2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 32/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT (AAI) DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (V)

JAKARTA RABU, 3 JUNI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 32/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ikhwan Fahrojih 2. Aris Budi Cahyono 3. Muadzim Bisri ACARA Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait (AAI) dan Ahli/Saksi Pemohon (V) Rabu, 3 Juni 2015 Pukul 15.20 – 16.15 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Anwar Usman Maria Farida Indrati I Dewa Gede Palguna Wahiduddin Adams Aswanto Patrialis Akbar Suhartoyo Manahan Malontige Pardamean Sitompul

Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Ikhwan Fahrojih 2. Suyanto B. Pemerintah: 1. Budijono 2. Tri Rahmanto C. Pihak Terkait: 1. Jhonson Panjaitan 2. Humphrey Djemat 3. Luciana Lovinda 4. Sholeh Ali 5. Denny Pramiyadi

(AAI) (AAI) (AAI) (AAI) (AAI)

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.20 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 32/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini, untuk Perkara Nomor 32 adalah mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon. Namun sebelumnya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dulu, silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ikhwan Fahrojih Pemohon dan Kuasa Para Pemohon. Dan di samping saya Suyanto, Kuasa Para Pemohon. Terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Dari Pemerintah?

4.

PEMERINTAH: BUDIJONO Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, saya Budijono dan sebelah kiri saya Tri Rahmanto. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Dari Pihak Terkait, dari AAI, ya silakan.

6.

PIHAK TERKAIT (AAI): JHONSON PANJAITAN Terima kasih, Yang Mulia. Saya Jhonson Panjaitan, saya Sekretaris Jenderal Asosiasi Advokat Indonesia. Bersama dengan saya Ketua Pak Humphrey Djemat. Dan di sebelah kanan ada Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Luciana Lovinda. Di sebelah kiri saya, ada Pak Sholeh Ali. Dan di paling ujung, ada Pak Denny. Terima kasih, Yang Mulia.

2

7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Pak Jhonson. Perlu disampaikan juga bahwa Mahkamah telah menerima permohonan dari Ikatan Advokat Indonesia untuk menjadi Pihak Terkait ya. Dan Mahkamah telah menetapkan untuk dikabulkan sebagai Pihak Terkait dan penetapannya sudah dibuat, sehingga dari Ikadin pada persidangan berikutnya nanti, baru punya legal standing untuk didengar keterangannya sebagai Pihak Terkait. Hal yang sama, tentu berlaku juga untuk AAI ya. Pada sidang yang lalu, sudah diputuskan untuk bisa diterima sebagai Pihak Terkait. Namun, belum bisa didengar keterangannya pada waktu itu. Jadi pada persidangan hari inilah, kesempatan itu diberikan. Sehingga memang pada sidang yang lalu, mungkin ada miss persepsi ya. Jadi, sama sekali tidak ada … apa namanya … maksud dari Pihak Mahkamah atau bagian petugas yang menerima pendaftaran dan sebagainya untuk mempersulit. Jadi, perlu kami jelaskan bahwa AAI bisa didengar keterangannya adalah pada sidang kali ini, bukan pada sidang yang lalu, ya. Kemudian dari Pihak Pemohon, sudah siap dengan dengan ahli dan saksi?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Mohon maaf, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini kami belum bisa menghadirkan ahli dan saksi. Kebetulan saksi ada yang tadi informasinya bapaknya juga meninggal. Jadi enggak bisa, tapi kami sudah berkoordinasi dengan AAI sebagai Pihak Terkait yang sama kepentingannya dengan kami dan memiliki saksi yang punya kapasitas lebih tinggi, gitu ya, untuk didengar Mahkamah. Jadi … apa namanya … kami tidak menghadirkan saksi. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Yang pasti, belum siap atau memang tidak siap?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Untuk kesempatan bagi kami, saya rasa sudah tidak lagi, Yang Mulia. Mungkin nanti akan.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Baiklah kalau begitu, kita dengarkan dulu keterangan dari Pihak Terkait ya, AAI. Silakan, Pak Jhonson, ya? Oh, Pak Humphrey. Silakan, ini di podium. 3

12.

PIHAK TERKAIT (AAI): HUMPHREY DJEMAT Terima kasih, Majelis Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia ingin menjelaskan bahwa Asosiasi Advokat Indonesia ini sudah berdiri sejak tahun 1992. Dan Asosiasi Advokat Indonesia ini adalah salah satu pendiri dari Persatuan Advokat Indonesia atau yang dikenal dengan nama Peradi, yaitu sejak tahun 2005. Kalau dilihat, anggota daripada Asosiasi Advokat Indonesia atau yang dikenal dengan nama AAI ini, kurang-lebih berjumlah sampai saat ini 8.000 anggota atau 8.000 advokat. Dan 8.000 advokat itu merupakan juga Anggota Peradi yang pada saat ini diperkirakan berjumlah kurang-lebih 28.000. Nah, Peradi sendiri didirikan sejak tahun 2005. Dalam perjalanannya, kami melihat bahwa ada hal-hal yang memang harus menjadi perubahan besar untuk kepentingan daripada organisasi advokat, terutama marwah daripada profesi advokat ini sendiri. Kalau kita melihat perkembangan yang terakhir ini ya, Peradi yang tadinya diharapkan menjadi wadah tunggal, ternyata dalam perjalanannya, itu sudah mengalami banyak masalah. Sebagaimana kita ketahui bersama, sudah ada yang disebut KAI (Kongres Advokat Indonesia). Bahkan, terakhir yang sudah kita juga ketahui bersama pada saat munas di Makassar beberapa waktu yang lalu, ya bulan Maret, itu ternyata Peradi pecah lagi ya, menjadi beberapa pihak. Satu pihak menyatakan bahwa munas belum bisa dilakukan ya karena belum berjalan sebagaimana yang diagendakan, sehingga perlu munas ulang. Satu kubu menyatakan dirinya sebagai ketua umum, ya. Sedangkan saya, pada saat itu dengan dukungan dari ratusan Advokat Peradi yang masih ada di dalam ruangan bersama Saudara Luhut Pangaribuan, dipilih untuk menjadi karteker melakukan munas berikutnya atau mungkin bisa disebut juga munas luar biasa dengan sistem one man one vote. Artinya adalah satu advokat memberikan hak satu suara. Itu sebenarnya yang kalau kita lihat menjadi aspirasi bagi hampir semua para advokat di seluruh Indonesia. Kenapa itu bisa menjadi aspirasi bersama? Karena pada saat saya berkeliling ke daerah-daerah, ternyata mereka memang menginginkan untuk adanya organisasi advokat yang kuat, yang bisa membawa perubahan bagi para advokat secara keseluruhan. Pada saat ini, terus terang, Peradi itu dianggap baru mendapatkan kontribusi dari para anggotanya, dari dan oleh. Tapi untuknya yang diberikan kepada anggota, itu hampir tidak pernah kelihatan. Yang baru berjalan pada saat ini adalah hanya masalah pendidikan, dan juga ujian, dan kartu anggota. Itu pun juga masih banyak masalahnya, terutama menyangkut kartu anggota dan juga ujian.

