PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN No. 044/A.50.01/Unwidha/I/2014 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat perlu menata kembali susunan organisasi dan tata kerja Universitas Widya Dharma Klaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Widya Dharma Klaten.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 339/U/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta; 5. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten Nomor 221/G.26.01/YPI/XI/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Widya Dharma Klaten Masa Bakti 2014-2017. 6. Hasil Rapat Kerja Yayasan dan Pejabat Struktural Universitas Widya Dharma Klaten tanggal 4 sampai dengan 5 Pebruari 2014 di Tawangmangu, Karanganyar. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNSGI Pasal 1 1. Universitas Widya Dharma Klaten merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten, yang selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disebut UNWIDHA. 2. UNWIDHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten. Pasal 2 1. UNWIDHA terdiri dari: a. Rektorat sebagai organ pengelola; b. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik; c. Dewan Penyantun sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan non-akademik; 2. Rektorat sebagai pengelola UNWIDHA dipimpin oleh Rektor. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) diatur melalui Statuta UNWIDHA. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Rektorat sebagai organ pengelola terdiri dari: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Biro; c. Fakultas/ Pascasarjana; d. Lembaga; e. Pusat; dan f. Unit Pelaksana Teknis. Bagian Pertama Rektor Pasal 4 Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, karyawan, mahasiswa, dan hubungannnya dengan lingkungan. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rektor menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olah raga; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan, dan e. pelaksanaan pelayanan administrasi. Bagian Kedua Wakil Rektor Pasal 6 1. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 2. Wakil Rektor terdiri atas: a. Wakil Rektor Bidang Akademik; b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kehumasan. 3. Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian. 5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kehumasan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan hubungan masyarakat. Bagian Ketiga Biro Pasal 7 1. Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) merupakan unsur pelaksana administrasi UNWIDHA yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan UNWIDHA. 2. Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Biro terdiri dari: a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; b. Biro Perencanaan dan Sistem Informasi; dan c. Biro Administrasi Umum dan Keuangan Pasal 8 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) mempunyai tugas memberikan layanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan alumni;
Pasal 10 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri dari: a. Bagian Akademik; b. Bagian Pengolahan Data. Pasal 11 Bagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Akademik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan registerasi dan statistik; c. pelaksanaan kegiatan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 13 Bagian Akademik terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Matematika, THP, dan PIPS; b. Seksi Pendidikan Bahasa dan Sastra; c. Seksi Fakultas Ekonomi; d. Seksi Fakultas Teknik dan Psikologi; e. Seksi Fakultas Ilmu Komputer; f. Seksi Program Pascasarjana. Pasal 14 1. Seksi Pendidikan Matematika, THP, dan PIPS mempunyai tugas melakukan pemberian layanan, pengolahan, dan laporan data bidang akademik bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Pendidikan Geografi, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 2. Seksi Pendidikan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melakukan pemberian layanan, pengolahan, dan laporan data bidang akademik bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah; 3. Seksi Fakultas Ekonomi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan, pengolahan, dan laporan data bidang akademik bagi mahasiswa Jurusan Manajemen dan Akuntansi; 4. Seksi Fakultas Teknik dan Psikologi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan, pengolahan, dan laporan data bidang akademik bagi mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Jurusan Psikologi.. 5. Seksi Fakultas Ilmu Komputer mempunyai tugas melakukan pemberian layanan, pengolahan, dan laporan data bidang akademik bagi mahasiswa Jurusan Teknik Informatika dan Manajemen Informatika. 6. Seksi Program Pascasarjana mempunyai tugas melakukan pemberian layanan, pengolahan, dan laporan data bidang akademik bagi mahasiswa Program Pascasarjana.
Pasal 15 Bagian Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pelaporan data dan informasi. Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data dan informasi; b. penyajian data dan informasi; c. pemberian layanan data dan informasi; d. evaluasi pelaksanaan program; Pasal 17 Bagian Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari Seksi Pengolahan Data Akademik. Pasal 18 Seksi Pengolahan Data Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas memberikan layanan dan pengolahan data di bidang akademik dan kemahasiswaan yang antara lain meliputi Registerasi, Kartu Rencana Studi, Kartu Hasil Studi, Kartu Ujian, Transkrip Akademik, dan Ijazah. Pasal 19 Biro Perencanaan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (b) mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta pelaporan data dan informasi. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data dan informasi; b. penyajian data dan informasi; c. pemberian layanan data dan informasi; d. evaluasi pelaksanaan program; Pasal 21 Biro Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri dari Bagian Pengembangan Sistem Informasi.
