2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 107/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (V)

JAKARTA SENIN, 2 NOVEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 107/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi [Pasal 7 ayat (2)] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Su’ud Rusli 2. Marselinus Edwin Hardian ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (V) Senin, 2 November 2015, Pukul 14.10 – 15.30 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Arief Hidayat Anwar Usman Aswanto Suhartoyo Maria Farida Indrati Wahiduddin Adams

Fadzlun Budi SN

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Marselinus Edwin Hardian 2. Boyamin Saiman B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Harjadi Jahja 2. Kurniawan Adi Nugroho 3. Azam Khan 4. Melki L. Tobing C. Ahli dari Pemohon: 1. Andi Muhammad Asrun 2. Firman Wijaya 3. Efriyanto D. Pemerintah: 1. Heni Susila Wardoyo 2. Wahyu Wijaya

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bissmilahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 107/PUUXIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon yang hadir siapa? Saya persilakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sidang pada siang hari ini, dari Pihak Pemohon Prinsipal yang hadir ada dua orang, Pak Boyamin dan Marselinus Edwin. Kemudian dari Kuasa Hukum yang hadir saya sendiri, Kurniawan Adi Nugroho. Di sebelah kanan saya, Melki L. Tobing. Sebelah kiri saya, Pak Harjadi Jahja. Kemudian yang selanjutnya adalah kuasa tambahan, surat kuasa sudah kami sampaikan, namanya Azam Khan, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden yang hadir siapa?

4.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Baik, Yang Mulia. Dari Pemerintah kami sendiri Heni Susila Wardoyo. Di sebelah saya, Wahyu Wijaya. Terima kasih.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sebelum saya mulai, saya mau menanyakan pada Pemohon dan Pemerintah, sidang pada siang hari ini hanya dihadiri oleh enam Hakim karena satu Hakim sedang menjalankan ibadah umrah, dua orang Hakim harus memberikan sosialisasi (narasumber) dalam rangka persiapan pilkada. Jadi sidang tetap bisa dilakukan dengan Panel yang diperluas, dihadiri oleh enam orang Hakim. Apakah bisa disetujui untuk terus berlangsung atau harus ditunda, ada keberatan atau tidak? Saya persilakan.

1

6.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Terima kasih, Yang Mulia. Prinsip kami setuju saja meskipun memang sejak awal tadi saya hitung kok cuman enam, padahal undangundangnya tujuh. Tapi kalau memang ada alasan yang dapat diterima kami pun sangat memaklumi dan untuk efektifitasnya memang harus berlanjut. Terima kasih, Yang Mulia.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Karena memang kalau ... apa ... dengan agenda untuk mendengarkan keterangan ahli tidak ada yang bermasalah di sini. Dari Pemerintah sama?

8.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Sama, Yang Mulia.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu kita lanjutkan persidangan ini atas dasar apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ada tiga orang Ahli yang akan diajukan oleh Pemohon, Saudara Dr. Andi M. Asrun saya persilakan untuk maju ke depan. Pak Dr. Firman Wijaya, ini lama juga enggak muncul Pak Firman ini, kalau Pak Asrun sering, kuasa pemohon tapi, bukan ahli, kalau ini ahli. Pak Efriyanto saya persilakan untuk maju kedua. Semuanya beragama Islam, jadi diambil sumpah menurut Agama Islam. Saya persilakan Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

10.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kepada Para Ahli untuk mengikut lafal sumpah yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

11.

PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

2

12.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Siapa dulu Pemohon yang akan diminta untuk memberikan keterangan Ahlinya?

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertama nanti Pak Andi Muhammad Asrun, Muhammad Asrun sebagai Ahli Hukum Tata Negara. Kemudian yang kedua Pak Firman dalam kapasitas sebagai Ahli Hukum Acara Pidana. Dan yang terakhir Pak Efriyanto, ini terkait dengan hukum adat. Terima kasih.

14.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, saya persilakan Pak Andi Asrun untuk terlebih dahulu memberikan keterangan.

15.

AHLI PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pemohon dan atau kuasa hukumnya, yang terhormat Presiden Republik Indonesia atau yang mewakili, Hadirin pengunjung sidang sekalian. Perkenankan saya pertama-tama menyampaikan pendapat yang sangat fundamental terkait dengan perkara a quo, yaitu bahwa tiada batasan waktu untuk memberi maaf, tiada syarat bagi kata maaf, maaf diberikan dari hati yang tulus, dan bahkan kata maaf dapat diberikan tanpa diminta. Saya memahami permohonan Para Pemohon sebagaimana diungkapkan di bagian petitum, saya anggap dibacakan, dan saya sependapat dengan argumen-argumen yang diajukan Para Pemohon terkait dengan permohonan a quo. Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa sistem yang dianut di negara dunia memperlihatkan secara universal, the grasi diberikan oleh raja atau presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara. Pemberian grasi pada umumnya dilatarbelakangi oleh faktor keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks keadilan permohonan grasi dikabulkan di … ternyata ada sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga pengadilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap kurang adil. Grasi diberikan sebagai legal remunis untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana telah membuktikan dirinya dalam keadaan sakit, maka grasi

3

juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap manusia itu sendiri. Di Indonesia sebelum diberikan keputusan permohonan grasi sebagaimana kita ketahui Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung agar pemberian grasi tidak digunakan secara sewenang-wenang dan pemberian grasi juga tidak boleh melemahkan atau merugikan perundang-undangan pengadilan. Grasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden untuk minta pengampunan atau pengurangan hukuman kepada Presiden. Grasi diberikan oleh Presiden kedudukannya sebagai kepala negara. Grasi adalah satu dari lima hak yang dimiliki oleh kepala negara di dalam yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, Presiden dalam memberikan grasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi pada dasarnya pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yaitu berupa perubahan, peringanan, pengurangan, dan penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalankan pidana yang dijatuhkan pengadilan tidak berarti menghilangkan kesalahan apabila fakta sesungguhnya demikian dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana. Sebuah penelitian memperlihatkan bahwa pemberian grasi tidak semua dikabulkan dan tidak semua terpidana dapat mengajukan grasi karena harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi yang dianggap sebagai obstacle atau perintang dari tercapainya suatu keadilan. Kemudian penilaian-penilaian menunjukan tentang alasan-alasan pemberian grasi sebagaimana diungkapkan yaitu karena adanya faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Pertama untuk memperbaiki akibat dari (suara tidak terdengar jelas) undang-undang sendiri dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan dilaksanakan hukuman terhadap orang itu akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar. Dari sudut keadilan grasi kepada orang yang telah dijatuhi hukuman bermanfaat mengorek sistem peradilan yang mungkin menghasilkan putusan keliru atau upaya grasi dapat menjadi sarana untuk menggenapkan keadilan. Kemudian grasi dapat menjadi sarana koreksi untuk sistem peradilan mengingat tidak ada sistem peradilan sempurna di dunia ini. Kesalahan mungkin terjadi dan disitulah manfaat grasi. Grasi diadakan untuk menggenapi keadilan tapi tidak bersifat penghapus kesalahan terpidana. Grasi diberikan dengan pertimbangan mungkin saja terjadi kesalahan dalam penghukuman baik jangka waktu

4

penghukuman terlalu lama atau hukuman tidak setimpal dengan derajat kesalahan yang telah dibuktikan dalam berperadilan. Faktor kemanusiaan dapat dijelaskan bahwa bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan, hakim adalah seorang manusia mungkin saja hilap atau ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili terdakwa perubahan ketatanegaraan, perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa, misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan reformasi maka kebutuhan grasi tiba-tiba mendesak terlepas dari kasus koalisi atau amnesti. Yang Mulia, pemberian grasi kepada seorang terpidana sebagaimana dalam rangka memberikan perlakuan manusiawi dan koreksi terhadap kesalahan dalam proses hukum dan penghukuman. Kemudian juga grasi ini saya kira sejalan dengan konsep pengayoman yang ditulis oleh Saharjo yang mengatakan, “Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan nara pidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan disamping menimbulkan efek derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis yang berguna.” Pemberian grasi juga perlu dilakukan pada terpidana yang karena proses hukum berlangsung tidak benar dengan bukti-bukti pendukung kesalahan yang lemah atau manipulatif. Saya memberikan catatan kaki terhadap proses hukum terhadap Antasari yang saya nilai banyak kontroversi mulai dari persoalan bukti-bukti yang bertentangan dengan pidana forensik dan pengakuan saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara yang sama dengan bekas perkara yang berbeda yang dijadikan saksi mahkota. Peradilan Antasari dapat dikualifikasi sebagai peradilan sesat. Grasi oleh karena itu grasi menjadi upaya meluruskan proses hukum yang tidak benar tersebut. Pemberian grasi demikian haruslah memberikan efek positif dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum selain agar keputusan yang telah dibuat benar-benar telah sesuai dengan tujuan norma-norma keadilan juga agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Asalan untuk mewujudkan keadilan dapat menjadi faktor pemberian grasi jika ternyata hakim telah menjatuhkan pidana yang dianggap kurang adil. Pemberian grasi oleh kepala negara merupakan satu perlindungan hak-hak warga negara dari perlakuan sewenang-wenang atau arbiteri oleh penegak hukum. Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi. Saya ingin mengajak, melihat beberapa praktik di negara lain. Di India, grasi diberikan kepada terpidana oleh kepala negara. Di India, grasi diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Dasar India. Permohonan grasi diajukan kepada kementerian dalam negeri kepada pemerintah pusat untuk dimintai pertimbangan dengan berkonsultasi dengan 5