4

Nah, jadi memang perlu perubahan besar dalam Organisasi Persatuan Advokat ini sebenarnya. Jadi, salah satu hal yang kita lihat adalah mengenai sistem pemilihannya. Yang diterapkan pada saat ini adalah … yang di … yang ada dalam anggaran dasar Peradi itu adalah sistem pemilihan dengan perwakilan atau melalui utusan-utusan dari tiap DPC-DPC, begitu. Dari awal, kita sudah melihat bahwa sistem perwakilan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena bisa dibilang bahwa sistem perwakilan ini sebenarnya tidak mewakili daripada … apa … DPC-DPC yang ada itu sendiri ya, apalagi anggota. Bayangkan saja, kalau misalnya DPC di Jakarta ini, seperti Jakarta Pusat, itu anggotanya 1.500, tapi hanya diwakili oleh 25 orang. Paling banyak 25 orang, ya. Jakarta Selatan juga begitu. Ada daerah yang hanya diwakili oleh 15 orang, tergantung daripada itu … apa … jumlah anggotanya, ya. Kalau tidak salah, 30 anggota itu adalah satu perwakilan. Artinya, hanya kurang-lebih kalau 25 itu kira-kira 750 anggota. Berarti, selebihnya tidak terwakili sebenarnya. Nah, ini sudah merupakan masalah sebenarnya. Yang masalah berikutnya, yang juga jelas sudah terbukti adalah ya memang terjadi berbagai macam manipulasi untuk memilih daripada para utusan tersebut, begitu. Ya, ada yang memilih dengan cara tunjuk langsung dari ketua DPC-nya, ada yang mencoba untuk musyawarah, ada yang juga katakanlah … apa … mencoba untuk dengan sistem pemilihan, siapa-siapa saja yang terpilih, tapi memang sangat tidak jelas untuk itu. Yang kemudian, yang terjadi adalah berbagai manipulasi dan juga money politics untuk masalah tersebut. Dan ini tentu dimanfaatkan oleh para kandidat yang ingin maju sebagai calon ketua umum pada saat Munas Peradi tersebut, begitu. Dan inilah yang terjadi. Dan pada waktu saat munas itu, rasanya sudah banyak yang bisa menjadi saksi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Memang munas itu menjadi tempat ajang untuk money politics di sana, ya, sudah depan mata, kasat mata sendiri, bagaimana uang itu dibagi-bagikan pada saat munas itu berlangsung, begitu. Nah, dalam hal ini, AAI melihat bahwa sistem pemilihan yang diatur dalam anggaran dasar ini dengan cara sifat memilih utusan ini, sudah tidak bisa diterapkan lagi, ini harus ada perubahan. Dengan sistem one man one vote, satu anggota dengan … apa … memberikan satu suara, rasanya ini lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih konstitusional dan bisa membuat perubahan kepada organisasi para advokat yang kita harapkan ke depan bisa lebih baik lagi, begitu. Dan dalam kaitan ini, memang kita melihat bahwa itu berkaitan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang ketentuan

5

mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun, kami melihat bahwa ini bukan masalah soal pengaturan yang ditentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saja, ya. Yang memang biasanya menjadi pilihan dari setiap organisasi, tapi ini sudah merupakan satu hal yang bisa melanggar daripada hak konstitusi dari setiap para advokat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) yang memberikan, katakanlah perlakuan yang sama, ya, pada setiap orang. Dan juga Pasal 28E ayat (3), di mana ada hak untuk mengeluarkan pendapat. Dan kemudian, Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan untuk tidak adanya perlakuan yang diskriminatif dengan sistem anggaran dasar yang katakanlah bersifat ditentukannya dengan sistem perwakilan ini, kami melihat bahwa ini akan membuat suatu keadaan yang memang, ya, tidak bisa menyalurkan secara konstitusi daripada kehendak para advokat sendiri, begitu. Oleh karena itulah, kami dalam hal ini, AAI melihat bahwa harus ada perubahan di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu, sehingga dinyatakan di situ bahwa yang bisa menjadi acuan untuk supaya bisa ada dasar yang kuat dalam para advokat ini menyalurkan aspirasinya itu adalah dengan menambahkan frasa yang berkaitan dengan bahwa anggaran dasar … dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, namun juga ditetapkan dengan sistem pemilihan one man one vote, yaitu satu advokat dengan satu hak suara. Dengan demikian, kami melihat jalan keluar ini bisa menjadi satu solusi bagi perbaikan organisasi advokat dan mengembalikan juga marwah daripada profesi advokat yang bisa memeriksa, memberikan kontribusi yang lebih baik bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Sekian, terima kasih. 13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Pak Humphrey. Dari meja Hakim, mungkin ada yang mau mendalami? Pak Suhartoyo, Yang Mulia. Silakan.

