2014 TENTANG

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/Permentan/SR.130/11/2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;

b.

bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;

c.

bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

: 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

8.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

9.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5593); 15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

2

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737); 18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 125); 20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 21. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk; 27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055); 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662); 3

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366); 31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; Memperhatikan: Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 26 September 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

2.

Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

3.

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompoktani dan/atau petani di sektor pertanian.

4.

Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

4

5.

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.

6.

Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

7.

Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.

8.

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

9.

Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.

yang

10. Kelompoktani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. 11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk. 12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian. 15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota. 16. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan. 17. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di provinsi atau kabupaten/kota. 5

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1)

Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

(2)

Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK. BAB III PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3

(1)

Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

(2)

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Pasal 4

(1)

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal.

(2)

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, provinsi, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 5

(1)

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

(2)

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada pertengahan bulan Desember 2014. Pasal 6

(1)

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota. 6

(2)

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.

(3)

Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2014. Pasal 7

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing. Pasal 8 Dinas Kabupaten/Kota bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Besubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayahnya. BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 9 (1)

Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal. b. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. c. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

(2)

Provinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur atau realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b.

(3)

Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c. 7

(4)

Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kabupaten/kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) dan (4). BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 10

(1)

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

(2)

Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani diatur sebagai berikut: a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani. b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah.

(3)

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.

(4)

Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

(5)

Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di kabupaten/kota.

(6)

Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.

8

(7)

Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.

(8)

Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 11

(1)

(2)

Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 12

(1)

Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2)

HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

(3)

- Pupuk Urea

= Rp. 1.800; per kg;

- Pupuk SP-36

= Rp. 2.000; per kg;

- Pupuk ZA

= Rp. 1.400; per kg;

- Pupuk NPK

= Rp. 2.300; per kg;

- Pupuk Organik

= Rp.

500; per kg;

HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : - Pupuk Urea

= 50 kg;

- Pupuk SP-36

= 50 kg;

- Pupuk ZA

= 50 kg;

- Pupuk NPK

= 50 kg;

- Pupuk Organik

= 40 kg;

9

Pasal 13 (1)

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan: Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan

(2)

Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange). BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 14

(1)

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.

(2)

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal. Pasal 16

(1)

KPPP provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.

(2)

KPPP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh. Pasal 17

(1)

KPPP kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.

(2)

Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

(3)

KPPP provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

(4)

Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

pemantauan

dan

10

Lampiran 3.1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal :

0,04

0,52 71.000 21.908 31

OKT 5.402 12.477 5.326 1.978 2.815 1.674 12.302 1.369 19.020 8 23 4.717 44.369 3.043 63.145 80.070 3.424 2.701 1.369 3.109 1.598 152 1.445 1.369 2.282 2.039 18.898 2.054 11.031 1.826 266 479 51 91 311.922

49.092 (Ton) DES 9.178 21.199 9.048 3.361 4.783 2.844 20.902 2.327 32.315 13 39 8.014 75.386 5.170 107.287 136.043 5.817 4.589 2.327 5.283 2.715 259 2.456 2.327 3.878 3.464 32.109 3.490 18.743 3.102 452 814 87 155 529.974

0,30

0,41

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

PROPINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG KEP. RIAU DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

25837 6.000.000 SETAHUN 71.000 164.000 70.000 26.000 37.000 22.000 161.700 18.000 250.000 100 300 62.000 583.200 40.000 830.000 1.052.460 45.000 35.500 18.000 40.870 21.000 2.000 19.000 18.000 30.000 26.800 248.400 27.000 145.000 24.000 3.500 6.300 670 1.200 4.100.000

100,0 JAN 6.659 15.381 6.565 2.439 3.470 2.063 15.166 1.688 23.447 9 28 5.815 54.698 3.752 77.845 98.709 4.221 3.330 1.688 3.833 1.970 188 1.782 1.688 2.814 2.514 23.297 2.532 13.599 2.251 328 591 63 113 384.535

FEB 5.257 12.143 5.183 1.925 2.740 1.629 11.973 1.333 18.511 7 22 4.591 43.182 2.962 61.456 77.927 3.332 2.629 1.333 3.026 1.555 148 1.407 1.333 2.221 1.984 18.392 1.999 10.736 1.777 259 466 50 89 303.577

MAR 6.216 14.359 6.129 2.276 3.239 1.926 14.157 1.576 21.888 9 26 5.428 51.061 3.502 72.669 92.146 3.940 3.108 1.576 3.578 1.839 175 1.664 1.576 2.627 2.346 21.748 2.364 12.695 2.101 306 552 59 105 358.967

APR 6.512 15.042 6.420 2.385 3.394 2.018 14.831 1.651 22.930 9 28 5.687 53.491 3.669 76.128 96.532 4.127 3.256 1.651 3.749 1.926 183 1.743 1.651 2.752 2.458 22.783 2.476 13.299 2.201 321 578 61 110 376.052

MEI 6.630 15.315 6.537 2.428 3.455 2.054 15.100 1.681 23.345 9 28 5.790 54.460 3.735 77.507 98.280 4.202 3.315 1.681 3.816 1.961 187 1.774 1.681 2.801 2.503 23.196 2.521 13.540 2.241 327 588 63 112 382.864

JUN 5.370 12.404 5.294 1.966 2.798 1.664 12.230 1.361 18.908 8 23 4.689 44.108 3.025 62.774 79.599 3.403 2.685 1.361 3.091 1.588 151 1.437 1.361 2.269 2.027 18.787 2.042 10.967 1.815 265 476 51 91 310.089

JUL 4.359 10.069 4.298 1.596 2.272 1.351 9.928 1.105 15.349 6 18 3.807 35.806 2.456 50.959 64.617 2.763 2.180 1.105 2.509 1.289 123 1.167 1.105 1.842 1.645 15.251 1.658 8.902 1.474 215 387 41 74 251.724

AGS 3.549 8.198 3.499 1.300 1.850 1.100 8.083 900 12.497 5 15 3.099 29.153 2.000 41.490 52.610 2.249 1.775 900 2.043 1.050 100 950 900 1.500 1.340 12.417 1.350 7.248 1.200 175 315 33 60 204.949

SEP 4.539 10.485 4.475 1.662 2.366 1.407 10.338 1.151 15.983 6 19 3.964 37.286 2.557 53.065 67.287 2.877 2.270 1.151 2.613 1.343 128 1.215 1.151 1.918 1.713 15.881 1.726 9.270 1.534 224 403 43 77 262.127

NOP 7.329 16.929 7.226 2.684 3.819 2.271 16.691 1.858 25.806 10 31 6.400 60.200 4.129 85.676 108.639 4.645 3.664 1.858 4.219 2.168 206 1.961 1.858 3.097 2.766 25.641 2.787 14.968 2.477 361 650 69 124 423.219


0 KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Sub Sektor : Tanaman Pangan No. Propinsi 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 53.187 122.855 52.438 19.477 27.717 16.481 121.132 13.484 187.279 75 225 46.445 436.885 29.965 621.767 788.416 33.710 26.594 13.484 30.616 15.731 1.498 14.233 13.484 22.474 20.076 186.081 20.226 108.622 17.979 2.622 4.719 502 899 3.071.378

JAN 4.988 11.522 4.918 1.827 2.600 1.546 11.361 1.265 17.565 7 21 4.356 40.975 2.810 58.315 73.945 3.162 2.494 1.265 2.871 1.475 141 1.335 1.265 2.108 1.883 17.452 1.897 10.188 1.686 246 443 47 84 288.062

FEB 3.938 9.097 3.883 1.442 2.052 1.220 8.969 998 13.867 6 17 3.439 32.348 2.219 46.038 58.377 2.496 1.969 998 2.267 1.165 111 1.054 998 1.664 1.487 13.778 1.498 8.043 1.331 194 349 37 67 227.415

MAR 4.657 10.756 4.591 1.705 2.427 1.443 10.605 1.181 16.397 7 20 4.066 38.251 2.623 54.438 69.028 2.951 2.328 1.181 2.681 1.377 131 1.246 1.181 1.968 1.758 16.292 1.771 9.510 1.574 230 413 44 79 268.908

APR 4.878 11.268 4.810 1.786 2.542 1.512 11.110 1.237 17.177 7 21 4.260 40.071 2.748 57.029 72.314 3.092 2.439 1.237 2.808 1.443 137 1.305 1.237 2.061 1.841 17.067 1.855 9.963 1.649 240 433 46 82 281.707

MEI 4.967 11.472 4.897 1.819 2.588 1.539 11.312 1.259 17.488 7 21 4.337 40.797 2.798 58.062 73.623 3.148 2.483 1.259 2.859 1.469 140 1.329 1.259 2.099 1.875 17.376 1.889 10.143 1.679 245 441 47 84 286.810

JUN 4.023 9.292 3.966 1.473 2.096 1.246 9.161 1.020 14.164 6 17 3.513 33.042 2.266 47.025 59.629 2.550 2.011 1.020 2.316 1.190 113 1.076 1.020 1.700 1.518 14.074 1.530 8.215 1.360 198 357 38 68 232.293

JUL 3.265 7.543 3.220 1.196 1.702 1.012 7.437 828 11.498 5 14 2.852 26.823 1.840 38.174 48.406 2.070 1.633 828 1.880 966 92 874 828 1.380 1.233 11.425 1.242 6.669 1.104 161 290 31 55 188.571

AGS 2.659 6.141 2.621 974 1.386 824 6.055 674 9.362 4 11 2.322 21.839 1.498 31.081 39.411 1.685 1.329 674 1.530 786 75 711 674 1.123 1.004 9.302 1.011 5.430 899 131 236 25 45 153.531

SEP 3.400 7.855 3.353 1.245 1.772 1.054 7.744 862 11.973 5 14 2.969 27.932 1.916 39.752 50.406 2.155 1.700 862 1.957 1.006 96 910 862 1.437 1.284 11.897 1.293 6.945 1.149 168 302 32 57 196.364

OKT 4.046 9.347 3.989 1.482 2.109 1.254 9.216 1.026 14.248 6 17 3.533 33.238 2.280 47.303 59.982 2.565 2.023 1.026 2.329 1.197 114 1.083 1.026 1.710 1.527 14.157 1.539 8.264 1.368 199 359 38 68 233.666

NOP 5.490 12.682 5.413 2.011 2.861 1.701 12.504 1.392 19.332 8 23 4.794 45.097 3.093 64.181 81.384 3.480 2.745 1.392 3.160 1.624 155 1.469 1.392 2.320 2.072 19.208 2.088 11.212 1.856 271 487 52 93 317.041

(Ton) DES 6.875 15.881 6.778 2.518 3.583 2.130 15.658 1.743 24.208 10 29 6.004 56.473 3.873 80.371 101.912 4.357 3.438 1.743 3.958 2.033 194 1.840 1.743 2.905 2.595 24.053 2.614 14.041 2.324 339 610 65 116 397.013



Sub Sektor : Hortikultura NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 3.141 7.255 3.097 1.150 1.637 973 7.153 796 11.060 4 13 2.743 25.800 1.770 36.718 46.559 1.991 1.570 796 1.808 929 88 841 796 1.327 1.186 10.989 1.194 6.415 1.062 155 279 30 53 181.378

