PH-5/BPJS TK/2015
PENDAPAT HUKUM
Berdasarkan ketentuan Pasal 62 huruf d UU BPJS dan didukung oleh fakta hukum bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah lahir pada tanggal 1 Januari 2014, anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi untuk pertama
kali
telah
diangkat
oleh
Presiden,
dan
telah
menyelenggarakan program JKK, JHT, dan JKM yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) sampai paling lambat 1 Juli 2015, dan untuk itu sejak tahun 2014 BPJS Ketenagkerjaan telah menerima dan operasional serta melakukan kegiatan manajerial termasuk pelaporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada pejabat yang berwenang, maka secara implisit BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Karena itu penghitungan jangka waktu paling lama masa tugas anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat untuk pertama kali dihitung mulai 1 Januari 2014 dan berakhir paling lama 1 Januari 2016.
Oleh : A.A. Oka Mahendra Konsultan Hukum PT Martabat Prima Konsultindo Jakarta, 20 Oktober 2015
PENDAPAT HUKUM
I PENGANTAR Pasal 63 UU BPJS menentukan ”Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan beroperasi.” Pembentuk UU BPJS memandang bahwa ketentuan Pasal tersebut cukup jelas. Ketika Pasal tersebut hendak diterapkan ternyata timbul permasalahan. Permasalahannya ialah kapan BPJS Ketenagakerjaan beroperasi menurut ketentuan Pasal 63 UU BPJS tersebut? Jawaban terhadap permasalahan ini penting untuk menghitung secara pasti sampai kapan paling lama masa tugas atau masa bakti anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat untuk pertama kali berdasarkan Pasal 63 UU BPJS?
Rekomendasi 1. DJSN mendesak Presiden untuk segera menetapkan Panitia Seleksi. 2. Panitia Seleksi mempercepat pelaksanaan seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi. 3. Untuk mengantisipasi terlambatnya penetapan Keppres tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS, Presiden menetapkan Perpu untuk mengubah ketentuan Pasal 59 dan Pasal 63 UU BPJS.
PENDAPAT HUKUM
MENGENAI PASAL 63 UU NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS
1
DAFTAR ISI Hlm
I.
PENGANTAR
1
II.
POKOK PERMASALAHAN
3
III.
ANALISIS
PENDAPAT HUKUM
IV.
2
1. Pengertian kata beroperasi
3
2. Apa Kata UU BPJS
3
Kesimpulan
5
II POKOK PERMASALAHAN Kapan BPJS Ketenagakerjaan beroperasi menurut ketentuan Pasal 63 UU BPJS?
III ANALISIS 1. Pengertian kata “beroperasi”
Fungsi, tugas dan wewenang BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik dilaksanakan oleh organ BPJS Ketenagakerjaan yaitu anggota oleh Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 sd Pasal 24 UU BPJS. Suatu badan hukum publik dapat dinyatakan melakukan aktivitas kerja apabila: a. organya telah diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga secara sah mewakili badan hukum publik yang bersangkutan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang badan hukum publik yang bersangkutan sampai masa tugasnya berakhir /diakhiri; b. mempunyai program pelayanan publik yang diselenggarakan; c. melaksanakan kegiatan pelayanan publik secara teratur; d. memperoleh dana operasional sesuai ketentuan yang berlaku; dan e. melakukan kegiatan manajerial termasuk pelaporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada pejabat yang berwenang. 2. Apa kata UU BPJS a. Pasal 62 ayat (1) UU BPJS menentukan ”PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. Kemudian pada ayat (2) huruf d ditentukan ”BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JKK, JHT, dan JKM yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, paling lambat 1 Juli 2015.
PENDAPAT HUKUM
Menurut KBBI (Edisi Ketiga 205:800) kata “beroperasi”diberi arti a.l. ”melakukan aktivitas kerja.” Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan “beroperasi” adalah melakukan aktivitas kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang BPJS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UU BPJS.