lemabga negara terkait. Setelah berkonsultasi dilakukan kementerian dalam negeri membuat rekomendasi kemudian mengirimkan kembali permohonan grasi pada presiden untuk diputuskan. Di India, di bawah ketentuan Pasal 161 konstitusi seorang gubernur provinsi juga dapat memberikan grasi pada untuk kasus-kasus kecil. Namun perbedaannya grasi oleh presiden dan grasi oleh gubernur bahwa kekuasaan presiden untuk memberikan grasi pada semua kasus termasuk hukuman mati. Konstitusi India tidak memberikan batasan waktu pengajuan grasi. Permohonan pun dapat ditolak jika rekomendasi tidak melihat relevansi permohonan grasi dengan kasus hukumnya. Grasi di Korea, berdasarkan konstitusi Korea Selatan, presiden memberi … memiliki hak konstitusional untuk memberikan grasi. Pemberian grasi kadang juga menimbulkan kritik ketika pemberian grasi ditenggarai sebagai bagian dari konspirasi politik ataupun hadiah politik pada kolega. Satu bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Presiden Lee Myung Bak memberikan grasi kepada 55 rekan politiknya yang terbukti terbesut dan korupsi. Pemberian grasi tersebut telah menimbulkan gerbang protes kemarahan, bahkan priksi antara Lee dan presiden terpilih Park Geun Hye. Yang Mulia, di Korea Selatan tidak ada pengaturan batas waktu pemberian grasi. Di Inggris, pemberian grasi juga memiliki akar historis. Sejarah Inggris kuno mencatat bahwa grasi sebagai bagian kekuasaan pemerintan berasal dari raja. Grasi dalam bentuk pengampunan adalah bagian upaya raja untuk menjaga perdamaian ketertiban. Grasi diberikan atas dasar kemanusiaan raja kepada seorang yang telah terbukti bersalah di pengadilan telah menjalani hukuman. Raja memberikan pengampunan tanpa (suara tidak terdengar jelas) kesehatan. Raja memberikan pengampunan pada setiap jenis kejahatan, raja memberikan pengampunan dengan mendengarkan nasihat menteri. Yang Mulia, di Inggris tidak ada batas waktu pemberian grasi. Di Amerika Serikat pun, grasi tidak ada pembatasan untuk pemberian grasi. Di Malaysia, grasi diberikan oleh raja sebagai pemegang kewenangan konstitusional telah mendapatkan pertimbangan dari pemerintah. Dalam kasus yang paling mutakhir, Pemerintah Malaysia tidak memberikan rekomendasi grasi bagi politisi ... Politisi Malaysia Anwar Ibrahim dan rekoemndasi ini kemudian menjadi alasan mengapa raja tidak memberikan grasi. Sebagai penutup, Yang Mulia. Saya mengatakan sangat tidak beralasan pembatasan waktu untuk pemberian grasi. Sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Dan bertentangan dengan semangat yang dikandung dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 28I ayat (4) dan (5). Bahwa pembatasan waktu telah membatasai, 6

menghalangi, menegasi hak konstitusional Presiden baik kepala negara untuk memberikan grasi. Ketentuan tentang grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak ada kata pembatasan, Presiden hanya dikatakan memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian, hal itulah dengan terkait dengan pasal a quo, maka pasal a quo ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), Yang Mulia. Dan kemudian juga bahwa dengan pembatasan waktu itu artinya telah hilang sebuah keadilan, dimana keadilan adalah elemen dari suatu negara hukum. Bila ada benturan antara kepastian hukum yang normatif dan keadilan, maka Hakim seharusnya mengutamakan keadilan dengan mengenyampingkan kepastian hukum. Pemberian grasi, sesungguhnya juga bermuara pada semangat perlindungan hak asasi manusia, warga negara dari perlakuan semena-mena dari proses peradilan yang diperlihatkan pada hukuman yang tidak memenuhi unsur keadilan, kemudian juga putusan hakim yang tidak adil dapat bersumber dari tekanan kekuasan di luar kekuasaan kehakiman, seperti tekanan politik pemerintah atau tekanan sebagainya masyarakat. Oleh karena itu, menurut hemat Ahli permohonan a quo beralasan menurut hukum. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamuaalaikum wr. wb. 16.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Dr. Muhammad Andi Asrun. Saya persilakan (...)

17.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Mohon maaf, Yang Mulia?

18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

19.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Karena waktunya Pak Andi Asrun ini agak mepet ada acara yang lain, mungkin kami langsung pendalaman baru nanti Pak Firman Wijaya, baru Pak Efriyanto. Karena Beliau-Beliau ini memang juga volunter di sini, jadi kami menghargai waktu-waktu Beliau itu. Jika diperkenankan, Yang Mulia. 7

20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya. Ya, yalah. Nanti kalau kita menahan Pak Asrun juga tidak sesuai dengan teori yang disampaikan, jadi menyampaikan teroi kemanusiaan. Baik, ada yang akan dipersoalkan?

21.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Pendalaman, Yang Mulia. Bukan dipersoalkan, Yang Mulia.

22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. Ya, silakan.

23.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Jadi berkaitan dengan kemarin waktu Kasus Pak Antasari Azhar itu ada polemik bahwa jika Presiden Jokowi memberikan grasi kepada Antasari Azhar, dia dianggap melanggar undang-undang, dan dapat dimadzulkan karena dianggap melanggar sumpah jabatan. Tapi di sisi lain ada yang menyatakan, “Sepanjang Presiden menjalankan perintah konstitusi, maka tidak ada kaitannya dengan pemakzulan dan melanggar sumpah jabatan.” Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan negara telah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dalam bentuk pemaafan-pemaafaan yang dalam hal ini misalnya mogok buruh. Itu apakah korelasinya berkaitan pemaafan negara terhadap kesejahteraan itu memang bisa saja berkali-kali dan lain sebagainya. Terima kasih, Yang Mulia. Itu saja.

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Asrun.

25.

AHLI PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih. Pertama menurut kami, hukum tertinggi adalah konstitusi oleh karena itu undnag-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Bahwa apabila Presiden memberikan grasi kepada ... kepada Pak Antasari Azhar dalam kasus ini, kasus konkret, walaupun undang-undang membatasi, maka hak konstitusional Presiden sebetulnya tidak boleh dibatasi. Dalam situasi sangat ekstrim misalnya apabila memang grasi harus diberikan, maka menurut kami perpu bisa menjadi jalan keluar dalma persoalan ini. Memang kita tidak berharap bahwa Perpu menjadi suatu barang murahan yang gampang diobral, tapi dalamsatu kasus yang sangat mendesak sekali, perpu bisa menjadi jalan 8

keluar. Jadi itu. Dan saya yakin kalau seandainya pun Presiden mengeluarkan perpu, Presiden tidak bisa dimakzulkan karena gantungan tertinggi adalah konstitusi, Yang Mulia. Terkait dengan persoalan ... persoalan buruh, saya menilai memang terjadi problematik bahwa perlindungan buruh ini tidak diberikan dalam kerangka konstitusional. Bahwa upah buruh tidak memenuhi standar untuk hidup layak. Oleh karena itu, barangkali bisa dikatakan negara memberikan maaf terhadap buruh yang melakukan unjuk-unjuk rasa seperti itu. Jadi itulah jalan keluar, kalau tidak melakukan unjuk rasa, maka tidak akan bisa didengar. Maklum ini adalah rakyat kecil, wong cilik, Yang Mulia. Terima kasih. 26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari meja Hakim ada? Enggak ada. Baik, kalau begitu terima kasih, Pak Dr. Andi Muhammad Asrun yang telah memberikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi. Kalau ada acara yang sangat penting, saya persilakan dengan ikhlas dan legowo saya menyilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Kalau Pak Firman karena lama enggak ketemu di sini, saya kira nanti setelah semuanya selesai, ya. Silakan, Pak Firman.

27.

AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA Assalamualaikum wr. wb. Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis yang kami hormati. Perkenankanlah kami, Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menyampaikan materi berdasarkan keahlian kami. Sebelumnya saya memohon maaf karena sebenarnya merasa kurang tepat memberikan keterangan ini karena memang semata-mata menurut pemahaman saya konteks grasi adalah bukan bagian dari hukum acara pidana. Grasi adalah merupakan hak konstitusional Presiden dan bukan bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum pidana melalui hukum acaranya. Grasi tidak dimaksudkan dalam ranah peradilan pidana, melainkan masuk ke ranah politis ataupun ranah kebijakan seorang presiden dalam memberikan pengampunan dan melihat aspek sosiologis masyarakat maupun individu terpidana tersebut. Dengan demikian grasi dalam bahasa ekstrimnya dalam diartikan ... dapat diberikan tanpa alasan apapun atau dengan alasan apapun. Grasi dapat diberikan dengan permohonan atau tanpa permohonan sebagaimana dikenal dalam hukum acara pidana. Di dalam KUHAP tidak terdapat satu kata pun yang menyatakan peradilan pidana di Indonesia melibatkan kewenangan seorang Presiden atau kepala negara atau kepala pemerintahan. Presiden dalam 9

melaksanakan hak konstitusionalnya (grasi) hanya perlu mendapatkan ketepatan dalam membuat suatu putusan sesuai dengan rasa keadilan tanpa ter ... yang terdapat di dalam masyarakat dan sesuai dengan Undang-Undang Grasi, tanpa adanya keterikatan hukum acara tertentu. Namun ketika ditelaah lebih jauh bahwa antara grasi dengan peradilan itu memang terdapat suatu hubungan yang sangat erat karena grasi dapat mengubah suatu hukuman tanpa melalui peradilan. Pada poin inilah saya sebagai Ahli Acara Pidana mencoba masukan materi dan semoga dapat menjadi bahan dalam rangka pembelajaran kita bersama. Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, grasi dalam kekuasaan ini Presiden bertindak sebagai kepala negara. Grasi oleh Presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau meringankan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap. Fungsi grasi harus dilihat sebagai tindakan keadilan untuk mengoreksi ketidakadilan dalam proses peradilan. Bahwa hukuman yang diterima terpidana lebih berat dari seharusnya, di samping tujuan mengadakan koreksi terhadap putusan pengadilan, maka pengampunan itu juga dapat diberikan karena pertimbangan kepentingan negara yang mendorong untuk tidak menjalankan keputusan pengadilan. Selain itu faktor kemanusiaan juga ikut menjadi bahan pertimbangan dari tujuan pemberian pengampunan. Terdapat beberapa pendapat guru besar hukum pidana yang akan saya kutip berdasarkan alasan pidana dan pemidanaan di luar konteks kemanusiaan pemberian grasi sebagai berikut. Menurut J. E. Sahetapy, alasan yang memungkinkan presiden untuk memberikan grasi. a. Adalah hakim seorang manusia yang mungkin saya khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa. b. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok, misalnya sehabis revolusi atau peperangan. Menurut Pompe, keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi adalah. 1. Ada kekurangan di dalam peraturan perundang-undangan yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seorang itu harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan atau harus dijatuhi suatu tindak pidana yang lebih ringan. 2. Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana yang sebenarnya perlu 10

diperhitungkan untuk meringankan atau meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan. Tentang hal ini Pompe telah menyebutkan beberapa contoh, yaitu misalnya keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana yang tidak mampu membayar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. 3. Pemberian grasi sebagai terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun tidak dapat dibatalkan atau diberikan oleh kekuasaan pemerintahan di luar lingkup badan peradilan. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Pemberian grasi bukan dimaksudkan untuk menganulir hukum atau membatalkan hukum. Hukum telah ditegakkan dan sudah tercapai kepastian hukum, pemberian grasi sifatnya hanya memberikan pengampunan tanpa meniadakan kesalahan terpidana, meskipun Pemohon dalam pengajuan grasi tidak harus mengaku bersalah, sebagaimana dalam kasus grasi yang diperoleh Schapelle Corby (warga negara Australia). Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak konstitusional Presiden untuk memberikan pengampunan. Grasi tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim dan tidak menghilangkan kesalahan terpidana. Presiden bisa saja memutus pengajuan grasi kepada terpidana dengan pandangan berbeda dari Mahkamah Agung atau bisa saja tidak mengikuti pertimbangan dari Mahkamah Agung karena bersifat pertimbangan. Permohonan yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana, melainkan sebagai warga negara yang berhak meminta ampunan kepada Presiden sebagai pemimpin negara, meskipun tidak tercantup dalam KUHP. Namun grasi dapat menggugurkan hak warga negara untuk menjalankan pidana. Dengan dikabulkannya grasi maka pidana yang dijatuhkan pada seseorang dapat hapus, berkurang, atau berubah jenisnya. Atas dasar pengertian di atas seyogianya dan semestinya pengajuan grasi dan pemberian grasi tidak perlu dibatasi ruang dan waktunya. Grasi adalah sarana keadilan subtantif dalam rangka menuju kesejahteraan negara dan masyarakatnya. Keadilan subtantif ini lebih ditekankan pada keadilan seoarang Presiden karena grasi adalah mutlak hak Presiden dalam rangka mencapai tujuan negara kesejahteraan, keadilan, dan persatuan NKRI. Contoh tujuan persatuan NKRI telah dijalankan dengan baik oleh Presiden Jokowi dengan memberikan grasi pada elemen pemberontak OPM Papua. Contoh pemberian grasi terkait kesejahteraan telah dijalankan Presiden Jokowi terhadap Eva Bande selaku pejuang kelestarian lingkungan hidup namun menjadi terpidana akibat risiko perjuangannya. 11

Akan menjadi pertanyaan besar, bagaimana presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk memajukan bangsa, mensejahterakan, mempersatukan, dan menegakkan keadilan subtantif jika kemudian hak pemberian grasi dibatasi ruang dann waktu? Terbukti grasi tidak dapat digugat melalui pengadilan tata usaha negara. Saya mengingatkan poin pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007 poin 3, poin 26, poin b, “Pidana mati tidak dapat di jatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun yang apabila terpidana berkelakuakan terpuji dapat diubah dengan pidana seumur hidup atau selama 20 tahun.” Perspektif percobaan 10 tahun ini akan dapat dipenuhi dan dijalankan pada saat ini dengan mekanisme grasi, yang mana akan berjalan baik secara grasi tidak dibatasi dengan ruang dan waktunya. Sekian pendapat saya semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabilahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum wr. wb. 28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Firman Wijaya. Berikutnya pak Efriyanto, saya persilakan. Ini supaya tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, pokokpokok yang penting saja karena Hakim juga sudah membaca, silakan.

29.

AHLI PEMOHON: EFRIYANTO Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, Ketua dan Anggota Mejelis Mahkamah Konstitusi, dan Hadirin yang terhormat pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Barangkali mungkin tidak semuanya akan dibacakan, namun mulai dari pendahuluan, kemudian kepada … sampai ke teori tujuan kepidanaan, hingga terakhir adalah tentang grasi. Perlu saya sampaikan sebelumnya, mohon maaf bilamana uraian pandangan saya dirasa kurang tepat dalam memberikan keterangan ini. Pertama terkait keterbatasan akan kedalaman ilmu saya yang saat ini masih strata dua dimagister. Yang kedua, subtansi materi dalam hal ini menyangkut grasi. Yang mana topik bahasan tersebut lebih khusus kalau menurut saya tepatnya melalui dua atau lebih pendekatan keilmuan dalam hal ini, baik secara indisipliner tadi sudah disinggung seperti hukum administarasi negara dan hukum pidana, atau dengan pendekatan multi disipliner ilmu politik, dan ilmu hukum, dan sebagainya. Adapun pertimbangan alasan saya tersebut di atas di dasarkan pada subtansi bahwa sepengetahuan saya pengertian yuridis tentang grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan penerima grasi itu tentunya 12

terpidana, seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sehingga kajian atas grasi tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan baik secara indispliner maupun multi disipliner. Nah, pada kontek hukum walaupun saya belum begitu ahli maka menurut saya topik bahasan grasi terlalu jauh itupun tidak bisa untuk diuraikan dalam perspektif hukum adat. Kendati demikian jika di lihat pada kontek dasarnya bahwa grasi esensinya … terima kasih, sepanjang mengenai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana, maka menurut saya lebih sesuai dipadankan dengan kontek pemaafan dalam hukum adat yang mana selanjutnya saya urutkan di bawah ini. Saya mengawali mengenai pidana adat. Bahwa kita sering mendengar istilah pidana adat bila disarikan dari pengertian Ter Haar yaitu setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dalam masyarakat. Dan setiap merupakan dari suatu pihak terhadap barangbarang materil dan imateril seseorang ataupun orang banyak yang merupakan suatu kesatuan. Kemudian yang ketiga, gangguan keseimbangan dan setiap penumpukan barang-barang tersebut menimbulkan suatu reaksi adat. Reaksi adat inilah yang termasuk untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu di dalam masyarakat, baik bersifat dunia lahir maupun dunia gaib. Reaksi adat biasanya dijalankan dengan pembayaran pelanggaran atau denda. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Saya tidak akan membacakan semuanya barangkali sudah ada di dalam laporan yang sudah saya sampaikan. Saya mengawali mengenai teori tujuan pemidanaan. Guna sedikit bahasan bahwasanya dimana perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik adalah dengan mengambil uraian, saya ambil beberapa contoh misalnya dari uraian Sholehuddin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Yang pada intinya adalah pertama aliran klasik pada prinsip hanya menganut single track system. Ini sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan kepada perbuatan dan bukan pada pelakunya. Kemudian kedua, aliran modern, memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya. Aliran ini bertolak dari pandangan determenisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan. Kemudian ketiga, berkembang aliran neo klasik yang juga menitikberatkan konsepsinya pada kebebasan kehendak manusia (doctrin of free will) yang telah berkembang dan mulai mempertimbangkan kebutuhan akan adanya pembinaan individual terhadap perilaku tindak pidana. 13

Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis dan bahkan tidak adil. Jadi, aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi, modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan meringankan sebagaimana yang sering terjadi di peradilan saat ini. Sedangkan, menurut Muladi dalam konteks pemidanaan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan dalam teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Yang pertama adalah teori retributif yang berpandangan bahwa pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun beberapa nilai moral. Pidana yang tidak layak lalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral, pemidana atas perbuatan yang salah bersifat adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Jadi, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Pandangan retributif ini dikategorikan sebagai teori pembalasan dendam. Yang kedua, teori teologis. Memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial akan menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kejahatan sebagai penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana. Kemudian yang ketiga, retributivisme teologis. Tujuan pemidanaan bersifat (suara tidak terdengar jelas) karena menghubungkan prinsip-prinsip teologis, misalnya utilitarianisme dan prinsip-prinsip retributivisme di dalam satu kesatuan, sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk menghadirkan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu retribusi dan bersifat utilitarian, misalnya mencegah dan sekaligus merehabilitasi. Dari sekian teori-teori ini, nampaknya pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan inilah yang lebih rasional dan saat ini lebih didambakan. Ini cocok dilandasi oleh asumsi dasar. Bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Saya langsung mengenai grasi. Terkait dengan grasi, grasi atau pengampunan dan pemaafan dalam perspektif hukum adat. Perkenankan saya mencoba mengkaji mengenai grasi dalam konteks 14

pengampunan sekaligus pemaafan yang dikenal dalam hukum adat. Sebagai pengertian yuridis bahwasanya grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Menengok kepada grasi sebagai pengampunan yang ditujukan kepada pelaksanaan pidana kepada terpidana, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian grasi atau pengampunan akan terkait dengan tujuan pemidanaan pada umumnya. Sejalan dengan keinginan adanya perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai bentuk kritik dan kejenuhan atas keadilan yang diperoleh sebagai produk peradilan pidana yang hanya sekadar merefleksi kepentingan negara berhadapan dengan pelaku tindak pidana kurang memperhatikan kepentingan korban. Maka harapan akan perubahan orientasi sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung terfokus pada perbuatan yang dilarang dan pelaku tindak pidana, telah beralih ataupun bergeser kepada berorientasi terhadap perbuatan pelaku dan korban. Sebagaimana telah saya sampaikan di muka, sekilas jika dilihat dalam terminologi tentang grasi, maka pembahasannya tentu menurut saya terlalu jauh, bukan tidak bisa untuk diuraikan dalam perspektif hukum adat. Namun demikian, jika dilihat pada konteks dasarnya bahwa grasi atau pengampunan yang intinya dia akan sepadan dengan pamaafan dalam hukum adat, maka ini menjadi relevan. Tujuan pemidanaan yang merupakan reaksi adat bermaksud untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu di dalam masyarakat, baik bersifat dunia lahir, maupun dunia gaib. Sebagai contoh, saya mengambil referensi dari Prof. I Made Widnyana. Di Bali dikenal adanya pamarisudhan, misalnya. Itu bagaimana memulihkan keadaan suatu upacara pembersihan desa bertujuan untuk memulihkan keseimbangan gangguan masyarakat. Dan ini bukan dianggap sebagai suatu siksaan atau penderitaan, tapi sematamata hanya untuk mengembalikan keharmonisan di masyarakat. Memang tidak banyak referensi sebenarnya mengenai grasi dalam konteks hukum adat. Namun dalam konteks pembahasan tentang pemaafan, saya mendengar dan pernah membaca tentang beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh Pak Natangsa Surbakti dalam hal ini. Kebetulan ada bukunya tentang Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris Teori dan Kebijakan. Secara etimologi bahwa maaf bermakna setidaknya pembebasan seseorang dari hukuman atau pembebasan dari suatu kesalahan. Sedangkan pengampunan atau permintaan ampun dan serta memaafkan adalah memberikan ampunan atau kesalahan terhadap orang yang dianggap bersalah. Pemberian maaf dari pihak korban atau keluarganya merupakan jawaban terhadap pernyataan penyesalan dan permohonan maaf yang

15

disampaikan oleh pelaku tindak pidana kepada pihak korban atau keluarganya, dalam hal ini di masyarakat kita sudah sering dilakukan. Dalam konteks yang demikian, hal ini menunjukkan seluruh rangkaian upaya penyelesaian suatu perkara pidana disertai upayaupaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan, yang bersifat fisik, finansial, atau masalah psikis, emosional, hal inilah yang disebut dengan peradilan restoratif. Dalam konteks grasi, jika dipadankan dengan konteks pemberian maaf, maka pemberian grasi akan sejalan dengan pandangan pemidanaan, yaitu teori retributivisme teologis, di mana tujuan pemidanaan bersifat (suara tidak terdengar jelas) menggabungkan prinsip teologis dan retributivis, pencegahan dan rehabilitasi. Dan yang lebih penting lagi didasarkan pada alasan-alasan baik secara sosiologis, yuridis, maupun politis. Bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda dengan tujuan pemidanaan di dalam KUHP. Ini sekilas apa yang menjadi pemikiran saya. Oleh karena itu, saya akan mencoba bagaimana perbedaan antara grasi dalam konteks pengampunan dan dalam konteks pemaafan menurut hukum adat. Perbedaan konteks grasi berupa pengampunan dan pemafaan dalam hukum adat adalah pertama, pengampunan dalam grasi secara yuridis formal menurut undang-undang lebih merupakan suatu proses … proses pemberian maaf secara politis yang hanya dimiliki oleh presiden sebagai kepala negara. Sedangkan dalam hukum adat, konteks pengampunan yaitu pemberian maaf dapat diberikan oleh korban atau keluarganya, atau yang lebih luas misalnya kelompok atau sukunya. Kemudian kedua, grasi dalam konteks yuridis formal perundangundangan berupa pengampunan yang hanya diberikan kepada orang yang telah dijatuhi putusan pidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan pengampunan berupa pemaafan dalam konteks hukum adat, diberikan kepada pelaku yang belum tentu atau belum mendapat hukuman. Jadi, perkara sedang berjalan. Kemudian yang ketiga, grasi dalam konteks yuridis formil. Pengampunan hanya diberikan kepada terpidana yang dijatuhi hukuman dengan lama tertentu, bahkan dibatasi jangka waktunya. Sedangkan pengampunan atau pemaafan dalam konteks hukum adat dilakukan lebih cepat, lebih baik. Karena hal tersebut akan menjadikan pertimbangan hal-hal yang meringankan. Ini biasa yang terjadi di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Perkenankan sebenarnya banyak hal yang akan disampaikan, namun demikian apa yang saya sampaikan tadi adalah beberapa hal

16

yang lebih esensi yang ada dalam laporan yang sudah saya sampaikan melalui makalah. Dengan demikian, mohon izin. Saya yakin banyak keterbatasan, kelemahan, kekurangan saya, baik secara penyampaian materi maupun dalam penulisan. Oleh karena itu, bilamana mendapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum wr. wb. 30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Efriyanto. Pemohon, ada yang akan diperdalam? Saya persilakan.

31.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Masih, Yang Mulia.

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk Para Ahli, supaya di-collect dulu pertanyaan-pertanyaan.

33.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Pak Efriyanto itu muridnya Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, Yang Mulia, sedang menempuh S2 mau selesai di UNPAD katanya kalau enggak salah. Maka saya minta untuk menjadi … memberikan tambahan dalam permohonan kami karena prinsip bahwa Yang Mulia adalah orangorang yang ... sekali lagi saya mengulangi kemarin nampaknya enggak jelas begitu “Jalma limpat seprapat tamat.” Kira-kira begitu, Yang Mulia, “Membaca seperemat sudah seperti tamat.” Kira-kira gitu. Jadi Ibu Maria saya yakin itu paham betul itu. Jadi kami hanya menunjukan bahwa kami sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan ini sehingga kami berusaha melengkapi semuanya. Jadi berkaitan dengan Pak Firman Wijaya adalah persoalan ketika asas hukum menyatakan ketika terjadi pergantian undang-undang maka yang dipakai adalah yang menguntungkan terdakwa di asas KUHP, apakah ini juga berlaku kalau di dalam yurisprudensi termasuk berlaku juga untuk tersangka, tapi terpidana ini apakah juga berlaku sehingga sebenarnya undang-undang ini mestinya hanya berlaku untuk setelah tahun 2010, orang-orang yang divonis inkracht 2004, 1999, maupun sebelumnya, dan bertobat sekarang, bagaimana solusinya ini? Sebenarnya kalau itu ada aturan peralihan yang menyatakan itu, kami mungkin tidak perlu ke sini, tapi karena tidak ada aturan peralihan makanya kami ingin membatalkan pasal itu. 17