JAN 295 680 290 108 154 91 671 75 1.037 0,4 1,2 257 2.420 166 3.444 4.367 187 147 75 170 87 8 79 75 124 111 1.031 112 602 100 15 26 3 5 17.011

FEB 233 537 229 85 121 72 530 59 819 0,3 1 203 1.910 131 2.719 3.447 147 116 59 134 69 7 62 59 98 88 814 88 475 79 11 21 2 4 13.430

MAR 275 635 271 101 143 85 626 70 968 0,4 1,2 240 2.259 155 3.215 4.076 174 137 70 158 81 8 74 70 116 104 962 105 562 93 14 24 3 5 15.880

APR 288 665 284 105 150 89 656 73 1.014 0,4 1,2 252 2.366 162 3.368 4.270 183 144 73 166 85 8 77 73 122 109 1.008 110 588 97 14 26 3 5 16.636

MEI 293 677 289 107 153 91 668 74 1.033 0,4 1,2 256 2.409 165 3.429 4.348 186 147 74 169 87 8 78 74 124 111 1.026 112 599 99 14 26 3 5 16.937

JUN 238 549 234 87 124 74 541 60 836 0,3 1 207 1.951 134 2.777 3.521 151 119 60 137 70 7 64 60 100 90 831 90 485 80 12 21 2 4 13.718

JUL 193 445 190 71 100 60 439 49 679 0,3 0,8 168 1.584 109 2.254 2.859 122 96 49 111 57 5 52 49 81 73 675 73 394 65 10 17 2 3 11.136

AGS 157 363 155 57 82 49 358 40 553 0,2 0,7 137 1.290 88 1.835 2.327 100 79 40 90 46 4 42 40 66 59 549 60 321 53 8 14 1 3 9.067

SEP 201 464 198 74 105 62 457 51 707 0,3 0,8 175 1.649 113 2.348 2.977 127 100 51 116 59 6 54 51 85 76 703 76 410 68 10 18 2 3 11.596

OKT 239 552 236 88 125 74 544 61 841 0,3 1 209 1.963 135 2.793 3.542 151 119 61 138 71 7 64 61 101 90 836 91 488 81 12 21 2 4 13.799

NOP 324 749 320 119 169 100 738 82 1.142 0,5 1,4 283 2.663 183 3.790 4.806 205 162 82 187 96 9 87 82 137 122 1.134 123 662 110 16 29 3 5 18.723

(Ton) DES 406 938 400 149 212 126 925 103 1.430 0,6 1,7 355 3.335 229 4.746 6.018 257 203 103 234 120 11 109 103 172 153 1.420 154 829 137 20 36 4 7 23.445



Sub Sektor : Perkebunan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 11.736 27.108 11.571 4.298 6.116 3.636 26.728 2.975 41.323 17 50 10.248 96.399 6.612 137.194 173.965 7.438 5.868 2.975 6.756 3.471 331 3.141 2.975 4.959 4.430 41.059 4.463 23.968 3.967 579 1.041 111 198 677.705

JAN 1.101 2.542 1.085 403 574 341 2.507 279 3.876 1,6 5 961 9.041 620 12.867 16.316 698 550 279 634 326 31 295 279 465 415 3.851 419 2.248 372 54 98 10 19 63.561

FEB 869 2.007 857 318 453 269 1.979 220 3.060 1,2 4 759 7.138 490 10.158 12.881 551 434 220 500 257 24 233 220 367 328 3.040 330 1.775 294 43 77 8 15 50.179

MAR 1.028 2.373 1.013 376 535 318 2.340 260 3.618 1,4 4 897 8.440 579 12.012 15.231 651 514 260 591 304 29 275 260 434 388 3.595 391 2.098 347 51 91 10 17 59.335

APR 1.076 2.486 1.061 394 561 334 2.451 273 3.790 1,5 5 940 8.842 606 12.583 15.956 682 538 273 620 318 30 288 273 455 406 3.766 409 2.198 364 53 96 10 18 62.159

MEI 1.096 2.531 1.080 401 571 340 2.496 278 3.859 1,5 5 957 9.002 617 12.811 16.245 695 548 278 631 324 31 293 278 463 414 3.834 417 2.238 370 54 97 10 19 63.285

JUN 888 2.050 875 325 463 275 2.021 225 3.125 1,3 4 775 7.291 500 10.376 13.157 563 444 225 511 263 25 238 225 375 335 3.105 338 1.813 300 44 79 8 15 51.256

JUL 721 1.664 710 264 375 223 1.641 183 2.537 1 3 629 5.919 406 8.423 10.681 457 360 183 415 213 20 193 183 304 272 2.521 274 1.472 244 36 64 7 12 41.608

AGS 587 1.355 578 215 306 182 1.336 149 2.066 0,8 2 512 4.819 331 6.858 8.696 372 293 149 338 174 17 157 149 248 221 2.052 223 1.198 198 29 52 6 10 33.877

SEP 750 1.733 740 275 391 232 1.709 190 2.642 1,1 3 655 6.163 423 8.771 11.122 476 375 190 432 222 21 201 190 317 283 2.625 285 1.532 254 37 67 7 13 43.328

OKT 893 2.062 880 327 465 277 2.033 226 3.144 1,3 4 780 7.334 503 10.438 13.235 566 446 226 514 264 25 239 226 377 337 3.124 340 1.823 302 44 79 8 15 51.559

NOP 1.211 2.798 1.194 444 631 375 2.759 307 4.266 1,7 5 1.058 9.951 682 14.162 17.957 768 606 307 697 358 34 324 307 512 457 4.238 461 2.474 409 60 107 11 20 69.956

(Ton) DES 1.517 3.504 1.496 556 791 470 3.455 385 5.342 2,1 6 1.325 12.461 855 17.734 22.487 961 759 385 873 449 43 406 385 641 573 5.307 577 3.098 513 75 135 14 26 87.601



Sub Sektor : Peternakan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 1.330 3.072 1.311 487 693 412 3.028 337 4.682 2 6 1.161 10.923 749 15.545 19.712 843 665 337 765 393 37 356 337 562 502 4.652 506 2.716 449 66 118 13 22 76.789

JAN 125 288 123 46 65 39 284 32 439 0,2 0,5 109 1.024 70 1.458 1.849 79 62 32 72 37 4 33 32 53 47 436 47 255 42 6 11 1 2 7.202

FEB 98 227 97 36 51 31 224 25 347 0,1 0,4 86 809 55 1.151 1.460 62 49 25 57 29 3 26 25 42 37 344 37 201 33 5 9 1 2 5.686

MAR 116 269 115 43 61 36 265 30 410 0,2 0,5 102 956 66 1.361 1.726 74 58 30 67 34 3 31 30 49 44 407 44 238 39 6 10 1 2 6.723

APR 122 282 120 45 64 38 278 31 429 0,2 0,5 107 1.002 69 1.426 1.808 77 61 31 70 36 3 33 31 52 46 427 46 249 41 6 11 1 2 7.043

MEI 124 287 122 45 65 38 283 31 437 0,2 0,5 108 1.020 70 1.452 1.841 79 62 31 71 37 3 33 31 52 47 434 47 254 42 6 11 1 2 7.171

JUN 101 232 99 37 52 31 229 25 354 0,1 0,4 88 826 57 1.176 1.491 64 50 25 58 30 3 27 25 42 38 352 38 205 34 5 9 1 2 5.808

JUL 82 189 80 30 43 25 186 21 287 0,1 0,3 71 671 46 954 1.210 52 41 21 47 24 2 22 21 34 31 286 31 167 28 4 7 1 1 4.715

AGS 66 154 66 24 35 21 151 17 234 0,1 0,3 58 546 37 777 985 42 33 17 38 20 2 18 17 28 25 233 25 136 22 3 6 1 1 3.839

SEP 85 196 84 31 44 26 194 22 299 0,1 0,4 74 698 48 994 1.260 54 43 22 49 25 2 23 22 36 32 297 32 174 29 4 8 1 1 4.909

OKT 101 234 100 37 53 31 230 26 356 0,1 0,4 88 831 57 1.183 1.500 64 51 26 58 30 3 27 26 43 38 354 38 207 34 5 9 1 2 5.842

NOP 137 317 135 50 72 43 313 35 483 0,2 0,6 120 1.127 77 1.605 2.035 87 69 35 79 41 4 37 35 58 52 480 52 280 46 7 12 1 2 7.926

(Ton) DES 172 397 169 63 90 53 391 44 605 0,2 0,7 150 1.412 97 2.009 2.548 109 86 44 99 51 5 46 44 73 65 601 65 351 58 8 15 2 3 9.926



Sub Sektor : Perikanan Budidaya NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 1.606 3.710 1.583 588 837 498 3.658 407 5.655 2 7 1.403 13.193 905 18.775 23.808 1.018 803 407 925 475 45 430 407 679 606 5.619 611 3.280 543 79 143 15 27 92.746

JAN 151 348 149 55 78 47 343 38 530 0,2 0,6 132 1.237 85 1.761 2.233 95 75 38 87 45 4 40 38 64 57 527 57 308 51 7 13 1 3 8.699

FEB 119 275 117 44 62 37 271 30 419 0,2 0,5 104 977 67 1.390 1.763 75 59 30 68 35 3 32 30 50 45 416 45 243 40 6 11 1 2 6.867

MAR 141 325 139 51 73 44 320 36 495 0,2 0,6 123 1.155 79 1.644 2.084 89 70 36 81 42 4 38 36 59 53 492 53 287 48 7 12 1 2 8.120

APR 147 340 145 54 77 46 335 37 519 0,2 0,6 129 1.210 83 1.722 2.184 93 74 37 85 44 4 39 37 62 56 515 56 301 50 7 13 1 2 8.507

MEI 150 346 148 55 78 46 342 38 528 0,2 0,6 131 1.232 84 1.753 2.223 95 75 38 86 44 4 40 38 63 57 525 57 306 51 7 13 1 3 8.661

JUN 121 281 120 44 63 38 277 31 428 0,2 0,5 106 998 68 1.420 1.801 77 61 31 70 36 3 33 31 51 46 425 46 248 41 6 11 1 2 7.015

JUL 99 228 97 36 51 31 225 25 347 0,1 0,4 86 810 56 1.153 1.462 62 49 25 57 29 3 26 25 42 37 345 37 201 33 5 9 1 2 5.694

AGS 80 185 79 29 42 25 183 20 283 0,1 0,3 70 659 45 939 1.190 51 40 20 46 24 2 21 20 34 30 281 31 164 27 4 7 1 1 4.636

SEP 103 237 101 38 54 32 234 26 362 0,1 0,4 90 843 58 1.200 1.522 65 51 26 59 30 3 27 26 43 39 359 39 210 35 5 9 1 2 5.930

OKT 122 282 120 45 64 38 278 31 430 0,2 0,5 107 1.004 69 1.428 1.811 77 61 31 70 36 3 33 31 52 46 427 46 250 41 6 11 1 2 7.056

