KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELP. : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282 LAMAN:http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 369/KEP-BKIPM/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN/INSTALASI KARANTINA IKAN UNTUK IKAN MATI DAN BENDA LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka memastikan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) oleh Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)/Instalasi Karantina Ikan (IKI) untuk ikan mati dan benda lain berjalan secara konsisten dan efektif, perlu dilakukan kegiatan inspeksi;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik Di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan/Instalasi Karantina Ikan Untuk Ikan Mati Dan Benda Lain;
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197); 4. Peraturan . . .
-2-
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
6.
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
8.
Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor. PER.20/MEN/2007, tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
9.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1161);
13. Keputusan . . .
-3-
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya. 14. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 239/KEPBKIPM/2014 Tentang Pedoman Cara Karantina Ikan Yang Baik MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN/INSTALASI KARANTINA IKAN UNTUK IKAN MATI DAN BENDA LAIN.
KESATU
:
Menetapkan Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik Di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan/Instalasi Karantina Ikan Untuk Ikan Mati Dan Benda Lain sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
KEDUA
:
Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik Di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan/Instalasi Karantina Ikan Untuk Ikan Mati Dan Benda Lain sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman bagi Inspektur Karantina Ikan dalam melaksanakan kegiatan inspeksi.
KETIGA
:
Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2014
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Organisasi
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd.
Sugiman
NARMOKO PRASMADJI
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 369/KEP-BKIPM/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN/INSTALASI KARANTINA IKAN UNTUK IKAN MATI DAN BENDA LAIN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Era globalisasi perdagangan dunia selain membawa resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina yang berpotensi merusak kelestarian sumberdaya hayati perikanan di dalam negeri, juga menuntut kualitas produk perikanan yang semakin baik agar dapat bersaing di pasaran luar negeri. Karantina ikan adalah tindakan sebagai upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Tindakan tersebut disebut dengan tindakan karantina yang terdiri dari pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan, yang dikenal dengan istilah 8P.
Tindakan karantina dilakukan oleh petugas
karantina di tempat atau di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina. Instalasi karantina ikan adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina, untuk menjamin bebasnya media pembawa dari hama dan penyakit ikan karantina dan hama penyakit ikan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
Untuk mencapai hal tersebut,
1
pengelolaan
instalasi
dilaksanakan
melalui
penerapan
Cara
Karantina Ikan yang Baik (CKIB). CKIB adalah
metode yang berisikan standar operasional
prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara
efektif,
konsisten,
sistematis
dan
memenuhi
standar
biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Tujuan dari program CKIB pada dasarnya adalah mendorong Unit
Usaha
Pembudidaya
Ikan
(UUPI)
untuk
melaksanakan
manajemen kesehatan ikan yang baik dengan menerapkan prinsipprinsip biosekuriti dalam setiap tahapan budidaya di instalasi karantina, dan melakukan pencatatan terhadap kegiatan serta hasil pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan penelusuran / treacebility. Keberhasilan manajemen kesehatan di suatu unit instalasi karantina tidak luput dari konsistensi pemilik instalasi karantina yang
telah
disertifikasi
dalam
menerapkan
dan
mengimplementasikan dokumen mutu, kelayakan teknis termasuk kesesuaian peruntukan instalasi karantina.
B. Tujuan Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis inspeksi CKIB untuk UUPI/instalasi ikan mati dan benda lain adalah sebagai pedoman bagi inspektur karantina dalam melaksanakan inspeksi konsistensi
2
penerapan dokumen mutu, kelayakan teknis dan peruntukan instalasi karantina berdasarkan metode CKIB. C. Definisi 1. Inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap penerapan CKIB
pada
UUPI/instalasi
berdasarkan
prinsip-prinsip
biosekuriti dan ketertelusuran. 2. Inspektur karantina ikan adalah pegawai negeri tertentu yang memiliki
kompetensi
melakukan
kegiatan
inspeksi
dan
pengambilan contoh uji apabila dipandang perlu dalam rangka penerapan CKIB, yang telah ditetapkan dan mendapatkan nomor regestrasi sebagai inspektur karantina ikan dengan surat keputusan Kepala BKIPM. 3. Instalasi karantina ikan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang dipergunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan. 4. Tindakan karantina ikan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 5. Kepala
Badan
Karantina
Ikan,
Pengendalian
Mutu
dan
Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala BKIPM adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis dibidang karantina ikan. 3
6. Kepala
Pusat
Karantina
Ikan
yang
selanjutnya
disebut
Kapuskari adalah kepala pusat yang melaksanakan tugas teknis dibidang karantina ikan. 7. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT KIPM adalah unit kerja teknis yang berada di bawahdan bertanggungjawab kepala kepala BKIPM. 8. Instalasi karantina ikan milik kementerian yang selanjutnya disebut instalasi karantina kementerian adalah instalasi yang dibangun oleh kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dalam bentuk sertifikat instalasi karantina ikan yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM). 9. Instalasi karantina ikan milik perorangan atau badan hukum yang selanjutnya disebut instalasi karantina perorangan atau badan hukum adalah instalasi yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum dan telah ditetapkan dalam bentuk sertifikat instalasi karantina ikan yang pengelolaannya dibawah pengawasan UPT KIPM. 10. Sarana instalasi karantina adalah segala peralatan/fasilitas dan bahan yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan karantina di instalasi karantina. 11. Dokumen mutu adalah sekumpulan dokumen yang berisi tentang panduan mutu, prosedur kerja dan/atau instruksi kerja serta formulir kegiatan/rekaman data suatu UUPI dalam
4
menerapkan
CKIB
berdasarkan
prinsip-prinsip
biosekuriti
untuk menjamin kesehatan ikan. 12. Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapatdan/atau telah terdapat diarea tertentu diwilayah Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 13. Hama Penyakit Ikan (HPI) tertentu adalah semua HPI selain HPIK yang sudah terdapat dan/atau belum terdapat di wilayah Republik
Indonesia
yang
dapat
merusak,
mengganggu
kehidupan, atau menyebabkan kematian ikan. 14. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan bagianbagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina. 15. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagian-bagiannya. 16. Bendalain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina. 17. Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah
metode yang
berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.
