KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KEPMEN-KP/2014 TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 - 2034 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 2034;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 4. Peraturan ... 1
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 - 2034.
KESATU
:
Menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 - 2034, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
:
Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan panduan operasional pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KETIGA
:
Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat ditinjau sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sekali.
KEEMPAT ... 2
KEEMPAT
:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Januari 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SUTARDJO
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Hanung Cahyono
3
RENCANA JANGKA PANJANG A. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu 1. Review Terhadap Kebijakan Nasional dan Lokal terkait dengan Taman Nasional Perairan a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJPN 2005-2025) Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Sesuai dengan Pasal 25A UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Arah pembangunan kelautan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah: 1)
meningkatkan
upaya
pemeliharaan
keamanan
nasional
dan
pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional, termasuk di wilayah laut; 2)
peningkatan pembangunan kelautan secara terpadu, termasuk pengembangan Iptek kelautan; dan
3)
pengembangan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral secara sinergi, optimal dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014
memiliki 11 prioritas nasional, sebagai berikut: 1)
Reformasi birokrasi dan good governance;
2)
Pendidikan;
3)
Kesehatan;
4)
Penanggulangan kemiskinan;
5)
Ketahanan pangan;
6)
Infrastruktur;
7)
Iklim investasi dan bisnis;
1
8)
Energi;
9)
Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
10) Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik; dan 11) Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Pembangunan
Nasional
Bidang
Sumberdaya
Alam
dan
Lingkungan Hidup yang menaungi sebagian besar program Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 7 (tujuh) prioritas berikut: 1)
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
dan
Revitalisasi
Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan; 2)
Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi;
3)
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan;
4)
Perbaikan kualitas Lingkungan Hidup;
5)
Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan;
6)
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; dan
7)
Peningkatan Kapasitas Adaptasi & MItigasi Perubahan Iklim.
b. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 1)
Kebijakan Umum KKP KKP dalam melaksanakan program-program yang
diamanatkan
telah
menetapkan
kebijakan
pembangunan umum
yang
merupakan keberpihakan, yaitu: 1). Pro poor & Pro job; 2). Pro growth; dan Pro sustainability. Pro poor dan pro job merupakan pesan yang sangat jelas bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus memberi manfaat bagi sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Pro growth juga memberikan sinyal yang kuat bahwa hasil pembangunan kelautan dan perikanan harus memiliki manfaat ekonomi. Sedangkan pro sustainability merupakan pesan yang sangat jelas bahwa pembangunan kelautan dan perikanan juga harus ramah lingkungan.
2
a) Visi dan Misi KKP Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2010-2014 adalah Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015. Sedangkan misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan
2010-2014
adalah
Mensejahterakan
Masyarakat
Kelautan dan Perikanan. b) Grand Strategy KKP Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut telah ditetapkan Grand Strategy yang dikenal sebagai The Blue Ocean Policies for Sustainable Development yang terdiri dari 4(butir) butir berikut: 1) Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi; 2) Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan; 3) Meningkatkan
Produktivitas
dan
Daya
Saing
Berbasis
Pengetahuan; 4) Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional; 2. Kebijakan dan Strategi Konservasi Perairan Pengelolaan
kawasan
pengelolaan
sumberdaya
sumberdaya
ikan
memanfaatkan
konservasi ikan
adalah
secara
upaya
sumberdaya
perairan
ikan
terlepas
keseluruhan.
melindungi untuk
tidak
Konservasi
melestarikan
menjamin
dari dan
keberadaan,
ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sebagai upaya konservasi wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah melakukan kebijakan antara lain, ditetapkannya target nasional yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada pertemuan Convention on Biological
Diversity (CBD) di Brazil tahun 2006, yaitu pencanangan Kawasan Konservasi Laut seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 dan 20 juta hektar pada tahun 2020. Dukungan
kebijakan
nasional dalam
pengembangan
kawasan
konservasi perairan dibuat secara menyeluruh dan terpadu serta mempertimbangkan desentralisasi dalam pelaksanaannya.
Kebijakan
dan peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir semakin kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait 3
dengan sumber
daya ikan, Undang-undang ini bersinergi dengan
berbagai perundangan lain, diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Terkait dengan desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan perekat hubungan antar beberapa undang-undang sebagai materi muatan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut memiliki implikasi terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Implikasi akan bersifat sinergis, apabila setiap pemerintah dan masyarakat di wilayah otonomi menyadari arti penting
dari
pengelolaan
suberdaya
pesisir
secara
berkelanjutan,
sehingga pemanfaatan sumberdaya pesisir dilakukan secara bijaksana dengan menerapkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Implikasi negatif akan muncul apabila setiap daerah berlomba mengeksploitasi sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan
berkelanjutan. Sedangkan
payung
kebijakan
dalam
konservasi sumber daya ikan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Melalui peraturan pemerintah ini diharapkan segala urusan mengenai konservasi sumberdaya ikan dapat terwadahi. Pertemuan puncak dunia mengenai pembangunan berkelanjutan di Johannesburg pada tahun 2002
mendeklarasikan bahwa, “Samudera,
laut, pulau, dan wilayah pantai merupakan satu komponen terpadu dan essensial
dari
ekosistem
bumi
yang
sangat
penting
bagi
ketersediaan pangan global yang aman untuk menjaga kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan ekonomi banyak Negara, terutama di negaranegara
berkembang.
Pembangunan
samudera
yang
berkelanjutan
membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang efektif, termasuk pada 4
tingkat global dan regional, diantara badan-badan yang berkepentingan dan tindakan-tindakan di segala tingkatan”. Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam tersebut menunjukkan prinsip-prinsip yang sangat mendasar dan harmonisasi antara keseimbangan, keselarasan dan keserasian sistem ekologi, sosial, ekonomi dan budaya. Pembangunan yang semata-mata menempatkan
sistem
dan
fungsi
ekonomi
sebagai
prioritas
dan
mengabaikan fungsi ekologi, sosial dan budaya akan menimbulkan masalah-masalah
yang
pelik
dan
konflik
sosial
yang
berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk membangun dan mengembangkan keseimbangan fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya harus dapat terimplementasikan dalam berbagai perangkat kebijakan maupun program pemerintah. Sebagai pelaksanaan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menetapkan Visi, yaitu: Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil secara optimum dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Visi ini dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu: a) Memfasilitasi terwujudnya penataan ruang untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi pembangunan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; b) Memperbaiki
sistem
pengelolaan
pesisir
dan
lautan
untuk
mewujudkan wilayah pesisir dan lautan yang bersih, sehat, produktif dan aman; c) Mendorong
pertumbuhan
investasi
pulau-pulau
kecil
yang
berkelanjutan dan berbasis masyarakat; d) Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik; dan
e) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pemasar ikan dan pengolah hasil laut, serta masyarakat pesisir lainnya. 5
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan,
Pesisir
dan
Pulau
Pulau
Kecil
yang
mengemban
misi
Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik tersebut, menetapkan strategi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya dengan melakukan pengelolaan dan pengembangan konservasi sumberdaya alam dan
lingkungannya,
melalui
upaya
perlindungan,
pelestarian
dan
pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik,
dengan
mengembangkan
kebijakan,
penyusunan/
pengembangan pedoman, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan, pengembangan pilot project, bimbingan teknis fasilitasi serta mengembangkan kerjasama nasional dan internasional di bidang konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan telah menyusun beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka konservasi sumberdaya ikan
dan
lingkungannya,
keanekaragaman
hayati
antara
laut
lain
(grand
strategi strategy
utama marine
konservasi biodiversity
conservation), kebijakan dan strategi pengelolaan terumbu karang, strategi utama jejaring kawsan konservasi laut, kebijakan dan strategi konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya di perairan daratan, serta berbagai panduan maupun pedoman sebagai pelaksanaan dari kebijakan dan strategi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan Konservasi Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya pada Direktorat
Kawasan
konservasi
dan
Jenis
Ikan
bertujuan
untuk
mewujudkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk
ekosistem,
jenis
dan
genetik
dalam
rangka
menjamin
keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumber
daya
ikan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun sasarannya sebagai berikut: a) terwujudnya pengembangan kawasan konseravsi perairan seluas 3,5 juta hektar; b) terlaksananya pengembangan konservasi jenis dan genetik di tiga wilayah biogeografi, sebanyak 4 jenis; 6
c) terlaksananya
rehabilitasi
ekosistem
sumberdaya
ikan
dan
lingkungannya di 8 provinsi, 15 kabupaten dan 21 lokasi; d) pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi sumebrdaya ikan, sebanyak 2 UPT; e) terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia konservasi sumberdaya ikan sebanyak 250 orang; dan f) tersusunnya
peraturan,
pedoman
standar
dan
norma
tentang
konservasi sumberdaya ikan sebanyak 18 dokumen. Kegiatan pokok direktorat konservasi, antara lain pengembangan konservasi kawasan perairan, pengembangan konservasi jenis dan genetik,
rehabilitasi
pengembangan
sumberdaya
kelembagaan,
ikan
kapasitas
dan
lingkungannya,
sumberdaya
dan
manusia
dan
peraturan. Strategi pengembangan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh KKP, melalui Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan antara lain: a)
perluasan kawasan konservasi laut, dengan target 10 (sepuluh) juta hektar pada tahun 2010 dan 20 (dua puluh) juta hektar pada tahun 2020;
b)
melakukan upaya pengelolaan efektif Kawasan Konservasi Perairan yang meliputi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan, serta pengembangan kawasan percontohan;
c)
melakukan pendekatan ilmiah, termasuk: eco-regional, resilient, and resistant principles;
d)
memantapkan jaringan global dan kerjasama dalam pengelolaan KKP;
e)
implementasi
kolaborasi
pengelolaan
dalam
kerjasama
antar
pemerintah, masyarakat dan organisasi non pemerintah (LSM); f)
penguatan pengelolaan KKP melalui program “Capacity Building”;
g)
pengembangan mekanisme pendanaan, serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.
7
3. Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD 2009-2013) a. Visi dan Misi Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan regional, dilaksanakan dengan mengacu kepada kebijakan nasional terutama dalam hubungannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT disusun dengan
mengacu
kepada
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Nasional. Berdasarkan tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam 20 tahun kedepan serta dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah serta berbagai faktor strategis lainnya, maka Visi Provinsi NTT Tahun 2009-2013 adalah “Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, Adil dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Provinsi NTT yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Nusa Tenggara Timur yang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, memperhatikan keseimbangan antara kewajiban dan hak, menghargai pendapat dan menerima pendapat orang lain. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan Provinsi NTT tahun 2009-2013 adalah: 1) Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Melalui
misi
ini
pemerintah
ingin
meningkatkan
kesempatan
pendidikan bagi masyarakat baik yang di kota mapun di desa dengan meningkatkan fasilitas pelayanan pendidikan baik jumlah, kualitas terutama penyebarannya, namun perluasan kesempatan belajar ini dibarengi pula dengan relevansi jenis dan jenjang pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga perluasan pendidikan dimaksud dapat efektif dan efisien. 2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat. Melalui misi ini pemerintah ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui
pola
hidup 8
sehat,
pemerataan
pelayanan
kesehatan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas gizi masyarakat yang tiap tahunnya terus melanda NTT dan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. 3) Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal. Melalui misi ini pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan penduduk yang saat ini cukup memprihatinkan akibat masih tingginya
angka kemiskinan
yang
disebabkan
oleh
rendahnya
pendapatan perkapita, meningkatnya angka pengangguran, belum berkembangnya
sektor riil
serta rendahnya
pertumbuhan
dan
produktivitas UKM dan Koperasi. Untuk itu perekonomian NTT yang saat ini masih mengandalkan sektorsektor tradisonal harus juga memperhatikan sektor-sektor non tradisional seperti industri dan tersier khususnya jasa-jasa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. 4) Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Melalui misi ini pemerintah memandang peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perekonomian, sangat bergantung pada kelayakan infrastruktur pembangunan yang ada. Untuk itu dalam lima tahun kedepan, pemerintah akan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana
infrastruktur
baik
dalam
penyebarannya terutama sarana dan
jumlah, kualitas
serta
prasarana air dan listrik,
transportasi darat, laut dan udara, pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur perumahan dan permukiman . 5) Meningkatkan
penegakan
supremasi
hukum
dalam
rangka
menjelmakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum. Melalui misi ini pemerintah Provinsi NTT ingin menata dan membina hukum tingkat daerah serta menempatkan supremasi hukum sebagai landasan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan mengedepankan norma /kaidah hukum dalam masyarakat serta nilainilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. 6) Meningkatkan
pembangunan
yang
lingkungan hidup. 9
berbasis
tata
ruang
dan
Melalui
misi
ini
pemerintah
ingin
menunjukkan
pentingnya
penanganan masalah penataan ruang yang merupakan salah satu matra dalam perencanaan pembangunan daerah, serta masalah lingkungan hidup yang erat kaitanya dalam mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari. 7) Meningkatkan akses perempuan, anak dan pemuda dalam sektor publik, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak dan pemuda. Sudah menjadi komitmen pembangunan nasional juga dunia untuk memperhatikan
kualitas
hidup
serta
perlindungan
terhadap
perempuan dan anak. Untuk itu melalui misi ini pemerintah ingin meningkatkan perlindungan dan kualitas hidup perempuan dan anak melalui peningkatan akses perempuan dan anak dalam sektor publik serta meningkatnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. 8) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah kepulauan, dan pembangunan daerah rawan bencana alam. Melalui misi ini pemerintah daerah menekankan pada percepatan penanggulangan masalah yang mendasar pada masyarakat NTT umumnya
dan
masyarakat
desa
khususnya
yakni
masalah
kemiskinan. Selain itu NTT juga hampir setiap tahun tertimpa bencana alam sehingga harus ada upaya penanggulangan secepat mungkin agar masyarakat tidak harus terlalu menderita. Selain itu wilayah NTT yang merupakan wilayah kepulauan perlu adanya strategi tersendiri dibandingkan dengan daerah daratan yang lebih mudah dijangkau, hal ini ditambah lagi dengan posisi NTT yang juga menjadi daerah perbatasan dengan Negara lain seperti Timor Leste dan Australia yang rawan terhadap masalah-masalah lintas batas termasuk penyelundupan. b. Agenda Pembangunan Daerah Visi dan Misi di atas selanjutnya diterjemahkan dalam 8 Agenda Pembangunan Provinsi NTT tahun 2009 – 2013 sebagai berikut: 1)
Pemantapan Kualitas Pendidikan;
2)
Pembangunan Kesehatan;
3)
Pembangunan Ekonomi;
4)
Pembangunan Infrastruktur; 10
5)
Pembenahan sistem hukum (daerah) dan keadilan;
6)
Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7)
Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda; dan
8)
Agenda Khusus: penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana.
4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah
mewujudkan
visi
pembangunan
bersama
seluruh
pembangunan
daerah
komponen
daerah.
tersebut
maka
Untuk
masyarakat
untuk
mewujudkan
Pemerintah
Provinsi
visi NTT
melaksanakan 8 (delapan) misi pembangunan daerah yang akan ditempuh melalui 4 (empat) Strategi Pokok Pembangunan Daerah, yaitu: a) Pembangunan Daerah yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Pembangunan Daerah yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan diarahkan untuk melanjutkan program pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. b) Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Peningkatan
Kualitas
Kehidupan
Masyarakat
diarahkan
untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi NTT dalam segala aspek terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. c) Percepatan Pembangunan Daerah dengan Mengembangkan Ekonomi Lokal. Percepatan Pembangunan Daerah dengan Mengembangkan Ekonomi Lokal diarahkan untuk pengembangan ekonomi lokal (lokal economic development), yaitu dengan mengembangan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah untuk meningkatkan derajat kemajuan ekonomi daerah secara keseluruhan; d) Pemberdayaan Masyarakat 11
Pemberdayaan Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
untuk
berperan
aktif
dalam
kegiatan-kegiatan
pembangunan sosial, budaya dan ekonomi 5. Kebijakan Spasial dan Perda Provinsi NTT tentang RTRW 2010-2030 Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu
pada masyarakat
berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana.
a) Rencana Struktur Ruang Provinsi NTT Rencana struktur dan pola ruang Povinsi NTT terdiri atas pusat sistem kegiatan dan pusat jaringan prasarana wilayah. Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi NTT, meliputi: 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah Provinsi NTT; 2) PKN promosi (PKNp) terdapat di Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Maumere di Kabupaten Sikka; 3) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdapat di Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Ende di Kabupaten Ende, Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat; 4) PKW promosi (PKWp) terdapat di Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Bajawa di Kabupaten Ngada, Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat dan Atambua di Kabupaten Belu, dan Mbay di Kabupaten Nagekeo; 5) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdapat di Oelamasi di Kabupaten Kupang, Ba’a di Kabupaten Rote Ndao, Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Lewoleba di Kabupaten Lembata, Kalabahi di
Kabupaten
Alor, Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Borong di Kabupaten Manggarai Timur; 6) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) terdapat di Atambua di Kabupaten Belu, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kalabahi di Kabupaten Alor. Sistem perdesaan mencakup seluruh pusat kecamatan diluar sistem perkotaan di seluruh wilayah kabupaten/kota di wilayah Provinsi.
12
b) Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis provinsi dan/atau lintas kabupaten dan/atau kota. Rencana pola ruang Provinsi NTT diuraikan sebagai berikut: 1) Rencana Kawasan Lindung Rencana Kawasan Lindung ditetapkan berdasarkan kebijakan dan strategi pola ruang wilayah Provinsi NTT untuk Kawasan Lindung. Rencana kawasan Lindung Provinsi NTT minimal 29,03% dari total luas wilayah Provinsi NTT yaitu sekitar 1.348.760,25 hektar, dimana luas lahan total adalah 3.297.598,85 hektar. Adapun luas perairan Provinsi NTT sekitar 19.148.400 hektar, yang mencakup pemanfaatan Lindung di wilayah Laut Provinsi NTT. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi NTT sebagaimana terdapat pada Gambar 27.
2) Kawasan Gambar 27. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi NTT Perlindungan Setempat Kawasan Perlindungan Setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Adapun Kawasan Perlindungan Setempat yang terdapat di Propinsi NTT, meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai,
kawasan
sekitar
danau 13
atau
waduk
dan
kawasan
sempadan jurang.
14
(a)
Kawasan sempadan pantai; Kawasan sempadan pantai yang terdapat di Provinsi NTT memiliki luas total kurang lebih 56.274 hektar, meliputi: (1) kawasan sempadan pantai yang berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yaitu di sepanjang pantai Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan (2) kawasan sempadan pantai rawan gelombang pasang dan tsunami yang berjarak lebih dari 100 meter disesuaikan dengan
karakter
pantai,
terdapat
di
Maumere
di
Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/pantai utara Belu, pantai selatan Pulau Sumba, pantai utara Ende, pantai utara Flores Timur, pantai selatan Lembata, dan pantai selatan Pulau Timor. (b)
Kawasan sempadan sungai; Kawasan sempadan sungai yang terdapat di Provinsi NTT memiliki luas total kurang lebih 181.837 hektar, meliputi: (1)
kawasan sempadan sungai di kawasan non permukiman berjarak sekurang-kurangnya 100 m dari kiri dan kanan untuk aliran sungai utama dan sekurang-kurangnya 50 meter dari kiri dan kanan untuk anak sungai; dan
(2)
kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman berjarak sekurang-kurangnya 10 meter.
(c)
Kawasan sekitar danau atau waduk Kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas total kurang lebih 28.944 hektar, berjarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
(d)
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi
kawasan
suaka
alam
laut,
kawasan
suaka
margasatwa dan suaka margasatwa laut, kawasan cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman nasional dan taman nasional laut, kawasan 15
taman hutan raya, kawasan taman wisata alam dan kawasan cagar budaya. (1) Kawasan Suaka Alam Kawasan suaka alam merupakan kawasan dengan kriteria kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun diperairan dan mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat didalamnya. Kawasan suaka alam yang terdapat di Provinsi NTT yaitu Kawasan Suaka Alam Laut Sawu dan Kawasan Suaka Alam Laut Flores. (2) Kawasan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Kawasan ini memiliki kriteria : 1. merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu
jenis
satwa
yang
perlu
dilakukan
upaya
konservasi, 2. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi, 3. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrant tertentu; dan 4. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Di Propinsi NTT, kawasan jenis ini meliputi Kawasan Suaka Margasatwa Perhatu di Kabupaten Kupang, Kawasan Suaka Margasatwa Kateri di Kabupaten Belu, Kawasan Suaka Margasatwa Harlu di Kabupaten Rote Ndao, dan Kawasan Suaka Margasatwa Ale Asisio di Kabupaten Timor Tengah Selatan. (3) Kawasan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Kawasan ini memiliki kriteria : 1. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya; 2. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya; 16
3. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan belum diganggu manusia; 4. memiliki luas dan bentuk tertentu; dan 5. memiliki
ciri
khas
yang
merupakan
satu-satunya
contoh suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi. Di Provinsi NTT, kawasan jenis ini meliputi Kawasan Cagar Alam Riung di Kabupaten Ngada, Kawasan Cagar Alam Maubesi di Kabupaten Belu, Kawasan
Cagar Alam Way
Wuul/Mburak di Kabupaten Manggarai Barat, Kawasan Cagar Alam Watu Ata di Kabupaten Ngada, Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Kabupaten Ngada, dan Kawasan Cagar Alam Gunung Mutis yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. (4) Kawasan Pantai Berhutan Bakau Kawasan pantai berhutan bakau memiliki kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah dari arah darat. Kawasan pantai berhutan bakau di Provinsi NTT terdapat di Kabupaten Belu, Rote Ndao dan Manggarai Barat. (5) Kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut Kawasan ini ditetapkan dengan kriteria : 1. berhutan
atau
bervegetasi
tetap
yang
memiliki
tumbuhan dan satwa yang beragam; 2. memiliki
luas
yang
cukup
untuk
menjamin
kelangsungan proses ekologi secara alami; 3. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh; 4. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secaramateri atau fisik tidak boleh diubah baik oleh ekspoitasi maupun pendudukan manusia; dan 17
5. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam. Di Provinsi NTT kawasan jenis ini meliputi Kawasan Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende, Kawasan Taman
Nasional
Sumba
Timur,
Laiwangi-Wanggameti Kawasan
Taman
di
Kabupaten
Nasional Manupeu-
Tanadaru di Kabupaten Sumba Tengah, Kawasan Taman Nasional
Komodo
di
Kabupaten
Manggarai
Barat,
Kawasan Taman Nasional Laut Komodo di Kabupaten Manggarai Barat dan Kawasan Taman Nasional Laut Selat Pantar di Kabupaten Alor. (6) Kawasan Taman Hutan Raya Kawasan Taman Hutan Raya ditetapkan dengan kriteria: 1. berhutan
atau
bervegetasi
tetap
yang
memiliki
tumbuhan dan/atau satwa yang beragam; 2. memiliki arsitektur bentang alam yang baik; 3. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; 4. merupakan kawasan dengan cirri khas baik asli maupun
buatan,
ekosistemnya masih
baik
pada
kawasan
utuh
maupun kawasan
yang yang
sudah berubah; 5. kemiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; 6. memiliki
luas
yang
memungkinkan
untuk
mengembangkan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli; 7. untuk kawasan berdasarkan kriteria tersebut berupa Taman Hutan Raya Prof Ir. Herman Yohannes yang terdapat di Kabupaten Kupang; (7) Kawasan Taman Wisata Alam Dan Taman Wisata Alam Laut Kawasan jenis ini ditetapkan dengan kriteria : 1. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan langka; 2. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; 18
3. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan 4. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam. Di Provinsi NTT, kawasan-kawasan yang termasuk pada kriteria tersebut meliputi: 1. Kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae di Kabupaten Alor; 2. Kawasan Taman Wisata Alam Kemang Beleng I di Kabupaten Ende; 3. Kawasan Taman Wisata Alam Kemang Beleng II di Kabupaten Ende; 4. Kawasan
Taman
Wisata
Alam
Pulau
Besar
di
Menipo
di
Kabupaten Sikka; 5. Kawasan
Taman
Wisata
Alam
Pulau
Kabupaten Kupang; 6. Kawasan Taman Wisata Alam Ruteng di Kabupaten Manggarai; 7. Kawasan
Taman
Wisata
Alam
Egon
Illimedo
di
Kabupaten Sikka; 8. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao. 9. Kawasan Taman Wisata Alam Gugus Pulau Teluk Maumere di Kabupaten Sikka; 10. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung di Kabupaten Ngada; 11. Kawasan Taman Wisata Alam Camplong di Kabupaten Kupang; 12. Kawasan Taman Wisata Pulau Batang di Kabupaten Alor; dan 13. Kawasan
Taman
Wisata
Baumata
di
Kupang. (8) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 19
Kabupaten
Kawasan ini ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budidaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Di Provinsi NTT, kawasan ini meliputi: 1. Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka di Kabupaten Flores Timur; 2. Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang di Kota Kupang; 3. Kawasan Gereja Tua di Kota Kupang; 4. Kawasan Gua Alam Baumata di Kabupaten Kupang; 5. Kawasan cagar budaya berupa kampung adat yang terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada, Nagekeo, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Ende, dan Belu; dan 6. Kawasan Gua Bitauni di TTU. 3) Kawasan Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Provinsi NTT, meliputi kawasan rawan tanah longsor dan gerakan tanah dan kawasan rawan banjir. (a)
Kawasan rawan longsor Kawasan rawan longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor
Tengah Selatan, Kabupaten Timor
Kabupaten
Belu,
Kabupaten
Alor,
Tengah Utara,
Kabupaten
Lembata,
Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat. (b)
Kawasan rawan banjir Kawasan
rawan
bajir
ditetapkan
dengan
kriteria
kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi 20
mengalami bencana banjir. Kawasan ini terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndona di Kabupaten Ende. Selain kawasan yang disebutkan diatas terdapat juga kawasan rawan bencana alam geologi, meliputi kawasan rawan gempa, kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami, dan kawasan rawan bencana letusan Gunung Berapi. 4) Kawasan Lindung Lainnya Kawasan Lindung Lainnya meliputi cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Kawasan Lindung Lainnya di Provinsi NTT memiliki luasan sekitar 180.125,07 hektar. Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana terdapat pada Tabel 36.
Tabel 36. Kawasan Lindung Lainnya di Provinsi NTT No
Jenis
Kawasan
1
Kawasan Taman Buru
Kawasan Taman Buru Dataran Bena di Kabupaten Timor Tengah Selatan; Kawasan
Taman
Buru
Pulau
Rusa
di
Kabupaten Kupang; Kawasan Taman Buru Pulau Ndana di Kabupaten Rote Ndao; dan Kawasan Taman Buru Ndana di Kabupaten Alor. 2
Kawasan Nutfah
Perlindungan
Plasma
Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Riung di Kabupaten Manggarai; Kawasan
Perlindungan
Plasma
Nutfah
Maubesi di Kabupaten Belu; Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Way Wull/Mburak di Kabupaten Manggarai Barat; Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Watu 21
No
Jenis
Kawasan Ata di Kabupaten Ngada; dan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Wolo Tadho di Kabupaten Ngada.
3
Kawasan Pengungsian Satwa
Kawasan Perairan Laut Flores; Kawasan Perairan Laut Sawu; Kawasan Perairan Laut Alor; dan Kawasan Perairan Laut Timor.
4
Kawasan Terumbu Karang
Kawasan Terumbu Karang Laut Flores; Kawasan Terumbu Karang Laut Sawu; dan Kawasan Terumbu Karang Laut Timor.
5
Kawasan Koridor Jenis Satwa/
Kawasan Komodo di Kabupaten Manggarai
Biota Laut yang di Lindungi
Barat; Perairan Laut Flores; Perairan Laut Sawu; dan Perairan Laut Timor.
5) Rencana Kawasan Budidaya Penetapan kawasan budidaya provinsi dilakukan dengan memperhatikan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional atau kawasan andalan. Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan dan kawasan andalan laut. Kawasan andalan di provinsi meliputi: (a)
Kawasan
Kupang
dan
sekitarnya,
yang
memiliki
sektor
unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut dan pertambangan; (b)
Kawasan Maumere – Ende, yang memiliki sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, pariwisata, perikanan dan perkebunan;
(c)
Kawasan Komodo dan sekitarnya, yang unggulan
pertanian,
industri,
pariwisata,
memiliki sektor perikanan
dan
perkebunan; (d)
Kawasan Ruteng – Bajawa, yang memiliki sektor unggulan pertanian,
pertambangan,
perkebunan; 22
pariwisata,
perikanan
dan
(e)
Kawasan Sumba, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan;
(f)
Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan;
(g)
Kawasan Andalan Laut Sawu dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata, perikanan dan pertambangan;
(h)
Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan.
6) Kawasan yang Diperuntukkan Sebagai Kawasan Perikanan Kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan perikanan terdiri
dari
kawasan
perikanan
tangkap,
kawasan
budidaya
perikanan dan kawasan pengolahan ikan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kawasan peruntukan
perikanan
budidaya
tersebar
di
seluruh
kabupaten/kota. Untuk meningkatkan nilai ikan tangkap dan budidaya yang dihasilkan dari perairan yang terdapat di Provinsi NTT, maka direncanakan kawasan pengolahan ikan. Kawasan pengolahan ikan terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Ende. 7) Kawasan yang Diperuntukan Sebagai Kawasan Pariwisata Kawasan
peruntukan
pariwisata
meliputi
kawasan
peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya
dan
kawasan
peruntukan
pariwisata
buatan/taman
rekreasi. (a)
Kawasan peruntukan pariwisata alam Kawasan yang termasuk jenis pariwisata alam meliputi (1) Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat; (2) Taman Laut Tujuh Belas
Pulau Riung di Kabupaten
Ngada; (3) Taman Laut Teluk Maumere di Kabupaten Sikka; (4) Taman Laut Kepa di selat Pantar di Kabupaten Alor; (5) Taman Laut Teluk Kupang di Kabupaten dan Kota Kupang; (6) Pantai Nembrala di Kabupaten Rote Ndao; (7) Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende; 23
(8) Pantai Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan (9) Kawasan Wisata Gunung Mutis di Kabupaten Timor Tengah Selatan. (b)
Kawasan peruntukan Pariwisata Budaya Kawasan yang termasuk jenis pariwisata budaya meliputi: (1)
Atraksi Pasola di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya;
(2)
Prosesi Jumad Agung di Kabupaten Flores Timur;
(3)
Prosesi Jumad Agung di Gua Bitauni di Kabupaten Timor Tengah Utara;
(4)
Perburuan ikan paus di Lamalera di Kabupaten Lembata;
(5)
Perkampungan Adat di Bena di Kabupaten Ngada;
(6)
Kampung adat Koanara di Kabupaten Ende;
(7)
Kampung adat Tarung di Kabupaten Sumba Barat;
(8)
Kampung adat Laitarung di Kabupaten Sumba Tengah
(9)
Kampung adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
(10) Kampung Namata di Kabupaten Sabu Raijua; (11) Kampung Tamkesi di Kabupaten Timor Tengah Utara; (12) Homo Florencis Liangboah di Kabupaten Manggarai; (13) Situs arkeologi Olabula di Kabupaten Nagakeo; (14) Kuburan Megalitik di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sikka; dan (15) Atraksi seni budaya di seluruh kabupaten/kota. (c)
Kawasan peruntukan Pariwisata Buatan Kawasan yang termasuk jenis pariwisata buatan meliputi : (1)
Taman Rekreasi Subasuka di Kota Kupang; dan
(2)
Pemancingan di Perairan Tablolong Kabupaten Kupang.
6. Isu-isu dan Permasalahan Kawasan Berbagai isu yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang merupakan hasil masukan dari berbagai pihak baik pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat antara lain: 24
a)
Terjadinya Penurunan Ekosistem dan Lingkungan
25
Wilayah pesisir dan laut di TNP Laut Sawu mengalami penurunan
ekosistem
sebagai
akibat
dari
berbagai
aktivitas
penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan linggis dan hammer, potassium dan bom oleh nelayan pendatang. Di samping itu konversi ekosistem hutan bakau yang kerap dijadikan bahan bangunan dan perumahan juga menjadi persoalan yang perlu menjadi perhatian untuk mengantisipasi abrasi pantai, ekosistem mangrove tidak terdegradasi. (2)
Terjadinya
penurunan
keanekaragaman
hayati
dan
habitat
perikanan TNP Laut sawu merupakan daerah migrasi ikan menuju ke Samudera Pasifik & Samudera Hindia dari berbagai biota terutama penyu, paus dan biota ekonomis tinggi lainnya, sehingga menjadi target penangkapan bagi nelayan. Penangkapan biota laut yang berlebihan akibat dari open akses dan kurangnya pengaturan tentang ukuran yang boleh ditangkap, jenis yang tidak boleh ditangkap, jenis alat tangkap yang dilarang, serta nilai ekonomi sumberdaya tersebut menyebabkan terjadinya overfishing yang mengancam keberadaan dan kelestarian biota. Dikhawatirkan jika kegiatan tersebut berlanjut tanpa perlindungan dan pengendalian dapat menjadi ancaman bagi kepunahan biota tersebut. (3)
Lemahnya Koordinasi sehingga terjadi konflik lintas sektor dan antar sektor Konflik lintas sektor dan antar sektor merupakan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan dan pengelolaan di TNP Laut Sawu sebagai akibat tidak adanya koordinasi dan kolabarosi dari
dan
antar sektor tersebut, sehingga diperlukan leading sector yang dapat mengayomi
semua
kepentingan
dalam
pemanfaatan
dan
added)
dari
pengelolaan. (4)
Pengelolaan Pasca panen Untuk
meningkatkan
nilai
tambah
(value
sumberdaya diperlukan pengolahan pasca panen secara tepat melalui keragaman bentuk pengolahan yang dapat menjadikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan dan tidak cepat membusuk, 26
sehingga
tingkat
harga
produk
dapat
dipertahankan
atau
ditingkatkan.
(5)
Terbatasnya sarana dan prasarana Salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan pengelolaan dan nilai sumberdaya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai,
sehingga
kebijakan
yang
akan
diterapkan
dapat
terlaksana sebagaimana mestinya yang ditopang dengan berbagai hasil studi yang memadai. Kondisi geografis daerah Provinsi NTT yang terdiri dari pulau-pulau dengan kemiringan yang cukup tinggi (rata-rata di atas 40%) merupakan kendala dalam pembangunan prasaran dan sarana, terutama perhubungan dan komunikasi. Hal ini berakibat sarana
dan prasarana
restoran,
dan
transportasi
lain-lain
penunjang seperti hotel, di
lokasi
calon
kawasan
konservasi masih sangat terbatas bahkan kurang. (6)
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai SDM
merupakan
faktor
yang
sangat
menentukan
dalam
pengelolaan TNP Laut Sawu. SDM baik jumlah maupun kualitasnya sangat
diharapkan
dapat
mengembangkan
segenap
potensi
sumberdaya yang ada secara optimal dan berkelanjutan. Jumlah dan kualitas SDM di tataran kebiijakan dan pengelolan termasuk nelayan sangat menentukan tujuan pengelolaan TNP Laut Sawu. Untuk itu diperlukan upaya secara maksimal melalui rekruitmen tenaga SDM bagi instansi terkait serta melakukan pendidikan formal dan non formal secara terencana. Dari jumlah penduduk Provinsi NTT yang berjumlah 4,6 juta jiwa, angka “melek huruf” penduduk berusia lima tahun ke atas sebesar 83,35 persen. Rendahnya tingkat pendidikan tentunya akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya kualitas SDM juga dapat mengakibatkan rendahnya
produktivitas
karena
pemahaman
dan
daya
serap
terhadap teknologi dan inovasi baru relatif kurang. Hal ini juga telah disadari oleh pemerintah daerah Provinsi NTT, sehingga dalam 27
rencana strategi pembangunan daerah salah satu prioritasnya adalah peningkatan kualitas SDM.