NOP 166 383 163 61 86 51 378 42 584 0,2 0,7 145 1.362 93 1.938 2.458 105 83 42 95 49 5 44 42 70 63 580 63 339 56 8 15 2 3 9.574

(Ton) DES 208 480 205 76 108 64 473 53 731 0,3 0,9 181 1.705 117 2.427 3.077 132 104 53 120 61 6 56 53 88 78 726 79 424 70 10 18 2 4 11.989

Lampiran 3.7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


1000000 SETAHUN 21.000 48.050 25.500 18.800 14.000 8.000 40.000 4.000 46.000 50 90 22.000 150.000 4.350 164.000 163.000 2.500 14.000 5.000 7.500 5.500 330 4.700 1.500 4.000 7.830 40.000 2.500 17.000 5.000 500 2.700 200 400 850.000

100,0 JAN 2.077 4.751 2.522 1.859 1.384 791 3.955 396 4.549 5 9 2.175 14.833 430 16.217 16.118 247 1.384 494 742 544 33 465 148 396 774 3.955 247 1.681 494 49 267 20 40 84.051

FEB 2.091 4.785 2.540 1.872 1.394 797 3.984 398 4.581 5 9 2.191 14.939 433 16.333 16.234 249 1.394 498 747 548 33 468 149 398 780 3.984 249 1.693 498 50 269 20 40 84.654

MAR 2.148 4.914 2.608 1.923 1.432 818 4.091 409 4.704 5 9 2.250 15.340 445 16.771 16.669 256 1.432 511 767 562 34 481 153 409 801 4.091 256 1.738 511 51 276 20 41 86.924

APR 2.167 4.958 2.631 1.940 1.445 826 4.128 413 4.747 5 9 2.270 15.478 449 16.923 16.820 258 1.445 516 774 568 34 485 155 413 808 4.128 258 1.754 516 52 279 21 41 87.711

MEI 1.944 4.447 2.360 1.740 1.296 740 3.702 370 4.257 5 8 2.036 13.883 403 15.178 15.086 231 1.296 463 694 509 31 435 139 370 725 3.702 231 1.573 463 46 250 19 37 78.668

JUN 1.382 3.162 1.678 1.237 921 527 2.633 263 3.028 3 6 1.448 9.872 286 10.794 10.728 165 921 329 494 362 22 309 99 263 515 2.633 165 1.119 329 33 178 13 26 55.943

JUL 976 2.234 1.185 874 651 372 1.859 186 2.138 2 4 1.023 6.973 202 7.623 7.577 116 651 232 349 256 15 218 70 186 364 1.859 116 790 232 23 126 9 19 39.511

AGS 731 1.673 888 655 487 279 1.393 139 1.602 2 3 766 5.223 151 5.711 5.676 87 487 174 261 192 11 164 52 139 273 1.393 87 592 174 17 94 7 14 29.598

SEP 1.246 2.852 1.513 1.116 831 475 2.374 237 2.730 3 5 1.306 8.903 258 9.734 9.674 148 831 297 445 326 20 279 89 237 465 2.374 148 1.009 297 30 160 12 24 50.448

OKT 1.696 3.881 2.060 1.519 1.131 646 3.231 323 3.716 4 7 1.777 12.117 351 13.248 13.167 202 1.131 404 606 444 27 380 121 323 633 3.231 202 1.373 404 40 218 16 32 68.663

NOP 2.229 5.100 2.706 1.995 1.486 849 4.245 425 4.882 5 10 2.335 15.920 462 17.406 17.300 265 1.486 531 796 584 35 499 159 425 831 4.245 265 1.804 531 53 287 21 42 90.212

(Ton) DES 2.313 5.292 2.808 2.071 1.542 881 4.405 441 5.066 6 10 2.423 16.521 479 18.062 17.952 275 1.542 551 826 606 36 518 165 441 862 4.405 275 1.872 551 55 297 22 44 93.616

Lampiran 3.8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Tanaman Pangan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 14.016 32.070 17.020 12.548 9.344 5.339 26.697 2.670 30.702 33 60 14.683 100.115 2.903 109.459 108.791 1.669 9.344 3.337 5.006 3.671 220 3.137 1.001 2.670 5.226 26.697 1.669 11.346 3.337 334 1.802 133 267 567.317

JAN 1.386 3.171 1.683 1.241 924 528 2.640 264 3.036 3 6 1.452 9.900 287 10.824 10.758 165 924 330 495 363 22 310 99 264 517 2.640 165 1.122 330 33 178 13 26 56.098

FEB 1.396 3.194 1.695 1.250 931 532 2.659 266 3.058 3 6 1.462 9.971 289 10.901 10.835 166 931 332 499 366 22 312 100 266 520 2.659 166 1.130 332 33 179 13 27 56.501

MAR 1.433 3.280 1.740 1.283 956 546 2.730 273 3.140 3 6 1.502 10.238 297 11.194 11.125 171 956 341 512 375 23 321 102 273 534 2.730 171 1.160 341 34 184 14 27 58.016

APR 1.446 3.309 1.756 1.295 964 551 2.755 275 3.168 3 6 1.515 10.331 300 11.295 11.226 172 964 344 517 379 23 324 103 275 539 2.755 172 1.171 344 34 186 14 28 58.541

MEI 1.297 2.968 1.575 1.161 865 494 2.471 247 2.841 3 6 1.359 9.266 269 10.130 10.069 154 865 309 463 340 20 290 93 247 484 2.471 154 1.050 309 31 167 12 25 52.505

JUN 922 2.111 1.120 826 615 351 1.757 176 2.021 2 4 966 6.589 191 7.204 7.160 110 615 220 329 242 14 206 66 176 344 1.757 110 747 220 22 119 9 18 37.338

JUL 652 1.491 791 583 434 248 1.241 124 1.427 2 3 683 4.654 135 5.088 5.057 78 434 155 233 171 10 146 47 124 243 1.241 78 527 155 16 84 6 12 26.371

AGS 488 1.117 593 437 325 186 930 93 1.069 1 2 511 3.486 101 3.812 3.788 58 325 116 174 128 8 109 35 93 182 930 58 395 116 12 63 5 9 19.755

SEP 832 1.903 1.010 745 555 317 1.585 158 1.822 2 4 871 5.942 172 6.496 6.457 99 555 198 297 218 13 186 59 158 310 1.585 99 673 198 20 107 8 16 33.671

OKT 1.132 2.591 1.375 1.014 755 431 2.157 216 2.480 3 5 1.186 8.087 235 8.842 8.788 135 755 270 404 297 18 253 81 216 422 2.157 135 917 270 27 146 11 22 45.828

NOP 1.488 3.404 1.806 1.332 992 567 2.833 283 3.258 4 6 1.558 10.625 308 11.617 11.546 177 992 354 531 390 23 333 106 283 555 2.833 177 1.204 354 35 191 14 28 60.211

(Ton) DES 1.544 3.532 1.874 1.382 1.029 588 2.940 294 3.381 4 7 1.617 11.026 320 12.055 11.982 184 1.029 368 551 404 24 345 110 294 576 2.940 184 1.250 368 37 198 15 29 62.483

Lampiran 3.9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Hortikultura NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 1.136 2.598 1.379 1.017 757 433 2.163 216 2.487 3 5 1.190 8.111 235 8.868 8.814 135 757 270 406 297 18 254 81 216 423 2.163 135 919 270 27 146 11 22 45.961

JAN 112 257 136 101 75 43 214 21 246 0,3 0,5 118 802 23 877 872 13 75 27 40 29 2 25 8 21 42 214 13 91 27 3 14 1 2 4.545

FEB 113 259 137 101 75 43 215 22 248 0,3 0,5 118 808 23 883 878 13 75 27 40 30 2 25 8 22 42 215 13 92 27 3 15 1 2 4.577

MAR 116 266 141 104 77 44 221 22 254 0,3 0,5 122 829 24 907 901 14 77 28 41 30 2 26 8 22 43 221 14 94 28 3 15 1 2 4.700

APR 117 268 142 105 78 45 223 22 257 0,3 0,5 123 837 24 915 909 14 78 28 42 31 2 26 8 22 44 223 14 95 28 3 15 1 2 4.743

MEI 105 240 128 94 70 40 200 20 230 0,3 0,5 110 751 22 821 816 13 70 25 38 28 2 24 8 20 39 200 13 85 25 3 14 1 2 4.254

JUN 75 171 91 67 50 28 142 14 164 0,2 0,3 78 534 15 584 580 9 50 18 27 20 1 17 5 14 28 142 9 60 18 2 10 0,7 1 3.025

JUL 53 121 64 47 35 20 101 10 116 0,1 0,2 55 377 11 412 410 6 35 13 19 14 1 12 4 10 20 101 6 43 13 1 7 0,5 1 2.136

AGS 40 90 48 35 26 15 75 8 87 0,1 0,2 41 282 8 309 307 5 26 9 14 10 1 9 3 8 15 75 5 32 9 1 5 0,4 1 1.600

SEP 67 154 82 60 45 26 128 13 148 0,2 0,3 71 481 14 526 523 8 45 16 24 18 1 15 5 13 25 128 8 55 16 2 9 0,6 1 2.728

OKT 92 210 111 82 61 35 175 17 201 0,2 0,4 96 655 19 716 712 11 61 22 33 24 1 21 7 17 34 175 11 74 22 2 12 0,9 2 3.713

NOP 121 276 146 108 80 46 230 23 264 0,3 0,5 126 861 25 941 935 14 80 29 43 32 2 27 9 23 45 230 14 98 29 3 15 1 2 4.878

(Ton) DES 125 286 152 112 83 48 238 24 274 0,3 0,5 131 893 26 977 971 15 83 30 45 33 2 28 9 24 47 238 15 101 30 3 16 1 2 5.062

Lampiran 3.10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Perkebunan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 4.891 11.192 5.940 4.379 3.261 1.863 9.317 932 10.714 12 21 5.124 34.939 1.013 38.199 37.967 582 3.261 1.165 1.747 1.281 77 1.095 349 932 1.824 9.317 582 3.960 1.165 116 629 47 93 197.985

JAN 484 1.107 587 433 322 184 921 92 1.059 1 2 507 3.455 100 3.777 3.754 58 322 115 173 127 8 108 35 92 180 921 58 392 115 12 62 5 9 19.577

FEB 487 1.115 592 436 325 186 928 93 1.067 1 2 510 3.480 101 3.804 3.781 58 325 116 174 128 8 109 35 93 182 928 58 394 116 12 63 5 9 19.718

MAR 500 1.145 607 448 333 191 953 95 1.096 1 2 524 3.573 104 3.906 3.883 60 333 119 179 131 8 112 36 95 187 953 60 405 119 12 64 5 10 20.247

APR 505 1.155 613 452 336 192 961 96 1.106 1 2 529 3.605 105 3.942 3.918 60 336 120 180 132 8 113 36 96 188 961 60 409 120 12 65 5 10 20.430

MEI 453 1.036 550 405 302 172 862 86 992 1 2 474 3.234 94 3.535 3.514 54 302 108 162 119 7 101 32 86 169 862 54 366 108 11 58 4 9 18.324

