BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1114, 2015
LAN. Akreditasi. Lembaga Diklat Pemerintah. Pedoman. Pencabutan.
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, Menimbang : a. bahwa akreditasi atas lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah penyelenggara pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, teknis, dan fungsional bertujuan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Dan Kepemimpinan, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional, dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
2
Pemerintah Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Teknis masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah; Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan; 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127); 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
www.peraturan.go.id
3
2015, No.1114
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1.
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, baik yang sifatnya berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah.
2.
Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.
3.
Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN.
4.
Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
5.
Diklat Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
6.
Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing.
7.
Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.
8.
Instansi Pembina Diklat yang untuk selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan serta akreditasi Lembaga Diklat.
9.
Lembaga Pengakreditasi Diklat Teknis atau Diklat Fungsional yang selanjutnya disebut Instansi Pengakreditasi Diklat adalah Lembaga
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
4
Diklat pada Instansi Pembina Jabatan Fungsional atau Instansi Teknis yang mendapat pendelegasian dari Instansi Pembina untuk melaksanakan akreditasi Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional atau Diklat Teknis. 10. Lembaga Diklat Terakreditasi Penyelenggara Diklat Kepemimpinan dan/atau Diklat Prajabatan adalah satuan unit organisasi penyelenggara Diklat baik yang berdiri sendiri (mandiri) maupun bagian dari satuan unit organisasi (tidak mandiri), yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu. 11. Lembaga Diklat Terakreditasi Penyelenggara Diklat Fungsional atau Teknis adalah satuan unit organisasi penyelenggara Diklat baik yang berdiri sendiri (mandiri) maupun bagian dari satuan unit organisasi (tidak mandiri), yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk menyelenggarakan Diklat Fungsional atau Instansi Teknis untuk menyelenggarakan Diklat Teknis. 12. Unsur Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya Lembaga Diklat pada Lembaga Diklat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional. 13. Unsur Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional. 14. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 15. Sistem Informasi Diklat Aparatur yang selanjutnya disingkat SIDA adalah sistem informasi diklat berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan dan akreditasi Diklat. 16. Tenaga Kediklatan adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang terdiri dari Pengelola Diklat, Tenaga Pengajar, Penyelenggara Diklat, dan Pemutakhir data SIDA. 17. Pengelola Lembaga Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program Diklat dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. 18. Tenaga pengajar adalah ASN/Akademisi/Praktisi yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih Pegawai Negeri Sipil, evaluasi pengembangan Diklat pada
www.peraturan.go.id
5
2015, No.1114
Lembaga Diklat. Tenaga pengajar dapat berasal dari unsur Widyaiswara (PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Widyaiswara), unsur praktisi (tenaga profesional Non PNS), maupun dosen (tenaga pengajar dari universitas). 19. Penyelenggara Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan Diklat tertentu sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. 20. Pengelola sistem informasi Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara teknis memutakhirkan data Diklat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina. 21. Penganalisis Kebutuhan Diklat Teknis atau Fungsional adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional mengidentifikasi kebutuhan Diklat sesuai pedoman yang ditetapkan Instansi Pembina. 22. Perancang Kurikulum Diklat Teknis atau Fungsional adalah ASN yang bertugas merancang kurikulum Diklat sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. 23. Fasilitas Diklat adalah alat kelengkapan yang berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat. 24. Tim Ahli adalah tim yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan program Diklat yang akan diakreditasi dan ditunjuk dan ditugaskan sebagai bagian dari Tim Penilai. BAB II TUJUAN AKREDITASI Pasal 2 Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat. BAB III INSTANSI PEMBINA, KEWENANGAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT TEKNIS ATAU LEMBAGA DIKLAT FUNGSIONAL, DAN LEMBAGA DIKLAT YANG DIAKREDITASI Bagian Kesatu Instansi Pembina Pasal 3 Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
6
a.
menyusun petunjuk teknis pelaksanaan akreditasi;
b.
melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah yang menaungi Lembaga Diklat;
c.
penyelenggaraan akreditasi; dan
d.
melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil evaluasi.
atau
Bagian Kedua Kewenangan Akreditasi Lembaga Diklat Teknis atau Lembaga Diklat Fungsional Pasal 4 (1)
Instansi Pembina memiliki kewenangan untuk melakukan akreditasi.