14.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Kalau mencermati apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dari AAI, ya. Yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon, sebenarnya tentang implement … atau penerapan terhadap Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Sebenarnya, kalau dalam … dalam secara tekstual dari norma itu sendiri, sebenarnya kan sudah jelas bahwa terhadap pengurus itu yang 6

menentukan adalah para advokat kan, para advokat. Artinya, ya, BapakBapak itu sendiri sebenarnya. Kalau kemudian, dimaknai one man one vote dalam AD/ART, sebenarnya kan itu teknis bagaimana penerapan ketika one man one vote itu diimplementasikan. Artinya bahwa kalaupun toh norma itu tetap dipertahankan seperti itu, kemudian di AD/ART Bapak-Bapak itu tetap mengatur one man one vote, sebenarnya kan enggak ada persoalan. Secara a contrario kemudian kalau kita balik, misalnya ditegaskan one man one vote kemudian, tapi kan setiap organisasi punya AD/ART toh? Apa Bapak nanti juga tidak secara teknis, secara detail, secara … enggak di-breakdown di dalam AD/ART kemudian yang dipakai untuk ketika dilakukan pemilihan itu nanti juga … bisa juga di sana dibelokkan kan. Kalau memang ada semangat-semangatnya, memang tidak tulus di situ. Coba kita cermati, kita diskusi sedikit. Apakah persoalan norma itu yang bermasalah atau memang AD/ART itu sebenarnya yang memang tidak secara linier … apa itu … mengimplementasikan atau menerjemahkan norma yang ada ke dalam AD/ART. Kita diskusi, Pak Humphrey. Artinya, jangan nanti ini juga yang dituntut supaya di dalam norma disebutkan one man one vote secara tegas, secara konseptual seperti itu, tapi nanti AD/ART-nya dibelokkan. Karena kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda di badan Peradi sendiri ini, Peradi. Artinya, AAI sekarang menghendaki seperti ini. Nanti bagaimana dengan Ikadin, misalnya? Terus bagaimana dengan pendiripendiri yang lain yang tergabung dalam Peradi? Bagaimana dengan KAI? Artinya, sebenarnya kan semangat yang sama lho ya yang dibutuhkan itu, Bapak-Bapak. Kalau normanya, saya kira sudah sudah jelas. Artinya, apakah … sekali lagi bukan AD/ART-nya yang disemangatinya kemudian berbedabeda oleh masing-masing suborganisasi yang ada di Peradi ini sendiri ataukah memang … memang ini maunya Pemohon sendiri dan AAI sendiri. Nanti anggota yang lain mengatakan atau berkehendak beda. Coba, apakah benar memang ini AD/ART-nya yang salah? Artinya, kan yang dibuat hanya oleh organisasi untuk secara teknis, bagaimana mengimplementasikan one man one vote itu sebenarnya yang sudah secara tegas justru sudah ditegaskan dalam normanya, ditentukan oleh para anggota. Ya, para anggota itu masalahnya one man one vote itu sebenarnya. Atau juga mungkin ada reason yang lain barangkali kesulitan, ketika bagaimana harus mengumpulkan orang … berapa Pak Humphrey tadi katakan? 28.000 itu mau dikumpulkan di mana untuk one man one vote itu? Ketika kemudian sistem perwakilan ternyata ada pembelokkan di situ. Artinya, ada kemudian jual-beli suara atau tidak aspiratif dari (suara tidak terdengar jelas). Apa Bapak mau kumpulkan di Istora untuk … dan di dunia ini kan hampir tidak ada organisasi yang tidak … yang pemilihannya … 7

pengurusnya secara langsung, mana ada coba? Bapak saya contohnya pun sulit. Pasti sistemnya juga kalau pemilihan pengurus, pasti berjenjang. Kecuali kalau memang pengurusnya ada di pusat saja, tidak punya perwakilan-perwakilan yang ada di cabang-cabang. Apalagi ini seluruh Indonesia yang secara geografis jelas suatu permasalahan besar. Kalau one man one vote ini akan di … tapi pusatnya mungkin bukan di situ, itu terlalu jauh. Artinya, bagaimana kita renungkan kembali bahwa ini normanya memang salah atau bagaimana? Apa AD/ART-nya yang sebenarnya ada pembelokkan sekali lagi? Terima kasih, Pak Ketua. 15.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Dari yang lain? Cukup. Silakan, Pak. Ya, Pak Jhonson, ya.

16.