JUN 322 737 391 288 215 123 613 61 705 1 1 337 2.299 67 2.514 2.499 38 215 77 115 84 5 72 23 61 120 613 38 261 77 8 41 3 6 13.030

JUL 227 520 276 204 152 87 433 43 498 0,5 1,0 238 1.624 47 1.776 1.765 27 152 54 81 60 4 51 16 43 85 433 27 184 54 5 29 2 4 9.203

AGS 170 390 207 152 114 65 324 32 373 0,4 0,7 178 1.217 35 1.330 1.322 20 114 41 61 45 3 38 12 32 64 324 20 138 41 4 22 2 3 6.894

SEP 290 664 353 260 194 111 553 55 636 1 1 304 2.074 60 2.267 2.253 35 194 69 104 76 5 65 21 55 108 553 35 235 69 7 37 3 6 11.751

OKT 395 904 480 354 263 151 753 75 866 1 2 414 2.822 82 3.086 3.067 47 263 94 141 103 6 88 28 75 147 753 47 320 94 9 51 4 8 15.993

NOP 519 1.188 630 465 346 198 989 99 1.137 1 2 544 3.708 108 4.054 4.029 62 346 124 185 136 8 116 37 99 194 989 62 420 124 12 67 5 10 21.013

(Ton) DES 539 1.233 654 482 359 205 1.026 103 1.180 1 2 564 3.848 112 4.207 4.182 64 359 128 192 141 8 121 38 103 201 1.026 64 436 128 13 69 5 10 21.805

Lampiran 3.11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Peternakan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 318 729 387 285 212 121 606 61 697 1 1 334 2.274 66 2.487 2.471 38 212 76 114 83 5 71 23 61 119 606 38 258 76 8 41 3 6 12.888

JAN 31 72 38 28 21 12 60 6 69 0,1 0,1 33 225 7 246 244 4 21 7 11 8 0,5 7 2 6 12 60 4 25 7,5 0,7 4 0,3 0,6 1.274

FEB 32 73 39 28 21 12 60 6 69 0,1 0,1 33 227 7 248 246 4 21 8 11 8 0,5 7 2 6 12 60 4 26 7,6 0,8 4 0,3 0,6 1.284

MAR 33 75 40 29 22 12 62 6 71 0,1 0,1 34 233 7 254 253 4 22 8 12 9 0,5 7 2 6 12 62 4 26 7,8 0,8 4 0,3 0,6 1.318

APR 33 75 40 29 22 13 63 6 72 0,1 0,1 34 235 7 257 255 4 22 8 12 9 0,5 7 2 6 12 63 4 27 7,8 0,8 4 0,3 0,6 1.330

MEI 29 67 36 26 20 11 56 6 65 0,1 0,1 31 210 6 230 229 4 20 7 11 8 0,5 7 2 6 11 56 4 24 7,0 0,7 4 0,3 0,6 1.193

JUN 21 48 25 19 14 8 40 4 46 0,05 0,1 22 150 4 164 163 2 14 5 7 5 0,3 5 1 4 8 40 2 17 5,0 0,5 3 0,2 0,4 848

JUL 15 34 18 13 10 6 28 3 32 0,04 0,1 16 106 3 116 115 2 10 4 5 4 0,2 3 1 3 6 28 2 12 3,5 0,4 2 0,1 0,3 599

AGS 11 25 13 10 7 4 21 2 24 0,03 0,05 12 79 2 87 86 1 7 3 4 3 0,2 2 1 2 4 21 1 9 2,6 0,3 1 0,1 0,2 449

SEP 19 43 23 17 13 7 36 4 41 0,04 0,1 20 135 4 148 147 2 13 4 7 5 0,3 4 1 4 7 36 2 15 4,5 0,4 2 0,2 0,4 765

OKT 26 59 31 23 17 10 49 5 56 0,1 0,1 27 184 5 201 200 3 17 6 9 7 0,4 6 2 5 10 49 3 21 6,1 0,6 3 0,2 0,5 1.041

NOP 34 77 41 30 23 13 64 6 74 0,1 0,1 35 241 7 264 262 4 23 8 12 9 0,5 8 2 6 13 64 4 27 8,0 0,8 4 0,3 0,6 1.368

(Ton) DES 35 80 43 31 23 13 67 7 77 0,1 0,2 37 250 7 274 272 4 23 8 13 9 0,6 8 3 7 13 67 4 28 8,3 0,8 5 0,3 0,7 1.419

Lampiran 3.12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Perikanan Budidaya NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 639 1.461 775 572 426 243 1.216 122 1.399 2 3 669 4.562 132 4.987 4.957 76 426 152 228 167 10 143 46 122 238 1.216 76 517 152 15 82 6 12 25.849

JAN 63 144 77 57 42 24 120 12 138 0,2 0,3 66 451 13 493 490 8 42 15 23 17 1 14 5 12 24 120 8 51 15 2 8 0,6 1 2.556

FEB 64 146 77 57 42 24 121 12 139 0,2 0,3 67 454 13 497 494 8 42 15 23 17 1 14 5 12 24 121 8 51 15 2 8 0,6 1 2.574

MAR 65 149 79 58 44 25 124 12 143 0,2 0,3 68 466 14 510 507 8 44 16 23 17 1 15 5 12 24 124 8 53 16 2 8 0,6 1 2.643

APR 66 151 80 59 44 25 126 13 144 0,2 0,3 69 471 14 515 512 8 44 16 24 17 1 15 5 13 25 126 8 53 16 2 8 0,6 1 2.667

MEI 59 135 72 53 39 23 113 11 129 0,1 0,3 62 422 12 462 459 7 39 14 21 15 1 13 4 11 22 113 7 48 14 1 8 0,6 1 2.392

JUN 42 96 51 38 28 16 80 8 92 0,1 0,2 44 300 9 328 326 5 28 10 15 11 1 9 3 8 16 80 5 34 10 1 5 0,4 1 1.701

JUL 30 68 36 27 20 11 57 6 65 0,1 0,1 31 212 6 232 230 4 20 7 11 8 0 7 2 6 11 57 4 24 7 1 4 0,3 1 1.202

AGS 22 51 27 20 15 8 42 4 49 0,1 0,1 23 159 5 174 173 3 15 5 8 6 0 5 2 4 8 42 3 18 5 1 3 0,2 0 900

SEP 38 87 46 34 25 14 72 7 83 0,1 0,2 40 271 8 296 294 5 25 9 14 10 1 8 3 7 14 72 5 31 9 1 5 0,4 1 1.534

OKT 52 118 63 46 34 20 98 10 113 0,1 0,2 54 368 11 403 400 6 34 12 18 14 1 12 4 10 19 98 6 42 12 1 7 0,5 1 2.088

NOP 68 155 82 61 45 26 129 13 148 0,2 0,3 71 484 14 529 526 8 45 16 24 18 1 15 5 13 25 129 8 55 16 2 9 0,6 1 2.743

(Ton) DES 70 161 85 63 47 27 134 13 154 0,2 0,3 74 502 15 549 546 8 47 17 25 18 1 16 5 13 26 134 8 57 17 2 9 0,7 1 2.847

Lampiran 3.13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


950000 SETAHUN 11.000 52.000 21.000 8.100 12.000 6.100 9.000 2.500 21.100 50 40 2.100 71.000 9.320 232.300 471.200 8.500 5.500 2.200 2.500 3.500 390 600 900 11.000 4.700 52.400 7.100 17.000 2.960 480 700 500 260 1.050.000

JAN 1.110 5.248 2.119 817 1.211 616 908 252 2.129 5 4 212 7.165 941 23.444 47.553 858 555 222 252 353 39 61 91 1.110 474 5.288 717 1.716 299 48 71 50 26 105.965

FEB 1.119 5.290 2.137 824 1.221 621 916 254 2.147 5 4 214 7.223 948 23.634 47.939 865 560 224 254 356 40 61 92 1.119 478 5.331 722 1.730 301 49 71 51 26 106.826

MAR 1.068 5.048 2.039 786 1.165 592 874 243 2.048 5 4 204 6.893 905 22.552 45.745 825 534 214 243 340 38 58 87 1.068 456 5.087 689 1.650 287 47 68 49 25 101.936

APR 1.011 4.778 1.930 744 1.103 560 827 230 1.939 5 4 193 6.524 856 21.344 43.295 781 505 202 230 322 36 55 83 1.011 432 4.815 652 1.562 272 44 64 46 24 96.477

MEI 986 4.659 1.881 726 1.075 547 806 224 1.890 4 4 188 6.361 835 20.812 42.216 762 493 197 224 314 35 54 81 986 421 4.695 636 1.523 265 43 63 45 23 94.071

JUN 901 4.261 1.721 664 983 500 738 205 1.729 4 3 172 5.819 764 19.037 38.615 697 451 180 205 287 32 49 74 901 385 4.294 582 1.393 243 39 57 41 21 86.049

JUL 731 3.457 1.396 539 798 406 598 166 1.403 3 3 140 4.721 620 15.445 31.329 565 366 146 166 233 26 40 60 731 312 3.484 472 1.130 197 32 47 33 17 69.812

AGS 534 2.526 1.020 393 583 296 437 121 1.025 2 2 102 3.449 453 11.285 22.891 413 267 107 121 170 19 29 44 534 228 2.546 345 826 144 23 34 24 13 51.009

SEP 721 3.408 1.376 531 786 400 590 164 1.383 3 3 138 4.653 611 15.225 30.882 557 360 144 164 229 26 39 59 721 308 3.434 465 1.114 194 31 46 33 17 68.815

OKT 975 4.608 1.861 718 1.063 541 797 222 1.870 4 4 186 6.291 826 20.584 41.752 753 487 195 222 310 35 53 80 975 416 4.643 629 1.506 262 43 62 44 23 93.038

NOP 1.145 5.415 2.187 843 1.250 635 937 260 2.197 5 4 219 7.393 970 24.188 49.064 885 573 229 260 364 41 62 94 1.145 489 5.456 739 1.770 308 50 73 52 27 109.332

(Ton) DES 698 3.302 1.333 514 762 387 571 159 1.340 3 3 133 4.508 592 14.750 29.919 540 349 140 159 222 25 38 57 698 298 3.327 451 1.079 188 30 44 32 17 66.670

Lampiran 3.14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Tanaman Pangan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 7.471 35.315 14.262 5.501 8.150 4.143 6.112 1.698 14.330 34 27 1.426 48.219 6.330 157.764 320.011 5.773 3.735 1.494 1.698 2.377 265 407 611 7.471 3.192 35.587 4.822 11.545 2.010 326 475 340 177 713.097

JAN 754 3.564 1.439 555 822 418 617 171 1.446 3 3 144 4.866 639 15.921 32.295 583 377 151 171 240 27 41 62 754 322 3.591 487 1.165 203 33 48 34 18 71.965

FEB 760 3.593 1.451 560 829 421 622 173 1.458 3 3 145 4.906 644 16.051 32.558 587 380 152 173 242 27 41 62 760 325 3.621 491 1.175 205 33 48 35 18 72.550

