … manfaat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun? Apa manfaatnya … manfaat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun ... manfaat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun … apa manfaatnya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, saya singkat dengan P3SRS. Manfaat dari P3SRS ini adalah sebagai konsekuensi logis dari rumah susun itu sendiri. Di dalam rumah susun ada tiga hal yang harus dimiliki dan tentunya akan diurusi secara bersama-sama oleh para pemilik ataupun penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik. Apa itu yang dikerjakan harus bersama-sama? Pertama, dalam rumah susun itu ada yang disebut tanah bersama. Yang kedua, bagian bersama. Yang ketiga, benda bersama. Apa itu tanah bersama? Tanah bersama itu ialah tanah yang menjadi tempat berdirinya rumah susun, itu disebut tanah bersama. Apa yang disebut dengan bagian bersama? Bagian bersama ialah bagian dari bangunan itu sendiri yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain bahwa harus dimiliki secara bersama-sama. Saya ambil dengan bahasa ringkasnya yang merupakan konstruksi, tidak bisa dimiliki orang per orang. Yang ketiga benda bersama, apa itu benda bersama? Yaitu benda yang tidak melekat pada bagian bersama tadi, tetapi sangat dibutuhkan untuk kehidupan di rumah susun itu. Semuanya itu tanah, bagian, benda bersama tidak boleh dimiliki orang per orang, harus dimiliki secara bersama-sama. Dengan dimiliki secara bersama-sama, maka diurus pun harus bersama-sama. Untuk mengurus ini karena di situ banyak orang, banyak yang memiliki atau pun yang memanfaatkan, maka mau tidak mau oleh pembuat undang-undang dibuatlah suatu upaya bahwa untuk mengurusi kebersamaan ini wajiblah dibentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

3

Jadi, boleh dikatakan bahwa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun itu adalah kristalisasi dari semua pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Oleh sebab itu, tidak dimungkinkan kehidupan di rumah susun boleh berjalan dengan baik tanpa adanya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Di samping itu juga karena bangunan rumah susun ini menurut pandangan saya merupakan suatu benda yang dengan bangunan tinggi, dengan teknik menggunakan teknik modern dan sangat kompleks, sehingga boleh dikatakan bangunan rumah susun itu sebetulnya adalah termasuk kategori barang mewah, maka tidak boleh tidak, haruslah dikelola secara proporsional ... profesional. Nah, bagaimana caranya untuk melahirkan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun? Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 diamanatkan bahwa para pemilik dan penghuni satuan rumah susun wajib membentuk perhimpunan penghuni ... perhimpunan pemilik dan penghuni. Sebetulnya menurut pengamatan saya bahwa kata para pemilik bisa juga diartikan kalau sebagian membuat bagaimana. Akan mungkin juga boleh lahir nanti perhimpunan yang lain, memang dikatakan dalam pembentukan perhimpunan, antara pemilik dan penghuni itu harus difasilitasi oleh pengembang atau developer, tapi alangkah baiknya apabila sebetulnya undang-undang itu secara tegas mengatakan semua penghuni rumah susun atau semua pemilik dan penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik wajib membentuk perhimpunan penghuni supaya tidak dimungkinkan ada perhimpunan-perhimpunan yang muncul hanya karena keinginan tertentu dari sekelompoksekelompok tanpa menyertakan semua pemilik dan penghuni. Di samping itu juga bahwa undang-undang ini memberi amanat kepada developer atau pengembang untuk memfasilitasi pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni, bahkan undang-undang memberikan waktu dalam satu tahun, dalam waktu satu tahun setelah penyerahan pertama ini pun sebetulnya harus diluruskan. Artinya pertama bahwa satu tahun dibentuk perhimpunan penghuni setelah penyerahan pertama katanya, penyerahan pertama satuan rumah susun bisa diartikan beda-beda. Bisa diartikan nanti penyerahan itu adalah sewaktu penyerahan kunci atau penyerahan ruangan untuk ditempati, padahal kalau saya perhatikan terutama di Jakarta, penyerahan secara fisik satuan rumah susun belum tentu sudah diikuti dengan penyerahan secara yuridis karena masalah sertifikat satuan rumah susun masih belum selesai, tapi ada rumah susun yang sudah diserahkan untuk ditempati. Jadi, pada Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang mengatakan penyerahan pertama bisa diartikan penyerahan secara fisikkah atau penyerahan secara yuridis, pendapat saya yang lebih aman 4

ialah apabila diartikan penyerahan itu sebetulnya adalah penyerahan yuridis supaya tidak ada lagi persoalan. Kenapa saya katakan demikian? Karena penyerahan secara fisik yang belum diikuti dengan penyerahan yuridis itu masih butuh waktu, waktunya sangat-sangat lama bagi yang menunggu, tapi mungkin bagi developer bisa juga bukan lama karena memang begitulah proses yang harus diikuti dalam penyelesaian semua perizinan yang berkaitan dengan supaya bisa diserahkan penyerahan secara hukum. Kemudian masalah pembentukan perhimpunan satuan rumah susun juga ada dua kali kata pengesahan, pengesahan perhimpunan penghuni. Pertama, perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun sah apabila dilakukan oleh para pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Di pasal lain ada yang mengatakan bahwa sahnya perhimpunan penghuni ... pemilik dan penghuni satuan rumah susun adalah apabila telah disahkan oleh walikota atau bupati, kepala daerah di daerah lain, dan oleh gubernur DKI untuk DKI Jakarta. Nah, dua kata pengesahan ini seolah-olah pengesahan itu atau lahirnya perhimpunan itu menjadi dua kali dan ada yang harus kita jaga karena kita khawatir begitu dikatakan pembentukan perhimpunan penghuni ... perhimpunan pemilik dan penghuni difasilitasi, dibantu oleh developer, kalau tidak dilanjutkan bahwa developer wajib juga membantu sampai pengesahan. Ini juga akan mengundang masalah. Jangan nanti ada developer yang menganggap tugas saya sudah selesai karena saya sudah lahirkan perhimpunan penghuni dengan akta notaris nomor sekian, misalnya, tapi dia tidak lanjutkan dengan pengesahannya, itu juga akan merugikan para pemilik dan penghuni. Dan pengesahan perhimpunan pemilik dan penghuni menjadi badan hukum karena dikatakan bahwa perhimpunan pemilik dan penghuni adalah kalau dia sudah lahir, maka dia adalah badan hukum. Berarti bisa bertransaksi dengan siapa pun sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia harus menjadi badan hukum. Namun, untuk dia menjadi badan hukum berbeda dengan badan hukum lain karena undang-undang inilah yang mengamanatkan dia menjadi badan hukum. Dia menjadi badan hukum karena undang-undang ini. Bahkan dia, perhimpunan pemilik dan penghuni yang dulunya sebelum ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Rumah Susun Republik Indonesia yang pertama adalah Nomor 16 Tahun 1985 sama halnya mengenai pendirian atau pembentukan badan tersebut. Oleh sebab itu, saya berpendapat alangkah baiknya kalau tugas pembentukan badan perhimpunan pemilik dan penghuni tersebut mulai dari pembentukannya sampai dengan pengesahannya adalah harus diartikan satu kesatuan supaya para pemilik dan penghuni satuan rumah susun itu boleh terlindungi hak dan kewajibannya. Kenapa ini dikatakan seperti ini? Atau saya katakan seperti ini? Saya khawatir kalau diartikan oleh para pengembang nanti tanggung jawabnya hanya pada waktu 5

pendirian, belum berbadan hukum terjadi pembiaran nanti, maka yang mendapat risiko adalah para pemilik dan penghuni satuan rumah susun tersebut. Makanya saya berpendapat, sebaiknya bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada pengembang janganlah hanya waktu pendirian badan hukum … pendirian perhimpunan tanpa sampai kepada pengesahannya. Biarlah itu menjadi satu kesatuan. Kemudian (…) 16.

KETUA: ANWAR USMAN Masih banyak? Dipercepat saja bacanya.

17.