PIHAK TERKAIT (AAI): JHONSON PANJAITAN Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama bicara soal norma dulu, Yang Mulia. Jadi, Yang Mulia memang mengatakan bahwa di situ dikatakan para advokat, tapi fakta menunjukkan bahwa apa yang mau ditegakkan oleh teman-teman advokat dengan melakukan kongres, justru menjadi soal yang lain, itu yang pertama faktanya. Yang kedua, saya mau mengacu, sebaiknya kita baca norma yang kami ujikan di sini. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Undang-undang tentang Advokat, ayat (2) dikatakan, “Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.” Kata anggaran dasar dan anggaran rumah tangga inilah yang sebenarnya menjadi masalah. Kalau norma ini menyebutkan secara jelas dan mengikuti perkembangan demokrasi yang ada di negara kita, rakyat saja di luar sudah pemilihan langsung, Pak, 120 juta orang. Di sana … di sana … masa 28.000 kelas menengah terdidik tidak bisa melakukan pemilihan langsung? Rakyat saja sudah mau serentak, sudah naik kelas dia. Ini advokat, kelas menengah, terdidik, profesi terhormat, masa 28.000 tidak bisa menjalankan demokrasi secara langsung yang menjadi amanatnya? Karena pada waktu Peradi ini didirikan, sebenarnya untuk itu. Tapi karena normanya seperti ini, jadi dalam praktik sekarang ini, selain terjadi perpecahan, juga ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dijalankan. Bahkan berakibat tadi hak-hak konstitusional para advokat tidak bisa jalan. Kalau Yang Mulia mempertanyakan soal bagaimana pelaksanaan? Saya mau menjelaskan begini, Yang Mulia. Saya mohon maaf karena

8

kalau kita memperjuangkan one man one vote, kita harus pertanggungjawabkan betul. Jadi, kalau Yang Mulia berkenalan misalnya dengan Ikatan Alumni ITB, itu dia sudah pakai IT. Kan berdasarkan kartu-kartu advokat, itu di situ ada nomor ID-nya dan itu tinggal ditransfer ke dalam IT. Sehingga energi demokrasi itu bisa jalan dan kita tidak lagi melulu menghadapi kendala-kendala penyakit demokrasi yang ada di negara ini dan sekarang ini juga kronis ada di advokat energinya hanya untuk pemilihan ketua, sudah bisa nanti untuk program, untuk membangun sistem, bahkan bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana citacita kita. Nah, ganjalannya ada di norma ini, Yang Mulia. Jadi, kalau norma ini tidak tegas, maka yang … yang terjadi adalah pengkebirian hak-hak konstitusional daripada para advokat. Karena itu, kami melihat norma ini sangat mendasar dan menjadi faktor yang menyebabkan kenapa demokrasi itu tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Karena itu, kita minta supaya dengan cara one man one vote itu, justru dimasukan atau dimaknai ke dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, saya mohon maaf, Yang Mulia. Saya ingin menambahkan. Jadi, kami ini berbesar hati karena Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa Peradi ini organ negara. Tentu maksudnya organ negara, organ negara demokrasi, sebagaimana yang kita sudah tegakkan dan terusmenerus kita perjuangkan. Dan saya kira, Mahkamah Konstitusi juga sebagai yang menegaskan bahwa Peradi ini organ negara, tidak mau organ negara yang sudah ditentukan seperti itu menjadi organ yang berantakan, yang praktik money politiknya ada di mana-mana, tidak pernah ada kontribusinya dalam politik hukum nasional, enggak pernah ada kontribusinya. Nah, saya … karena itu, kami berharap, Yang Mulia, sidang yang terhormat Mahkamah Konstitusi memperhatikan perkembangan ini agar … agar kasus ini atau perkara ini diputus dengan sungguh-sungguh agar perpecahan tidak makin lama makin memburuk ke mana-mana. Saya kira, praktik di mana pengajuan judicial review bertubi-tubi, berkali-kali diajukan di Mahkamah Konstitusi ini menjadi salah satu bukti. Akan tetapi, terus-menerus Mahkamah Konstitusi menegakkan soal nilai-nilai demokrasi dan konstitusi, tapi organisasinya sendiri tidak kondusif menjalankan demokrasi, sebagaimana yang didukung dan ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi dan diberikan kepada Peradi sebagai organ negara. Karena itu, kami mohon sangat dipertimbangkan provisi yang kami ajukan demi menjaga keutuhan dan apa yang telah kita tegakkan di sidang Mahkamah Konstitusi ini agar lembaga ini sungguh-sungguh

9

menjadi organ negara memperjuangkan demokrasi hak asasi dan negara hukum. Itu tambahan dari kami, Yang Mulia. Terima kasih. 17.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Terima kasih, Pak Jhonson.

18.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saya, Pak.

19.

KETUA: ANWAR USMAN Ada … ya, tambahan dari Yang Mulia Pak Patrialis. Silakan.

20.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Pihak Terkait ya dari AAI, Pak Humphrey dan Pak Jhonson. Setelah saya membaca memang dari keterangan Pihak Terkait ini. Ini kan lebih mendasarkan pada persoalan kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi, terutama berkenaan dengan hak para advokat yang tergabung di dalam Peradi untuk bisa berperan serta secara langsung menentukan siapa pimpinannya, kan gitu prinsipnya. Sehingga Saudara menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) ini harus dimaknai secara bersyarat. Jadi, konstitusional bersyarat ya. Saya belum membaca lebih jauh, supaya konstitusional bersyarat yang dimaksudkan itu juga pada akhirnya terjadi lagi perdebatan secara internal. Katakanlah dalam tanda kutip seperti itu, one man one vote, bagaimana teknis pelaksanaannya seperti tadi juga yang dikatakan? Ini kan muncul lagi persoalan baru, penafsirannya berbeda-beda kan. Terus terang, saya termasuk orang yang tercatat dalam sejarah menghadirkan Undang-Undang Advokat ini, betapa kemuliaan kita melihat bahwa pentingnya para advokat hadir di tengah-tengah bangsa ini. Walaupun dari awal saya juga sudah ada agak kekhawatiran pada saat itu, pada saat reformasi muncul, orang ingin memisahkan diri, tidak lagi terikat, tapi di tengah-tengah itu justru para advokat, dari yang bermacam-macam, ingin jadi satu. Itu hebatnya yang waktu itu kita sampaikan, luar biasa semangatnya. Tapi nyatanya, sampai hari ini, seperti yang disampaikan. Bisa enggak, Saudara mencoba mengelaborasi lebih jauh, apakah itu nanti dari para ahli ya, tapi ini kan keterangannya sudah selesai ya. Bagaimana pola yang lebih tepat di dalam one man one vote? Kalau dari Pemohon yang saya tangkap itu, walaupun Pemohon tidak bisa 10