(7)
Masih tingginya angka kemiskinan Berdasarkan data statistik tahun 2012, presentasi penduduk miskin di NTT adalah 21,23%. Persentase tersebut cukup tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan rata-rata secara nasional
yang
hanya
mencapai
12,49%.
Tingkat
pendapatan
sebagian masyarakat yang relatif rendah mempunyai kecenderungan terhadap eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan. Penggunaan
berbagai
alat
lingkungan dan penggunaan
tangkap
yang
tidak
ramah
alat tangkap dengan teknologi yang
lebih memadai oleh pemilik modal menyebabkan nelayan tradisonal semakin tersisih dan semakin miskin. Oleh karena itu, diperlukan peraturan untuk memberikan peluang pada nelayan tradisonal dalam meningkatkan taraf hidupnya. Di samping itu diperlukan pendampingan, bimbingan dan pemberian modal usaha alternatif bagi nelayan tradisonal secara kontinyu dan terencana. (8)
Rendahnya pemahaman masyarakat akan kelestarian alam Rendahnya
pemahaman
masyarakat
akan
pentingnya
kelestarian alam terkait erat dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kelestarian alam dapat dilihat dari masih banyaknya praktekpraktek penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Meskipun berdasarkan penuturan penduduk bukan dari masyarakat setempat, akan tetapi masyarakat sampai saat ini belum merasa terganggu dengan praktek tersebut. Jika hal ini dibiarkan, maka sumberdaya perikanan yang ada di wilayah tersebut akan menjadi rusak. Nelayan tradisional banyak yang melakukan penangkapan ikan dengan
bubu.
Nelayan
tradisional
tidak
menyadari
bahwa
melakukan penangkapan ikan dengan bubu dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang. Meskipun bubu tersebut adalah alat penangkapan yang pasif, akan tetapi dengan meletakkannya di atas 28
terumbu karang dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang tersebut. (9)
Kearifan Lokal Mengingat salah satu tujuan pengembangan TNP Laut Sawu adalah pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, potensi kearifan lokal yang ada dimasyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya tujuan ini, dengan merevitalisasi kearifan lokal masyarakat yang mendukung upaya perlindungan terhadap sumberdaya pesisr dan laut serta lingkungan yang terdapat pada masyarakat yang ada di desa desa pesisir di TNP Laut Sawu. Hasil identifikasi ritual adat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat di kawasan yang masuk dalam TNP Laut Sawu menunjukkan ternyata masyarakat yang ada didalam kawasan perairan Laut Sawu memiliki tatanan tersendiri dalam upaya mengelola lingkungannya. Ragam kebajikan ini seharusnya dapat direvitalisasi kembali, mengingat hal ini dapat menjadi suatu upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan yang bernuansa lokal. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan inisiasi dengan memasukkan semua hal yang berkaitan dengan kearifan lokal ini ke dalam kurikulum pendidikan formal yang berupa muatan lokal disekolah mengenai pengetahuan bentuk kearifan lokal yang ada di wilayahnya sebagai sarana untuk proses diseminasi informasi tentang upaya pentingnya melestarikan lingkungan.
(10) Aturan dan lemahnya penegakan hukum Penegakan hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan TNP Laut Sawu yang sesuai dengan aturan yang ada menjadi penting untuk dapat menimbulkan efek jera, sehingga sumber daya dapat diamanfaatkan dan dikelola secara bijak namun jika penegakan hukum lemah dapat memperparah kerusakan sumberdaya. Berbagai aktivitas yang terkait dengan pelanggaran hukum dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolan di TNP Laut Sawu antara lain pemboman,
pembiusan,
perusakan
lingkungan,
ilegal
fishing,
penangkapan biota yang dilindungi dan lainnya. Apabila tidak dilakukan penindakan sesuai aturan hukum yang ada, hal tersebut 29
dapat
mempercepat
kerusakan
ekosistem
dan
kritisnya
biota
tersebut.
(11) Kelembagaan dan Kerjasama Pengelolaan Kelembagaan pengelolaan harus memiliki keterwakilan semua pihak baik dari masyarakat, aparat penegak hukum dan instansi terkait, sehingga lebih aspiratif dan lebih kuat. Di samping itu sistem kelembagaan yang dibangun termasuk sumber pendanaan dan aturan dalam kelembagaan perlu ditingkatkan. Pemanfaatan potensi sumber daya alam terutama potensi wisata belum optimal dikembangkan. Pengembangan potensi wisata alam terkait dengan kerjasama antar pengelola kawasan wisata, baik lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional. Beberapa kawasan wisata di Provinsi NTT secara umum dapat dikembangkan melalui jejaring atau kerjasama kepariwisataan dengan kawasan yang telah berkembang, misalnya dengan pengelola-pengelola wisata di Bali dalam sebuah paket wisata.
(12) Sosialisasi yang berkaitan TNP Laut Sawu dan Pembentukan Kelompok Pengawasan Sosialisasi berkaitan dengan TNP Laut Sawu perlu dilakukan secara terprogram oleh lembaga pengelola, sehingga pada akhirnya semua yang berkepentingan merasa memiliki TNP Laut Sawu tersebut.
(13) Pembatas Zona-zona TNP Laut Sawu Penzonasian TNP Laut Sawu secara partisipatif dilakukan guna menghasilkan
zona-zona
yang
disepakati
semua
pihak
yang
berkepentingan. Di samping itu, untuk lebih menjamin status kawasan TNP Laut Sawu, maka diperlukan pembatas di lapangan baik
batasan
zona
inti,
zona
perikanan
berkelanjutan,
zona
pemanfaatan, dan zona lainnya sehingga menjadi tanda terhadap nelayan atau pemangku kepentingan lainnya, sehingga batasan 30
tersebut dapat menjadi pedoman yang seharusnya tidak dilanggar oleh pemangku kepentingan.
7. Visi dan Misi Pengelolaan TNP Laut Sawu Visi: "Terwujudnya Taman Nasional Perairan Laut Sawu yang dikelola secara berkelanjutan dan kolaboratif guna menjamin keberlangsungan keanekaragaman
hayati
laut,
nilai
budaya
dan
kesejahteraan
masyarakat". Misi: 1. Mengembangkan upaya pemanfaatan sumber daya laut di TNP Laut Sawu
secara
optimal
dan
berkelanjutan
bagi
kesejahteraan
masyarakat dan daerah. 2. Menerapkan sistem pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang adaptif guna menjamin kelestarian sumber daya laut dan ekosistemnya serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. 3. Mengintegrasikan fungsi kawasan dengan pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam dan sekitar TNP Laut Sawu. 4. Memantapkan sistem pengelolaan TNP Laut Sawu yang berbasis ekosistem,
kehati-hatian,
keterpaduan,
adaptif,
partisipatif
dan
kolaboratif. 8. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Pengelolaan TNP Laut Sawu diarahkan melalui pendekatan kehatihatian, keterpaduan, berbasis ekosistem, adaptif, partisipatif,
dan
kolaboratif. Pemaduserasian kebijakan dan program antara pemangku kepentingan dalam berbagai tingkatan sangat penting agar proses pembangunan dikawasan TNP Laut Sawu dapat dilaksanakan secara selaras dan berkelanjutan. a.
Tujuan Pengelolaan Tujuan pengelolaan TNPLaut Sawu dijabarkan berdasarkan misi, yaitu:
31
Misi 1 “Mengembangkan upaya pemanfaatan sumberdaya laut di TNP Laut Sawu secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah”, mencakup tujuan: 1)
meningkatkan
kegiatan
monitoring
dan
identifikasi,
evaluasi
inventarisasi,
sumberdaya
laut
dan
pemanfaatannya; 2)
mengembangkan mekanisme pemanfaatan sumberdaya laut dan ekosistemnya;
3)
melestarikan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut yang selaras dengan keberlanjutan sumberdaya laut dan ekosistemnya;
4)
mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam serta budaya;
5)
mengatur pengelolaan dan pengembangan industri kelautan di TNP Laut Sawu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya laut;
6)
mendorong
pengembangan
upaya
perikanan
yang
berkelanjutan; 7)
mengembangkan strategi pengelolaan dalam bidang sosial budaya dan ekonomi masyarakat; dan
8)
mengembangkan
pemberdayaan
masyarakat
pesisir
untuk
pengembangan dalam rencana pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu. Misi 2 “Menerapkan sistem pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang adaptif guna menjamin kelestarian sumberdaya laut dan ekosistemnya
serta
pemanfaatannya
bagi
kesejahteraan
masyarakat”, mencakup tujuan: 1)
mengembangkan, menyusun, mengelola, dan memelihara Bank Data TNP Laut Sawu yang dihimpun dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan dan menyebarkannya dalam sistem informasi data potensi sumberdaya alam TNP Laut Sawu;
2)
mengembangkan
dan
pemantauan/monitoring
status
ekosistemnya secara berkelanjutan; 32
menerapkan sumberdaya
sistem laut
dan
3)
menyelenggarakan Penanggulangan
suatu Bencana
Sistem di
TNP
Pemantauan Laut
Sawu
dan serta
rehabilitasinya sebagai sub sistem dari sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam nasional dan daerah;
4)
meningkatkan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan yang mendukung pengembangan TNP Laut Sawu sebagai center of excellent keanekaragaman hayati laut (marine bio diversity);
5)
mengembangkan pengelolaan habitat perairan dalam guna pelestarian dan pemanfaatannya secara optimal;
6)
mengembangkan dan menerapkan skema pengelolaan terpadu dan adaptif dalam kerangka antisipasi terhadap perubahan iklim;
7)
mengembangan dan menerapkan skema pengelolaan habitat dan populasi jenis-jenis biota laut utamanya jenis-jenis langka dan/atau bernilai ekonomis tinggi;
8)
mengembangkan pengelolaan populasi setasea;
9)
mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan dan pengamanan kawasan yang efektif;
10) meningkatkan penguatan regulasi, perangkat dan penegakan hukum
yang
kuat,
komprehensif
dan
effektif
serta
memperhatikan kearifan local dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP L Sawu yang fungsional; dan 11) meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang kompeten dan berdedikasi dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP Laut Sawu yang fungsional. Misi 3 “Mengintegrasikan fungsi kawasan dengan pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam dan sekitar TNP Laut Sawu”, mencakup tujuan: 1.
melakukan penguatan status titik referensi sebagai titik ikat batas kawasan TNP Laut Sawu;
33
2.
melakukan penataan dan penetapan zonasi TNP Laut Sawu, sebagai bagian integral dari sistem penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
3.
meningkatkan sistem pengelolaan terhadap alur pelayaran, jaringan pipa dan kabel bawah laut; dan
4.
meningkatkan
sistem
pengelolaan
terhadap
sumber
pencemaran dari daratan dan perairan. Misi 4 “Memantapkan sistem pengelolaan TNP Laut Sawu yang berbasis ekosistem, kehati-hatian, keterpaduan, adaptif, partisipatif dan kolaboratif”, mencakup tujuan: 1.
mengembangkan institusi pengelola TNP Laut Sawu;
2.
mengembangkan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) yang mampu mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu;
3.
meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan TNP Laut Sawu;
4.
mengembangkan sistem pendanaan yang berkelanjutan;
5.
memantapkan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan TNP Laut Sawu; dan
6.
mengembangkan sistem pengelolaan
kolaboratif TNP Laut
Sawu. b.
Sasaran Pengelolaan Sasaran pengelolaan TNP Laut Sawu diuraikan pada setiap Misi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana terdapat pada Tabel 37. Tabel 37. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Mengembangkan upaya pemanfaatan sumberdaya laut di TNP Laut Sawu secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah. Misi 1.
No 1
Tujuan-Tujuan
Sasaran-Sasaran
Meningkatkan kegiatan a. identifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi sumberdaya b. laut dan c. pemanfaatannya
d. 34
Tersedianya teknis/protokol sumberdaya kebutuhan;
panduan monitoring laut sesuai
Adanya tim monitoring bersama; Terlaksananya monitoring pemanfaatan sumber daya laut sesuai dengan protokol; Tersedianya
data
pemanfaatan
sumber daya laut sebagai dasar dalam pengaturan pemanfaatan secara berkelanjutan;
2
3
Mengembangkan mekanisme pemanfaatan sumberdaya laut dan ekosistemnya
e.
Terpantaunya lokasi-lokasi kritis ekosistem di TNP Laut Sawu dari kegiatan merusak dan penangkapan berlebih;
f.
Adanya database terpadu berbasis web terkait data inventarisasi dan monitoring sumberdaya laut dan pemanfaatannya.
a.
Adanya petunjuk teknis pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan; Adanya analisis yang berkelanjutan untuk peningkatan pemanfaatan sumber daya laut dan ekosistemnya. Tersedianya informasi dan data praktek-praktek kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan; Adanya penguatan dan pendampingan ke masyarakat terkait praktek-praktek kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan Terlaksananya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui pendekatan kearifan lokal. Terintegrasinya kearifan lokalkearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan di dalam Rencana Pengelolaan KKP Tersedianya petunjuk teknis monitoring dan evaluasi praktekpraktek kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan. Tersedianya informasi jenis, potensi dan daya dukung pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya; Adanya petunjuk teknis dan prosedur pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya yang ramah lingkungan yang disyahkan oleh yang berwenang; Terselenggaranya promosi pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam dan budaya yang ramah lingkungan
b.
Melestarikan kearifan a. lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut yang selaras dengan keberlanjutan b. sumberdaya laut dan ekosistemnya;
c.
d.
e.
4
Mengembangkan pemanfaatan lingkungan pariwisata alam budaya:
jasa dan serta
a.
b.
c.
35
5
Mengatur pengelolaan dan pengembangan industri kelautan di TNP Laut Sawu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya laut;
6
Mendorong pengembangan perikanan berkelanjutan;
7
d. Terwujudnya pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya yang ramah lingkungan e. Tersedianya desain pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya yang ramah lingkungan. Tercapainya keterpaduan sektorsektor terkait yang mencakup sarana dan prasarana, Ilmu dan teknologi, sumber daya manusia serta pendanaan
upaya yang
a.
Tersedianya data pendugaan populasi dan sebaran ikan ekonomis penting sebagai dasar dalam pemanfaatan secara berkelanjutan;
b. Terbentuknya sistem pengembangan upaya pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan. Mengembangkan strategi a. Terlaksananya pemberdayaan pengelolaan dalam masyarakat melalui penciptaan bidang sosial budaya dan suasana dan iklim ekonomi masyarakat; memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat. b. Tercapainya penguatan dan daya masyarakat. c.
potensi
Terlaksananya Perlindungan kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat.
d. Terlaksananya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumberdaya.
8
Mengembangkan 36
e.
Tersedianya akses pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya dengan memperhatikan aspek lokasi, adaptif, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan dan kelestarian;
f.
Terselenggaranya Penguatan sumber daya manusia dengan pelatihan dan penguatan kelembagaan dengan pembentukan kelompok masyarakat konservasi.
a.
Terlaksananya
pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat pesisir untuk pengembangan dalam rencana pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu
masyarakat pesisir yang secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada pengelolaan TNP Laut Sawu dengan pengembangan mata pencaharian alternatif;
b. Tersedianya Pengembangan teknologi alternatif ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di dalam kawasan TNP Laut Sawu. Misi 2. Menerapkan sistem pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang adaptif guna menjamin kelestarian sumberdaya laut dan ekosistemnya serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat No 1
2
Tujuan-Tujuan
Sasaran-Sasaran
Mengembangkan, menyusun, mengelola, dan memelihara Bank Data TNP Laut Sawu yang dihimpun dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan dan menyebarkannya dalam sistem informasi data potensi sumberdaya alam TNP Laut Sawu
Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan/monitoring status sumberdaya laut dan ekosistemnya secara berkelanjutan;
37
a.
Tersedianya Bank Data meliputi data tentang karakteristik laut, baku mutu laut, bathimetry, hydrography, oceanography, data tentang cuaca, data sumberdaya hayati dan non hayati, data tentang lempeng tanah dasar laut, data tentang gempa di laut, tsunami, data tentang pulaupulau, data tentang peta laut, data tentang penduduk pesisir dan data lain yang diperlukan;
b.
Tersedianya perangkat penunjang system Bank Data, termasuk peralatan, dan pendanaan;
c.
Tersusunnya system bank data yang selalu dapat diakses, diperbaharui dan menjadi referensi serta umpanbalik dalam system pengelolaan TNP Laut Sawu.
a.
Tersedianya panduan teknis/protokol monitoring sumberdaya laut sesuai kebutuhan dan prioritas;
b.
Terlaksananya monitoring sumberdaya laut dan ekosistemnya secara berkala;
c.
Tersedianya analisis hasil monitoring sumberdaya laut dan ekosistemnya sebagai masukan dan umpan balik reguler bagi pengelolaan TNP Laut Sawu sekaligus sebagai bagian dari Bank Data;
3
4
Menyelenggarakan suatu Sistem Pemantauan dan Penanggulangan bencana alam di TNP Laut Sawu serta rehabilitasinya sebagai sub sistem dari sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam nasional dan daerah;
Meningkatkan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kelautan yang mendukung pengembangan TNP Laut Sawu sebagai center of excellent keanekaragaman hayati laut (marine biodiversity);
d.
Tersusunnya sumberdaya ekosistemnya terperbaharui
a.
Teridentifikasinya potensi dan klasifikasi bencana alam di Laut Sawu, termasuk diantaranya bencana Tsunami, Badai Alam yang sangat destruktif dan malapetaka lautyang sifatnya dahsyat (massive/catastrophic/imminent danger) sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum laut internasional yang berlaku;
b.
Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk peralatan, perlengkapan yang berteknologi tepat guna dan hasil uji coba, membuat petunjuk teknis dalam keadaan darurat (Contingency Plan), sistem peringatan dini, penyediaan sumberdaya manusia yang ahli, terlatih, sistem pengamanan lingkungan dan pengaturan logistik;
c.
Terpadunya dan terlaksananya system peringatan dini dan penanggulangannya dalam penyelenggaraan tatakelola di dalam TNP Laut Sawu. Tersedianya analisis kebutuhan penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan;
a.
profil laut yang
status dan selalu
b. Tersedianya skema program penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan TNP Laut Sawu sebagai center of excellent keanekaragaman hayati laut; c.
38
Tersusunnya rencana pengembangan penelitian dan pendidikan di TNP Laut Sawu seperti penelitian pemantauan degradasi dan rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi terumbu karang dengan manipulasi substrat terumbu karang, perilaku dan agregasi berpijah ikan ekonomis penting,
pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan konsekuensinya bagi pengelolaan kawasan konservasi, dampak lingkungan kegiatan ekonomi alternatif di dekat kawasan konservasi, dll; d. Terlaksananya kajian pengembangan, penelitian, dan pendidikan di TNP Laut Sawu;
5
Mengembangkan pengelolaan habitat perairan dalam guna pelestarian dan pemanfaatannya secara optimal;
e.
Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pengelolaan kawasan bagi personil/ staf pengelola TNP Laut Sawu melalui diklat-diklat dan pelatihan.
a.
Terselenggaranya pengkajian potensi sumberdaya laut dalam dan penyusunan skema pengembangan pengelolaan dan pemanfaatannya secara lestari termasuk kondisi geografi kelautan, potensi energi alternatif non konvensional dan sumberdaya kelautan non hayati;
b. Terbentuknya kerjasama antar lembaga dan stakeholder kunci untuk pengelolaan laut dalam wilayah TNP Laut Sawu dan sekitarnya serta pemanfaatannya secara lestari dengan mengutamakan kelestarian biodiversitas langka dan terancam. 6
Mengembangkan dan menerapkan skema pengelolaan terpadu dan adaptif dalam kerangka antisipasi terhadap perubahan iklim
a.
Tersusunnya perencanaan terpadu tata ruang pesisir, laut dan daratan yang juga memasukkan faktor antisipasi perubahan iklim;
b. Terpetakannya masyarakat dan ekosistem ekosistem pesisir dan laut utama/penting yang terpengaruh atau berpengaruh terhadap ketahanan perubahan iklim, seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun; c.
39
Terselenggaranya pengelolaan secara terkoordinir ekosistem pesisir dan laut utama/penting yang terpengaruh atau berpengaruh terhadap ketahanan perubahan iklim, seperti mangrove, terumbu karang dan
padang lamun, termasuk penataan dan rambu-rambu pembatasan alih fungsi. 7
Mengembangan dan menerapkan skema pengelolaan habitat dan populasi jenis-jenis biota laut utamanya jenis-jenis langka dan/atau bernilai ekonomis tinggi
a.
b. Tersedianya kerangka pengelolaan dan petunjuk teknis/protokol pengelolaan habitat dan populasi jenis-jenis biota langka dan/atau bernilai ekonomi tinggi di perairan TNP Laut Sawu;
c.
8
Tersedianya data dan informasi tentang sebaran, pola hidup dan dinamika serta ancaman terhadap habitat dan populasi jenis-jenis biota langka dan/atau bernilai ekonomi tinggi di perairan TNP Laut Sawu;
Mengembangkan pengelolaan populasi setasea
a.
b.
c.
40
Terlaksananya program pengelolaan habitat dan populasi jenis-jenis biota langka dan/atau bernilai ekonomi tinggi di perairan TNP Laut Sawu, termasuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan habitat dan populasi Tersedianya data dan informasi tentang sebaran, pola hidup dan dinamika serta ancaman terhadap habitat dan populasi setasea di perairan TNP Laut Sawu dan sekitarnya; Tersusunnya skema pengelolaan Setasea di perairan TNP Laut Sawu termasuk identifikasi dan pengaturan alat tangkap, musim (selama migrasi paus), pengaturan aktifitas penangkapan (terutama ikan tuna) dan kode etik untuk menghindarkan by-catch; identifikasi dan pengaturan alur pelayaran tertentu dan koridor Setasea untuk lintasan kapal,, pengaturan eksplorasi pertambangan (pembatasan seismik, dsb); Terkoordinasinya pengaturan dan pelaksanaan penggunaan perairan TNP Laut Sawu antar stakeholder kunci sekaligus komitmen dan partisipasi termasuk dalam penggunaan alur lintasan, pengendalian polusi dan pemantauan dalam rangka
d. 9
Mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan dan pengamanan kawasan yang efektif
a.
b.
c. d.
e.
10
Meningkatkan penguatan regulasi, perangkat dan penegakan hukum yang kuat, komprehensif dan effektif serta memperhatikan kearifan local dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP L Sawu yang fungsional
a.
b. c.
11
Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang kompeten dan berdedikasi dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP Laut Sawu yang fungsional
a.
b.
c. 41
menjamin kelestarian habitat dan populasi Setasea; Terlaksananya penguatan hukum adat yang memiliki nilai konservasi setasea yang tinggi. Tersedianya peta ancaman dan kerawanan terhadap sumberdaya kawasan serta pembaharuannya secara berkala; Tersusunnya skema pengamanan kawasan yang disusun secara kolaboratif antar stakeholder kunci; Tersusunnya protokol pengamanan terpadu; Terbentuknya tim pengamanan terpadu antar lembaga penegakan hukum dan komponen masyarakat serta dukungan sarana-prasarana yang memadai; Terlaksananya pengawasan dan pengamanan kawasan berdasarkan ketentuan yang sesuai dan berlaku. Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang mendukung efektifitas pengelolaan TNP Laut Sawu berdasarkan kajian komprehensif dan konsultasi para pihak, termasuk peraturan adat setempat yang dapat memperkuat hukum positif; Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan penegak hukum; Terlaksananya komitmen para penegak hukum dalam penegakan hukum secara konsisten serta evaluasinya dalam rangka meningkatkan effektivitas pengelolaan sumberdaya TNP Laut Sawu secara berkesinambungan. Teridentifikasinya kebutuhan sumber daya manusia dan kompetensinya untuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan efektif TNP Laut Sawu; Tersusunnya rancangan skema peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengelolaan TNP Laut Sawu dengan mengutamakan peningkatan kompetensi serta sumber daya manusia di lapangan; Terkonsolidasinya komitmen para
pihak untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelolaan serta dukungannya dalam penerapannya; d. Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan TNP Laut Sawu yang fungsional melalui berbagai jalur, termasuk pendidikan, pelatihan, magang, pendampingan, perbantuan tenaga ahli, penjenjangan karir, dan sebagainya. Misi 3. Mengintegrasikan fungsi kawasan dengan pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam dan sekitar TNP Laut Sawu No 1
2
3
Tujuan-Tujuan
Sasaran-Sasaran
Melakukan penguatan a. status titik referensi sebagai titik ikat batas kawasan TNP Laut Sawu penguatan status titik referensi sebagai titik ikat batas kawasan TNP Laut Sawu b.
Tersedianya titik referensi batas kawasan TNP disepakati bersama oleh pengelola TNP Laut Sawu dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara serta tercantum secara jelas dalam peta batas TNP serta menjadi acuan para pihak; Tersedianya titik referensi batas dilengkapi dengan tanda berupa pelampung dan atau lampu suar. Melakukan penataan dan a. Terintegrasinya dan selarasnya zonasi TNP Laut Sawu dalam penetapan zonasi TNP Laut Sawu, sebagai RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur serta RTRW Kabupatenbagian integral dari kabupaten di dalam TNP Laut sistem penataan ruang Sawu dan menjadi acuan bagi nasional, provinsi dan para pihak didalam kabupaten/kota implementasinya; b. Terlaksananya penyerasian pola pemanfaatan di dalam TNP Laut Sawu sesuai dengan RPJPP&M di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten; c. Terlaksananya pengesahan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan diketahui oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan masyarakat luas; d. Tersedianya tanda batas zonasi di lapangan dan panduan pengetahuan pengenalan batas zonasi TNP Laut Sawu; e. Tersosialisasinya Rencana Zonasi TNP Laut Sawu ke pemangku kepentingan dan masyarakat. Meningkatkan sistem a. Terkelolanya kerentanan alur pengelolaan terhadap pelayaran dan Alur Laut 42
alur pelayaran, jaringan pipa dan kabel bawah laut
4
Kepulauan Indonesia (ALKI) terhadap pengelolaan TNP Laut Sawu serta mengintegrasikan jaringan pipa dan kabel bawah laut dengan menjadikannya sebagai aset pendukung terhadap pengelolaan kawasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan pengembangan wilayah serta mempertahankan pertahanan dan keamanan nasional; b. Terintegrasinya wilayah alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan alur pelayaran kapal di dalam pengelolaan TNP Laut Sawu. Meningkatkan sistem a. Teridentifikasinya secara pengelolaan terhadap berkelanjutan aktivitas-aktivitas sumber pencemaran dari yang berdampak pada ekosistem daratan dan perairan laut di dalam TNP Laut Sawu; b. Tersedianya pengaturan dan pengawasan secara kolaboratif terhadap sumber pencemaran yang berasal dari daratan dan lautan; c. Tersedianya rekomendasi untuk penyempurnaan peraturan untuk kualitas air di dalam TNP Laut Sawu dan kearah darat.
Misi 4. Memantapkan sistem pengelolaan TNP Laut Sawu yang berbasis ekosistem, kehati-hatian, keterpaduan, adaptif, partisipatif dan kolaboratif No 1
2
Tujuan-Tujuan Mengembangkan institusi pengelola TNP Laut Sawu
Sasaran-Sasaran a. Tersedianya hasil assesment tentang struktur organisasi pengelola TNP Laut Sawu yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan TNP Laut Sawu; b. Terselenggaranya penetapan lembaga pengelola professional dan mandiri menuju ke arah lembaga Badan Layanan Umum.
Mengembangkan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) yang mampu mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu
a. Tersedianya uraian tugas dan jabatan untuk setiap formasi; b. Tersedianya daftar kualifikasi dan jumlah kebutuhan pegawai; c. Tersedianya hasil assesment kebutuhan pendidikan, pelatihan, penyegaran yang sesuai dengan standar minimum pengelolaan; d. Terlaksananya pelatihanpelatihan berdasarkan analisa kebutuhan; e. Tersedianya rencana promosi dan 43
mutasi pegawai yang jelas; Tersedianya pedoman tentang pembinaan (mentoring dan conselling) bagi setiap pegawai (hubungan bawahan atasan); g. Tersedianya mekanisme penilaian kinerja, pemberian sanksi dan penghargaan yang jelas dan proporsional. a. Tersedianya sarana prasarana pengelolaan TNP Laut Sawu sesuai dengan kebutuhan dan standar; b. Terpeliharanya sarana dan prasarana; c. Tersedianya kriteria kelayakan operasional sarana prasarana (kepentingan replacement). a. Tersedianya analisa kebutuhan pendanaan yang rasional; b. Tersedianya standarnisasi pembiayaan untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan; c. Tersedianya analisa peluang penggalangan sumber pendanaan yang berkelanjutan; d. Tersedianya mekanisme pendanaan alternative; e. Terselenggaranya Pengelolaan keuangan yang professional, transparan dan akuntabel. f.
3
Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan TNP Laut Sawu
4
Mengembangkan sistem pendanaan yang berkelanjutan
5
Memantapkan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan TNP Laut Sawu
a.
Tersusunnya rencana pengelolaan jangka menengah dan pendek (setiap 5 tahun dan 1 tahun) TNP Laut Sawu yang bisa dijadikan acuan bagi para pihak;
b. Tersusun dan terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan TNP Laut Sawu sebagai umpan balik perencanaan dan pengelolaan. 6
Mengembangkan sistem a. pengelolaan kolaboratif TNP Laut Sawu
Tersedianya analisa peran parapihak dalam pengelolaan kolaboratif yang mengakomodir semua kepentingan di tingkat nasional, Provinsi serta Kabupaten-kabupaten di dalam dan di sekitar TNP Laut Sawu
b. Terwujudnya kesepahaman para pihak tentang sistem pengelolaan kolaboratif; c.
44
Terbentuknya kelembagaan dan mekanisme pengelolaan kolaboratif yang mewakili
kepentingan para pihak; d. Tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanan pengelolaan kolaboratif sesuai dengan kebutuhan yang adaptif.
B. Strategi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu 1. Analisis Lingkungan Strategis Kawasan Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi program strategis. Penentuan hasil analisis prioritas program dilakukan dengan memperhatikan variabel dan parameter yang dianggap penting sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan. Adapun penentuan bobot dan skor penilaian terhadap variabel penting dikaitkan dengan Keberlanjutan Program, Cakupan Program, Dampak
Penting,
dan
Faktor-Faktor
Eksternalitas.
Untuk
melakukan analisis program dan kegiatan strategis, maka digunakan Metode Analisis SWOT untuk mengetahui peluang dan kendala serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan.
a. Analisis Lingkungan Internal Kawasan Penilaian
lingkungan
internal
kawasan
dalam
kerangka
pengelolaan TNP Laut Sawu mencakup unsur-unsur sumber daya alam,
sumber
daya
manusia,
kelembagaan,
dan
sumberdaya
pendanaan, infrastruktur, sosial budaya dan unsur kebencanaan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kemudian ditelaah apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang secara internal mempengaruhi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pengelolaan. Lingkungan
internal
kawasan,
dapat
menjadi
kekuatan
bagi
pengelolaan kawasan dan dapat menjadi kelemahan pengelolaan. Hasil identifikasi kondisi lingkungan internal yang dianggap cukup penting dalam pencapaian Visi, misi, dan tujuan pengelolaan kawasan sebagaimana terdapat pada Tabel 38.
45
Tabel 38.
Hasil Identifikasi Kondisi Lingkungan Internal Kawasan TNP Laut Sawu
No
Unsur
1
Sumberdaya Manusia
2
Sumberdaya Alam
3
Infrastruktur Wilayah
4
Sosial budaya
Kekuatan Jumlah SDM yang cukup besar dan tersebar di 10 kabupaten a. Biodiversity kawasan yang cukup tinggi (ekosistem dan biota) adalah salah satu alasan penetapannya sebagai TNP b. Keberadaan fauna laut dilindungi: endemik, unik, dan langka; c. Beberapa lokasi dalam kawasan memiliki potensi kepariwisataan yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pendanaan program, dan juga dalam peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat. d. Potensi-potensi perikanan komersil ; e. Posisi kawasan yang berada dalam kerangka kebijakan regional CTI.
a. Keragaman budaya yg tinggi adalah asset pengembangan kawasan; b. Keberadaan budaya 46
Kelemahan Kualitas SDM masih rendah;
yang
a. Sebaran biodiversity yang luas menyulitkan dalam pengelolaan kawasan; b. Sifat biota laut, terutama jenis mamalia laut dan large fauna yang tidak menetap memerlukan pendekatan pengelolaan yang berbeda; c. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam. d. Teknik eksploitasi sumber daya alam di beberapa lokasi dapat mengancam biodiversity kawasan. e. Eksploitasi SDA tanpa memperhatikan upaya pelestarian. a. Infrastruktur wilayah masih kurang memadai untuk efektivitas pengelolaan kawasan; b. Kondisi geografis yang sulit dan tersebar luas membutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai, baik jumlah maupun kualitas fungsionalnya.
No
Unsur
Kekuatan
Kelemahan
dan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut 5
Kebijakan dan Kelembagaan
a. Penempatan a. Koordinasi dan UPT/BKKPN di kupang implementasi adalah peluang pengelolaan pengelolaan kawasan kawasan masih yang perlu lemah (pengelolaan disinergikan; kawasan b. Kebijakan nasional melibatkan tentang konservasi beberapa sektor keanekaragaman yang terkait) hayati di perairan b. Meski didukung kebijakan, namun tidak dibarengi dengan petunjuk teknis operasional yang cukup
6
Sumberdaya pendanaan
7
Kebencanaan
a. Pengelolaan potensi a. Pendanaan sumberdaya yang baik program dan berkelanjutan pengelolaan yang adalah salah satu belum memadai; potensi pendanaan b. Belum kawasan; teridentifikasinya b. Sumber-sumber dana sumber-sumber internasional untuk pendanaan lain pengelolaan kawasan selain yang konservasi dialokasikan oleh pemerintah
Letak kawasan yang berada pada batas lempeng geologis yang berpotensi menimbulkan bencana alam dari aktivitas pergerakan lempeng, seperti gunung api, tsunami, dan gempa.
Faktor-faktor kondisi internal kawasan yang saat ini teridentifikasi saling berinteraksi dan mempengaruhi pengelolaan kawasan dalam pencapaian visi dan misi pengelolaannya.
47
b. Analisis Lingkungan Eksternal Kawasan Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor diluar kendali pengelola yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan, struktur organisasi, eksternal
dan
proses
dapat
internal
disikapi
pengelolaan,
dan
dapat
keberhasilan
pelaksanaan
pengelola
sebagai pula
kawasan.
peluang
dipandang
pengelolaan.
bagi
Lingkungan keberhasilan
sebagai
Hasil
tantangan
identifikasi
kondisi
lingkungan eksternal yang dianggap cukup penting dan berpengaruh dalam
pencapaian
visi,
misi
dan
tujuan
pengelolaan
kawasan
sebagaimana terdapat pada Tabel 39. Tabel 39. Analisis faktor eksternal kawasan TNP Laut Sawu No
Unsur
Peluang
Ancaman
1
Sumberdaya Manusia
a. Adanya dukungan dari masyarakat terhadap keberadaan TNP Laut Sawu yang diperoleh sebagai hasil sosialisasi terhadap kebijakan penetapan TNP Laut Sawu; b. Dukungan yang cukup besar juga berasal dari stakeholder lain seperti pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi), LSM, lembaga profesi (HNSI) Swasta, dan perguruan tinggi.
