BAB IV ANALISA PENDAPAT-PENDAPAT PARA FUQAHA’ TENTANG ZAKAT OBLIGASI DALAM KITAB HUKUM ZAKAT KARYA YUSUF QARDAWI
Dari uraian berbagai macam pendapat-pendapat para fuqaha’ pada bab-bab terdahulu terdapat beberapa permasalahan yang patut dicermati terkait dengan ketetapan yang dibuat dalam pendapat-pendapat mereka (Fuqaha’) tentang permasalahan zakat obligasi. Permasalahan-permasalahan
tersebut
akan
dianalisa
untuk
mencoba
mengungkap berbagai pendapat yang berbeda, kemudian mencari beberapa alasan tersembunyi dibalik pendapat mereka untuk dapat menentukan pendapat mana yang sesuai dan lebih baik.
A. Analisa Pendapat Para Fuqaha’ Tentang Zakat Obligasi Di dalam bab tiga telah di jelaskan bahwa permasalahan obligasi dalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi terdapat beberapa pendapat fuqaha’ dianataranya adalah pendapat pertama ini, dalam pendapat pertama yang dimotori oleh Syekh Abdur Rahman Isa yang menyatakan bahwa obligasi tersebut termasuk harta yang terkena kewjiban zakat apabila telah memenuhi persyaratan. 1. Analisa Pendapat Fuqaha’ yang Pertama Tentang Zakat Obligasi
62
Syekh Abdur Rahman Isa memberikan pengertian tentang kekayaan yang dihasilkan melalui obligasi adalah wajib zakat apabila perusahaan yang mengeluarkan daripada obligasi tersebut adalah murni melakukan transaksi perdagangan dalam artian adanya komoditas yang diperdagangkan. Akan tetapi jika ternyata perusahaan tersebut hanya bergerak dibidang industri murni tidak melakukan kegiatan dagang maka obligasinya tidak wajib zakat. Dengan demkian yang dimaksud oleh Syekh Abdur Rahman Isa adalah membedakan obligasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan. Dari pemaparan yang terdapat dalam pendapat pertama adalah kewajiban obligasi hanya ditentukan ketika obligasi tersebut diterbitkan dengan latar belakang perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan, serta tidak mewajibkan zakat apabila obligasi itu diterbitkan oleh perusahaan yang industri murni. Untuk lebih memahami, penulis mencoba memberkan takrif komoditas perdagangan. Yang dimaksud dengan komoditas perdagangan adalah semua barang yang dibeli dengan tujuan untuk diperdagangkan, seperti mengimpor suatu barang dari luar negara atau dibeli dari pasar lokal. Barang-barang ini bisa berbentuk harta tanah, bahan makanan, pertanian, ternak dan sebagainya. Tidak perduli barangbarang tersebut terdapat di pusat dagang pribadi atau milik beberapa orang, semua barang ini dinamakan komoditas perdagangan.62
62
Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, Pustaka Cerdas Zakat: 1001Masalah Zakat dan Solusinya, Lintas Pustaka, Cet 1 Jakarta 2003, h.94
63
Kemudian di dalam harta komoditas perdagangan yang notabenenya menjadi persyaratan bagi zakat obligasi terdapat dua syarat tambahan lainnya yang mesti dipertimbangkan terhadapa harta tersebut supaya harta itu betul-betul termasuk harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua syarat tambahan itu adalah usaha dan niat : a. yang dimaksud usaha tidak lain memiliki komoditas perdagangan dengan cara operasi pertukaran, ini mencakup operasi pembelian dengan menggunakan uang tunai atau pembelian dengan cara menukar barang atau dengan cara berhutang. b. Yang dimaksud niat adalah adanya rencana ingin meperniagakan komoditas yang telah dimiliki. Bisnis tidak lain proses penjualan komoditas yang dibeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan niat disini adalah niat yang disertakan ketika komoditas perdagangan menjadi hak milik (ketika embeli sesuatu komoditas perdagangan).63 Contohnya, apabila seseorang yang membeli sebuah kendaraan yang memang berniat untuk dipakai sendiri, walaupun pada akhirnya dijual kalau diperkirakan akan mendapatkan
keuntungan,
maka
kendaraan
tersebut
tidak
termasuk
harta
perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Lain halnya ketika dari awal berniat membeli sejumlah kendaraan dengan tujuan untuk diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan, maka harta perdagangan tersebut terkena kewajiban zakat.
