Lampiran SURAT KEPUTUSAN Nomor: 007/MUNASLUB/APKOMINDO/III/2014. Tentang PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA (APKOMINDO). Bunyi Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO 2014 sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO 2008 revisi 2012 adalah sebagai berikut :
BAB I UMUM PASAL 1 KETENTUAN UMUM 1.1
1.2
Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO merupakan landasan operasional, seperti dimaksud dalam butir 2.2.3 Pasal 2 Anggaran Dasar APKOMINDO tentang Azas & Landasan. Implementasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO akan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).
PASAL 2 LAMBANG DAN IDENTITAS APKOMINDO Lambang APKOMINDO seperti diatur dalam Anggaran Dasar pasal 3 ayat 3, terdiri dari bola dunia yang dikelilingi dua orbit electron berbentuk elips sebagai simbol perkembangan teknologi informasi dengan bola dunia sebagai inti yang menggambarkan perkembangan APKOMINDO di Indonesia dan dunia, terdiri dari 4 (empat) warna: merah, biru, kuning, dan tulisan hitam. PASAL 3 PENGGUNAAN NAMA, LAMBANG, DAN IDENTITAS APKOMINDO 3.1 3.2 3.3
Nama, Lambang, dan Identitas APKOMINDO hanya digunakan untuk kepentingan APKOMINDO. Lambang APKOMINDO Daerah adalah Lambang APKOMINDO ditambah nama DPD yang bersangkutan (Contoh terlampir). Dalam hal mencetak Lambang APKOMINDO dan APKOMINDO DAERAH, gambar Lambang harus tercetak berdiri sendiri, dan bila dicetak bersamaan
Halaman 1/22
dengan lambang / logo lainnya, maka bentuk dan ukuran harus lebih besar atau sama besar dengan lambang / logo lainnya.
BAB II ORGANISASI PASAL 4 HUBUNGAN DAN JENJANG STRUKTUR APKOMINDO 4.1 4.2
4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
4.8
Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pelaksana kebijakan APKOMINDO secara nasional. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi adalah perpanjangan tangan DPP dalam mengkoordinasikan kebijakan APKOMINDO di DPD Kabupaten/Kota di masingmasing Provinsi. Dewan Pengurus Daerah Kota/Kabupaten adalah pelaksana program kerja APKOMINDO Daerah Kota/Kabupaten. Dewan Pengawas APKOMINDO Pusat adalah Dewan Pengawas kinerja Dewan Pengurus Pusat di tingkat nasional. Dewan Pengawas APKOMINDO Provinsi adalah Dewan Pengawas kinerja Dewan Pengurus Provinsi. Dewan Pengawas APKOMINDO Kabupaten/Kota adalah Dewan Pengawas kinerja Dewan Pengurus Kabupaten/Kota. DPP dan DPD dapat mengangkat pelaksana harian sebagai pelaksana dari program kerja dan kebijakan dari DPP / DPD Provinsi / DPD Kota / Kabupaten dan bertanggung jawab kepada masing-masing DPP atau DPD pemberi tugas. Pelaksana harian dapat bertindak atas nama DPP / DPD pemberi tugas dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan sesuai surat tugas pengangkatannya.
PASAL 5 MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA 5.1
5.2 5.3
DPP bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawaran Nasional (MUNAS) dengan membentuk Panitia Pengarah (Steering Commitee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committe). Anggota Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana adalah anggota biasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum. Panitia Pengarah bertugas memberi pengarahan tentang materi, tempat, waktu dan tata cara penyelenggaraan MUNAS kepada Panitia Pelaksana, dan sekaligus mengawasi dan memantau pekerjaan Panitia Pelaksana.
Halaman 2/22
5.4
5.5
5.6
5.7 5.8 5.9
5.10
5.11 5.12
Panitia Pelaksana bertugas melaksanakan MUNAS sesuai dengan arahan yang diterima dari Panitia Pengarah dan menyusun Rencana Pelaksanaan yang terdiri dari: 5.4.1. Anggaran Biaya. 5.4.2. Lokasi dan waktu. 5.4.3. Materi cetak dan bahan-bahan lainnya. 5.4.4. Undangan kepada semua peserta MUNAS. Peserta MUNAS terdiri dari: 5.5.1. Dewan Pengawas Asosiasi Pusat. 5.5.2. Dewan Pengawas Asosiasi Provinsi. 5.5.3. Dewan Pengawas Asosiasi Kabupaten/Kota. 5.5.4. Dewan Pengurus Pusat. 5.5.5. Dewan Pengurus Daerah Provinsi. 5.5.6. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota. 5.5.7. Peninjau dan undangan lainnya. Peserta MUNAS yang memiliki Hak Suara adalah: 5.6.1 Seluruh Anggota DPA Pusat masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara dan bisa dimandatkan. 5.6.2 DPA Provinsi memiliki 1 (satu) hak suara dan bisa dimandatkan. 5.6.3 DPA Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) hak suara dan bisa dimandatkan. 5.6.4 Ketua, Sekretaris, Bendahara DPP masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara dan bisa dimandatkan. 5.6.5 Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD Provinsi masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara dan bisa dimandatkan. 5.6.6 Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD Kabupaten/Kota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara dan bisa dimandatkan. Hak suara tidak boleh dimandatkan kepada peserta lain yang akan atau sudah memakai hak suaranya. Hak suara yang dimandatkan harus dilengkapi dengan surat mandat bermeterai. Yang dimaksud dengan quorum untuk memulai MUNAS adalah minimal 2/3 dari jumlah DPD yang terdaftar untuk hadir dan memiliki hak suara yang sah. Apabila di dalam MUNAS quorum tidak tercapai, maka Pimpinan Sidang Sementara akan menunda MUNAS selama sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Setelah penundaan MUNAS dibuka kembali, bila masih belum memenuhi quorum maka MUNAS ditunda untuk ke dua kalinya selama sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit. Setelah penundaan kedua quorum masih belum tercapai, maka MUNAS dianggap sah dan memenuhi quorum dengan jumlah peserta yang hadir pada waktu itu. Sidang Pleno menetapkan MUNAS telah memenuhi quorum dan MUNAS dapat dimulai. Sidang Pleno dimulai oleh Panitia Pengarah untuk memilih Pimpinan Sidang. Pimpinan Sidang dipilih dari salah satu peserta MUNAS yang mempunyai hak dipilih dan memilih. Setelah Pimpinan Sidang terpilih, maka Ketua Panitia Pengarah menyerahkan sidang kepada Pimpinan Sidang. Sidang Pleno untuk menentukan dan menetapkan Agenda MUNAS. Sidang Pleno untuk menentukan dan menetapkan Tata Tertib MUNAS.