Melemahnya dukungan oleh masyarakat dan stakeholder perlu dipelihara secara terus menerus;
2
Sumberdaya Alam
a. Adanya Jejaring kawasan konservasi perairan (Coral Triangle InitiativeCTI) ;
a. Gangguan keamanan kawasan oleh kapal nelayan dari luar kawasan Penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing), merusak dan penangkapan ikan berlebih (overfishing).
b. Konektivitas dalam pengelolaan potensi wisata bahari dapat dilakukan dengan 48
b. Perubahan Iklim : Kenaikan muka air
No
Unsur
Peluang pengelolaa kawasan wisata di Bali yang lokasinya masih cukup dekat dengan kawasan; c. Pemanfaatan sumberdaya perairan oleh masyarakat masih dapat dioptimalkan dengan penerapan sistem dan teknologi ramah lingkungan, dan juga mata pencaharian laternatif lainnya yang memanfaatkan SDA perairan. d. Adanya spesies dilindungi yang memiliki nilai ekonomis tinggi
Ancaman laut dan kenaikan suhu permukaan laut (menyebabkan bleaching dan penyakit). c. Kerusakan habitat akibat penangkapan yang tidak ramah lingkungan, penambangan karang, dll. d. Banyaknya pencemaran (limbah cair, padat dan gas) dari daratan maupun pencemaran minyak dari kapal berupa plastik, limbah kimia, suara e. Perburuan spesiesspesies yang dilindungi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. f.
Kerusakan ekosistem dan habitat alami akibat bencana alam
3
Infrastruktur Wilayah
Visi dan agenda RPJMD Provinsi yang berupaya meningkatkan infrastruktur wilayah secara merata
4
Sosial budaya
a. Budaya dan a. Lunturnya kebudayaan dan kearifan lokal, selain menjadi kearifan lokal akibat adanya era globalisasi kekuatan internal dan informasi sebagai kawasan, juga media promosi, merupakan peluang bagi pengelola untuk memudahkan pengelolaan kawasan; b. Teknologi dan informasi sebagai media promosi. 49
Dampak pembangunan, sedimentasi, konversi, pelayaran, terhadap keutuhan ekosistem
No
Unsur
Peluang
5
Kebijakan dan a. Kelembagaan
6
Sumberdaya pendanaan
7
Kebencanaan
Ancaman
Komitmen a. Penyalahgunaan Pimpinan kewenangan dalam pengelolaan kawasan Nasional dan daerah; b. Kebijakan komitmen yang tidak b. Kebijakanberkelanjutan kebijakan pengelolaan konservasi nasional yang menguntungkan pengelolaan kawasan; Perhatian dunia dan Bantuan pendanaan negara terhadap internasional sarat keberlangsungan dengan kepentingan. biodiversity berpeluang sebagai penggalangan danadana pengelolaan Kerusakan ekosistem dan habitat alami akibat bencana alam
Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal kawasan dalam kerangka pengelolaan TNP laut Sawu, maka dapat dihasilkan strategi-strategi pengelolaan yang: 1) mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO); 2) mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi tantangan/ancaman (ST); 3) mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (WO); dan 4) mengatasi kelemahan untuk mengatasi tantangan/kendala (WT). Adapun deskripsi dari pengintegrasian (SO, ST, WO, dan WT) adalah sebagai berikut:
1) Kekuatan–Peluang (Strategi – SO) a)
memanfaatkan ketersediaan sumberdaya manusia di kawasan TNP Laut Sawu untuk mendukung pengelolaan kawasan melalui
pelibatan
secara
aktif
dalam
program-program
pengelolaan kawasan; b)
mempertahankan
kualitas
keanekaragaman
sumberdaya
hayati (ekosistem dan biota) melalui program pengelolaan yang berkelanjutan,
serta
memanfaatkan 50
jaringan
kerjasama
dengan semua pihak, baik nasional maupun internasional untuk konservasi sumberdaya hayati dan lingkungan di TNP. Laut Sawu; c)
memfasilitasi
pengembangan
pemanfaatan
potensi
sumberdaya alam di kawasan TNP. Laut sawu secara lestari dan berkelanjutan, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan d)
melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan budaya dan kearifan lokal yang mendukung pengelolaan kawasan, melalui integrasi nilai budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan promosi kawasan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.
2) Kelemahan–Peluang (Strategi WO) a)
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kawasan TNP Laut Sawu, baik untuk mendukung ketersediaan sumberdaya pengelola kawasan maupun untuk meningkatkan pemahaman dan juga dukungan terhadap keberadaan kawasan TNP Laut Sawu. Dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengelola, dan juga sosialisasi dan integrasi program konservasi dalam kurikulum lokal sistem pendidikan;
b)
melakukan
pembatasan
serta
rehabilitasi
dalam
rangka
menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya; c)
memanfaatkan luas area kawasan sebagai salah satu daya tarik untuk menjaring kerjasama pengelolaan yang lebih luas;
d)
koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah secara merata;
e)
merumuskan
dan
mengimplementasikan
pendekatan-
pendekatan yang tepat untuk mengintegrasikan budaya dan kearifan
lokal
dalam
mendukung
program-program
pengelolaan; f)
mengidentifikasi
potensi-potensi sumberdaya
dan
sumber
pendanaan yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alternatif sumber pendanaan pengelolaan kawasan; g)
menjalin
kerjasama
dengan
menanggulangi bencana; 51
instansi
terkait
dalam
h)
melakukan mitigasi dan adaptasi bencana dalam rangka menghadapi bencana;
i)
mengoptimalkan budaya dan kearifan lokal yang tinggi sebagai aset pengembangan
kawasan
dalam
rangka
menghadapi
dampak negatif globalisasi dan informasi; dan j)
menjaring
kerjasama
dengan
berbagai
pihak
untuk
memperkuat pendanaan pengelolaan kawasan. 3) Kekuatan–Ancaman(Strategi ST) a)
memelihara keberlanjutan dukungan sumberdaya manusia dalam pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu dengan programprogram pengembangan kapasitas, sosialisasi berkelanjutan, dan peningkatan nilai tambah kawasan bagi kesejahteraan masyarakat;
b)
meningkatkan rangka
koordinasi
pengamanan
dengan
kawasan,
instansi
terkait
pengawasan
dalam
terhadap
pembangunan yang berdampak pada lingkungan kawasan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kawasan dengan menggunakan peralatan yang merusak; dan c)
mengoptimalkan berkelanjutan
pengelolaan dalam
potensi
rangka
sumberdaya
antisipasi
tidak
secara adanya
pendanaan yang sarat dengan kepentingan. 4) Kelemahan – Ancaman (Strategi WT) a)
meningkatkan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
dalam
rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia; b)
pengembangan jejaring kawasan konservasi Perairan dalam skala nasional dan regional (ekoregion) terutama dalam hal pendanaan
dan
pengelolaan
sharing
kawasan
ilmu
dengan
dan
pengetahuan
tetap
menjaga
dalam prinsip
kesetaraan, dan norma-norma yang berlaku secara lokal dan nasional; c)
mengoptimalkan kawasan
peran
sehingga
kewenangan
dan
Balai
dapat
52
dalam
meminimalisir
kebijakan
berkelanjutan;
KKPN
komitmen
pengelolaan
penyalahgunaan yang
tidak
d)
meningkatkan
sumberdaya
manusia
guna
keberlanjutan
dukungan oleh masyarakat; dan e)
mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya alam dalam rangka antisipasi gangguan keamanan kawasan;
2. Strategi Pengelolaan Kawasan Berdasarkan hasil analisis diatas, maka terdapat 22 (dua puluh dua) strategi pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang disusun berdasarkan unsur-unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Ke 22 (dua puluh dua) strategi pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu ini telah mencakup 3 (tiga) strategi utama pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan yaitu penguatan kelembagaan, penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, dan penguatan sosial ekonomi dan budaya. a. Penguatan Kelembagaan Strategi pengelolaan terkait penguatan kelembagaan yaitu: 1) koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah; 2) menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam menanggulangi bencana; 3) menjaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pendanaan pengelolaan kawasan; 4) memelihara keberlanjutan dukungan sumberdaya manusia dalam pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu dengan program-program pengembangan
kapasitas,
sosialisasi
berkelanjutan,
dan
peningkatan nilai tambah kawasan bagi kesejahteraan masyarakat; 5) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan kawasan, pengawasan terhadap pembangunan yang berdampak pada lingkungan kawasan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan
sumberdaya
peralatan yang merusak;
53
kawasan
dengan
menggunakan
6) mengoptimalkan
pengelolaan
potensi
sumberdaya
secara
berkelanjutan dalam rangka antisipasi tidak adanya pendanaan yang sarat dengan kepentingan; 7) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia; 8) pengembangan jejaring kawasan konservasi Perairan dalam skala nasional dan regional (ekoregion) terutama dalam hal pendanaan dan sharing ilmu dan pengetahuan dalam pengelolaan kawasan dengan tetap menjaga prinsip kesetaraan, dan norma-norma yang berlaku secara lokal dan nasional; 9) mengoptimalkan peran Balai KKPN dalam pengelolaan kawasan sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dan kebijakan komitmen yang tidak berkelanjutan; b. Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Strategi pengelolaan terkait penguatan pengelolaan sumber daya kawasan yaitu: 1) mempertahankan kualitas keanekaragaman sumberdaya hayati (ekosistem
dan
biota)
melalui
program
pengelolaan
yang
berkelanjutan, serta memanfaatkan jaringan kerjasama dengan semua
pihak,
baik
nasional
maupun
internasional
untuk
konservasi sumberdaya hayati dan lingkungan di TNP Laut Sawu; 2) memfasilitasi pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di kawasan TNP Laut Sawu secara lestari dan berkelanjutan, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) melakukan pembatasan serta rehabilitasi dalam rangka menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya; 4) memanfaatkan luas area kawasan sebagai salah satu daya tarik untuk menjaring kerjasama pengelolaan yang lebih luas; 5) mengidentifikasi
potensi-potensi
sumberdaya
yang
dapat
dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alternatif sumber pendanaan pengelolaan kawasan; 6) melakukan
mitigasi
dan
adaptasi
menghadapi bencana; dan 54
bencana
dalam
rangka
7) mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya alam dalam rangka antisipasi gangguan keamanan kawasan. c. Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya Strategi pengelolaan terkait penguatan sosial, ekonomi dan budaya yaitu: 1) melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan budaya dan kearifan lokal yang mendukung pengelolaan kawasan, melalui integrasi nilai budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan; 2) memanfaatkan ketersediaan sumberdaya manusia di kawasan TNP Laut Sawu untuk mendukung pengelolaan kawasan melalui pelibatan
secara
aktif
dalam
program-program
pengelolaan
kawasan; 3) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kawasan TNP Laut Sawu, baik untuk mendukung ketersediaan sumberdaya pengelola kawasan maupun untuk meningkatkan pemahaman dan juga dukungan terhadap keberadaan kawasan TNP. Laut Sawu. Dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengelola, dan juga sosialisasi dan integrasi program konservasi dalam kurikulum lokal sistem pendidikan;
4) merumuskan dan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mengitegrasikan budaya dan kearifan lokal dalam mendukung program-program pengelolaan; 5) mengoptimalkan budaya dan kearifan lokal yang tinggi sebagai asset pengembangan kawasan dalam rangka menghadapi dampak negatif globalisasi dan informasi; dan 6) meningkatkan sumberdaya manusia guna keberlanjutan dukungan oleh masyarakat.
55
C. Program Pengelolaan TNP Laut Sawu 1. Kelembagaan Pengelolaan Kawasan konservasi merupakan benteng terakhir upaya konservasi sumber daya alam hayati. Namun pengelolaannya sampai saat ini masih belum optimal. Isu otonomi daerah, tuntutan terhadap manfaat kawasan konservasi dan sumberdaya alam di dalamnya, serta efektifitas manajemen kawasan konservasi (terrestrial dan marine) telah mendorong tuntutan terhadap pergeseran paradigma pengelolaan kawasan konservasi yang berimplikasi luas terhadap keseluruhan aspek manajemen dan perangkat regulasinya. Keberadaan sebuah kelembagaan yang handal sangat penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Kelembagaan yang dijalankan secara profesional serta dapat mengakomodasi kepentingan
para
pemangku
kepentingan
lebih
dapat
menunjang
keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi dalam mencapai tujuan pembentukannya. Pembentukan
kelembagaan
Kawasan
Konservasi
Perairan
dimaksudkan agar pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dapat berjalan secara efisien, efektif dan transparan yang didukung dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi pada masing-masing daerah. Untuk itu dalam pembentukan kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan perlu dipersiapkan melalui suatu proses dan perencanaan yang baik agar lembaga yang terbentuk dapat menjadi penggerak dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan berpedoman pada Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang menyebutkan bahwa Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat 2 Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. a.
Lembaga Pengelola (Management Unit) TNP Laut Sawu Mengacu pada status pengelolaan
TNP Laut Sawu sebagai
kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah pusat, 56
maka
Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 15 November 2007 telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) dengan jenjang struktural setingkat eselon IIIa. Wilayah kerjanya mencakup perairan nasional di Indonesia bagian timur yakni Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sulsel, Provinsi Sultra, Provinsi Sulbar, Provinsi Sulteng, Provinsi Gorontolo, Provinsi Sulut, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Irian Jaya Barat dan Papua. Balai KKPN Kupang, adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yang berada di lingkup Ditjen KP3K-KKP yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KKPN Kupang mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan,
pemanfaatan
dan
pengawasan
kawasan
konservasi
perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki fungsi: 1) penyusunan
rencana,
program
dan
evaluasi
di
bidang
pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional; 2) pelaksanaan
pemangkuan,
pemanfaatan
dan
pengawasan
kawasan konservasi perairan nasional; 3) pelaksanaan masyarakat
pemberdayaan
dan
peningkatan
kesadaran
(Public Awareness) didalam dan sekitar kawasan
konservasi perairan nasional; 4) pelaksanaan
bimbingan
pemangkuan,
pemanfaatan
pengawasan kawasan konservasi perairan nasional; dan 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
57
dan
Memperhatikan kondisi TNP Laut Sawu yang terdiri atas 10 kabupaten, 89 kecamatan, dan 195 desa, maka dengan struktur seperti tersebut
diatas,
sangatlah
kurang
memadai
untuk
melakukan
pengelolaan yang efektif terhadap kawasan konservasi yang luasnya sekitar 3,5 juta hektar tersebut. Untuk menjamin operasionalisasi pengelolaan kawasan yang baik, maka ke depan perlu dibentuk Satuan Kerja di setiap kabupaten atau minimal di tingkat regional untuk mendekatkan pelayanan kepada kawasan dan masyarakat. Menyadari akan keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki Balai KKPN Kupang sebagai unit pengelola TNP Laut Sawu saat ini serta masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan, maka pemerintah
daerah dan
kalangan
profesional
dalam
mendukung
eksistensi unit pengelola perlu dilibatkan. b.
Pendanaan untuk Lembaga Pengelola Balai KKPN Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu juga terdapat dana yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh Pemerintah, untuk selanjutnya dikelola dan dimandatkan kepada lembaga pengelola.
c.
Kolaborasi Untuk Mendukung Pengelolaan TNP Laut Sawu Memperhatikan kondisi geografis kawasan TNP Laut Sawu yang sangat luas, keragaman fitur konservasi dan keadaan sosial budaya masyakat di dalam kawasan yang sangat beragam, maka Lembaga Pengelola perlu memperoleh dukungan para pihak baik institusi pemerintah, kalangan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta masyarakat secara luas agar pengelolaan kawasan menjadi lebih efektif dan memenuhi harapan semua pihak. Mengingat saat ini badan kolaborasi untuk pengembangan kawasan konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ada, maka kemitraan yang strategis perlu diciptakan antara Lembaga Pengelola dengan badan 58
kolaborasi dan pemangku kepentingan terkait. Membangun kemitraan yang efektif untuk pengelolaan TNP Laut Sawu didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu saling menghargai (mutual respect), saling mempercayai (mutual trust), dan saling menguntungkan (mutual benefit). Peran dan fungsi badan kolaborasi dalam mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu sebagai berikut : 1) memfasilitasi dan mendorong berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan TNP Laut Sawu; 2) memberikan masukan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan pengelolaan TNP Laut Sawu;
59
3) mengkoordinasi
program
lintas
sektoral
terkait
dukungan
pengelolaan TNP Laut Sawu ; 4) mengakomodir aspirasi dari Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi rencana pengelolaan serta penyusunan program dan kegiatan; 5) membantu pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rencana pengelolaan TNP Laut Sawu oleh Lembaga Pengelola; 6) memberikan masukan kepada Lembaga Pengelola dalam rangka pengelolaan TNP Laut Sawu; 7) membantu Lembaga Pengelola dalam menyusun program dan kegiatan,
menggalang
dan
memobilisasi
pendanaan
serta
memperkuat kemitraan untuk pengembangan TNP Laut Sawu; dan 8) melakukan koordinasi secara berkala dalam setiap kegiatan sesuai kewenangan. Untuk menjamin pola hubungan antara badan kolaborasi dan Lembaga Pengelola, maka dibangun skema mekanisme kolaborasi sebagaimana terdapat pada Gambar 30. Menteri Kelautan Dan Perikanan Cq. Ditjen KP3K
BALAI KKPN
Satker tingkat Kabupaten
Dewan Konservasi Tingkat Provinsi
Forum Konservasi Tingkat Kabupaten
GUBERNUR
BUPATI
Gambar 30. Mekanisme Kolaborasi antara Badan Kolaborasi dengan Lembaga Pengelola TNP Laut Sawu di tingkat Provinsi dan Kabupaten
60
d.
Dukungan Pendanaan dari Badan Kolaborasi untuk Pengembangan TNP Laut Sawu Badan Kolaborasi yang didalamnya terdapat dinas/instansi pemerintah provinsi dan kabupaten, akademisi, asosiasi profesi, NGO dan stakeholder lainnya dalam dukungannya bagi pengelolaan TNP Laut Sawu memiliki spesifikasi pendanaan sebagai berikut : 1)
pendanaan
Badan
Kolaborasi
berasal
dari
sumber-sumber
tertentu; 2)
sumber pendanaan badan kolaborasi berasal anggota badan kolaborasi baik berupa dana tunai maupun kolaborasi program tertentu;
3)
Badan Kolaborasi dapat melaksanakan kerjasama (MoU) dengan Lembaga, badan di dalam maupun di lauar negeri dengan tetap menjunjung tinggi asas kemaslahatan kawasan konservasi;
4)
segala sumber dana (hibah serta bantuan yang tidak mengikat) pada badan kolaborasi, peruntukkannya tertuang di dalam pedoman umum pengelolaan keuangan untuk sebesar-besarnya pengembangan kawasan konservasi perairan, termasuk TNP Laut Sawu;
5)
dalam hal pendanaan, masing-masing anggota Badan Kolaborasi dapat mencadangkan dananya melalui program-program tertentu yang bersumber dana APBD, APBN dan dana perbantuan, serta kerjasama
dalam
dan
luar
negeri
berupa
penelitian
dan
pengabdian pada masyarakat (PT, LSM); 6)
mekanisme pendanaan Badan Kolaborasi untuk mendukung pengembangan
TNP
Laut
Sawu
lebih
diarahkan
pada
pemanfaatan sumber-sumber yang ada di TNP Laut Sawu seperti perizinan, penggunaan fasilitas dan lainnya; 7)
pendekatan
pendanaan
mencakup
sejumlah
sumber
dana,
seperti peningkatan bantuan pembangunan, pajak atas jasa retribusi, dan/atau dana donor; dan 8)
dana
donor
untuk
kegiatan
persiapan
dan
pembiayaan
implementasi dokumen Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu. 61
Selain
itu
dana
tersebut
untuk
mendanai
upaya-upaya
pencegahan pengalihan status zona pada kawasan konservasi. Dalam kerangka
pendanaan kolaboratif ini, nilai –
nilai
konservasi penting yang potensial terdapat di kawasan TNP Laut Sawu
perlu
dioptimalkan
sebagai
sumber
pendanaan
yang
diharapkan dapat secara kontinyu mendukung implementasi program dan kegiatan. Yang dimaksud dengan nilai-nilai penting konservasi sebagai sumber atau perolehan pendapatan untuk mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu secara kolaboratif sebagai berikut : 1) nilai-nilai konservasi penting berasal dari semua zona di TNP Laut Sawu kecuali zona inti; 2) nilai penting pada zona pemanfaatan pariwisata alam perairan adalah aktivitas yang diperbolehkan sesuai Permen Kelautan dan Perikanan
Nomor
PER.30/MEN/2010
tentang
Rencana
Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, yaitu kegiatan
pendidikan
dan
penelitian
serta
pariwitasa
alam
perairan. 3) usaha sebagai bagian dari pendapatan sebagai berikut: a) optimalisasi sarana pariwisata, seperti pancing, penangkaran penyu, selancar, snorkling dan diving; b) penyiapan
buku
saku
tentang
lokasi
dengan
berbagai
keanekaragaman hayati yang mendiaminya untuk kepentingan pendidikan dan aktifitas penelitian; dan c) ganti rugi dari kemungkinan adanya dampak negatif terhadap nilai-nilai penting sumberdaya di semua zona di TNP Laut Sawu. Rincian pendanaan berkelanjutan di kawasan TNP Laut Sawu sebagaimana terdapat pada Tabel 40. Tabel 40. Rincian pendanaan berkelanjutan di kawasan TNP Laut Sawu Tipe Biaya
Deskripsi
62
Keterangan
Biaya Masuk
Biaya dikenakan ketika Biaya dipungut di masuk masuk Kawasan pintu Kawasan Konservasi Konservasi
63
Tipe Biaya Deskripsi Biaya Konservasi Biaya yang dikenakan (Conservation Fee) untuk pengunjung/swasta yang beroperasi di Kawasan Konservasi Biaya Penggunaan Biaya dikenakan oleh Fasilitas Umum pengunjung yang menggunakan fasilitas umum di dalam Kawasan Konservasi Biaya Royalti dan Uang dari Pendapatan produk penjualan
penjualan
Biaya Lisensi dan Instrumen yang Surat Izin diperlukan untuk perusahaanperusahaan swasta (atau individu) untuk melakukan kegiatan di TNP Laut Sawu
Keterangan Biaya yang dipungut dari aktifitas pariwisata antara lain toko souvenir, pengunjung yang membawa kamera Biaya untuk menggunakan tempat parkir, tempat perkemahan, visitor centre, kapal boat, shelter Uang hasil penjualan souvenir, peralatan dan perlengkapan rekreasi Izin untuk operator perjalanan maupun pemandu wisata
Mekanisme pendanaan Kolaborasi untuk pengembangan TNP Laut Sawu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung mengikuti skema sebagaimana terdapat pada Gambar 31.
64
APBD, Donor, Dana Perbantuan, dan Dana Luar Negeri
APBN, Donor Luar Negeri
BALAI KKPN
Dewan Konservasi Provinsi • Ijin (penangkapan dan budidaya) • Dana retribusi • Pariwisata • Ganti rugi
Fungsi Pengelolaan
Forum konservasi Kabupaten
Keterangan :
Satker
: Aliran Dana Tidak Langsung : Aliran Dana Langsung
Gambar 31.
e.
Mekanisme pendanaan kolaborasi untuk pengembangan TNP Laut Sawu
Penguatan Kelembagaan Pengelolaan TNP Laut Sawu Kelembagaan pengelolaan TNP Laut Sawu merupakan salah satu instrumen terpenting dalam memastikan tingkat efektivitas pengelolaan kawasan. Memperhatikan karakteristik TNP Laut Sawu yang unik, luas dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional, kebijakan dan strategi pengelolaan yang akurat dan adaptif serta dukungan pendanaan yang memadai. Berdasarkan hasil kajian PNCI (2009) tentang Pendanaan Berkelanjutan TNP Laut Sawu, diketahui bahwa rata-rata biaya investasi
yang
dibutuhkan
dalam
setahun
untuk
mendukung
operasionalisasi TNP Laut Sawu dengan standar minimal adalah 365.000 USD, sedangkan untuk pendanaan dengan standar terbaik atau ideal adalah 465.000 USD. Selengkapnya trend investasi di TNP Laut untuk 10 tahun pertama pengelolaan TNP Laut Sawu (USD) terdapat pada Gambar 32. 65
Gambar 32. Skenario investasi pengelolaan TNP Laut Sawu dengan standar biaya minimal dan biaya tinggi (TNC, 2009) Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan TNP Laut Sawu akan sangat membutuhkan adanya dukungan pendanaan dari sumber-sumber lain secara berkelanjutan. Pendanaan berkelanjutan di kawasan konservasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk pendanaan yang cukup, stabil dan bersifat jangka panjang, dan mengalokasikan keuangan dengan tepat sasaran,
untuk
membiayai
operasional
kawasan
dan
untuk
memastikan bahwa area konservasi dikelola secara efektif dan efisien. Dengan berbentuk sebagai Badan Layanan Usaha (BLU), maka sumber-sumber pendanaan Lembaga Pengelola TNP Laut Sawu diharapkan kedepannya tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi lebih luas sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yakni meliputi : 1) penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD; 2) pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan 3) hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
66
Sumber-sumber pendanaan di atas dapat digunaan untuk membiaya implementasi program pengelolaan TNP Laut Sawu yang secara umum meliputi: 1)
Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan;
2)
Pengembangan Konservasi;
3)
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4)
Pengembangan Pariwisata;
5)
Pengembangan Ekonomi Masyarakat secara Berkelanjutan;
6)
Pengembangan Pengawasan dan Monitoring Kawasan; dan
7)
Pengembangan
Penyadartahuan
Masyarakat,
Informasi
dan
Komunikasi. Pola
pengelolaan
keuangan
BLU
yang
kedepannya
perlu
dikembangkan adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraannya. Untuk memastikan bahwa sumber-sumber pendanaan yang dihasilkan di atas dapat dikelola dengan baik sesuai peruntukkannya, maka BLU perlu dilengkapi dengan SDM yang memadai dan profesional. Hal ini sangat dimungkinkan dapat dipenuhi mengingat dengan berstatus BLU, sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Umum,
maka
pegawai
Lembaga Pengelola dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU. Pola rekrutmen seperti ini dapat mengakomodir pegawai di tingkat pusat maupun daerah serta kalangan profesional, dan memungkinkan terjadinya kolaborasi yang efektif untuk pengelolaan TNP Laut Sawu. Untuk itu, dibutuhkan SDM yang disamping handal dan profesional dalam bidang konservasi, juga diharapkan dapat memahami kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan TNP Laut Sawu secara utuh. Dengan demikian struktur Lembaga Pengelola sebagaimana terdapat pada Gambar 33.
67
Dewan Konservasi
BLU-TNP Laut Sawu Kepala/Pemimpin PNS-PPA/ Non PNS
Sekretaris PNS-PPA/ Non PNS
Bendahara PNS-PPA/ Non PNS
Bidang/Divisi Ekowisata (PNS-Non PNS)
Bidang/Divisi Konservasi (PNS-Non PNS)
Bidang/Divisi Perikanan (PNS-Non PNS)
Bidang/Divisi MCS (PNS-Non PNS)
Gambar 33. Skema Kelembagaan BLU-TNP Laut Sawu Pengembangan
kelembagaan
ke
depan
harus
menjamin
terwujudnya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk pengelolaan TNP Laut Sawu yang efektif. Dalam konteks ini, maka pembagian peran dan tanggung jawab
antara
pemerintah
dan
masyarakat
dalam
kerangka
manajemen kawasan harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program pengembangan TNP Laut Sawu. Diharapkan dalam jangka panjang diharapkan TNP Laut Sawu terkelola secara profesional, kolaboratif dan mandiri. Kondisi ini secara ideal harus tercermin dalam struktur dan personalia unit pengelola, sehingga disamping mewadahi aspirasi para pihak, kelembagaan ini juga mampu menjembatani berbagai kebutuhan vital dalam pengembangan TNP Laut Sawu ke depan, dengan pelibatan peran aktif pemerintah dan masyarakat mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun pusat. 2. Program Pokok Pengelolaan Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan pengelolaan TNP Laut Sawu, analisis SWOT, strategi pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu, maka program pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) strategi utama sesuai dengan Pasal 6 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, yaitu: 1. Penguatan kelembagaan; 68
2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan; dan 3. Penguatan sosial ekonomi dan budaya. Strategi dan Program pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu sebagaimana terdapat pada Tabel 41. Tabel 41.
Strategi dan Program pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu
No 1
2
Strategi Penguatan Kelembagaan
Penguatan pengelolaan sumber kawasan
Program 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola TNP laut Sawu 2. Perencanaan dan pengendalian pengelolaan 3. Pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum 4. Pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi; 5. Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu; 6. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu; 7. Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran; 8. Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu. 9. Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan 10. Pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu 11. Monitoring dan evaluasi 1. Penetapan kawasan TNP Laut; 2. Penataan kawasan TNP Laut Sawu daya 3. Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya laut; 4. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu 5. Perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan 6. Pengembangan industri kelautan yang lestari 7. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam 8. Pengembangan Sistem Pemantauan dan penanggulangan bencana alam secara kolaboratif dengan stakeholder terkait 9. Pengembangan Pengelolaan habitat perairan dalam 69
No
3
Strategi
Penguatan ekonomi budaya
Program menghadapi perubahan iklim 11. Pengelolaan populasi setasea 12. Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan 13. Pengelolaan pelayaran 14. Monitoring dan evaluasi sosial 1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dan pendidikan lingkungan; 2. Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP Laut Sawu 3. Pengembangan partisipasi masyarakat; 4. Pemberdayaan masyarakat pesisir 5. Pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan 6. Pelestarian adat dan budaya masyarakat pesisir 7. Monitoring dan evaluasi
3. Rincian Kegiatan-Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan
kawasan
harus
memperhatikan
daya
dukung
dan
hubungan dari potensi sumberdaya alam dan kegiatan yang telah ada saat ini. Potensi ini sangat didukung oleh keberadaan ekosistem yang masih eksis. Standar pelayanan minimal pengelolaan TNP Laut Sawu dilakukan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan program pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu maka diuraikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pengelolaan berdasarkan skala prioritas pengelolaan setiap 5 (lima) tahun dalam kerangka pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu ke depan sebagaimana terdapat pada Tabel 42. Tabel 42.
Kegiatan-kegiatan Pengelolaan Berdasarkan Skala Prioritas Pengelolaan
1. Penguatan Kelembagaan 1.1.
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola TNP Laut Sawu 70
Peningkatan kapasitas kelembagaan TNP Laut Sawu dilaksanakan dalam rangka membangun kelembagaan pengelolaan yang mantap yang didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan: a) penyusunan rencana formasi SDM; b) peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM pengelola TNP Laut Sawu melalui pendidikan dan latihan, penyegaran, magang dan studi banding untuk mendukung pengelolaan yang efektif. 1.2.
1.3.
Perencanaan dan pengendalian pengelolaan Perencanaan dan pengendalian pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu dilaksanakan dengan tujuan pengelolaan kawasan didasarkan dan mengacu pada perencanaan yang sistematis berdasarkan skala prioritas yang didukung dengan mekanisme pengendalian dan pembinaan serta akuntabilitasnya. Hal ini akan diwujudkan melalui kegiatan penyusunan rencana pengelolaan 20 tahun, 5 tahun dan tahunan dengan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan kegiatan. Pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian disebutkan bahwa: a) UPT merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya; b) organisasi atau satuan kerja yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk; c) tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dan; d) tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Kedudukan BKKPN Kupang berada dibawah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedudukan tersebut didasarkan pada kesesuaian ruang lingkup tugas dan fungsi BKKPN dalam melaksanakan tugas, unit organisasi induknya, hubungan pertanggungjawaban antara BKKPN Kupang dengan Ditjen KP3K, efektivitas kebutuhan koordinasi, dan hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sementara itu BKKPN Kupang berkaitan dengan pengembangan aktivitasnya tidak bersifat pembinaan dan tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik, tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan tertentu dan tidak membawahkan UPT lainnya. 71
Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan BKKPN, ada 3 (tiga) tataran pokok yang menjadi fokus diantaranya yaitu sistem (kerangka aturan dan kebijakan pendukung), lembaga (tata cara, sumberdaya, struktur organisasi, pengambilan keputusan budaya kerja), dan individu (pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etos kerja). Oleh karena kewenangan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berupa penetapan kebijakan, norma, standar dan kriteria pengelolaan sumberdaya kelautan wilayah nasional dan ZEE. Disisi lain, pemerintah daerah Provinsi NTT dengan kewenangan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota didalam kawasan memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. Dalam kaitan dengan kewenangan pengelolaan tersebut, pendanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan untuk tahap awal pengelolaan dapat dianggarkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, pemerintah daerah provinsi melalui APBD Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui APBD kabupaten/kota. Untuk menjamin kelangsungan dan kemandirian pengelolaan TNP Laut Sawu maka upaya pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan dapat menjadi pola pengelolaan keuangan lembaga pengelola TNP Laut Sawu. BLU dapat ditentukan oleh Menteri/Gubernur, dengan lingkup kerjanya meliputi 10 kabupaten. Secara substantif hal ini terkait dengan pengadaan barang dan secara teknis berprinsip pada Kinerja Layanan Layak Kelola. Untuk itu dalam 3 tahun kedepan direncanakan lembaga pengelola TNP Laut Sawu dapat menjadi BLU dengan beberapa persyaratan antara lain membuat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, memiliki pola tata kelola yang jelas, memiliki Renstra Bisnis Anggaran, memiliki Standar Pelayanan Minimal, mampu Laporan Keuangan Pokok (proposal laporan keuangan) dan membuat laporan audit. 1.4.
Pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi Pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan TNP Laut Sawu secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan: a.
pembentukan mekanisme pengelolaan kolaboratif dengan membuat rancangan/model mekanisme pengelolaan bersama, penerapan model mekanisme pengelolaan bersama, pembentukan wadah/ruang konsultasi pengelolaan bersama TNP Laut Sawu dan penetapan (kedudukan, fungsi dan peran para pihak dalam pengelolaan kolaborasi); 72
b. penguatan forum konsultasi para pihak dengan memfasilitasi pelatihan/kursus, memfasilitasi pertemuan rutin di tingkat, kecamatan 3 bulan sekali, kabupaten 6 bulan sekali dan provinsi setahun sekali; c. formulasi dan penerapan mekanisme mechanism) dengan merancang impelementasinya. 1.5.
keluhan (Grievance mekanisme dan
Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu; Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu merupakan wujud dari paradigma pengelolaan kawasan konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab banyak pihak dengan menjalin kerjasama-kerjasama dalam mendukung pengelolaan melalui pengembangan kerjasama dengan institusi/lembaga/pihak lain dalam rangka efektifitas dan peningkatan kapasitas pengelolaan (pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, kelompok/lembaga masyarakat) lingkup lokal, regional, nasional dan internasional serta pengembangan mekanisme kerjasama pengelolaan (penyusunan MoU kerjasama pengelolaan TNP Laut Sawu, penyusunan rencana kerja bersama, pelaksanaan rencana kerja bersama dan monitoring & evaluasi bersama).
1.6.
Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu Pendanaan pengelolaan TNP diarahkan guna mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu yang efektif secara berkelanjutan dalam bentuk penyusunan rencana anggaran kebutuhan pengelolaan, merancang mekanisme pendanaan berkelanjutan, penetapan standar biaya komponen pengelolaan TNP Laut Sawu dan akuntabilitas pendanaan yang mencakup pengelolaan keuangan, administrasi keuangan, pelaporan dan pengawasannya. Kebijakan pengembangan kawasan konservasi perairan menjadi penting diperhatikan. Dari segi pendanaan perlu mengakomodir dalam dokumen perencanaan APBD. Kelaikan finansial dan atau operasional pada pilihan-pilihan pengelolaan sumberdaya alam TNP Laut Sawu dilakukan dengan: a. inventarisasi dan merumuskan pilihan-pilihan pengelolaan sumberdaya alam Laut Sawu, dengan memfokuskan pada pengelolaan jejaring TNP dan perikanan; b. melakukan perkiraan pembiayaan pilihan-pilihan pengelolaan tersebut di atas; dan c. mengkaji sumber pengelolaan.
dana
potensial
untuk
pembiayaan
Dengan demikian diperoleh pilihan-pilihan biaya maupun penghasilan termasuk sumber pengeluaran utama dan potensi kebutuhan/kekurangan dana untuk implementasi pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam, alternatif potensi sumber dana untuk menutup biaya pengelolaan. Teridentifikasinya kebutuhan pembiayaan dan sumber pendanaan yang diperlukan bagi pengelolaan kawasan dan dukungan teknis 73
yang memadai dalam pelaksanaannya. Sehingga didapatkan Rencana Pembiayaan dan Pendanaan berkelanjutan bagi TNP Laut Sawu. Model pembiayaan dan keuangan untuk pengelolaan TNP Laut Sawu didasarkan prinsip-prinsip perancangan pengelolaan antara lain prosentase pada kawasan yang dilindungi secara ketat, prosentase pada kawasan multi guna serta sistem perijinan bagi nelayan kecil, menengah dan besar. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam, dalam kaitannya dengan struktur pengelolaan, termasuk sumber pengeluaran utama dan potensi kebutuhan/kekurangan dana untuk implementasi pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam, alternatif potensi sumber dana untuk menutup biaya pengelolaan. Pilihan model operasional, yakni strategi investasi rendah dan tinggi. Dalam skenario ini perbedaan tingkat investasi meliputi berbagai kebijakan dan upaya pengelolaan yang berbeda kebutuhan pendanaan. Skenario investasi tingkat rendah mencerminkan upaya pengelolaan yang minimal lebih memfokuskan pada aktivitas utama yakni pada pengawasan daerah perlindungan melalui sistem zonasi. Sedangkan skenario investasi tinggi meliputi semua biaya utama pada cakupan kegiatan dan usaha yang besar termasuk juga biaya untuk wilayah yang dilindungi seperti pemantauan biologi, pengembangan masyarakat dan manajemen kolaborasi. Dengan memperhatikan pada hubungan tanggung-jawab dan institusi pengelolaan yang ada. Untuk tujuan studi, area pengelolaan atau "area-of-interest" juga menjadi bahan pertimbangan. Secara keilmuan, disampaikan area pengelolaan berupa "daerah lindung" (no take zone) seluas 30% dari kawasan pesisir dari pantai sampai kedalaman 200 meter merupakan scenario investasi rendah, sedangkan daerah perlindungan dengan jarak hingga 5 mil laut sebagai skenario investasi tinggi. Inventarisasi dan analisa sumbersumber pembiayaan yang memungkinkan untuk pengelolaan TNP Laut Sawu yakni alokasi pemerintah, donor dan bantuan, perikanan dan pariwisata. Terkait dengan tujuan pengelolaan TNP Laut Sawu semua pihak perlu untuk merumuskan mekanisme pendanaannya, pemanfaatan dan penggunaannya serta aturan perundang-undangan untuk setiap sumber pembiayaan. Khusus dalam bidang pariwisata, sumber pendapatan tidak hanya berasal dari atraksi dan daerah tujuan wisata, tapi juga dapat diperoleh dari unsur pendukung lainnya seperti fasilitas wisata, transportasi, penginapan, penanganan didarat dan lain-lain. Penerapan inisiatif baru, terutama pembagian pendapatan sektor perikanan dengan setiap pemerintah daerah yang berada di dalam TNP Laut Sawu merupakan proses yang butuh perhatian utama. Dalam upaya menjamin pendanaan yang berkelanjutan, maka secara operasional perencanaan program dan pendanaan pengelolaan TNP disesuaikan dengan siklus perencanaan program dan pendanaan tahunan pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sinkronisasi program kerja juga sangat diperlukan dengan pemerintah pusat (KKP). Pengelolaan keuangan harus bersifat dinamis dan harus berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas, oleh karena itu akan diperlukan dana yang berkesinambungan dalam pengelolaannya. 74
1.7.
Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran ditujukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan rumah tangga perkantoran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan TNP Laut Sawu secara keseluruhan dalam bentuk kegiatan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan penyelenggaraan operasional perkantoran, perawatan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi (pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi/dokumentasi).
1.8.
Fasilitas dan perlengkapan dalam rangka mendukung pengelola Laut Sawu terdiri dari: a. fasilitas domisili b. fasilitas penunjang: 1) penunjang kebutuhan dasar perkantoran 2) penunjang kinerja kelembagaan 3) penunjang aksesibilitas kegiatan c. perlengkapan: 1) perangkat lunak 2) perangkat keras Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNP Laut Sawu yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan pengelolaan TNP Laut Sawu, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun. Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu dimaksudkan sebagai bentuk pengintegrasian peraturan perundangan bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya ke dalam rancangan peraturan daerah sehingga arah pengembangan dan pembangunan di Provinsi NTT selalu sejalan dengan tujuan pengelolaan TNP Laut Sawu yaitu dengan mendorong penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang mendukung pengelolaan TNP seperti rancangan Peraturan Daerah pengelolaan kolaboratif TNP Laut Sawu, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, dan pemberlakuan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan, dan lain-lain.
1.9.
Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan TNP Laut Sawu sebagai bagian dari kawasan Eko-region Sunda Kecil memiliki keterkaitan kuat dengan kawasan konsersasi perairan sekitarnya. Keterkaitan dalam bentuk jejaring ini 75
merupakan keterkaitan yang mempresentasikan daya lenting spesies dan habitatnya untuk mencapai keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan bersama. Jejaring tersebut mempunyai peranan yang penting dalam mempertahankan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Jejaring di sekitar TNP Laut Sawu akan: a. menggambarkan, menjaga dan memelihara keanekaragaman hayati; b. memberikan model pemanfaatan kawasan konsersasi perairan yang mendukung ekosistem setempat; c. menjaga atau melindungi tempat biota laut yang dilindungi dari berbagai ancaman; d. menjaga keberadaan potensi sumberdaya perikanan laut, serta memperluas dan meningkatkan ketahanan kawasan konsersasi perairan. Keterkaitan (connectivity) merupakan kata kunci pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan. Adanya keterkaitan bioekologis merupakan pertimbangan dasar untuk mengelola beberapa kawasan konsersasi perairan dalam satu sistem pengelolaan bersama untuk mewujudkan kawasan konsersasi perairan yang tahan (resilient) terhadap ancaman dan dapat berfungsi efektif untuk mendukung perikanan berkelanjutan. Pengelola TNP laut Sawu melaksanakan kerja sama antar unit organisasi pengelola di eko-region sunda kecil. 1.10. Pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu Pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu yang dihimpun dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan. Didalamnya memiliki elemen berupa data yang menyediakan informasi, prosedur pemanfaatan data yang membantu pengguna mengoperasikan, dan membuat serta menyelesaikan data tersebut. Pengembangan data termasuk juga basis data untuk sistem informasi geografis dan sistem informasi kelautan dengan menyesuaikan kepada kelompok referensi yang sesuai. 1.11. Monitoring dan evaluasi Monitoring, atau yang selanjutnya disebut pemantauan, dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya. 2. Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan 2.1.
Penetapan kawasan TNP Laut Sawu Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan 76
Konservasi Perairan, setelah dicadangkan maka harus memenuhi beberapa hal. TNP Laut Sawu merupakan kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan berkelanjutan, wisata perairan dan rekreasi. Penetapan TNP Laut Sawu sebagai Kawasan Konservasi Peraian akan dilakukan setelah tersedianya informasi dan data yang cukup meliputi lokasi dan luas kawasan konservasi perairan dengan batas-batas koordinat yang jelas, satuan unit organisasi di tingkat pemerintah untuk melakukan pengelolaan, evaluasi oleh pejabat yang ditunjuk terhadap beberapa aspek. Setelah seluruh unsur pendukung terpenuhi selanjutnya Menteri dapat mengeluarkan aturan penetapan untuk selanjutnya mengumumkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan menunjuk panitia penataan batas kawasan yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan pemerintah daerah 2.2.
Penataan Kawasan TNP Laut Sawu Penataan kawasan TNP Laut Sawu dilaksanakan dalam rangka efektifitas pengelolaan yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas dengan pembagian ruang-ruang pengelolaan berdasarkan fungsi peruntukan yang diwujudkan ke dalam bentuk kegiatan evaluasi fungsi kawasan, rekonstruksi batas luar kawasan dan penataan zonasi TNP Laut Sawu. Upaya membangun Pengelolaan TNP haruslah didasarkan atas aturan-aturan tertulis serta prinsip-prinsip yang dapat menjamin keberlangsungan keberadaan Lembaga Pengelola TNP secara jangka panjang, yang diterima oleh para pemangku kepentingan. Adapun prinsip-prinsip yang perlu dikembangkan dalam kelembagaan pengelolaan TNP adalah: sikap keterbukaan, Berbasis kepada kebutuhan para pemangku kepentingan, Jenjang pengawasan yang efektif dengan struktur yang efisien, dapat dipertanggungjawabkan, kejelasan wilayah kewenangan pengelolaan. berikut peran dan tanggung jawab berdasar protokol yang menunjang, Adanya kelengkapan protokol yang mengatur sistem TNP, mengakomodasi dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat, dikelola secara profesional dan legal, menerapkan prinsip dan norma hukum dalam rangka pengelolaan. Usaha-usaha penataan kawasan guna mendukung system penyangga kehidupan di TNP Laut Sawu, dengan memperhatikan kegiatan yang ada saat ini, maka pembinaan daya dukung sumberdaya yang tidak bisa ditinggalkan, adalah: 1) perlindungan sumberdaya alam dari eksploitasi yang tidak terkendali terutama di zona inti, zona pemanfaatan pariwisata alam, zona perikanan perikanan berkelanjutan dan zona lainnya serta pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan; 2) rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak, di pesisir (terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria) 3) pengembangan teknologi berwawasan lingkungan, termasuk tradisional pengelolaan sumberdaya alam, pengelolaan limbah dan teknologi yang ramah lingkungan; 4) pengembangan pola pemanfaatan sumberdaya yang berbasiskan masyarakat
2.3
Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya Laut 77
Perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi penting bagi masyarakat di wilayah pesisir TNP Laut Sawu, khususnya masyarakat nelayan dan pembudidaya. dengan melihat potensi yang ada, maka sektor perikanan dan kelautan menjanjikan prospek yang cukup baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perolehan pendapatan asli daerah dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Secara umum dapat dilihat hingga saat ini hasil produksi untuk sektor perikanan masih bergantung pada jenis perikanan laut dan kegiatan budidaya perikanan. Untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maka usaha-usaha budidaya ini perlu untuk terus dikembangkan di samping tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut dari kepunahan. Strategi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan budidaya laut dalam rencana jangka panjang TNP Laut Sawu sebagai berikut: a. mendorong pembuatan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran ikan yang ditangkap, daerah perikanan dan musim tangkapan untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan berdasarkan hasil dari taksiran data statistik perikanan, analisis ancaman kritis dan perencanaan para pemangku kepentingan yang terlibat. b. memastikan informasi dan status terkini ancaman kritis, hasil tangkapan perikanan, potensi sumberdaya daya kelautan dan perikanan tercatat dan teranalisis dengan baik. c. mendorong pembuatan sistem perijinan kolaboratif yang didukung oleh peraturan perundang-undangan bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di dalam kawasan TNP Laut Sawu sesuai dengan zonasi yang telah ada. d. sistem perijinan yang mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan bidang perikanan tangkap dan budidaya e. mencegah dan merintangi praktek perikanan yg menyalahi hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing) di dalam TNP Laut Sawu. f. pembinaan sarana dan prasarana perikanan budidaya melalui penyusunan rencana, inventarisasi, identifikasi, analisis kebutuhan dan pemanfaatan sarana-prasarana perikanan budidaya serta bimbingan, pemanfaatan sarana prasarana serta verifikasi dan pengujian lapangan g. melakukan kegiatan pengembangan dan teknologi perikanan budidaya melalui penyusunan rencana, inventarisasi, identifikasi, kajian kebutuhan teknologi dalam rangka optimalisasi perikanan budidaya, Komoditi perikanan karang yang paling banyak dieksploitasi adalah grouper (jenis kerapu), snapper (jenis kakap) dan tuna. Jenis-jenis ikan ini memiliki harga jual yang relatif lebih mahal dibandingkan ikan lainnya dan belum ada pembatasan penangkapan. Pola perdagangan ikan grouper dan snapper khususnya memiliki trend lain yaitu pemasaran ikan dalam keadaan hidup. Sebagian nelayan menggunakan racun/potassium untuk membius ikan sehingga dapat ditangkap dalam keadaan hidup. Harga ikan hidup jauh lebih mahal dibandingkan ikan yang sudah mati. Ikan tuna merupakan salah satu jenis ikan ekonomis penting di Indonesia 78
dan memiliki banyak permintaan dari pasar internasional. Jumlah permintaan tidak dapat dipenuhi semua dari hasil penangkapan ikan tuna di Indonesia. Peningkatan permintaan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan masyarakat mengkonsumsi ikan sejak dasawarsa terakhir ini. Tingginya permintaan ikan tuna dengan harga yang relatif lebih mahal daripada jenis ikan-ikan lain, menyebabkan armada penangkapan ikan tuna semakin banyak di Indonesia. Teknologi penangkapan ikan tuna juga semakin maju. Kondisi menyebabkan masalah terhadap sumber perikanan tuna dunia, termasuk di perairan laut Indonesia. Umumnya peraian Indonesia yang menjadi fishing ground ikan tuna, telah mengalami tangkap jenuh (fully exploited), bahkan sudah mengalami tangkap lebih (overfishing). Tekanan eksploitasi penangkapan yang dapat menyebabkan overfishing dan cara menangkap destructive menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan perikanan karang. Kerusakan ekosistem terumbu karang akan menyebabkan sumberdaya ikan karang berkurang sehingga perekonomian nelayan dari hasil penangkapan ikan karang juga akan terganggu. Permasalahan ini harus diantisipasi melalui pengelolaan perikanan karang berbasis ekosistem, metode penangkapan sampai pada pola perdagangan yang harus memperhatikan sumber ikan yang bebas cara tangkap merusak. Pengelolaan perikanan karang berbasis ekosistem dan kebijakan perdagangan yang memperhatikan aspek lingkungan memiliki ruang lingkup manajemen yang komprehensif. Hal ini menyangkut pengelolaan kawasan secara menyeluruh. Pengelolaan ini dapat diterapkan secara efektif pada suatu kawasan konservasi. Pencadangan Laut Sawu sebagai TNP dapat menjadi momentum dalam pengelolaan perikanan karang sesuai prinsip-prinsip ekosistem dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dalam perdagangannya. Peningkatan kapasitas tangkap nelayan dengan alat tangkap selektif dan memperhatikan kondisi sumberdaya ikan, peningkatan prasarana perikanan, seleksi zonasi TNP berdasarkan spawning, nursery dan fishing ground, pengawasan illegal fishing, penegakan peraturan dan perizinan perikanan dan studi lanjutan sumberdaya perikanan dan baseline data perikanan merupakan hal penting dalam menjamin pengelolaan sumberdaya perikanan di TNP Laut Sawu. Pengelola TNP Laut Sawu bersama para pemangku kepentingan lainnya harus mampu merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, melalui pengembangan sarana prasarana, pengembangan teknologi serta pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. 2.4
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu bertujuan untuk melestarikan sumberdaya laut dan ekosistemnya sesuai tujuan penunjukan dan penetapan TNP Laut Sawu untuk 79
dapat memenuhi fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan keanekaragaman jenis serta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya kelautan dan perikanan dan ekosistemnya secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan bagi penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, wisata alam dan peran serta masyarakat. Hal ini akan diwujudkan ke dalam bentuk kegiatan survey dan monitoring sumberdaya alam (ekologi kawasan, karang, mangrove, setasea, penyu, daerah pemijahan ikan, habitat burung pantai, pola pemanfaatan sumberdaya alam dan potensi wisata alam) dan pengelolaan ekosistem, habitat, dan populasi (pemulihan ekosistem mangrove, restoking jenis ikan melalui kegiatan rehabilitasi, restorasi dan pengembangan budidaya laut dan penangkaran satwa. Eksplorasi survei-survei dan monitoring haruslah berjalan secara rutin, instensif dan berkelanjutan, kegiatan survei dan eksplorasi diperlukan untuk mencari potensi-potensi sumberdaya kelautan dan perikanan baru yang mungkin menjadi kunci dalam pelestarian kawasan. Monitoring yang berkelanjutan akan menjamin keterbaharuan data, sehingga analisis mengenai status dan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi lebih representatif. Survei dan monitoring yang dilakukan bukan hanya terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan tetapi juga interaksi dan dampak pemanfaatannya. 2.5
Perlindungan, Pengawasan dan Pengamanan Kawasan Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan TNP Laut Sawu difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencurian atau pengambilan hasil laut tanpa izin (illegal fishing) seperti penggunaan bahan peledak/bahan kimia (potasium cyanida) dalam penangkapan ikan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang lebih luas baik dari segi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Beberapa faktor penyebab utama terjadinya illegal fishing sebagai berikut: a. bahan peledak/bahan kimia masih dianggap sebagai alat/bahan yang dapat mendatangkan keuntungan besar dengan mudah dan cepat; b. adanya jaringan penadah hasil tangkapan illegal fishing; c. adanya jaringan pemasok bahan baku peledak (amonium nitrat) dan kimia (potassium cyanida); d. lemahnya penegakan hukum; e. tingginya permintaan ikan hidup di luar negeri; f. kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam kawasan; dan g. SDM, sarana prasarana dan dana operasional perlindungan yang belum memadai. Kerugian yang sangat besar dari segi ekologi dimana ratusan jenis tumbuhan, karang dan satwa di dalamnya terancam kelangsungan hidupnya dan untuk memulihkan diri kembali membutuhkan waktu yang lama. Kepunahan satu unsur akan mempengaruhi kondisi ekosistem karena fungsinya tidak bisa digantikan oleh unsur yang lain. Kerugian yang nyata dan dapat langsung dilihat 80
adalah rusak/matinya rumput laut akibat penggunaan bahan kimia (potasium cyanida). Oleh karena itu berbagai langkah/upaya untuk mengurangi, mencegah dan memberantas kegiatan yang bersifat merusak serta peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi perlu terus dilakukan secara fungsional maupun gabungan (kolaborasi) bersama dengan pemerintah daerah di sekitar kawasan TNP Laut Sawu, LSM serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan TNP Laut Sawu akan diwujudkan melalui kegiatan: a. pengamanan kawasan baik yang bersifat fungsional maupun gabungan dalam bentuk patroli rutin/reguler dan patroli mendadak; b. peningkatan kapasitas petugas pengawasan dan kelembagaan perlindungan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penyegaran, studi banding dan magang bagi pengawas perikanan dan PPNS; c. proses penyelesaian hukum atas perkara/kasus pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan TNP Laut Sawu. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan TNP Laut Sawu maka dengan merujuk kepada penyelenggaraan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwewenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan perencanaan pengelolaan Laut Sawu. Pengawasan ditujukan kepada pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pengelolaan Laut Sawu serta standar pelayanan minimal Pengelolaan Laut Sawu secara terpadu dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap pengaturan dilakukan melalui peninjauan keberadaan dan fungsi regulasi yang sudah disusun, dengan melihat konsistensi penerapan, relevansi dan kemungkinan penyesuaiannya. Pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dapat dilakukan melalui Pokmaswas dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.6
Pengembangan industri dan jasa kelautan yang lestari Pengelolaan dan pengembangan industri dan jasa kelautan di TNP Laut Sawu diarahkan dalam memperkuat pembangunan di Provinsi NTT guna mendorong ekonomi kerakyatan melalui penguatan sarana prasarana, ilmu dan teknologi dan sumberdaya manusia sehingga memperkuat peran serta masyarakat di dalam dan sekitar TNP Laut Sawu. Optimalisasi industri dan jasa kelautan lestari lebih diarahkan melalui pengembangan bioteknologi, energi baru 81
dan terbarukan, air murni dan sejenis. 2.7
Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Daya tarik wisata kawasan TNP Laut Sawu dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu daya tarik wisata berbasis alam, wisata berbasis budaya dan kehidupan masyarakat, serta daya tarik wisata berbasis wisata buatan. Beberapa dari kawasan tersebut telah berkembang dan dikelola secara professional serta pangsa pasarnya dari wisatawan mancanegara. Panorama bawah laut dengan berbagai jenis ikan dan terumbu karang yang sangat indah merupakan produk utama yang terdapat di kawasan ini. Jadi pengembangan obyek wisata yang akan dilakukan adalah: wisata menyelam, keragaman biota laut yang tinggi, migrasi mamalia laut (whale watching dan dolphin watching), berselancar, memancing wisata dan tempat peneluran penyu. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di TNP Laut Sawu dilaksanakan dalam rangka mengembangkan produk-produk jasa lingkungan dan wisata alam yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi dari sumberdaya alam yang ada di dalam kawasan guna menyediakan ruang usaha bagi masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha dengan menciptakan iklim usaha yang kompetitif, menciptakan infrastruktur dasar bagi pengembangan wisata yang didukung dan diwujudkan dengan kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi pariwisata TNP Laut Sawu; pengembangan pengelolaan wisata, pemberlakuan ijin dan karcis masuk serta adanya mekanisme perizinan dan standarisasi bagi usaha pariwisata alam di zona pemanfaatan pariwisata TNP Laut Sawu. Selain itu juga perlu dikembangkan potensi jasa lingkungan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Kawasan TNP Laut Sawu mempunyai potensi dan daya tarik wisata yang sangat tinggi, antara lain: 1. kawasan TNP Laut Sawu merupakan koridor migrasi lebih dari 18 spesies mamalia laut (paus, lumba-lumba dan dugong), dengan didukung bentang laut dengan transisi kedalaman dari perairan dangkal ke perairan dalam hanya beberapa ratus meter saja dari pantai sehingga sangat berpotensi untuk dijadikan wisata melihat paus. 2. diving dan snorkeling di Rote Ndao, Sabu Raijua, Kupang, Sumba dan beberapa tempat lainnya 3. berselancar (surfing), berlayar (sailing), dan kite surfing di Nembrala dan Boa Kabupaten Rote Ndao. 4. wisata pantai, mengingat semua kabupaten yang termasuk kawasan TNP mempunyai pantai yang sangat indah untuk dijadikan obyek wisata pantai. 5. wisata mangrove di Sumba Timur dan Rote. 6. wisata kayak, di beberapa tempat di Rote Ndao terutama di Mulut Seribu dengan pemandangan bukit-bukit karst yang sangat indah.
82
2.8
Peningkatan wisata memerlukan perencanaan dan pengelolaan cermat, termasuk peraturan yang jelas, untuk menjamin terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan, serta melindungi kelestarian sumberdaya alam yang merupakan fondasi dari kegiatan wisata itu sendiri. Strategi dalam pengelolaan pariwisata dalam rencana pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu adalah mendorong pembangunan pariwisata bahari yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memastikan pelayanan jasa lingkungan yang memberi manfaat secara ekologi, ekonomi dan sosial terhadap masyarakat lokal. Pengembangan sistem pemantauan dan penanggulangan bencana alam secara kolaboratif dengan stakeholder terkait Pengelola TNP Laut Sawu secara kolaboratif dengan stakeholder terkait mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana dan fenomena kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional. Bencana kelautan yang disebabkan oleh fenomena alam yang perlu diwaspadai meliputi gempa bumi, tsunami, rob, angin topan dan serangan hewan secara musiman. Sedangkan pencemaran lingkungan yang harus diantisipasi adalah fenomena red tide, pencemaran minyak, pencemaran logam berat, sampah, pestisida, limbah domestik dan disperse termal.
2.9
Pengembangan pengelolaan habitat perairan dalam Informasi dan pengetahuan tentang laut dalam (deep ocean) di TNP Laut Sawu masih minim. Pengelolaan habitat perairan dalam membutuhkan pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kritis untuk memenuhi data dasar dan evaluasi yang benar. Untuk meninjau status ekologi laut dalam, memerlukan informasi yang cukup mendasar terutama yang relevan dengan pengelolaan dan penelitian kawasan untuk diketahui yaitu kepekaan fauna terhadap dampak pengelolaan. Selanjutnya sifat dan gradien biota laut yang tidak seragam mulai dari batas kedalaman lebih dari 200 m dasar lereng benua harus diketahui untuk mengembangkan pemantauan rencana dan peraturan yang berlaku. Kemudian proses mempertahankan tingkat keanekaragaman jenis di laut dalam harus diketahui dampak yang mempengaruhinya, jika makanan benar-benar terbatas di laut dalam, maka gangguan proses ketersediaan dan pemanfaatan mungkin merupakan proses yang paling sensitif dari ekosistem laut dalam TNP Laut Sawu.
2.10
Pengelolaan menghadapi perubahan iklim Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi ekosistem laut, spesies, dan produktivitas baik di daerah tropis maupun kutub. Ekosistem TNP Laut Sawu tidak terkecuali juga akan menghadapi ancaman tersebut, tetapi dengan keadaan alamnya, posisi dan pengelolaan yang baik maka ekosistem TNP laut Sawu akan dapat bertahan hidup dari dampak perubahan iklim termasuk pemutihan karang, kenaikan permukaan laut, naiknya kadar asam laut dan ancaman badai tropis. 83
Hal penting untuk mengatasi dampak perubahan iklim perlu dipersiapkan sejak dini, yakni dibutuhkan kesadaran bersama bahwa ancaman yang timbul harus disikapi secara proaktif dengan mengembangkan dan menerapkan strategi adaptasi dan membangun fleksibilitas yang cukup dalam sistem manajemen untuk memungkinkan respon yang adaptif. Pengelola TNP Laut Sawu akan melakukan pengelolaan terhadap perubahan iklim tersebut dengan menggunakan strategi antara lain: menerapkan strategi penyebaran resiko untuk mengatasi ketidakpastian perubahan iklim, melindungi daerah-daerah kritis yang tahan terhadap perubahan iklim dan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk mensuplay daerah yang terkenda dampak, memahami dan mempertahankan konektivitas antara habitat untuk meningkatkan penambahan kembali secara bersamasama dan pemulihan untuk menjaga hubungan fungsional antar habitat terkait serta mengelola ekosistem agar kesehatan dan ketahanannya tetap terjaga dengan memonitor beberapa indikator keefektifan tindakan ini sebagai dasar bagi pengelolaan adaptif. 2.11
Pengelolaan populasi setasea TNP Laut Sawu sebagai bagian dari Ekoregion Sunda Kecil, adalah daerah di Indonesia dimana upaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan setasea telah lama dilakukan baik terhadap untuk setasea dan habitat asosiasi mereka "di perairan laut dan sekitar pesisir". Laut Sawu merupakan habitat koridor kritis secara regional penting, bagi paus biru dan paus sperma, yang juga menggunakan Laut Sawu sebagai tempat untuk mencari makan (feeding ground) dan melahirkan keturunan mereka. Paus biru dapat digunakan sebagai "flagship spesies atau simbolis" untuk TNP Laut Sawu. Wisata mamalia laut dan ekowisata di TNP Laut Sawu memiliki potensi yang tinggi. Paus dari Laut Sawu dapat mempromosikan pembangunan pariwisata berbasis alam tersebut untuk kepentingan masyarakat lokal. Beberapa lokasi di Laut Sawu masih kekurangan informasi sehingga harus segera dilengkapi dengan data melalui survei dan penelitian di kedua habitat pesisir dan laut dan spesies. Upaya ini harus dikaitkan oleh pengelola TNP Laut Sawu melalui pembangunan kapasitas pada semua aspek pengelolaan kolaborasi tingkat lokal. Untuk melestarikan paus dan spesies mamalia laut lainnya, upaya pengelolaan khusus harus diterapkan terutama pada aktivitas di lepas pantai, industri pelayaran dan perikaan skala besar. Pengurangan penggunaan jaring insang dan driftnet dapat menghindari seperti by-catch dan terbelit jarring yang menjadi ancaman utama untuk kehidupan hewan laut bermigrasi di Laut Sawu. Sebaliknya, pole and line serta perikanan hand line ideal untuk kegiatan perikanan tangkap skala besar di TNP Laut Sawu. Manajemen Berbasis Ekosistem (Ecosystems Based Management/EBM) merupakan mekanisme yang efektif untuk mengelola Laut Sawu pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya. Manajemen Berbasis Ekosistem ini akan mendukung pemanfaatan 84
2.12 .
multi-aspek di TNP Laut Sawu melalui Sistem Zonasi yang jelas. Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan Pengelola TNP Laut Sawu harus menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang terkait dengan pengelolaan kawasan. TNP Laut Sawu perlu bekerjasama dengan mitra dari LSM dan lembaga-lembaga penelitian. Strategi pengelolaan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di TNP Laut Sawu ini dengan merancang rencana pengembangan penelitian dan pendidikan di TNP Laut Sawu seperti penelitian pemantauan degradasi dan rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi terumbu karang dengan manipulasi substrat terumbu karang, perilaku agregasi berpijah ikan ekonomis penting, pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan konsekuensinya bagi pengelolaan kawasan konservasi, dampak lingkungan kegiatan ekonomi alternatif di dekat kawasan konservasi, dan lain-lain. Bidang penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK kelautan penelitian meliputi antara lain kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk meningkatkan pemahaman tentang biologi, kimiawi, fisika, geologi dan dasar laut, proses dan interaksi laut dan pantai dengan hidrologi, cuaca serta pengaruh laut dan pantai terhadap masyarakat dan komunitas di sekitar laut, lingkungan serta pengembangan metodologi dan instrumen untuk meningkatkan pemahaman tentang laut.
2.13 .
Perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan penelitian lain yang mengkaji potensi perikanan yang dapat dikembangkan sebagai alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan. Salah satu pemicu tekanan terhadap kawasan TNP Laut Sawu adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut di kawasan TNP Laut Sawu, oleh karena itu perlu dikembangkan penelitianpenelitian pengembangan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan (alternative sustainable livelihood) yang tidak mengganggu kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan TNP Laut Sawu sehingga diharapkan tekanan terhadap kawasan TNP Laut Sawu akan berkurang seperti melalui pengembangan usaha budidaya perikanan laut dan pengembangan industri rumah tangga untuk mendukung sektor lainnya (pariwisata, perikanan, dan lain-lain). Pengelolaan pelayaran TNP Laut Sawu dengan potensi alur pelayaran yang strategis dan sangat berkepentingan terhadap pembangunan di sektor pelayaran baik dalam arus perdagangan dan wisata. Sehubungan dengan itu perhatian terhadap pelayaran dapat dilakukan dengan membangun prasarana dan sarana perhubungan dengan kapasitas dan kualitas pelayanan memadai serta sebagai wilayah yang relatif dekat dengan wilayah perbatasan maka terjangkaunya pelayanan perhubungan ke seluruh wilayah perbatasan dapat dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunannya. Laut Sawu merupakan jalur pelayaran 85
2.14 .
lokal dan internasional dengan lalu lintas yang padat. Pengelolaan melalui peraturan yang mengatur tentang hal ini seperti penutupan musiman daerah tertentu untuk kapal barang, peraturan ketat pada kecepatan, aturan dilarang membuang sampah di laut dan keamanan kapal (untuk menghindari tenggelam atau rusaknya kapal di daerah ini) perlu disusun agar hal ini bisa dikelola dengan baik. Pengelolaan terhadap keamanan dan kenyamanan pelayaran dengan titik berat pada aspek-aspek: pengembangan titik asal dan tujuan pelayaran, pengembangan jalur-jalur pelayaran dan Pengembangan armada pelayaran. Monitoring dan evaluasi Monitoring, atau yang selanjutnya disebut pemantauan, dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.
3. Penguatan sosial, ekonomi dan budaya 3.1.
Peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat dan para pihak lainnya dalam pendidikan lingkungan Peningkatan kesadaran masyarakat dan penjangkauan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan dan ekosistemnya. Sehingga dapat lebih berperan aktif secara langsung dalam kegiatan pelestarian dan pengamanan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdapat dalam kawasan TNP Laut Sawu. Untuk mewujudkan maksud tersebut, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : Kampanye Konservasi dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu, pembentukan dan Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli konservasi, pengembangan kerjasama penerapan kurikulum muatan lokal berbasis pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta monitoring dan evaluasi. Pengelolaan TNP Laut Sawu yang efektif sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran, pemahaman dan pengetahuan masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan yang berada di kawasan tersebut, dengan tetap melakukan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya secara optimal berdasarkan aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Upaya yang perlu dilakukan dalam hal penyadartahuan masyarakat adalah penerapan program pendidikan konservasi melalui berbagai penyuluhan, pelatihan dalam jangka waktu tertentu dan berkala yang meliputi tema-tema: 86
a. pentingnya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan b. tujuan pembentukan TNP Laut Sawu dan aspek konservasi lingkungan dan keterkaitannya dengan kondisi sosekbud masyarakat lokal c. sistem dan klasifikasi zonasi kawasan serta kaitannya terhadap pola mata pencaharian masyarakat d. berbagai bentuk upaya perikanan tangkap yang bersifat merusak dan dampaknya terhadap keberlanjutan eksosistem sumberdaya serta taraf hidup/kesejahteraan masyarakat lokal. Perlu juga disampaikan perikanan tangkap yang ramah lingkungan berdasarkan hasil riset dan dampak positifhya terhadap usaha mata pencaharian masyarakat e. berbagai bentuk perikanan budidaya yang "destructive" dan ramah lingkungan berdasarkan hasil riset di beberapa wilayah di Indonesia ataupun di negara lain f. pengembangan program mata pencaharian alternatif di TNP Laut Sawu
3.2.
Pelaksanaan program TNP Laut Sawu perlu mendapat respon positif dari masyarakat lokal serta pihak lain yang berkepentingan terhadap sumberdaya dan lingkungan. Respon positif dimulai dari penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya dan lingkungan hingga pada taraf mendukung implementasi program dan berupaya mengubah perilaku yang negatif terhadap ekosistem/lingkungan. Upaya penumbuhan respon positif dan pengubahan perilaku masyarakat dapat ditempuh dengan sistem pemasaran sosial (social marketing): menjual ide/gagasan tentang urgensi TNP. Lembaga pengelola dan pihak yang terkait terhadap pembentukan TNP harus mampu mempertajam, menggali, menganalisa secara komperhensif isu-isu sosial yang berkembang dalam masyarakat terkait TNP. Dinamika sosial kemasyarakatan akan mudah dipahami dan dianalisa dengan melakukan pengkajian terhadap konektor sosial baik dalam bentuk individu mauplun lembaga/institusi yang bersifat profit oriented dan non profit oriented (nirlaba). Melalui pengkajian ini diharapkan dapat terbentuk peta sosial yang sangat mempengaruhi dinamika sosial masyarakat dalam konteks pemanfaatan sumberdaya laut dan kawasan tertentu dalam batas yuridis TNP. Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP Laut Sawu Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP Laut Sawu dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi dan komunikasi seputar TNP Laut Sawu kepada masyarakat luas (nasional dan internasional) sebagai media pendidikan, penyuluhan dan juga promosi. Untuk mewujudkan hal tersebut, akan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Penyebaran informasi melalui media massa (Website, TV, Radio, Surat kabar dan majalah), Desain dan Pembuatan Material Publikasi TNP Laut Sawu, dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu melalui ragam kegiatan Publik seperti partisipasi dalam kegiatan Pameran, Eksebisi, Festival di tingkat lokal,regional, nasional dan internasional. 87
3.3.