MAR 725 3.428 1.385 534 791 402 593 165 1.391 3 3 138 4.681 614 15.316 31.067 560 363 145 165 231 26 40 59 725 310 3.455 468 1.121 195 32 46 33 17 69.229

APR 686 3.245 1.310 505 749 381 562 156 1.317 3 2 131 4.431 582 14.496 29.404 530 343 137 156 218 24 37 56 686 293 3.270 443 1.061 185 30 44 31 16 65.521

MEI 669 3.164 1.278 493 730 371 548 152 1.284 3 2 128 4.320 567 14.134 28.670 517 335 134 152 213 24 37 55 669 286 3.188 432 1.034 180 29 43 30 16 63.887

JUN 612 2.894 1.169 451 668 340 501 139 1.174 3 2 117 3.952 519 12.929 26.225 473 306 122 139 195 22 33 50 612 262 2.916 395 946 165 27 39 28 14 58.439

JUL 497 2.348 948 366 542 275 406 113 953 2 2 95 3.206 421 10.489 21.277 384 248 99 113 158 18 27 41 497 212 2.366 321 768 134 22 32 23 12 47.412

AGS 363 1.716 693 267 396 201 297 82 696 2 1 69 2.342 307 7.664 15.546 280 181 73 82 115 13 20 30 363 155 1.729 234 561 98 16 23 16 9 34.642

SEP 490 2.314 935 361 534 272 401 111 939 2 2 93 3.160 415 10.340 20.973 378 245 98 111 156 17 27 40 490 209 2.332 316 757 132 21 31 22 12 46.735

OKT 662 3.129 1.264 487 722 367 542 150 1.270 3 2 126 4.273 561 13.979 28.355 512 331 132 150 211 23 36 54 662 283 3.153 427 1.023 178 29 42 30 16 63.186

NOP 778 3.677 1.485 573 849 431 636 177 1.492 4 3 149 5.021 659 16.427 33.321 601 389 156 177 248 28 42 64 778 332 3.706 502 1.202 209 34 50 35 18 74.252

(Ton) DES 474 2.242 906 349 517 263 388 108 910 2 2 91 3.062 402 10.017 20.319 367 237 95 108 151 17 26 39 474 203 2.260 306 733 128 21 30 22 11 45.278

Lampiran 3.15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Hortikultura NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 641 3.030 1.224 472 699 355 524 146 1.230 3 2 122 4.138 543 13.538 27.460 495 321 128 146 204 23 35 52 641 274 3.054 414 991 173 28 41 29 15 61.191

JAN 65 306 124 48 71 36 53 15 124 0,3 0,2 12 418 55 1.366 2.771 50 32 13 15 21 2 4 5 65 28 308 42 100 17 3 4 3 2 6.175

FEB 65 308 125 48 71 36 53 15 125 0,3 0,2 12 421 55 1.377 2.794 50 33 13 15 21 2 4 5 65 28 311 42 101 18 3 4 3 2 6.226

MAR 62 294 119 46 68 35 51 14 119 0,3 0,2 12 402 53 1.314 2.666 48 31 12 14 20 2,2 3 5 62 27 296 40 96 17 3 4 3 1 5.941

APR 59 278 112 43 64 33 48 13 113 0,3 0,2 11 380 50 1.244 2.523 46 29 12 13 19 2,1 3 5 59 25 281 38 91 16 3 4 3 1 5.622

MEI 57 272 110 42 63 32 47 13 110 0,3 0,2 11 371 49 1.213 2.460 44 29 11 13 18 2,0 3 5 57 25 274 37 89 15 3 4 3 1 5.482

JUN 53 248 100 39 57 29 43 12 101 0,2 0,2 10 339 45 1.109 2.250 41 26 11 12 17 1,9 3 4 53 22 250 34 81 14 2 3 2 1 5.015

JUL 43 201 81 31 46 24 35 10 82 0,2 0,2 8 275 36 900 1.826 33 21 9 10 14 1,5 2 3 43 18 203 28 66 11 2 3 2 1 4.068

AGS 31 147 59 23 34 17 25 7 60 0,1 0,1 6 201 26 658 1.334 24 16 6 7 10 1,1 2 3 31 13 148 20 48 8 1 2 1 1 2.973

SEP 42 199 80 31 46 23 34 10 81 0,2 0,2 8 271 36 887 1.800 32 21 8 10 13 1,5 2 3 42 18 200 27 65 11 2 3 2 1 4.010

OKT 57 269 108 42 62 31 46 13 109 0,3 0,2 11 367 48 1.200 2.433 44 28 11 13 18 2,0 3 5 57 24 271 37 88 15 2 4 3 1 5.422

NOP 67 316 127 49 73 37 55 15 128 0,3 0,2 13 431 57 1.410 2.859 52 33 13 15 21 2 4 5 67 29 318 43 103 18 3 4 3 2 6.372

(Ton) DES 41 192 78 30 44 23 33 9 78 0,2 0,1 8 263 34 860 1.744 31 20 8 9 13 1,4 2 3 41 17 194 26 63 11 2 3 2 1 3.885

Lampiran 3.16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Perkebunan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 2.771 13.098 5.289 2.040 3.023 1.536 2.267 630 5.315 13 10 529 17.883 2.348 58.511 118.685 2.141 1.385 554 630 882 98 151 227 2.771 1.184 13.198 1.788 4.282 746 121 176 126 65 264.473

JAN 280 1.322 534 206 305 155 229 64 536 1,3 1 53 1.805 237 5.905 11.978 216 140 56 64 89 10 15 23 280 119 1.332 180 432 75 12 18 13 7 26.690

FEB 282 1.333 538 208 308 156 231 64 541 1,3 1 54 1.819 239 5.953 12.075 218 141 56 64 90 10 15 23 282 120 1.343 182 436 76 12 18 13 7 26.907

MAR 269 1.272 514 198 293 149 220 61 516 1,2 1 51 1.736 228 5.680 11.522 208 134 54 61 86 10 15 22 269 115 1.281 174 416 72 12 17 12 6 25.676

APR 255 1.203 486 187 278 141 208 58 488 1,2 1 49 1.643 216 5.376 10.905 197 127 51 58 81 9 14 21 255 109 1.213 164 393 69 11 16 12 6 24.301

MEI 248 1.173 474 183 271 138 203 56 476 1 1 47 1.602 210 5.242 10.633 192 124 50 56 79 9 14 20 248 106 1.182 160 384 67 11 16 11 6 23.695

JUN 227 1.073 433 167 248 126 186 52 436 1 0,8 43 1.466 192 4.795 9.726 175 114 45 52 72 8 12 19 227 97 1.082 147 351 61 10 14 10 5 21.674

JUL 184 871 352 136 201 102 151 42 353 1 0,7 35 1.189 156 3.890 7.891 142 92 37 42 59 7 10 15 184 79 878 119 285 50 8 12 8 4 17.584

AGS 135 636 257 99 147 75 110 31 258 1 0,5 26 869 114 2.842 5.766 104 67 27 31 43 5 7 11 135 58 641 87 208 36 6 9 6 3 12.848

SEP 182 858 347 134 198 101 149 41 348 1 0,7 35 1.172 154 3.835 7.778 140 91 36 41 58 6 10 15 182 78 865 117 281 49 8 12 8 4 17.333

OKT 246 1.161 469 181 268 136 201 56 471 1 1 47 1.585 208 5.185 10.516 190 123 49 56 78 9 13 20 246 105 1.169 158 379 66 11 16 11 6 23.434

NOP 288 1.364 551 212 315 160 236 66 553 1 1 55 1.862 244 6.093 12.358 223 144 58 66 92 10 16 24 288 123 1.374 186 446 78 13 18 13 7 27.538

(Ton) DES 176 832 336 130 192 98 144 40 337 1 0,6 34 1.136 149 3.715 7.536 136 88 35 40 56 6 10 14 176 75 838 114 272 47 8 11 8 4 16.793

Lampiran 3.17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Peternakan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 118 557 225 87 128 65 96 27 226 1 0 22 760 100 2.487 5.044 91 59 24 27 37 4 6 10 118 50 561 76 182 32 5 7 5 3 11.239

JAN 12 56 23 9 13 7 10 3 23 0,1 0 2 77 10 251 509 9 6 2 3 4 0,4 1 1 12 5 57 8 18 3 1 1 1 0,3 1.134

FEB 12 57 23 9 13 7 10 3 23 0,1 0 2 77 10 253 513 9 6 2 3 4 0,4 1 1 12 5 57 8 19 3 1 1 1 0,3 1.143

MAR 11 54 22 8 12 6 9 3 22 0,1 0 2 74 10 241 490 9 6 2 3 4 0,4 1 1 11 5 54 7 18 3 0 1 1 0,3 1.091

APR 11 51 21 8 12 6 9 2 21 0,05 0 2 70 9 228 463 8 5 2 2 3 0,4 1 1 11 5 52 7 17 3 0 1 0 0,3 1.033

MEI 11 50 20 8 12 6 9 2 20 0,05 0 2 68 9 223 452 8 5 2 2 3 0,4 1 1 11 5 50 7 16 3 0 1 0,5 0,2 1.007

JUN 10 46 18 7 11 5 8 2 19 0,04 0 2 62 8 204 413 7 5 2 2 3 0,3 1 1 10 4 46 6 15 3 0 1 0,4 0,2 921

JUL 8 37 15 6 9 4 6 2 15 0,04 0 1 51 7 165 335 6 4 2 2 2 0,3 0 1 8 3 37 5 12 2 0 0 0,4 0,2 747

AGS 6 27 11 4 6 3 5 1 11 0,03 0 1 37 5 121 245 4 3 1 1 2 0,2 0 0 6 2 27 4 9 2 0 0 0,3 0,1 546

SEP 8 36 15 6 8 4 6 2 15 0,04 0 1 50 7 163 331 6 4 2 2 2 0,3 0 1 8 3 37 5 12 2 0 0 0,4 0,2 737

OKT 10 49 20 8 11 6 9 2 20 0,05 0 2 67 9 220 447 8 5 2 2 3 0,4 1 1 10 4 50 7 16 3 0 1 0,5 0,2 996

NOP 12 58 23 9 13 7 10 3 24 0,1 0 2 79 10 259 525 9 6 2 3 4 0,4 1 1 12 5 58 8 19 3 1 1 1 0,3 1.170

(Ton) DES 7 35 14 6 8 4 6 2 14 0,03 0 1 48 6 158 320 6 4 1 2 2 0,3 0 1 7 3 36 5 12 2 0 0 0,3 0,2 714

Lampiran 3.18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Perikanan Budidaya NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

Setahun -

Jan

Feb -

-

Mar -

Apr

Mei -

-

Jun -

Jul

Ags -

Sep -

Okt -

-

Nop -

(Ton) Des -

Lampiran 3.19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


2000000 SETAHUN 50.000 135.000 61.000 50.000 53.000 32.500 114.550 19.000 141.000 200 150 28.000 331.600 25.000 427.000 599.000 23.300 74.900 27.300 43.000 28.200 2.000 13.000 18.300 29.700 17.000 118.000 16.700 45.000 11.000 4.000 8.000 2.000 1.600 2.550.000