Halaman 3/22
5.13
5.14
5.15 5.16
Pengambilan keputusan semua sidang pada MUNAS mengupayakan musyawarah dan mufakat, apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari minimal 2/3 DPD Kota/Kabupaten dengan persetujuan tertulis minimal 2/3 anggotanya yang mempunyai hak suara. Anggaran untuk penyelenggaraan MUNASLUB tidak mutlak dibiayai oleh kas asosiasi. Materi, Rancangan Tatatertib, dan Agenda MUNAS disampaikan ke semua peserta MUNAS 14 hari kalender sebelum tanggal pelaksanaanya.
PASAL 6 DEWAN PENGAWAS APKOMINDO PUSAT 6.1 6.2 6.3
Anggota Dewan Pengawas APKOMINDO (DPA) Pusat seperti yang disebut dalam Anggaran Dasar dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional. DPA Pusat memilih Ketuanya sendiri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikukuhkan. Kriteria keanggotaan Dewan Pengawas Asosiasi (DPA) Pusat sebagai berikut: 6.3.1 Untuk Pendiri: 6.3.1.1 Tertera dalam akte pendirian APKOMINDO. 6.3.1.2 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Pusat. 6.3.2 Untuk Mantan Ketua DPP: 6.3.2.1 Tidak Pernah melanggar AD/ART. 6.3.2.2 Periode kepengurusannya tidak pernah dibekukan dan diberhentikan oleh DPA, kecuali telah direhabilitasi dalam MUNASLUB. 6.3.2.3 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Pusat. 6.3.3 Untuk Anggota Terpilih: 6.3.3.1 Terdaftar sebagai anggota yang aktif sekurang-kurangnya 3 tiga tahun dan telah melaksanakan kewajibannya sebagai anggota dengan baik, serta pernah menjadi pengurus di DPP atau DPD APKOMINDO. 6.3.3.2 Selama menjalankan tugasnya di APKOMINDO tidak pernah diberhentikan secara resmi. 6.3.3.3 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Pusat. 6.3.4 Pemilihan DPA Pusat dari Pendiri, Mantan Ketua DPP, Anggota terpilih dilakukan dengan cara diusulkan oleh DPA Periode berjalan atau oleh Peserta MUNAS dan dimintakan persetujuan MUNAS. Bila usulan tidak disetujui oleh lebih dari ½ peserta MUNAS maka dengan persetujuan MUNAS, DPA Periode berjalan dan/atau Peserta MUNAS dapat mengusulkan nama baru. Halaman 4/22
6.4
Bilamana terjadi pelanggaran AD/ART oleh DPP dan perlu segera diambil tindakan korektif, DPA Pusat akan mengundang DPP untuk hadir dalam rapat pleno DPA Pusat yang khusus diadakan untuk mengambil keputusan. Apabila DPP tidak hadir pada undangan tertulis pertama, maka DPA memberikan undangan tertulis ke 2 (dua) dan apabila DPP tetap tidak hadir, maka DPA akan memberikan undangan tertulis ke 3 (tiga) dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari dan apabila tetap tidak hadir maka rapat pleno DPA dapat mengusulkan untuk diadakannya MUNASLUB.
PASAL 7 DEWAN PENGURUS PUSAT 7.1 7.2
7.3
Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dipilih dengan sistem paket dan Bendahara dipilih secara terpisah dalam MUNAS. Kriteria untuk dapat menjadi calon Ketua Umum, Sekretaris Jendral, dan Bendahara adalah: 7.2.1 Menjadi anggota biasa, sekurang-kurangnya tiga tahun, aktif dan peduli terhadap kegiatan APKOMINDO. 7.2.2 Menjalankan usahanya di Ibukota Negara. 7.2.3 Berdomisili di Ibukota Negara atau di kota/ kabupaten penyangga Ibukota Negara. 7.2.4 Memiliki kecakapan dan kemampuan serta kepemimpinan yang tinggi untuk memajukan APKOMINDO. 7.2.5 Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap APKOMINDO yang tercermin dari aktivitas sehari-hari. 7.2.6 Khusus untuk calon Ketua Umum harus pernah aktif menjadi pengurus DPP APKOMINDO sekurang-kurangnya 1 (satu) periode. 7.2.7 Tidak sedang merangkap jabatan pada Organisasi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan APKOMINDO. 7.2.8 Para Calon menyerahkan pencalonan dirinya secara tertulis 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemilihan. 7.2.9 Memenuhi persyaratan dan telah direkomendasikan oleh Komisi Peneliti Calon (KPC) Pusat yang terdiri dari: 7.2.9.1 Anggota DPA Pusat kecuali yang mencalonkan diri. 7.2.9.2 Anggota DPP kecuali yang mencalonkan diri. 7.2.9.3 Ketua DPA Provinsi. 7.2.9.4 Ketua DPD Provinsi. 7.2.9.5 Ketua DPA Kabupaten/Kota. 7.2.9.6 Ketua DPD Kabupaten/Kota. Pemilihan Calon Ketua, Sekretaris Jendral dan Bendahara dilakukan dengan melalui: 7.3.1 Penelitian Persyaratan para calon oleh Komisi Peneliti Calon (KPC): 7.3.1.1 KPC memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan AD/ART APKOMINDO. Halaman 5/22
7.3.1.2 Para Calon yang memenuhi syarat diharuskan memaparkan garis besar rencana kerjanya kepada KPC dalam forum Presentasi dan tanya jawab. 7.3.1.3 KPC harus membagikan hasil rekomendasinya paling lambat 30 hari sebelum tanggal pelaksanaan Pemilihan langsung. 7.3.1.4 KPC harus merekomendasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang Calon Ketua Umum-Sekretaris Jendral dan 2 (dua) Calon Bendahara Pusat. 7.3.2 Pemilihan Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan Bendahara Pusat. Bagi calon yang sudah memenuhi persyaratan AD/ART APKOMINDO: 7.3.2.1 Diadakan dengan pencoblosan Surat Suara oleh Peserta MUNAS yang mempunyai hak suara yang sudah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan. 7.3.2.2 Surat Suara pemilihan di MUNAS / MUNASLUB dihitung secara bersama-sama. 7.3.2.3 Teknis persiapan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan yang khusus ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan. 7.3.2.4 Bila hasil perhitungan menghasilkan 2 (dua) pemenang atau lebih dengan jumlah suara yang tepat sama maka diadakan pemilihan ulang oleh peserta MUNAS / MUNASLUB. 7.4
Setelah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara terpilih, maka kepengurusan DPP lengkap harus terbentuk paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan siap dilantik oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi APKOMINDO Pusat.
