KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/54/2014 TENTANG TIM REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1436 H/2015 M DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia yang efektif dan efisien perlu membentuk Keputusan Menteri tentang Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1436 H/2015 M;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 6. Keputusan…
-26. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 141); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 698); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1436 H/2015 M.
KESATU
: Susunan Keanggotaan Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Tahun 1436 H/2015 M yang selanjutnya disebut Tim Rekrutmen PKHI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
: Tim Rekrutmen PKHI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas: a.
menyusun mekanisme kerja termasuk alur dan penilaian;
rekrutmen
b.
menyiapkan sistem berbasis pengelolaan rekrutmen PKHI;
c.
melakukan supervisi dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rekrutmen PKHI;
web
PKHI, dalam
d. melaksanakan…
-3d.
melaksanakan sosialisasi dan/atau memberikan asistensi pelaksanaan seleksi pengadaan PKHI;
e.
memantau PKHI;
f.
mengumumkan hasil seleksi;
g.
melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan seleksi rekrutmen PKHI; dan
penyelenggaraan
seleksi/rekrutmen
h.
KETIGA
KEEMPAT
mengevaluasi penyelenggaraan seleksi rekrutmen PKHI. : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Rekrutmen PKHI dibantu oleh Penyelenggara Rekrutmen PKHI Kementerian Kesehatan dan Penyelenggara Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Provinsi. : Penyelenggara Rekrutmen PKHI Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas: a.
menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi;
b.
menerima atau mengambil berkas lamaran pendaftaran di PO BOX yang telah ditentukan;
c.
melaksanakan pemeriksaan berkas lamaran;
d.
menginput data hasil pemeriksaan berkas lamaran, baik valid maupun tidak valid beserta alasan/keterangan terkait ke dalam sistem aplikasi rekrutmen online;
e.
melaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
f.
menyusun daftar nominasi sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
g.
melaksanakan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan perekrutan PKHI;
h.
melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan pada saat proses seleksi rekrutmen PKHI kepada Ketua Tim Rekrutmen PKHI, melalui Sekretaris Tim Rekrutmen PKHI cq. Kepala Pusat Kesehatan Haji; dan
dengan
i. melaporkan…
-4i.
KELIMA
melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan rekrutmen kepada Tim Rekrutmen PKHI Tahun 2015, melalui Sekretaris Tim Rekrutmen PKHI cq. Kepala Pusat Kesehatan Haji.
: Penyelenggara Rekrutmen TKHI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bertugas: a.
menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi;
b.
menerima atau mengambil berkas lamaran pendaftaran di PO BOX yang telah ditentukan;
c.
melaksanakan pemeriksaan berkas lamaran;
d.
menginput data hasil pemeriksaan berkas lamaran, baik valid maupun tidak valid beserta alasan/keterangan terkait ke dalam sistem aplikasi rekrutmen online;
e.
melaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
f.
menyusun daftar nominasi sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
g.
melaksanakan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan perekrutan TKHI;
h.
melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan pada saat proses seleksi rekrutmen TKHI kepada Tim Rekrutmen PKHI, melalui Sekretaris Tim Rekrutmen PKHI cq. Kepala Pusat Kesehatan Haji; dan
dengan
i.
KEENAM
melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan rekrutmen kepada Tim Rekrutmen PKHI Tahun 2015, melalui Sekretaris Tim Rekrutmen PKHI cq. Kepala Pusat Kesehatan Haji. : Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara Rekrutmen TKHI Provinsi dapat menetapkan Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen TKHI Provinsi dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengacu pada Formulir sebagaimana terlampir. KETUJUH...
-5KETUJUH
: Anggota Penyelenggara Rekrutmen TKHI Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam dapat terdiri dari: a. Staf Dinas Kesehatan Kota yang menangani haji (berkedudukan di ibukota provinsi); b. Staf Rumah Sakit Umum Daerah yang membidangi kepegawaian (berkedudukan di ibukota provinsi); c. Staf Dinas Kesehatan Provinsi yang membidangi kepegawaian.
KEDELAPAN
: Dalam hal terjadi pelanggaran prosedur atau keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan rekrutmen TKHI di provinsi, Penyelenggara Rekrutmen PKHI Kementerian Kesehatan dapat mengambil alih tugas Penyelenggara Rekrutmen TKHI Provinsi.