AHLI DARI PEMOHON: AMAZON SINAGA Terima kasih, Yang Mulia. Undang-Undang Rumah Susun ini menurut pendapat saya sebetulnya lebih banyak atau stressingnya adalah mengenai pengelolaan. Artinya, bagaimana mengelola rumah susun ini supaya bisa jadi tempat bagi para pemilik dan penghuni untuk beraktivitas sesuai dengan fungsi rumah susun itu sendiri. Kalau di dalam undang-undang ada disebut ada 3 hak suara, suara pemilikan, suara pengelolaan, dan suara penghunian. Dikatakan pada undangundang itu bahwa suara pemilikan mengacu kepada seberapa persen hak seseorang dari totalitas rumah susun itu sendiri atau kita sebut dengan nilai perbandingan proporsional karena asas proporsional dianut oleh undang-undang ini. Mengenai pengelolaan juga, juga menganut asas nilai perbandingan proporsional. Tapi ada yang agak janggal, disebutkan di situ suara penghunian. Kalau suara penghunian, one man, one vote. Satu suara, satu … satu subjek, satu suaranya, seberapa pun haknya, tidak menjadi persoalan. Itu kata penghuninya. Kalau kita lihat, sebenarnya Undang-Undang Rumah Susun itu adalah perihal pengelolaan, maka yang menyangkut masalah penghunian menurut pendapat saya, itu adalah menjadi domainnya hukum publik. Padahal perhimpunan ini bukan masalah hukum publik, menurut pendapat saya. Kalau itu masalah hukum publik, biarlah itu urusan pemerintah, bukan diatur oleh perhimpunan. Oleh sebab itu, kalau ada disebutkan suara penghunian, kalau diartikan dalam arti kata pemanfaatan, saya kira tidak menjadi masalah. Tapi kalau itu dimaksudkan perhunian dan sama dengan yang diurusi oleh pejabat publik, maka akan menjadi rancu karena kita memasuki domainnya pemerintah. Mengapa Undang-Undang Rumah Susun itu menganut sistem proposional? Karena memang hak di situ sangat-sangat tergantung kepada seberapa persen hak seseorang atas rumah susun. Dan demikian 6

juga tidak hanya berapa persen haknya, hak serta dan juga dengan kewajibannya. Jadi, kalau hak seseorang besar, maka kewajibannya pun akan besar, itu sebanding. Jadi, kalau misalnya sekian persen dari suatu kewajiban ditentukan hak seseoarang, itu pasti sebanding dengan sebegitu persen pulalah hak dia atas rumah susun itu sendiri. Semua yang saya katakan tadi, baik itu mengenai pembentukan perhimpunan ini, kemudian manfaat dari pembentukan perhimpunan ini dan kewajiban untuk pengesahan perhimpunan penghuni ini sampai ia berbadan hukum adalah juga untuk kepentingan para pemilik dan penghuni, dan akan didapatkan kepastian hukum. Demikian penjelasan yang saya berikan, Yang Mulia. Terima kasih. 18.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Kembali ke tempat. Untuk Saksi, siapa yang didahulukan?

19.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Dari Pemerintah, Ibu Umi yang akan memberikan kesaksian terlebih dahulu, Yang Mulia.

20.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan Ibu, langsung di podium. Dituntun apa di … langsung memberikan keterangan?

21.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Dituntun dengan pertanyaan, Yang Mulia.

22.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

23.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Baik, silakan.

24.

PEMERINTAH: NASRUDIN Terima kasih, Yang Mulia.

7

Saudari Saksi, sudah berapa lama Saudara memiliki rumah susun di Kalibata City? Karena memang ini Saksi dari Rumah Susun Kalibata City. Dan apakah Saudara sudah memenuhi seluruh kewajiban Saudara selaku pembeli? Dan apakah Saudara sudah menerima penyerahan fisik dari pelaku pembangunan? Itu yang pertama. Ada empat pertanyaan, Yang Mulia. Oh, satu-satu, ya. Ya, silakan. 25.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Baik. Baik, terima kasih, Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Saya memiliki satu unit sarusun di Kalibata City itu sejak tahun 2011. Saya kebetulan membeli sejak tahun 2009 secara cash bertahap, lalu kemudian lunas beberapa saat sebelum serah terima pada tahun 2011. Nah, PPJB sudah saya terima dari PT Pradani Sukses Abadi, tapi sertifikat sampai dengan hari ini belum kami terima, dan saya juga sudah membayar IPL tiap tahun kepada yang dikumpulkan oleh PT Prima Buana Internusa selaku pengelola. Keduanya adalah anak usaha Agung Podomoro dimana fakta ini diperkuat oleh Saudara Herjanto Widjaja Lowardi, beliau adalah selaku Kuasa Hukum Agung Podomoro pada saat sidang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam upaya tuntutan saya tentang transparansi IPL kepada pengelola dan pengembang Kalibata City. Begitu, Pak.

26.

PEMERINTAH: NASRUDIN Jadi, bukti pemilikannya baru PPAJB ya … PPJB, ya?

27.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK PPJB. Sertifikat belum ada, Pak.

28.

PEMERINTAH: NASRUDIN Apakah Saudara Saksi mengetahui terbentuknya P3SS di tempat tinggal Saudara?

29.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ya, ada dua PPRS, Pak, yang baru terbentuk di Kalibata City. Yang pertama adalah P3SRS versi Saudara Rusli Usman dan yang kedua adalah P3SRS versi Saudara Zein Isa.

8

Nah, untuk yang versi Saudara Rusli Usman ini saya terima undangan untuk pembentukan P3SRS ini untuk hadir pada 15 Mei 2015. Jadi, terbentuk pada tanggal tersebut. Undangan tersebut ditandatangani oleh Saudara Rusli Usman selaku ketua panmus. Dan setahu saya, beliau adalah karyawan Agung Podomoro, sekaligus mantan General Manager Badan Pengelola Kalibata City, dan selesai tugasnya pada Januari 2015. Saya kenal beliau sejak tahun 2012 ketika menuntut adanya forum komplain antara warga dan pengelola untuk penanganan pengaduan antara warga dan pengelola. Saya juga pernah lihat langsung Saudara Rusli Usman sebagai pimpinan sidang pembentukan P3SRS di apartemen (suara tidak terdengar jelas) pada tahun 2012-an. Nah, kemudian versi yang lainnya adalah P3SRS versi Saudara Zein Isa dimana saya menerima undangan yang ditandatangani oleh beliau sebanyak dua kali, masing-masing pada bulai Mei dan Juni untuk hadir pada musyawarah pendudukan pada 18 Mei dan 14 Juni 2015. Saudara Zein Isa ini adalah pemilik dan penghuni unit sarusun di Tower Palem Kalibata City, saya kenal beliau sejak tahun 2013 ketika saya mengundang warga untuk doa bersama 40 hari kejadian pembunuhan tetangga saya Almarhum Holly Angela, kebetulan kita beda 3 pintu saja, Pak. Nah, setelah itu saya bersama warga yang lain dan Saudara Zein Isa menggagas untuk membentuk newsletter warga Kabar Kota Kalibata, di situ saya kenal beliau. Nah, saat ini kedua PPRS ini sedang melakukan proses pengesahan kedua-duanya karena beda waktunya juga tidak lama. Demikian, Pak. 30.

PEMERINTAH: NASRUDIN Masih dua pertanyaan lagi, Saudara Saksi. Yang ketiga, bagaimana profil dan proses pembentukan kedua PPRS yang Saudara ketahui?

31.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ya, baik. Jadi, saya akan bercerita tentang profil dan proses pembentukan P3SRS dimulai dari versi Saudara Rusli Usman. Jadi, panmus yang diketuai oleh Saudara Rusli Usman ini dibentuk dan dilantik pada 5 Maret 2015 secara tertutup dan rahasia di Kalibata City tanpa adanya sosialisasi dan pendataan. Saya sendiri menerima bocoran itu sekitar pukul 17.00, jadi dua jam sebelum acara dan sebagian warga itu masih di kantor. Saya sampai di lokasi itu acara sudah bubar dan warga kemudian berkumpul, dan kami menyaksikan video betapa warga yang mencoba masuk itu dilarang dan sampai ada kejadian atau insiden kekerasan dimana salah satu warga dijepit di pintu hingga berdarah. 9

Kemudian, saya juga melihat video pelantikan Saudara Rusli Usman sebagai ketua panmus dimana anggota panmus adalah sebagian besar karyawan Agung Podomoro dan para TSO, TSO ini adalah Tenant Safety Officer adalah warga yang direkruit pengelola yang tunduk kepada perintah pengelola. Jadi, nama-nama anggota panmus sampai dengan hari ini dirahasiakan dan tidak diumumkan, tapi kami menyaksikan melalui video kebetulan ada warga yang bisa menyusup di dalam yang kemudian share ke kami, begitu. Nah, kemudian untuk proses musyawarah pembentukan P3SRSnya sendiri yang versi Saudara Rusli Usman, ini Saudara Rusli Usman mengirimkan undangan ke unit-unit untuk hadir pada 15 Mei 2015 lokasinya di Senayan, Jakarta Pusat, jadi cukup jauh dari Kalibata City, jam tempat pelaksanaan dan daftar larangan nampaknya memang menyulitkan peserta untuk hadir, saya agak ragu untuk hadir, dilakukan pada hari Jumat jam kerja. Nah, kemudian setelah mendapat izin dari kantor, saya akhirnya memutuskan untuk hadir. Saya datang ke sana sekitar break makan siang, saya ketika sampai di lokasi saya melihat ribuan warga yang asing. Jadi, saya tidak melihat muka-muka ini ada di Kalibata City, jadi tidak saya kenal, saya juga coba bicara dengan mereka, tapi di antara mereka sepertinya menghindar untuk bicara. Terus kemudian pukul 13.00 tepat, memasuki ruangan musyawarah bersama ribuan warga lainnya. Saya duduk di barisan depan. Nah, kebetulan Saudara Rusli Usman menjadi pimpinan sidang dan menjadi satu-satunya orang yang memegang mikrofon dengan volume yang sangat besar. Kebetulan saya juga melihat Bapak Saksi Ahli yang hari ini hadir ini sebagai narasumber pada saat acara tersebut. Nah, pimpinan sidang mencabut pending dan mengumumkan status kuorum peserta sebelum memulai proses pemilihan. Banyak interupsi dari warga, dari peserta yang ada di depan yang kebetulan hadir. Interupsi diabaikan, tapi menurut para peserta ini tatib belum disepakati. Nah, kemudian Saudara Rusli Usman tetap melaju untuk memending dan kemudian disetel musik keras-keras dan peserta yang ada di belakang setiap ada interupsi itu meneriakkan “Huu…”, jadi menyoraki peserta yang melakukan interupsi. Jadi, menyoraki peserta yang melakukan interupsi. Jadi, ribuan peserta yang ada di belakang itu menyoraki terus kemudian disetel musik kencang dangdut, kemudian joget-joget untuk yang di depan seperti itu. Kemudian, pending dicabut setelah 30 menit. Saudara Rusli Usman melanjutkan dengan mengumumkan kuorum peserta, terus kemudian masih belum kuorum, tapi karena tatib mereka adalah setelah penundaan tetap dilanjutkan untuk proses pemilihan pengurus. Jadi, berdasar tatib mereka, mereka melanjutkan, terus kemudian interupsi makin kencang bahkan suasana sidang makin ricuh.