63
Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, Pustaka Cerdas Zakat: 1001Masalah Zakat dan Solusinya, Lintas Pustaka, Cet 1 Jakarta 2003, h. 96
64
Pendapat demikian menurut hemat penulis akan lebih menyulitkan seorang yang ingin membayar zakatnya, dan memberikan sebuah penetapan yang kurang komprehensif karena pendapat tersebut akan memberikan peluang dimana para pemegang obligasi (perusahaan atau perorangan) untuk bebas dari zakat apabila perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan perdagangan. Dan orang akan lebih memilih alternatif yang kedua untuk membebaskan dirinya dari kewajiban zakat yang hanya ditentukan bagi perusahaan yang hakikatnya adalah industri perdagangan. Mengenai obligasi, Syekh Abdur Rahman Isa selanjutnya mengatakan obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Dengan pemilik obligasi sesuggunya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila masanya sampai waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi berada di tangannya setahun atau lebih, ini adalah pendapat Malik dan Abu Yusuf. Tetapi bila temponya belum sampai maka pembayaran zakatnya tidak wajib karena ia merupakan piutang yang ditangguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun, bahwa zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun.64 Zakat diwajibkan kepada seorang muslim apabila mempunyai harta yang memenuhi kewajiban zakat yaitu adanya nisahab dan haul, hal ini sama dengan
64
Ahmad Abd. Majid, Masail Fiqhiyah II, Tanya Jawab Agama Islam tentang Ibadat, Munakahat, Muamalat dan Ijtima’iyat, PT. garoeda Buana Indah, Pasuruan 1994, h. 177
65
pernyataan di atas bahwa kewajiban zakat obligasi itu harus memenuhi syarat nishab dan haul. Dalam agama Islam telah ditentukan bahwa zakat diwajibkan apabila harta yang dimiliki melebihi batas minimum dan berjangka 1 tahun, demikian juga untuk zakat obligasi.
2. Analisa Pendapat Fuqaha’ yang Kedua Tentang Zakat Obligasi Pendapat kedua tentang zakat obligasi yang dimana dimotori oleh para ulama’ diantaranya adalah Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf, berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang diperjual-belikan, karena pemiliknya memperjual-belikan dengan menjual dan membelinya, karena itu dari pekerjaan tersebut pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya. Karena pada harga yang sebenarnya berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli terebut. Berdasarkan pandangan itu, maka obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagang, karena itu benar bila termasuk objek zakat seperti kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang. Pemaparan di atas sangat jelas bahwa harta obligasi tersebut dapat diqiyaskan (analogi) dengan harta perdagangan disebabkan adanya kesamaan bahwa obligasi tersebut dapat diperdangkan dengan kata lain pemilik dari obligasi dapat menjualbelikan obligasinya dan dari pekerjaannya itu pemilik mendapatkan keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya, karena harga yang sebenarnya
66
yang berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli tersebut. Pendapat kedua mengenai zakat obligasi terdapat perbedaan dengan pendapat pertama. Perbedaan tersebut terletak pada obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, dimana pendapat pertama memandang zakat obligasi dari perusahaan yang menerbitkan harus dari perusahaan industri perdagangan, sementara pendapat pertama tidak memandang zakat obligasi dari jenis perusahaannya. Menurut hemat penulis terhadap pendapat kedua tentang zakat obligasi adalah lebih memudahkan untuk membayar zakat, dan memberikan dalam hal ini mewajibkan zakat obligasi dengan tidak memberikan peluang bagi seseorang untuk bebas dari kewajiban membayar zakat. Karena pada dasarnya di dalam pendapat kedua tidak membedakan obligasi dengan perusahaan yang mengeluarkannya. Pendapat-pendapat para fuqaha’ mengenai zakat obligasi dalam menentukan hukum daripada zakat obligasi tersebut adalah dengan menggunakan berbagai metode diantaranya adalah metode qiyas (analogi). Dalam hal ini para fuqaha’ menggunakan metode qiyas sebagai pijakan untuk menentukan sebuah hukum. Qiyas biasanya digunakan seorang mujtahid untuk mengetahui hukum dari permasalahan yang belum ada nashnya. Analogi (qiyas) adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu oleh karena sebab illat (sebab) yang sama, dan hal itu merupakan suatu hal yamh dikaruniakan Allah kepada akal dan fitrah manusia.
