-i®"
PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 308 / HK / 2015
TENTANG
PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2015 UNTUK PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM YANG TERJADI DI DUSUN SEGE DESA BUNUTAN KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM
BUPATI KARANGASEM,
W
Menimbang:
a.
bahwa berdasarkan laporan aparat terkait dan laporan dari instansi teknis terkait, perihal Bencana Alam yang teijadi di Dusun Sege, Desa Bunutan Kecamatan Abang yang mengakibatkan kerusakan aset masyarakat dan pemerintah, dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan secepatnya;
bahwa berdasarkan Surat Pemyataan Bupati Karangasem Nomor : 362/090.a/BPBD/SETDA/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang menyatakan bahwa benar telah teijadi bencana di wilayah Kabupaten Karangasem yaitu hujan dengan intensitas lebat yang mengakibatkan teijadinya bencana tanah longsor yang mengakibatkan tergerusnya tanah di areal Pura Bangun Sakti dan berdampak luas terhadap 5 Unit rumah dan 1 Unit SMP Negeri 1 Atap, maka untuk penanganan keadaan darurat bencana alam, anggaran dapat dibebankan dari Dana Belanja Tidsik Terduga;
w
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun 2015 untuk Penanganan Darurat Bencana Alam yang teijadi di Dusun Sege, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem; Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
-2-
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
^
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); 6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Menteri Dalemi Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dsdam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 );
Vs^
_
-3-
r
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun
2008
Nomor
6,
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 ); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4); 13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarein 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU
Menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun 2015 untuk Penanganan Darurat Bencana Alam yang teijadi di Desa Sege, Desa Bunutan, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati mi.
KEDUA
Apabila dalam pelaksanaannya temyata pembayaran yang diperlukan di bawah nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, maka tetap dapat dibayarkan.
KETIGA
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 4 Mei 2015
^UPATI KARANGASEM, I WAYAN GEREDEG
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar. 2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura. 4. Para Kepala Dinas / Badan / Setwan / Kantor / Direktur dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
t
"
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 308/HK/2015 TENTANG
PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2015 UNTUK PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM YANG TERJADI
DI DUSUN SEGE, DESA BUNUTAN, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM
REKAP PENGGUNAAN DARI DANA BELANJA TAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2015
NO
NAMA KEGIATAN
LOKASI
JUMLAH BIAYA (Rp)
1
2
3
4
1
Penanganan Darurat Tanah Longsor di Dusun Sege, Desa Bunutan
Kecamatan Abang 400,000,000.00
V
JUMLAH
400,000,000.00
iBUPATI KARANGASEM,
^^VXA/\ywtC? I WAYAN GEREDEG