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Pengembangan partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk mendorong peran aktif masyarakat semakin meningkat di lapangan, sehingga pengelolaan TNP Laut Sawu menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat dukungan penuh dari masyarakat serta semua pihak. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan perlindungan sumberdaya laut, pengawasan berbasis masyarakat, perbaikan kualitas lingkungan, rehabilitasi (bersih pantai, penanaman pohon bakau), pengamanan preventif masyarakat, penguatan aturan di tingkat desa, dan akses terhadap kebijakan dan informasi pengembangan TNP Laut Sawu.
3.4.
Pemberdayaan masyarakat pesisir
3.5.
3.6.
Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pendayagunaan potensi yang terdapat di masyarakat, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan serta dukungannya terhadap kawasan dalam pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui kegiatan-kegiatan : penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok pengguna sumberdaya laut, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan di dalam TNP Laut Sawu. Pemberian akses pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya kepada masyarakat lokal dan tradisional dengan memperhatikan aspek spesifik lokasi, adaptif, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian serta dalam pelaksanaannya tidak mengubah status dan fungsi kawasan, tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan dan hanya hak pemanfaatan yang diatur, serta merupakan bagian pengelolaan yang dilakukan secara utuh. Pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan Studi mata pencaharian alternatif di TNP Laut Sawu yang telah dilakukan diharapkan dapat diadopsi oleh masyarakat dengan bantuan dan pendampingan dari pemerintah dan stakeholder terkait pada saat tahap implementasi TNP Laut Sawu. Studi matapencaharian alternatif yang telah dilakukan ini menghasilkan rekomendasi jenis dan bentuk kegiatan usaha mata pencaharian alternatif yang sesuai dengan karakteristik/kondisi masyarakat dan geofisik lokasi, layak dari sisi bisnis, dapat diterima secara sosial budaya masyarakat setempat, dapat dilaksanakan secara teknis, ramah lingkungan dan memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat di masing-masing Kabupaten yang termasuk dalam kawasan TNP Laut Sawu. Pelestarian Adat dan Budaya Masyarakat Pesisir Wilayah Perairan Laut Sawu ternyata menyimpan banyak peninggalan kebajikan yang jika difungsikan memiliki potensi untuk melindungi upaya pelestarian lingkungan khususnya konservasi laut. Saat ini upaya revitalisasi mutlak diperlukan, hal tersebut penting guna menghidupkan kembali muatan lokal berbasis kebudayaan dan kebijakan yang secara partisipatif melibatkan masyarakat agar proses implementasi pelestarian lingkungan dapat tumbuh dan berkembang kembali dalam pola kehidupan masyarakat. 88
Berdasar hasil pengamatan yang telah dilakukan dilapangan, terdapat tidak kurang dari 20 kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat desa pesisir di TNP Laut Sawu yang sekarang ini hanya sedikit sekali yang masih aktif. Ragam kebajikan ini seharusnya dapat direvitalisasi kembali, mengingat hal ini dapat menjadi suatu upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan yang bernuansa lokal. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan inisiasi dengan memasukkan semua hal yang berkaitan dengan kearifan lokal ini kedalam kurikulum pendidikan formal yang berupa muatan lokal disekolah mengenai pengetahuan bentuk kearifan lokal yang ada di wilayahnya sebagai sarana untuk proses diseminasi informasi tentang upaya pentingnya melestarikan lingkungan. 3.7.
Monitoring dan evaluasi Monitoring, atau yang selanjutnya disebut pemantauan, dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.
89
RENCANA JANGKA MENENGAH
A. Umum Rencana jangka menengah pengelolaan TNP Laut Sawu dilakukan melalui 3 (tiga) strategi pokok yaitu strategi penguatan kelembagaan, strategi
penguatan
pengelolaan
sumber
daya
kawasan
dan
strategi
penguatan sosial, ekonomi, dan budaya. Indikator
yang
diharapkan
dapat
dicapai
dari
perencanaan
pengelolaan 5 (lima) tahun pertama pengelolaan TNP Laut Sawu terdiri dari : 1. Penguatan kelembagaan diarahkan pada penguatan kelembagaan unit pengelola,
tersedianya
prasarana
pengelolaan,
SDM
Pengelola,
dokumen
tersedianya
pengelolaan
dan
sarana
dan
rencana
aksi
pengelolaan, SOP pengelolaan, dan terbangunnya kemitraan dalam pengelolaan, data dan informasi terbaharui secara reguler (data base) dan tersedianya sumber pendanaan lain untuk mendukung pengelolaan. 2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan diarahkan pada penataan batas kawasan, tersosialisasinya kawasan konservasi TNP Laut Sawu sampai ke tingkat masyarakat, Zonasi TNP Laut Sawu terintegrasi di dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi NTT dan RTRW kabupatenkabupaten di dalam TNP Laut Sawu, tersedianya petugas dari pengelola yang memiliki keahlian khusus dalam kegiatan pengawasan dan monitoring, terlaksananya kegiatan patroli atau pengawasan kawasan, tersedianya
hasil
pemanfaatan
studi
sumber
pengembangan
daya
terbangunnya pemahaman
di
kawasan
masyarakat
dan
pengelolaan
serta
TNP
Laut
serta
dan
Sawu
stakeholder
tentang
ancaman bencana di lokasinya dan bagaimana penanggulangannya. 3. Penguatan
sosial
ekonomi
dan
budaya
diarahkan
pada
upaya
penyadaran masyarakat tentang arti penting konservasi perairan, terbentuk dan terlatihnya kelompok masyarakat
peduli konservasi
perairan di masing-masing kabupaten di dalam TNP Laut Sawu, tersedianya
mekanisme
meningkatnya perikanan
dan
kapasitas teknis
pengawasan masyarakat
usaha
90
berbasis
dalam
perikanan
yang
masyarakat,
manajemen
usaha
berkelanjutan
dan
terwujudnya
pengembangan
demplot-demplot
mata
pencaharian
alternatif yang cocok diimplementasikan di masing-masing daerah berdasarkan survey dan analisis B. Rencana Jangka Menengah I (5 Tahun Pertama) 1.
Penguatan Kelembagaan Penguatan Kelembagaan dilakukan melalui program: a. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola TNP Laut Sawu; b. perencanaan dan pengendalian pengelolaan; c. pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi; d. pengembangan kerja sama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu; e. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu; f. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran; g. pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu; h. pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan; i. pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu; j. monitoring dan evaluasi.
2.
Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan dilakukan melalui program: a. penetapan kawasan TNP Laut Sawu; b. penataan kawasan TNP Laut Sawu; c. pengelolaan
perikanan
tangkap
dan
budidaya
laut
yang
berkelanjutan; d. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu; e. perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan; f. pengembangan industri kelautan yang lestari; g. pengembangan sistem pemantauan dan penanggulangan bencana alam secara kolaboratif dengan stakeholder terkait; h. pengembangan pengelolaan habitat perairan dalam; i. pengembangan pengelolaan menghadapi perubahan iklim; j. pengelolaan populasi setasea; k. penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan; 91
l. pengelolaan pelayaran; m. monitoring dan evaluasi. 3.
Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya dilakukan melalui program : a. peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan; b. pengembangan
mekanisme
penyebarluasan
informasi
dan
komunikasi TNP Laut Sawu; c. pengembangan partisipasi masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat pesisir; e. pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan; f. pelestarian adat dan budaya masyarakat pesisir; g. monitoring dan evaluasi. Dengan program dan rencana kegiatan pengelolaan sebagaimana terdapat dalam matriks sebagai berikut.
92
MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE - 1 TNP LAUT SAWU TAHUN 2014-2019 No
Strategi
1
Penguatan Kelembagaan
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Peningkatan Penyusunan rencana Menyusun kualifikasi kapasitas formasi SDM pengelola klasifikasi kebutuhan TNP Laut Sawu TNP Laut Sawu kelembagaan pengelola TNP laut Sawu Rekruitmen SDM
Peningkatan kemampuan profesionalisme pengelola TNP Sawu
dan
Diklat/kursus/ magang
Laut
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
dan Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang SDM Sawu disusun berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang Sawu direkruit berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan
penyegaran, SDM Pengelola telah dididik BKKPN Kupang dan dilatih sesuai dengan tupoksi untuk mengelola TNP Laut Sawu
Studi banding ke KKP lain Kemampuan pengelola BKKPN yang telah dikelola dengan meningkat dalam mengelola LSM baik TNP Laut Sawu dan mendapatkan lesson learnt yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan TNP Laut Sawu
93
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan Peningkatan prasarana
Perencanaan dan pengendalian pengelolaan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
sarana Pengembangan dan Gedung kantor pengelola BKKPN Kupang TNP Laut Sawu terbangun pembangunan gedung kantor dan terpenuhi fasilitasnya untuk menunjang pengelolaan Pengadaan alat dan mesin
Alat dan menunjang pengelolaan
mesin
untuk BKKPN Kupang aktifitas
Pemeliharaan dan operasional
Sarana prasarana terpelihara BKKPN Kupang dan berfungsi dengan baik untuk mendukung pengelolaan
Penyusunan dan review Dokumen Rencana BKKPN Kupang Rencana Penyusunan Pengelolaan TNP Laut Rencana Pengelolaan 20 Pengelolaan 20 Tahun TNP Tim P4KKP Laut Sawu Tahun TNP Laut Sawu Laut Sawu Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Penyusunan program dan Dokumen program dan BKKPN Kupang kegiatan Tim P4KKP Laut rencana kegiatan pengelolaan rencana jangka menengah 5 tahun pengelolaan jangka Sawu Pemprov NTT menengah 5 tahun Pemda Kabupaten LSM 94
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan Penyusunan rencana pengelolaan tahunan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan pelatihan pelaksanaan SOP
Indikator Capaian kerja
BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
Sosialisasi dan konsultasi publik Rencana Pengelolaan TNP Laut Sawu di tingkat stakeholder dan masyarakat
Adanya masukan dari stakeholder dan masyarakat untuk penyempurnaan rencana pengelolaan TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
Penyusunan dan pelatihan implementasi SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan
- Dokumen SOP tentang BKKPN Kupang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan - Adanya SDM pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan
Penyusunan SOP sarana prasarana
Dokumen SOP sarana prasarana
95
kerja Dokumen rencana pengelolaan tahunan
Pelaksana dan Mitra
tentang
tentang BKKPN Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Penyusunan SOP tentang patroli reguler dan patroli bersama
Dokumen SOP tentang patroli reguler dan patroli bersama
BKKPN Kupang DKP Provinsi dan Kabupaten TNI AL Polair LSM
Penyusunan SOP tentang Dokumen SOP tentang penelitian dan pendidikan penelitian dan pendidikan
BKKPN Kupang
Penyusunan SOP tentang Dokumen SOP tentang BKKPN Kupang pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Disbudpar Provinsi pariwisata alam perairan pariwisata alam perairan dan Kabupaten Penyusunan pelaksanaan budidaya
SOP
Penyusunan SOP pelaksanaan perikanan tangkap
tentang Dokumen SOP k iatan pelaksanaan budidaya
tentang BKKPN Kupang kegiatan DKP Provinsi dan Kabupaten
tentang Dokumen SOP k iatan pelaksanaan perikanan tangkap
tentang BKKPN Kupang kegiatan DKP Provinsi dan Kabupaten
Penyusunan SOP dan pelatihan monitoring sumber daya:
96
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan 1)
Monitoring Partisipatif
Pemetaan
Indikator Capaian a) Dokumen Monitoring Partisipatif
Pelaksana dan Mitra
SOP BKKPN Pemetaan LSM
Kupang
b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring pemetaan partisipatif 2)
Monitoring Manta Tow
a) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Manta Tow LSM
Kupang
b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring manta tow 3)
Monitoring Kesehatan a) Dokumen SOP BKKPN Karang (reef health Monitoring Kesehatan LSM monitoring) Karang (Reef Health Monitoring) b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring) 97
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan 4)
Monitoring Ikan Karang
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
a) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Ikan Karang LSM
Kupang
b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Ikan Karang 5)
Monitoring Insidental
a) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Insidental LSM
Kupang
b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring insidental 6)
Monitoring Pemanfaatan Sumber Daya (Resource Use Monitoring)
a) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Pemanfaatan LSM Sumber Daya (Resource Use Monitoring) b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Pemanfaatan Sumber Daya (Resource Use Monitoring)
98
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan 7)
Monitoring Lamun
Indikator Capaian a) Dokumen Monitoring Lamun
Pelaksana dan Mitra
SOP BKKPN LSM
Kupang
b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Lamun 8)
Monitoring Mangrove
a) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Mangrove LSM
Kupang
b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Mangrove 9)
Monitoring Setasea
a) Dokumen Monitoring Setasea
SOP BKKPN LSM
Kupang
b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Setasea 10) Monitoring Penyu
a) Dokumen Monitoring Penyu
SOP BKKPN LSM
b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung 99
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
jawab dalam pelaksanaan monitoring Penyu
11) Monitoring (Spawning Site)
SPAG Aggregation
a) Dokumen Monitoring (Spawning Site)
SOP BKKPN SPAG LSM Aggregation
Kupang
b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring SPAG (Spawning Aggregation Site) Pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi
Pembentukan mekanisme pengelolaan kolaborasi
Membuat rancangan/model mekanisme pengelolaan kolaborasi Pembentukan Forum Pengelolaan Kolaborasi
100
a) Mekanisme kolaboratif
pengelolaan
b) MoU para pihak dalam pengelolaan kolaboratif c) Adanya forum pengelolaan kolaborasi
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Penerapan model mekanisme pengelolaan kolaborasi
Penguatan peran forum kolaborasi para Pihak
Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM forum
Koordinasi rutin dengan para pihak
Formulasi dan Merancang penerapan mekanisme keluhan keluhan (Grievance Mechanism) Mechanism)
mekanisme (Grievance
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Meningkatnya peran forum kolaborasi para pihak melalui peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi rutin
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
Dokumen mekanisme BKKPN Kupang keluhan yang disepakati Pemprov NTT para pihak yang relevan Pemda Kabupaten LSM
dan BKKPN Kupang Implementasi dan evaluasi Terlaksananya NTT mekanisme keluhan terevaluasinya implementasi Pemprov mekanisme keluhan Pemda Kabupaten (Grievance Mechanism) (Grievance Mechanism) LSM
101
No
Strategi
Program
Kegiatan
Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu
Pengembangan kerjasama dengan institusi/lembaga/piha k lain dalam rangka efektifitas dan peningkatankapasitas pengelolaan (pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, kelompok/lembaga masyarakat) lingkup lokal, regional, nasional dan internasional
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Kerja sama teknis: penelitian, Adanya kerjasama teknis: BKKPN Kupang ilmu pengetahuan dan penelitian, ilmu pengetahuan Pemprov NTT pendidikan (tenaga ahli) dan pendidikan (tenaga ahli) Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain Kerja sama operasional Adanya kerjasama pengelolaan (tenaga, dana, operasional pengelolaan sarana prasarana) (tenaga, dana, sarana prasarana)
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LSM Lembaga lain
Kerja sama dalam survey/ Adanya MoU kerjasama kajian dan penerapan IPTEK antara pengelola dan pihak yang relevan dan terlaksananya kerjasama
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain
Monitoring kerjasama
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LSM Lembaga lain
102
dan
evaluasi
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kerjasama
No
Strategi
Program
Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Pengembangan mekanisme kerjasama pengelolaan
Penyusunan MoU kerjasama pengelolaan TNP Laut Sawu
MoU kerjasama pengelolaan TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain
Penyusunan bersama
rencana
kerja
Adanya bersama
Pelaksanaan bersama
rencana
kerja
Terlaksananya rencana kerja bersama
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain
Monitoring bersama
dan
evaluasi
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bersama
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain
Penyusunan rencana kebutuhan anggaran dan pengelolaan peluang sumber pendanaan
Penyusunan kebutuhan kegiatan Analisis 103
kerja BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain
rincian Dokumen rencana anggaran per tahunan
BKKPN LSM
Kupang
sumber Hasil
BKKPN
Kupang
anggaran
peluang
rencana
analisis
peluang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
berkelanjutan
pendanaan yang berkelanjutan
sumber pendanaan berkelanjutan
Pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan
Penyusunan mekanisme pendanaan berkelanjutan
Kupang 1) Dokumen mekanisme BKKPN NTT pendanaan berkelanjutan Pemprov LSM 2) Teralokasinya budget pengelolaan secara BKKPN Kupang kontinyu melalui APBN Pemprov NTT dan APBD Tingkat Pemda Kabupaten Provinsi dan Tingkat Kabupaten
Pengusulan pengalokasian budget pengelolaan secara kontinyu melalui APBN dan APBD Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten
yang LSM
Penggalian sumber dana lain 3) Tersedianya sumber dana BKKPN Kupang lain dari misalnya dari misalnya pemberlakuan pemberlakuan karcis karcis masuk dan tarif atas masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kegiatan wisata dalam kawasan, menetapkan dana kawasan, menetapkan sanksi pelanggaran sesuai dana sanksi pelanggaran aturan pengelolaan, dll. sesuai aturan pengelolaan, dll untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan Penetapan standar biaya komponen pengelolaan TNP Laut Sawu
Penyusunan standar biaya komponen pengelolaan TNP Laut Sawu berdasarkan syarat profesionalisme 104
Dokumen standar biaya BKKPN Kupang komponen pengelolaan TNP Laut Sawu berdasarkan syarat profesionalisme
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Akuntabilitas pendanaan
Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran
Pengelolaan honorarium tunjangan
Pengelolaan keuangan Administrasi keuangan
Perawatan sarana dan prasarana
Pelaksana dan Mitra
Dokumen petunjuk BKKPN Kupang penggunaan anggaran BKKPN Kupang
Pelaporan
BKKPN Kupang
Pengawasan
BKKPN Kupang
gaji, Penyediaan gaji, honorarium dan dan tunjangan
Penyelenggaraan operasional perkantoran
Indikator Capaian
Rapat-rapat koordinasi/konsultasi/kerja/d inas
Gaji, honorarium dan BKKPN Kupang tunjangan terkelola dengan baik dan akuntabel Operasional perkantoran terselenggara dengan baik
BKKPN Kupang
Pengadaan ATK
BKKPN Kupang
Langganan daya dan jasa
BKKPN Kupang
Perawatan gedung/bangunan Perawatan peralatan Perawatan angkutan air Perawatan bermotor 105
kendaraan
Sarana dan prasaranan BKKPN Kupang pengelola terawat dan digunakan untuk menunjang BKKPN Kupang pengelolaan BKKPN Kupang BKKPN Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Penyelenggaraan tata Pencetakan/penerbitan/pengg usaha perkantoran, andaan/laminasi/dokumentas i kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi
Tata usaha perkantoran, BKKPN Kupang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi terlaksana dengan baik
Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu
Mendorong penyusunan rancangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu
Dukungan dalam menyusun draft akademik perda pengelolaan kolaboratif, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah, pemberlakukan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan
Adanya dukungan dari BKKPN Kupang pengelola dalam menyusun Pemprov NTT draft akademik perda Pemda Kabupaten pengelolaan kolaboratif, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah, pemberlakukan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan
Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan
Kerjasama antar unit Rapat koordinasi regular antar organisasi pengelola unit organisasi pengelola
Terlaksananya rapat BKKPN Kupang koordinasi regular antar unit BBKSDA NTT organisasi pengelola Pemprov NTT Pemda Kabupaten
Kerjasama dalam melakukan Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang pengawasan kawasan dan melakukan pengawasan BBKSDA NTT pelatihan kawasan dan pelatihan Pemprov NTT Pemda Kabupaten
106
No
Strategi
Program Pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu
Kegiatan Pengembangan Database
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Merancang desain database
a. Tersedianya SDM BKKPN pengelola database. LSM b. Desain database Laut Sawu
Pembuatan Website
Pelaksana dan Mitra
Kupang
TNP
Pemasukan update data
Data dan informasi terbaharui secara reguler
Penyajian data
Database TNP Laut Sawu BKKPN Kupang dikelola dan disajikan dalam bentuk peta, laporan, maupun terintegrasi didalam website
dan
pengelolaan
Merancang desain website Pemasukan website
update
data
Desain Sawu di a.
website
TNP
Tersedianya pengelola website.
BKKPN Kupang
Laut BKKPN LSM
Kupang
SDM BKKPN Kupang
b. Website TNP Laut Sawu selalu terupdate secara regular Penyajian website
107
dan
pengelolaan
Website TNP Laut Sawu bisa BKKPN Kupang diakses secara global oleh semua kalangan dan dikelola dan diupdate secara regular
No
Strategi
Program Monitoring evaluasi
2
Penguatan Penetapan pengelolaan kawasan sumber daya Laut kawasan
dan
Kegiatan
Butir Kegiatan
Monitoring dan evaluasi kelembagaan
Melakukan monev internal dan eksternal (monev kelembagaan, pendanaan dan kerjasama/kemitraan)
Laporan monev internal dan BKKPN Kupang eksternal (monev Pemprov NTT kelembagaan, pendanaan Pemda Kabupaten dan kerjasama/kemitraan)
rencana Penyusunan dokumen kegiatan dan kajian yang telah dilaksanakan di TNP Laut Sawu
Tersedianya dokumen BKKPN Kupang kegiatan dan pengkajian Tim P4KKP Laut yang telah dilakukan di TNP Sawu Laut Sawu sebagai bahan masukan rencana penetapan TNP Laut Sawu
Evaluasi TNP penetapan
Indikator Capaian
Rapat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholder terkait untuk membahas rencana penetapan TNP Laut Sawu
Rapat evaluasi penetapan
Surat Menteri
Keputusan
BKKPN Kupang Kementerian KP Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
rencana Adanya evaluasi rencana BKKPN Kupang penetapan TNP Laut Sawu Kementerian KP Pemprov NTT Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Penetapan kawasan TNP Laut Sawu dengan SK Menteri 108
Adanya rencana penetapan TNP Laut Sawu yang telah disepakati bersama oleh pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholder terkait
Pelaksana dan Mitra
Diterbitkannya SK Menteri tentang penetapan kawasan
BKKPN Kupang Kementerian KP
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan Kelautan dan Perikanan
Penunjukan unit Penunjukan unit organisasi organisasi pengelola pengelola kawasan dan disahkan dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan
Pengumuman sosialisasi masyarakat
dan Pengumuman dan sosialisasi ke ke masyarakat
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
TNP Laut Sawu, berdasarkan rekomendasi Gubernur
Adanya unit organisasi BKKPN Kupang pengelola kawasan yang Kementerian KP ditunjuk dan disahkan dengan SK Menteri dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah ditentukan Masyarakat di dalam BKKPN Kupang kawasan dan diluar TNP Laut Sawu mengetahui TNP Laut Sawu telah ditetapkan
Penunjukan Panitia Penunjukan panitia penataan SK panitia penataan batas BKKPN Kupang penataan batas batas kawasan yang yang ditetapkan oleh Menteri Kementerian KP ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal atau Gubernur Penataan Kawasan
Batas
Perancangan penataan batas kawasan;
Rancangan penataan batas kawasan
Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang
Pengukuran batas;
Batas kawasan telah diukur
Panitia Batas
109
Penataan
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang
Pemetaan batas kawasan;
Batas kawasan dipetakan
telah Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang
Pemasangan tanda batas dan Tanda batas dan papan BKKPN Kupang pembuatan papan informasi informasi batas kawasan batas kawasan; telah dibuat dan dipasang Pembuatan berita acara tata batas; dan Pengesahan batas konservasi perairan
tata
batas Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang
kawasan Batas kawasan TNP Laut Panitia Penataan Sawu disahkan ditetapkan Batas dengan Keputusan Menteri, BKKPN Kupang setelah berita acara tata batas kawasan konservasi perairan ditandatangani oleh semua anggota panitia tata batas
Sosialisasi penandaaan batas kawasan konservasi perairan;
110
Berita acara kawasan
Masyarakat di dalam BKKPN Kupang kawasan dan diluar TNP Laut Sawu mengetahui batas kawasan TNP Laut Sawu
No
Strategi
Program Penataan kawasan Laut Sawu
Kegiatan
TNP
Penataan kawasan
Butir Kegiatan Penataan Sawu
TNP
Pelaksana dan Mitra
Laut Rencana Zonasi TNP Laut Sawu disusun berdasarkan data-data yang akurat dan dianalisis secara komprehensif sesuai arahan dari Permen 30 Tahun 2010 dan disepakati oleh stakeholder dan masyarakat di dalam TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Padu serasi zonasi TNP Laut Zonasi TNP Laut Sawu Sawu dengan RTRW terintegrasi di dalam RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten Nasional, RTRW Provinsi NTT dan RTRW KabupatenKabupaten di dalam TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Penataan batas zonasi
Adanya tanda batas zonasi yang jelas dilapangan
Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang
Rekonstruksi titik zonasi
Titik-titik batas zonasi telah direkonstruksi sesuai dengan survey lapangan dan dipetakan
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
111
zonasi
Indikator Capaian
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Pembuatan papan informasi Papan informasi batas-batas BKKPN Kupang batas zonasi dan aturan dalam zonasi yang telah zonasi menampilkan peraturanperaturan di masing-masing zona TNP Laut Sawu Dokumentasi zonasi
Dokumen rekaman proses BKKPN Kupang tahapan penyusunan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu
Pengesahan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT
Rencana Zonasi TNP Laut BKKPN Kupang Sawu disahkan oleh Menteri Kementerian KP Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT
Sosialisasi dan konsultasi publik zonasi TNP Laut Sawu ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu
Rencana zonasi TNP Laut Sawu disosialisasikan dan dikonsultasi publikkan ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu dan mendapatkan kesepakatan dari stakeholder dan masyarakat
112
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya laut yang berkelanjutan
Pembuatan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran ikan yang ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan dengan pendekatan zonasi
Formulasi kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.
Kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Pembuatan aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu.
Aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan formulasi dan analisis kebutuhan serta didukung kajian yang komprehensif
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Koordinasi dengan instansi terkait di dalam TNP Laut Sawu terkait dengan penyusunan mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya
Pedoman mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya di dalam TNP Laut Sawu yang disepakati semua pihak
BKKPN Kupang Pemprov NTT DKP Prov NTT DKP Kabupaten LSM
Pembuatan pedoman mekanisme kolaborasi perijinan bagi perikanan tangkap dan budidaya
113
Pelaksana dan Mitra
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Penyusunan pedoman mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya
Mencegah dan merintangi praktek perikanan yg menyalahi hukum, tidak dilaporkan dan tidak di atur (IUU fishing) di dalam TNP Laut Sawu. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Pemprov NTT DKP Prov NTT DKP Kabupaten/KPSP (Kantor Pelayanan Satu Pintu) LSM
Pelaksanaan mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya
Terlaksananya mekanisme perijinan dan pemberian rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya sesuai dengan pedomannya
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten/KPSP (Kantor Pelayanan Satu Pintu) LSM
Pengusulan perda khusus tentang hal-hal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu
Perda khusus tentang halhal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu Uniconsufish LSM
Survey dan monitoring Rapid Ecological Asessment (10 sumber daya kelautan tahun sekali) dan perikanan 114
- Tersedianya petugas dari BKKPN Kupang pengelola yang memiliki LIPI keahlian khusus dalam Uniconsufish
No
Strategi
Program ekosistem Laut Sawu
Kegiatan TNP
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
kegiatan monitoring. (2 - Survey dan monitoring BKKPN Kupang sumber daya kelautan dan perikanan terlaksana sesuai Monitoring Kesehatan dengan SOP masing-masing BKKPN Kupang Terumbu Karang (2 tahun monitoring dan hasilnya sekali) digunakan sebagai bahan dalam pengambilan Monitoring Penyu (setiap kebijakan pengelolaan yang BKKPN Kupang bulan) adaptif Monitoring Manta tahun sekali)
Pengelolaan ekosistem, habitat dan populasi
Tow
Monitoring Mangrove (2 tahun sekali)
BKKPN Kupang
Monitoring Lamun (2 tahun sekali)
BKKPN Kupang
Monitoring bulan)
SPAGS
(setiap
BKKPN Kupang
Monitoring tahun)
Setasea
(setiap
BKKPN LSM
Kupang
Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya (Resource use monitoring) (setiap bulan)
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten
Pemulihan/rehabilitasi habitat sumber daya
Terlaksananya kegiatan BKKPN Kupang rehabilitasi pada lokasi- DKP Prov NTT lokasi di dalam kawasan DKP Kabupaten
115
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
yang perlu direhabilitasi Uniconsufish berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan
Restocking sumber daya
Perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan
Pengamanan kawasan Patroli fungsional: TNP Laut Sawu
pengamanan
a. Patroli rutin/reguler b. Patroli mendadak/insidentil
c. Patroli pengamanan bersama/joint patrol: 1) Patroli rutin/reguler
116
Terlaksananya kegiatan restocking sumberdaya sesuai kebutuhan berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Uniconsufish
Patroli pengamanan dilakukan oleh pengelola sesuai dengan SOP patroli yang telah disusun BKKPN Kupang - Berkurangnya pelanggaran dan gangguan di dalam BKKPN Kupang kawasan Patroli pengamanan dilakukan secara bersama dengan stakeholderstakeholder terkait (PPNS DKP, TNI AL, Polair) dan masyarakat sesuai dengan SOP patroli bersama yang telah disusun dan disepakati - Berkurangnya pelanggaran
BKKPN Kupang DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan 2) Patroli insidentil
Penyusunan mekanisme pelaporan pelanggaran
mendadak/
Indikator Capaian dan gangguan kawasan
di
Pelaksana dan Mitra
dalam
BKKPN Kupang DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat
Pemetan daerah rawan pelanggaran dan gangguan
Peta daerah rawan BKKPN Kupang pelanggaran dan gangguan DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat
Penyusunan mekanisme pelaporan pelanggaran
Mekanisme pelanggaran
pelaporan
BKKPN Kupang
Pembuatan pusat layanan pelaporan pelanggaran
Adanya pusat layanan pelaporan pelanggaran
BKKPN Kupang
Sosialisasi ke masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan TNP Laut Sawu tentang mekanisme pelaporan pelanggaran
Masyarakat dan stakeholder BKKPN Kupang terkait di dalam kawasan DKP Kabupaten TNP Laut Sawu mengetahui bagaimana penyampaian pelaporan pelanggaran sesuai mekanisme yang telah disusun ke pusat pelaporan pelanggaran
117
No
Strategi
Program
Pengembangan industri kelautan yang lestari
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Penegakan hukum atas Proses hukum/penyelesaian pelanggaran dan kasus secara hukum gangguan dalam kawasan TNP Laut Sawu
Semua kasus pelanggaran dalam kawasan TNP Laut Sawu diselesaikan secara hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Pengembangan bioteknologi kelautan
Laporan pengembangan kelautan
Studi pengembangan bioteknologi kelautan
Kemitraan pengembangan kelautan
energi Studi pengembangan terbarukan Kemitraan pengembangan terbarukan 118
studi BKKPN Kupang bioteknologi Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat
dalam Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang bioteknologi pengembangan bioteknologi Uniconsufish kelautan Universitas Pemerintah Pusat
Percontohan pengembangan bioteknologi kelautan
Pengembangan terbarukan
BKKPN Kupang DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten Polair TNI AL
energi
Percontohan pengembangan bioteknologi kelautan
Laporan pengembangan terbarukan
dalam Adanya kerjasama energi pengembangan pengelolaan
BKKPN Kupang Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat
studi BKKPN Kupang energi Universitas Pemerintah Pusat dalam BKKPN Kupang dan Universitas energi Pemerintah Pusat
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
terbarukan
Percontohan pengembangan energi terbarukan Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
Pengembangan bahari dan budaya
Percontohan pengembangan energi terbarukan
BKKPN Kupang Universitas Pemerintah Pusat
wisata Promosi dan penyebaran - Tersedia desain teknik wisata informasi potensi pariwisata pengembangan sarana TNP laut Sawu (expose) prasarana wisata di zona pemanfaatan pariwisata Mekanisme perijinan pengusahaan pariwisata membangun Rapat koordinasi yang dapat pengembangan pengelolaan iklim investasi dan ijin pariwisata (ijin masuk) wisata Adanya dampak dan manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat dan Peningkatan sarana dan Pemerintah Daerah prasarana destinasi wisata
Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN
119
Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN
No
Strategi
Program
Pengembangan Sistem Pemantauan dan penanggulangan bencana alam secara kolaboratif dengan stakeholder terkait
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Pemberlakukan ijin dan karcis masuk
BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten
Penetapan dan pemberlakuan mekanisme perizinan dan standarisasi usaha pariwisata alam dan budaya di dalam TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten
Studi dan kajian Studi kerawanan bencana dan Laporan studi kerawanan kerawanan bencana di mitigasi bencana di dalam TNP bencana dan mitigasi dalam TNP Laut Sawu Laut Sawu bencana di dalam TNP Laut Sawu
BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang
Sosialisasi penanggulangan bencana
BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang
Sosialisasi penanggulangan Masyarakat dan stakeholder bencana ke masyarakat dan mengetahui ancaman stakeholder bencana di lokasinya dan bagaimana penanggulangannya
120
No
Strategi
Program
Pengembangan Pengelolaan habitat perairan dalam
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana
Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana
Terlaksananya pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana secara kolaboratif dengan stakeholder terkait
BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang
Pengembangan fasilitas Pengembangan fasilitas evakuasi dan evakuasi dan pemulihan pemulihan
Adanya pengembangan fasilitas evakuasi pada saat bencana alam dan pemulihan pasca terjadinya bencana alam secara kolaboratif dengan stakeholder terkait
BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang
Pengumpulan data dan Pengumpulan data dan Data dan informasi habitat informasi habitat informasi habitat perairan perairan dalam perairan dalam dalam
BKKPN Kupang Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat LSM
Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam
BKKPN Kupang Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat LSM
Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam
121
Laporan Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam
Pelaksana dan Mitra
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pengembangan Pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Kolaborasi antara unit pengelola, lembaga pemerintah, organisasi konservasi, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Rapat koordinasi regular antara unit dengan stakeholder terkait dalam membahas kolaborasi pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Pemerintah Pusat Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang LSM
Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait
Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait
Masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan TNP Laut Sawu mengetahui informasi mengenai dampak perubahan iklim dan bagaimana mitigasinya
BKKPN Kupang Pemerintah Pusat Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
Penerapan manajemen adaptif di TNP laut Sawu untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim, tuntutan, dan tekanan pada kawasan
Penerapan manajemen adaptif untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim
Tersedianya mekanisme BKKPN Kupang untuk mengatasi ketidakpastian perubahan iklim, melindungi daerahdaerah kritis yang tahan terhadap perubahan iklim dan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk mensuplai daerah yang terkena dampak, memahami dan mempertahankan konektivitas antara habitat
122
Pelaksana dan Mitra
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
untuk meningkatkan penambahan kembali secara bersama-sama dan pemulihan untuk menjaga hubungan fungsional antar habitat terkait serta mengelola ekosistem agar kesehatan dan ketahanannya tetap terjaga dengan memonitor beberapa indikator keefektifan tindakan ini sebagai dasar bagi pengelolaan adaptif. Penguatan dukungan ilmiah untuk TNP Laut Sawu agar sesuai dengan kondisi local untuk memastikan kawasan dikelola, dirancang dan berhasil bertahan terhadap perubahan iklim.