mendatangkan ahli, Pemohon ini berpendapat agar pemilihan Pimpinan Peradi, terutama pucuk pimpinannya, dilakukan di masing-masing DPC oleh Pemohon ini. Waktu itu kita konfirmasi juga, bagaimana caranya? Istora Senayan pun enggak muat, kan begitu. Jadi masing-masing DPC melakukan pemilihan pada hari H, terhadap Pimpinan Peradi, dan itulah nanti yang akan disampaikan ke tingkat nasional. Apakah itu juga yang dimaksudkan oleh Pihak Terkait atau dengan cara yang lain? Sebab kalau masih one man one vote tanpa jelas konsep operasionalnya, ini kan konsep idealnya, ya, konsep operasionalnya bagaimana? Itu kan konsep itu ada konsep teknis, ada konsep strategis, ada konsep operasional, kan begitu. Ini masih terjadi perdebatan. Jadi coba lebih konkret ya. Kalau pun seperti ini, coba lebih konkret lagi yang bagaimana, dalam kerangka kepastian hukum masing-masing Anggota Peradi memiliki peran secara langsung di dalam memilih pimpinannya. Itu saja yang saya lihat, terima kasih. 21.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Aswanto.

22.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Terima kasih, Yang Mulia, Pak Humphrey Djemat, Pak Jhonson, dan kawan-kawan. Sedih juga mendengarkan ... mendegarkan informasi yang diberikan oleh Pak Jhonson bahwa organisasi ini kan organisasi yang diisi oleh orang-orang yang hebat, gitu. Orang-orang yang selalu memperjuangkan demokrasi, selalu memperjuangkan hak asasi, tetapi secara internal, di dalam lembaga mereka, justru tidak tercipta hal-hal itu. Cuma saya ingin menyampaikan bahwa pasal yang diuji, itu kan memang sudah ditetapkan bahwa yang menentukan susunan organisasi adalah advokat sendiri, gitu, berdasarkan tentu yang harus kemudian norma itu yang harus dituangkan di dalam anggaran dasar mereka. Nah, sehingga Mahkamah, ini pendapat saya secara pribadi. Mahkamah akan kesulitan nanti ... Mahkamah akan kesulitan nanti, untuk menegaskan bahwa ini loh, harus pemilihan secara langsung. Itu malah kami mengintervensi nanti advokat, kalau kami menegaskan bahwa mestinya ya, saya secara pribadi mendoakan saja, mudahmudahan bisa ketemu semua ini para advokat, lalu mengubah anggaran dasarnya supaya tidak bertentangan dengan norma yang ada di dalam Pasal 28 ayat (2) itu. Kita-kita mendoakan, Pak Jhonson, kami mendoakan supaya bisa ketemu kembali semua duduk bersama, lalu menyusun anggaran dasar yang betul-betul mengimplementasikan pesan yang ada di dalam Pasal 28 ayat (2) itu. Karena kami akan kesulitan 11

nanti. Ini bukan persoalan norma, ini persoalan organisasi sendiri yang membelokkan, gitu. Ini soal implementasi. Ketika Panel, saya kira kami sudah nasihatkan kepada Pemohon bahwa ini harus hati-hati, gitu ya. Ya memang waktu itu juga Pemohon menawarkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Patrialis. Ini kalau kumpul semua, tentukan, agak susah itu. Tapi, Pemohon ketika itu menyampaikan bahwa one man one vote itu, tidak kumpul semua di Jakarta, tapi mungkin dengan cara-cara yang … ya seperti Pak Jhonson tadi mengatakan, “Kan bisa memilih secara elektronik,” gitu. Ya, kami berdoa untuk itu, berdoa untuk itu supaya organisasi yang … karena tidak tertutup kemungkinan, kami nanti setelah selesai di sini, masuk juga jadi anggotanya Bapak, gitu. Nah, kita berharap bahwa organisasi ini yang memperjuangkan hak asasi, memperjuangkan demokrasi, betul-betul memberi contoh bahwa inilah demokrasi. Saya kira itu, Pak Jhonsonnya. Karena kami takut kesulitan nanti. Saya sebagai Panel ketika itu sudah menyampaikan kepada Pemohon. Ya, saya kira itu tambahan saya, Yang Mulia. 23.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Silakan, siapa yang ... oh, masih ada satu, Yang Mulia Pak Palguna. Silakan.

24.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, saya cuma begini, kita kembalikan kepada marwah atau hakikat dari pengujian norma undang-undang itu apa, gitu kan. Kita kan mau membuat putusan yang sifatnya erga omnes, gitu, yang menyangkut bahwa kalau normanya seperti ini. Ada ... dan karena itu lalu menjadi kebutuhan kita untuk memisahkan hal-hal yang merupakan perkembangan yang muncul dalam praktik dan problem dari norma itu sendiri. Kita enggak boleh kasuistis, kecuali kalau kita mempunyai kewenangan untuk mengadili konstitusional komplain. Nah, terlepas dari itu semua, saya ... misalnya dalam konteks norma yang diajukan oleh ini, benar seperti yang disampaikan ... eh, yang diajukan oleh Pemohon sekarang, benar seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Prof. Aswanto. Ini sebenarnya kan negara enggak boleh. Maunya kan dulu waktu semangat Undang-Undang Advokat dibentuk, itu justru negara itu mau diperkecil perannya seminimal mungkin untuk campur tangan di dalam urusan advokat, kan? Oleh karena itulah, muncul rumusan dua ini. Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditentukan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri. Artinya, para 12