7.5
Dalam memilih anggota pengurus, Dewan Pengurus Pusat harus mengacu kepada kriteria sebagai berikut: 7.5.1 Menjadi anggota biasa, sekurang-kurangnya satu tahun, aktif dan peduli terhadap kegiatan APKOMINDO. 7.5.2 Memiliki kecakapan dan kemampuan serta kepemimpinan yang tinggi untuk memajukan APKOMINDO. 7.5.3 Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap APKOMINDO yang tercermin dari aktifitas sehari-hari.
7.6
Tugas dan kewajiban DPP APKOMINDO: 7.6.1 Melaksanakan tugas-tugas pokok APKOMINDO sesuai dengan AD/ART APKOMINDO. 7.6.2 Menyelenggarakan MUNAS. 7.6.3 Melaksanakan program kerja dan kebijakan yang sudah digariskan dalam MUNAS dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS). 7.6.4 Mewakili APKOMINDO dalam tugas yang berskala Nasional dan Internasional.
Halaman 6/22
7.7
Wewenang DPP APKOMINDO 7.6.1 7.6.2 7.6.3
7.6.4
Melantik dan mengukuhkan DPD Provinsi. Melantik dan mengukuhkan DPD Kabupaten/Kota bila belum terbentuk DPD Provinsi. Meminta DPA Provinsi dan/atau DPA Kabupaten/Kota untuk mengadakan MUSDALUB apabila DPD Provinsi dinilai terbukti melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Apabila DPA Provinsi dan/atau DPA Kabupaten/Kota tersebut tidak efektif maka DPP dapat melaksanakan MUSDALUB
PASAL 8 MUSYAWARAH DAERAH DAN MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA PROVINSI 8.1
8.2 8.3
8.4
8.5
8.6
DPD Provinsi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) Provinsi dengan membentuk Panitia Pengarah (Steering Commitee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committe). Anggota Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana adalah anggota biasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPD Provinsi Panitia Pengarah bertugas memberi pengarahan tentang materi, tempat, waktu dan tata cara penyelenggaraan MUSDA Provinsi kepada Panitia Pelaksana, dan sekaligus mengawasi dan memantau pekerjaan Panitia Pelaksana. Panitia Pelaksana bertugas melaksanakan MUSDA Provinsi sesuai dengan arahan yang diterima dari Panitia Pengarah dan menyusun Rencana Pelaksanaan yang terdiri dari : 8.4.1 Anggaran Biaya 8.4.2 Lokasi dan waktu 8.4.3 Materi Cetak dan bahan-bahan lainnya 8.4.4 Undangan kepada semua peserta MUSDA Peserta MUSDA Provinsi terdiri dari : 8.5.1 Dewan Pengurus Pusat 8.5.2 Dewan Pengawas Asosiasi Provinsi 8.5.3 Dewan Pengawas Asosiasi Kabupaten/Kota 8.5.4 Dewan Pengurus Daerah Provinsi 8.5.5 Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota 8.5.6 Peninjau dan undangan lainnya Hak suara Peserta MUSDA Provinsi : 8.6.1 DPP mempunyai 3 (tiga) hak suara 8.6.2 Seluruh Anggota DPA Provinsi masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara dan bisa dimandatkan. 8.6.3 DPA Kabupaten/Kota hanya memiliki 1 (satu) hak suara dan bisa dimandatkan. 8.6.4 Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD Provinsi masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara dan bisa dimandatkan.
Halaman 7/22
8.6.5
8.7 8.8 8.9
8.10
8.11 8.12 8.13
8.14
8.15 8.16 8.17
Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD Kabupaten/Kota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara dan bisa dimandatkan. Hak suara tidak boleh dimandatkan kepada peserta yang akan atau sudah memakai hak suaranya. Hak suara yang dimandatkan harus dilengkapi dengan surat mandat bermaterai. Yang dimaksud dengan quorum untuk memulai MUSDA Provinsi adalah minimal separuh ditambah satu dari jumlah peserta MUSDA Provinsi yang terdaftar untuk hadir dan memiliki hak suara yang sah. Apabila di dalam MUSDA quorum tidak tercapai, maka Pimpinan Sidang Sementara akan menunda MUSDA selama sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Setelah penundaan MUSDA dibuka kembali, bila masih belum memenuhi quorum maka MUSDA ditunda untuk kedua kalinya selama sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit. Setelah penundaan kedua quorum masih belum tercapai, maka MUSDA dianggap sah dan memenuhi quorum dengan jumlah peserta yang hadir pada waktu itu. Sidang Pleno menetapkan MUSDA telah memenuhi quorum dan MUSDA dapat dimulai. Sidang Pleno dimulai untuk memilih Pimpinan Sidang. Pimpinan Sidang dipilih dari salah satu peserta MUSDA yang mempunyai hak dipilih dan memilih. Setelah Pimpinan Sidang terpilih, maka Ketua Panitia Pengarah menyerahkan sidang kepada Pimpinan Sidang. Sidang Pleno untuk menentukan dan menetapkan Agenda MUSDA. Sidang Pleno untuk menentukan dan menetapkan Tata Tertib MUSDA. Pengambilan keputusan semua sidang pada MUSDA mengupayakan musyawarah dan mufakat, apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara. Musyawarah daerah Luar Biasa Provinsi dapat diselenggarakan apabila ada halhal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Daerah Provinsi dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari minimal 2/3 DPD Kabupaten/Kota yang berada di provinsi tersebut dengan persetujuan tertulis minimal 2/3 anggotanya yang mempunyai hak suara. Anggaran untuk penyelenggaraan MUSDALUB tidak mutlak dibiayai oleh kas asosiasi. Materi, Rancangan Tatatertib dan Agenda MUSDA disampaikan ke semua peserta MUSDA 14 hari kalender sebelum tanggal pelaksanaannya. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. 8.17.1 Peserta MUSDA / MUSDALUB adalah: 8.17.1.1 Dewan Pengurus Pusat. 8.17.1.2 Semua Anggota di Provinsi DKI Jakarta atau DI Yogyakarta. 8.17.1.3 Peninjau dan undangan lainnya. 8.17.2 Hak suara peserta MUSDA / MUSDALUB Provinsi DKI Jakarta & DI Yogyakarta. 8.17.2.1 DPP mempunyai 3 (tiga) hak suara. 8.17.2.2 Setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara dan bisa dimandatkan. 8.17.2.3 Hak suara tidak boleh dimandatkan kepada peserta lain yang akan atau sudah memakai hak suaranya.
Halaman 8/22
8.17.2.4
Hak suara yang dimandatkan harus dilengkapi dengan surat mandat bermeterai.