JAN 4.485 12.110 5.472 4.485 4.754 2.915 10.276 1.704 12.648 18 13 2.512 29.746 2.243 38.304 53.733 2.090 6.719 2.449 3.857 2.530 179 1.166 1.642 2.664 1.525 10.585 1.498 4.037 987 359 718 179 144 228.746

FEB 5.172 13.964 6.310 5.172 5.482 3.362 11.848 1.965 14.584 21 16 2.896 34.299 2.586 44.167 61.957 2.410 7.747 2.824 4.448 2.917 207 1.345 1.893 3.072 1.758 12.205 1.727 4.655 1.138 414 827 207 165 263.758

MAR 5.211 14.070 6.357 5.211 5.524 3.387 11.938 1.980 14.695 21 16 2.918 34.559 2.605 44.502 62.427 2.428 7.806 2.845 4.481 2.939 208 1.355 1.907 3.095 1.772 12.298 1.740 4.690 1.146 417 834 208 167 265.759

APR 5.459 14.739 6.660 5.459 5.786 3.548 12.506 2.074 15.394 22 16 3.057 36.204 2.729 46.619 65.398 2.544 8.177 2.981 4.695 3.079 218 1.419 1.998 3.243 1.856 12.883 1.823 4.913 1.201 437 873 218 175 278.406

MEI 4.520 12.204 5.514 4.520 4.791 2.938 10.355 1.718 12.746 18 14 2.531 29.975 2.260 38.599 54.147 2.106 6.771 2.468 3.887 2.549 181 1.175 1.654 2.685 1.537 10.667 1.510 4.068 994 362 723 181 145 230.511

JUN 3.949 10.663 4.818 3.949 4.186 2.567 9.048 1.501 11.137 16 12 2.212 26.192 1.975 33.728 47.314 1.840 5.916 2.156 3.396 2.227 158 1.027 1.445 2.346 1.343 9.321 1.319 3.554 869 316 632 158 126 201.419

JUL 2.786 7.522 3.399 2.786 2.953 1.811 6.383 1.059 7.857 11 8 1.560 18.477 1.393 23.793 33.377 1.298 4.174 1.521 2.396 1.571 111 724 1.020 1.655 947 6.575 931 2.507 613 223 446 111 89 142.089

AGS 1.949 5.262 2.378 1.949 2.066 1.267 4.465 741 5.496 8 6 1.091 12.926 974 16.644 23.349 908 2.920 1.064 1.676 1.099 78 507 713 1.158 663 4.600 651 1.754 429 156 312 78 62 99.398

SEP 2.773 7.486 3.383 2.773 2.939 1.802 6.352 1.054 7.819 11 8 1.553 18.388 1.386 23.678 33.216 1.292 4.153 1.514 2.384 1.564 111 721 1.015 1.647 943 6.543 926 2.495 610 222 444 111 89 141.403

OKT 3.840 10.367 4.684 3.840 4.070 2.496 8.797 1.459 10.828 15 12 2.150 25.465 1.920 32.791 45.999 1.789 5.752 2.096 3.302 2.166 154 998 1.405 2.281 1.305 9.062 1.282 3.456 845 307 614 154 123 195.822

NOP 4.752 12.832 5.798 4.752 5.038 3.089 10.888 1.806 13.402 19 14 2.661 31.518 2.376 40.586 56.934 2.215 7.119 2.595 4.087 2.680 190 1.236 1.739 2.823 1.616 11.216 1.587 4.277 1.046 380 760 190 152 242.374

(Ton) DES 5.104 13.781 6.227 5.104 5.410 3.318 11.694 1.940 14.394 20 15 2.858 33.851 2.552 43.590 61.149 2.379 7.646 2.787 4.390 2.879 204 1.327 1.868 3.032 1.735 12.046 1.705 4.594 1.123 408 817 204 163 260.316

Lampiran 3.20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Tanaman Pangan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 36.420 98.335 44.433 36.420 38.606 23.673 83.439 13.840 102.706 146 109 20.395 241.540 18.210 311.030 436.317 16.972 54.558 19.886 31.322 20.541 1.457 9.469 13.330 21.634 12.383 85.952 12.164 32.778 8.012 2.914 5.827 1.457 1.165 1.857.441

JAN 3.267 8.821 3.986 3.267 3.463 2.124 7.485 1.241 9.213 13 10 1.830 21.667 1.634 27.901 39.139 1.522 4.894 1.784 2.810 1.843 131 849 1.196 1.941 1.111 7.710 1.091 2.940 719 261 523 131 105 166.620

FEB 3.767 10.171 4.596 3.767 3.993 2.449 8.631 1.432 10.623 15 11 2.110 24.984 1.884 32.171 45.130 1.755 5.643 2.057 3.240 2.125 151 979 1.379 2.238 1.281 8.890 1.258 3.390 829 301 603 151 121 192.124

MAR 3.796 10.248 4.631 3.796 4.023 2.467 8.696 1.442 10.704 15 11 2.126 25.173 1.898 32.415 45.473 1.769 5.686 2.072 3.264 2.141 152 987 1.389 2.255 1.291 8.958 1.268 3.416 835 304 607 152 121 193.581

APR 3.976 10.736 4.851 3.976 4.215 2.585 9.110 1.511 11.213 16 12 2.227 26.371 1.988 33.958 47.637 1.853 5.957 2.171 3.420 2.243 159 1.034 1.455 2.362 1.352 9.384 1.328 3.579 875 318 636 159 127 202.793

MEI 3.292 8.889 4.017 3.292 3.490 2.140 7.543 1.251 9.284 13 10 1.844 21.834 1.646 28.116 39.441 1.534 4.932 1.798 2.831 1.857 132 856 1.205 1.956 1.119 7.770 1.100 2.963 724 263 527 132 105 167.906

JUN 2.877 7.767 3.510 2.877 3.049 1.870 6.591 1.093 8.112 12 9 1.611 19.079 1.438 24.568 34.464 1.341 4.309 1.571 2.474 1.622 115 748 1.053 1.709 978 6.789 961 2.589 633 230 460 115 92 146.715

JUL 2.029 5.479 2.476 2.029 2.151 1.319 4.649 771 5.723 8 6 1.136 13.459 1.015 17.331 24.312 946 3.040 1.108 1.745 1.145 81 528 743 1.205 690 4.789 678 1.826 446 162 325 81 65 103.499

AGS 1.420 3.833 1.732 1.420 1.505 923 3.252 539 4.003 6 4 795 9.415 710 12.124 17.007 662 2.127 775 1.221 801 57 369 520 843 483 3.350 474 1.278 312 114 227 57 45 72.402

SEP 2.020 5.453 2.464 2.020 2.141 1.313 4.627 767 5.695 8 6 1.131 13.394 1.010 17.247 24.195 941 3.025 1.103 1.737 1.139 81 525 739 1.200 687 4.766 675 1.818 444 162 323 81 65 102.999

OKT 2.797 7.551 3.412 2.797 2.965 1.818 6.408 1.063 7.887 11 8 1.566 18.549 1.398 23.885 33.506 1.303 4.190 1.527 2.405 1.577 112 727 1.024 1.661 951 6.601 934 2.517 615 224 447 112 89 142.639

NOP 3.462 9.347 4.223 3.462 3.669 2.250 7.931 1.315 9.762 14 10 1.939 22.958 1.731 29.563 41.471 1.613 5.186 1.890 2.977 1.952 138 900 1.267 2.056 1.177 8.170 1.156 3.116 762 277 554 138 111 176.547

(Ton) DES 3.718 10.038 4.536 3.718 3.941 2.417 8.518 1.413 10.485 15 11 2.082 24.658 1.859 31.751 44.541 1.733 5.570 2.030 3.197 2.097 149 967 1.361 2.208 1.264 8.774 1.242 3.346 818 297 595 149 119 189.616

Lampiran 3.21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Hortikultura NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 3.242 8.753 3.955 3.242 3.437 2.107 7.427 1.232 9.143 13 10 1.816 21.501 1.621 27.687 38.840 1.511 4.857 1.770 2.788 1.829 130 843 1.187 1.926 1.102 7.651 1.083 2.918 713 259 519 130 104 165.344

JAN 291 785 355 291 308 189 666 111 820 1,2 0,9 163 1.929 145 2.484 3.484 136 436 159 250 164 12 76 106 173 99 686 97 262 64 23 47 12 9 14.832

FEB 335 905 409 335 355 218 768 127 946 1,3 1,0 188 2.224 168 2.864 4.017 156 502 183 288 189 13 87 123 199 114 791 112 302 74 27 54 13 11 17.102

MAR 338 912 412 338 358 220 774 128 953 1,4 1,0 189 2.241 169 2.886 4.048 157 506 184 291 191 14 88 124 201 115 797 113 304 74 27 54 14 11 17.232

APR 354 956 432 354 375 230 811 135 998 1,4 1,1 198 2.347 177 3.023 4.240 165 530 193 304 200 14 92 130 210 120 835 118 319 78 28 57 14 11 18.052

MEI 293 791 358 293 311 190 671 111 826 1,2 0,9 164 1.944 147 2.503 3.511 137 439 160 252 165 12 76 107 174 100 692 98 264 64 23 47 12 9 14.946

JUN 256 691 312 256 271 166 587 97 722 1,0 0,8 143 1.698 128 2.187 3.068 119 384 140 220 144 10 67 94 152 87 604 86 230 56 20 41 10 8 13.060

JUL 181 488 220 181 191 117 414 69 509 0,7 0,5 101 1.198 90 1.543 2.164 84 271 99 155 102 7 47 66 107 61 426 60 163 40 14 29 7 6 9.213

AGS 126 341 154 126 134 82 290 48 356 0,5 0,4 71 838 63 1.079 1.514 59 189 69 109 71 5 33 46 75 43 298 42 114 28 10 20 5 4 6.445

SEP 180 485 219 180 191 117 412 68 507 0,7 0,5 101 1.192 90 1.535 2.154 84 269 98 155 101 7 47 66 107 61 424 60 162 40 14 29 7 6 9.169

OKT 249 672 304 249 264 162 570 95 702 1,0 0,7 139 1.651 124 2.126 2.983 116 373 136 214 140 10 65 91 148 85 588 83 224 55 20 40 10 8 12.697

NOP 308 832 376 308 327 200 706 117 869 1 0,9 173 2.044 154 2.632 3.692 144 462 168 265 174 12 80 113 183 105 727 103 277 68 25 49 12 10 15.716

(Ton) DES 331 894 404 331 351 215 758 126 933 1,3 1,0 185 2.195 165 2.826 3.965 154 496 181 285 187 13 86 121 197 113 781 111 298 73 26 53 13 11 16.879

Lampiran 3.22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Perkebunan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 9.987 26.965 12.184 9.987 10.586 6.492 22.880 3.795 28.163 40 30 5.593 66.234 4.994 85.289 119.644 4.654 14.961 5.453 8.589 5.633 399 2.597 3.655 5.932 3.396 23.569 3.336 8.988 2.197 799 1.598 399 320 509.338

