KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 /SM/Kp/I/2014 TENTANG TIM KERJA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka penertiban administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Riset dan Teknologi, perlu membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Kementerian Riset dan Teknologi; b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Kementerian Riset dan Teknologi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi tentang Tim Kerja Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Kementerian Riset dan Teknologi;
Mengingat
:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 2. Peraturan
Presiden
Nomor
47
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Tahun
2009
tentang Page 1
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK 06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 6. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi; 7. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 93/M/Kp/V/2006 tentang Pelimpahan Wewenang penandatanganan Tim Kerja di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN
:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM KERJA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.
KESATU
:
Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran I (satu) Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Kementerian Riset dan Teknologi dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran I (satu) Keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktu KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran II (dua) Keputusan ini.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 2
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 2. Para Deputi di Kementerian Riset dan Teknologi; 3. Para Kepala Biro di Kementerian Riset dan Teknologi; 4. Inspektur; dan 5. Tim Kerja Pelaksanaan Pengunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Kementerian Riset dan Teknologi.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Januari 2014 SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. HARI PURWANTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 3
LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi Nomor : 02 /SM/Kp/I/2014 Tanggal : 16 Januari 2014 TIM KERJA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI NO.
NAMA
NIP
JABATAN DALAM TIM
1
2
3
4
1.
M. Ilmi
19590102 198110 1 001
Ketua Tim
2.
Arsiadi
19600215 198203 1 001
Wakil Ketua
3.
Hendra Wijaya
19800701 200312 1 001
Sekretaris
4.
Paulus Pati Payong
19740503 200712 1 002
Anggota
5.
Ririn Sundary
19881004 201012 2 001
Anggota
6.
Suprianto
19640509 201212 1 001
Anggota
Ditetapkan di Jakarta SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. HARI PURWANTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 4
LAMPIRAN II Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi Nomor : 02 /SM/Kp/I/2014 Tanggal : 16 Januari 2014 TUGAS TIM KERJA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI NO.
TUGAS
1
2
1.
Melakukan persiapan dan rencana kerja.
2.
Melakukan penelitian dan penilaian data administrasi Barang Milik Negara, antara lain: tahun perolehan barang, nilai perolehan barang atau NJOP tanah dan/atau bangunan atau barang milik negara lainnya; dokumen kepemilikan (antara lain sertifikat tanah, IMB, BPKB kendaraan, dokumen pendukung lainnya); spesifikasi teknis; penelitian dan penilaian fisik dengan data administrasi; penjelasan dan pertimbangan barang yang akan dihapuskan, dijual/lelang, dialihkan status penggunaannya, dan dihibahkan; penelitian atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan kerjasama pemanfaatan serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis dan pelaporannya.
3.
Melakukan penelitian dan perhitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam hal kerjasama pemanfaatan.
4.
Melakukan pengkajian tanah yang akan dijadikan objek Bangunan Guna Serah/ Bangunan
Serah
Guna
serta
menyiapkan
hal-hal yang bersifat
teknis dan
pelaporannya. 5.
Melakukan perhitungan nilai limit terendah besaran kontribusi
Bangunan Guna
Serah/ Bangunan Serah Guna atas Barang Milik Negara. 6.
Melakukan penelitian data administratif, yaitu:
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 5
NO.
TUGAS
1
2 data tanah: status, bukti kepemilikan, gambar situasi, lokasi, luas, peruntukan, nilai perolehan/NJOP, dalam hal penjualan tanah dan/atau bangunan; data bangunan: tahun pembuatan, konstruksi, luas, status kepemilikan, nilai perolehan.
7.
Melakukan penelitian dan pencocokan data administrasi dengan fisik atas tanah dan/atau bangunan dan atau barang milik negara lainnya, serta pelaporannya.
8.
Melakukan perhitungan nilai tanah dan/atau bangunan dan barang milik negara lainnya yang akan dijual dan pelaporannya.
9.
Melakukan penelitian data administratif dan fisik serta menyiapkan hal-hal bersifat teknis, dalam hal tukar menukar barang milik negara.
10.
Menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut: tanah, meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai tata ruang wilayah; bangunan, meliputi jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang.
11.
Melakukan tender pemilihan mitra tukar menukar, melakukan pembahasan dengan mitra mengenai rincian kebutuhan barang pengganti yang dituangkan dalam lembar pembahasan.
12.
Membuat draft surat perjanjian/kontrak tukar menukar dan draft berita acara serah terima barang.
13.
Melakukan tindak lanjut persetujuan penghapusan dengan melakukan penjualan barang milik negara secara lelang.
14.
Melakukan penilaian kelayakan alasan/pertimbangan permintaan hibah dan data administrasi, antara lain: data tanah: status dan bukti kepemilikan, gambar situasi, lokasi, luas dan peruntukan; data bangunan: tahun pembuatan, konstruksi, luas dan status kepemilikan; penelitian fisik dan pencocokan data atas tanah dan/atau bangunan atau barang
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 6
NO.
TUGAS
1
2 milik negara lainnya yang akan dihibahkan (spesifikasi/identitas teknis).
15.
Melakukan perhitungan nilai tanah dan/atau bangunan atau barang milik negara lainnya yang akan dihibahkan serta pelaporannya.
16.
Menyiapkan kelengkapan data administrasi dalam hal penyertaan modal pemerintah pusat, meliputi: dokumen anggaran, nilai realisasi pelaksanaan anggaran; kartu identitas barang; daftar barang yang diusulkan dengan sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah kondisi, harga, dan tahun perolehan; hasil audit aparat pengawasan fungsional pemerintah; berita acara serah terima pengelolaan sementara.
17.
Melakukan pengkajian dan penelitian BMN yang akan disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah pusat serta pelaporannya.
Ditetapkan di Jakarta SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. HARI PURWANTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 7
