KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 /SM/Kp/VI/2014 TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KERJA SAMA BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Kerja Sama Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kementerian Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Bawah Koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, perlu menetapkan Tim Pengelola; b. bahwa pejabat/ mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma) Kementerian Riset dan Teknologi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelola Sistem Informasi Kerja sama Kementerian Riset dan Teknologi.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; 4. Peraturan Presiden ...
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 1
-2-
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi; 8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KERJA SAMA BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.
KESATU
: Menetapkan pejabat/ mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola SIKma.
KEDUA
: Tim Pengelola SIKma sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: a. Pengarah; b. Penanggung Jawab; c. Koordinator Umum; d. Koordinator Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Bawah Koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi; e. Admin; f. Operator; g. Network, Server, dan Backup Maintenance; dan h. Web Developer.
KETIGA
: Tim Pengelola SIKma sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas mengelola Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma) Kementerian Riset dan Teknologi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 2
-3-
KEEMPAT
KEEMPAT ... : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Riset dan Teknologi; 2. Kepala Biro Kerjasama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 3. Kepala Biro Kerjasama Badan Standardisasi Nasional; 4. Kepala Biro Kerjasama Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 5. Kepala Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 6. Kepala Biro Kerjasama, Hukum dan Humas Badan Tenaga Nuklir Nasional; 7. Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 8. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial; dan 9. Tim Pengelola Sistem Informasi Kerjasama Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. HARI PURWANTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 3
-4-
LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi Nomor : 20 /SM/Kp/VI/2014 Tanggal : 18 Juni 2014 TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KERJA SAMA BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NO.
NAMA
JABATAN DALAM TIM
1.
Hari Purwanto
Pengarah
2.
Erry Ricardo Nurzal
Penanggung Jawab
3.
Zulfan Adrinaldi
Koordinator Umum
4.
Mila Kencana
Koordinator Indonesia
5.
Sutrasno
Koordinator Badan Tenaga Nuklir Nasional
6.
Novandi Arisoni
Koordinator Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
7.
Sri Lestari
Koordinator Badan Informasi Geospasial
8.
Elly Kuntjahyowati
Koordinator Lembaga Antariksa Nasional
9.
Elvy Safitri
Koordinator Badan Standardisasi Nasional
10.
Petit Wiringgalih
Koordinator Badan Pengawas Tenaga Nuklir
11.
Fachrul Sukma Sari Refra
Super Admin
12.
Rusnadi
Admin Kemenristek
13.
Nena Melia
Operator Kemenristek
13.
Ridwan Stiaji
Admin Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
14.
Rachmat
Operator Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
15.
V. Dewi Koraag
Admin Badan Tenaga Nuklir Nasional
16.
Gumilang Fuadi
Operator Badan Tenaga Nuklir Nasional
17.
Arief Syariat
Admin Badan Teknologi
18.
Mila Puspita
Operator Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
19.
Ahmad Salam
Operator Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Lembaga
Ilmu
Penerbangan
Pengkajian
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pengetahuan
dan
dan
Penerapan
Page 4
-5-
NO.
NAMA
JABATAN DALAM TIM
20.
Hero Hombas
Admin Badan Informasi Geospasial
21.
Suranto
Operator Badan Informasi Geospasial
22.
Petit Wiringgalih
Admin Badan Pengawas Tenaga Nuklir
23.
Jenita G Abran
Operator Badan Pengawas Tenaga Nuklir
24.
Yusuf Susanto
Admin Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
25.
YanitaThressia
Operator Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
26.
One Agus Sukarno
Admin Badan Standardisasi Nasional
M. Wibowo Sukendar
Operator Pusat Kerjasama Standardisasi Badan Standardisasi Nasional
27. 28.
Haryanto
Operator Pusat Pendidikan dan Permasyarakatan Badan Standardisasi Nasional
29.
Patar Bangun
Network, Server, dan Backup Maintenance
30.
Yunus Khomaeni
Network, Server, dan Backup Maintenance
31.
Budi Prasetyo
Web Developer
32.
Susana
Web Developer
33.
Heru Tamtomo
Web Developer Ditetapkan di Jakarta SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. HARI PURWANTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 5
-6-
LAMPIRAN II Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi Nomor : 20 /SM/Kp/VI/2014 Tanggal : 18 Juni 2014 TUGAS TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KERJA SAMA BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NO.
JABATAN
TUGAS
1.
Pengarah
Memberikan arahan dalam pengelolaan Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kementerian Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi.
2.
PenanggungJawab
Bertanggungjawab atas seluruh isi Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kementerian Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi.
3.
Koordinator Umum
Mengoordinasikan seluruh penyuntingan konten Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kementerian Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi serta memberikan persetujuan penginputan, pengunggahan terhadap seluruh proses dalam Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma).
4.
Koordinator Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Bawah Koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi
Mengoordinasikan penyuntingan konten Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi serta memberikan persetujuan penginputan, pengunggahan terhadap seluruh proses dalam Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma).
5.
Super Admin
a. Bertanggung jawab dalam lalu lintas data Kerja Sama Kementerian Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi; b. Melakukan backup dan restore database ke
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 6
-7-
NO.
JABATAN
TUGAS Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma) secara periodik atau real time sesuai kebutuhan; dan c. Mengelola user.
6.
Admin
Backup/restore data dan bertanggung jawab terhadap lalu lintas data Kerja Sama dalam Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma) setiap bulan atau real time sesuai kebutuhan di Kementerian Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi.
7.
Operator
Melakukan koordinasi, pengkayaan, dan penginputan data ke konten Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma) dengan lingkup unit kerja masing-masing.
8.
Network, Server & Backup a. Bertanggung Jawab atas kelancaran jaringan Maintenance internet untuk pengoperasian Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma); b. Memelihara Server Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma); dan c. Melakukan back up dan restore seluruh data di server setiap semester atau real time sesuai kebutuhan.
9.
Web Developer
a. Mendesain modul dan struktur database; b. Melakukan lay out dan design laman Server Sistem Informasi Kerja Sama (SIKma) Kementerian Riset dan Teknologi; dan c. Mengumpulkan dan menyediakan informasi, baik berupa gambar/foto, grafik dan audio visual yang dilakukan dalam setiap kegiatan. Ditetapkan di Jakarta SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. HARI PURWANTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 7