Studi identifikasi dan inventarisasi daerah-daerah serta sumberdaya hayati yang resilient dan rawan terhadap perubahan iklim
Laporan studi identifikasi BKKPN dan inventarisasi daerah- LSM daerah serta sumberdaya hayati yang resilient dan rawan terhadap perubahan iklim
Kupang
Perancangan zonasi kawasan Rencana zonasi TNP Laut BKKPN Kupang yang resilient terhadap Sawu yang resilient terhadap Pemprov NTT Pemda Kabupaten perubahan iklim perubahan iklim Tim P4KKP Laut Sawu LSM
123
No
Strategi
Program Pengelolaan populasi setasea
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Kelengkapan data Survey setasea dengan Data dan analisis hasil untuk mendukung menggunakan kapal (cetacean survey setasea untuk zonasi dan pengelolaan boat survey) kemudian sebagai bahan setasea dalam pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan dan setasea
Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam mendukung pengelolaan setasea
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Kementrian KP Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Pelibatan masyarakat dan operator wisata secara aktif untuk melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar)
Adanya kerjasama dengan masyarakat operator wisata untuk secara aktif melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar) di TNP Laut sawu
BKKPN Kupang Operator Wisata Masyarakat LSM
Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola dan tim lokal secara langsung bersamaan dengan kegiatan survei dan penelitian (misal: penanganan paus terdampar, survey setasea, incidental monitoring)
- Terbentuknya kelompok masyarakat peduli setasea di tiap kabupaten didalam TNP Laut Sawu yang mampu untuk melakukan penanganan setasea terdampar Adanya protocol penanganan dan penyelamatan setasea terdampar di TNP Laut Sawu - Tersedianya SDM pengelola yang mampu untuk melakukan survey dan penelitian tentang setasea
BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten Masyarakat LSM
124
No
Strategi
Program
Kegiatan Pengembangan melihat setasea
Butir Kegiatan wisata Studi melihat lumba
kelayakan paus dan
Indikator Capaian
wisata Dokumen Studi yang BKKPN lumba- mencakup analisis kelayakan LSM dan rekomendasi lokasilokasi yang layak untuk wisata melihat paus dan lumba-lumba dan aspek yang berkaitan lainnya
Pengurangan ancaman Kampanye Polusi di Laut - Adanya kerjasama dengan setasea dari limbah dan (Plastik, sampah, dll) di pada angkutan perairan yang polusi di laut angkutan feri, kapal, dll. melintas pada perairan TNP Laut Sawu untuk mengurangi ancaman terhadap setasea dari limbah dan polusi di laut - Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan pada alat angkut yang melintas di TNP Laut Sawu Tersedianya publikasi polusi di laut (stiker, papan informasi larangan ataupun melalui suara/mikrofon ) pada angkutan perairan
125
Pelaksana dan Mitra
Kupang
BKKPN Kupang Dishub NTT Dishub Kabupaten PT. ASDP Indonesia Ferry DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM
No
Strategi
Program Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Melakukan kegiatan Penyusunan rencana Rencana penelitian dan teknologi penelitian dan penelitian dan pengembangan pengembangan teknologi perikanan budidaya perikanan budidaya pengembangan teknologi perikanan budidaya Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan budidaya Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan
Pengembangan teknologi perikanan budidaya berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM
Penyusunan rencana Rencana penelitian dan BKKPN Kupang penelitian dan pengembangan pengembangan teknologi Uniconsufish DKP Provinsi NTT teknologi perikanan tangkap perikanan tangkap DKP Kabupaten LSM Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan
126
Pengembangan teknologi perikanan tangkap berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan
BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Kerjasama untuk pengkajian Adanya MoU kerjasama metode dan alat tangkap yang antara pengelola dan pihak ramah lingkungan yang relevan dan terlaksananya kerjasama untuk pengkajian metode dan alat tangkap yang ramah lingkungan
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain
Survey pendugaan stok jenis Laporan survey pendugaan BKKPN Kupang ikan ekonomis penting dan stok jenis ikan ekonomis Uniconsufish kritis penting dan kritis Komnaskajiskan DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM Pengelolaan pelayaran
Monitoring evaluasi
dan
Pengelolaan keamanan Rapat koordinasi antara dan kenyamanan Lembaga Pengelola dengan pelayaran dinas terkait untuk pengelolaan alur pelayaran
Tersedianya sistem dan koordinasi yang disepakati parapihak dalam pengelolaan keamanan dan pelayaran
Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau
Terlaksananya monitoring BKKPN Kupang dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis EKKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) 127
BKKPN Kupang Dishub NTT Dishub Kabupaten PT. ASDP Indonesia Ferry
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Kecil)
3
Penguatan sosial ekonomi dan budaya
Peningkatan Kampanye Konservasi kesadaran Perairan dan masyarakat dan Penyebaran Informasi pendidikan TNP Laut Sawu lingkungan
Diskusi Rutin Penyadaran Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang Konservasi Perairan dengan masyarakat akan arti penting Tokoh Masyarakat LSM kelompok masyarakat dan konservasi perairan penerima manfaat lainnya di wilayah TNP Laut Sawu Kampanye Penyadaran Konservasi Perairan dan penyebarluasan informasi Peraturan dan Perundangundangan yang terkait dengan pengelolaan TNP Laut Sawu
Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang masyarakat akan arti penting Tokoh Masyarakat konservasi perairan serta LSM peraturan perundanganundangan yang berkaitan dengan pengelolaan TNP Laut Sawu
Pembentukan dan Identifikasi kelompok pembinaan kelompok masyarakat peduli konservasi masyarakat peduli perairan konservasi perairan Pembentukan dan pelatihan Kelompok masyarakat peduli konservasi perairan
Teridentifikasinya kelompok- BKKPN Kupang kelompok masyarakat peduli Pemda Kabupaten konservasi LSM
128
Terbentuk dan terlatihnya Kelompok masyarakat peduli konservasi perairan di masing-masing Kabupaten di
BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat Pemda Kabupaten LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok masyarakat peduli konservasi perairan
Kerjasama pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis konservasi perairan dan penerapannya di sekolah dasar dan menengah
Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
dalam TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat Pemda Kabupaten LSM
kurikulum Kurikulum muatan lokal Pengembangan berbasis berbasis konservasi perairan muatan lokal konservasi perairan yang diterapkan di SD dan SMP di KabupatenKabupaten di dalam TNP Pelatihan dan penyegaran Laut Sawu guru konservasi
BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten LSM
Kerja sama kegiatan luar kelas
BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten
Evaluasi
BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten
Penyebaran informasi Penyiapan materi/program Informasi mengenai melalui media massa Laut Sawu tersebar (Website, TV, Radio, melalui media massa Surat Kabar dan Update Ragam Informasi yang berkaitan dengan TNP Laut majalah) Sawu 129
BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten LSM
TNP BKKPN luas LSM
Kupang
BKKPN LSM
Kupang
No
Strategi
Program Laut Sawu
Pengembangan partisipasi masyarakat
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Diskusi Rutin dengan Jurnalis Lokal NTT
BKKPN LSM
Kupang
Pembuatan press release
BKKPN LSM
Kupang
Memfasilitasi peliputan media
BKKPN LSM
Kupang
Desain dan Pembuatan Perancangan desain dan Terbitnya material publikasi BKKPN Material Publikasi TNP materi, pencetakan bahan, TNP Laut Sawu secara LSM Laut Sawu penyebarluasan dan evaluasi berkala
Kupang
Penyebaran Informasi Partisipasi dalam kegiatan TNP Laut Sawu melalui Pameran, Eksebisi, Festival di ragam kegiatan Publik tingkat lokal,regional, nasional dan internasional
Informasi mengenai TNP BKKPN Laut Sawu disebarluaskan LSM melalui kegiatan-kegiatan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
Kupang
Pengembangan Pelatihan perancangan dan kapasitas masyarakat pengelolaan kawasan dalam pemanfaatan konservasi laut sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari
Terlaksananya perancangan pengelolaan konservasi laut
Kupang
130
kunjungan/
pelatihan BKKPN dan LSM kawasan
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNP Laut Sawu
Penguatan kelompokkelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) melalui pertemuan reguler dan pelatihan pengorganisasian masyarakat
Terlaksananya pertemuan reguler kelompok-kelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) dan pelatihan pengorganisasian masyarakat
BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat Lokal LSM LSM
Partisipasi masyarakat Pengembangan pengawasan dalam pengelolaan TNP berbasis masyarakat Laut Sawu
Mekanisme pengawasan berbasis masyarakat
BKKPN Kupang DKP Kabupaten LSM
Fasilitasi kelompok pengawas Pemberdayaan masyarakat pesisir
pembentukan masyarakat
Pelaksana dan Mitra
Terbentuknya kelompok DKP Kabupaten masyarakat pengawas di BKKPN Kupang masing-masing daerah di LSM dalam TNP Laut Sawu
Penguatan kapasitas Pelatihan manajemen usaha Kapasitas masyarakat DKP Kabupaten masyarakat pengguna dan teknis usaha perikanan meningkat Kupang dalam BKKPN manajemen usaha perikanan Uniconsufish sumberdaya laut yang berkelanjutan dan teknis usaha perikanan yang berkelanjutan Pelatihan bencana
131
teknis
mitigasi
Kapasitas dan pengetahuan DKP Kabupaten masyarakat meningkat BKKPN Kupang dalam upaya mitigasi Uniconsufish bencana
No
Strategi
Program
Pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Pengembangan usaha ekonomi masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan di dalam TNP laut Sawu
Bantuan modal kerja untuk Meningkatnya meningkatkan skala usaha masyarakat masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan
Pengembangan mata pencaharian masyarakat secara berkelanjutan (Sustainable livelihood)
Studi pengembangan mata pencaharian alternatif untuk mengurangi tekanan atas sumberdaya dan meningkatkan peluangpeluang ekonomi masyarakat
Mata pencaharian alternatif yang cocok diimplementasikan di masing-masing daerah berdasarkan survey dan analisis
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
Demplot dan pelatihan untuk pengembangan mata pencaharian alternative masyarakat dan diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya
Adanya demplot dan pelatihan mata pencaharian alternative masyarakat yang diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya yang kemudian direplikasi di daerah lainnya
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lokal LSM
132
usaha DKP Kabupaten DKP Provinsi
No
Strategi
Program
Kegiatan
Pelestarian adat Pelestarian kearifan dan budaya local masyarakat pesisir masyarakat pesisir
Monitoring evaluasi
dan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelatihan dan pengembangan ekowisata bagi kelompok masyarakat di dalam TNP Laut Sawu dan diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya
Terlaksananya pelatihan dan pengembangan ekowisata bagi kelompok masyarakat di dalam TNP Laut Sawu dan diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Disbudpar NTT Disbudpar Kabupaten Lokal LSM LSM
Identifikasi dan inventarisasi Data dan informasi kearifan BKKPN kearifan local masyarakat local masyarakat pesisir di LSM pesisir di dalam TNP Laut dalam TNP Laut Sawu Sawu
Kupang
Fasilitasi revitalisasi kearifan local masyarakat pesisir yang mendukung konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari
Terlaksananya revitalisasi BKKPN kearifan local masyarakat LSM pesisir yang mendukung LSM konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari
Kupang Lokal
Monitoring persepsi
Monitoring persepsi Terlaksananya monitoring BKKPN masyarakat terhadap persepsi masyarakat LSM pengelolaan TNP Laut Sawu terhadap pengelolaan TNP Laut Sawu
Kupang
Monitoring dan evaluasi program
Monitoring Kampanye
Kupang
133
dan evaluasi Terlaksananya Konservasi dan dan evaluasi
monitoring Kampanye
BKKPN LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan Penyebaran Laut Sawu
Informasi
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
TNP Konservasi dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu
Monitoring dan evaluasi Terlaksananya monitoring BKKPN pelaksanaan demplot dan evaluasi pelaksanaan LSM pengembangan mata demplot pengembangan mata pencaharian alternative pencaharian alternative masyarakat masyarakat
134
Kupang
C. Rencana Jangka Menengah II (5 Tahun Kedua) 1.
Penguatan Kelembagaan Penguatan kelembagaan dilakukan melalui program: a. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola TNP laut Sawu; b. perencanaan dan pengendalian pengelolaan ; c. pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum; d. pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi; e. pengembangan kerja sama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu; f. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu; g. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran; h. pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu; i. pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan; j. pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu; k. monitoring dan evaluasi.
2.
Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Penguatan pengelolaan sumber Daya kawasan dilakukan melalui program: a. penataan kawasan TNP Laut Sawu; b. pengelolaan
perikanan
tangkap
dan
budidaya
laut
yang
berkelanjutan; c. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu; d. perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan; e. pengembangan industri kelautan yang lestari; f. pengembangan Pengelolaan habitat perairan dalam; g. pengembangan Pengelolaan menghadapi perubahan iklim; h. pengelolaan populasi setasea; i. penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan; j. pengelolaan pelayaran; k. monitoring dan evaluasi program. 3.
Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan melalui program: a. peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan; b. pengembangan
mekanisme
penyebarluasan
komunikasi TNP Laut Sawu; c. pengembangan partisipasi masyarakat; 135
informasi
dan
d. pemberdayaan masyarakat pesisir; e. pelestarian adat dan budaya masyarakat pesisir; f. monitoring dan evaluasi. Dengan program dan rencana kegiatan pengelolaan sebagaimana terdapat dalam matriks sebagai berikut.
136
MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE – 2 TNP LAUT SAWU TAHUN 2019-2023 No
Strategi
1
Penguatan Kelembagaan
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Peningkatan Penyusunan rencana Menyusun kualifikasi dan Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang kapasitas formasi SDM pengelola klasifikasi kebutuhan SDM Sawu disusun berdasarkan TNP Laut Sawu TNP Laut Sawu kelembagaan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan pengelola TNP laut Sawu Rekruitmen SDM Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang Sawu direkruit berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan Peningkatan kemampuan profesionalisme pengelola TNP Sawu
Diklat/kursus/penyegaran, dan magang Laut
SDM Pengelola telah dididik BKKPN Kupang dan dilatih sesuai dengan tupoksi untuk mengelola TNP Laut Sawu
Studi banding ke KKP lain Kemampuan pengelola BKKPN yang telah dikelola dengan meningkat dalam mengelola LSM baik TNP Laut Sawu dan mendapatkan lesson learnt yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan TNP Laut Sawu
137
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan Peningkatan prasarana
Perencanaan dan pengendalian pengelolaan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
sarana Pengembangan dan Gedung kantor pengelola BKKPN Kupang TNP Laut Sawu terbangun pembangunan gedung kantor dan terpenuhi fasilitasnya untuk menunjang pengelolaan Pengadaan alat dan mesin
Alat dan menunjang pengelolaan
mesin
untuk BKKPN Kupang aktifitas
Pemeliharaan dan operasional
Sarana prasarana terpelihara BKKPN Kupang dan berfungsi dengan baik untuk mendukung pengelolaan
Penyusunan dan review Dokumen Rencana BKKPN Kupang Rencana Penyusunan Pengelolaan TNP Laut Rencana Pengelolaan 20 Pengelolaan 20 Tahun TNP Tim P4KKP Laut Sawu Tahun TNP Laut Sawu Laut Sawu Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Penyusunan program dan Dokumen program dan BKKPN Kupang kegiatan Tim P4KKP Laut rencana kegiatan pengelolaan rencana jangka menengah 5 tahun pengelolaan jangka Sawu Pemprov NTT menengah 5 tahun Pemda Kabupaten LSM 138
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Penyusunan rencana pengelolaan tahunan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan pelatihan pelaksanaan SOP
kerja Dokumen rencana pengelolaan tahunan
Pelaksana dan Mitra
kerja BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
Sosialisasi dan konsultasi publik Rencana Pengelolaan TNP Laut Sawu di tingkat stakeholder dan masyarakat
Adanya masukan dari stakeholder dan masyarakat untuk penyempurnaan rencana pengelolaan TNP Laut Sawu
Penyusunan dan pelatihan implementasi SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan
- Dokumen SOP tentang BKKPN Kupang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan - Adanya SDM pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan
Penyusunan SOP sarana prasarana
Dokumen SOP sarana prasarana
139
tentang
tentang
BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
BKKPN Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Penyusunan SOP tentang Dokumen SOP tentang patroli reguler dan patroli patroli reguler dan patroli bersama bersama
BKKPN Kupang DKP Provinsi dan Kabupaten TNI AL Polair LSM
Penyusunan SOP tentang penelitian dan pendidikan
BKKPN Kupang
Dokumen SOP tentang penelitian dan pendidikan
Penyusunan SOP tentang Dokumen SOP tentang BKKPN Kupang pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Disbudpar Provinsi pariwisata alam perairan pariwisata alam perairan dan Kabupaten Penyusunan pelaksanaan budidaya
SOP
Penyusunan SOP pelaksanaan perikanan tangkap
tentang kegiatan
tentang Dokumen SOP kegiatan pelaksanaan perikanan tangkap
Penyusunan SOP dan pelatihan monitoring sumber daya:
140
Dokumen SOP pelaksanaan budidaya
tentang kegiatan
BKKPN Kupang DKP Provinsi dan Kabupaten
tentang BKKPN Kupang kegiatan DKP Provinsi dan Kabupaten
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan a. Monitoring Partisipatif
Pemetaan
Indikator Capaian 1) Dokumen Monitoring Partisipatif
Pelaksana dan Mitra
SOP BKKPN Pemetaan LSM
Kupang
2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring pemetaan partisipatif b. Monitoring Manta Tow
1) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Manta Tow LSM
Kupang
2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring manta tow c. Monitoring Kesehatan Karang (reef health monitoring)
1) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Kesehatan LSM Karang (Reef Health Monitoring) 2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Kesehatan Karang (Reef
141
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Health Monitoring)
d. Monitoring Ikan Karang
1) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Ikan Karang LSM
Kupang
2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Ikan Karang e. Monitoring Insidental
1) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Insidental LSM 2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring insidental
142
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan f.
Monitoring Pemanfaatan Sumber Daya (Resource Use Monitoring)
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
1) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Pemanfaatan LSM Sumber Daya (Resource Use Monitoring)
Kupang
2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Pemanfaatan Sumber Daya (Resource Use Monitoring) g. Monitoring Lamun
1) Dokumen Monitoring Lamun
SOP BKKPN LSM
Kupang
2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Lamun h. Monitoring Mangrove
1) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Mangrove LSM
Kupang
2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Mangrove i.
Monitoring Setasea 143
1) Dokumen
SOP BKKPN
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Monitoring Setasea
LSM
2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Setasea j.
Monitoring Penyu
1) Dokumen Monitoring Penyu
SOP BKKPN LSM
Kupang
2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Penyu k.
Monitoring SPAG (Spawning Aggregation Site)
1) Dokumen Monitoring (Spawning Site)
SOP BKKPN SPAG LSM Aggregation
Kupang
2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring SPAG (Spawning Aggregation Site) Pengembangan sistem pengelolaan
Pembentukan mekanisme pengelolaan kolaborasi
rancangan/model Membuat mekanisme pengelolaan kolaborasi 144
a.
Mekanisme kolaboratif
pengelolaan
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
kolaborasi
Indikator Capaian b. MoU para pihak dalam pengelolaan kolaboratif
Pembentukan Forum Pengelolaan Kolaborasi
c. Adanya forum pengelolaan kolaborasi
Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM forum
Koordinasi rutin dengan para pihak
Formulasi penerapan keluhan
dan Merancang mekanisme keluhan (Grievance Mechanism) 145
mekanisme (Grievance
LSM
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
Penerapan model mekanisme pengelolaan kolaborasi
Penguatan peran forum kolaborasi para Pihak
Pelaksana dan Mitra
Meningkatnya peran forum kolaborasi para pihak melalui peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi rutin
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
Kupang Dokumen mekanisme BKKPN keluhan yang disepakati Pemprov NTT para pihak yang relevan Pemda Kabupaten LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan Mechanism)
Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu
Pengembangan kerjasama dengan institusi/lembaga/piha k lain dalam rangka efektifitas dan peningkatankapasitas pengelolaan (pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, kelompok/lembaga masyarakat) lingkup lokal, regional, nasional dan internasional
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Implementasi dan evaluasi Terlaksananya dan BKKPN Kupang mekanisme keluhan terevaluasinya implementasi Pemprov NTT (Grievance Mechanism) mekanisme keluhan Pemda Kabupaten (Grievance Mechanism) LSM Kerjasama teknis: penelitian, Adanya kerjasama teknis: BKKPN Kupang ilmu pengetahuan dan penelitian, ilmu pengetahuan Pemprov NTT pendidikan (tenaga ahli) dan pendidikan (tenaga ahli) Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain kerjasama BKKPN Kupang Kerjasama operasional Adanya pengelolaan (tenaga, dana, operasional pengelolaan Pemprov NTT sarana prasarana) (tenaga, dana, sarana Pemda Kabupaten prasarana) Uniconsufish LSM Lembaga lain Kerjasama dalam survey/ Adanya MoU kerjasama kajian dan penerapan IPTEK antara pengelola dan pihak yang relevan dan terlaksananya kerjasama
146
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
evaluasi
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kerjasama
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LSM Lembaga lain
Penyusunan MoU kerjasama pengelolaan TNP Laut Sawu
MoU kerjasama pengelolaan TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain
Monitoring kerjasama
Pengembangan mekanisme kerjasama pengelolaan
dan
Penyusunan bersama
rencana
kerja Adanya bersama
Pelaksanaan bersama
rencana
kerja Terlaksananya rencana kerja bersama
147
rencana
kerja BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain
No
Strategi
Program
Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu
Kegiatan
Penyusunan rencana anggaran kebutuhan pengelolaan dan peluang sumber pendanaan berkelanjutan Pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan
Butir Kegiatan
Pelaksana dan Mitra
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bersama
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain
Monitoring bersama
dan
Penyusunan kebutuhan kegiatan
rincian Dokumen rencana anggaran anggaran per tahunan
Analisis peluang pendanaan berkelanjutan
evaluasi
Indikator Capaian
BKKPN LSM
Kupang
sumber Hasil analisis peluang BKKPN pendanaan yang LSM yang sumber berkelanjutan
Kupang
Penyusunan mekanisme a. Dokumen mekanisme BKKPN Kupang Pemprov pendanaan berkelanjutan pendanaan berkelanjutan NTT LSM b. Teralokasinya budget pengelolaan secara BKKPN Pengusulan pengalokasian Kupang kontinyu melalui APBN Pemprov budget pengelolaan secara NTT dan APBD Tingkat Pemda Kabupaten kontinyu melalui APBN dan Provinsi dan Tingkat APBD Tingkat Provinsi dan Kabupaten Tingkat Kabupaten
148
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Penggalian sumber dana lain c. Tersedianya sumber dana BKKPN Kupang dari misalnya pemberlakuan lain dari misalnya karcis masuk dan tarif atas pemberlakuan karcis kegiatan wisata dalam masuk dan tarif atas kawasan, menetapkan dana kegiatan wisata dalam sanksi pelanggaran sesuai kawasan, menetapkan aturan pengelolaan, dll. dana sanksi pelanggaran sesuai aturan pengelolaan, dll untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan Penetapan standar biaya komponen pengelolaan TNP Laut Sawu
Penyusunan standar biaya komponen pengelolaan TNP Laut Sawu berdasarkan syarat profesionalisme
Dokumen standar biaya BKKPN Kupang komponen pengelolaan TNP Laut Sawu berdasarkan syarat profesionalisme
Akuntabilitas pendanaan
Pengelolaan keuangan
Dokumen petunjuk penggunaan anggaran
Penyelenggaraa Pengelolaan n urusan tata honorarium usaha dan tunjangan
Administrasi keuangan
BKKPN Kupang BKKPN Kupang
Pelaporan
BKKPN Kupang
Pengawasan
BKKPN Kupang
gaji, Penyediaan gaji, honorarium dan dan tunjangan
149
Gaji, honorarium dan BKKPN Kupang tunjangan terkelola dengan baik dan akuntabel
No
Strategi
Program
Kegiatan
rumah tangga Penyelenggaraan perkantoran operasional perkantoran
Butir Kegiatan Rapat-rapat koordinasi/konsultasi /kerja/dinas
Indikator Capaian Operasional perkantoran terselenggara dengan baik
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang
Pengadaan ATK
BKKPN Kupang
Langganan daya dan jasa
BKKPN Kupang
Perawatan sarana dan Perawatan gedung/bangunan prasarana Perawatan peralatan Perawatan angkutan air Perawatan bermotor
kendaraan
Penyelenggaraan tata Pencetakan/penerbitan/peng usaha perkantoran, gandaan/laminasi/dokument asi kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi
150
Sarana dan prasaranan BKKPN Kupang pengelola terawat dan digunakan untuk menunjang BKKPN Kupang pengelolaan BKKPN Kupang BKKPN Kupang Tata usaha perkantoran, BKKPN Kupang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi terlaksana dengan baik
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu
Mendorong penyusunan rancangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu
Dukungan dalam menyusun draft akademik perda pengelolaan kolaboratif, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah, pemberlakukan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan
Adanya dukungan dari BKKPN Kupang pengelola dalam menyusun Pemprov NTT draft akademik perda Pemda Kabupaten pengelolaan kolaboratif, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah, pemberlakukan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan
Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan
koordinasi Kerjasama antar unit Rapat regular antar unit organisasi pengelola organisasi pengelola
Terlaksananya rapat BKKPN Kupang koordinasi regular antar unit BBKSDA NTT organisasi pengelola Pemprov NTT Pemda Kabupaten
Pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu
Pengembangan Database
Pelaksana dan Mitra
Kerjasama dalam melakukan Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang pengawasan kawasan dan melakukan pengawasan BBKSDA NTT pelatihan kawasan dan pelatihan Pemprov NTT Pemda Kabupaten Merancang desain database
a.Tersedianya SDM pengelola database.
BKKPN LSM
Kupang
b. Desain database TNP Laut Sawu Pemasukan update data 151
Data dan informasi terbaharui secara reguler
BKKPN Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan Penyajian data
Pembuatan Website
2
Penguatan Penetapan pengelolaan kawasan sumber daya Laut
Monitoring dan evaluasi kelembagaan
Evaluasi TNP penetapan
pengelolaan
Pelaksana dan Mitra
Database TNP Laut Sawu BKKPN Kupang dikelola dan disajikan dalam bentuk peta, laporan, maupun terintegrasi didalam website
Merancang desain website
Desain Sawu
Pemasukan update data di website
a.
Tersedianya pengelola website.
b.
Website TNP Laut Sawu selalu terupdate secara regular
Penyajian website
Monitoring dan evaluasi
dan
Indikator Capaian
dan
pengelolaan
Melakukan monev internal dan eksternal (monev kelembagaan, pendanaan dan kerjasama/kemitraan)
website
TNP
Laut
BKKPN LSM
Kupang
SDM BKKPN Kupang
Website TNP Laut Sawu bisa BKKPN Kupang diakses secara global oleh semua kalangan dan dikelola dan diupdate secara regular Laporan monev internal dan BKKPN Kupang eksternal (monev Pemprov NTT kelembagaan, pendanaan Pemda Kabupaten dan kerjasama/kemitraan)
rencana Penyusunan dokumen BKKPN Kupang dokumen Tim P4KKP Laut kegiatan dan kajian yang Tersedianya dan pengkajian Sawu telah dilaksanakan di TNP kegiatan yang telah dilakukan di TNP 152
No
Strategi
Program
Kegiatan
kawasan
Butir Kegiatan Laut Sawu
Laut Sawu sebagai bahan masukan rencana penetapan TNP Laut Sawu
Rapat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholder terkait untuk membahas rencana penetapan TNP Laut Sawu
Adanya rencana penetapan TNP Laut Sawu yang telah disepakati bersama oleh pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholder terkait
Rapat evaluasi penetapan
Surat Menteri
Keputusan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Kementerian KP Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
rencana Adanya evaluasi rencana BKKPN Kupang penetapan TNP Laut Sawu Kementerian KP Pemprov NTT Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Penetapan kawasan TNP Laut Sawu dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan
Diterbitkannya SK Menteri BKKPN Kupang tentang penetapan kawasan Kementerian KP TNP Laut Sawu, berdasarkan rekomendasi Gubernur
Penunjukan unit Penunjukan unit organisasi organisasi pengelola pengelola kawasan dan disahkan dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan
Adanya unit organisasi BKKPN Kupang pengelola kawasan yang Kementerian KP ditunjuk dan disahkan dengan SK Menteri dengan tugas pokok dan fungsi
153
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian sesuai dengan ditentukan
Pengumuman sosialisasi masyarakat
dan Pengumuman dan sosialisasi ke ke masyarakat
Pelaksana dan Mitra
yang telah
Masyarakat di dalam BKKPN Kupang kawasan dan diluar TNP Laut Sawu mengetahui TNP Laut Sawu telah ditetapkan
Panitia Penunjukan panitia penataan SK panitia penataan batas BKKPN Penunjukan Kupang penataan batas batas kawasan yang yang ditetapkan oleh Menteri Kementerian KP ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal atau Gubernur Penataan Kawasan
Batas
Perancangan penataan batas kawasan;
Rancangan penataan batas kawasan
Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang
Pengukuran batas;
Batas kawasan telah diukur
Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang
Pemetaan batas kawasan;
kawasan Batas dipetakan
Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang
154
telah
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Pemasangan tanda batas dan Tanda batas dan papan BKKPN Kupang pembuatan papan informasi informasi batas kawasan batas kawasan; telah dibuat dan dipasang Pembuatan berita acara tata batas; dan
Berita acara kawasan
tata
batas Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang
Pengesahan batas kawasan Batas kawasan TNP Laut Panitia Penataan konservasi perairan Sawu disahkan ditetapkan Batas dengan Keputusan Menteri, BKKPN Kupang setelah berita acara tata batas kawasan konservasi perairan ditandatangani oleh semua anggota panitia tata batas Sosialisasi penandaaan batas kawasan konservasi perairan;
Penataan kawasan Penataan TNP kawasan Laut Sawu
Penataan Sawu
155
zonasi
TNP
Laut
Masyarakat di dalam BKKPN Kupang kawasan dan diluar TNP Laut Sawu mengetahui batas kawasan TNP Laut Sawu Rencana Zonasi TNP Laut Sawu disusun berdasarkan data-data yang akurat dan dianalisis secara komprehensif sesuai arahan dari Permen 30 Tahun 2010 dan disepakati oleh
BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
stakeholder dan masyarakat di dalam TNP Laut Sawu
Padu serasi zonasi TNP Laut Zonasi TNP Laut Sawu Sawu dengan RTRW terintegrasi di dalam RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten Nasional, RTRW Provinsi NTT dan RTRW KabupatenKabupaten di dalam TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Penataan batas zonasi
Adanya tanda batas zonasi yang jelas dilapangan
Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang
Rekonstruksi titik zonasi
Titik-titik batas zonasi telah direkonstruksi sesuai dengan survey lapangan dan dipetakan
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
156
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Pembuatan papan informasi Papan informasi batas-batas BKKPN Kupang batas zonasi dan aturan zonasi yang telah dalam zonasi menampilkan peraturanperaturan di masing-masing zona TNP Laut Sawu Dokumentasi zonasi
Dokumen rekaman proses BKKPN Kupang tahapan penyusunan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu
Pengesahan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT
Rencana Zonasi TNP Laut BKKPN Kupang Sawu disahkan oleh Menteri Kementerian KP Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT
Sosialisasi dan konsultasi publik zonasi TNP Laut Sawu ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu
Rencana zonasi TNP Laut Sawu disosialisasikan dan dikonsultasi publikkan ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu dan mendapatkan kesepakatan dari stakeholder dan masyarakat
157
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya laut yang berkelanjutan
Pembuatan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran ikan yang ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan dengan pendekatan zonasi
Formulasi kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.
Kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Pembuatan aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu.
Aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan formulasi dan analisis kebutuhan serta didukung kajian yang komprehensif
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Koordinasi dengan instansi terkait di dalam TNP Laut Sawu terkait dengan penyusunan mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya
Pedoman mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya di dalam TNP Laut Sawu yang disepakati semua pihak
BKKPN Kupang Pemprov NTT DKP Prov NTT DKP Kabupaten LSM
Pembuatan pedoman mekanisme kolaborasi perijinan bagi perikanan tangkap dan budidaya
158
Pelaksana dan Mitra
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Penyusunan pedoman mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya
Mencegah dan merintangi praktek perikanan yg menyalahi hukum, tidak dilaporkan dan tidak di atur (IUU fishing) di dalam TNP Laut Sawu. Pengelolaan keanekaragama n hayati dan
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Pemprov NTT DKP Prov NTT DKP Kabupaten/KPSP (Kantor Pelayanan Satu Pintu) LSM
Pelaksanaan mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya
Terlaksananya mekanisme perijinan dan pemberian rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya sesuai dengan pedomannya
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten/KPSP (Kantor Pelayanan Satu Pintu) LSM
Pengusulan perda khusus tentang hal-hal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu
Perda khusus tentang halhal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu Uniconsufish LSM
Survey dan monitoring Rapid Ecological sumber daya kelautan (10 tahun sekali) dan perikanan 159
Asessment
a. Tersedianya petugas dari BKKPN Kupang pengelola yang memiliki LIPI keahlian khusus dalam Uniconsufish
No
Strategi
Program
Kegiatan
ekosistem TNP Laut Sawu
Butir Kegiatan Monitoring Manta tahun sekali)
Indikator Capaian Tow
(2
Monitoring Kesehatan Terumbu Karang (2 tahun sekali) Monitoring bulan)
Penyu
(setiap
Monitoring Mangrove (2 tahun sekali)
kegiatan monitoring.
