P0
BUPATI BADUNG KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 665 / 02 / HK / 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH (BP4D) KABUPATEN BADUNG BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan
permukiman di Kabupaten Badung serta dalam upaya mempercepat penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman daerah kepada Pemerintah Kabupaten Badung, maka dalam pelaksanaannya perlu ada pengawasan dan pengendalian, sehingga sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan yang telah ditentukan;
b. bahwa untuk dapat memantapkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) Kabupaten Badung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; 9. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/KPTS/BKP4N/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas-tugas Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013–2033; 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengaturan Pengkaplingan Tanah Pembangunan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) Kabupaten Badung, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Tugas dan tanggung jawab Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah: a. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman yang mencakup tahap persiapan, perencanaan pelaksanaan, sampai kepada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan melalui langkah – langkah serta tindakan penertiban terhadap pelaksanaan meliputi :
3 1. perwujudan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan disahkan,
2.
3. 4. 5. 6.
7.
melalui alokasi pemanfaatan tanah,khususnya untuk pembangunan perumahan dan permukiman; penyelenggaraan pengelolaan kawasan dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri serta pembangunan perumahan diluar kawasan dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang telah ditetapkan; pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; pemantauan terhadap pelaksanaan perijinan pembangunan yang telah diberikan kepada para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; usaha mendorong dan mendukung pembangunan baru dan perbaikan serta peningkatan kwalitas perumahan dan pemukiman; pemasyarakatan pengembangan pembangunan di daerah perkotaan serta pemasyarakatan pengembangan usaha untuk mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman; penerapan serta pengembangan teknologi tepat guna dan pemanfaatan bahan bangunan setempat;
b. membantu memasyarakatkan pembangunan perumahan yang layak
huni dengan melakukan : 1. pembinaan kepada para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; 2. pemberian informasi kepada masyarakat tentang peluang–peluang dan kemudahan–kemudahan yang diciptakan pemerintah dibidang pembangunan perumahan dan permukiman; c. mendorong kemampuan dan keterampilan warga masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah untuk memiliki dan / atau menghuni rumah layak huni dalam lingkungannya yang sehat dan teratur; d. menetapkan langkah dan tindakan kepada para pelaku pembangunan yang menyimpang sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku; e. melakukan proses penyelenggaraan penyerahan prasarana,sarana,dan utilitas Perumahan sebagai berikut : 1. mengadakan inventarisasi dan penilaian terhadap prasarana,sarana, dan utilitas perumahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten; 2 meneliti dan menilai Prasarana,Sarana dan Utilitas Perumahan yang akan diserahkan berdasarkan ketentuan–ketentuan yang diatur dalam buku Pedoman Teknik pembangunan Perumahan sederhana tidak bersusun; 3. menyusun Jadwal Waktu,Berita Acara dan tempat pelaksanaan Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di Daerah; f. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
4
KETIGA
:
Sekretaris Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) Kabupaten Badung mempunyai tugas : a. menyiapkan materi yang diperlukan guna keperluan sidang BP4D; b. menyelenggarakan ketata usahaan/administrasi dan aspek managerial BP4D; c. menyiapkan laporan BP4D kepada BKP4N;
KEEMPAT
:
Tata Kerja Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah, sebagai berikut : a. Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) memberi laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional serta kepada Gubernur Bali, paling sedikit satu kali dalam 3 bulan; b. melaporkan dan meminta pengarahan kepada Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional dalam hal menghadapi permasalahan khusus; c. bekerja sama dengan dan memberikan masukan kepada badan–badan koordinasi lain yang terkait, seperti badan koordinasi yang menangani masalah tata ruang.
KELIMA
:
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014.
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 10 Pebruari 2014 a.n. BUPATI BADUNG,
KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG,
IR. NI LUH PUTU DESSY DHARMAYANTHY, MT. PEMBINA TK. I NIP. 19611010 199403 2 001 Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Gubernur Bali. 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 3. Kepala Bappeda litbang Kabupaten Badung. 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Badung. 5. Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan Setda. Kabupaten Badung. 6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kabupaten Badung. 7. Anggota Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan. dan Permukiman Daerah (BP4D) Kabupaten Badung. 8. Yang bersangkutan.
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 665 / 02 / HK / 2014 TANGGAL : 10 Pebruari 2014 TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH (BP4D) KABUPATEN BADUNG. SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH (BP4D) KABUPATEN BADUNG I. II.
Ketua Wakil Ketua
: :
III.
Sekretaris
:
IV.
Bendahara
:
Anggota
:
Administrasi
:
V.
VI.
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. Kabid. Permukiman dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. Kepala Seksi Permukiman pada Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. Satuan Pemegang Kas pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. 1. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Badung. 2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung. 3. Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan Setda Kab.Badung. 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung. 5. Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kab. Badung. 6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. 7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. 8. Kepala Bag. Administrasi Pembangunan Setda Kab. Badung. 9. Kepala Bag.Administrasi Pem. Umum Setda Kab. Badung. 10. Kepala Bag.Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung. 11. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Badung. 12 Camat se- Kabupaten Badung. 13. Lurah / Perbekel se- Kabupaten Badung. 14. Unsur Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. 1. Staf Permukiman pada Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. 2. Unsur Bendahara pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. a.n. BUPATI BADUNG,
KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG,
IR. NI LUH PUTU DESSY DHARMAYANTHY, MT. PEMBINA TK. I NIP. 19611010 199403 2 001
