'"•ip"
BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 374 / HK / 2014 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENDAMPINGAN PENGELOLAAN
PASAR PUSAT SENI DAN KERAJINAN TRADISIONAL KARANGASEM BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Pasar Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional Karangasem, perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA);
b. bahwa sehubungan dengan kondisi UMKM di Kabupaten Karangasem yang memerlukan fasilitator pendampingan dalam pemberdayaan informasi
dan dan
pemasaran produk, perlu penanganan secara terpadu, lintas sektor dan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan dan Susunan
Keanggotaan Kelompok Kerja Pendampingan Pengelolaan Pasar Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional Karangasem; Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
W
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang
Usaha
Mikro,
Kecil
dan
Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 6.
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan
Pembinaan
Pasar
Tradisional
Kabupaten/Kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
8.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3); MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk Kelompok Kerja Pendampingan Pengelolaan Pasar Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: a) memberikan masukan, saran, usulan dan
mendukung program dari rencana yang dibuat oleh pihak pengelola;
b) berkoordinasi mempersiapkan UKM yang menjadi binaannya, agar hasil produksinya dapat ditampilkan di Pasar Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional;
c) melakukan evaluasi bersama dengan pengelola, mengenai permasalahan, kendala dan usulan solusi
1
r •'
•*»
yang perlu diusulkan; dan
d) melaporkan segala kegiatan Pasar Pusat Seni dan
Kerajinan Tradisional
kepada Bupati Karangasem
secara berkala ataupun saat rapat koordinasi. KETIGA
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
KEEMPAT
Keputusan Bupati
ini mulai
berlaku
pada tangsal
ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 5Juni2014
[^BUPATI KARANGASE
J IWAYAN GEREDEG Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta
2. Dinas Koperasi dan UMKM^Propinsi Bali di Denpasar. 3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem. 4. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Kepala Badan /Dinas/Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
7. Camat se-Kabupaten Karangasem. 8. BDS Tanah Aron
9. Arsip.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 374 / HK / 2014 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PASAR PUSAT SENI DAN KERAJINAN TRADISIONAL KARANGASEM
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PASAR PUSAT SENI DAN KERAJINAN TRADISIONAL KARANGASEM NO
INSTANSI / LEMBAGA
JABATAN DLM POKJA
1
Bupati Karangasem
2
Wakil Bupati Karangasem
3
Sekretaris Daerah
Pengarah
4
Asisten Tata Praja
Penasehat
5
Asisten Ekonomi Pembangunan
Penasehat
6
Asisten Administrasi Umum
Penasehat
7
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Penanggung Jawab
Penanggung Jawab
Ketua
Menengah 8
Kabid UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Sekretaris
Menengah 9
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10
Kepala Bappeda
11
Kepala Dinas Pendapatan
12
Kepala Dinas Pertanian,Tanaman Pangan dan
Anggota Anggota Anggota Anggota
Holtikultura 13 14 15 16
Kepala Dinas Peternakan,Kelautan dan Perikanan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepala Dinas Perhubungan dan Pemadam
Anggota Anggota Anggota Anggota
Kebakaran 17
Kasat Lantas Polres Karangasem
18
Kepala Satpol PP
19
Kepala Dinas Sosial
20 21
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
22
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Pemerintahan Desa. 23
Kepala Bagian Ekonomi
24
Kepala Kantor Ketahanan Pangan
2b
Kepala Bagian Humas dan Protokol
26
Kepala Bagian Perlengkapan
27
Kepala Bagian Hukum dan HAM
28
Kepala Bagian Keuangan
29
30
Kepala Bagian Umum Camat Karangasem
31
Akademisi
32
Kepala TELKOM Karangasem Ketua Kadin Karangasem Ketua Hipmi Karangasem
33 34
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
I^BUPATI KARANGAS^M, ^ IWAYAN GEREDEG