3
Selanjutnya Pasal 64 UU BPJS menentukan ”BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program JKK, JHT, JP, dan JKM bagi Peserta selain peserta program PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, paling lambat 1 Juli 2015.
PENDAPAT HUKUM
b. Kata “beroperasi” dengan arti “melakukan aktivitas kerja” dalam UU BPJS digunakan secara tersirat (implisit) dan tersurat (eksplisit). 1) Secara tersirat tercantum dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d khususnya anak kalimat sebagai berikut, “menyelenggarakan program JKK, JHT dan JKM yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero).” Dengan kata lain sejak PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Ketenagakerjaan beroperasi dalam arti melanjutkan penyelenggaraan program JKK, JHT dan JKM yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero). BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014 melakukan perbuatan hukum menyelenggarakan program JKK, JHT dan JKM sebagai kelanjutan dari program PT Jamsostek (Persero) yang belum disesuaikan dengan UU SJSN. Untuk melakukan aktivitas tersebut BPJS Ketenagakerjaan menerima asset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi asset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan mendapat dana operasional yang besarannya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.02/2013 dihitung berdasarkan persentase tertentu dari total iuran program JKK dan JKM yang telah diterima dan persentase tertentu dari rerata bulanan akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan program JHT. Untuk tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan memperoleh persentase dana operasional sebesar:
4
10 % untuk program JKK; 10 % untuk program JKM;dan 0,1125 % untuk program JHT. 2) Secara tersurat tercantum dalam Pasal 64 yang menentukan ”BPJS Ketenagkerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program JKK, JHT, JP
dan JKM bagi Peserta selain peserta program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 UU SJSN, paling lambat tanggal 1 Juli 2015.” Mulai beroperasi dalam Pasal ini maksudnya adalah melaksanakan aktivitas penyelenggaraan program sesuai dengan ketentuan UU SJSN.
Ada yang menafsirkan “mulai beroperasi” secara implisit dalam arti melaksanakan program jaminan sosial sebagai kelanjutan dari program yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), tetapi ada pula yang menafsirkan secara eksplisit dalam arti beroperasi sesuai dengan ketentuan UU SJSN.
IV KESIMPULAN Pendapat Hukum Berdasarkan analisa sebagaimana dikemukakan di atas dapat disampaikan pendapat hukum sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan Pasal 62 huruf d UU BPJS dan didukung oleh fakta hukum bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah lahir pada tanggal 1 Januari 2014, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk pertama kali telah diangkat oleh Presiden, dan telah menyelenggarakan program JKK, JHT dan JKM yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) sampai paling lambat 1 Juli 2015, dan untuk itu sejak tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan telah menerima dana operasional serta melakukan kegiatan manajerial termasuk pelaporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada pejabat yang berwenang, maka secara implisit BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Karena itu penghitungan jangka waktu paling lama masa tugas anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat untuk pertama kali dihitung mulai 1 Januari 2014 dan berakhir paling lama 1 Januari 2016. Dengan demikian pengangkatan anggota Dewan pengawas dan anggota Direksi BPJS hasil seleksi harus sudah terlaksana paling lambat tanggal 1 Januari 2016.
PENDAPAT HUKUM
c. Pasal 63 UU BPJS tidak menetukan secara pasti mengenai arti frasa ”mulai beroperasi”, adalah mulai beroperasinya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 UU SJSN, sehingga dalam praktek terjadi multi tafsir.
5
Rekomendasi:
PENDAPAT HUKUM
1. DJSN mendesak Presiden untuk segera menetapkan Panitia Seleksi. 2. Panitia Seleksi mempercepat pelaksanaan seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi. 3. Untuk mengantisipasi terlambatnya penetapan Keppres tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS, Presiden menetapkan Perpu untuk mengubah ketentuan Pasal 59 dan Pasal 63 UU BPJS.
6
PENDAPAT HUKUM
www.jamsosindonesia.com
7
PENDAPAT HUKUM
www.jamkesindonesia.com
8