Terus juga berkaitan dengan hukum tidak boleh berlaku surut. Nah, ini apakah juga bisa berlaku dalam konteks grasi yang ada UndangUndang 2010 maka tidak bisa berlaku surut untuk terpidana-terpidana yang divonis sebelum itu? Dua itu untuk Pak Firman. Dan untuk Pak Efriyanto ini berkaitan dengan kalau boleh saya selain itu untuk pendalaman, berkaitan dengan pemaafan-pemaafan kerajaan atau raja, kalau di dalam Mahabarata itukan Kunto Dewo itu kan bahkan sampai ... kalau dalang-dalang Jawa itukan isterinya diminta saja dikasihkan, gitu ya. Mungkin itu pemaafan-pemaafan itu apakah menjadikan sesuatu yang kemudian dia menang Mahabarata ketika berperang lawan Astina dan kemudian juga ... kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya dalam posisi itu. Inikan pengantar saja, tapi kalau dalam sistem kerajaan-kerajaan apakah pemberian grasi itu memang bermanfaat bagi negara, misalnya mulai Singasari, Majapahit, maupun Mataram juga kemudian tidak ... pemberian grasi kemudian menjadi negara rugi mulai Singasari, Majapahit, Mataram itu rata-rata surut ketika tidak memberikan pengampunan-pengampunan? Dan juga kemudian ... apakah kemudian egoisme raja terutama zaman Belanda devide et impera itu kemudian raja tidak mau mengampuni pemberontak mulai Trunojoyo, Untung Suropati, dan kemudian yang terakhir mungkin Ki Ageng Mangir segala macam itu, kemudian membuat kerajaankerajaan itu menjadi surut itu? Kira-kira barangkali itu perspektif adatnya, Yang Mulia. Terima kasih. 34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Hakim Prof. Maria, kemudian Yang Mulia Pak Suhartoyo. Dari Pemerintah ada? Cukup? Oh, silakan ya. Dari Presiden dulu, silakan.

35.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan kami sampaikan kepada Dr. Firman selaku Ahli. Di dalam Undang-Undang Grasi ini kalau kami lihat memang mengatur tentang pembatasan hak terpidana dalam rangka pengajuan grasi, yaitu satu tahun. Dari beberapa pandangan Ahli tadi kami melihat sebenarnya beberapa teori dan yang dikutip itu juga bahwa grasi itu prinsipnya adalah sebenarnya hak preogratif Presiden kalau dalam konteks Pasal 14 ayat (1) itu. Dengan demikian tadi disadari bahwa itu sesungguhnya tidak ada pembatasan karena itu hak preogratif Presiden. Nah, mungkin pertanyaan kami mohon kiranya nanti Ahli memberikan pandangan atau penegasan bahwa dengan demikian apakah ya … apakah hak Pemohon yang hanya satu tahun itu menyebabkan Hak presiden selaku dalam konteks Pasal 14 itu hilang sama sekali? Ataukah Presiden masih dapat memberikan grasi meskipun 18

hak permohonan yang waktu diajukan oleh terpidana itu sudah habis? Jadi prakarsanya sendiri dari Presiden. Itu barangkali yang kami mohon kiranya mendapatkan pandangan dari Ahli kaitannya dengan konteks Pasal 14 ayat (1). Terima kasih, Yang Mulia. 36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Prof. Maria. Saya persilakan.

37.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Pak Ketua. Mendengarkan tiga Ahli ini saya menjadi bingung akhirnya. Tapi dari Pak Firman Wijaya belum ada yang tertulis, ya, Pak ya?

38.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Sudah, Yang Mulia.

39.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Sudah, kok saya belum dapat ya?

40.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Dan sudah diserahkan ... Mestinya sidang minggu kemarin, Yang Mulia.

41.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oh, minggu kemarin.

42.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Ya, itu diserahkan minggu kemarin.

43.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, jadi ketiga Ahli ini, tadi Pak Asrun mengatakan dalam halaman 3, “Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang eksekutif yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan.” Jadi Pak Asrun mengatakan, “Grasi adalah masuk dalam bidang hukum.” Ya, sedangkan Pak Firman mengatakan, “Grasi itu bukan campur tangan Presiden dalam bidang hukum.” Nah, sedang Pak Efriyanto mengatakan, 19

“Grasi dalam konteks yuridis formil atau perundang-undangan berupa pengampunan yang hanya diberikan kepada orang yang telah dijatuhi putusan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Jadi artinya kalau kita melihat pada peradilan sebetulnya grasi ini masuk bidang hukum atau bukan? Itu saja. Terima kasih. 44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

45.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Saya ke Pak Firman dulu, kalau Pak Efriyanto hukum adat kurang relevan menurut saya, tapi ya enggak apa-apa, nanti nyerempet-nyerempet juga ini. Gini, Pak Firman. Pak Asrun yang sudah pergi, sebenarnya ada satu apa … sudut pandang yang agak ketinggalan menurut saya. Kenapa Para Ahli tidak melihat dari angel bahwa ketika grasi itu dibatasi hanya satu tahun sejak putusan itu inkracht, sebenarnya ada … kalau Pak Firman mengatakan, “Grasi itu di luar hukum acara,” sebenarnya ada hukum acara yang sebenarnya ditabrak. Ini pemahaman saya sementara ya, tapi saya lebih senang nanti kalau Presiden juga mendatangkan ahli ini. Jadi bisa kita … kita adu nanti. Pak Firman, jadi ada satu hal bahwa ada hukum acara yang ditabrak yaitu peninjauan kembali. Peninjauan kembali dalam perkara pidana itu tidak dibatasi waktu lho. Biar 5 tahun, 10 tahun juga masih bisa peninjauan kembali. Sedangkan peninjauan kembali itu adalah proses masih dalam rangka mencari kebenaran materiil. Meskipun upaya hukum ini bukan upaya hukum biasa. Tapi itu kan diatur dalam hukum acara. Ini Pak Firman. Artinya bahwa ketika seseorang sedang memperjuangkan peninjauan kembalinya yang merupakan bagian dari hukum acara. Tapi di … tertutup kesempatan untuk mendapatkan grasi karena barangkali upaya hukum PK-nya bisa lebih dari satu tahun. Karena untuk mendapatkan keadaan baru, novum, atau untuk mencari kesalahan hakim, kekeliruan atau kekhilafan, itu juga bisa ketemunya baru beberapa tahun kemudian. Sementara hak untuk mendapatkan grasi itu sudah … sudah lewat. Nah, mestinya Para Ahli ini termasuk Pak Firman ini ya, Ahli hukum pidana ini, perancang KUHP juga kan sekarang. Kenapa Pak, tidak melihat dari angel itu? Atau kalau melihat dari itu bagaimana pendapat Bapak? Karena menurut saya itu sangat … sangat konstitusionalitas lho. Hak seorang terdakwa yang tertutup … antara dua, tertutup PK-nya atau tertutup grasinya. Kalau sudah mengajukan 20

grasi ya tidak mungkin akan mengajukan PK meskipun ada sebenarnya dalam terpidana mati kemarin itu. Makanya dipertanyakan oleh Jaksa Agung … Kejaksaan Agung itu. Lah kalau mengajukan grasi itu notabene orang sudah mengaku bersalah, sudah ditolak, mengajukan PK yang notabene adalah memperjuangkan haknya bahwa dia tidak bersalah. Ini ada dua … dua. Ketika ini di tetap dijalankan terus ya, Pak Wakil dari Presiden supaya diperhatikan juga, dijalankan terus nanti menabrak ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tapi kalau kita bertahan di grasi bagaimana PKnya orang juga kehilangan hak untuk mendapatkan PK itu. Kenapa Pak Firman enggak meninjau dari situ? Kan lebih pragmatis dan lebih … lebih apa namanya … aplikatiflah. Kemudian dari Pak Efriyanto ya. Itu kaitannya itu Pak Efriyanto, bahwa kalau Anda mengatakan bahwa antara pengampunan grasi secara hukum formil itu adalah Anda padankan dengan pemaafan dalam hukum adat, yaitu tadi bahwa filosofinya orang minta grasi itu harus mengaku bersalah dulu kan? Kalau pemaafan tidak mungkin ada kalau orang tidak minta maaf. Kalau orang sudah minta maaf ya ngaku bersalah. Tidak mungkin akan mengajukan PK. Ini artinya korelasinya dengan pertanyaan saya yang saya tujukan ke Pak Dr. Firman. Barangkali itu, Yang Mulia. Terima kasih. 46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan Pak Firman dulu atau Pak Efriyanto?

47.

AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA Terima kasih, Yang Mulia.

48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi ada dari Pemohon dulu, baru dari dua Hakim Yang Mulia.

49.

AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA Baik. Saya merespon saja pertanyaan dari Pemohon langsung. Prinsipnya asas ada dikenal di dalam hukum acara pidana kita, juga yang sebenarnya menjadi referensi dalam pemikiran hukum pidana yang disebut dengan asas favor recht. Kalau terjadi sebuah perubahan atau transitoire wet, ada perubahan perundang-undangan, maka yang diberlakukan asas favor recht itu adalah yang paling menguntungkan. Nah, dalam konteks inilah tentu kalau sebuah regulasi tidak ada

21

aturannya mestinya asas ini dipertimbangkan. Itu pegangannya di dalam apa … perspektif hukum pidana. Nah, saya ingin mengatakan begini, Pak. Dalam perspektif yang lebih jauh lagi. Ada kaedah yang disebut dengan atau idiom dalam bidang hukum yang disebut dengan sum mius sumaniora. Ini kadangkadang menjadi refleksi tadi yang disampaikan oleh Pak Suhartoyo, Majelis Yang Mulia. Kelihatannya kalau semakin hukum itu dibuat semakin canggih, maka … kadangkala semakin jauh keadilannya. Nah itulah yang Pemohon katakan kalau tidak ada persoalan ini ya tidak akan diajukan ke tempat apa … tidak Pemohon ajukan ke dalam sidang uji Mahkamah Konstitusi ini. Saya mengutip ada hal yang penting, Pak Pemohon termasuk dari Pihak Pemerintah. Kalau ini dikaitkan dengan satu soal misalnya batasan waktu. Apakah akan kehilangan hak konstitusionalnya? Pandangan dari Whitney Shamers dia mengatakan “Why justice fails?” Kenapa keadilan itu lenyap? Karena peradilan itu sesungguhnya hanya melahirkan pesona hukum prosedural saja dan dikatakan oleh Shammer, pesona hukum prosedural itu tampak ketika persoalan-persoalan arena hukumnya itu lebih tampak daripada persoalan keadilannya. Nah, ini jauh dari pandangan yang tadi saya sampaikan. Bahwa Mayers itu melihat bahwa ruang pengadilan itu suatu miniatur sosial yang interaksi psikologis hukum di dalamnya jug ada. Bahwa ketika negara sudah mengadili seseorang ya, negara memiliki kewenangan untuk menerapkan ius poenale-nya atau pun ius puniendi-nya. Tapi pada ruang itu, ada instraksi … ada interaksi psikologis. Dimana negara juga ketika mengadili seseorang tersangka, terdakwa, termasuk terpidana, dia sedang mengiris-iris dagingnya sendiri. Nah, inilah perspektif keadilan yang harus muncul sebenarnya. Maka itu, kalau terjadi transisi atau perubahan perundang-undangan, seharusnya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan asas favor recht itu yang menguntungkan kita. Itu harus bisa diadopsi, sekalipun undangundangnya dalam keadaan yang lemah atau tidak memberikan gambaran itu. Jadi, bagi saya, apa yang saya sampaikan tadi, termasuk apa yang Pemohon ajukan, ya saya sependapat itu dan itu penting memang. Kemudian, tadi disampaikan oleh Ibu Majelis … Ibu Maria Farida yang saya hormati dengan Bapak Suhartoyo Majelis yang saya hormati. Memang sebenarnya ada tiga komponen dalam peradilan pidana itu. Kalau kita mau melihat, bagaimana ruang kerjanya? Pertama adalah criminal law-nya, hukum pidananya. Ada criminal law process-nya, ada criminal law enforcement-nya. Nah, kalau dilihat dari tiga bangunan itu, sejatinya memang grasi di luar instrumen itu yang … kalau melihat kepada … apa … behavior … apa … perilaku pembentukan perundangundangan, termasuk Undang-Undang Grasi yang baru. Kalau itu dianggap sebagai law criminal process, maka pada tingkat tertentu, 22

sebenarnya pada aspek waktu, saya malah berpikir sebaliknya. Tidak mungkin seseorang dikasih choise (pilihan) dalam waktu satu tahun, dia memilih grasi atau memilih PK. Karena bagi saya, grasi adalah route to justice adalah jalan mencari keadilan di luar proses keadilan. Itu pandangan saya, Bapak. Nah, ini yang mestinya menginspirasi … apa … sistem peradilan kita. Karena satu contoh saja, misalnya untaian kata berkekuatan hukum tetap di situ. Kalau ini dikaitkan dengan praktik peradilan, baik criminal justice system utamanya menyangkut criminal justice administration-nya misalnya, sistem administrasi peradilannya. Ketika … apakah ketika seseorang dijatuhi hukuman, apakah pada saat itu juga … katakanlah seperti peradilan Mahkamah Konstitusi yang sudah menawarkan peradilan yang sophisticated. Ketika putusan dijatuhkan, maka putusan pada hari itu juga disampaikan atau didapat oleh terdakwa atau pun terpidana. Rasa-rasanya, sistem peradilan pidana kita, termasuk administrasi peradilannya masih jauh dari itu. Jadi, ini yang kemudian menjadi soal juga. Bahwa orang diputus, tidak langsung mendapatkan … apa … salinan putusannya. Kenapa kok tidak saat misalnya kalimatnya di dalam undang-undang itu dikatakan sejak saat menerima putusan, katakanlah seperti itu. Nah, ini ada gap yang selalu menjadi persoalan di dalam akses to justice, akses keadilan. Di mana seseorang tersangka, terdak … eh, maaf, terdakwa atau pun terpidana tidak bisa memastikan, kapan putusan itu bisa diperoleh oleh mereka pada waktu yang ditetapkan? Itu pertimbangan-pertimbangan yang kami lihat pada sisi criminal justice administration. Sehingga bagi kami, ini juga menjadi soal pertimbangan tentang tidak perlunya pembatasan waktu tersebut, Yang Mulia. Dan sebenarnya, kalau terkait dengan sistem pemidanaan, saya agak melihat pandangan Aulrof yang mengatakan concept of punishment itu dan juga Donald Clemmer sebagai pencipta prisonisasi. Dia menganut pandangan yang bersaifat absolut awalnya sebagai teori pembalasan, atau pun retributif, atau vergelding theories. Tetapi, sejalan dengan perubahan filosofi pemidanaan, maka kelihatannya, sebenarnya sistem peradilan pidana kita ini mestinya bergerak ke dalam pandangan yang disampaikan oleh Cherif Bassiouni yang mengatakan, “Pidana itu adalah … pemidanaan itu adalah relief barba reserve.” Sehingga, sebenarnya konteks pengampunan itu lebih kepada koreksi terhadap wajah sistem pemidanaan yang masih saja bersifat … apa … kepenjaraan, bukan pemasyarakatan, sehingga ini menimbulkan apa yang saya sebut sebagai reaksi kemanusiaan. Jadi, bisa saja sebenarnya atas dasar reaksi kemanusiaan. Itu yang saya sebut pertimbangan-pertimbangan presiden, di luar pertimbangan-pertimbangan hukum. Karena sistem peradilan dan pemidanaan itu belum menggambarkan sesuai apa yang diharapkan, apa yang disebut tadi dengan konsep Saharjo. Demikian, singkat pandangan kami, Yang Mulia. Terima kasih. 23

50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Ada lagi? Cukup? Dari Pemerintah, sudah cukup? Baik. Dari Pemohon, cukup, ya?

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO Ada sedikit, Yang Mulia.

52.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya, dari Pemohon dulu, kemudian nanti Pak Suhartoyo lagi, Yang Mulia.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO Baik. Ini kepada Pak Firman. Tadi disampaikan bahwa dari Ahli Pak Andi, kemudian Pak Firman, maupun Pak Efriyanto itu menyatakan bahwa yang saya tangkap itu adalah bahwa grasi itu berbasiskan pada permohonan si terpidana, sementara di Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 itu hanya menyatakan Presiden memberikan grasi, yang menurut pemahaman saya secara pribadi tidak hanya ... Presiden tidak hanya pasif, tapi dia bisa juga aktif memberikan seperti yang terjadi pada grasi terhadap OPM, basisnya adalah Presiden, keaktifan Presiden untuk memberikan grasi itu. Nah, saya tidak tahu apakah Ahli sepakat dengan soal ini juga karena ini kaitannya dengan legal standingnya Pak Su’ud Rusli di mana dia mengajukan permohonan grasi bukanlah Pak Su’ud Rusli pribadi, tetapi justru dari pihak lapas. Nah, bagaimana Ahli memandang ini? apakah memang permohonan ... karena ini kaitannya nanti juga dengan soal pengakuan bersalah, bagaimana jika permohonan yang diajukan misalnya dalam kasus Pak Antasari, beliau menganggap dia tidak bersalah, artinya ini kita bicara soal peradilan, sistem peradilan. Bagaimana Ahli melihat soal ini? terima kasih.

54.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Yang Mulia saya persilakan.

55.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin manambahkan saja Pak Firman, kalau soal administrasi peradilan itu memang … ya terlepas memang kita akui memang banyak belum kesempurnannya, tetapi kan tetap itu tidak akan merugikan hak-hak terpidana karena running-nya 24

satu tahun kan dihitung sejak pemberitahuan putusan. Memang Mahkamah Agung itu sekarang diputus, dua-tiga bulan lagi putusannya bisa juga baru keluar, tapi kalau terhadap terpidana-terpidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan yang kesulitan mendapatkan akses pasti langsung diberi pemberitahuan fax baik melalui PN setempat maupun melalui pengadilan ... melalui lembaga pemasyarakatan yang tempat terpidana itu ada. Jadi kapapun diterimanya putusan itu, petikan maupun salinan itu tetap tidak menghilangkan hak-hak seorang terpidana untuk dihitung sampai batas mana, mulai dari satu hari sampai dua belas bulan itu. Kemudian yang kedua, saya juga menambahkan, Pak Firman. Bahwa Mahkamah Agung itu juga ... meskipun bukan karena saya dari Mahkamah Agung, artinya bahwa ketika ada perkara pengajuan kembali yang diajukan oleh seorang terpidana bersama-sama dengan permohonan grasi, kan grasinya dulu harus ditunda, ada penggarisan kepada setiap ketua pengadilan supaya menghentikan dulu proses grasinya. Artinya betapa Mahkamah Agung, artinya dalam hal ini badan peradilan, itu juga betul-betul menghargai, menghormati proses hukum acara yang ada dulu, Pak. Salah satu bukti saja, tambahan saja, Pak, tidak ditanggapi enggak apa-apa. Terima kasih, Pak Ketua. 56.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kayaknya dari Pemohon yang perlu ditanggapi ini.