JAN 896 2.419 1.093 896 950 582 2.052 340 2.526 4 3 502 5.941 448 7.651 10.733 417 1.342 489 770 505 36 233 328 532 305 2.114 299 806 197 72 143 36 29 45.690

FEB 1.033 2.789 1.260 1.033 1.095 671 2.367 393 2.913 4 3 578 6.851 517 8.822 12.375 481 1.547 564 888 583 41 269 378 614 351 2.438 345 930 227 83 165 41 33 52.683

MAR 1.041 2.810 1.270 1.041 1.103 677 2.385 396 2.935 4 3 583 6.903 520 8.889 12.469 485 1.559 568 895 587 42 271 381 618 354 2.456 348 937 229 83 167 42 33 53.083

APR 1.090 2.944 1.330 1.090 1.156 709 2.498 414 3.075 4 3 611 7.231 545 9.312 13.063 508 1.633 595 938 615 44 283 399 648 371 2.573 364 981 240 87 174 44 35 55.609

MEI 903 2.438 1.101 903 957 587 2.068 343 2.546 4 3 506 5.987 451 7.710 10.815 421 1.352 493 776 509 36 235 330 536 307 2.131 302 813 199 72 144 36 29 46.042

JUN 789 2.130 962 789 836 513 1.807 300 2.225 3 2 442 5.232 394 6.737 9.450 368 1.182 431 678 445 32 205 289 469 268 1.862 263 710 174 63 126 32 25 40.231

JUL 556 1.503 679 556 590 362 1.275 211 1.569 2 2 312 3.691 278 4.752 6.667 259 834 304 479 314 22 145 204 331 189 1.313 186 501 122 45 89 22 18 28.381

AGS 389 1.051 475 389 413 253 892 148 1.098 2 1 218 2.582 195 3.325 4.664 181 583 213 335 220 16 101 142 231 132 919 130 350 86 31 62 16 12 19.854

SEP 554 1.495 676 554 587 360 1.269 210 1.562 2 2 310 3.673 277 4.729 6.635 258 830 302 476 312 22 144 203 329 188 1.307 185 498 122 44 89 22 18 28.244

OKT 767 2.071 936 767 813 499 1.757 291 2.163 3 2 429 5.086 383 6.550 9.188 357 1.149 419 660 433 31 199 281 456 261 1.810 256 690 169 61 123 31 25 39.114

NOP 949 2.563 1.158 949 1.006 617 2.175 361 2.677 4 3 532 6.295 475 8.107 11.372 442 1.422 518 816 535 38 247 347 564 323 2.240 317 854 209 76 152 38 30 48.412

(Ton) DES 1.020 2.753 1.244 1.020 1.081 663 2.336 387 2.875 4 3 571 6.761 510 8.707 12.214 475 1.527 557 877 575 41 265 373 606 347 2.406 341 918 224 82 163 41 33 51.996

Lampiran 3.23. Peraturan Menteri Pertanian 0 Nomor : 0 Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Subsektor : Peternakan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

Setahun 351 946 428 351 372 228 803 133 989 1 1 196 2.325 175 2.994 4.199 163 525 191 301 198 14 91 128 208 119 827 117 315 77 28 56 14 11 17.877

Jan 31 85 38 31 33 20 72 12 89 0,1 0,1 18 209 16 269 377 15 47 17 27 18 1 8 12 19 11 74 11 28 7 3 5 1 1 1.604

Feb 36 98 44 36 38 24 83 14 102 0,1 0,1 20 240 18 310 434 17 54 20 31 20 1 9 13 22 12 86 12 33 8 3 6 1 1 1.849

Mar 37 99 45 37 39 24 84 14 103 0,1 0,1 20 242 18 312 438 17 55 20 31 21 1 9 13 22 12 86 12 33 8 3 6 1 1 1.863

Apr 38 103 47 38 41 25 88 15 108 0,2 0,1 21 254 19 327 458 18 57 21 33 22 2 10 14 23 13 90 13 34 8 3 6 2 1 1.952

Mei 32 86 39 32 34 21 73 12 89 0,1 0,1 18 210 16 271 380 15 47 17 27 18 1 8 12 19 11 75 11 29 7 3 5 1 1 1.616

Jun 28 75 34 28 29 18 63 11 78 0,1 0,1 16 184 14 236 332 13 41 15 24 16 1 7 10 16 9 65 9 25 6 2 4 1 1 1.412

Jul 20 53 24 20 21 13 45 7 55 0,1 0,1 11 130 10 167 234 9 29 11 17 11 1 5 7 12 7 46 7 18 4 2 3 1 1 996

Ags 14 37 17 14 14 9 31 5 39 0,1 0,0 8 91 7 117 164 6 20 7 12 8 1 4 5 8 5 32 5 12 3 1 2 1 0 697

Sep 19 52 24 19 21 13 45 7 55 0,1 0,1 11 129 10 166 233 9 29 11 17 11 1 5 7 12 7 46 6 17 4 2 3 1 1 991

Okt 27 73 33 27 29 17 62 10 76 0,1 0,1 15 179 13 230 322 13 40 15 23 15 1 7 10 16 9 64 9 24 6 2 4 1 1 1.373

Nop 33 90 41 33 35 22 76 13 94 0,1 0,1 19 221 17 285 399 16 50 18 29 19 1 9 12 20 11 79 11 30 7 3 5 1 1 1.699

(Ton) Des 36 97 44 36 38 23 82 14 101 0,1 0,1 20 237 18 306 429 17 54 20 31 20 1 9 13 21 12 84 12 32 8 3 6 1 1 1.825

Lampiran 3.24. Peraturan Menteri Pertanian 0 Nomor : 0 Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Subsektor : Perikanan Budidaya NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPAUA BARAT JUMLAH PROPINSI

Setahun -

Jan

Feb -

-

Mar -

Apr

Mei -

-

Jun -

Jul

Ags -

Sep -

Okt -

-

Nop -

(Ton) Des -

Lampiran 3.25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


910000 SETAHUN 21.400 35.000 23.000 8.180 10.000 7.000 21.200 6.000 26.000 100 100 8.000 59.000 14.500 258.000 370.000 25.000 23.000 4.000 7.500 2.000 500 1.900 1.500 3.800 6.500 34.000 1.500 11.500 5.000 1.000 2.500 1.000 320 1.000.000

JAN 1.376 2.250 1.479 526 643 450 1.363 386 1.672 6 6 514 3.794 932 16.589 23.791 1.607 1.479 257 482 129 32 122 96 244 418 2.186 96 739 321 64 161 64 21 64.299

FEB 1.704 2.787 1.831 651 796 557 1.688 478 2.070 8 8 637 4.698 1.155 20.544 29.463 1.991 1.831 319 597 159 40 151 119 303 518 2.707 119 916 398 80 199 80 25 79.629

MAR 2.131 3.486 2.290 815 996 697 2.111 598 2.589 10 10 797 5.876 1.444 25.693 36.847 2.490 2.290 398 747 199 50 189 149 378 647 3.386 149 1.145 498 100 249 100 32 99.586

APR 2.189 3.581 2.353 837 1.023 716 2.169 614 2.660 10 10 819 6.036 1.484 26.397 37.856 2.558 2.353 409 767 205 51 194 153 389 665 3.479 153 1.177 512 102 256 102 33 102.313

MEI 2.018 3.301 2.169 772 943 660 2.000 566 2.452 9 9 755 5.565 1.368 24.335 34.899 2.358 2.169 377 707 189 47 179 141 358 613 3.207 141 1.085 472 94 236 94 30 94.321

JUN 1.348 2.205 1.449 515 630 441 1.335 378 1.638 6 6 504 3.716 913 16.250 23.305 1.575 1.449 252 472 126 31 120 94 239 409 2.142 94 724 315 63 157 63 20 62.986

JUL 1.680 2.748 1.806 642 785 550 1.665 471 2.041 8 8 628 4.633 1.139 20.258 29.052 1.963 1.806 314 589 157 39 149 118 298 510 2.670 118 903 393 79 196 79 25 78.519

AGS 1.200 1.962 1.290 459 561 392 1.189 336 1.458 6 6 449 3.308 813 14.466 20.746 1.402 1.290 224 421 112 28 107 84 213 364 1.906 84 645 280 56 140 56 18 56.069

SEP 1.346 2.201 1.446 514 629 440 1.333 377 1.635 6 6 503 3.710 912 16.225 23.268 1.572 1.446 252 472 126 31 119 94 239 409 2.138 94 723 314 63 157 63 20 62.888

OKT 1.819 2.976 1.955 695 850 595 1.802 510 2.210 9 9 680 5.016 1.233 21.935 31.457 2.125 1.955 340 638 170 43 162 128 323 553 2.891 128 978 425 85 213 85 27 85.019

NOP 2.307 3.773 2.480 882 1.078 755 2.286 647 2.803 11 11 863 6.361 1.563 27.816 39.891 2.695 2.480 431 809 216 54 205 162 410 701 3.666 162 1.240 539 108 270 108 35 107.814

(Ton) DES 2.280 3.730 2.451 872 1.066 746 2.259 639 2.771 11 11 852 6.287 1.545 27.492 39.427 2.664 2.451 426 799 213 53 202 160 405 693 3.623 160 1.225 533 107 266 107 34 106.558

Lampiran 3.26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Tanaman Pangan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 15.440 25.253 16.595 5.902 7.215 5.051 15.296 4.329 18.759 72 72 5.772 42.569 10.462 186.150 266.959 18.038 16.595 2.886 5.411 1.443 361 1.371 1.082 2.742 4.690 24.531 1.082 8.297 3.608 722 1.804 722 231 721.512

JAN 993 1.624 1.067 379 464 325 984 278 1.206 5 5 371 2.737 673 11.969 17.165 1.160 1.067 186 348 93 23 88 70 176 302 1.577 70 534 232 46 116 46 15 46.392

FEB 1.229 2.011 1.321 470 575 402 1.218 345 1.494 6 6 460 3.390 833 14.823 21.258 1.436 1.321 230 431 115 29 109 86 218 373 1.953 86 661 287 57 144 57 18 57.453

MAR 1.538 2.515 1.653 588 719 503 1.523 431 1.868 7 7 575 4.239 1.042 18.538 26.585 1.796 1.653 287 539 144 36 137 108 273 467 2.443 108 826 359 72 180 72 23 71.852

APR 1.580 2.584 1.698 604 738 517 1.565 443 1.919 7 7 591 4.355 1.070 19.046 27.313 1.846 1.698 295 554 148 37 140 111 281 480 2.510 111 849 369 74 185 74 24 73.820

MEI 1.456 2.382 1.565 557 681 476 1.443 408 1.769 7 7 544 4.015 987 17.558 25.180 1.701 1.565 272 510 136 34 129 102 259 442 2.314 102 783 340 68 170 68 22 68.053

JUN 973 1.591 1.045 372 454 318 963 273 1.182 5 5 364 2.681 659 11.725 16.815 1.136 1.045 182 341 91 23 86 68 173 295 1.545 68 523 227 45 114 45 15 45.445