10

Nah, di situ ketika ricuh petugas keamanan yang ada di depan ini terkonsentrasi pada satu peserta yang interupsinya sangat keras, ya. Nah, kebetulan di situ saya melihat ada celah buat saya untuk merebut mik karena memang miknya cuma satu dan suaranya sangat kencang, jadi suara interupsi apa pun itu tidak terdengar. Nah, ada insiden perebutan mik. Dan kebetulan saya sendiri yang merebut miknya Saudara Rusli Usman, tapi saya tidak berhasil. Saya melewati petugas keamanan, terus kemudian melewati … apa … taman pembatas yang kurang-lebih 3 meter. Saya rebut miknya, tapi tidak berhasil dan saya ditangkap oleh barisan petugas keamanan. Tapi setelah itu, setelah suasana sidang kembali kondusif, kondusif maksudnya tenang, saya berhasil menegosiasi agar sebagian peserta diberi kesempatan untuk bicara dengan menggunakan mik. Jadi, di sepakati ada tiga peserta yang menyampaikan interupsinya. Tapi kemudian kembali interupsi ditolak, diabaikan, langsung Saudara Rusli Usman meneruskan dengan proses pemilihan. Bahkan, nama saya sempat dicatut sebagai salah satu bakal calon sekretaris. Nah, itu saya coba teriak-teriak untuk meminta dicabut nama saya. Kemudian, saya lihat suasana sidang sudah sangat tidak kondusif. Saya memutuskan untuk kembali ke kantor. Nah, besoknya, ucapan selamat terbentuknya P3SRS versi pengembang terpampang di spanduk, besar-besar, dan di seluruh madding yang menyebutkan nama-nama yang terpilih yakni Saudara Andi Setiawan sebagai Ketua P3SRS versi Saudara Rusli Usman. Nah, selama aktif menjadi warga di Kalibata City sejak 2012, saya tidak pernah mendengar nama beliau dan tidak mengenalnya, seperti itu. Nah, adapun untuk P3SRS versi Saudara Zein Isa … jadi, pada dasarnya warga sudah meminta fasilitasi pembentukan P3SRS sejak 2012, Pak, tapi diabaikan. Ini sebenarnya akumulasi dari berbagai permasalahan yang ada, seperti prostitusi yang marak, narkoba, terus kemudian tidak transparannya pengelolaan IPL, terus banyaknya tarif listrik dan air yang tidak wajar, dan seterusnya. Jadi, seiring makin kompleksnya permasalahan … kemudian, terakhir yang paling membuat warga banyak bersatu itu di tahun 2015, bulan Januari ketika dilakukan kenaikan tarif IPL secara sepihak, 40%-60%. Jadi, sangat memberatkan. Warga mulai menuntut kembali pembentukan P3SRS pada Februari 2015, tapi pengembang mengabaikan. Bahkan seperti yang saya ceritakan tadi, tiba-tiba pada 5 Maret, pengembang membentuk panmus yang dilakukan secara tertutup yang diketuai oleh Saudara Rusli Usman tadi. Nah, dari sini kemudian warga berinisiatif untuk membentuk P3SRS secara mandiri. Nah, kemudian, untuk proses pembentukan panmus versi Saudara Zein Isa sendiri tidak mudah karena kami lakukan pada … apa … yang versi Saudara Zein Isa ini dilakukan pembentukan panmus pada 18 April 2015. Proses sidangnya … proses pembentukan ini dilakukan melalui 11

rapat warga, hadir sekitar hampir 200-an warga, dan ini ada insiden kekerasan pada saat penutupan. Jadi, pada saat mau ditutup, tiba-tiba ada petugas berseragam yang mengaku dari Agung Podomoro yang menyerang dan membubarkan rapat warga. Nah, tapi … apa … panmus ini berhasil memilih enam orang perwakilan warga dari berbagai tower. Kemudian, Saudara Zein Isa terpilih sebagai ketua panmus. Nah, kemudian, untuk proses pembentukan musyawarah … musyawarah PPRS-nya … proses pembentukan PPRS-nya sendiri, musyawarahnya yang versi Saudara Zein Isa. Jadi, saya menerima undangan sebanyak dua kali, masing-masing pada 18 Mei dan 14 Juni, itu lokasinya di Cawang Kencana dan di Aula STEKPI. Bapak, Ibu, kami tidak bisa menggunakan balai warga yang ada di Kalibata City, padahal kita punya masing-masing tower, ada balai warga yang itu bisa dimanfaatkan, tapi kita tidak bisa menggunakan. Jadi, kami untuk upaya ini menggalang dana warga Gerakan Rp100.000,00 per warga. Jadi, terkumpul (…) 32.

KETUA: ANWAR USMAN Saksi, jadi poinnya sudah bisa ditangkap.

33.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Oke. Ya, Pak. Oh, ya, baik.

34.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi, tadi arah ke … ke pertanyaannya saja … jawaban. Jadi, jawabannya sudah fokus.

35.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Oke, Pak.

36.

KETUA: ANWAR USMAN Sudah bisa ditangkap.

37.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Baik.

38.

PEMERINTAH: NASRUDIN Satu lagi saja (…) 12

39.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

40.

PEMERINTAH: NASRUDIN Berarti ada dua P3SRS ya di sarusun itu? Jadi, yang menurut Saksi, satu versi pengembang, satu lagi versi pemilik? Nah, apakah dalam pembentukan P3SRS itu dari masing-masing versi itu mempunyai metode yang sama atau berbeda? Terima kasih.

41.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ya. Jadi, untuk metode pemungutan suara, itu berbeda, Pak. Yang saya lihat pada musyawarah pembentukan P3SRS versi Saudara Rusli … Rusli Usman di Senayan, itu menggunakan metode NPP. Jadi, hak memilih dan dipilih antarpemilik ini berbeda antarsatu sama lainnya. Jadi karena saya hanya memiliki satu unit, maka NPP saya ini berkisar sekitar 0,01 sekian. Jadi, tidak satu. Kemudian, untuk … jadinya adanya pemilik yang … unit yang lebih banyak, ini dapat menguasakan suaranya untuk mendukung proses memilih-dipilih sesuai kehendak pemilih. Dalam musyawarah PPRS Saudara Rusli Usman ini, yang saya saksikan … jadi, ribuan peserta yang saya ceritakan tadi, itu berwajah sangat asing dan tidak pernah saya lihat di Kalibata City. Sementara untuk yang versi Saudara Zein Isa, ini menggunakan metode one man one vote atau satu pemilik satu satu suara. Jadi, berapa pun banyak jumlah unit yang dimiliki, pemilik tersebut hanya mempunyai satu suara untuk memilih atau dipilih. Nah, ini agak beda, jadi warga yang hadir itu saya kenal dan sering saya lihat, seperti itu, Pak.

42.

KETUA: ANWAR USMAN Ya baik, terima kasih. Saksi berikutnya.

43.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb .

44.

KETUA: ANWAR USMAN Walaikumsalam wr.wb. Apa sama dituntun? 13

45.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Baik. Metodenya sama, Yang Mulia. Mohon izin, terima kasih.

46.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

47.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Saudara Saksi, pertanyaan ini hampir sama dengan saksi yang pertama, sudah berapa lama Saudara Saksi memiliki sarusun di Kalibata City?

48.

SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG SETIAWAN Terima kasih. Saya memiliki sarusun yang sekarang saya tempati setahun yang lalu, saya beli dari pemilik sebelumnya. Jadi, statusnya memang belum ada sertifikat, jadi hanya ada PPJB. Yang kami lakukan adalah pengalihan hak secara notariat di kantor legal PT Pradani, pengembang. Kemudian kalau boleh cerita sedikit, pada tahun 2008 saya juga membiayai pembelian unit juga untuk anak saya dan itu juga sudah diterima PPJB dan sudah ditempati hingga sekarang. Terima kasih.

49.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Jika demikian, maka lanjut ke pertanyaan kedua. Berapa besar tadi kira-kira biaya yang saudara bayarkan tiap bulan atau tahun?

50.

SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG SETIAWAN Untuk tahun 2015, di unit saya di Green Palace, saya dikenakan biaya iuran pemeliharaan lingkungan sebesar Rp4.300.092,00 per tahun dan itu harus dibayar sekaligus di muka. Kemudian, untuk biaya listrik dan air, rata-rata yang terakhir ini sudah mencapai Rp750.000,00 per bulan, sedangkan anak saya di Residence itu dikenakan IPL sebesar Rp3.000.000,00 per tahun dengan biaya listrik sekitar Rp500.000,00 per bulan.

51.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Kemudian, berapa jumlah unit yang Saudara ketahui yang ada di Kalibata City itu? 14

52.

SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG SETIAWAN Menurut keterangan yang saya dengar dari bagian sales sekitar 13.000 unit yang ada di Kalibata City, sehingga artinya dengan biaya rata-rata IPL sekitar Rp4.000.000,00 cukup besar dana yang dihimpun, sekitar Rp52 miliar mungkin.

53.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Rp2 miliar ya, cukup besar. Baik. Kemudian, kepada siapa Saudara membayar uang iuran-iuran tersebut? Tadi ada dua, ya? Silakan.

54.

SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG SETIAWAN Jadi, pada saat ini kami membayar pada satu rekening di ATM, rekening tersebut atas nama Agung Podomoro, ini yang menyebabkan kami membingungkan karena pembangunnya adalah PT Pradani Sukses Abadi, sedangkan pengelolanya adalah PT. Prima Buana Internusa.

55.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Baik. Siapa pengelola rumah susun di tempat Saudara tinggal?

56.

SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG SETIAWAN Pengelolanya adalah PT Prima Buana Internusa atau sekarang menggunakan nama dagang Inner City Management.

57.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Kondisi pengelolaanya?

58.

SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG SETIAWAN Terus terang saja kondisi pengelolaannya sangat makin menurun, sehingga hari ini berapa kali terjadi kasus yang dilaporkan tetangga saya, ada unit yang gasnya bocor, tapi tidak diantisipasi oleh petugas yang ada, sehingga akhirnya kami warga yang turun tangan. Terus ada juga sampah yang tercecer tidak terkendali, sehingga baunya menyengat. Kemudian, air bersih yang menjadi kendala, kadang-kadang keruh atau kadang-kadang mati atau hitam.

15

Kemudian, kolam renang sudah sebulan ini warnanya menjadi hijau sehingga menjadikan sarang nyamuk buat kami yang tinggal di Green Palace. Di samping itu, lift dan eskalator di beberapa tempat tidak berfungsi baik, sehingga kadang-kadang membahayakan anak-anak yang berjalan di sana. Ada juga masalah lain lagi adalah masalah sering tersumbatnya saluran air kotor, sehingga untuk mengatasi kadang-kadang petugas pengelolaan harus membolongi, kemudian airnya bercecer dan bau ke mana-mana. Buat saya, saya tidak tahu apakah ini kesalahan pengelola, atau kesalahan perencanaan, atau salah konstruksi. Terima kasih. 59.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Baik. Jadi, kira-kira Saudara Saksi punya keyakinan kuat apabila P3SRS nanti sebagai pengelola yang dibentuk oleh warga itu kira-kira akan memilki atau mempunyai kinerja yang lebih baik?

60.

SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG SETIAWAN Mohon dimengerti bahwa P3SRS tidak mengelola. P3SRS adalah menunjuk badan pengelola yang melakukan pengelolaan. Itulah sebabnya P3SRS yang dipimpin oleh dibentuk Saudara Isa dan sekarang pada sidang kemarin sudah dipilih Saudara Tejo, kami sudah menyurati kepada PT Prima Buana Internusa untuk mencarikan proposal untuk kesiapan untuk melanjutkan pekerjaan, tetapi dengan aturan dan pengawasan oleh kami.

61.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Nah, apakah itu sudah direspons secara cukup dari PT Prima Buana tadi?

62.

SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG SETIAWAN Sehingga hari ini belum dijawab. Kami sudah mengirimkan sejak bulan yang lalu.

63.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Saya kira cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

16

64.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih, ya. Mohon kembali ke tempat. Untuk Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin tanyakan atau didalami? Silakan. Baik. Kepada Ahli Pemohon sendiri maupun saksi dari Kuasa Presiden. Silakan.

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, kami ingin melakukan pertanyaan atau pendalaman pada Ahli. Saudara Ahli saya ingin bertanya beberapa hal, tapi terlebih dahulu saya ingin sampaikan bahwa permohonan pengujian terhadap undang-undang rumah susun ini adalah dengan batu uji terhadap Pasal 28D ayat (1) tentang Perlindungan dan Kepastian Hukum, Pasal 28G ayat (1) tentang Hak Konstitusional atas harta benda yang dilindungi oleh konstitusi, Pasal 28H ayat (4) tentang Hak Milik Pribadi, Pasal 28H ayat (1) tentang Hak Bertempat Tinggal. Saya ingin bertanya dan menegaskan, mohon penegasan kepada Ahli. Pertama, apakah akibatnya atau kerugian apa yang muncul bagi pemilik atau penghuni satuan rumah susun yang mendapatkan kuasa apabila tidak seluruh atau semua pemilik atau penghuni yang mendapatkan kuasa yang menjadi anggota atau yang membentuk P3SRS? Yang kedua, berkaitan dengan itu, apa akibat hukum dan pengalaman lapangan yang terjadi seperti apa kalau P3SRS itu tidak disahkan sebagai badan hukum? Saya ingin menyitir salah satu fungsi daripada P3SRS adalah sebagai pihak yang menerima penyerahan pengelolaan terhadap benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. Apa akibatnya ini kalau tidak ada pengesahan status badan hukumnya? Yang ketiga, berkaitan dengan hak suara. Tadi Ahli katakan bahwa P3SRS itu adalah badan hukum privat, badan hukum perdata, dan karena itu menurut pendapat kami takluk kepada hukum perdata. Apa logikanya sehingga Undang-Undang Rumah Susun ini menganut rezim hak suara berdasarkan proporsionalitas? Atau disebut sebagai NPP. Berkenan juga kiranya Ahli memberi komparasi hal itu dengan undang-undang yang lama dan juga dengan praktik atau regulasi yang ada di luar negeri, apakah di negara tetangga atau di tempat yang lain. Kepada Saksi Fakta Ibu Umi dan Bapak Bambang, kami mengucapkan terima kasih atas keterangannya. Saya ingin penegasan, apakah dalam proses pembentukan P3SRS tadi yang Ibu dan Bapak ceritakan, sudah seluruh atau semua pemilik atau penghuni yang mendapatkan surat kuasa … kuasa dari pemilik atau tidak? Apakah dari

17

dua proses tadi dan pembentukan tadi seluruhnya dilibatkan atau tidak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Ibu dan Bapak katakan bahwa … Bapak mungkin saya tidak mencatat, Ibu katakan bahwa P3SRS yang ada di tempat Ibu itu belum disahkan status badan hukumnya. Pertanyaannya adalah apa kerugian yang Ibu alami akibat tidak disahkannya status badan hukum dari P3SRS ini dalam kaitan … relasinya dengan pelaku pembangunan dengan pihak penyedia jasa misalnya listrik atau fasilitas yang lain dan pihak-pihak yang lain. Yang ketiga, tadi Ibu katakan bahwa begitu banyak peserta dalam proses pembentukan P3SRS. Tadi dikatakan ada ribuan, towernya itu ada 13.000 unit. Pertanyaan saya adalah di dalam Undang-Undang Rumah Susun itu dikenal pemilik dan penghuni yang memiliki kuasa dari pemilik. Pertanyaan saya adalah selain 2 jenis kelompok itu, pemilik dan penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik, apakah ada penghuni lain, misal kata penghuni yang sewa-menyewa 2 minggu, 1 bulan, atau penghuni yang datang harian atau bagaimana? Mohon penjelasan, apa fakta di lapangan tentang jenis atau kualifikasi penghuni yang ada di tempat Ibu tinggal? Terima kasih, Yang Mulia. 66.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Nanti sekaligus ya dijawabnya. Dari Kuasa Presiden, ada halhal yang ingin ditanyakan ke Ahli Pemohon?

67.

PEMERINTAH: NASRUDIN Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli tadi menyampaikan bahwa pengertian penyerahan pertama itu Saudara Ahli (suara tidak terdengar jelas) itu penyerahan secara yuridis ya, bukan fisik ya. Nah, kalau itu penyerahan secara yuridis, dalam arti mungkin penyerahan dokumen, apakah kalau hanya dokumen berupa PPJB itu dapat dinyatakan sebagai suatu penyerahan yuridis? Jadi, ndak harus menunggu sertifikatnya itu selesai. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

68.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Dari meja Hakim?

69.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Mohion izin, Yang Mulia. Masih ada pertanyaan satu lagi.

18

70.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, masih. Silakan.