(2)
Kewenangan Akreditasi dapat didelegasikan kepada Instansi Teknis atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina. Bagian Ketiga Lembaga Diklat Yang Diakreditasi Pasal 5
(1)
Akreditasi dapat dilaksanakan terhadap Lembaga Diklat mandiri atau Lembaga Diklat tidak mandiri.
(2)
Lembaga Diklat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit organisasi yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang secara mandiri dalam merencanakan dan menyelenggarakan program Diklat.
(3)
Lembaga Diklat tidak mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian unit organisasi yang mempunyai sebagian tugas, fungsi, dan wewenang secara tidak mandiri dalam merencanakan dan menyelenggarakan program Diklat. BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR AKREDITASI Bagian Kesatu Unsur Akreditasi Pasal 6
Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat.
www.peraturan.go.id
7
2015, No.1114
Bagian Kedua Sub Unsur dan Komponen Organisasi Lembaga Diklat Pasal 7 Unsur Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas sub unsur sebagai berikut: a.
Kelembagaan Diklat;
b.
Tenaga Kediklatan;
c.
Rencana Strategis;
d.
Penjaminan Pembiayaan;
e.
Fasilitas Diklat; dan
f.
Penjaminan Mutu. Pasal 8
Sub unsur Kelembagaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah kedudukan Lembaga Diklat dalam struktur organisasi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. Pasal 9 (1)
(2)
Sub unsur Tenaga Kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan terdiri atas komponen sebagai berikut: a.
Pengelola Diklat;
b.
Penyelenggara Diklat;
c.
Tenaga Pengajar; dan
d.
Pengelola Sistem Informasi Diklat.
Sub unsur Tenaga Kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk Diklat Teknis dan Diklat Fungsional terdiri atas komponen sebagai berikut: a.
Pengelola Diklat;
b.
Penyelenggara Diklat;
c.
Tenaga Pengajar;
d.
Pengelola Sistem Informasi Diklat;
e.
Perancang Kurikulum; dan
f.
Penganalisis Kebutuhan Diklat.
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
8
Pasal 10 Sub unsur Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah perencanaan secara komprehensif dan berkesinambungan yang disusun oleh organisasi yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Pasal 11 Sub unsur Penjaminan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d adalah ketersediaan anggaran dan pengelolaan anggaran dalam menyelenggarakan Diklat. Pasal 12 (1)
Sub unsur Fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas komponen sebagai berikut: a.
Sarana Diklat; dan
b.
Prasarana Diklat.
(2)
Sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat.
(3)
Prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah barang tidak bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat. Pasal 13
(1)
Sub unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f adalah proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Diklat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
(2)
Sub unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Penjamin Mutu Lembaga Diklat yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat.
(3)
Anggota Komite Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari ASN dan Praktisi yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Diklat Lembaga Diklat.
(4)
Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang.
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
9
Bagian Ketiga Sub Unsur dan Komponen Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat Pasal 14 Unsur Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas sub unsur sebagai berikut: a.
Kurikulum Program; dan
b.
Pengelolaan Program. Pasal 15
(1) Sub Unsur Kurikulum Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas komponen sebagai berikut: a.