Pasal 22 Bagian Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas memberikan layanan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, penyajian data dan informasi melalui laman Universitas, serta evaluasi pelaksanaan program. Pasal 23 Biro Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf (c) mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan barang milik Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten. Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan; d. pelaksanaan urusan keuangan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan f. pelaksanaan urusan barang milik Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten. Pasal 25 Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari: a. Bagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan; b. Bagian Keuangan; dan c. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian. Pasal 26 Bagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf (a) mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan urusan barang milik Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten. Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan c. pelaksanaan urusan barang milik Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten.
Pasal 28 Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf (b) mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan akuntansi.
Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan pembiayaan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Pasal 30 Bagian Keuangan terdiri dari: a. Seksi Pemasukan Keuangan; dan b. Seksi Pengeluaran Keuangan. Pasal 31 Seksi Pemasukan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (a) melaksanakan tugas urusan penerimaan dan penyimpanan pembiayaan, perbendaharaan, pelaporan, dan akuntansi keuangan. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pemasukan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penerimaan dan penyimpanan keuangan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaporan, dan akuntansi keuangan. Pasal 33 Seksi Pengeluaran Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (b) melaksanakan tugas urusan pengeluaran pembiayaan, perbendaharaan, dan akuntansi keuangan. Pasal 34 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengeluaran Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan pengeluaran keuangan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pelaporan keuangan; c. pelaksanaan urusan akuntansi keuangan. Bagian Keempat Fakultas/ Pascasarjana Pasal 35 Fakultas/ Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
Pasal 36 Fakultas/ Pascasarjana terdiri atas: a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; b. Fakultas Ekonomi; c. Fakultas Ilmu Komputer; d. Fakultas Teknik; e. Fakultas Teknologi Pertanian; f. Fakultas Psikologi; dan g. Pascasarjana. Pasal 37 Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, administrasi umum dan keuangan, serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. Pasal 38 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Fakultas menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas; b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan kerja sama; e. pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan dan alumni; f. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha. Pasal 39 Fakultas terdiri dari: a. Dekan dan Wakil Dekan; b. Senat Fakultas; c. Bagian Tata Usaha; d. Jurusan/ Program Studi; dan e. Laboratorium/ Studio/ Bengkel. Pasal 40 1. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan. 2. Dekan dibantu oleh Wakil Dekan; 3. Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Pasal 41 Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf (a) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, administrasi umum dan keuangan, serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
Pasal 42 Wakil Dekan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, administrasi umum dan keuangan, serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. Pasal 43 Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas. Pasal 44 Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Statuta UNWIDHA. Pasal 45 1. Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas. 2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan. Pasal 46 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas; b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas; c. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan fakultas; d. pelaksanaan kepegawaian di lingkungan fakultas; e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik Yayasan Pendidikan Indonesia di lingkungan fakultas. Pasal 47 1. Jurusan/ Program Studi adalah himpunan sumber daya pendukung dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga. 2. Jurusan/ Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/ Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan. 3. Ketua Jurusan/ Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan/ Program Studi. 4. Ketua dan Sekretaris Jurusan/ Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pasal 48 Jurusan/ Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga.