67
Qiyas menurut Wahbah Zuhaili secara etimologi berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Terkadang qiyas juga diartikan sebagai pembanding sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi qiyas adalah “Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat hukum antara keduanya.” 65 Secara istilah qiyas yang biasa digunakan para ulama’ adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash, kepada sesuatu yang sudah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash, kaena keduanya memlikikesamaan illat hukum.66 Apabila terjadi kejadian atau peristiwa yang belum ada penetapan hukumnya berdasarkan nash, sedangkan kita butuh menetapkan hukumnya, maka kita dapat menempuh cara qiyas, yaitu dengan mencari peristiwa atau kejadian lain yang telah yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash,yang antara kedua peristiwa itu ada persamaan illat. Jadi qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Justru itu tugas pertama orang yang akan membuat qiyas
65 66
Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Beirut 1986, h. 601 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994, h. 44
68
adalah mencari apakah peristiwa tersebut memang tidak aa penetapan hukumnya dalam nash, jika meman benar-benar tidak ada barulah melakukan qiyas.67 Namun ada sebagian yang tidak menyetujui menyatakan zakat adalah ibadat, sedangkan dalam masalah-masalah ibadat tidak ada tempat untuk analogi, karena illatnya tidak mungkin dihayati secara tegas, dan dasar utama ibadah adalah patuh tanpa pamrih pada perintah Allah, seperti kewajiban ibadah yang murni. Tetapi zakat adalah persoalan lain, zakat bukanlah ibadah murni tetapi merupakan kewajiban tertentu, bagian sistem keuangan, sosial, dan ekonomi, di samping memang mengandung nilai-nilai ibadat, sedangkan illat pengundangan dan hukum-hukumnya secara menyeluruh jelas. Lalu mengapa kita tidak menganalogikan bunyi-bunyi teks tentangnya dengan sesuatu yang serupa atau sama illatnya.68 Ulama ushul fiqh klasik maupun kontemporer sepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal (itsbat al-hukm wa insya’uhu), melainkan hanya mengungkapkan dan menjelaskan hukum (al-kasyf wa al-izhar li al-hukm) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Pengungkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila illat-nya sama dengan illat hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut.69
67
A. Masjkur Anhari, Ushul Fiqh, Cet 1, Diantama Surabaya 2008, h. 83 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007. h. 490. 69 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, PT Logos Wacana Ilmu, Cet 3 Jakarta, 2001 h.63 68
69
Dalam hal ini zakat obligasi termasuk harta yang wajib dizakati, karena pada dasarnya kekayaan obligasi itu terdapat unsur jual-beli yang dimana sama dengan harta yang diperoleh dari perdagangan. Unsur jual-beli itulah yang menjadi penyebab disamakannya dengan harta perdagangan, sehingga ada kewajiban zakat terhadap kekayaan obligasi tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang telah disebutkan diatas, yaitu surat Al-Baqarah 267 yang notabenenya adalah landasan bagi zakat harta perdagangan. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 267
ﻦ َﻳﺎَأ ﱡﻳ َﻬﺎ َ ﻦ َأ ْﻥ ِﻔ ُﻘﻮا َءا َﻣ ُﻨﻮا اﱠﻟ ِﺬﻳ ْ ت ِﻣ ِ ﻃ ﱢﻴ َﺒﺎ َ ﺴ ْﺒ ُﺘ ْﻢ َﻣﺎ َ ﺟ َﻨﺎ َو ِﻣ ﱠﻤﺎ َآ ْ ﺧ َﺮ ْ ﻦ َﻟ ُﻜ ْﻢ َأ َ ِﻣ ض ِ ﺚ َﺕ َﻴ ﱠﻤ ُﻤﻮا َوَﻟﺎ ا ْﻟَﺄ ْر َ ﺨ ِﺒﻴ َ ن ِﻣ ْﻨ ُﻪ ا ْﻟ َ ﺴ ُﺘ ْﻢ ُﺕ ْﻨ ِﻔ ُﻘﻮ ْ ﺧ ِﺬﻳ ِﻪ َوَﻟ ِ ن ِإﱠﻟﺎ ِﺏﺂ ْ ﻀﻮا َأ ُ ُﺕ ْﻐ ِﻤ ﻋَﻠ ُﻤﻮا ِﻓﻴ ِﻪ ْ ن َوا ﻲ اﻟﱠﻠ َﻪ َأ ﱠ ﻏ ِﻨ ﱞ َ ﺣ ِﻤﻴ ٌﺪ َ Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.70”
70
Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI
70