71.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Baik. Kepada Ahli, tadi Ahli menyampaikan bahwa sepertinya untuk P3SRS ini untuk pengesahan badan hukumnya itu ada proses seperti badan hukum pada umumnya. Itu yang kami tangkap, gitu ya. Tapi bagaimana ketika ada pandangan di Pasal 74 itu yang disebutkan bahwa PPSRS itu diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Nah, di sini ada pemahaman bahwa P3SRS itu ketika dia sudah diaktanotariskan, maka undang-undang ini langsung menetapkan dia sebagai badan hukum. Nah, artinya tidak ada atau tidak seperti proses pengesahan hukum katakan yayasan, perkumpulan, atau pun PT. Nah, terhadap pandangan yang seperti itu kira-kira pandangan ahli seperti apa. Barangkali itu, Yang Mulia. Terima kasih.

72.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dari meja Hakim. Ya, Yang Mulia Pak Palguna. Silakan.

73.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Pak Ketua. Ini ada yang menarik dari pernyataan … saya hanya ke Ahli saja, ya. Saudara Ahli ini berpendapat bahwa penyerahannya itu yang dimaksud penyerahan dalam undang-undang ini adalah penyerahan secara yuridis, tetapi undang-undang juga mengatakan Pasal 59 itu ya, dua kalau enggak salah, itu yang berbeda antara norma dan penjelasannya itu dia harus melakukan itu kalau di penyerahan itu diinikan dan tampaknya ini yang dilakukan apabila sudah terjual semua. Pertanyaan bagi saya dan ini fakta juga dalam persidangan yang berkembang sebelumnya. Kalau tower-nya enggak dibangun-bangun oleh si pengembang itu dari perencanaan yang semula kapan, lalu penyerahan yuridis itu akan terjadi dan selama penyerahan yuridis itu belum terjadi, bagaimana kemudian nasib pengelolaan itu dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingan penghuni atau yang dis ini entah penghuninya itu adalah pemilik atau siapa, itu kan karena nanti seperti keterangan Saudara Ahli ini kan, berkaitan dengan tiga hal tadi kan, bagaimana kaitannya dengan soal tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama itu. Ini kalau menurut pandangan Saudara Ahli, lalu jatuhnya ke mana ini selama kalau itu … kalau pendapat bahwa 19

penyerahan itu adalah penyerahan secara yuridis ini … akan bukankah ini … bukan bermaksud untuk … apa … berprasangka, tapi bukankah itu kemudian juga membuka peluang bagi pengembang misalnya untuk sengaja tidak membangun di suatu ini … apa … apa tidak … sengaja tidak menyelesaikan pembangunan rumah susun itu atau tidak menjual bagian tertentu dari rumah susunnya, sehingga ketentuan di penjelasan pasal … dengan menggunakan dasar hukum di ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan dengan demikian tidak bisa dilakukan penyerahan yuridis seperti yang Saudara ahli sampaikan tadi. Itu pertanyaan saya, Yang Mulia. Terima kasih. 74.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

75.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Pertama saya juga ke ahli Pak Amazon. Amazon, Pak, ya? Sinaga, Pak Sinagalah. Menarik lho, penjelasan tentang penyerahan yuridis itu, artinya bahwa sebelum kita larut dalam pengertian istilah penyerahan yuridis itu, itu secara esensial harus diluruskan dulu, Pak. Mahkamah ingin tahu rujukan teori hukum Bapak itu dari mana dari istilah penyerahan yuridis itu. Apalagi diikuti dengan penyerahan yuridis dalam perkara ini harus disertakan sertifikat, sementara dalam wilayah hukum privat dalam hubungan hukum jual-beli itu penyerahan sertifikat bukan menjadi syarat sahnya jual beli, Pak. Itu hanya perbuatan-perbuatan yang sifatnya hanya asesor. Bagaimana dengan orang yang jual beli tanahnya hanya AJB? Bagaimana dengan yang hanya girik misalnya? Bukan kemudian jual belinya tidak sah, tetap sah. Nah, kemudian kalau ini dikaitkan dengan penyerahan yuridis itu (suara tidak terdengar jelas) seperti apa, Pak? Karena hubungan hukum yang ada itu jual-beli itu sahnya ya ketika kalau hukum adat ya ketika tunai dan terang. Tunai itu ketika ada kata sepakat … eh … tunai itu ketika ada pembayaran, terang itu ketika ada kata sepakat di depan kepala desa atau kepala kelurahan. Secara hukum perdata ketika ada kata sepakat dan diikuti dengan pembayaran. Hukum agraria kita mengatakan ketika ada pembayaran, kata sepakat, dan dilakukan di depan pejabat. Ya kan, Pak? Itu syarat sahnya jual beli. Kalau pengertian penyerahan yuridis nanti ditarik kepada pengertian umum, Pak, kasihan nanti. Ini persidangan untuk umum. Pemahaman tentang hukum kita nanti bisa menjadi terbalik-balik, makanya Bapak sebagai ahli coba dicermati kembali apakah Bapak sepakat dengan penyerahan yuridis yang dimaksudkan adalah penyerahan sertifikat itu. 20

Bahkan ini kalau dimaknai dalam permohonan ini harus ditambah persyaratan tiga tahun pula, apa enggak tambah sengsara itu pembelipembeli apartemen itu. Tiga tahun plus sertifikat. Sudah tiga tahun sertifikatnya masih 10 tahun lagi masih bisa, Pak. Hanya untuk mematahkan sisi dalam Pasal 59 itu. Coba, Bapak, bagaimana hati nurani kita, Pak, kita jangan hanya berdiri di Pihak Pemohon, pengembang, tapi juga pihak penghuni juga yang satu tahun akan diperpanjang menjadi tiga tahun yang masa transisi harus dikaitkan dengan pengertian penyerahan yuridis yang harus diikuti dengan sertifikat. Kata Bapak tadi ketika memberi keterangan, “Sertifikat selalu tidak bisa bersamaan dengan penyerahan.” Karena apa? Masih secara global dan itu akan menanti peralihanperalihan hak yang secara bersamaan itu. Itu, Pak. Jadi itu, Pak, kita camkan dengan hati nurani kita dan sekali lagi rujukan teorinya sepeti apa? Jadi supaya kita ini mempunyai pemahaman yang sama dan persidangan ini didengar orang, oleh publik. Satu itu, Pak. Kemudian yang kedua, tadi Bapak mengatakan yang masuk wilayah hukum publik tadi yang mengenai pengelolaan ya, Pak? Mengenai apa tadi, Pak? Tolong diulang, Pak. Penghunian. Penghunian, termasuk dalam … masih termasuk ... termasuk dalam wilayah hukum publik, ya? Nah, itu juga saya pertanyakan juga, rujukan argumentasi Bapak karena kalau menurut saya dari sejak terjadi pembelian sampai penghunian kemudian pembentukan ini, kemudian sampai ... kemudian rata-rata pembeli juga disewakan kepada pihak ketiga, misalnya itu juga semua masuk ranah wilayah hukum privat. Menurut saya lho, ini. Kalau masuk wilayah hukum publik kenapa pemerintah tidak menggunakan hak vetonya saja? Tunjuk saja pengurus di situ dengan … apa ... prerogatifnya pemerintah. Tidak usah pakai one man one vote, suara penghuni itu didengarkan. Kalau masuk wilayah hukum publik, Pak. Coba argumentasi Bapak, apa coba kalau tentang itu tadi masuk wilayah hukum publik, ya karena kasihan nanti orang-orang ini menjadi dizalimi kalau ini di satu sisi dia ingin mempunyai hak untuk berkumpul untuk minta dilindungi melalui paguyuban P3SRS ini kemudian kok, dibelokkan menjadi ada satu ... satu tahap atau satu bagian lagi ini menjadi hukum publik, takutnya nanti menjadi tumpang tindih atau (suara tidak terdengar jelas) itu, Pak. Kemudian yang terakhir, Pak, pertanyaan saya. Atau kepada Saksi saja, nanti Bapak Ahli kebanyakan jadi biar dijawabnya satu-satu dulu, nanti kalau enggak saya tanya lagi. Ibu, Ibu siapa apa Ibu? Ibu Umi, ya? Jadi, sekarang secara riil di Kalibata City ada dua kepengurusan P3SRS, ya?

21

76.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Betul, Yang Mulia.

77.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Betul. Ibu, tahu yang mana yang sudah Kementerian ... maaf, di pemerintah daerah?

78.

didaftarkan

di

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Sepengetahuan saya yang versi Saudara Zen Isa itu sudah melakukan (...)

79.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Zen Isa itu yang mana, penghuni atau pengembang?

80.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Penghuni, Pak. Saudara Zen Isa.

81.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Penghuni sudah lebih dulu?

82.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ya.

83.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau yang pengembang belum?

84.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Lebih telat, lebih belakangan.

85.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pengembang juga sudah didaftarkan?

86.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK

22

Ya karena yang versi Saudara Rusli Usman itu musyawarah pada pembentukannya bulan Mei. 87.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, ya.

88.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Sementara yang versi warga bulan Juni, Pak.

89.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Artinya dua-duanya punya akta pendirian, badan hukum yang sudah disahkan (...)

90.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Punya. ada.

91.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Disahkan di (...)

92.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ada, Yang Mulia.

93.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ada.

94.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ada.

95.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ibu lihat sendiri itu akta-aktanya itu?

96.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ya, kami lihat sendiri, saya lihat sendiri.

23

97.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Surat dari gubernur juga ada?

98.

SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Belum, belum ada.

99.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lho, apa?

100. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Sedang proses pengajuan. 101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang mana yang proses pengajuan? Dua-duanya? 102. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Yang versi Saudara Zen Isa. Kalau yang versi (...) 103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pengembang? 104. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Saudara Rusli Usman saya kurang tahu. 105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Rusli itu yang pengembang? 106. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ya, betul. 107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kurang tahu?

24

108. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Kurang tahu. 109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tetapi kalau yang Zen Isa, dalam proses pengajuan? 110. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Betul, Yang Mulia. 111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau dari … ini soal perasaan yang Ibu rasakan, ya dan Bapak juga boleh. Mana sih yang lebih mewakili kepentingan penghuni dan banyak manfaatnya? Meskipun sekarang … Bapak sama Ibu berdua ini satu tower, enggak? 112. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Beda, saya di Tower Ebony. Beliau di Tower Nusa Indah. 113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang Ebony tidak ada keluhan seperti tadi itu? Mampet-mampet? Terus kolam renangnya juga kotor tadi? 114. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Lebih parah, kalau di Tower Ebony lebih parah, Pak. 115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, lebih parah? 116. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Kami tidak ada kolam renang dan itu tower paling kumuh, Pak karena letaknya di belakang. 117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, lebih baguslah enggak ada kolam renang daripada ada juga enggak terawat malah banyak penyakit. 25

118. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Betul. 119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, artinya mana menurut Ibu dan Bapak nanti boleh menjawab ya. Tapi jawabnya nanti saja sekalian. Manfaat dan frasa perlindungannya antara dua paguyubuan … eh … perkumpulan itu, ya. Terima kasih, ya. 120. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ya, menurut saya (...) 121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO He em, gimana? 122. KETUA: ANWAR USMAN Nanti saja, ya. 123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nanti saja boleh, ya. Terima kasih, Pak Ketua. 124.

KETUA: ANWAR USMAN Cukup. Ya, baik. Jadi, mulai dari Ahli duliu karena Ahli yang memberi keterangan pertama. Silakan Ahli, ada beberapa pertanyaan tadi. Lho, Ahli kan, cuma satu, Bapak saja.

125. AHLI DARI PEMOHON: AMAZON SINAGA Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan kepada saya untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Pemohon. Yang pertama, apakah akibatnya bagi pemilik atau penghuni apabila tidak seluruhnya menjadi anggota? Ya, tentunya akan timbul masalah, tarik-tarikan kepentingan karena mereka tidak berada pada satu atap, makanya hendaknya di setiap rumah susun itu hanya boleh ada satu perhimpunan pemilik dan penghuni, jangan ada dualisme atau jangan sampai ada lebih dari satu. Apakah akibat hukum kalau P3SRS tidak disahkan sebagai badan hukum? Ya, tentunya akibatnya selama belum menjadi badan hukum, 26

maka P3SRS belum bisa bertindak di dalam lalu lintas hukum. Jadi, ini dampaknya nanti akan merugikan kepada pengelolaan yang ada di situ yang akan diterima kerugian itu, dialami kerugian itu oleh para pemilik dan penghuni yang memanfaatkan rumah susun. Yang ketiga, hak suara di P3SRS. Apa logikanya, sehingga Undang-Undang Rumah Susun hak suara itu didasarkan kepada NPP dan bagaimana sepengetahuan saksi mengenai komparasi hukum di tempat lain atau di negara lain. Nah. Bahwa hak suara berdasarkan NPP menurut pendapat saya itu sangat logis karena bagi orang yang mendapatkan hak lebih besar juga kewajibannya akan lebih besar, sehingga sebanding hak dan kewajiban itu sebanding dengan apa hak dia atas rumah susun. Nah, yang saya tahu pengelolaan berdasarkan proporsi hak kepemilikan di negara lain yang saya tahu itu di Singapura, di Malaysia, di Australia, waktu kita masih aktif di sana juga berdasarkan nilai perbandingan proporsional atas kewajiban para penghuninya. Itu jawaban saya kepada Kuasa Pemohon. Kemudian atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Termohon. Terhadap penyerahan pertama. Bahwa saya katakan tadi alangkah baiknya kalau itu diartikan sebagai penyerahan yuridis. Begitu penjelasan saya tadi, Pak, juga kepada Yang Mulia, saya kira sama dengan yang dipertanyakan oleh Kuasa Termohon. Nah, saya berpendapat bahwa secara yuridis jangan ditafsirkan harus selalu sertifikat, tolong. Artinya begini, jangan penyerahan yang sudah dilakukan oleh developer besok masih dipersoalkan, “Saya belum pernah menyerahkan pemilikan kepada anda.” Nah, kenapa demikian? Karena kalau saya amati yang dimaknai perjanjian pengikatan jual beli masih dimungkinkan ada perbedaan kalau nanti pertelaan itu bisa berbeda, bisa berubah. Kalau terjadi perubahan pertelaan, maka akan terjadi perubahan NPP. Itu yang saya maksudkan, Pak, jadi bukan saya mendorong supaya lebih lama, enggak. Mari kita dorong, saya juga sepakat apabila secepat-cepatnya developer bisa melakukan tanggung jawabnya, tapi tanggung jawab developer ini harus semua mendorong, jangan hanya si developer merasa tanggung jawabnya sudah selesai, padahal kenyataannya belum. Artinya jangan developer itu beranggapan diserahkannya kunci maka dia sudah selesai atas tanggung jawabnya, selesaikan pulalah masalah yuridisnya, itu makanya saya katakan penyerahan yuridis itu sangat penting. Nah, masalah pengakuan atas beralihnya hak, Pak Yang Mulia, saya sependapat dengan Yang Mulia bahwa jangan hanya sekadar peralihan ... peralihan … pemberian sertifikat, baru dianggap beralih. Saya juga tidak ... tidak seperti itu pandangan saya, Pak, perlu juga dilindungi para pembeli ini, para pemilik ini agar tanggung jawab si developer … tanggung jawab dia kan, menyelesaikan surat-suratnya agar dia didorong, apakah seperti ada penjelasan saya dengar tadi bahwa sudah lunas PPJB, tapi tentunya akta jual beli belum bisa 27

diselesaikan oleh hakimnya ... oleh si developernya. Mari kita buatkan, kita usulkan bagaimana solusinya ini, sudah lunas semua, Pak. Tapi dia melunasinya berdasarkan landasan haknya hanya PPJB, jangan dianggap lagi dia berutang karena semuanya dia sudah lunasi, saya setuju dengan Yang Mulia, kita lindungi ini. Makanya kalau saya mengatakan tadi penyerahan secara yuridis, mungkin di sini jangan dimaknai harus sertifikat, tidak. Harus ada pernyataan sudah lunas semua-muanya dari yang si developer, maka dia itu sudah dianggap diserahkan secara sempurnya. Kira-kira demikian pandangan saya, Pak. 126. KETUA: ANWAR USMAN Ya, ada tambahan sedikit. 127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi supaya klir, Pak. Penyerahan yuridis menurut Bapak seperti apa? Bapak hanya opsi-opsi saja tadi. Apa yang konkretnya, apa coba? Karena kalau Bapak singgung PPJB, PPJB juga itu yang buat notaris, bukan akta jual beli, yang membuat PPAT, kan. Artinya itu juga belum menjadi syarat sahnya untuk peralihan hak PPJB. Nah, sekarang ini kan, ada permintaan dari Pemohon persoalannya bahwa masa transisi itu supaya dimaknai paling lama yang tadinya satu tahun menjadi tiga tahun sejak penyerahan yuridis pertama dan sudah terbitnya sertifikat. Untuk penyerahan yuridis pertama saja yang seperti apa? Enggak jelas. Kemudian, terbitnya sertifikat kapan? Ilustrasi saja ini, Pak ... Pak Amazon ya, ada keluarga saya juga membeli apartemen, salah satu apartemen tahun 2010. Tahun 2015 kemarin, Pak Joni, itu baru mendapat panggilan untuk membuat AJB, coba. 2015 sudah lima tahun, padahal sudah lunas. Nah, kemudian kalau lima tahun baru kita diajak membuat AJB, coba kapan sertifikat itu akan muncul karena ini harus secara sinergi, harus serempak ya, Pak Amazon, ya. Harus bersamaan, baru ... kecuali masing-masing urus sendiri, tapi kadang-kadang pengembang juga “nakal” lho, kadang-kadang ya saya bilang, suka mempersulit kalau kita minta ... apa namanya ... sempilan itu. Enggak usah apartemen, kita punya rumah, bukan apartemen saja, masih atas nama pengembang. Kita mau balik nama sendiri itu kan karena itu sertifikat masih gelondongan atas nama pengembang, waduh, prosesnya pinjami KTP saja susah sekali, Pak, direkturnya itu. Betul. Karena juga saya punya keluarga jadi notaris, jadi PPAT, Pak. Waduh, jadi kalau sampai ke hulu, sampai ke penghuni, waduh, tambah kasihan lagi, Pak. Saya mohon Bapak yang konkret seperti apa penilaian yuridis kalau Bapak hanya mengatakan PPJB dan dokumen-dokumen itu seperti 28

apa? Tapi juga tidak dipaksa kalau tidak punya pandangan juga tidak apa-apa. Terima kasih, Pak. 128. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Yang Mulia, mohon satu pertanyaan melengkapi, supaya dijawab sekaligus, Yang Mulia?