57.

AHLI PEMOHON: EFRIYANTO Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis, mohon sedikit mencoba menjawab dari Yang Mulia Majelis Hakim Ibu Maria Farida, jadi pertanyaan sekaligus menarik bagi saya, sekaligus pembelajaran bahwa apakah grasi itu masuk domain hukum atau tidak? Di dalam konteks hukum adat, saya mencoba untuk menyikapi dari konteks hukum adat karena mungkin karena keterbatasan saya dalam implementasi di dalam hukum administrasi negara dan hukum pidana. Memang kalau kita melihat grasi sebagai bentuk pengampunan karena saya melihatnya di dalam undang-undang grasi yang saya ambil, namun demikian dalam konteks hukum adat memang tidak ada hal-hal yang mengatur tentang grasi karena memang tidak tertulis. Namun demikian bisa saya garis bawahi bahwa grasi dalam konteks pengampunan, kemudian pemaafan dalam hukum adat adalah keduanya mempunyai esensi suatu upaya, upaya yang bersifat luhur dari … dan itikad baik untuk menyelesaikan masalah dan sekaligus mengeliminir dampak-dampak sosial yang terjadi di kemudian hari. Sebenarnya konteks pemaafan ini adalah suatu upaya, suatu proses yang bertujuan untuk mengelimir dampak-dampak yang mengganggu keseimbangan. 25

Nah, adapun kemudian grasi dalam konteks kemudian secara politis itu haknya Presiden atau secara yuridis karena memang diatur dalam perundang-undangan, hal inilah kemudian di dalam hukum adat yang dilihat adalah bagaimana tujuan dari pemberian grasi itu sendiri setelah adanya proses pemberian pengampunan itu atau pemberian maaf. Saya juga sepakat tadi ada istilah ya harus dimaafkan dulu kalalu mau diberikan pengampunan, tetapi namun demikian sebenarnya untuk diberikan pengampunan tidak saja sebenarnya di dalam konteks maaf secara lisan, tetapi perilaku seseorang sudah menerima hukuman kemudian dengan serta merta dia mengikuti hukuman, melaksanakan, kemudian dia berbuat baik itu sudah suatu bentuk simbol. Simbol bahwa dia sudah merasa dirinya menyadari bahwa apa yang dia perbuat secara sosiologis dalam hal ini bukan secara yuridis, dia sudah merasa dirinya ada sesuatu yang salah. Manusia tempatnya salah, tapi bukan berarti kemudian tempat yang dia harus berikan itu diperoleh dengan keadilan yang memang sudah benar dia terima. Oleh karena itu, soal upaya hukum adalah urusan hukum. Kemudian soal apakah dia merasa bersalah kemudian masyarakat menerima? Ini dalam konteks sosiologis juga harus dipertimbangkan. Kemudian mengenai bagaimana kaitannya dengan tadi dari Pemohon cara mengenai konteks pengampunan melihat ke belakang secara historis. Memang betul kalau … saya bukan ahli sejarah, tapi saya pernah mendengar sebut saja pada saat kerajaan Kediri, Singosari, Ken Arok kemudian menjadi raja dia harus memberikan pengampunan terlebih dahulu. Itu sebagai bentuk langkah politik sebenarnya untuk memperkuat posisinya untuk pencitraan bahwa dia dengan lawanlawannya pun sudah memberikan apa namanya … pengampunan. Dengan demikian, dia mendapat simpati, dengan mendapat simpati dia mendapat power untuk melakukan serangkaian gerakan-gerakan sehingga dia bisa menguasai Kediri dan kemudian terjadilah Kerajaan Singosari misalnya. Kemudian Hayam Wuruk kemudian dia memberikan pengampunan terhadap Gajah Mada misalnya yang notabene dulu gajah mada pernah berusaha untuk membunuh Jayanegara, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya pernah mendengar cerita. Namun demikian ada satu buku di sini mengenai sistem hukum Jawa abad ke XVIII, misalnya menceritakan mengenai bagaimana Pangeran Mangkubumi yang tadinya berseteru dengan Raden Masaid untuk menyerbu Pakubowono. Kemudian ternyata diperoleh informasi bahwa mengapa kok Mangkubumi akhirnya merapat keapda Raden Masaid karena Raden … Mangkubumi merasa dirinya kecewa tidak diberikan tanah di Sukowati. Sehingga tadinya harusnya dia melawan terhadap Raden Masaid akhirnya bersekutu untuk menjatuhkan Pakubuwono. Namun demikian karena kegigihan-kegigihan dan kedigdayaan dari Pangeran Mangkubumi akhirnya diberikan pengampunan bahkan diberikan tanah kemudian 26

untuk mendirikan kerajaan yang sampai sekarang jadi Mangkunegara dan sebagainya. Ini kita … kita jadi ke belakang nampak memang perjalanan-perjalanan pengampunan dalam konteks raja memberikan pengampunan itu memang dilatarbelakangi dengan alasan politis bukan dalam konteks semata-mata bahwa itu adalah persoalan hukum. Memang betul saat itu raja sebagai penegak dan sekaligus penentu, sabdo pandito ratu. Namun demikian dalam konteks kekinian bukan tidak mungkin sebenarnya grasi itu akan diberikan. Dalam konteks sekarang ini melihat bahwa secara tadi Pak Firman menyatakan. Bagaimana rasionalitas hati nurani kita ketika melihat mengapa bentuk sebagai lembaga pemasyarakatan itu tidak diberikan stigma bahwa itu lembaga pemenjaraan karena diharapkan dengan orang yang sudah masuk di dalam lembaga pemasyarakatan akan kembali. Sehingga kembali kepada masyarakat dan diharapkan dia bisa memperbaiki dirinya. Sehingga konteks grasi dalam hal ini kalau dalam konteks hukum adat adalah sebagai upaya dengan tekad baik untuk memulihkan kembali, baik harkat martabat seseorang untuk kembali ke masyarakat dan masyarakat bisa menerima. Kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb. 58.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Terakhir Pak Firman untuk dipersoakan oleh Pemohon tadi dimintakan penjelasan.

59.

yang

terakhir

AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA Baik. Ya, terima kasih, Yang Mulia ... Majelis Yang Mulia. Kepada Saudara Pemohon sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi konsep the realist barbarism itu sebenarnya kalau mau dipandang dari aspek prosedural itu menentukan persoalan apakah suatu permohonan apa … suatu grasi harus diajukan dengan permohonan atau tanpa permohonan, tapi saya malah melihat lebih jauh dari pada itu. Catatan yang paling penting begini, kalau sebuah proses peradilan itu menimbulkan apa yang disebut dengan judicial access, akses peradilan, maka tentu saja fungsi … fungsi pencarian keadilan itu bukan sekedar persoalan-persoalan prosedural saja harus dilepaskan dari persoalan-persoalan procedural, artinya permohonan itu bisa diajukan atau tanpa permohonan. Jadi, bertindak atas nama keadilan. Nah, walaupun tadi saya katakan ini apa wilayah-wilayah orang mencari keadilan di luar pengadilan gitu karena pada prinsipnya seseorang dibolehkan untuk apa mencari keadilan apa di luar ruang pengadilan karena keadilan tidak selalu ada di ruang pengadilan. Itu kira-kira logika yang apa … saya ingin ke depankan. Sehingga ketika 27