KESEMBILAN
: Tim Rekrutmen PKHI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan rekrutmen PKHI kepada Menteri Kesehatan.
KESEPULUH
: Semua pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Rekrutmen PKHI dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
KESEBELAS
: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 015/Menkes/SK/I/2014 tentang Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1435 H/2014 M dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEDUABELAS
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd NILA FARID MOELOEK
-6LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/54/2015 TENTANG TIM REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1436 H/2015 M TIM REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1436 H/2015 M 1. 2. 3. 4. 5.
Pengarah Ketua Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris
6.
Anggota
: : : : :
Menteri Kesehatan Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Kepala Pusat Kesehatan Haji Kepala Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 6. Sekretaris Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 7. Sekretaris Inspektorat Jenderal 8. Inspektur I 9. Kepala Biro Umum 10. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 11. Kepala Biro Kepegawaian 12. Kepala Biro Perencanaan 13. Kepala Pusat Data dan Informasi 14. Kepala Pusat Intelegensia Kesehatan 15. Kepala Pusat Komunikasi Publik
-77.
Penyelenggara Rekrutmen PKHI Kementerian Kesehatan 1. Ketua
:
Kepala Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji
2. Wakil Ketua :
Kepala Bidang Peningkatan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
3. Sekretaris
:
Kepala Sub Bidang dan Pengembangan Daya Kesehatan Haji
4. Anggota
:
1. Kasubbag Pengangkatan PNS, Kepegawaian
dan
Pendayagunaan Sumber Biro
2. Kasubbid Bank Data, Pusat Data dan Informasi 3. Kasubbag Peraturan Perundang– Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi 4. Kasubbag Kearsipan, Biro Umum 5. Kasubbag Perencanaan Bagian APBN II, Biro Perencanaan dan Anggaran 6. Kasubbag Tata Usaha Pusat Kesehatan Haji 7. Kasubbid Pelayanan Kesehatan Haji 8. Kasubbid Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji 9. Kasubbid Peningkatan Kesehatan Haji 10. Staf Biro Kepegawaian 11. Staf Biro Perencanaan 12. Staf Biro Umum 13. Staf Biro Hukum dan Organisasi 14. Staf Pusat Data dan Informasi 15. Staf Pusat Kesehatan Haji
-88. NO
Penyelenggara Rekrutmen TKHI Provinsi PROVINSI
KETUA
SEKRETARIS
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Bencana Kepala Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
1
Aceh
2
Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
4
Riau
5
Kepulauan Riau
6
Jambi
7
Bangka Belitung
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
8
Sumatera Selatan
9
Bengkulu
10
Lampung
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
-9NO
PROVINSI
11
Banten
12
DKI Jakarta
13
Jawa Barat
14
Jawa Tengah
15
D.I. Yogyakarta
16
Jawa Timur
17
Kalimantan Barat
18
Kalimantan Tengah
19
Kalimantan Selatan
20
Kalimantan Timur
21
Sulawesi Utara
22
Sulawesi Tengah
KETUA Kepala Kesehatan Banten
SEKRETARIS
Dinas Kepala Bidang Provinsi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Dinas Kepala Bidang Kesehatan Provinsi Pengendalian Masalah DKI Jakarta Kesehatan Kepala Dinas Kepala Bidang Bina Kesehatan Provinsi Penyehatan Lingkungan Jawa Barat dan Pencegahan Penyakit Kepala Dinas Kepala Bidang Kesehatan Provinsi Pengendalian Penyakit dan Jawa Tengah Penyehatan Lingkungan Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Kesehatan D.I. Yogyakarta Kepala Dinas Kepala Bidang Kesehatan Provinsi Pengendalian Penyakit Jawa Timur dan Masalah Kesehatan Kepala Dinas Kepala Bidang Kesehatan Provinsi Pencegahan Penyakit dan Kalimantan Barat Penyehatan Lingkungan Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Kesehatan Kalimantan Tengah Kepala Dinas Kepala Bidang Kesehatan Provinsi Pengendalian Penyakit Kalimantan Selatan dan Penyehatan Lingkungan Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Kesehatan Kalimantan Timur Kepala Dinas Kepala Bidang Kesehatan Provinsi Penanggulangan Masalah Sulawesi Utara Kesehatan Kepala Dinas Kepala UPT Kesehatan Provinsi Penanggulangan Krisis Sulawesi Tengah Kesehatan dan Matra
- 10 NO
PROVINSI
KETUA
SEKRETARIS