untuk

pedalaman

129. KETUA: ANWAR USMAN Ya, satu saja, ya. 130. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Atas perkenan Yang Mulia, saya ingin bertanya kepada ahli, singkat saja. Saudara Ahli, saya ingin jawab ya atau tidak, apakah PPJB itu penyerahan yuridis atau bukan? Yang kedua, apakah AJB (Akta Jual-Beli) itu penyerahan yuridis atau bukan? Terima kasih, Yang Mulia. 131. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan. Ya singkat saja, kalau dari Yang Mulia Pak Suhartoyo ya, terserah mau dijawab atau tidak. Silakan. 132. AHLI DARI PEMOHON: AMAZON SINAGA Terima kasih, Yang Mulia. Atas seizin Yang Mulia, saya menjawab pertanyaan Pemohon. Apakah PPJB itu penyerahan yuridis? Apakah AJB penyerahan yurids? Yang saya tahu PPJB itu hanya menyatakan orang tersebut calon, calon pemilik kalau dia sudah menandatangani, kalau dia hanya menandatangani PPJB. Nah, kalau pun sudah terjadi di sana transaksi, biasanya kenapa dilakukan PPJB karena belum memenuhi syarat untuk dilakukan AJB, itu biasanya, makanya dilakukan PPJB, sehingga konkretnya untuk bisa menjadi penyerahan adalah kalau dia sudah AJB dan diselesaikan kewajibannya yang ada di AJB. Demikian jawaban saya, terima kasih. 133. KETUA: ANWAR USMAN Yang dari Yang Mulia tadi enggak dijawab? Ada pandangan lagi? Ya, cukup?

29

134. AHLI DARI PEMOHON: AMAZON SINAGA Cukup, Pak. 135. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Ya, enggak dipaksa. Untuk kedua saksi, silakan, ada beberapa pertanyaan tadi. 136. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan pertama, terkait apakah seluruh pemilik dan penghuni dilibatkan dalam proses pembentukan PPRS? Yang saya lihat, PPRS versi Saudara Zen Isa, jadi sosialisasi dan edukasi karena tidak semua pemilik, penghuni paham apa itu arti PPRS dan pentingnya PPRS bagi para pemilik dan penghuni. Jadi, versi Saudara Zen Isa itu melakukan edukasi yang cukup masif terhadap para pemilik dan penghuni. Jadi, proses edukasi ini tidaklah mudah karena warga rusun itu umumnya … apa … pasif dan sibuknya luar biasa. Jadi, berbagai metode yang kita lakukan adalah yang paling efektif melalui media-media online. Jadi, ada milis itu anggotanya sekitar 1.500, terus kemudian ada Facebook, itu ada sekitar 1.000. Jadi, itu forum diskusi tertutup karena memang diskusinya kadang ada … apa … “mata-mata” ya, Pak, yang ini juga menyangkut keamanan dari tiap-tiap warga yang aktif. Terus kemudian, ada Twitter, itu ya, anggotanya juga sekitar 1.000-an. Nah, dari sini warga juga melakukan … apa namanya … edukasi, juga advokasi karena selain masalah-masalah seperti yang diceritakan Bapak Bambang tadi, masalah fisik bangunan dan seterusnya, ada masalah-masalah sosial yang itu akhirnya membuat warga berkumpul. Jadi, banyak ibu-ibu yang terlibat aktif karena misalnya ada tuntutan untuk pembuatan posyandu yang ini dihambat oleh pihak pengembang. Jadi, ibu-ibu yang berkumpul ini juga kita edukasi manfaat dari P3SRS dan hak apa yang bisa kita … apa … diwadahi melalui P3SRS ini terkait kepengelolaan maupun kepenghunian. Nah, berikutnya juga melalui kegiatan advokasi terhadap warga yang melakukan … yang … apa … terkena tarif listrik dan air … tagihan listrik dan air yang tidak wajar. Ini banyak sekali, Bapak-Ibu. Jadi, saya sendiri sebenarnya sudah lelah melakukan protes sejak tahun 2012. Jadi, saya terkena … saya kembali aktif karena saya terkena tagihan listrik yang cukup tinggi, waktu itu sekitar hampir Rp700.000,00 yang menurut saya tidak wajar karena umumnya saya terima itu sekitar Rp250.000,00. Jadi, bagi saya Rp100.000,00, Rp200.000,00 itu sangat penting buat saya yang kelas ekonominya tidak tinggi, ya, Pak. 30

Nah, dari sini kemudian selain proses sosialisasi dan edukasi tadi, juga pada saat proses pembentukan musyawarahnya. Jadi, seluruh warga diundang sama dengan yang dilakukan oleh versi Saudara Rusli Usman. Jadi, seluruh pemilik unit, itu dikirimkan undangan lewat kolongkolong unitnya. Bahkan di … apa … kotak mail … apa … mailbox yang ada di Green Palace itu juga disisipkan. Tapi kita mendapat hambatan dari pengembang. Jadi, hambatannya untuk warga yang ketahuan menyisipkan undangan di kolong itu ditangkap dan diancam denda Rp2.000.000,00 karena tanpa izin, seperti itu. Meskipun banyak argumentasi yang kami sampaikan, kami menjalankan amanat undang-undang selaku pemilik untuk membentuk P3SRS itu tidak berlaku. Jadi, kita melakukan secara gerilya. Jadi, pulang kantor pukul 22.00 malam, pukul 23.00, pukul 00.00 itu warga bergerilya, seperti itu. Untuk yang kami masukkan ke mailbox, itu diambil lagi oleh … apa namanya … mungkin oknum, kami tidak tahu karena kami tidak punya bukti. Nah, kemudian untuk yang versi Rusli Usman, undangan hanya kami terima pada saat menjelang musyawarah pembentukan P3SRS. Jadi, pelibatan seluruh penghuni dan pemilik dan penghuni itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 dan peraturan turunannya, Juknis Pembentukan P3SRS menurut hemat saya itu idealnya mulai dari proses sosialisasi dan pendataan. Terus kemudian, pertanyaan yang kedua ini, apa akibat dari PPRS belum disahkan? Sebelum bicara ke akibat, menurut saya ibaratnya saya sebagai penghuni ya, sekaligus pemilik jangan sampai kita lolos dari mulut buaya kemudian masuk mulut serigala. Saya tidak mau seperti itu. Jadi, saya sampai dengan hari ini belum mendapat sertifikat, padahal kewajiban saya sudah saya lakukan. Itu antara lain motivasi saya kenapa saya aktif bersama-sama warga yang lain. Jadi, harapan saya, ini sebelum PPRS disahkan, jadi jika ada proses pengajuan pengesahan PPRS itu, harapan saya itu bisa dilihat prosesnya, tidak hanya output. Jadi, output misalnya ribuan peserta yang berpartisipasi, apakah mereka betul-betul pemilik dan penghuni, dan seterusnya. Bagaimana proses sosialisasi dan pendataannya, apakah dilakukan, apakah ada edukasi, apakah prosesnya dilakukan secara transparan, accountable kepada pemilik dan penghuni, dan seterusnya, seperti itu. Jadi, melihat proses ini sangat kami harapkan. Dengan demikian, PPRS yang terbentuk itu betul-betul mewakili aspirasi kami para pemilik dan penghuni. Nah, kemudian dengan belum disahkannya P3SRS yang diajukan oleh versi Saudara Zein Isa misalnya, ini kemungkinan status a quo. Jadi, status a quo yang saat ini adalah narkoba itu ada, Pak, indikasinya. Prostitusi online itu marak. Jadi, pintu-pintu unit yang ditandai pita itu

31

ada, Pak. Jadi, ini berhubungan dengan pertanyaan Bapak Kuasa Hukum Pemohon. 137. KETUA: ANWAR USMAN Saksi? 138. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ya. 139. KETUA: ANWAR USMAN Fokus saja apa yang ditanyakan. Ini sudah melebar ke manamana jawabannya. 140. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ya, mohon maaf. Jadi … jadi, penghuni yang sewa harian ini juga ada indikasi ke arah prostitusi online dan lain sebagainya, makanya ini kami sebagai salah satu motivasi kami untuk aktif. Dengan demikian, harapan kami PPRS yang disahkan ini memang betul-betul mewakili aspirasi para pemilik dan penghuni. Jadi, jangan sampai status a quo ini berlangsung dan tambah parah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan Bapak Mulia … Yang Mulia. Bagaimana perbedaan PPRS warga dan versi … PPRS versi Saudara Zein Isa dan versi Rusli Usman? Jadi, saya sangat berharap ini PPRS versi Saudara Zein Isa ini bisa disahkan karena ini adalah (…) 141. KETUA: ANWAR USMAN Enggak, gini jawabannya lain?

lho,

pertanyaannya

itu

perbedaannya.

Kok

142. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Oh, ya. 143. KETUA: ANWAR USMAN Gitu, lho.