judicial access muncul pada suatu kasus, katakanlah Pak Antasari saya juga mungkin bisa bicara pada kasus-kasus yang lain. Sehingga aspek pertautan grasi dengan apa … PK memang hemat saya tidak perlu dilakukan pembatasan atau pun menjadi choice, menjadi pilihan yang dibatasi oleh waktu. Karena di sini apa yang disampaikan oleh Prof. Saleh bahwa peradilan pidana itu pada dasarnya pergulatan kemanusiaan. Sehingga fungsi-fungsi kemanusiaan harus diperluas di dalam mencari keadilan ketika sistem peradilan itu tidak menawarkan keadilan. Katakanlah bagi seseorang yang merasa sistem peradilan itu atau peradilan yang berjalan terhadap dirinya menjadi tidak adil. Nah, konsep ini yang mestinya lebih elementer. Yang kedua catatannya adalah kalau itu ada judicial notice, ada catatan-catatan, katakanlah skandal peradilan atau putusan-putusan peradilan atau proses peradilan yang membinggungkan. Menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab melalui penuntasan putusan pengadilan, ya. Seperti yang pada kasus Pak Antasari misalnya, ada persoalan SMS yang sampai sekarang masih berjalan, padahal putusannya sudah ... sudah dijatuhkan pada tingkat kasasi ataupun peninjaun kembali. Nah persoalannya ke mana keadilan ini harus dicari? Ya. Justice imanirum, mencari keadilan itu bisa di banyak-banyak ruang, di luar juga ... bisa dilakukan di luar ruang pengadilan. Grasi adalah suatu tempat pencarian keadilan di luar ruang pengadilan, itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini. Dan juga kepada Pihak Pemerintah. Sebenarnya juga pada konteks pemenjaraan, Pak. Hoatrle Blezer itu seorang father penitensier, dia ayah dari atau bapak dari pencipta keadilan, apa ... sistem penetensier. Pandangan yang great prison, yang apa ... dalam konsep besar great prison (suara tidak terdengar jelas) itu. Perubahan apa ... besar pada sistem penjaraan. Itu sebenarnya tawanan yang harus di ... dibuka dalam kemungkinan termasuk mempertimbangkan soal-soal grasi adalah. Pertama. Penjara itu sudah harus menjadi house of correction. Nah, itu dibuktikan kalau mereka yang sudah menjalani pidana bisa menunjukkan hal-hal yang positif. Ya, bahkan kemudian secara treatment of criminal, itu pemidanaan yang maksimal itu juga tidak ada manfaatnya karena pada pendekatan yang apa ... semacam apa develop (suara tidak terdengar jelas) pendekatan yang bersifat kemanfaatan. Menghukum habis-habisan pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspect of fenders atau aspek pelakunya, ya. Apalagi sudah menunjukkan itikad baiknya, rasanya tidak ada manfaatnya penghukuman yang semacam itu. Ini catatan yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

28

60.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih Pak Firman dan Pak Efriyanto yang telah memberikan apa ... ada? Silakan, silakan.

61.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Terima kasih, Ahli. Jika demikian, apakah katakanlah grasi itu diberikan seyogianya menunggu dari 2/3 masa menjalani pidana itu sendiri atau bisa diberikan pada saat katakanlah inkracht dalam waktu satu tahun setelah menjalani pidana itu sendiri misalnya, dalam konteks yang Ahli sampaikan yang terakhir tadi? Terima kasih.

62.

AHLI PEMOHON: FIRMAN WIJAYA Ya, sebenarnya ukuran 2/3 dan selebihnya adalah lebih kepada pertimbangan teknis hukum sebenarnya. Tapi, kalau pertimbangan aspek kemanusiaan atau pertimbangan menyangkut utility of prisonisasi, yang saya sebut dengan prisoners' dilemma itu, dilema kepenjaraan, sebenarnya kalau saat orang apa ... menyadari perbuatannya dan kemudian negara menganggap hukuman itu cukup tanpa harus memaksimalkan hukuman, itu yang disebut prisoners' dilemma (dilema kepenjaraan), maka sebenarnya di Prancis ituh, rechterlijke pardon hakim pun bisa, pada saat itu juga memberikan pengampunan . Nah, cuma kita memang belum mengarah, tapi bagi saya insiprasi semacam itu bisa dikembangkan, apalagi teman-teman di Pemerintah selalu punya masalah dengan beban sistem pemenjaraan itu. Saya rasa itu. Terima kasih, Yang Mulia.

63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, cukup ya? Baik, kalau begitu persidangan ini hari ini selesai. Saya mau tanya kepada Pemohon, apakah masih ingin mengajukan ahli?

64.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Cukup, Yang Mulia.

65.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya.

29

66.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Tapi, kami sebenarnya berharap Pemerintah mengajukan ahli seperti (...)

67.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ini baru mau saya tanya nanti.

68.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Karena satu yang kemarin berkaitan dengan permohonan Pihak Terkait, itu adalah kenapa kami memohon Menteri Sekretaris Negara itu dihadirkan itu berkaitan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pertimbangan Mahkamah Agung itu apakah tidak berkaitan melampaui waktu itu sehingga mestinya tidak diterima. Tapi kemudian di putusan pada kawan kami Su’ud Rusli itu ditolak dan sampai sekarang belum ada jawaban apapun dari Pihak Pemerintah. Itu, Yang Mulia, yang pertama.

69.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik.

70.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Terima kasih.

71.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, dari Pemerintah?

72.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Baik, Yang Mulia. Mungkin Pemerintah, terkait dengan kehadiran ahli, mohon waktu satu dua hari ini nanti kami akan sampaikan kepada Yang Mulia. Kalau yang terkait dengan kemarin ada permohonan dari Pemohon terkait untuk menghadirkan Menteri Sekretaris Negara sama Pihak Terkait. Jika pun akan kami sampaikan, maka kami pun akan membawa jawaban dari Pemerintah, begitu sekiranya dipandang untuk disampaikan (...)

30

73.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, bisa itu disampaikan. Ya. Serahkan ke Kepaniteraan dulu, nanti Kepaniteraan yang menyerahkan anu ... membagikan pada Pemohon, ya.

74.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Terima kasih, Yang Mulia.

75.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik Petugas tolong diambil itu keterangan dari Pemerintah.

76.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Mohon maaf, Yang Mulia. Berkaitan dengan karena yang kemarin saya serahkan bukti P-4, 13, P-14 itu kan menyangkut tentang pernyataan umum Menteri Hukum dan HAM yang menerima kuasa dalam persoalan ini bahwa itu menjelasakan bahwa permohonan grasi Antasari Azhar itu tidak diterima karena memang melampaui waktu, sehingga mestinya kalau kami berpikir itu kami tidak belum mendapat apapun sekarang, tapi kalau Pak Su’ud Rusli karena dianggap melampaui waktu tapi kenyataannya di awal itu di konsideran menimbang itu adalah tidak cukup alasan, sehingga ditolak, gitu. Sehingga ini kan berkaitan dengan apakah kami masih boleh mengajukan lagi atau tidak, kalau tidak diterima dan ditolak. Nampaknya di Kesekretariatan Negara belum saya pahami betul kenapa ditolak maupun tidak diterima. Hanya itu, Yang Mulia, yang berkaitan dengan jawaban itu. Dan berkaitan dengan ahli untuk Pemerintah, saya berharap memang kalau ada, ada, kalau tidak karena memang ini menyangkut kami harus ... terus terang saja kami juga mengajukan permohonan putusannya dipercepat karena berkaitan dengan teman kami Pak Su’ud Rusli, menyangkut nyawa. Jadi itulah yang saya berharap meskipun semua orang yang maju ke sini pengin dipercepat, tapi saya berharap ini apa ... agak bisa dipercepat kalau memang ada, ya, kalau tidak segera kita masuk kesimpulan dan kemudian segera putusan yang ... mohon sekali lagi dipercepat, Yang Mulia. Terima kasih.

77.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Ini jadi ada jawaban dari Pemerintah berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk menghadirkan Mensesneg sebagai Pihak Terkait. Ini saya bacakan. 31

Ya, di dalam jawaban angka 1 itu mengatakan begini, “Terhadap permohonan Pemohon untuk menghadirkan Mensesneg, Pemerintah sependapat dengan pendapat Yang Mulia Hakim Patrialis Akbar yang pada intinya menyatakan bahwa kehadiran Pemerintah merupakan satu kesatuan.” Ya, jadi apa yang sudah diwakilkan oleh Presiden kepada Menkumham, berarti itulah jawaban dari Pemerintah. Kemudian yang kedua, “Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 10 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain menguji undangundang tidaklah tepat untuk mengklarifikasi pertanyaan Pemohon yang pada intinya mempertanyakan latar belakang pemberian grasi,” ya, “Baik pada masa pemerintahan SBY maupun pada pemerintahan yang ada sekarang.” Kemudian yang angka 3, “Jikapun Pemohon tetap berkeinginan untuk mengetahui latar belakang pemberian grasi oleh Pemerintah terhadap terpidana sebagaimana Pemohon maksud, hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme di luar Persidangan Mahkamah Konstitusi.” Ya, begitu ini. Nanti ini juga akan difotokopi disampaikan pada Pemohon, ya. Baik, Pemerintah gimana, masih mau mengajukan ahli? Itu kan hak mau mengajukan ahli atau tidak karena kalau menunggu satu, dua hari nanti kita tidak bisa mengagendakan persidangan ini. 78.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Ya, jika demikian, Yang Mulia, sekiranya kami tidak diberikan kesempatan satu, dua hari ini, maka kami sampaikan cukup.

79.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya?

80.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Ya.

81.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau cukup berarti kesimpulan untuk ya Pemohon, kemudian Pihak Pemerintah, kesimpulan disampaikan paling lambat tujuh hari setelah persidangan ini. Hari Selasa, 10 November 2015, pada pukul 14.00 WIB. Saya ulangi, kesimpulan bisa diserahkan langsung ke Kepaniteraan tanpa melalui persidangan, Selasa, 10 November 2015, pada pukul 14.00 WIB.

32

82.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Terima kasih, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia, mohon maaf.

83.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

84.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Berkaitan dengan tadi sebenarnya mau mengajukan bukti tambahan untuk penilitian yang di luar negeri tentang grasi, mohon meskipun ini seakan-akan sudah tinggal kesimpulan (...)

85.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, nanti dilampirkan tambahkan di dalam kesimpulan.

86.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

87.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.30 WIB Jakarta, 2 November 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

33