BKKPN Kupang b. Survey dan monitoring sumber daya kelautan dan perikanan BKKPN Kupang terlaksana sesuai dengan SOP masingmasing monitoring dan hasilnya digunakan BKKPN Kupang sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan yang adaptif BKKPN Kupang
Monitoring Lamun (2 tahun sekali)
BKKPN Kupang
Monitoring bulan)
SPAGS
(setiap
BKKPN Kupang
Monitoring tahun)
Setasea
(setiap
BKKPN LSM
Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya (Resource use monitoring) (setiap bulan) Pengelolaan ekosistem, habitat dan populasi
Pelaksana dan Mitra
a. Pemulihan/rehabilitasi habitat sumber daya 160
Kupang
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Terlaksananya kegiatan BKKPN Kupang rehabilitasi pada lokasi- DKP Prov NTT lokasi di dalam kawasan DKP Kabupaten
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
yang perlu direhabilitasi Uniconsufish berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan
b. Restocking sumber daya
Perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan
Pengamanan kawasan 1. Patroli fungsional : TNP Laut Sawu
pengamanan
a. Patroli rutin/reguler b. Patroli mendadak/insidentil
2. Patroli pengamanan bersama/joint patrol:
161
Terlaksananya kegiatan restocking sumberdaya sesuai kebutuhan berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Uniconsufish
1) Patroli pengamanan dilakukan oleh pengelola sesuai dengan SOP patroli yang telah BKKPN Kupang disusun BKKPN Kupang 2) Berkurangnya pelanggaran dan gangguan di dalam kawasan 1) Patroli dilakukan
pengamanan secara
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan a. Patroli rutin/reguler
b. Patroli mendadak/insidentil
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
bersama dengan stakeholder-stakeholder terkait (PPNS DKP, TNI AL, Polair) dan masyarakat sesuai dengan SOP patroli bersama yang telah disusun dan disepakati 2) Berkurangnya pelanggaran gangguan di kawasan
BKKPN Kupang DKP Provinsi Kabupaten dan DKP AL dalam TNI Polair Masyarakat
3. Pemetan daerah rawan Peta daerah rawan pelanggaran dan gangguan pelanggaran dan gangguan
Penyusunan a. Penyusunan mekanisme mekanisme pelaporan pelaporan pelanggaran pelanggaran b. Pembuatan pusat layanan pelaporan pelanggaran
162
Mekanisme pelanggaran
BKKPN Kupang DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat
BKKPN Kupang DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat
pelaporan
BKKPN Kupang
Adanya pusat layanan pelaporan pelanggaran
BKKPN Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan c. Sosialisasi ke masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan TNP Laut Sawu tentang mekanisme pelaporan pelanggaran
Pengembangan industri kelautan yang lestari
Indikator Capaian
Masyarakat dan stakeholder BKKPN Kupang terkait di dalam kawasan DKP Kabupaten TNP Laut Sawu mengetahui bagaimana penyampaian pelaporan pelanggaran sesuai mekanisme yang telah disusun ke pusat pelaporan pelanggaran
Penegakan hukum atas Proses hukum/penyelesaian pelanggaran dan kasus secara hukum gangguan dalam kawasan TNP Laut Sawu
Semua kasus pelanggaran dalam kawasan TNP Laut Sawu diselesaikan secara hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Pengembangan bioteknologi kelautan
Laporan pengembangan kelautan
a. Studi pengembangan bioteknologi kelautan
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten Polair TNI AL
studi BKKPN Kupang bioteknologi Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat
b. Kemitraan dalam Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang pengembangan pengembangan bioteknologi Uniconsufish bioteknologi kelautan kelautan Universitas Pemerintah Pusat
163
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan c. Percontohan pengembangan bioteknologi kelautan
Pengembangan terbarukan
energi a. Studi pengembangan energi terbarukan b. Kemitraan pengembangan terbarukan c. Percontohan pengembangan terbarukan
Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
Pengembangan bahari dan budaya
Pelaksana dan Mitra
Percontohan pengembangan bioteknologi kelautan
BKKPN Kupang Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat
Laporan pengembangan terbarukan
dalam Adanya kerjasama energi pengembangan pengelolaan terbarukan energi
wisata a. Promosi dan penyebaran wisata informasi potensi pariwisata TNP laut Sawu (expose) b. Rapat koordinasi pengembangan pengelolaan wisata
164
Indikator Capaian
studi BKKPN Kupang energi Universitas Pemerintah Pusat dalam BKKPN Kupang dan Universitas energi Pemerintah Pusat
Percontohan pengembangan energi terbarukan
BKKPN Kupang Universitas Pemerintah Pusat
- Tersedia desain teknik pengembangan sarana prasarana wisata di zona pemanfaatan pariwisata Mekanisme perijinan pengusahaan pariwisata yang dapat membangun iklim investasi dan ijin pariwisata (ijin masuk) Adanya dampak dan manfaat ekonomi secara
Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
nyata bagi masyarakat dan c. Peningkatan sarana dan Pemerintah Daerah prasarana destinasi wisata
d. Pemberlakukan karcis masuk
e.
ijin
Pelaksana dan Mitra
Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN
dan
BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten
Penetapan dan pemberlakuan mekanisme perizinan dan standarisasi usaha pariwisata alam dan budaya di dalam TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten
Pengembangan Studi dan kajian Studi kerawanan bencana Sistem kerawanan bencana di dan mitigasi bencana di Pemantauan dalam TNP Laut Sawu dalam TNP Laut Sawu dan penanggulangan bencana alam
165
Laporan studi kerawanan bencana dan mitigasi bencana di dalam TNP Laut Sawu
BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
secara kolaboratif dengan stakeholder terkait
Sosialisasi penanggulangan bencana
Sosialisasi penanggulangan Masyarakat dan stakeholder bencana ke masyarakat dan mengetahui ancaman stakeholder bencana di lokasinya dan bagaimana penanggulangannya
BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang
Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana
Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana
Terlaksananya pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana secara kolaboratif dengan stakeholder terkait
BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang
Pengembangan fasilitas Pengembangan fasilitas evakuasi dan evakuasi dan pemulihan pemulihan
Adanya pengembangan fasilitas evakuasi pada saat bencana alam dan pemulihan pasca terjadinya bencana alam secara kolaboratif dengan stakeholder terkait
BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang
Pengumpulan data dan Pengumpulan data dan Data dan informasi habitat informasi habitat informasi habitat perairan perairan dalam perairan dalam dalam
BKKPN Kupang Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat LSM
Pengembangan Pengelolaan habitat perairan dalam
Butir Kegiatan
166
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
No
Strategi
Program
Pengembangan Pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam
Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam
Laporan Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam
BKKPN Kupang Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat LSM
Kolaborasi antara unit pengelola, lembaga pemerintah, organisasi konservasi, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Rapat koordinasi regular antara unit dengan stakeholder terkait dalam membahas kolaborasi pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Pemerintah Pusat Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang LSM
Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait
Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait
Masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan TNP Laut Sawu mengetahui informasi mengenai dampak perubahan iklim dan bagaimana mitigasinya
BKKPN Kupang Pemerintah Pusat Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
Penerapan manajemen adaptif di TNP laut Sawu untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim,
Penerapan manajemen adaptif untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim
Tersedianya mekanisme BKKPN Kupang untuk mengatasi ketidakpastian perubahan iklim, melindungi daerahdaerah kritis yang tahan terhadap perubahan iklim
167
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
tuntutan, dan tekanan pada kawasan
Penguatan dukungan ilmiah untuk TNP Laut Sawu agar sesuai dengan kondisi local untuk memastikan kawasan dikelola,
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
dan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk mensuplai daerah yang terkena dampak, memahami dan mempertahankan konektivitas antara habitat untuk meningkatkan penambahan kembali secara bersama-sama dan pemulihan untuk menjaga hubungan fungsional antar habitat terkait serta mengelola ekosistem agar kesehatan dan ketahanannya tetap terjaga dengan memonitor beberapa indikator keefektifan tindakan ini sebagai dasar bagi pengelolaan adaptif. Studi identifikasi dan inventarisasi daerah-daerah serta sumberdaya hayati yang resilient dan rawan terhadap perubahan iklim
168
Laporan studi identifikasi BKKPN dan inventarisasi daerah- LSM daerah serta sumberdaya hayati yang resilient dan rawan terhadap perubahan iklim
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
dirancang dan berhasil Kupang bertahan terhadap Perancangan zonasi kawasan Rencana zonasi TNP Laut BKKPN yang resilient terhadap Sawu yang resilient terhadap Pemprov NTT perubahan iklim. perubahan iklim perubahan iklim Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM Pengelolaan populasi setasea
Kelengkapan data Survey setasea dengan Data dan analisis hasil untuk mendukung menggunakan kapal (cetacean survey setasea untuk zonasi dan pengelolaan boat survey) kemudian sebagai bahan setasea dalam pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan dan setasea
BKKPN Kupang Kementrian KP Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Adanya kerjasama dengan masyarakat operator wisata untuk secara aktif melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar) di TNP Laut sawu a. Terbentuknya kelompok masyarakat peduli setasea di tiap kabupaten didalam TNP Laut Sawu yang mampu untuk melakukan penanganan setasea terdampar b. Adanya protocol penanganan dan
BKKPN Kupang Operator Wisata Masyarakat LSM
Pelibatan masyarakat dan operator wisata secara aktif untuk melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar) Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam mendukung pengelolaan setasea
Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola dan tim lokal secara langsung bersamaan dengan kegiatan survei dan penelitian (misal: penanganan paus terdampar, survey setasea, incidental monitoring) 169
BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten Masyarakat LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Pengembangan melihat setasea
Butir Kegiatan
wisata Studi melihat lumba
kelayakan paus dan
Indikator Capaian
wisata lumba-
Pengurangan ancaman Kampanye Polusi di Laut setasea dari limbah dan (Plastik, sampah, dll) di pada polusi di laut angkutan feri, kapal, dll.
170
penyelamatan setasea terdampar di TNP Laut Sawu c. Tersedianya SDM pengelola yang mampu untuk melakukan survey dan penelitian tentang setasea Dokumen Studi yang mencakup analisis kelayakan dan rekomendasi lokasi-lokasi yang layak untuk wisata melihat paus dan lumba-lumba dan aspek yang berkaitan lainnya a. Adanya kerjasama dengan angkutan perairan yang melintas pada perairan TNP Laut Sawu untuk mengurangi ancaman terhadap setasea dari limbah dan polusi di laut b. Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan pada alat angkut yang melintas di TNP Laut Sawu c. Tersedianya publikasi polusi di laut (stiker,
Pelaksana dan Mitra
BKKPN LSM
Kupang
BKKPN Kupang Dishub NTT Dishub Kabupaten PT. ASDP Indonesia Ferry DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM
No
Strategi
Program
Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
papan informasi larangan ataupun melalui suara/mikrofon ) pada angkutan perairan Rencana penelitian dan Melakukan kegiatan Penyusunan rencana pengembangan Kupang teknologi BKKPN Uniconsufish penelitian dan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya DKP Provinsi NTT pengembangan teknologi perikanan budidaya DKP Kabupaten teknologi perikanan budidaya LSM Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan budidaya Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan
Pengembangan teknologi perikanan budidaya berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan
BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM
Penyusunan rencana Rencana penelitian dan BKKPN Kupang penelitian dan pengembangan pengembangan teknologi Uniconsufish teknologi perikanan tangkap perikanan tangkap DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan
171
Pengembangan teknologi perikanan tangkap berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan
BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Kerjasama untuk pengkajian Adanya MoU kerjasama metode dan alat tangkap yang antara pengelola dan pihak ramah lingkungan yang relevan dan terlaksananya kerjasama untuk pengkajian metode dan alat tangkap yang ramah lingkungan
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain
Survey pendugaan stok jenis Laporan survey pendugaan BKKPN Kupang ikan ekonomis penting dan stok jenis ikan ekonomis Uniconsufish kritis penting dan kritis Komnaskajiskan DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM Pengelolaan pelayaran
Monitoring evaluasi
dan
Pengelolaan keamanan Rapat koordinasi antara dan kenyamanan Lembaga Pengelola dengan pelayaran dinas terkait untuk pengelolaan alur pelayaran
Tersedianya sistem dan koordinasi yang disepakati parapihak dalam pengelolaan keamanan dan pelayaran
Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau
Terlaksananya monitoring BKKPN Kupang dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis EKKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) 172
BKKPN Kupang Dishub NTT Dishub Kabupaten PT. ASDP Indonesia Ferry
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Kecil)
3
Penguatan sosial ekonomi dan budaya
Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan
Kampanye Konservasi Perairan dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu
Diskusi Rutin Penyadaran Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang akan arti Tokoh Masyarakat Konservasi Perairan dengan masyarakat LSM kelompok masyarakat dan penting konservasi perairan penerima manfaat lainnya di wilayah TNP Laut Sawu Kampanye Penyadaran Konservasi Perairan dan penyebarluasan informasi Peraturan dan Perundangundangan yang terkait dengan pengelolaan TNP Laut Sawu
Pembentukan dan Identifikasi kelompok pembinaan kelompok masyarakat peduli konservasi masyarakat peduli perairan konservasi perairan Pembentukan dan pelatihan Kelompok masyarakat peduli konservasi perairan 173
Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang masyarakat akan arti Tokoh Masyarakat penting konservasi perairan LSM serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan TNP Laut Sawu Teridentifikasinya kelompok- BKKPN kelompok masyarakat peduli Pemda konservasi LSM Terbentuk dan terlatihnya Kelompok masyarakat peduli konservasi perairan di masing-masing Kabupaten di
Kupang Kabupaten
BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat Pemda Kabupaten LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok masyarakat peduli konservasi perairan
Kerjasama pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis konservasi perairan dan penerapannya di sekolah dasar dan menengah
Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
dalam TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat Pemda Kabupaten LSM
muatan lokal Pengembangan kurikulum Kurikulum muatan lokal berbasis berbasis konservasi perairan konservasi perairan yang diterapkan di SD dan SMP di KabupatenKabupaten di dalam TNP Pelatihan dan penyegaran Laut Sawu guru konservasi
BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten LSM
Kerjasama kegiatan luar kelas
BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten
Evaluasi
BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten
Penyebaran informasi Penyiapan materi/program Informasi mengenai melalui media massa Laut Sawu tersebar (Website, TV, Radio, melalui media massa Surat Kabar dan Update Ragam Informasi yang berkaitan dengan TNP Laut majalah) Sawu 174
BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten LSM
TNP BKKPN luas LSM
Kupang
BKKPN LSM
Kupang
No
Strategi
Program Laut Sawu
Pengembangan partisipasi masyarakat
Kegiatan
Butir Kegiatan Diskusi Rutin Jurnalis Lokal NTT
Indikator Capaian
BKKPN LSM
Kupang
Pembuatan press release
BKKPN LSM
Kupang
Memfasilitasi kunjungan/peliputan media
BKKPN LSM
Kupang
Desain dan Pembuatan Perancangan desain dan Terbitnya material publikasi BKKPN Material Publikasi TNP materi, pencetakan bahan, TNP Laut Sawu secara LSM Laut Sawu penyebarluasan dan evaluasi berkala
Kupang
Penyebaran Informasi Partisipasi dalam kegiatan TNP Laut Sawu melalui Pameran, Eksebisi, Festival di ragam kegiatan Publik tingkat lokal,regional, nasional dan internasional
Informasi mengenai TNP BKKPN Laut Sawu disebarluaskan LSM melalui kegiatan-kegiatan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
Kupang
Pengembangan Pelatihan perancangan dan kapasitas masyarakat pengelolaan kawasan dalam pemanfaatan konservasi laut sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari
Terlaksananya perancangan pengelolaan konservasi laut
Kupang
175
dengan
Pelaksana dan Mitra
pelatihan BKKPN dan LSM kawasan
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNP Laut Sawu
Penguatan kelompokkelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) melalui pertemuan reguler dan pelatihan pengorganisasian masyarakat
Terlaksananya pertemuan reguler kelompok-kelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) dan pelatihan pengorganisasian masyarakat
BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat Lokal LSM LSM
Partisipasi masyarakat Pengembangan pengawasan dalam pengelolaan TNP berbasis masyarakat Laut Sawu
Mekanisme pengawasan berbasis masyarakat
BKKPN DKP LSM
Kupang Kabupaten
Terbentuknya kelompok DKP masyarakat pengawas di BKKPN masing-masing daerah di LSM dalam TNP Laut Sawu
Kabupaten Kupang
Fasilitasi kelompok pengawas Pemberdayaan masyarakat pesisir
pembentukan masyarakat
Pelaksana dan Mitra
Penguatan kapasitas Pelatihan manajemen usaha Kapasitas masyarakat DKP Kabupaten masyarakat pengguna dan teknis usaha perikanan meningkat Kupang dalam BKKPN manajemen usaha perikanan Uniconsufish sumberdaya laut yang berkelanjutan dan teknis usaha perikanan yang berkelanjutan Pelatihan bencana
176
teknis
mitigasi
Kapasitas dan pengetahuan DKP Kabupaten masyarakat meningkat BKKPN Kupang dalam upaya mitigasi Uniconsufish bencana
No
Strategi
Program
Pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Pengembangan usaha ekonomi masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan di dalam TNP laut Sawu
Bantuan modal kerja untuk Meningkatnya meningkatkan skala usaha masyarakat masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan
Pengembangan mata pencaharian masyarakat secara berkelanjutan (Sustainable livelihood)
Studi pengembangan mata pencaharian alternatif untuk mengurangi tekanan atas sumberdaya dan meningkatkan peluangpeluang ekonomi masyarakat
Mata pencaharian alternatif yang cocok diimplementasikan di masing-masing daerah berdasarkan survey dan analisis
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
Demplot dan pelatihan untuk pengembangan mata pencaharian alternative masyarakat dan diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya
Adanya demplot dan pelatihan mata pencaharian alternative masyarakat yang diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya yang kemudian direplikasi di daerah lainnya
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lokal LSM
177
usaha DKP Kabupaten DKP Provinsi
No
Strategi
Program
Kegiatan
Pelestarian adat Pelestarian kearifan dan budaya local masyarakat pesisir masyarakat pesisir
Monitoring dan evaluasi
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Pelatihan dan pengembangan ekowisata bagi kelompok masyarakat di dalam TNP Laut Sawu dan diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya
Terlaksananya pelatihan dan pengembangan ekowisata bagi kelompok masyarakat di dalam TNP Laut Sawu dan diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya
BKKPN Kupang Disbudpar NTT Disbudpar Kabupaten Lokal LSM LSM
Identifikasi dan inventarisasi Data dan informasi kearifan BKKPN kearifan local masyarakat local masyarakat pesisir di LSM pesisir di dalam TNP Laut dalam TNP Laut Sawu Sawu
Kupang
Fasilitasi revitalisasi kearifan local masyarakat pesisir yang mendukung konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari
Terlaksananya revitalisasi BKKPN kearifan local masyarakat LSM pesisir yang mendukung LSM konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari
Kupang Lokal
Monitoring persepsi
Monitoring persepsi Terlaksananya monitoring BKKPN masyarakat terhadap persepsi masyarakat LSM pengelolaan TNP Laut Sawu terhadap pengelolaan TNP Laut Sawu
Kupang
Monitoring dan evaluasi program
Monitoring Kampanye
Kupang
178
dan evaluasi Terlaksananya Konservasi dan dan evaluasi
monitoring Kampanye
BKKPN LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan Penyebaran Laut Sawu
Informasi
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
TNP Konservasi dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu
Monitoring dan evaluasi Terlaksananya monitoring BKKPN pelaksanaan demplot dan evaluasi pelaksanaan LSM pengembangan mata demplot pengembangan pencaharian alternative mata pencaharian alternative masyarakat masyarakat
179
Kupang
D. Rencana Jangka Menengah III (5 Tahun Ke-Tiga) 1.
Penguatan Kelembagaan Penguatan kelembagaan dilakukan melalui program: a. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola TNP laut Sawu; b. perencanaan dan pengendalian pengelolaan; c. pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum; d. pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi; e. pengembangan kerja sama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu; f. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu; g. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran; h. pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu; i. pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan; j. pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu; k. monitoring dan evaluasi.
2.
Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan dilakukan melalui program: a. penataan kawasan TNP Laut Sawu; b. pengelolaan
perikanan
tangkap
dan
budidaya
laut
yang
berkelanjutan; c. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu; d. perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan; e. pengembangan industri kelautan yang lestari; f. pengembangan pengelolaan habitat perairan dalam; g. pengembangan pengelolaan menghadapi perubahan iklim; h. pengelolaan populasi setasea; i. penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan; j. pengelolaan pelayaran; k. monitoring dan evaluasi program. 3.
Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan melalui program: a. peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan; b. pengembangan
mekanisme
penyebarluasan
komunikasi TNP Laut Sawu; c. pengembangan partisipasi masyarakat; 180
informasi
dan
d. pemberdayaan masyarakat pesisir; e. pelestarian adat dan budaya masyarakat pesisir; f. monitoring dan evaluasi. Dengan program dan rencana kegiatan pengelolaan sebagaimana terdapat dalam matriks sebagai berikut.
181
MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE – 3 TNP LAUT SAWU TAHUN 2024-2028 No
Strategi
1
Penguatan Kelembagaan
Program
Kegiatan
Peningkatan Penyusunan rencana kapasitas formasi SDM pengelola TNP Laut Sawu kelembagaan pengelola TNP laut Sawu
Butir Kegiatan Menyusun kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan SDM TNP Laut Sawu Rekruitmen SDM
Peningkatan Diklat/kursus/penyegaran, kemampuan dan magang profesionalisme pengelola TNP Laut Sawu Peningkatan sarana Pengadaan alat dan mesin prasarana Pemeliharaan dan operasional
Perencanaan dan pengendalian pengelolaan
Indikator Capaian
Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang Sawu disusun berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang Sawu direkruit berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan SDM Pengelola telah dididik BKKPN Kupang dan dilatih sesuai dengan tupoksi untuk mengelola TNP Laut Sawu Alat dan mesin untuk BKKPN Kupang menunjang aktifitas pengelolaan
Sarana prasarana terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk mendukung pengelolaan Penyusunan Rencana Penyusunan dan review Dokumen Rencana Pengelolaan TNP Laut Rencana Pengelolaan 20 Tahun Pengelolaan 20 Tahun TNP Sawu TNP Laut Sawu Laut Sawu
182
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang
BKKPN Kupang, Tim P4KKP Laut Sawu, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Penyusunan program dan Dokumen program dan BKKPN Kupang, rencana kegiatan pengelolaan rencana kegiatan Tim P4KKP Laut jangka menengah 5 tahun pengelolaan jangka Sawu, Pemprov NTT, menengah 5 tahun Pemda Kabupaten, LSM Penyusunan rencana kerja Dokumen rencana kerja BKKPN Kupang, pengelolaan tahunan pengelolaan tahunan Tim P4KKP Laut Sawu, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM Adanya masukan dari BKKPN Kupang, stakeholder dan Tim P4KKP Laut masyarakat untuk Sawu, penyempurnaan rencana Pemprov NTT, pengelolaan TNP Laut Sawu Pemda Kabupaten, LSM
183
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum
Pengembangan Penetapan implementasi BLU kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum
Terbentuknya Badan BKKPN Layanan Umum TNP Laut LSM Sawu yang sudah memiliki pola tatakelola yang jelas, standar pelayanan minimal layanan umum, pelaporan keuangan keuangan pokok dan laporan audit sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan
Pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi
Penguatan peran forum kolaborasi para Pihak
Meningkatnya peran forum kolaborasi para pihak melalui peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi rutin
Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM forum
Koordinasi rutin dengan para pihak
Formulasi dan Implementasi dan evaluasi penerapan mekanisme mekanisme keluhan (Grievance (Grievance Mechanism) keluhan Mechanism)
184
Terlaksananya terevaluasinya implementasi keluhan Mechanism)
Kupang,
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM
dan BKKPN Kupang, Pemprov NTT, mekanisme Pemda Kabupaten, (Grievance LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu
Pengembangan kerjasama dengan institusi/lembaga/piha k lain dalam rangka efektifitas dan peningkatankapasitas pengelolaan (pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, kelompok/lembaga masyarakat) lingkup lokal, regional, nasional dan internasional
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Kerjasama teknis: penelitian, Adanya kerjasama teknis: ilmu pengetahuan dan penelitian, ilmu pendidikan (tenaga ahli) pengetahuan dan pendidikan (tenaga ahli)
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Uniconsufish, LIPI LSM, Lembaga lain
Kerjasama operasional Adanya kerjasama pengelolaan (tenaga, dana, operasional pengelolaan sarana prasarana) (tenaga, dana, sarana prasarana)
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Uniconsufish, LSM, Lembaga lain
Kerjasama dalam survey/ Adanya MoU kerjasama antara pengelola dan pihak kajian dan penerapan IPTEK yang relevan dan terlaksananya kerjasama
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Uniconsufish, LIPI, LSM, Lembaga lain
Monitoring kerjasama
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Uniconsufish, LSM, Lembaga lain
185
dan
evaluasi
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kerjasama
No
Strategi
Program
Kegiatan Pengembangan mekanisme kerjasama pengelolaan
Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu
Penyusunan rencana anggaran kebutuhan pengelolaan dan peluang sumber pendanaan berkelanjutan Pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan
Butir Kegiatan Pelaksanaan bersama
rencana
Monitoring bersama
dan
Indikator Capaian kerja Terlaksananya kerja bersama
evaluasi
Penyusunan rincian kebutuhan anggaran per kegiatan
Pelaksana dan Mitra
rencana BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM, Lembaga lain
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bersama
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM, Lembaga lain
Dokumen rencana BKKPN anggaran tahunan LSM
Kupang,
Analisis peluang sumber Hasil analisis peluang BKKPN pendanaan yang berkelanjutan sumber pendanaan yang LSM berkelanjutan
Kupang,
Pengusulan pengalokasian 1) Dokumen mekanisme pendanaan budget pengelolaan secara berkelanjutan kontinyu melalui APBN dan budget APBD Tingkat Provinsi dan 2) Teralokasinya pengelolaan secara Tingkat Kabupaten kontinyu melalui APBN Penggalian sumber dana lain dan APBD Tingkat dari misalnya pemberlakuan Provinsi dan Tingkat karcis masuk dan tarif atas Kabupaten kegiatan wisata dalam 3) Tersedianya sumber kawasan, menetapkan dana dana lain dari misalnya sanksi pelanggaran sesuai pemberlakuan karcis aturan pengelolaan, dll. masuk dan tarif atas 186
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten BKKPN Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Akuntabilitas pendanaan
Penyelenggaraan urusan tata usaha dan tangga rumah perkantoran
Pengelolaan honorarium tunjangan Penyelenggaraan operasional perkantoran
Butir Kegiatan
Pengelolaan keuangan Administrasi keuangan Pelaporan Pengawasan gaji, Penyediaan gaji, honorarium dan dan tunjangan
Rapat-rapat koordinasi/konsultasi/kerja/di nas Pengadaan ATK Langganan daya dan jasa Perawatan sarana dan Perawatan gedung/bangunan prasarana Perawatan peralatan Perawatan angkutan air Perawatan kendaraan bermotor Penyelenggaraan tata Pencetakan/penerbitan/pengga usaha perkantoran, ndaan/laminasi/dokumentasi kearsipan, perpustakaan dan 187
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
kegiatan wisata dalam kawasan, menetapkan dana sanksi pelanggaran sesuai aturan pengelolaan, dll untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan Dokumen petunjuk BKKPN Kupang penggunaan anggaran BKKPN Kupang BKKPN Kupang BKKPN Kupang Gaji, honorarium dan BKKPN Kupang tunjangan terkelola dengan baik dan akuntabel Operasional perkantoran BKKPN Kupang terselenggara dengan baik BKKPN BKKPN Sarana dan prasaranan BKKPN pengelola terawat dan BKKPN digunakan untuk BKKPN menunjang pengelolaan BKKPN Tata usaha perkantoran, BKKPN kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi terlaksana dengan baik
Kupang Kupang Kupang Kupang Kupang Kupang Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Dukungan dalam menyusun draft akademik perda pengelolaan kolaboratif, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah, pemberlakukan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan
Adanya dukungan dari pengelola dalam menyusun draft akademik perda pengelolaan kolaboratif, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah, pemberlakukan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan Terlaksananya rapat koordinasi regular antar unit organisasi pengelola
Pelaksana dan Mitra
dokumentasi
Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu
Mendorong penyusunan rancangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu
Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan
Kerjasama antar unit Rapat koordinasi regular antar organisasi pengelola unit organisasi pengelola
Pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu
Pengembangan Database
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten
BKKPN Kupang, BBKSDA NTT, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten Kerjasama dalam melakukan Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang, pengawasan kawasan dan melakukan pengawasan BBKSDA NTT, pelatihan kawasan dan pelatihan Pemprov NTT, Pemda Kabupaten Merancang desain database
Pemasukan update data
188
1) Tersedianya SDM BKKPN Kupang, pengelola database . LSM 2) Desain database TNP Laut Sawu Data dan informasi BKKPN Kupang terbaharui secara reguler
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Penyajian dan pengelolaan data
Pembuatan Website
Pemasukan website
Penyajian website
Monitoring dan Monitoring dan evaluasi evaluasi kelembagaan
2
Penguatan Penataan TNP pengelolaan kawasan sumber daya Laut Sawu kawasan
update
Website TNP Laut Sawu bisa diakses secara global oleh semua kalangan dan dikelola dan diupdate secara regular Melakukan monev internal dan Laporan monev internal eksternal (monev kelembagaan, dan eksternal (monev pendanaan dan kelembagaan, pendanaan kerjasama/kemitraan) dan kerjasama/kemitraan) Padu serasi zonasi TNP Laut Zonasi TNP Laut Sawu Sawu dengan RTRW terintegrasi di dalam RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten Nasional, RTRW Provinsi NTT dan RTRW KabupatenKabupaten di dalam TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang
Penataan batas zonasi
Panitia Batas Kupang
189
dan
data
Database TNP Laut Sawu BKKPN Kupang dikelola dan disajikan dalam bentuk peta, laporan, maupun terintegrasi didalam website di 1) Tersedianya SDM BKKPN Kupang pengelola website. 2) Website TNP Laut Sawu selalu terupdate secara regular
pengelolaan
Adanya tanda batas zonasi yang jelas dilapangan
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Tim P4KKP Laut Sawu, LSM Penataan BKKPN
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Rekonstruksi titik zonasi
Titik-titik batas zonasi telah direkonstruksi sesuai dengan survey lapangan dan dipetakan
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Tim P4KKP Laut Sawu, LSM
Pembuatan papan informasi batas zonasi dan aturan dalam zonasi
Papan informasi batasbatas zonasi yang telah menampilkan peraturanperaturan di masingmasing zona TNP Laut Sawu Dokumen rekaman proses tahapan penyusunan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu Rencana Zonasi TNP Laut Sawu disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT Rencana zonasi TNP Laut Sawu disosialisasikan dan dikonsultasi publikkan ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu dan mendapatkan kesepakatan dari
BKKPN Kupang
Dokumentasi zonasi
Pengesahan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT Sosialisasi dan konsultasi publik zonasi TNP Laut Sawu ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu
190
BKKPN Kupang
BKKPN Kupang, Kementerian KP
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Tim P4KKP Laut Sawu, LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Cap aian stakeholder masyarakat
Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya laut yang berkelanjutan
Pelaksana dan Mitra
dan
Pembuatan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran ikan yang ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan dengan pendekatan zonasi
Formulasi kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.
Kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.
Pembuatan pedoman mekanisme kolaborasi perijinan bagi perikanan tangkap dan budidaya
Pembuatan aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu.
Aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan formulasi dan analisis kebutuhan serta didukung kajian yang komprehensif
191
BKKPN Kupang, DKP Prov NTT, DKP Kabupaten, Tim P4KKP Laut Sawu, LSM
No
Strategi
Program
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Mencegah dan merintangi praktek perikanan yg menyalahi hukum, tidak dilaporkan dan tidak di atur (IUU fishing) di dalam TNP Laut Sawu. Survey dan monitoring sumber daya kelautan dan perikanan
Pengusulan perda khusus tentang hal-hal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu
Perda khusus tentang halhal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu
Monitoring Manta Tow (2 tahun sekali)
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang, DKP Prov NTT, DKP Kabupaten, Tim P4KKP Laut Sawu, Uniconsufish, LSM
1) Tersedianya petugas yang memiliki keahlian khusus dalam kegiatan monitoring. 2) Survey dan monitoring Monitoring Kesehatan Terumbu sumber daya kelautan Karang (2 tahun sekali) dan perikanan terlaksana sesuai Monitoring Penyu (setiap bulan) dengan SOP masingMonitoring Mangrove (2 tahun masing monitoring dan sekali) hasilnya digunakan Monitoring Lamun (2 tahun sebagai bahan dalam sekali) pengambilan kebijakan Monitoring SPAGS (setiap pengelolaan yang bulan) adaptif Monitoring Setasea (setiap tahun)
BKKPN Kupang
Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya (Resource use monitoring) (setiap bulan)
BKKPN Kupang, DKP Prov NTT, DKP Kabupaten
192
BKKPN Kupang BKKPN Kupang BKKPN Kupang BKKPN Kupang BKKPN Kupang BKKPN LSM
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan Pengelolaan ekosistem, habitat dan populasi
Butir Kegiatan Pemulihan/rehabilitasi sumber daya
Indikator Capaian habitat
Restocking sumber daya
Perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan
Pengamanan kawasan Patroli pengamanan fungsional: TNP Laut Sawu 1) Patroli rutin/reguler 2) Patroli mendadak/insidentil
Patroli pengamanan bersama/joint patrol: Patroli rutin/reguler
193
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pada lokasilokasi di dalam kawasan yang perlu direhabilitasi berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan Terlaksananya kegiatan restocking sumberdaya sesuai kebutuhan berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan 1) Patroli pengamanan dilakukan oleh pengelola sesuai dengan SOP patroli yang telah disusun 2) Berkurangnya pelanggaran dan gangguan di dalam kawasan 1) Patroli pengamanan dilakukan secara bersama dengan stakeholder-stakeholder terkait (PPNS DKP, TNI AL, Polair) dan masyarakat sesuai dengan SOP patroli bersama yang telah
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang, DKP Prov NTT, DKP Kabupaten, Uniconsufish BKKPN Kupang, DKP Prov NTT, DKP Kabupaten, Uniconsufish BKKPN Kupang BKKPN Kupang BKKPN Kupang
BKKPN Kupang, DKP Provinsi, DKP Kabupaten, TNI-AL, Polair, Masyarakat
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Pengembangan Pengembangan industri bioteknologi kelautan kelautan yang lestari
Indikator Capaian
Patroli mendadak/insidentil
disusun dan disepakati 2) Berkurangnya pelanggaran dan gangguan di dalam kawasan
BKKPN Kupang, DKP Provinsi, DKP Kabupaten, TNI-AL, Polair, Masyarakat
Pemetan daerah rawan pelanggaran dan gangguan
Peta daerah rawan pelanggaran dan gangguan
Studi pengembangan bioteknologi kelautan
Laporan studi pengembangan bioteknologi kelautan
BKKPN Kupang, DKP Provinsi, DKP Kabupaten, TNI-AL, Polair, Masyarakat BKKPN Kupang, Uniconsufish, Universitas, Pemerintah Pusat
Kemitraan pengembangan kelautan
dalam Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang, bioteknologi pengembangan bioteknologi Uniconsufish, kelautan Universitas, Pemerintah Pusat
Percontohan pengembangan bioteknologi kelautan
Pengembangan terbarukan
Pelaksana dan Mitra
energi Studi pengembangan terbarukan
194
Percontohan pengembangan bioteknologi kelautan
energi Laporan pengembangan terbarukan
studi energi
BKKPN Kupang, Uniconsufish, Universitas, Pemerintah Pusat BKKPN Kupang, Universitas, Pemerintah Pusat
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiat an Kemitraan pengembangan terbarukan
Indikator Capaian
dalam Adanya kerjasama energi pengembangan pengelolaan terbarukan Percontohan pengembangan Percontohan energi terbarukan pengembangan terbarukan Pengembangan Pengembangan pemanfaatan bahari dan jasa lingkungan budaya dan wisata alam
wisata Promosi dan penyebaran wisata informasi potensi pariwisata TNP laut Sawu (expose)
Pelaksana dan Mitra
dalam BKKPN Kupang, dan Universitas, energi Pemerintah Pusat energi
BKKPN Kupang, Universitas, Pemerintah Pusat
1) Tersedia desain teknik pengembangan sarana prasarana wisata di zona pemanfaatan pariwisata 2) Mekanisme perijinan pengusahaan pariwisata Rapat koordinasi yang dapat membangun pengembangan pengelolaan iklim investasi dan ijin wisata pariwisata (ijin masuk) 3) Adanya dampak dan manfaat ekonomi secara Peningkatan sarana dan nyata bagi masyarakat prasarana destinasi wisata dan Pemerintah Daerah
Disbudpar Provinsi NTT, Disbudpar Kabupaten, BKKPN
Pemberlakukan ijin dan karcis masuk
BKKPN Kupang, Disbudpar Provinsi NTT, Disbudpar Kabupaten
195
Disbudpar Provinsi NTT, Disbudpar Kabupaten, BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT, Disbudpar Kabupaten, BKKPN Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Pengembangan Pengelolaan habitat perairan dalam
Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam
Pengembangan Pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Kolaborasi antara unit pengelola, lembaga pemerintah, organisasi konservasi, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan menghadapi perubahan iklim Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Penetapan dan pemberlakuan mekanisme perizinan dan standarisasi usaha pariwisata alam dan budaya di dalam TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang, Disbudpar Provinsi NTT, Disbudpar Kabupaten
Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam
Laporan Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam Rapat koordinasi regular antara Adanya koordinasi dan unit dengan stakeholder terkait kerjasama dalam dalam membahas kolaborasi pelaksanaan pengelolaan pengelolaan menghadapi menghadapi perubahan perubahan iklim iklim
BKKPN Kupang, Uniconsufish, Universitas, Pemerintah Pusat, LSM
Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait
BKKPN Kupang, Pemerintah Pusat, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM
196
Masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan TNP Laut Sawu mengetahui informasi mengenai dampak perubahan iklim dan bagaimana mitigasinya
Pemerintah Pusat, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, BKKPN Kupang, LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Penerapan manajemen adaptif di TNP laut Sawu untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim, tuntutan, dan tekanan pada kawasan
Penerapan manajemen adaptif untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim
197
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Tersedianya mekanisme BKKPN Kupang untuk mengatasi ketidakpastian perubahan iklim, melindungi daerahdaerah kritis yang tahan terhadap perubahan iklim dan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk mensuplai daerah yang terkena dampak, memahami dan mempertahankan konektivitas antara habitat untuk meningkatkan penambahan kembali secara bersama-sama dan pemulihan untuk menjaga hubungan fungsional antar habitat terkait serta mengelola ekosistem agar kesehatan dan ketahanannya tetap terjaga dengan memonitor beberapa indikator keefektifan tindakan ini sebagai dasar bagi pengelolaan adaptif.