PASAL 9 DEWAN PENGAWAS ASOSIASI PROVINSI 9.1
9.2
9.3 9.4
Dewan Pengawas Asosiasi APKOMINDO Provinsi dikukuhkan dalam Musyawarah Daerah Provinsi dan mendapat mandat untuk memilih ketuanya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Kriteria keanggotaan Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA) Provinsi: 9.2.1 Untuk Pendiri: 9.2.1.1 Tertera dalam akte atau dokumen pendirian APKOMINDO Provinsi atau Asosiasi Pengusaha Komputer Provinsi / Ibukota Provinsi sebelumnya yang setuju bergabung dengan APKOMINDO. 9.2.1.2 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Provinsi. 9.2.2 Untuk mantan Ketua DPD Provinsi: 9.2.2.1 Tidak pernah melanggar AD / ART. 9.2.2.2 Periode kepengurusannya tidak pernah dibekukan dan diberhentikan oleh DPA Provinsi atau DPP, kecuali telah direhabilitasi dalam MUSDALUB. 9.2.2.3 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Provinsi. 9.2.3 Untuk anggota terpilih: 9.2.3.1 Terdaftar sebagai anggota yang aktif sekurang-kurangnya 3 tiga tahun dan telah melaksanakan kewajibannya sebagai anggota dengan baik, serta pernah menjadi pengurus di DPP atau DPD APKOMINDO. 9.2.3.2 Selama menjalankan tugasnya di APKOMINDO tidak pernah diberhentikan secara resmi. 9.2.3.3 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Provinsi. 9.2.3.4 Pemilihan anggota DPA Provinsi terpilih dilakukan dengan cara diusulkan oleh DPA Provinsi periode berjalan dan dimintakan persetujuan MUSDA. Bila usulan tidak disetujui oleh lebih dari ½ peserta MUSDA maka dengan persetujuan MUSDA, DPA Daerah Periode berjalan dan/atau peserta MUSDA dapat mengusulkan nama baru. Dalam hal DPD Provinsi yang baru terbentuk atau yang belum dapat membentuk DPA Provinsi, fungsi DPA Provinsi untuk sementara dilaksanakan oleh DPP. Untuk pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan DPD Provinsi, DPA Provinsi akan mengundang DPD Provinsi untuk hadir dalam rapat pleno DPA Provinsi yang khusus diadakan untuk pengambilan keputusan tersebut. Apabila DPD Provinsi tidak hadir pada undangan tertulis pertama, maka DPA Provinsi memberikan undangan tertulis ke 2 (dua) dan apabila DPD Provinsi tetap tidak hadir, maka DPA Provinsi akan memberikan undangan tertulis ke 3 (tiga) dengan
Halaman 9/22
tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari dan apabila tetap tidak hadir maka rapat pleno DPA Provinsi dapat mengusulkan untuk diadakan MUSDALUB.
PASAL 10 DEWAN PENGURUS DAERAH PROVINSI 10.1 10.2
10.3
Ketua dan Sekretaris dari Dewan Pengurus Provinsi dipilih dengan sistem paket dan Bendahara Provinsi dipilih secara terpisah dalam MUSDA Provinsi. Kriteria untuk dapat menjadi calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara Provinsi 10.2.1 Menjadi anggota biasa, sekurang-kurangnya tiga tahun, aktif dan peduli terhadap kegiatan APKOMINDO. 10.2.2 Menjalankan usahanya di Ibukota Provinsi 10.2.3 Berdomisili di Ibukota Provinsi. 10.2.4 Memiliki kecakapan dan kemampuan serta kepemimpinan yang tinggi untuk memajukan APKOMINDO. 10.2.5 Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap APKOMINDO yang tercermin dari aktifitas sehari-hari. 10.2.6 Khusus untuk calon Ketua harus pernah aktif menjadi pengurus DPP atau DPD Provinsi atau DPD Kabupaten/Kota APKOMINDO sekurangkurangnya 1 (satu) periode 10.2.7 Tidak sedang merangkap jabatan pada Organisasi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan APKOMINDO. 10.2.8 Memenuhi persyaratan dan telah direkomendasikan oleh Komisi Peneliti Calon (KPC) Provinsi yang terdiri dari: 10.2.8.1 2 orang perwakilan DPP 10.2.8.2 Anggota DPA Provinsi kecuali yang mencalonkan diri. 10.2.8.3 Anggota DPD Provinsi kecuali yang mencalonkan diri. 10.2.8.4 Ketua DPA Kabupaten/Kota. 10.2.8.5 Ketua DPD Kabupaten/Kota. Pemilihan Calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara Provinsi dilakukan dengan melalui Penelitian Persyaratan para calon oleh Komisi Peneliti Calon (KPC) Provinsi: 10.3.1 KPC Provinsi memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan AD dan ART. 10.3.1.1 Para Calon yang memenuhi syarat diharuskan memaparkan garis besar rencana kerjanya kepada KPC Provinsi dalam forum Presentasi dan Tanya jawab. 10.3.1.2 KPC Provinsi harus membagikan hasil rekomendasinya paling lambat 30 hari sebelum tanggal pelaksanaan pemilihan. 10.3.1.3 KPC Provinsi harus merekomendasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang Calon Ketua-Sekretaris dan 2 (dua) Calon Bendahara. 10.3.2 Pemilihan langsung Ketua, Sekretaris dan Bendahara Provinsi bagi calon yang sudah memenuhi persyaratan. Halaman 10/22
10.4
10.5
10.6
10.7
10.3.1.1 Diadakan dengan pencoblosan Surat Suara oleh Peserta MUSDA / MUSDALUB yang mempunyai hak suara yang sudah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan. 10.3.1.2 Surat Suara pemilihan di MUSDA/MUSDALUB dihitung secara bersama-sama. 10.3.1.3 Teknis persiapan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan yang khusus ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan. 10.3.1.4 Bila hasil perhitungan menghasilkan 2 (dua) pemenang atau lebih dengan jumlah suara yang tepat sama maka diadakan pemilihan ulang oleh peserta MUSDA / MUSDALUB yang hadir. Setelah Ketua, Sekretaris dan Bendahara Provinsi terpilih, maka kepengurusan DPD Provinsi lengkap harus terbentuk paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja dan siap dilantik oleh Dewan Pengawas APKOMINDO Provinsi. Dalam memilih anggota pengurus, Dewan Pengurus Daerah Provinsi harus mengacu kepada kriteria sebagai berikut: 10.5.1 Menjadi anggota biasa, sekurang-kurangnya satu tahun, dan aktif dan peduli terhadap kegiatan APKOMINDO. 10.5.2 Memiliki kecakapan dan kemampuan serta kepemimpinan yang tinggi untuk memajukan APKOMINDO. 10.5.3 Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap APKOMINDO yang tercermin dari aktifitas sehari-hari. Tugas dan kewajiban DPD Provinsi: 10.6.1 Melaksanakan tugas-tugas pokok APKOMINDO sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar APKOMINDO di tingkat Provinsi 10.6.2 Menyelenggarakan MUSDA Provinsi 10.6.3 Melaksanakan program kerja dan kebijakan yang sudah digariskan dalam MUSDA dan Rapat Kerja Daerah Provinsi 10.6.4 Mewakili APKOMINDO dalam tugas yang berskala Daerah Provinsi. Wewenang DPD Provinsi: 10.7.1 Melantik dan mengukuhkan DPD Kota / Kabupaten 10.7.2 Meminta DPA Kabupaten/Kota untuk mengadakan MUSDALUB Kabupaten/Kota apabila DPD Kabupaten/Kota dinilai terbukti melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Bila belum terbentuk DPA Kota/Kabupaten, maka DPD Provinsi dapat melaksanakan MUSDALUB.Kabupaten/Kota. 10.7.3 Khusus DPD Provinsi DKI Jakarta dan DPD Provinsi DI Yogyakarta: 10.7.3.1 Menegur dan menertibkan Anggota. 10.7.3.2 Mengangkat dan memberhentikan Anggota.