B. Analisa Verifikatif Pendapat Para Fuqaha’ Tentang Zakat Obligasi Pemikiran fuqaha’, dalam waca fiqh, sebenarnya kurang dikenal. Ia lebih dikenal dengan konsep lain, yakni qaul fuqaha’, pendapat fuqaha’ atau pandangan fuqaha’. Hal itu tampak pada dalam pendapat lama (al-qawl al-qadim) dan pendapat baru (al-qawl al-jadid) Imam Syafi’I, yang sangat masyhur dalam pengkajian fiqh. Qaul itu merupakan mafhum fuqaha’ terhada dalil, sebagai produk melalui ijtihad (istimbath al-ahkam).71 Apa yang terkandung dalam judul-judul penelitian di atas, secara sepintas menunjukkan tentang keunikan pemikiran masing-masing tokoh fuqaha’ dan komunitas fuqaha’, yang dapat dihubungkan dengan aspek struktur (sosiologis) dan kultur (antropologis). Selain itu, secara internal berhubungan dengan istinbath alahkam, yang mencakup hirarki dan prioritas rujukan, asas yang dianut, cara berpikir dan cara kerja, dan produk pemikiran sebagaimana dapat diketahui melalui substansi fiqih. Sementara itu, unsur (konteks) struktur dan kultur merupakan latar belakang makro yang memiliki hubungan dengan istinbath al-ahkam itu. Atas perihal tersebut, masing-masing substansi pemikiran fuqaha’ dipandang sebagian satu analisis, bukan untuk dibandingkan, apalagi di untuk dinilai. Namun demikian dalam proses triangulasi membanding tidak tidak terhindarkan.72
71 72
Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih Jilid I, Prenada Media, Jakarta 2003, h. 191 Ibid, h. 193
71
Pendapat-pendapat para fuqaha’ disebutkan bahwa mereka mewajibkan zakat untuk obligasi, padahal kita tahu bahwa sesungguhnya obligasi adalah diharamkan karena mengandung bunga, namun para fuqaha’ memandang bahwa kalau kita membebaskan obliasi dari zakat, maka orang akan cenderung meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dalam ushul fiqh dijelaskan bahwa apabila maslahat (manfaat) bertemu dengan mafsadat (hal yang merusak) dalam suatu perkara, haruslah diadakan perbandingan antara keduanya. Ukuran prioritas berada pada yang terbanyak membawa dampak, sebab yang banyak meliputi keseluruhan dari bagia. Dengan demikian, jika mafsadatnya lebih besar daripada maslahat dan manfaatnya, maka wajib dicegah karena banyaknya mafsadat yang ditimbulkannya. Sebaliknya jika sisi manfaatnya lebih besar, maka perkara itu dianjurkan dan disyari’atkan, sedangkan mafsadat yang kecil dapat dihilangkan.73 Adapun dalil-dalil tentang pernyataan di atas adalah sebagai berikut : 1. “Mafsadat yang kecil dimaklumi demi kemaslahatan yang besar” 2. “Mafsadat yang muncul sesaat dibiarkan demi maslahat yang kekal” Begitu juga dengan obligasi dimana hukumnya haram karena mengandung riba, akan tetapi obligasi ibarat saham yang termasuk harta yang produktif dan para fuqaha’ memberikan sangsi terhadap orang yang melakukan transaksi obligasi dengan membayar zakat sebagai hukumannya.
73
Yusuf Qardawi, Fiqh Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting dari yang penting, Gema Insani Press, Jakarta 1996. h. 38
72
Obligasi ketika dibebaskan dari zakat, maka semua orang akan meninggalkan saham yang tidak dilarang oleh syara’ dengan alasan agar bisa lari dari kewajiban zakat, untuk itu para fuqaha’ mewajibkan juga terhadap obligasi dengan membayar zakat. Adapun tujuan diwajibkannya zakat terhadap obligasi disni memberikan pertolongan bagi penerima zakat yang hakikatnya kaum fakir dan miskin. Setelah menganalisa pendapat para fuqaha’ di atas, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam menentukan sebuah penetapan, maka kita dituntut teliti dan berhak memilih dari sekian pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama’ terdapat pendapat yang lebih sesuai diterapkan dari pendapat lain dalam kehidupan sekarang ini. Pendekatan kedua tampaknya lebih baik daripada pendekatan pertama apabila ditinjau dari segi orang-orang tersebut (pemegang obligasi). Karena setiap pemilik obligasi dapat mengetahui berapa nilai obligasinya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah pemegang obligasi tersebut bias mengeluarkan zakatnya. Ini disebabkan pada pendapat kedua tidak membeda-bedakan obligasi terhadap masingmasing perusahaan yang menerbitkannya. Berbeda dengan pendapat pertama yang memperbeda-bedakan antara satu obligasi dengan obligasi yang lain, yang dimana kita harus mengetahu dahulu perusahaan apa yang menerbitkan obligasi tersebut, bila dipandang dari segi orang-orang yang dibebani kewajiban zakat cukup menyulitkan. Karena itu kita berpendapat bahwa pendekatan
73
kedua lebih baik bagi kepentingan pembayar zakat, Karena pada dasarnya pendapat kedua lebih mudah dilaksanakan dan mudah dipahami.
74