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
23
Sulawesi Selatan
24
Sulawesi Tenggara
25
Bali
Kepala Kesehatan Bali
26
Sulawesi Barat
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
27
Nusa Barat
Tenggara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
28
Nusa Timur
Tenggara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
29
Maluku
30
Papua
31
Maluku Utara
32
Papua Barat
Dinas Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Kepala Dinas Kepala Bidang Bina Kesehatan Provinsi Pencegahan Penyakit dan Papua HIV Kepala Dinas Kepala Bidang Kesehatan Provinsi Pengendalian Penyakit Maluku Utara dan Penyehatan Lingkungan Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Kesehatan Papua Barat
- 11 NO
PROVINSI
33
Gorontalo
34
Kalimantan Utara
KETUA
SEKRETARIS
Kepala Kesehatan Gorontalo
Dinas Kepala Subdin Provinsi Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Kesehatan Kalimantan Utara
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
- 12 -
Formulir contoh KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NOMOR … TENTANG SEKRETARIAT PENYELENGGARA REKRUTMEN TENAGA KESEHATAN HAJI INDONESIA PROVINSI ... TAHUN 1436 H/ 2015 M KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI …, Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor … tentang Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Tahun 1436 H/2015 M, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ... tentang Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia Provinsi ... Tahun 1436 H/2015 M;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2.
3.
Undang-Undang Nomor Pengelolaan Keuangan
34 Tahun 2014 Haji (Lembaran
tentang Negara
- 13 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6.
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998;
7.
Keputusan Menteri Kesehatan 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
8.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 689); MEMUTUSKAN:
Nomor Pedoman
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI … TENTANG SEKRETARIAT PENYELENGGARA REKRUTMEN TENAGA KESEHATAN HAJI INDONESIA PROVINSI … TAHUN 1436 H/2015 M.
KESATU
:
Susunan Keanggotaan Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Provinsi … yang selanjutnya disebut Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen TKHI sebagai berikut; Ketua
:
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi …
Sekretaris
:
(sesuai susunan dan tugas penyelenggara rekrutmen pada Lampiran)
Anggota *)
: 1. Staf Dinas Kesehatan Provinsi yang menangani haji 2. Staf Dinas Kesehatan Kota yang
- 14 menangani haji (berkedudukan di ibu kota provinsi) 3. Staf Rumah Sakit Umum Daerah yang menangani kepegawian (berkedudukan di ibu kota provinsi) 4. Staf Dinas Kesehatan Provinsi yang membidangi kepegawaian 5. KEDUA
:
Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen TKHI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas: a.
menyiapkan seleksi;
b.
menerima atau mengambil berkas lamaran pendaftaran di PO BOX yang telah ditentukan;
c.
melaksanakan pemeriksaan berkas lamaran;
d.
menginput data hasil pemeriksaan berkas lamaran, baik valid maupun tidak valid beserta alasan/keterangan terkait ke dalam sistem aplikasi rekrutmen online;
e.
melaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
f.
menyusun daftar nominasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
g.
melaksanakan penyebarluasan pelaksanaan perekrutan TKHI;
h.
melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan pada saat proses seleksi rekrutmen PKHI kepada Tim Rekrutmen PKHI, melalui Sekretaris Tim Rekrutmen PKHI cq. Kepala Pusat Kesehatan Haji; dan
i.
KETIGA
:
dst………….
sarana
dan
prasarana
pelaksanaan
informasi
tentang
melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan rekrutmen kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Semua pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen TKHI dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- 15 -
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ………………………. pada Tanggal ………………………..**) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ………………………………
NIP. ………………………………….. Keterangan : *) Jumlah anggota Sekretariat Penyelenggara Rekrutmen TKHI disesuaikan dengan kebutuhan **) Penerbitan SK Sekretariat Tim Rekrutmen TKHI dibuat setelah SK Tim Rekrutmen PKHI diterbitkan.