Halaman 11/22
PASAL 11 MUSYAWARAH DAERAH DAN MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA APKOMINDO DAERAH KOTA / KABUPATEN 11.1
11.2 11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
DPD Kota / Kabupaten bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) Kota / Kabupaten dengan membentuk Panitia Pengarah (Steering Commitee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committe). Anggota Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana adalah anggota biasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPD Kabupaten/Kota. Panitia Pengarah bertugas memberi pengarahan tentang materi, tempat, waktu dan tata cara penyelenggaraan MUSDA Kabupaten/Kota kepada Panitia Pelaksana, dan sekaligus mengawasi dan memantau pekerjaan Panitia Pelaksana. Panitia Pelaksana bertugas melaksanakan MUSDA Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan yang diterima dari Panitia Pengarah dan menyusun Rencana Pelaksanaan yang terdiri dari: 11.4.1 Anggaran Biaya. 11.4.2 Lokasi dan waktu. 11.4.3 Materi Cetak dan bahan-bahan lainnya. 11.4.4 Undangan kepada semua peserta MUSDA. Peserta MUSDA / MUSDALUB Kabupaten/Kota terdiri dari 11.5.1 Dewan Pengurus Pusat. 11.5.2 Dewan Pengawas APKOMINDO Kabupaten/Kota. 11.5.3 Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota. 11.5.4 Anggota APKOMINDO Kabupaten setempat. 11.5.5 Peninjau dan undangan lainnya. Hak Suara MUSDA / MUSDALUB Kabupaten/Kota 11.6.1 DPP mempunyai 3 (tiga) hak suara. 11.6.2 DPD Provinsi mempunyai 3 (tiga) hak suara. 11.6.3 Setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara dan bisa dimandatkan. 11.6.4 Hak suara tidak boleh dimandatkan kepada peserta lain yang akan atau sudah memakai hak suaranya. 11.6.5 Hak suara yang dimandatkan harus dilengkapi dengan surat mandat bermeterai dan dilampiri dengan fotokopi KTA. Yang dimaksud dengan quorum untuk memulai MUSDA adalah minimal separuh ditambah satu dari jumlah peserta MUSDA yang terdaftar untuk hadir dan memiliki hak suara yang sah. Apabila di dalam MUSDA quorum tidak tercapai, maka Pimpinan Sidang Sementara akan menunda MUSDA selama sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Setelah penundaan MUSDA dibuka kembali, bila masih belum memenuhi quorum maka MUSDA ditunda untuk ke dua kalinya selama sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit. Setelah penundaan kedua quorum masih belum tercapai, maka MUSDA dianggap sah dan memenuhi quorum dengan jumlah peserta yang hadir pada waktu itu. Sidang Pleno menetapkan MUSDA telah memenuhi quorum dan MUSDA dapat dimulai. Halaman 12/22
11.10 Sidang Pleno dimulai untuk memilih Pimpinan Sidang. 11.11 Pimpinan Sidang dipilih dari salah satu peserta MUSDA yang mempunyai hak dipilih dan memilih. Setelah Pimpinan Sidang terpilih, maka Ketua Panitia Pengarah menyerahkan sidang kepada Pimpinan Sidang. 11.12 Sidang Pleno untuk menentukan dan menetapkan Agenda MUSDA. 11.13 Sidang Pleno untuk menentukan dan menetapkan Tata Tertib MUSDA. 11.14 Pengambilan keputusan semua sidang pada MUSDA mengupayakan musyawarah dan mufakat, apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara. 11.15 Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Daerah Kota / Kabupaten dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari 2/3 jumlah anggota yang memiliki hak suara di Kota / Kabupaten yang bersangkutan. 11.16 Anggaran untuk penyelenggaraan MUSDALUB tidak mutlak dibiayai oleh kas asosiasi. 11.17 Materi, Rancangan Tatatertib, dan Agenda MUSDA disampaikan ke semua peserta MUSDA 14 hari kalender sebelum tanggal pelaksanaanya.