32

144. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Oh, oke. 145. KETUA: ANWAR USMAN Jangan yang diharapkan. Itu Ahli, ini Saudara Saksi, bukan Ahli. Silakan. 146. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Baik, Yang Mulia. Mohon maaf. Jadi, ya … jadi, PPRS warga versi … versi Saudara Zein Isa ini adalah … isinya adalah orang-orang atau para pemilik dan penghuni yang berkumpul karena persamaan nasib. Jadi, permasalahan sertifikat, IPL, terus kemudian permasalahan terkena tagihan listrik (…) 147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang Ibu rasakan saja. Pertanyaan Hakim itu mudah, Ibu. 148. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Termasuk saya (…) 149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ibu, Bu? 150. KETUA: ANWAR USMAN Sebentar, sebentar! 151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang Ibu rasakan saja. Tadi kan, pertanyaan saya, saya mulai dengan soal perasaan ini. 152. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Oh, oke. 153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau soal identifikasi dua badan … apa (…) 33

154. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Baik. 155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pengurus itu enggak usah, ya. 156. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Baik. Jadi, ya perasaan saya sedih saja, gitu, Yang Mulia. Karena … apa … ini saya terpaksa berjuang (…) 157. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bu, maaf. 158. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ya. 159. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya boleh membantu, ya. 160. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Ya. 161. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang ditanya itu sederhana sebenarnya. Ibu lebih merasa terwakili oleh P3SRS yang mana? 162. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Oh, oke. 163. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang dibentuk oleh anu … yang pertama atau yang kedua? Itu saja pertanyaannya.

34

164. SAKSI DARI PEMERINTAH: UMI HANIK Baik. Saya merasa aspirasi lebih terwakili oleh P3SRS versi Saudara Zein Isa. Terima kasih. Mohon maaf, Yang Mulia. 165. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan Saksi berikutnya. 166. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG SETIAWAN Terima kasih, Yang Mulia. 167. KETUA: ANWAR USMAN Langsung fokus saja, ya. 168. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG SETIAWAN Ya. Jadi, menyangkut tadi pertanyaan yang pertama dari Pak Joni mengenai kata seluruh warga. Jadi, memang seperti yang dikatakan Ibu Umi Hanik itu adalah kita melalui prosesisasi. Pada waktu pembentukan memang tidak seluruhnya karena kalau dikatakan seluruhnya jelas kami harus mengumpulkan 13.000 pemilik, dan itu rasanya tidak akan pernah tercapai. Itu menurut kami. Jadi, yang kami lakukan adalah sosialisasi, kemudian proses bahwa setiap pemilik punya satu suara. Jadi, yang menurut kami yang hadir sudah mewakili sesuai dengan ketentuannya. Lalu kembali kaitannya mengenai pengesahan. Kami sudah melakukan … apa … PPRS yang dibentuk oleh Zein Isa. Sudah mempunyai notaris aktif dan segala macam. Memang sekarang prosesnya menunggu pengesahan gubernur. Tapi berpegang pada undang-undang, kami mencoba PD bahwa kami sudah bisa bekerja. Itulah sebabnya kami sudah melayangkan surat kepada PT Prima Buana yang sekarang sebagai pengelola untuk kemungkinan bisa bekerja sama lagi pada periode 2016. Kemudian, menyangkut masalah pertanyaan tadi mengenai pemilik, penghuni, dan sebagainya. Kami mengklasifikasikan ada pemilik yang menghuni, ada pemilik yang tidak menghuni, ada penghuni yang tidak memiliki. Oleh karena itu, penetapan NPP yang di sini kami artikan bahwa adalah menyangkut masalah kewajiban daripada mana bisa … beban. Katakanlah dalam pengelolaan atau kepemilikan karena dia memiliki, dia memiliki berdasarkan luasan yang dia miliki dan juga ada tanah bersama dan bangunan bersamanya. 35

Kemudian dalam kepenghunian. Penghunian jelas satu suara, satu pemilik karena menyangkut aturan-aturan kepenghunian. Demikian. Kemudian dalam rangka pembentukan. Dalam pembentukan, kami memilih menggunakan satu pemilik, satu suara karena seperti kami dianggap memilih seorang presiden, hak saya sebagai pemilih tidak bisa saya wakilkan kepada orang lain, tetap harus saya. Jadi, sehingga siapa pun yang tidak hadir kepada sidang itu, tidak bisa melakukan kewajibannya. Demikian, sedikit jawaban saya. Terima kasih. 169. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih. Apakah dari Kuasa Presiden akan mengajukan ahli? 170. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Betul, Yang Mulia. Kami dalam surat kami yang kami kirim kepada Mahkamah bahwa kami mengajukan dua ahli dan sesungguhnya masih ada satu saksi, Yang Mulia, jika diizinkan nanti bersama dengan ahli. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 171. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Jadi, masih ada satu saksi dan dua ahli. Diajukan pada persidangan berikutnya, ya. 172. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Yang Mulia, ada satu pertanyaan saja, Yang Mulia, untuk Saksi yang belum terjawab sebenarnya terjadi. 173. KETUA: ANWAR USMAN Oh, yang mana pertanyaannya? Oh, yang tadi ya. 174. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Ya, berkenan, Yang Mulia? 175. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Atau sekaligus, Yang Mulia, mohon izin. Kami juga belum dijawab sesungguhnya pertanyaan kami.

36

176. KETUA: ANWAR USMAN Ya, memang. 177. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Ya, karena menurut kami penting karena apa? Pengelola yang ada pada saat ini itu sesungguhnya pertama P3SRS ini sudah terbentuk (...) 178. KETUA: ANWAR USMAN Enggak, sebentar. 179. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDAYA Baik. 180. KETUA: ANWAR USMAN Belum terjawab oleh siapa? Ahli, ya? Baik. Silakan, Ahli tadi ada yang ketinggalan, ceritanya banyak tadi, tapi melebar kemana-mana justru tidak fokus itu. Gimana, ya? Silakan. Apa perlu diulangi? Atau sudah lupa ya, pertanyaannya. Enggak, ini Ahli, ada pertanyaan dari Kuasa Pemohon dan Kuasa Presiden tadi belum terjawab, masih ingat? 181. AHLI DARI PEMOHON: AMAZON SINAGA Masih, Yang Mulia. 182. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan, fokus saja jawabannya. 183. AHLI DARI PEMOHON: AMAZON SINAGA Pertanyaan tadi mengenai proses pembentukan perhimpunan diberi kedudukan sebagai badan hukum. Nah, yang saya tahu dan menurut undang-undang ini bahwa diberikannya kedudukan badan hukum bagi P3SRS adalah undang-undang ini sendiri. Jadi, dia bukan menjadi badan hukum sebagaimana pembentukan badan hukum lain. Jadi, dia secara khusus oleh undang-undang ini diberi kedudukannya sebagai badan hukum. Itu jawaban saya, Yang Mulia. Terima kasih.

37

184. KETUA: ANWAR USMAN Itu untuk Kuasa Presiden. Tadi dari Pemohon juga ada yang belum terjawab itu. Coba diulangi sekali lagi, satu lagi, Kuasa Pemohon. 185. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI Saya ingin meringkaskan pertanyaan saya berkaitan dengan pengesahan badan hukum. Apakah kalau sudah terbentuk P3SRS ada hasilnya, ada akta notarisnya, itu sudah badan hukum atau bukan? Terima kasih. 186. KETUA: ANWAR USMAN Itu pendapat ya, tapi kita saringlah nanti. Ya, silakan singkat saja. 187. AHLI DARI PEMOHON: AMAZON SINAGA Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan apakah kalau sudah terbentuk P3SRS dengan akta notaris sudah menjadi badan hukum? Jawaban saya ialah bukan, belum menjadi badan hukum, dia menjadi badan hukum adalah setelah disahkan oleh gubernur DKI Jakarta atau di daerah lain oleh walikotamadya, atau bupati kepala daerah karena pada waktu pengesahan itu seperti di DKI Jakarta bahwa pengesahan itu sekaligus juga meneliti anggaran dasar anggaran rumah tangga perhimpunan. Jadi, bersama-sama dengan pengesahan anggaran dasar itu, itulah dia diberikan status badan hukum oleh undang-undang ini. Terima kasih. 188. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang Mulia, saya untuk Pemerintah ini mohon mungkin diberikan keterangan. 189. KETUA: ANWAR USMAN Silakan. 190. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena begini, ini maaf, ini benar-benar memerlukan jawaban. Mengapa pengesahan badan hukum itu khusus untuk undang-undang ini kok kepada gubernur, ya? Kenapa bukan Kementerian Hukum dan HAM untuk soal yang ini? Itu pertanyaan saya sederhana saja.

38

191. PEMERINTAH: NASRUDIN Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebetulnya pengesahan badan hukumnya itu bukan kepada gubernur, itu adalah tetap kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yang gubernur itu izin sebagai pengelola sebetulnya yang di undang-undang ini maksudnya izin itu, izin sebagai pengelola. Ya, terima kasih. 192. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Sudah, sudah terjawab ya, silakan. Terima kasih. Ya, sekali lagi sidang berikutnya mendengarkan keterangan dua ahli dan satu saksi dari Kuasa Presiden. Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015, pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya. Untuk Ahli dan Saksi, terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.48 WIB Jakarta, 8 Oktober 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

39