JUL 1.212 1.983 1.303 463 567 397 1.201 340 1.473 6 6 453 3.342 821 14.616 20.961 1.416 1.303 227 425 113 28 108 85 215 368 1.926 85 651 283 57 142 57 18 56.652

AGS 866 1.416 930 331 405 283 858 243 1.052 4 4 324 2.387 587 10.437 14.968 1.011 930 162 303 81 20 77 61 154 263 1.375 61 465 202 40 101 40 13 40.455

SEP 971 1.588 1.044 371 454 318 962 272 1.180 5 5 363 2.677 658 11.707 16.788 1.134 1.044 181 340 91 23 86 68 172 295 1.543 68 522 227 45 113 45 15 45.374

OKT 1.313 2.147 1.411 502 613 429 1.300 368 1.595 6 6 491 3.619 889 15.826 22.697 1.534 1.411 245 460 123 31 117 92 233 399 2.086 92 705 307 61 153 61 20 61.342

NOP 1.665 2.723 1.789 636 778 545 1.649 467 2.023 8 8 622 4.590 1.128 20.070 28.782 1.945 1.789 311 583 156 39 148 117 296 506 2.645 117 895 389 78 194 78 25 77.789

(Ton) DES 1.645 2.691 1.768 629 769 538 1.630 461 1.999 8 8 615 4.536 1.115 19.836 28.447 1.922 1.768 308 577 154 38 146 115 292 500 2.614 115 884 384 77 192 77 25 76.883

Lampiran 3.27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Hortikultura NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 1.155 1.890 1.242 442 540 378 1.145 324 1.404 5 5 432 3.185 783 13.930 19.977 1.350 1.242 216 405 108 27 103 81 205 351 1.836 81 621 270 54 135 54 17 53.991

JAN 74 122 80 28 35 24 74 21 90 0,3 0,3 28 205 50 896 1.284 87 80 14 26 7 2 7 5 13 23 118 5 40 17 3 9 3 1 3.472

FEB 92 150 99 35 43 30 91 26 112 0,4 0,4 34 254 62 1.109 1.591 107 99 17 32 9 2 8 6 16 28 146 6 49 21 4 11 4 1 4.299

MAR 115 188 124 44 54 38 114 32 140 0,5 0,5 43 317 78 1.387 1.989 134 124 22 40 11 3 10 8 20 35 183 8 62 27 5 13 5 2 5.377

APR 118 193 127 45 55 39 117 33 144 0,6 0,6 44 326 80 1.425 2.044 138 127 22 41 11 3 10 8 21 36 188 8 64 28 6 14 6 2 5.524

MEI 109 178 117 42 51 36 108 31 132 0,5 0,5 41 300 74 1.314 1.884 127 117 20 38 10 3 10 8 19 33 173 8 59 25 5 13 5 2 5.092

JUN 73 119 78 28 34 24 72 20 88 0,3 0,3 27 201 49 877 1.258 85 78 14 26 7 2 6 5 13 22 116 5 39 17 3 9 3 1 3.401

JUL 91 148 98 35 42 30 90 25 110 0,4 0,4 34 250 61 1.094 1.569 106 98 17 32 8 2 8 6 16 28 144 6 49 21 4 11 4 1 4.239

AGS 65 106 70 25 30 21 64 18 79 0,3 0,3 24 179 44 781 1.120 76 70 12 23 6 2 6 5 12 20 103 5 35 15 3 8 3 1 3.027

SEP 73 119 78 28 34 24 72 20 88 0,3 0,3 27 200 49 876 1.256 85 78 14 25 7 2 6 5 13 22 115 5 39 17 3 8 3 1 3.395

OKT 98 161 106 38 46 32 97 28 119 0,5 0,5 37 271 67 1.184 1.698 115 106 18 34 9 2 9 7 17 30 156 7 53 23 5 11 5 1 4.590

NOP 125 204 134 48 58 41 123 35 151 0,6 0,6 47 343 84 1.502 2.154 146 134 23 44 12 3 11 9 22 38 198 9 67 29 6 15 6 2 5.821

(Ton) DES 123 201 132 47 58 40 122 35 150 0,6 0,6 46 339 83 1.484 2.129 144 132 23 43 12 3 11 9 22 37 196 9 66 29 6 14 6 2 5.753

Lampiran 3.28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Perkebunan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 2.870 4.693 3.084 1.097 1.341 939 2.843 805 3.487 13 13 1.073 7.912 1.944 34.597 49.616 3.352 3.084 536 1.006 268 67 255 201 510 872 4.559 201 1.542 670 134 335 134 43 134.097

JAN 185 302 198 71 86 60 183 52 224 0,9 0,9 69 509 125 2.225 3.190 216 198 34 65 17 4 16 13 33 56 293 13 99 43 9 22 9 3 8.622

FEB 229 374 246 87 107 75 226 64 278 1,1 1,1 85 630 155 2.755 3.951 267 246 43 80 21 5 20 16 41 69 363 16 123 53 11 27 11 3 10.678

MAR 286 467 307 109 134 93 283 80 347 1,3 1,3 107 788 194 3.445 4.941 334 307 53 100 27 7 25 20 51 87 454 20 154 67 13 33 13 4 13.354

APR 294 480 316 112 137 96 291 82 357 1,4 1,4 110 809 199 3.540 5.076 343 316 55 103 27 7 26 21 52 89 466 21 158 69 14 34 14 4 13.720

MEI 271 443 291 103 126 89 268 76 329 1,3 1,3 101 746 183 3.263 4.680 316 291 51 95 25 6 24 19 48 82 430 19 145 63 13 32 13 4 12.648

JUN 181 296 194 69 84 59 179 51 220 0,8 0,8 68 498 122 2.179 3.125 211 194 34 63 17 4 16 13 32 55 287 13 97 42 8 21 8 3 8.446

JUL 225 369 242 86 105 74 223 63 274 1,1 1,1 84 621 153 2.717 3.896 263 242 42 79 21 5 20 16 40 68 358 16 121 53 11 26 11 3 10.529

AGS 161 263 173 62 75 53 159 45 195 0,8 0,8 60 444 109 1.940 2.782 188 173 30 56 15 4 14 11 29 49 256 11 86 38 8 19 8 2 7.519

SEP 180 295 194 69 84 59 179 51 219 0,8 0,8 67 498 122 2.176 3.120 211 194 34 63 17 4 16 13 32 55 287 13 97 42 8 21 8 3 8.433

OKT 244 399 262 93 114 80 242 68 296 1,1 1,1 91 673 165 2.941 4.218 285 262 46 86 23 6 22 17 43 74 388 17 131 57 11 29 11 4 11.401

NOP 309 506 333 118 145 101 306 87 376 1,4 1,4 116 853 210 3.730 5.349 361 333 58 108 29 7 27 22 55 94 492 22 166 72 14 36 14 5 14.458

(Ton) DES 306 500 329 117 143 100 303 86 372 1,4 1,4 114 843 207 3.687 5.287 357 329 57 107 29 7 27 21 54 93 486 21 164 71 14 36 14 5 14.289

Lampiran 3.29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Peternakan NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN 1.935 3.164 2.079 739 904 633 1.916 542 2.350 9 9 723 5.334 1.311 23.323 33.448 2.260 2.079 362 678 181 45 172 136 344 588 3.074 136 1.040 452 90 226 90 29 90.401

JAN 124 203 134 48 58 41 123 35 151 0,6 0,6 47 343 84 1.500 2.151 145 134 23 44 12 2,9 11 9 22 38 198 9 67 29 6 15 6 1,9 5.813

FEB 154 252 166 59 72 50 153 43 187 0,7 0,7 58 425 104 1.857 2.663 180 166 29 54 14 3,6 14 11 27 47 245 11 83 36 7 18 7 2,3 7.198

MAR 193 315 207 74 90 63 191 54 234 0,9 0,9 72 531 131 2.323 3.331 225 207 36 68 18 4,5 17 14 34 59 306 14 104 45 9 23 9 2,9 9.003

APR 198 324 213 76 92 65 196 55 240 0,9 0,9 74 546 134 2.386 3.422 231 213 37 69 18 4,6 18 14 35 60 314 14 106 46 9 23 9 3,0 9.249

MEI 182 298 196 70 85 60 181 51 222 0,9 0,9 68 503 124 2.200 3.155 213 196 34 64 17 4,3 16 13 32 55 290 13 98 43 9 21 9 2,7 8.527

JUN 122 199 131 47 57 40 121 34 148 0,6 0,6 46 336 83 1.469 2.107 142 131 23 43 11 2,8 11 9 22 37 194 9 65 28 6 14 6 1,8 5.694

JUL 152 248 163 58 71 50 150 43 185 0,7 0,7 57 419 103 1.831 2.626 177 163 28 53 14 3,5 13 11 27 46 241 11 82 35 7 18 7 2,3 7.098

AGS 108 177 117 41 51 35 107 30 132 0,5 0,5 41 299 73 1.308 1.875 127 117 20 38 10 2,5 10 8 19 33 172 8 58 25 5 13 5 1,6 5.069

SEP 122 199 131 47 57 40 121 34 148 0,6 0,6 45 335 82 1.467 2.103 142 131 23 43 11 2,8 11 9 22 37 193 9 65 28 6 14 6 1,8 5.685

OKT 164 269 177 63 77 54 163 46 200 0,8 0,8 61 453 111 1.983 2.844 192 177 31 58 15 3,8 15 12 29 50 261 12 88 38 8 19 8 2,5 7.686

NOP 209 341 224 80 97 68 207 58 253 1,0 1,0 78 575 141 2.515 3.606 244 224 39 73 19 4,9 19 15 37 63 331 15 112 49 10 24 10 3,1 9.746

(Ton) DES 206 337 222 79 96 67 204 58 250 1,0 1,0 77 568 140 2.485 3.564 241 222 39 72 19 4,8 18 14 37 63 328 14 111 48 10 24 10 3,1 9.633

Lampiran 3.30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sub Sektor : Perikanan Budidaya NO. PROPINSI 1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 JAMBI 5 RIAU 6 BENGKULU 7 SUMATERA SELATAN 8 BANGKA BELITUNG 9 LAMPUNG 10 KEP. RIAU 11 DKI. JAKARTA 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 14 D.I. YOGYAKARTA 15 JAWA TENGAH 16 JAWA TIMUR 17 B A L I 18 KALIMANTAN BARAT 19 KALIMANTAN TENGAH 20 KALIMANTAN SELATAN 21 KALIMANTAN TIMUR 22 KALIMANTAN UTARA 23 SULAWESI UTARA 24 GORONTALO 25 SULAWESI TENGAH 26 SULAWESI TENGGARA 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI BARAT 29 NUSA TENGGARA BARAT 30 NUSA TENGGARA TIMUR 31 MALUKU 32 PAPUA 33 MALUKU UTARA 34 PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI

SETAHUN -

JAN -

FEB -

MAR -

APR -

MEI -

JUN -

JUL -

AGS -

SEP -

OKT -

NOP -

(Ton) DES -

2014 TENTANG

Recommend Documents