advokatlah yang harus menentukan itu sendiri, terserah mau pilih apa. Kalau sekarang para advokat meng ... misalnya dulu para advokat menganggap sistem perwakilan sudah cukup dan sekarang tidak, jadi tinggal mengubah anggaran dasarnya. Jadi ini sebenarnya enggak ada sangkut pautnya dengan persoalan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apalagi karena itulah ... dari mana itu kemudian tampak? Dari petitum permohonan saja, baik yang diajukan oleh Pemohon, maupun yang dimintakan oleh Pihak Terkait. Karena memang itu ... di situ akan tampak betul bahwa norma ini adalah muncul karena perkembangan praktik. Sebab Anda “memaksa” Mahkamah untuk menjadi positive legislator dalam ininya ... dalam permohonannya, ya kan. Organisasi advokat adalah begini, coba kalau kita baca di anunya Pemohon, kan supaya kita jadi merumuskan normanya kan, ininya. Padahal, itu sebenarnya gampang, dengan mengganti ketentuan dalam anggaran rumah ... anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saja selesai. Cuma, itulah yang problem yang Anda hadapi di dalam, kan itu persoalannya. Karena enggak ... enggak mau kumpul, enggak mau mengubah itu. Lalu, “Ada, bawa sajalah ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau MK memutus, kira-kira akan selesai.” Sepertinya konstruksi pemikirannya akan seperti itu, padahal tidak demikian. Asal usul masalahnya sebenarnya menurut anu ... setelah kami dalami, itu enggak seperti itu, gitu ya. Tetapi baiklah, tapi mungkin, ya, bagaimana pun kan Mahkamah harus memutus mengenai persoalan ini. Tapi, Mahkamah pasti akan mempunyai pertimbangan tersendiri yang mungkin sekarang belum bisa disampaikan dan nanti akan di ... bisa dilihat dalam pertimbangan Mahkamahnya sendiri. Tapi, saya kira apa yang disampaikan oleh ... baik, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo maupun Yang Mulia Prof. Aswanto tadi, itu penting untuk dipertimbangkan juga oleh Saudara Pihak Terkait dan nanti kita akan mendengar lagi ada Pihak Terkait yang lain, ya. Apalagi belum-belum Saudara sudah curiga, menghambatlah katanya mau dengar Pihak Terkait, sengaja ... ada kesengajaan menunda-nunda, dan sebagainya. Enggak, kita kan tunduk pada PMK, Saudara, ada Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya. Maaf, ini saya terpaksa harus sampaikan, bukan menggaruk yang tidak gatal lagi. Tapi kalau sudah seperti yang Anda sampaikan itu ... ini sampai, itu ... dan dibaca oleh publik, seolah-olah kami benar melakukan tindakan itu. Padahal kalau waktu itu kalau Anda menyadari sendiri, waktu Anda belum ditentukan, Anda akan diterima atau tidak sebagai Pihak Terkait, pegawai sudah mempersilakan kan untuk duduk di situ, walaupun belum boleh memberikan keterangan. Mengapa belum boleh? Karena kami belum RPH untuk menentukan Anda diterima atau tidak. Sama seperti halnya dengan perlakuan yang akan di ... sekarang kita

13

berikan kepada Ikadin karena dia juga mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, gitu. Jadi untuk soal itu sudahlah, tapi untuk soal itu sudah selesailah tadi. Artinya, enggak usahlah kita mengembangkan kecurigaankecurigaan semacam itu gitu, ya. Dan kita pastilah Mahkamah ini akan mengadili dengan baik, sesuai dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan sesuai dengan argumen yang muncul dalam persidangan, dan Mahkamah akan memberikan pertimbangan yang terbaik. Apalagi dalam persidangan sebelumnya, kita juga sudah menyampaikan bahwa kami memahami betul, kita semua membutuhkan advokatnya satu. Karena kan hasil perjuangan Anda juga mengatakan bahwa advokat itu menjadi bagian dari penegak hukum kan dan itu sudah dikabulkan lewat permohonan ini. Nah, kalau organisasinya enggak satu, bagaimana caranya? Ke mana kita akan ... nanti orang akan mengadu sebagai lembaga penegak hukum nih, khususnya untuk bagian advokat? Kalau polisi jelas, kalau jaksa jelas, kalau advokat? Kalau ini pecah berantakan, ke mana? Saya kira itu adalah problem kita bersama. Dan untuk itulah, mungkin melalui permohonan ini, terlepas dari apa pun putusan Mahkamah nanti, di sinilah mungkin Mahkamah akan memberikan pertimbangan yang juga mudah-mudahan menyelesaikan persoalan ini. Itu hanya … anu … anu dari saya. Kalau mau ditanggapi, boleh, tapi kalau tidak, ini mungkin hanya sekadar … karena seperti Yang Mulia sampaikan tadi, Yang Mulia Prof. Pak Dr .. Pak Prof. Aswanto sampaikan ini, mudah-mudahan ini bagian dari diskusi kita dalam rangka perbaikan organisasi advokat ke depan. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. 25.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanggapi secara … apa … lisan boleh, secara tertulis juga boleh nanti.

26.

PIHAK TERKAIT (AAI): JHONSON PANJAITAN Untuk sementara, kami jawab dulu secara lisan, Yang Mulia karena kami senang sekali mendapat respons ini, gitu. Karena kami merasa juga bahwa MK ini bagian dari kekuatan di negara ini yang memperkuat organisasi advokat dan Undang-Undang Advokat.