PASAL 12 DEWAN PERTIMBANGAN APKOMINDO KABUPATEN / KOTA 12.1
12.2
Anggota Dewan Pengawas APKOMINDO Kota / Kabupaten dikukuhkan dalam Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dan mendapat mandat untuk memilih Ketua DPA Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Kriteria keanggotaan Dewan Pengawas APKOMINDO Kota / Kabupaten adalah sebagai berikut: 12.2.1 Untuk Pendiri: 12.2.1.1 Tertera dalam akte atau dokumen pendirian APKOMINDO. Daerah Kota/Kabupaten atau Asosiasi Pengusaha Komputer Kota/Kabupaten sebelumnya yang setuju bergabung dengan APKOMINDO. 12.2.1.2 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Kota / Kabupaten. 12.2.2 Untuk mantan Ketua DPD: 12.2.3.1 Tidak pernah melanggar AD / ART. 12.2.3.2 Periode kepegurusannya tidak pernah dibekukan dan diberhentikan oleh DPA Provinsi atau DPA Kabupaten/Kota atau DPP, kecuali telah direhabilitasi dalam MUSDALUB. 12.2.3.3 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Daerah. 12.2.3 Untuk anggota terpilih: 12.2.3.1 Terdaftar sebagai anggota yang aktif sekurang-kurangnya 3 tiga tahun dan telah melaksanakan kewajibannya sebagai anggota dengan baik, serta pernah menjadi pengurus di DPD APKOMINDO. Halaman 13/22
12.3
12.4
12.2.3.2 Selama menjalankan tugasnya di APKOMINDO tidak pernah diberhentikan secara resmi 12.2.3.3 Bersedia untuk menjadi anggota DPA Kabupaten/Kota secara tertulis. 12.2.3.4 Pemilihan anggota DPA Kabupaten/Kota terpilih dilakukan dengan cara diusulkan oleh DPA Kabupaten/Kota Periode berjalan dan dimintakan persetujuan MUSDA. Bila usulan tidak disetujui oleh lebih dari ½ peserta MUSDA maka dengan persetujuan MUSDA, DPA Kabupaten/Kota Periode berjalan dapat mengusulkan nama baru. Dalam hal DPD Kabupaten/Kota yang baru terbentuk atau yang belum dapat membentuk DPA Kabuaten/Kota, fungsi DPA Kabupaten.Kota untuk sementara dilaksanakan oleh DPD Provinsi atau terbentuk. Untuk pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan DPD Kabupaten/Kota, DPA Kabupaten/Kota akan mengundang DPD Kabupaten/Kota untuk hadir dalam rapat pleno DPA Kabupaten/Kota yang khusus diadakan untuk pengambilan keputusan tersebut. Apabila DPD Kabupaten/Kota tidak hadir pada undangan tertulis pertama, maka DPA Kabupaten/Kota memberikan undangan tertulis ke 2 (dua) dan apabila DPD Kabupaten/Kota tetap tidak hadir, maka DPA Kota/Kabupaten akan memberikan undangan tertulis ke 3 (tiga) dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari dan apabila tetap tidak hadir maka rapat pleno DPA Kabupaten/Kota akan maka rapat pleno DPA Kabupaten/Kota dapat mengusulkan untuk diadakan MUSDALUB.
PASAL 13 DEWAN PENGURUS DAERAH KOTA / KABUPATEN 13.1
13.2
Ketua DPD dan Sekretaris DPD Kabupaten / Kota dipilih dengan sistem paket dan Bendahara DPD Kabupaten / Kota dipilih secara terpisah dalam MUSDA Kabupaten/ Kota. Kriteria untuk dapat menjadi calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD Kabupaten/ Kota adalah : 13.2.1 Menjadi anggota biasa, sekurang-kurangnya tiga tahun, aktif dan peduli terhadap kegiatan APKOMINDO. 13.2.2 Khusus untuk DPD yang baru terbentuk dikecualikan dari pasal 13.2.1 di atas. 13.2.3 Menjalankan usahanya dan berdomisili di Kabupaten/Kota setempat. 13.2.4 Memiliki kecakapan dan kemampuan serta kepemimpinan yang tinggi untuk memajukan APKOMINDO. 13.2.5 Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap APKOMINDO yang tercermin dari aktifitas sehari-hari. 13.2.6 Khusus untuk calon Ketua harus pernah menjadi pengurus DPD APKOMINDO. Bila diperlukan syarat ini dapat diabaikan dengan persetujuan MUSDA/ MUSDALUB Kota/Kabupaten.
Halaman 14/22
13.2.7
Tidak sedang merangkap jabatan pada Organisasi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan APKOMINDO. 13.2.8 Para Calon telah mendapat dukungan tertulis dari minimum 5 Anggota Biasa APKOMINDO, 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan PEMILIHAN. 13.2.9 Bersedia dicalonkan. 13.2.10 Memenuhi persyaratan dan telah direkomendasikan oleh Komisi Peneliti Calon (KPC) Kabupaten/Kota yang terdiri dari: 13.2.10.1 2 orang perwakilan DPP. 13.2.10.2 2 orang perwakilan DPD Provinsi. 13.2.10.3 DPA Kabupaten/Kota yang tidak mencalonkan diri. 13.2.10.4 DPD Kabupaten/Kota yang tidak mencalonkan diri. 13.2.10.5 Untuk DPD Kabupaten/Kota yang baru berdiri, fungsi KPC dilakukan DPD Provinsi atau DPP bila DPD Provinsi belum terbentuk. 13.3
13.4
13.5
Pemilihan Calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kabupaten/Kota dilakukan dengan melalui: 13.5.1 Penelitian Persyaratan para calon oleh Komisi Peneliti Calon (KPC) Kabupaten/Kota: 13.3.2.1 KPC memeriksa kelengkapan persyaratan 13.3.2.2 Para Calon yang memenuhi syarat diharuskan memaparkan garis besar rencana kerjanya kepada KPC dalam forum Presentasi dan Tanya jawab. 13.3.2.3 KPC harus membagikan hasil rekomendasinya paling lambat 30 hari sebelum tanggal pelaksanaan pemilihan. 13.3.2.4 KPC harus merekomendasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang Calon Ketua-Sekretaris dan 2 (dua) Calon Bendahara Kota/Kabupaten. 13.5.2 Pemilihan langsung Ketua, Sekretaris dan Bendahara bagi calon yang sudah memenuhi persyaratan 13.3.2.1 Diadakan dengan pencoblosan Surat Suara di MUSDA / MUSDALUB dan dihitung secara bersama-sama. 13.3.2.2 Teknis persiapan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan yang khusus ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan langsung. 13.3.2.3 Bila hasil perhitungan menghasilkan 2 (dua) pemenang atau lebih dengan jumlah suara yang tepat sama maka diadakan pemilihan ulang berdasar 1 (satu) suara per peserta MUSDA / MUSDALUB. Setelah Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kabupaten/Kota terpilih, maka kepengurusan DPD lengkap harus terbentuk paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan siap dilantik oleh DPD Provinsi. Dalam memilih anggota pengurus, Dewan Pengurus Daerah harus mengacu kepada kriteria sebagai berikut:
Halaman 15/22
13.5.1
13.6
13.7
Menjadi anggota biasa, sekurang-kurangnya satu tahun, dan aktif dan peduli terhadap kegiatan APKOMINDO. 13.5.2 Memiliki kecakapan dan kemampuan serta kepemimpinan yang tinggi untuk memajukan APKOMINDO 13.5.3 Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap APKOMINDO yang tercermin dari aktifitas sehari-hari: Tugas dan kewajiban DPD Kabupaten/Kota : 13.7.1 Melaksanakan tugas-tugas pokok APKOMINDO sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar APKOMINDO. 13.7.2 Menyelenggarakan MUSDA Kabupaten/Kota. 13.7.3 Melaksanakan program kerja dan kebijakan yang sudah digariskan dalam MUSDA dan Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota. 13.7.4 Mewakili APKOMINDO dalam tugas yang berskala Kabupaten/Kota. Wewenang DPD Kota/Kabupaten: 13.7.1 Menegur dan menertibkan Anggota. 13.7.2 Mengangkat dan memberhentikan Anggota.