No
Strategi
Program
Pengelolaan populasi setasea
Kegiatan Penguatan dukungan ilmiah untuk TNP Laut Sawu agar sesuai dengan kondisi local untuk memastikan kawasan dikelola, dirancang dan berhasil bertahan terhadap perubahan iklim. Kelengkapan data untuk mendukung zonasi dan pengelolaan setasea
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Perancangan zonasi kawasan Rencana zonasi TNP Laut yang resilient terhadap Sawu yang resilient perubahan iklim terhadap perubahan iklim
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Tim P4KKP Laut Sawu, LSM
Pelibatan masyarakat dan operator wisata secara aktif untuk melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar)
BKKPN Kupang, Operator Wisata, Masyarakat, LSM
Adanya kerjasama dengan masyarakat operator wisata untuk secara aktif melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar) di TNP Laut sawu Pengurangan ancaman Kampanye Polusi di Laut 1) Adanya kerjasama setasea dari limbah dan (Plastik, sampah, dll) di pada dengan angkutan polusi di laut angkutan feri, kapal, dll. perairan yang melintas pada perairan TNP Laut Sawu untuk mengurangi ancaman terhadap setasea dari limbah dan polusi di laut 2) Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan pada alat angkut yang melintas di TNP Laut Sawu 198
BKKPN Kupang, Dishub NTT, Dishub Kabupaten, PT. ASDP Indonesia Ferry, DKP Provinsi NTT, DKP Kabupaten, LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
3) Tersedianya publikasi polusi di laut (stiker, papan informasi larangan ataupun melalui suara/mikrofon) pada angkutan perairan Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan
Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan budidaya
Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan budidaya
Pengembangan teknologi perikanan budidaya berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan
BKKPN Kupang, Uniconsufish, DKP Provinsi NTT, DKP Kabupaten, LSM
Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan
Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan
Pengembangan teknologi perikanan tangkap berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan
BKKPN Kupang, Uniconsufish, DKP Provinsi NTT, DKP Kabupaten, LSM
Kerjasama untuk pengkajian Adanya MoU kerjasama metode dan alat tangkap yang antara pengelola dan pihak ramah lingkungan yang relevan dan terlaksananya kerjasama untuk pengkajian metode dan alat tangkap yang ramah lingkungan
BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Uniconsufish, LIPI, LSM, Lembaga lain
199
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Survey pendugaan stok jenis Laporan survey pendugaan BKKPN Kupang, ikan ekonomis penting dan stok jenis ikan ekonomis Uniconsufish, penting dan kritis kritis Komnaskajiskan, DKP Provinsi NTT, DKP Kabupaten, LSM Pengelolaan pelayaran
3
Pengelolaan keamanan dan kenyamanan pelayaran
Rapat koordinasi antara Lembaga Pengelola dengan dinas terkait untuk pengelolaan alur pelayaran
Tersedianya sistem dan koordinasi yang disepakati parapihak dalam pengelolaan keamanan dan pelayaran
Monitoring dan Monitoring dan evaluasi evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Penguatan Peningkatan Kampanye Konservasi sosial kesadaran Perairan dan ekonomi dan masyarakat dan Penyebaran Informasi budaya pendidikan TNP Laut Sawu lingkungan
Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
Terlaksananya monitoring BKKPN Kupang dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
Diskusi Rutin Penyadaran Meningkatnya kesadaran Konservasi Perairan dengan masyarakat akan arti kelompok masyarakat dan penting konservasi perairan penerima manfaat lainnya di wilayah TNP Laut Sawu
200
BKKPN Kupang, Dishub NTT, Dishub Kabupaten, PT. ASDP Indonesia Ferry
BKKPN Kupang, Tokoh Masyarakat, LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Kampanye Penyadaran Konservasi Perairan dan penyebarluasan informasi Peraturan dan Perundangundangan yang terkait dengan pengelolaan TNP Laut Sawu
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting konservasi perairan serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan TNP Laut Sawu Terbentuk dan terlatihnya Kelompok masyarakat peduli konservasi perairan di masing-masing Kabupaten di dalam TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang, Tokoh Masyarakat, LSM
Pengembangan kurikulum Kurikulum muatan lokal muatan lokal berbasis berbasis konservasi konservasi perairan perairan yang diterapkan di SD dan SMP di KabupatenKabupaten di dalam TNP Pelatihan dan penyegaran guru Laut Sawu konservasi
BKKPN Kupang, Dinas Pendidikan Kabupaten, LSM
Kerjasama kegiatan luar kelas
BKKPN Kupang, Dinas Pendidikan Kabupaten
Pembentukan dan Monitoring dan evaluasi pembinaan kelompok kegiatan kelompok masyarakat masyarakat peduli peduli konservasi perairan konservasi perairan
Kerjasama pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis konservasi perairan dan penerapannya di sekolah dasar dan menengah
201
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang, Tokoh Masyarakat, Pemda Kabupaten, LSM
BKKPN Kupang, Dinas Pendidikan Kabupaten, LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Evaluasi
Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP Laut Sawu
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang, Dinas Pendidikan Kabupaten
Penyebaran informasi Penyiapan materi/program Informasi mengenai TNP BKKPN melalui media massa Laut Sawu tersebar luas LSM (Website, TV, Radio, melalui media massa BKKPN Surat Kabar dan Update Ragam Informasi yang berkaitan dengan TNP Laut LSM majalah) Sawu Diskusi Rutin dengan Jurnalis BKKPN Lokal NTT LSM
Kupang, Kupang, Kupang,
Pembuatan press release
BKKPN LSM
Kupang,
Memfasilitasi kunjungan/peliputan media
BKKPN LSM
Kupang,
Desain dan Pembuatan Material Publikasi TNP Laut Sawu
Perancangan desain dan Terbitnya material materi, pencetakan bahan, publikasi TNP Laut Sawu penyebarluasan dan evaluasi secara berkala
BKKPN LSM
Kupang,
Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu melalui ragam kegiatan Publik
Partisipasi dalam kegiatan Pameran, Eksebisi, Festival di tingkat lokal,regional, nasional dan internasional
Informasi mengenai TNP BKKPN Laut Sawu disebarluaskan LSM melalui kegiatan-kegiatan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
Kupang,
202
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Pengembangan partisipasi masyarakat
Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNP Laut Sawu
Penguatan kelompok-kelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) melalui pertemuan reguler dan pelatihan pengorganisasian masyarakat
Partisipasi masyarakat Pengembangan pengawasan dalam pengelolaan TNP berbasis masyarakat Laut Sawu Pemberdayaan masyarakat pesisir
Indikator Capaian
Terlaksananya pertemuan BKKPN Kupang, reguler kelompok-kelompok Tokoh Masyarakat, pengguna sumberdaya LSM (nelayan dan pembudidaya) dan pelatihan pengorganisasian masyarakat Mekanisme pengawasan berbasis masyarakat
Penguatan kapasitas masyarakat pengguna Pelatihan manajemen usaha Kapasitas masyarakat sumberdaya laut dan teknis usaha perikanan meningkat dalam yang berkelanjutan manajemen usaha perikanan dan teknis usaha perikanan yang berkelanjutan Pelatihan teknis mitigasi Kapasitas dan pengetahuan bencana masyarakat meningkat dalam upaya mitigasi bencana Pengembangan usaha Bantuan modal kerja untuk Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat meningkatkan skala usaha masyarakat pengguna sumberdaya masyarakat pengguna kelautan dan perikanan sumberdaya kelautan dan di dalam TNP laut Sawu perikanan 203
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang, DKP Kabupaten, LSM
DKP Kabupaten, BKKPN Kupang, Uniconsufish
DKP Kabupaten, BKKPN Kupang, Uniconsufish DKP Kabupaten, DKP Provinsi
No
Strategi
Program
Kegiatan
Pelestarian adat Pelestarian kearifan dan budaya local masyarakat pesisir masyarakat pesisir Monitoring dan Monitoring persepsi evaluasi Monitoring dan evaluasi program
Butir Kegiatan Fasilitasi revitalisasi kearifan local masyarakat pesisir yang mendukung konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari
Indikator Capaian
Terlaksananya revitalisasi kearifan lokal masyarakat pesisir yang mendukung konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari Monitoring persepsi masyarakat Terlaksananya monitoring terhadap pengelolaan TNP Laut persepsi masyarakat Sawu terhadap pengelolaan TNP Laut Sawu Monitoring dan evaluasi Terlaksananya monitoring Kampanye Konservasi dan dan evaluasi Kampanye Penyebaran Informasi TNP Laut Konservasi dan Penyebaran Sawu Informasi TNP Laut Sawu
204
Pelaksana dan Mitra
BKKPN LSM
Kupang,
BKKPN LSM
Kupang,
BKKPN LSM
Kupang,
E. Rencana Jangka Menengah IV (5 Tahun Ke-Empat) 1.
Penguatan Kelembagaan Penguatan kelembagaan dilakukan melalui program: a. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola TNP laut Sawu; b. perencanaan dan pengendalian pengelolaan; c. pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum; d. pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi; e. pengembangan kerja sama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu; f. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu; g. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran; h. pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu; i. pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan; j. pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu; k. monitoring dan evaluasi.
2.
Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan dilakukan melalui program: a. penataan kawasan TNP Laut Sawu; b. pengelolaan
perikanan
tangkap
dan
budidaya
laut
yang
berkelanjutan; c. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu; d. perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan; e. pengembangan industri kelautan yang lestari; f. pengembangan pengelolaan habitat perairan dalam; g. pengembangan pengelolaan menghadapi perubahan iklim; h. pengelolaan populasi setasea; i. penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan; j. pengelolaan pelayaran; k. monitoring dan evaluasi Program. 3.
Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan melalui program: a. peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan; b. pengembangan
mekanisme
komunikasi TNP Laut Sawu; 205
penyebarluasan
informasi
dan
c. pengembangan partisipasi masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat pesisir; e. pelestarian adat dan budaya masyarakat pesisir; f. monitoring dan evaluasi. Dengan program dan rencana kegiatan pengelolaan sebagaimana terdapat dalam matriks sebagai berikut.
206
MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE – 4 TNP LAUT SAWU TAHUN 2029-2034
No
Strategi
1
Penguatan Kelembagaan
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Peningkatan Penyusunan rencana Menyusun kualifikasi dan Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang kapasitas formasi SDM pengelola klasifikasi kebutuhan SDM Sawu disusun berdasarkan kelembagaan TNP Laut Sawu TNP Laut Sawu kualifikasi dan klasifikasi pengelola TNP kebutuhan laut Sawu Rekruitmen SDM Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang Sawu direkruit berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan Peningkatan kemampuan profesionalisme pengelola TNP Sawu Peningkatan prasarana
dan
Diklat/kursus/penyegaran, magang
Laut sarana Pengadaan alat dan mesin
Pemeliharaan dan operasional
207
SDM Pengelola telah dididik BKKPN Kupang dan dilatih sesuai dengan tupoksi untuk mengelola TNP Laut Sawu Alat dan menunjang pengelolaan
mesin
untuk BKKPN Kupang aktifitas
Sarana prasarana terpelihara BKKPN Kupang dan berfungsi dengan baik untuk mendukung
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
pengelolaan
Perencanaan dan pengendalian pengelolaan
Penyusunan dan review Dokumen Kupang Rencana Penyusunan Rencana BKKPN Pengelolaan TNP Laut Rencana Pengelolaan 20 Pengelolaan 20 Tahun TNP Tim P4KKP Laut Sawu Tahun TNP Laut Sawu Laut Sawu Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Penyusunan program dan Dokumen program dan BKKPN Kupang rencana kegiatan pengelolaan rencana kegiatan pengelolaan Tim P4KKP Laut jangka menengah 5 tahun jangka menengah 5 tahun Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Penyusunan rencana pengelolaan tahunan
kerja Dokumen rencana pengelolaan tahunan
kerja BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
Adanya masukan dari stakeholder dan masyarakat untuk penyempurnaan rencana pengelolaan TNP Laut Sawu 208
BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
LSM Pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum
Pengembangan Penetapan implementasi BLU kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum
Terbentuknya Badan Layanan BKKPN Kupang Umum TNP Laut Sawu yang sudah memiliki pola tatakelola LSM yang jelas, standar pelayanan minimal layanan umum, pelaporan keuangan keuangan pokok dan laporan audit sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan
Pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi
Penguatan peran forum kolaborasi para Pihak
Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM forum
Koordinasi rutin dengan para pihak
209
Meningkatnya peran forum kolaborasi para pihak melalui peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi rutin
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Formulasi dan Implementasi dan evaluasi keluhan penerapan mekanisme mekanisme (Grievance (Grievance Mechanism) keluhan Mechanism) Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu
Pengembangan kerjasama dengan institusi/lembaga/piha k lain dalam rangka efektifitas dan peningkatankapasitas pengelolaan (pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, kelompok/lembaga masyarakat) lingkup lokal, regional, nasional dan internasional
Indikator Capaian Terlaksananya dan terevaluasinya implementasi mekanisme keluhan (Grievance Mechanism)
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
Kerja sama teknis: penelitian, Adanya kerjasama teknis: BKKPN Kupang ilmu pengetahuan dan penelitian, ilmu pengetahuan Pemprov NTT pendidikan (tenaga ahli) dan pendidikan (tenaga ahli) Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain Kerja sama operasional Adanya kerjasama operasional BKKPN Kupang pengelolaan (tenaga, dana, pengelolaan (tenaga, dana, Pemprov NTT sarana prasarana) sarana prasarana) Pemda Kabupaten Uniconsufish LSM Lembaga lain Kerja sama dalam survey/ Adanya MoU kerjasama kajian dan penerapan IPTEK antara pengelola dan pihak yang relevan dan terlaksananya kerjasama
210
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain
No
Strategi
Program
Kegiatan
Pengembangan mekanisme kerjasama pengelolaan
Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu
Penyusunan rencana anggaran kebutuhan pengelolaan dan peluang sumber pendanaan berkelanjutan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kerjasama
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LSM Lembaga lain
kerja Terlaksananya rencana kerja bersama
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bersama
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain
Monitoring kerjasama
dan
Pelaksanaan bersama
rencana
Monitoring bersama
dan
Penyusunan kebutuhan kegiatan
rincian Dokumen rencana anggaran anggaran per tahunan
Analisis peluang pendanaan berkelanjutan
211
evaluasi
evaluasi
BKKPN LSM
Kupang
sumber Hasil analisis peluang sumber BKKPN yang LSM yang pendanaan berkelanjutan
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan
Pengusulan pengalokasian budget pengelolaan secara kontinyu melalui APBN dan APBD Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten
Dokumen mekanisme pendanaan berkelanjutan Teralokasinya budget pengelolaan secara kontinyu melalui APBN dan APBD Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten - Tersedianya sumber dana lain dari misalnya pemberlakuan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan, menetapkan dana sanksi pelanggaran sesuai aturan pengelolaan, dll untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan
Penggalian sumber dana lain dari misalnya pemberlakuan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan, menetapkan dana sanksi pelanggaran sesuai aturan pengelolaan, dll.
Akuntabilitas pendanaan
Penyelenggaraa Pengelolaan n urusan tata honorarium usaha dan tunjangan
Pengelolaan keuangan Administrasi keuangan
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten
BKKPN Kupang
Dokumen petunjuk BKKPN Kupang penggunaan anggaran BKKPN Kupang
Pelaporan
BKKPN Kupang
Pengawasan
BKKPN Kupang
gaji, Penyediaan gaji, honorarium dan dan tunjangan 212
Gaji, honorarium dan BKKPN Kupang tunjangan terkelola dengan baik dan akuntabel
No
Strategi
Program
Kegiatan
rumah tangga Penyelenggaraan perkantoran operasional perkantoran
Butir Kegiatan
Pelaksana dan Mitra
Rapat-rapat koordinasi/ Operasional perkantoran BKKPN Kupang konsultasi/kerja/dinas terselenggara dengan baik Pengadaan ATK
BKKPN Kupang
Langganan daya dan jasa
BKKPN Kupang
Perawatan sarana dan Perawatan gedung/bangunan prasarana Perawatan peralatan Perawatan angkutan air Perawatan bermotor
Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu
Indikator Capaian
kendaraan
Sarana dan prasaranan BKKPN Kupang pengelola terawat dan digunakan untuk menunjang BKKPN Kupang pengelolaan BKKPN Kupang BKKPN Kupang
Penyelenggaraan tata Pencetakan/penerbitan/peng usaha perkantoran, gandaan/laminasi/dokument kearsipan, asi perpustakaan dan dokumentasi
Tata usaha perkantoran, BKKPN Kupang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi terlaksana dengan baik
Mendorong penyusunan rancangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu
Adanya dukungan dari BKKPN Kupang pengelola dalam menyusun Pemprov NTT draft akademik perda Pemda Kabupaten pengelolaan kolaboratif, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah, pemberlakukan karcis masuk
Dukungan dalam menyusun draft akademik perda pengelolaan kolaboratif, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah, pemberlakukan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata 213
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan dalam kawasan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan
Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan
Kerjasama antar unit Rapat koordinasi regular antar unit organisasi pengelola organisasi pengelola
Pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu
Pengembangan Database
Terlaksananya rapat BKKPN Kupang koordinasi regular antar unit BBKSDA NTT organisasi pengelola Pemprov NTT Pemda Kabupaten
Kupang Kerjasama dalam melakukan Adanya kerjasama dalam BKKPN pengawasan kawasan dan melakukan pengawasan BBKSDA NTT pelatihan kawasan dan pelatihan Pemprov NTT Pemda Kabupaten Merancang desain database
- Tersedianya SDM pengelola database. - Desain database TNP Laut Sawu
BKKPN LSM
Pemasukan update data
Data dan informasi terbaharui secara reguler
BKKPN Kupang
Penyajian data
Database TNP Laut Sawu BKKPN Kupang dikelola dan disajikan dalam bentuk peta, laporan, maupun
214
dan
pengelolaan
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
terintegrasi didalam website
Pembuatan Website
Pemasukan update data di - Tersedianya SDM pengelola BKKPN Kupang website website. - Website TNP Laut Sawu selalu terupdate secara regular Penyajian website
Monitoring dan Monitoring dan evaluasi evaluasi kelembagaan
2
Penguatan Penataan TNP pengelolaan kawasan sumber daya Laut Sawu kawasan
dan
pengelolaan
Melakukan monev internal dan eksternal (monev kelembagaan, pendanaan dan kerjasama/kemitraan)
Website TNP Laut Sawu bisa BKKPN Kupang diakses secara global oleh semua kalangan dan dikelola dan diupdate secara regular Laporan monev internal dan BKKPN Kupang eksternal (monev Pemprov NTT kelembagaan, pendanaan dan Pemda Kabupaten kerjasama/kemitraan)
Padu serasi zonasi TNP Laut Zonasi TNP Laut Sawu Sawu dengan RTRW terintegrasi di dalam RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten Nasional, RTRW Provinsi NTT dan RTRW KabupatenKabupaten di dalam TNP Laut Sawu Penataan batas zonasi 215
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Adanya tanda batas zonasi Panitia yang jelas dilapangan Batas
Penataan
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang
Rekonstruksi titik zonasi
Titik-titik batas zonasi telah direkonstruksi sesuai dengan survey lapangan dan dipetakan
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Pembuatan papan informasi Papan informasi batas-batas BKKPN Kupang batas zonasi dan aturan zonasi yang telah dalam zonasi menampilkan peraturanperaturan di masing-masing zona TNP Laut Sawu Dokumentasi zonasi
Dokumen rekaman proses BKKPN Kupang tahapan penyusunan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu
Pengesahan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT
Rencana Zonasi TNP Laut BKKPN Kupang Sawu disahkan oleh Menteri Kementerian KP Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT
216
No
Strategi
Program
Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya laut yang berkelanjutan
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Sosialisasi dan konsultasi publik zonasi TNP Laut Sawu ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu
Rencana zonasi TNP Laut Sawu disosialisasikan dan dikonsultasi publikkan ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu dan mendapatkan kesepakatan dari stakeholder dan masyarakat
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Pembuatan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran ikan yang ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan dengan pendekatan zonasi
Formulasi kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.
Kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Pembuatan pedoman mekanisme kolaborasi perijinan bagi perikanan tangkap dan budidaya
Pembuatan aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu.
Aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan formulasi dan analisis kebutuhan serta didukung kajian yang
217
Pelaksana dan Mitra
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
komprehensif
Mencegah dan merintangi praktek perikanan yg menyalahi hukum, tidak dilaporkan dan tidak di atur (IUU fishing) di dalam TNP Laut Sawu.
Pengusulan perda khusus tentang hal-hal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu
Pengelolaan Survey dan monitoring Rapid Ecological keanekaragama sumber daya kelautan (10 tahun sekali) n hayati dan dan perikanan ekosistem TNP Laut Sawu
Tersedianya petugas dari pengelola yang memiliki keahlian khusus dalam kegiatan monitoring. - Survey dan monitoring sumber daya kelautan dan Monitoring Manta Tow (2 perikanan terlaksana sesuai tahun sekali) dengan SOP masing-masing monitoring dan hasilnya Terumbu Karang (2 tahun digunakan sebagai bahan sekali) 218
Asessment
Perda khusus tentang hal-hal BKKPN Kupang yang tidak diatur dalam DKP Prov NTT perundangan dan TNP Laut DKP Kabupaten Sawu Tim P4KKP Laut Sawu Uniconsufish LSM BKKPN Kupang LIPI Uniconsufish BKKPN Kupang BKKPN Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian dalam pengambilan kebijakan pengelolaan yang adaptif
Monitoring Kesehatan
BKKPN Kupang
Monitoring Mangrove (2 tahun sekali)
BKKPN Kupang
Monitoring Lamun (2 tahun sekali)
BKKPN Kupang
Monitoring bulan)
SPAGS
(setiap
BKKPN Kupang
Monitoring tahun)
Setasea
(setiap
BKKPN LSM
Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya (Resource use monitoring) (setiap bulan) Pengelolaan ekosistem, habitat dan populasi
BKKPN Kupang
(setiap
Monitoring bulan)
Penyu
Pelaksana dan Mitra
Pemulihan/rehabilitasi habitat sumber daya
219
Kupang
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pada lokasi-lokasi di dalam kawasan yang perlu direhabilitasi berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Uniconsufish
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan Restocking sumber daya
Perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan
Pengamanan kawasan Patroli fungsional : TNP Laut Sawu
Indikator Capaian Terlaksananya kegiatan restocking sumberdaya sesuai kebutuhan berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Uniconsufish
pengamanan
Patroli pengamanan dilakukan oleh pengelola sesuai dengan SOP patroli a. Patroli rutin/reguler yang telah disusun BKKPN Kupang - Berkurangnya pelanggaran b. Patroli mendadak/ dan gangguan di dalam BKKPN Kupang insidentil kawasan
Patroli pengamanan bersama/joint patrol: a.
Patroli rutin/reguler
220
Patroli pengamanan dilakukan secara bersama dengan stakeholderstakeholder terkait (PPNS DKP, TNI AL, Polair) dan masyarakat sesuai dengan SOP patroli bersama yang telah disusun dan disepakati - Berkurangnya pelanggaran
BKKPN Kupang DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan b. Patroli insidentil
Pengembangan industri kelautan yang lestari
Pengembangan bioteknologi kelautan
mendadak/
Indikator Capaian dan gangguan kawasan
di
Pelaksana dan Mitra
dalam
BKKPN Kupang DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat
Pemetan daerah rawan pelanggaran dan gangguan
Peta daerah rawan BKKPN Kupang pelanggaran dan gangguan DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat
Studi pengembangan bioteknologi kelautan
Laporan studi pengembangan bioteknologi kelautan
Kemitraan pengembangan kelautan
dalam Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang bioteknologi pengembangan bioteknologi Uniconsufish kelautan Universitas Pemerintah Pusat
Percontohan pengembangan bioteknologi kelautan
221
BKKPN Kupang Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat
Percontohan pengembangan bioteknologi kelautan
BKKPN Kupang Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat
No
Strategi
Program
Kegiatan Pengembangan terbarukan
Butir Kegiatan energi Studi pengembangan energi terbarukan Kemitraan pengembangan terbarukan
Pengembangan bahari dan budaya
Pelaksana dan Mitra
Laporan studi pengembangan energi terbarukan
BKKPN Kupang Universitas Pemerintah Pusat
dalam Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang dan Universitas energi pengembangan pengelolaan energi terbarukan Pemerintah Pusat
Percontohan pengembangan energi terbarukan Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
Indikator Capaian
Percontohan pengembangan BKKPN Kupang Universitas energi terbarukan Pemerintah Pusat
wisata Promosi dan penyebaran - Tersedia desain teknik wisata informasi potensi pariwisata pengembangan sarana TNP laut Sawu (expose) prasarana wisata di zona pemanfaatan pariwisata Mekanisme perijinan pengusahaan pariwisata yang membangun iklim Rapat koordinasi dapat pengembangan pengelolaan investasi dan ijin pariwisata (ijin masuk) wisata Adanya dampak dan manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata
222
Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan Pemberlakukan karcis masuk
ijin
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
dan
BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten
Penetapan dan pemberlakuan mekanisme perizinan dan standarisasi usaha pariwisata alam dan budaya di dalam TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten
Pengembangan Pengelolaan habitat perairan dalam
Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam
Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam
Laporan Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam
BKKPN Kupang Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat LSM
Pengembangan Pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Kolaborasi antara unit pengelola, lembaga pemerintah, organisasi konservasi, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Rapat koordinasi regular antara unit dengan stakeholder terkait dalam membahas kolaborasi pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan menghadapi perubahan iklim
Pemerintah Pusat Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang LSM
223
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait
Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait
Masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan TNP Laut Sawu mengetahui informasi mengenai dampak perubahan iklim dan bagaimana mitigasinya
Penerapan manajemen adaptif di TNP laut Sawu untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim, tuntutan, dan tekanan pada kawasan
Penerapan manajemen adaptif untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim
Tersedianya mekanisme BKKPN Kupang untuk mengatasi ketidakpastian perubahan iklim, melindungi daerahdaerah kritis yang tahan terhadap perubahan iklim dan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk mensuplai daerah yang terkena dampak, memahami dan mempertahankan konektivitas antara habitat untuk meningkatkan penambahan kembali secara bersama-sama dan pemulihan untuk menjaga hubungan fungsional antar habitat terkait serta mengelola ekosistem agar kesehatan dan ketahanannya tetap terjaga dengan memonitor beberapa indikator keefektifan
224
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Pemerintah Pusat Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
tindakan ini sebagai dasar bagi pengelolaan adaptif.
Pengelolaan populasi setasea
Penguatan dukungan Perancangan zonasi kawasan Rencana zonasi TNP Laut resilient terhadap Sawu yang resilient terhadap ilmiah untuk TNP Laut yang Sawu agar sesuai perubahan iklim perubahan iklim dengan kondisi local untuk memastikan kawasan dikelola, dirancang dan berhasil bertahan terhadap perubahan iklim.
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM
Kelengkapan data untuk mendukung zonasi dan pengelolaan setasea
BKKPN Kupang Operator Wisata Masyarakat LSM
Pelibatan masyarakat dan operator wisata secara aktif untuk melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar)
225
Adanya kerjasama dengan masyarakat operator wisata untuk secara aktif melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar) di TNP Laut sawu
No
Strategi
Program
Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Pengurangan ancaman Kampanye Polusi di Laut - Adanya kerjasama dengan setasea dari limbah dan (Plastik, sampah, dll) di pada angkutan perairan yang polusi di laut angkutan feri, kapal, dll. melintas pada perairan TNP Laut Sawu untuk mengurangi ancaman terhadap setasea dari limbah dan polusi di laut - Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan pada alat angkut yang melintas di TNP Laut Sawu - Tersedianya publikasi polusi di laut (stiker, papan informasi larangan ataupun melalui suara/mikrofon ) pada angkutan perairan
BKKPN Kupang Dishub NTT Dishub Kabupaten PT. ASDP Indonesia Ferry DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM
Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan budidaya
Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan budidaya
Pengembangan teknologi perikanan budidaya berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan
BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM
Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah
Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan
Pengembangan teknologi perikanan tangkap berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan
BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM
226
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
lingkungan untuk kerjasama mendukung perikanan Kerja sama untuk pengkajian Adanya MoU metode dan alat tangkap yang antara pengelola dan pihak yang berkelanjutan ramah lingkungan yang relevan dan terlaksananya kerjasama untuk pengkajian metode dan alat tangkap yang ramah lingkungan
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain
Survey pendugaan stok jenis Laporan survey pendugaan BKKPN Kupang ikan ekonomis penting dan stok jenis ikan ekonomis Uniconsufish penting dan kritis kritis Komnaskajiskan DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM Pengelolaan pelayaran
Pengelolaan keamanan Rapat koordinasi antara dan kenyamanan Lembaga Pengelola dengan pelayaran dinas terkait untuk pengelolaan alur pelayaran
Tersedianya sistem dan koordinasi yang disepakati parapihak dalam pengelolaan keamanan dan pelayaran
Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau
Terlaksananya monitoring dan BKKPN Kupang evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis EKKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) 227
BKKPN Kupang Dishub NTT Dishub Kabupaten PT. ASDP Indonesia Ferry
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Kecil)
3
Penguatan sosial ekonomi dan budaya
Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan
Kampanye Konservasi Perairan dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu
Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli konservasi perairan
Diskusi Rutin Penyadaran Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang Konservasi Perairan dengan masyarakat akan arti penting Tokoh Masyarakat LSM kelompok masyarakat dan konservasi perairan penerima manfaat lainnya di wilayah TNP Laut Sawu Kampanye Penyadaran Konservasi Perairan dan penyebarluasan informasi Peraturan dan Perundangundangan yang terkait dengan pengelolaan TNP Laut Sawu
Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang masyarakat akan arti penting Tokoh Masyarakat konservasi perairan serta LSM peraturan perundanganundangan yang berkaitan dengan pengelolaan TNP Laut Sawu
Monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok masyarakat peduli konservasi perairan
Terbentuk dan terlatihnya Kelompok masyarakat peduli konservasi perairan di masing-masing Kabupaten di dalam TNP Laut Sawu
228
BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat Pemda Kabupaten LSM
No
Strategi
Program
Kegiatan Kerjasama pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis konservasi perairan dan penerapannya di sekolah dasar dan menengah
Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP Laut Sawu
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pengembangan kurikulum Kurikulum muatan lokal muatan lokal berbasis berbasis konservasi perairan konservasi perairan yang diterapkan di SD dan SMP di Kabupaten-Kabupaten di dalam TNP Laut Sawu Pelatihan dan penyegaran guru konservasi
Pelaksana dan Mitra
BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten LSM BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten LSM
Kerjasama kegiatan luar kelas
BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten
Evaluasi
BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten
Penyebaran informasi Penyiapan materi/program Informasi mengenai TNP Laut melalui media massa Sawu tersebar luas melalui media massa (Website, TV, Radio, Surat Kabar dan Update Ragam Informasi yang berkaitan dengan TNP Laut majalah) Sawu Diskusi Rutin Jurnalis Lokal NTT
dengan
Pembuatan press release 229
BKKPN LSM
Kupang
BKKPN LSM
Kupang
BKKPN LSM
Kupang
BKKPN
Kupang
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
LSM
BKKPN LSM
Kupang
Desain dan Pembuatan Perancangan desain dan Terbitnya material publikasi BKKPN Material Publikasi TNP materi, pencetakan bahan, TNP Laut Sawu secara berkala LSM Laut Sawu penyebarluasan dan evaluasi
Kupang
Penyebaran Informasi Partisipasi dalam kegiatan TNP Laut Sawu melalui Pameran, Eksebisi, Festival di ragam kegiatan Publik tingkat lokal,regional, nasional dan internasional
Kupang
Memfasilitasi peliputan media
Pengembangan partisipasi masyarakat
Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNP Laut Sawu
kunjungan/
Penguatan kelompokkelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) melalui pertemuan reguler dan pelatihan pengorganisasian masyarakat
Partisipasi masyarakat Pengembangan pengawasan dalam pengelolaan TNP berbasis masyarakat Laut Sawu
230
Informasi mengenai TNP Laut BKKPN Sawu disebarluaskan melalui LSM kegiatan-kegiatan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional Terlaksananya pertemuan reguler kelompok-kelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) dan pelatihan pengorganisasian masyarakat
BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat LSM Lokal LSM
Mekanisme pengawasan BKKPN berbasis masyarakat DKP LSM
Kupang Kabupaten
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Penguatan kapasitas Pelatihan manajemen usaha Kapasitas masyarakat DKP Kabupaten masyarakat pengguna dan teknis usaha perikanan meningkat dalam manajemen BKKPN Kupang sumberdaya laut yang berkelanjutan usaha perikanan dan teknis Uniconsufish usaha perikanan yang berkelanjutan Pelatihan bencana
Pemberdayaan masyarakat pesisir Pengembangan usaha ekonomi masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan di dalam TNP laut Sawu
teknis
mitigasi
Kapasitas dan pengetahuan DKP Kabupaten masyarakat meningkat dalam BKKPN Kupang upaya mitigasi bencana Uniconsufish
Bantuan modal kerja untuk Meningkatnya meningkatkan skala usaha masyarakat masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan
usaha DKP Kabupaten DKP Provinsi
Pelestarian adat Pelestarian kearifan dan budaya local masyarakat pesisir masyarakat pesisir
Fasilitasi revitalisasi kearifan local masyarakat pesisir yang mendukung konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari
Terlaksananya revitalisasi BKKPN kearifan local masyarakat LSM pesisir yang mendukung LSM konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari
Kupang Lokal
Monitoring evaluasi
Monitoring persepsi Terlaksananya monitoring BKKPN masyarakat terhadap persepsi masyarakat terhadap LSM pengelolaan TNP Laut Sawu pengelolaan TNP Laut Sawu
Kupang
dan
Monitoring persepsi
231
No
Strategi
Program
Kegiatan
Butir Kegiatan
Monitoring dan evaluasi program
Monitoring dan evaluasi Kampanye Konservasi dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu
232
Indikator Capaian
Pelaksana dan Mitra
Terlaksananya monitoring dan BKKPN evaluasi Kampanye LSM Konservasi dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu
Kupang