27.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Silakan.

14

28.

PIHAK TERKAIT (AAI): JHONSON PANJAITAN Ya, yang pertama, terus terang saja dari sejak berdiri, kami ini ... jadi ini bukan persoalan yang sekarang, sejak awal kami memang memperjuangkan one man one vote dan selalu saja tidak diakomodir. Cuma bedanya, yang satu Pak Indra, Bang Buyung, dan lain sebagainya, terlampau cepat ambil keputusan, sehingga lahir KAI. Kami ini sebagai organisasi pendiri, kami enggak mau buru-buru keluar, jadi kami berjuang di dalam terus. Dan perjuangan itu sampai yang kemarin, sehingga kami harus menghadapi polisi, menghadapi tentara, menghadapi preman juga. Tapi yang paling susah, kan mengahadapi uang, semuanya dibeli dengan sangat terbuka. Nah, kalau kami bicara tentang fakta-fakta ini, misalnya terakhir munas di Makassar ini, bukan berarti kami mau memaksakan agar Mahkamah ini menjadi positive legislator, sama sekali bukan. Kami merasa bahwa pasal inilah yang selalu digunakan argumentasinya oleh organisasi yang diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi ini sebagai organ negara, justru tidak mau menjalankan prinsip dasar one man one vote, jadi argumentasi persis pasal ini yang digunakan. Nah, cara mereka mempertahankan sekarang, bukan lagi argumentasi, tapi sudah pakai preman, pakai ... ya saya harus bicara terus terang karena saya komandan lapangan yang memimpin di situ bersama dengan ketua saya. Jadi ... yang kedua, saya mau kita harus agak berhati-hati karena yang kami perjuangkan adalah one man one vote ... one man one vote, bukan multiorganisasi advokat, bukan multibar, kami masih berkeyakinan bahwa sebagaimana amanat yang diberikan oleh negara ini bahwa ini single bar dan single bar baru kuat kalau dilakukan dengan sangat demokratis. Problemnya untuk menjalankan sungguh-sungguh demokrasi sebagai langkah awal, itu tidak mau. Dan yang makin parah lagi, sudah punya duit, punya anggota, punya ahli, punya ... makin tidak mau. Pak, uangnya Peradi sekarang Rp50 milar, Pak. Bayar konsultan atau kita ... atau saya mohon maaflah kalau ini kadang-kadang bahasa advokat ini terlampau pragmatis. Bayar konsultannya KPU saja untuk menggunakan IT yang 28 voters 28.000 kan pasti bisa, Pak. Ini kan bukan urus tukang becak, Pak. Ini mengurus orang-orang terdidik 28.000. Tapi problemnya, tidak mau dan norma ini yang selalu jadi ... dijadikan alasan. Ya, Anda harus berjuanglah. Ya saya bilang, “Ya tinggal mati saja yang belum, Pak.” Kalau misalkan ditanya aspirasi, ya susah karena ... jadi ... jadi kayak debat ayam dan telur, ayam dan telur. Jadi ini yang muda-muda ini yang jumlahnya sekarang ini 15.000 dan kebanyakan mereka orangorang pintar dan banyak lulusan luar negeri, aspirasinya enggak tertampung, mereka cuma disuruh diwajibkan kursus, bayar iuran, sama kartu. Lebih dari itu enggak ada. 15

Saya kira Bapak-Bapak juga lihat apa coba kontribusi Peradi untuk politik hukum nasional? Ada persoalan hukum saja dipanggil presiden juga enggak. Kalau Bapak-Bapak lihat kami ini tampil, ini kan karena individu-individu yang kuat, Pak, bukan karena organisasi. Nah, kami ingin organisasi ini sebagaimana yang juga disetujui oleh Mahkamah ini. Nah, problemnya itu di situ. Terus, kok mau menggunakan Mahkamah Konstitusi? Oh, enggak. Karena kami merasa hak konstitusional kami terganggu dan ini juga sudah makin menghancurkan … apa … hak-hak dasar rakyat. Lho kok ngomongnya begitu, Pak Jhonson? Begini, Pak. Kami ini sudah tidak ditanya lagi kartu advokat, Pak. Sudah ditanya sumpah, saya ini belum nakal, Pak. Saya ini orang yang agak keras juga. Kalau saya sidang ditanya sumpah, saya tanya lagi hakimnya mana sumpahnya? Ini kan jadi repot nanti lama kelamaan. Kan seolah-olah enggak percaya pada organisasi advokat. Sudah sampai begitu, Pak, ininya, keadaannya. Dan ini, saya mohon maaf sekali lagi, direstui oleh Mahkamah Agung. Jadi, yang sudah punya kartu dipertanyakan soal sumpahnya, yang mau sumpah juga dipersulit. Pertanyaannya, kemana dong? Ya cuma dua kan. Menggugat. Menggugatnya kemana? Ya paling ke pengadilan negeri, ke PTUN, atau ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan … pertanyaan mendasarnya adalah problem dasarnya ada di mana? Nah, menurut kami, minimal kami dari Asosiasi Advokat Indonesia, norma ini, Pak, yang tidak dijalankan. Jadi, kalau ini diatur secara tegas, secara norma memang bisa jelas. Baru kemudian seperti yang dinasihatkan oleh Yang Mulia. Sekarang saya baru bisa ngomong, Pak. Kalau pada waktu munas di Pontianak, di mana di situ juga sudah diputuskan one man one vote. Saya juga pertama, Pak. Saya juga sudah berani karena Peradi tidak punya uang. Sekarang uang mengendap saja Rp50 miliar, Pak. Karena enggak ada kegiatannya, kecuali ngambil iuran sama kursus, Pak. Rp50 miliar ini benar, Pak. Dan sekarang sudah jadi problem karena orang mulai minta audit, apa segala macam, ya kan. Padahal problem dasarnya tidak diselesaikan. Rp 50 miliar, Pak, uang mengendap sekarang. Nah, pertanyaan saya, apakah seluruh potensi yang dimiliki, sumber daya manusia, kepemimpinan, jaringan, beserta dengan uang yang ada dengan menggunakan ahli dan IT, bisa dilakukan ini. Tentu cara melihatnya, Pak, jangan satu. Karena kan pelaksanaan pemilihan ini munas, maksudnya supaya munasnya, energi untuk pemilihannya bisa sedikit, sehingga lebih banyak berpikir soal program, soal membangun sistem karena itu harus minta bantuan teknologi. Baru … baru itu yang tentu nasihat Yang Mulia akan kami terima, kami akan minta beberapa ahli yang memang sudah pernah mengerjakan ini, gitu, saya nanti akan … kami akan konsul juga dengan konsultannya KPU. Bagaimana e … ada istilah mereka, Pak, electronic voters begitu, dan yang saya tahu kebetulan saya … saya punya beberapa teman, kebetulan yang pernah 16