PASAL 14 PELAKSANA HARIAN 14.1 14.2 14.3
Pelaksana Harian sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Direktur Eksekutif atau Seorang Sekretaris Eksekutif. Direktur Eksekutif atau Sekretaris Eksekutif dan staff lainnya dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum / Ketua Daerah dengan Surat Keputusan. Kriteria Pelaksana Harian / Eksekutif adalah sebagai berikut: 14.3.1 Seorang profesional, bukan anggota APKOMINDO. 14.3.2 Tidak memiliki usaha dan atau kerja rangkap dilingkungan bisnis komputer, maupun perlengkapan dan teknologi Informatika. 14.3.3 Memiliki kecakapan managerial yang handal dan sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh DPP/DPD APKOMINDO. 14.3.4 Tugas-tugas, tanggung jawab dan honor serta fasilitas lainnya untuk Pelaksana Harian / Eksekutif ditetapkan secara terpisah oleh DPP/DPD APKOMINDO setempat.
BAB III KEANGGOTAAN PASAL 15 KEANGGOTAAN 15.1
Anggota Biasa adalah Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan seperti yang tertera dalam dokumen legal perusahaan yang bergerak di bidang usaha komputer, perlengkapan komputer, atau jasa yang berkaitan langsung dengan komputer, Halaman 16/22
15.2 15.3
yang memiliki perijinan usaha yang resmi dan sah, sebagaimana diatur dalam peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia. Pemilik perusahaan seperti yang tertera dalam akte pendirian perusahaan dapat mewakilkan secara tetap keanggotaannya kepada eksekutif / kepala cabang. Anggota Luar Biasa adalah Pengusaha komputer yang belum memenuhi seluruh kriteria Anggota Biasa APKOMINDO seperti pada pasal 15 butir 1 di atas. Anggota Kehormatan adalah tokoh pribadi/perorangan, pejabat pemerintah, organisasi/badan/institusi yang berjasa dan atau turut memajukan organisasi. Anggota kehormatan diangkat oleh Dewan Pengurus pada tingkatan masingmasing.
PASAL 16 HAK DAN KEWAJIBAN 16.1
16.2
Hak 16.1.1
Hak suara adalah hak yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam setiap pertemuan dan rapat-rapat. 16.1.2 Hak Memilih adalah hak yang digunakan dalam memilih kepengurusan 16.1.3 Hak Dipilih adalah hak untuk dipilih menjadi pengurus. 16.1.4 Hak menyatakan pendapat adalah hak untuk menyampaikan pikiran/pendapat dalam pertemuan dan rapat-rapat. Kewajiban 16.2.1 Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa wajib membayar iuran yang besarnya ditentukan oleh DPD masing-masing tingkatan dalam Peraturan Organisasi.
PASAL 17 KRITERIA ANGGOTA BIASA Anggota Biasa APKOMINDO sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar: 17.1 Pengusaha Pemilik / Direktur Perusahaan yang bergerak di bidang usaha komputer dan perlengkapannya: 17.2 Menjalankan usahanya di Indonesia 17.3 Tertera dalam Akte Pendirian atau Dokumen Legal Perusahaan. 17.4 Memiliki ijin usaha yang resmi dan sah, sebagaimana diatur dalam peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia 17.5 Mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan administratif masing masing DPD APKOMINDO, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART APKOMINDO. 17.6 Pengusaha/Direktur seperti yang dimaksud dalam pasal 16.1 di atas dapat mewakilkan secara tetap keanggotaannya di APKOMINDO dengan syarat: 17.6.1 Pengusaha yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai anggota APKOMINDO di DPD Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan hendak mewakilkan secara tetap.
Halaman 17/22
17.6.2
17.6.3
Menunjuk Direktur/Eksekutif perusahaan yang bersangkutan atau menunjuk Kepala Cabang sebagai wakil yang bersangkutan di DPD dimana perusahaan yang bersangkutan membuka cabangnya. Penunjukan wakil secara tetap harus dilengkapi dengan surat mandat dan pengangkatan sebagai direktur/eksekutif/kepala cabang.
PASAL 18 PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BIASA DAN LUAR BIASA 18.1
18.2
18.3 18.4 18.5
18.6
18.7
Pendaftaran Anggota Biasa dan Luar Biasa dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada DPD APKOMINDO, dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan untuk keperluan tersebut, serta mendapat rekomendasi sekurangkurangnya dari 2 (dua) anggota biasa APKOMINDO Daerah setempat. Dalam hal dimana calon anggota berdomisili belum terbentuk DPD Kabupaten/Kota dan belum memenuhi syarat untuk membentuk DPD Kabupaten/Kota maka calon anggota mendaftar ke DPD Kabupaten/Kota terdekat yang memungkinkan Calon anggota melampirkan salinan Akte Pendirian atau Dokumen Legal Perusahaan Prosedur administrasi lainnya, termasuk besarnya uang Pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh DPD masing-masing. Keputusan keanggotaan APKOMINDO diterbitkan oleh DPD masing-masing selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi. Setiap Anggota Biasa dan Luar Biasa yang sudah diterima dan terdaftar akan menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Perusahaan Anggota (KTPA) APKOMINDO yang diterbitkan oleh DPP. Biaya pembuatan dan pengiriman KTA dan KTPA tersebut dibebankan pada DPP.
PASAL 19 PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN APKOMINDO 19.1
19.2
19.3
Calon Anggota Kehormatan APKOMINDO dapat diusulkan oleh anggota biasa untuk kemudian diseleksi dan dievaluasi oleh Dewan Pengurus pada tingkatan masing-masing. Pengusul calon Anggota Kehormatan mengajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus pada tingkatan masing-masing dengan dilampiri riwayat hidup calon Anggota Kehormatan secara rinci dan penjelasan peran sertanya dalam mendukung APKOMINDO. Anggota Kehormatan APKOMINDO yang sudah memperoleh persetujuan dan pengesahan, akan menerima Surat Tanda Keanggotaan APKOMINDO.
Halaman 18/22
PASAL 20 SANKSI-SANKSI APKOMINDO 20.1
20.2
Setiap Anggota yang melakukan tindakan yang merugikan APKOMINDO dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota dapat dikenakan sanksi berupa: 20.2.1 Teguran resmi dalam bentuk peringatan tertulis. 20.2.2 Penghentian pelayanan serta fasilitas dari asosiasi yang semula merupakan haknya sebagai Anggota. 20.2.3 Pemberhentian sebagai Anggota diumumkan kepada seluruh Anggota. Tata cara pembelaan atas sanksi: 20.2.4 Anggota yang diberi sanksi berhak mengajukan keberatan kepada DPP 20.2.5 Proses pembelaan dilakukan berjenjang dari DPD Kabupaten/Kota, DPD Provinsi, sampai DPP.