Pasal 49 Jurusan/ Program Studi terdiri dari: a. Ketua Jurusan/ Program Studi; b. Sekretaris Jurusan/ Program Studi; c. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen. Pasal 50 1. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/ Program Studi. 3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasal 51 1. Laboratorium/ Studio/ Bengkel merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas dan atau Jurusan/ Program Studi. 2. Laboratorium/ Studio/ Bengkel dipimpin oleh seorang tenaga profesional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga serta bertanggung jawab kepada Dekan. Pasal 52 Laboratorium/ Studio/ Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas atau Jurusan/ Program Studi. Pasal 53 1. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNWIDHA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 2. Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu tertentu dan melaksanakan penjaminan mutu Program Magister dan Program Doktor. 3. Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor. 4. Pascasarjana terdiri dari: a. Direktur dan Wakil Direktur; b. Seksi Tata Usaha. Pasal 54 1. Direktur Program Pascasarjana dibantu oleh seorang Wakil Direktur Program Pascasarjana. 2. Direktur Program Pascasarjana mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kerja sama, sistem
informasi, administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan Program Pascasarjana. 3. Wakil Direktur Program Pascasarjana bertugas membantu Direktur di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kerja sama, sistem informasi, administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan Pascasarjana. 4. Wakil Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Program Program Pascasarjana. 5. Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 55 Seksi Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf (b) mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, barang milik Yayasan, kerja sama, dan sistem informasi di lingkungan Program Pascasarjana. Bagian Kelima Lembaga Pasal 56 1. Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pengembangan, dan kerja sama; 2. Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor; 3. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga. 4. Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor; 5. Lembaga terdiri dari: a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; b. Lembaga Pengembangan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama. Pasal 57 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf (a) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 58 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; g. pelaksanaan administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Pasal 59 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bagian Tata Usaha d. Pusat; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 60 1. Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga. 2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Pasal 61 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik Yayasan serta penyusunan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 62 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan; c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. pemberian informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual (HaKI) hasil penelitian; dan f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik Yayasan di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 63 1. Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. 2. Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan. Pasal 64 Lembaga Pengembangan, Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf (b) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan, penjaminan mutu, dan kerja sama.
Pasal 65 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Lembaga Pengembangan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program Lembaga; b. pelaksanaan pengembangan pembelajaran; c. pelaksanaan peningkatan mutu proses pembelajaran; d. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; e. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan; g. pelaksanaan audit internal dan perbaikan proses pembelajaran; dan h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Pengembangan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama. Pasal 66 Lembaga Pengembangan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bagian Tata Usaha; d. Pusat; e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 67 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf (e) dan Pasal 66 huruf (e) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Pasal 68 1. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (f) merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan UNWIDHA. 2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Rektor; 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor. Pasal 69 Unit Pelaksana Teknis terdiri atas: a. UPT Perpustakaan; b. UPT Penerbitan; dan c. UPT Laboratorium Dasar; Pasal 70 1. UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan;
2. Kepala UPT Perpustakaan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Pasal 71 UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 72 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program UPT; b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka; c. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; d. pemeliharaan bahan pustaka; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan. Pasal 73 1. UPT Penerbitan merupakan unit pelaksana teknis di bidang penerbitan. 2. Kepala UPT Penerbitan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Pasal 74 UPT Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan layanan penerbitan dalam bentuk cetak maupun elektronik untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik berupa majalah ilmiah, jurnal, artikel, buku, maupun laporan. Pasal 75 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, UPT Penerbitan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program UPT Penerbitan; b. pelaksanaan penyiapan dan penyuntingan naskah majalah ilmiah, jurnal, artikel, buku, dan laporan yang akan diterbitkan; c. pelaksanaan penerbitan majalah ilmiah, jurnal, artikel, buku, dan laporan; d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Penerbitan. Pasal 76 1. UPT Laboratorium Dasar merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan laboratorium dasar di lingkungan UNWIDHA. 2. Kepala UPT Laboratorium Dasar bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
Pasal 77 UPT Laboratorium Dasar mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium dasar untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 78 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, UPT Laboratorium Dasar menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program UPT Laboratorium Dasar; b. pelaksanaan layanan laboratorium dasar untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa; c. pemeliharaan dan perawatan laboratorium; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Laboratorium Dasar. BAB III TATA KERJA Pasal 79
1. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNWIDHA dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masingmasing satuan organisasi di lingkungan UNWIDHA maupun dengan instansi lain di luar INWIDHA sesuai dengan tugasnya masing-masing. b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; d. menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya; dan e. bertanggung jawab memimpin satuan organisasinya; f. wajib mengolah dan mempergunakan laporan dari bawahannya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Pasal 80 Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas selama satu tahun berjalan kepada Rektor.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 81 Pembentukan satuan organisasi dan unit kerja yang belum sesuai dengan Peraturan ini, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan UNWIDHA.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 82 Perubahan dan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja UNWIDHA termasuk sebutan jabatan menurut Peraturan ini dilakukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 83 Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Klaten Pada tanggal : Pebruari 2014 R e k t o r,
Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd NIP. 19540809 198010 1 002
Tembusan disampaikan, Yth. 1. Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten. 2. Wakil Rektor I, II, III. 3. Dekan, Ketua Jurusan/ Program Studi. 4. Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala UPT. di lingkungan Unwidha Klaten.