mereka lakukan … apa … teman-teman di ITB, begitu ya, memang belum organisasi profesi, Pak, mungkin tidak apple to apple, tapi saya hanya mau mengambil … yang berikutnya yang juga penting, Pak, argumentasi kami kenapa kami ngotot, begitu karena satu-satunya sekarang ini cara untuk mengembalikan marwah kehormatan profesi kami, sekarang ini di tengah-tengah cibiran dan tudingan yang begitu buruk terhadap profesi ini adalah meningkatkan legitimasi dan partisipasi. Dalam rangka meningkatkan legitimasi dan partisipasi, saya kira problem negara kita juga begitu kan karena saya ikut serta juga kan mendorong-dorong supaya pemilihan langsung, ya, norma, memang bukan cuma norma, saya setuju, Yang Mulia, juga ada soal sistem pelaksanaan, tentu itu harus kami pikirkan. Kalaupun itu juga harus kami … kami pikirkan sebagai Pemohon, sementara Termohonnya yang sebenarnya menurut Yang Mulia memegang mandat ini malah menolaknolak atau mengeles-ngeles, gitu, ya tidak apa-apa, memang ini bagian dari perjuangan demokrasi. Jadi, di luar ini, apa Yang Mulia katakan, tentu akan kami coba buktikan di persidangan ini dan terima kasih sekali lagi, kami sangat terima kasih karena terjadi dialog, begitu karena memang kami merasa dari sejak awal Mahkamah Konstitusi ini dia menjadi salah satu counter (suara tidak terdengar jelas) dan pengawal organisasi advokat ini melalui Undang-Undang Advokat. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia, sekali lagi terima kasih kami sampaikan atas kesempatan ini. 29.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih, Pak Jhonson. Ada beberapa hal yang mau jadi pencerahan bagi kita semua tentunya. Dari Pihak Pemerintah, ya, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

30.

PEMERINTAH: Dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.

31.

KETUA: ANWAR USMAN Dari … kita masih mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Ikadin. Baik karena Pemerintah tidak mengajukan ahli atau saksi. Untuk AAI, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

17

32.

PIHAK TERKAIT (AAI): JHONSON PANJAITAN Akan mengajukan saksi fakta dan ahli, Yang Mulia. Fakta itu adalah orang-orang yang memang selama ini memutuskan one man one vote untuk dilaksanakan di organisasi Peradi. Dan karena tadi ada nasihat dari Yang Mulia, saya kira kami diberi waktu juga untuk mencari kepastian mengenai ahli IT atau ahli soal voters itu yang mungkin bisa kami ajukan karena itu kami mohon waktu, Yang Mulia.

33.

KETUA: ANWAR USMAN Rencana berapa orang ahli, berapa orang saksi?

34.

PIHAK TERKAIT (AAI): JHONSON PANJAITAN Faktanya ada 3, Yang Mulia. Kemudian ahli tadinya 2 dengan usulan ini kami berharap bisa mengajukan 3, Yang Mulia.

35.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, tiga. Jadi, Pak Jhonson, untuk sidang berikutnya, siapkan saja dulu 2 ahli dan 2 saksi, ya. Untuk (…)

36.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Maaf, Yang Mulia Pak Ketua, kalau boleh saya ini barangkali sekalian dijelaskan nanti. Kalau tadi satu kan sudah jelas mau menerangkan IT katanya, mungkin untuk memperkuat argument one man one vote, kan gitu, secara teknologi bisa dilaksanakan. Yang satu lagi ini ahli apa yang mau diinikan? Kalau saksi faktanya katanya sudah mau menerangkan satu bahwa dari awal sudah menghendaki one man one vote dan sebagainya, nah kalau ahli yang satunya selain yang IT ini ahli mau bicara apa, Pak Jhonson?

37.

PIHAK TERKAIT (AAI): JHONSON PANJAITAN Saya agak malu juga untuk menjelaskan. Dia ahli konstitusi.

38.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, ya, gitu ya, Pak Jhonson. Nanti untuk ahlinya itu supaya diserahkan dulu sebelum sidang, CV-nya, CV dari ahli. Baiklah, untuk sidang berikutnya dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 jam … Juni, ya … belum, belum enggak apa-apa

18

puasa juga, jam 11.00 WIB. Demikian, ya, Pemohon jelas, ya? Pemerintah, ya? Pak Jhonson juga sudah jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 16.15 WIB Jakarta, 4 Juni 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

19