PASAL 21 PROSEDUR PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 21.1
21.2
21.3
Untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Pemberhentian Keanggotaan, DPD akan mengirim surat panggilan pertama. Apabila yang bersangkutan tidak hadir pada surat panggilan pertama tersebut, maka DPD memberikan panggilan tertulis ke 2 (dua) dan apabila yang bersangkutan tersebut tetap tidak hadir, maka DPD akan memberikan panggilan tertulis ke 3 (tiga) dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari. Apabila yang bersangkutan tersebut tetap tidak hadir maka DPD akan memutuskan pemberhentian tersebut secara sepihak. Surat Keputusan Pemberhentian Anggota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada DPD Provinsi, DPA Provinsi, dan DPP. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan tersebut harus diberikan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat keputusan pemberhentian keanggotaan.
PASAL 22 KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) 22.1 22.2 22.3 22.4
Kartu Tanda Anggota APKOMINDO ditandatangani oleh Ketua Umum DPP dan Ketua DPD Kabupaten/Kota. Pada Kartu Tanda Anggota (KTA) disebutkan jenis Keanggotaan. Masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah 1 (satu) tahun takwim. Khusus untuk Anggota baru, masa berlaku adalah sampai bulan Desember tahun berjalan. Halaman 19/22
22.5
Kartu Tanda Anggota (KTA) mencantumkan nama Anggota dan nama Perusahaan.
PASAL 23 KARTU TANDA PERUSAHAAN ANGGOTA (KTPA) 23.1
23.2 23.3 23.4 23.5
Untuk keperluan aktifitas Asosiasi dan hubungan dengan pihak ketiga, setiap Anggota Biasa dan Luar Biasa akan mendapat Kartu Tanda Perusahaan Anggota (KTPA) APKOMINDO sejumlah Perusahaan milik Anggota yang didaftarkan ke APKOMINDO. Pendaftaran Kepemilikan Perusahaan dilengkapi dengan copy Akte Pendirian atau Dokumen Legal Perusahaan. Kartu Tanda Perusahaan Anggota (KTPA) APKOMINDO ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua DPD Kabupaten/Kota. Pada Kartu Tanda Perusahaan Anggota (KTPA) disebutkan nama Perusahaan, Anggota dan jenis Keanggotaan Biasa atau Luar Biasa. Masa berlaku KTPA mengikuti KTA.
BAB IV KEUANGAN, KONTRIBUSI DAN IURAN ANGGOTA PASAL 24 UANG PANGKAL DAN IURAN BULANAN 24.1 24.2 24.3 24.4
24.5
24.6
Besarnya nilai Uang Pangkal dan Uang Iuran Bulanan ditetapkan oleh masingmasing DPD Kabupaten/Kota. Besarnya kontribusi DPD Kabupaten/Kota ke DPD Provinsi dan DPP ditetapkan dalam RAKERNAS atau RAPIMNAS. Uang Iuran Bulanan dibayarkan sekaligus minimum untuk masa 12 (dua belas) bulan. Untuk memperkuat keuangan DPD, DPD dibenarkan untuk mengadakan upayaupaya lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan AD dan ART APKOMINDO serta ketentuan perundangan yang berlaku. Jika DPD Kabupaten/Kota tidak bisa melaksanakan hasil RAKERNAS atau RAPIMNAS untuk pembayaran kontribusi, maka DPD Kabupaten/Kota tersebut diberikan teguran tertulis maksimal 3 (tiga) kali oleh DPD Provinsi dan/atau DPP. Apabila teguran tertulis tiga (tiga) kali tidak dilaksanakan, maka DPP dan/atau DPD Provinsi menonaktifkan DPD Kabupaten/Kota tersebut sampai diputuskan statusnya pada saat RAKERNAS, RAPIMNAS, atau MUNAS.
Halaman 20/22
PASAL 25 PENGGUNAAN ASET DAN KEKAYAAN 25.1 25.2 25.3
Aset dan Kekayaan APKOMINDO Pusat / DPD Provinsi / DPD Kabupaten/Kota hanya dapat digunakan untuk kepentingan APKOMINDO. Semua penggunaan Aset dan Kekayaan APKOMINDO harus dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran biaya kegiatan tahunan APKOMINDO Pusat / Daerah disusun dan disetujui dalam RAKERNAS / RAKERDA.
PASAL 26 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGGUNAAN ASET DAN KEKAYAAN 26.1 26.2 26.3
Pengawasan atas penerimaan, pengelolaan dan penggunaan Aset dan Kekayaan APKOMINDO dilakukan oleh Dewan Pengawas APKOMINDO DPA Pusat atau DPA masing-masing tingkat berhak menunjuk akuntan independen apabila diperlukan untuk melakukan audit keuangan. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DPP / DPD disampaikan pada MUNAS / MUSDA.
BAB V PENUTUP PASAL 27 PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA APKOMINDO
27.1
27.2
Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diusulkan oleh DPA dan/atau DPP, dilakukan dalam MUNAS/ MUNASLUB dan disetujui oleh minimal 3/4 pemegang hak suara di MUNAS/MUNASLUB. Draft Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus sudah diterima oleh Anggota, 45 (empat puluh lima) hari sebelum pelaksanaan MUNAS / MUNASLUB.
Halaman 21/22
PASAL 28 PEMBUBARAN ASOSIASI APKOMINDO didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, tetapi karena satu dan lain hal yang tidak terduga yang menyebabkan APKOMINDO harus dibubarkan, maka: 28.1
28.2 28.3
Mengacu pada Anggaran Dasar maka DPP harus membentuk Panitia Pembubaran untuk menangani semua masalah hukum, aset dan kekayaan APKOMINDO Pusat. Mengacu pada Anggaran Dasar .maka semua penyelesai aset dan kekayaan dilakukan oleh masing-masing DPD. Panitia Pembubaran akan melakukan verifikasi terhadap Aset dan kewajiban APKOMINDO Pusat.
Ditetapkan Di : Batam. Pada Tanggal : 1 Maret 2014.
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA 2014. PIMPINAN SIDANG,
H. Ridwan
:
(
)
Ketua merangkap Anggota.
H. Hendra Widya
:
(
)
Sekretaris merangkap Anggota.
Komang Purnama
:
(
)
Anggota.
Halaman 22/22