Kurikulum Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan; atau
b. Kurikulum Diklat Teknis atau Fungsional. (2) Komponen Kurikulum Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan adalah kesesuaian kurikulum Diklat yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Diklat beserta perangkat pelaksanaannya. (3) Komponen Kurikulum Program Diklat teknis atau fungsional adalah kesesuaian struktur mata Diklat dengan kompetensi yang akan dibangun dalam Diklat. (4) Penilaian unsur kurikulum program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan tim ahli. Pasal 16 Sub unsur Pengelolaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah proses perencanaan penyelenggaraan Diklat, penyelenggaraan Diklat, monitoring dan evaluasi Diklat, dan hasil penyelenggaraan Diklat. BAB V PENILAIAN Bagian Kesatu Pembobotan, Penilaian, dan Kriteria Unsur Dan Komponen Akreditasi Pasal 17 (1) Pembobotan atas unsur, sub unsur, dan besarannya dinyatakan dalam prosentase.
komponen
akreditasi
(2) Pembobotan atas unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
10
terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Penilaian, dan kriteria atas unsur dan sub unsur serta komponen akreditasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Bagian Kedua Instansi Pengakreditasi Diklat Pasal 18 (1) Instansi pengakreditasi Diklat dalam melakukan akreditasi program Diklat Teknis atau Fungsional pada instansi lainnya menggunakan instrumen penilaian yang dapat ditentukan tersendiri oleh instansi tersebut. (2) Instansi pengakreditasi Diklat dalam melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan unit kerja yang tugas dan fungsinya sesuai dengan program Diklat yang akan diakreditasi. BAB VI TIM DAN PROSEDUR AKREDITASI Bagian Kesatu Tim Akreditasi Pasal 19 (1) Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina. (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Assesor, Sekretariat Akreditasi, dan Tim Penilai. (3) Tim akreditasi dipimpin oleh seorang ketua tim yang ditetapkan oleh instansi pembina. Paragraf 1 Assesor Pasal 20 (1) Assesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah ASN atau Praktisi yang memiliki kompetensi untuk menilai kapasitas organisasi Lembaga Diklat, dan Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi pembina.
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
11
(3) Assesor bertugas: a.
mengumpulkan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
b.
meneliti dan memverifikasi data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
c.
menilai data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
d.
menyusun laporan hasil penilaian akreditasi;dan
e.
menyampaikan Akreditasi.
laporan
hasil
penilaian
pada
Sekretariat
(4) Assesor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk Tim yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. (5) Jumlah anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 3 (tiga) orang. Paragraf 2 Sekretariat Akreditasi Pasal 21 (1) Sekretariat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan oleh unit yang bertanggung jawab dalam bidang akreditasi Lembaga Diklat pada Instansi Pembina yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. (2) Sekretariat Akreditasi bertugas memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan akreditasi dan menyediakan berbagai data, informasi, dan laporan akreditasi untuk kebutuhan penanganan pengaduan dan tindak lanjut akreditasi. Paragraf 3 Tim Penilai Pasal 22 (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina. (2) Tim Penilai bertugas memutuskan hasil akhir penilaian akreditasi dan menyampaikan laporan akreditasi Lembaga Diklat kepada pimpinan Instansi Pembina. (3) Anggota Tim Penilai terdiri dari ASN dan Praktisi yang memiliki kompetensi dalam menilai unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi dalam penyelenggaraan Diklat. (4) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
12
a.
Ketua merangkap Anggota;
b.
Sekretaris merangkap Anggota;
c.
Assessor merangkap Anggota; dan
d.
Anggota.
(5) Khusus untuk akreditasi Diklat Teknis atau Fungsional, Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berasal dari tim ahli. (6) Jumlah Tim Penilai Akreditasi adalah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Bagian Kedua Prosedur Akreditasi Pasal 23 Prosedur akreditasi dilakukan sebagai berikut: a.
Pimpinan Instansi Pembina atau Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Lembaga Diklat tentang rencana pelaksanaan akreditasi Diklat dan permohonan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
b.
Lembaga Diklat menyampaikan kesiapan pelaksanaan akreditasi dan mengunggah data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi pada SIDA;
c.
Sekretariat Akreditasi memeriksa dan meneliti kelengkapan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
d.
Apabila data tidak lengkap terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi, maka Sekretariat Akreditasi memberitahukan kepada Lembaga Diklat untuk melengkapi;
e.
