2014 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 7 /KPTS/013/2014 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka memperlancar dan lebih mengefektifkan pelaksanaan/penyelesaian pemulihan kerugian Daerah yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan serta barang daerah, perlu menetapkan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ;

6. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ; 9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009, Nomor 4, Seri E) ; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3, Seri A) ; 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2012; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 ; 16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/910/KPTS/013/2013 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN


-3-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

:

Menugaskan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut : 1. Tugas Pokok a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang diterima ; b. memproses dan melaksanakan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;

eksekusi

tuntutan

c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Jawa Timur pada setiap kasus yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui Instansi terkait ; d. menyiapkan laporan Gubernur Jawa Timur mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri ; 2. Tugas Majelis Pertimbangan a. Ketua : 1) memimpin/mengarahkan Pertimbangan ;

seluruh

kegiatan

Majelis

2) memimpin sidang /rapat Majelis Pertimbangan ; 3) melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Kepala Daerah. b. Wakil Ketua : 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ; 2) mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan.

c. Sekretariat


-4-

c. Sekretaris : 1) membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya ; 2) memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan ; 3) menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari kepala Daerah cq. Sekretaris Daerah melalui Majelis Pertimbangan ; 4) menyusun dan mengatur jadwal persidangan Majelis Pertimbangan ;

waktu

dan

tempat

5) menyiapkan bahan-bahan untuk sidang / rapat Majelis Pertimbangan ; 6) menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang / rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis ; 7) menyampaikan vahan-bahan sidang / rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan ; 8) mengumpulkan / menyusun berkas TP-TGR berdasarkan data / bahan bukti yang lengkap ; 9) membuat notulen sidang / rapat Majelis Pertimbangan ; 10) membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian Daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya ; 11) mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan, surat-surat Keputusan Kepala Daerah yang menyangkut TP-TGR ; 12) melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurangkurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan. d. Anggota : 1) menghadiri setiap sidang / rapat Majelis Persidangan ; 2) Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan ; 3) Memberikan pertimbangan / saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis ; 4) Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua. KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (17) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan (018) Rekonsiliasi Pengelolaan Aset/Barang Daerah, Kode Rekening 5.2.1.01.001.

KEEMPAT Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-5-

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 Januari 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/7/KPTS/013/2014 TANGGAL : 8 JANUARI 2014 __________________________________/ /KPTS/013/2011 SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 I. MAJELIS PERTIMBANGAN NO

JABATAN DALAM MAJELIS

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI

1

2

3

1.

a. Ketua b. Wakil Ketua

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

2.

Sekretaris

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

3.

Anggota-anggota :

a. Inspektur Provinsi Jawa Timur b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

II. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN JABATAN DALAM NO KETERANGAN JABATAN / INSTANSI SEKRETARIAT 1 2 3 1.

Ketua

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2.

Sekretaris

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

3.

Anggota-anggota :

a. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset, Inspektorat Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Akuntansi, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

d. Kepala


-2-

1

2

3 d. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur e. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur f. Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur g. Wakil dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur h. Wakil dari Badan/Dinas/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Lembaga dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Anggota Tim Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan dimaksud. _____________________________________________


2014 TENTANG

Recommend Documents