Data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi yang telah lengkap dan memenuhi syarat diteruskan kepada Tim Assesor;
f.
Tim Assesor melakukan penelitian dan penilaian terhadap data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
g.
Tim Assesor melaksanakan visitasi kepada Lembaga Diklat untuk verifikasi data, melengkapi data, dan harus memberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan Lembaga Diklat kepada Tim Akreditasi;
h.
Ketua Tim Akreditasi melaksanakan rapat penilaian akreditasi;
i.
Ketua Tim Akreditasi menyampaikan laporan hasil penilaian akreditasi Lembaga Diklat kepada Pimpinan Instansi Pembina atau Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat; dan
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
13
j.
Pimpinan Instansi Pembina atau Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat menetapkan tingkat kelayakan Lembaga Diklat dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi. BAB VII PENETAPAN DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT AKREDITASI Bagian Kesatu Penetapan Sertifikat Akreditasi Pasal 24
(1) Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program dan Pengelolaan program Diklat sesuai dengan bobot masingmasing. (2) Penetapan akreditasi Lembaga Diklat dapat dilakukan apabila masingmasing unsur akreditasi memiliki nilai paling rendah 71,00. (3) Lembaga Diklat yang nilai total akreditasinya 71,00 atau lebih dinyatakan layak, dan akan ditetapkan secara tertulis dalam Surat Keputusan dan diberikan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. (4) Lembaga Diklat yang nilai akreditasinya di bawah 71,00 dinyatakan tidak layak, selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Diklat yang bersangkutan. (5) Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat terdiri atas 3 kategori yaitu: a. A untuk rentang nilai antara 91,00 s.d 100; b. B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d 90,99; dan c. C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d 80,99. (6) Penetapan kelayakan melaksanakan akreditasi Lembaga Diklat pada Instansi Pengakreditasi Diklat dilakukan apabila masing-masing unsur akreditasi memiliki nilai paling rendah 81,00. Bagian Kedua Masa berlaku sertifikat akreditasi Pasal 25 (1)
(2)
Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat: a.
Kategori A adalah 5 (lima) tahun;
b.
Kategori B adalah 3 (tiga) tahun; dan
c.
Kategori C adalah 2 (dua) tahun.
Masa berlaku Sertifikat Instansi Pengakreditasi Diklat melaksanakan akreditasi Diklat adalah 5 (lima) tahun.
dalam
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
14
BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 26 (1)
Instansi Pembina melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Diklat Terakreditasi dan Instansi Pengakreditasi Diklat secara periodik maupun sesuai kebutuhan.
(2)
Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Instansi Pembina dapat mengacu pada laporan pelaksanaan akreditasi yang disampaikan oleh Instansi Pengakreditasi Diklat, atau data organisasi pada Sistem Informasi Diklat Aparatur, atau hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Diklat terakreditasi, atau laporan dari Lembaga Diklat terakreditasi.
(3)
Hasil evaluasi dapat mempengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi atau dicabut sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi.
(4)
Apabila dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditemukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap pelaksanaan akreditasi maka akan dilakukan teguran pertama secara tertulis untuk melakukan perbaikan.
(5)
Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada tanggapan atas teguran pertama maka akan dilakukan teguran kedua secara tertulis.
(6)
Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada tanggapan atas teguran kedua maka akreditasi Lembaga Diklat akan dicabut dan selanjutnya Lembaga Diklat tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan secara mandiri.
(7)
Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada tanggapan atas teguran kedua maka pemberian kewenangan pelaksanaan akreditasi Diklat Teknis atau Diklat Fungsional akan dicabut dan selanjutnya pelaksanaan akreditasi Diklat akan dilakukan oleh Instansi Pembina dengan melibatkan tim ahli dari instansi pembina jabatan fungsional atau instansi teknis. BAB IX PENGADUAN PELAKSANAAN AKREDITASI Pasal 27
(1)
Lembaga Diklat yang tidak puas dengan pelayanan akreditasi dapat mengadukan proses akreditasi dan/atau hasil akreditasi kepada Instansi Pembina.
(2)
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
15
disampaikan 15 hari setelah mendapatkan Keputusan dari Instansi Pembina tentang Penetapan Lembaga Diklat Terakreditasi. (3)
Apabila dalam kurun waktu 15 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengaduan kepada Instansi Pembina maka Lembaga Diklat dianggap telah menerima Keputusan tentang Penetapan Lembaga Diklat Terakreditasi.
(4)
Prosedur penangan pengaduan akreditasi adalah: a. Lembaga Diklat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada pimpinan Instansi Pembina; b. Instansi Pembina membentuk tim audit akreditasi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terhadap pelaksanaan proses akreditasi; c. Hasil audit pelaksanaan akreditasi disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pembina; d. Pimpinan Instansi Pembina mengambil pengaduan proses atau hasil akreditasi;
keputusan
terhadap
e. Pimpinan Instansi Pembina menyampaikan keputusan kepada Lembaga Diklat yang mengadu. (5)
Keputusan Pimpinan Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf d dapat mempengaruhi perubahan penilaian akreditasi. BAB X AUDIT AKREDITASI Pasal 28
(1)
Pimpinan Instansi Pembina membentuk Tim Audit Akreditasi untuk melaksanakan audit terhadap pelaksanaan akreditasi.
(2)
Tim Audit Akreditasi terdiri atas Inspektorat pada Instansi Pembina dan unsur lain yang ditunjuk oleh pimpinan instansi pembina.
(3)
Dalam melaksanakan audit, Tim Audit Akreditasi bekerja secara berkala atau sesuai kebutuhan.
(4)
Laporan hasil audit disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pembina sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan sistem akreditasi.
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
16
BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI DAN INSTANSI PENGAKREDITASI DIKLAT Bagian Kesatu Lembaga Diklat Terakreditasi Pasal 29 (1)
Lembaga Diklat Terakreditasi berhak menyelenggarakan Program Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu/Program Diklat Teknis/ Program Diklat Fungsional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.
(2)
Lembaga Diklat Terakreditasi berkewajiban menyelenggarakan Diklat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Diklat yang berlaku. Bagian Kedua Instansi Pengakreditasi Diklat Pasal 30
(1)
Instansi Pengakreditasi berwenang memberikan dan mencabut akreditasi terhadap Lembaga Diklat teknis atau fungsional sepanjang akreditasinya sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat belum dicabut.
(2)
Instansi Pengakreditasi berkewajiban melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina atau Instansi Pengakreditasi Diklat dalam proses akreditasi.
(3)
Instansi Pengakreditasi berkewajiban menyampaikan rencana dan Laporan Penyelenggaraan akreditasi kepada Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XII PERALIHAN Pasal 31
Proses akreditasi yang dilakukan sebelum peraturan ini ditetapkan dan masih berlangsung mengacu pada: a. Peraturan Kepala LAN Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; b. Peraturan Kepala LAN Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemerintah Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
17
c. Peraturan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Teknis. BAB XIII PENUTUP Pasal 32 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka: a.
Peraturan Kepala LAN Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
b.
Peraturan Kepala LAN Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemerintah Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
c.
Peraturan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 33 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2015 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, AGUS DWIYANTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
18
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
19
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2015 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, AGUS DWIYANTO
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
20
www.peraturan.go.id
21
2015, No.1114
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
22
www.peraturan.go.id
23
2015, No.1114
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
24
www.peraturan.go.id
25
2015, No.1114
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
26
www.peraturan.go.id
27
2015, No.1114
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
28
www.peraturan.go.id
29
2015, No.1114
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
30
www.peraturan.go.id
31
2015, No.1114
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
32
www.peraturan.go.id
33
2015, No.1114
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
34
www.peraturan.go.id
35
2015, No.1114
www.peraturan.go.id
2015, No.1114
36
www.peraturan.go.id