5
18. Biosekuriti adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari kontaminan/tertular patogen akibat transmisi jasad dan jasad pembawa patogen (carrier) dari luar dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan.
D. Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan petunjuk teknis inspeksi CKIB/instalasi karantina ikan mati dan benda lain, adalah : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,
Ikan, dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 2. Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
2002
tentang
Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197); 3. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
perikanan
nomor.
PER.05/MEN/2005, tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran
Media
Pembawa
Hama
Menteri
Kelautan
dan
dan
Penyakit
Ikan
Karantina; 4. Peraturan
PER.20/MEN/2007
tentang
Pemasukan
Pembawa
Media
Tindakan Hama
Perikanan Karantina dan
Penyakit
Nomor Untuk Ikan
Karantina Dari Luar Negeri Dan Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
6
5. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
PER.10/MEN/2012 tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan; 6. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan; 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 26/MENKP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya. 8. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan
Hasil
Perikanan
nomor
KEP.319/KEP-
BKIPM/2014 tentang Pedoman Instalasi Karantina Ikan; dan 9. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan
Hasil
Perikanan
nomor
KEP.320/KEP-
BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Instalasi Karantina Ikan. 10. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor
239/KEP-BKIPM/2014
tentang
Pedoman
Cara
Karantina Ikan yang Baik.
7
BAB II PROSEDUR DAN TATACARA INSPEKSI
A. Persyaratan Infeksi UUPI yang dapat dilakukan inspeksi penerapan CKIB adalah UUPI yang telah mendapatkan keputusan penerapan CKIB berbasis in line inspection dari Kepala Pusat Karantina Ikan dan UUPI yang telah mendapatkan sertifikat CKIB. Instalasi Karantina yang dapat dilakukan inspeksi adalah instalasi karantina kementerian atau instalasi karantina perorangan atau badan hukum yang telah mendapatkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang ditandatangani oleh Kepala BKIPM, Kapuskari maupun Kepala UPT KIPM. Inspeksi CKIB untuk UUPI/instalasi ikan mati dan benda lain ini dilaksanakan paling kurang setiap 6 (enam) bulan. Hasil dari inspeksi
ini
digunakan
sebagai
bahan
pertimbangan
dalam
perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.
B. Pelaksana Inspeksi Inspeksi terhadap instalasi karantina kementerian, dilakukan oleh pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang telah memiliki sertifikat inspektur karantina dan bertugas di kantor pusat.
8
Inspeksi dan verifikasi terhadap instalasi karantina perorangan atau badan hukum, dilakukan oleh pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang telah memiliki sertifikat inspektur karantina, dengan kreteria : a. Instalasi kategori A dan B oleh tim inspektur karantina yang terdiri dari inspektur karantina pusat dan inspektur karantina UPT KIPM, yang ditetapkan oleh Kepala BKIPM cq. Kapuskari. b. Instalasi kategori C oleh inspektur karantina UPT KIPM yang ditetapkan oleh Kepala BKIPM cq. Kepala UPT KIPM.
C. Persiapan Inspeksi dan Verifikasi 1. Sekretariat
Instalasi Karantina
Pusat
Karantina Ikan
sekretariat Instalasi Karantina UPT KIPM kelengkapan
dokumen
instalasi
atau
menginventarisir
karantina
yang
telah
mendapatkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan. 2. Sekretariat Instalasi Karantina Pusat Karantina Ikan menyiapkan surat
penugasan
ditandatangani
oleh
inspeksi
instalasi
Kapuskari
bagi
karantina instalasi
untuk
karantina
kementerian dan instalasi karantina perorangan atau badan hukum kategori A dan B, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. 3. Sekretariat Instalasi Karantina UPT KIPM menyiapkan surat penugasan inspeksi instalasi karantina untuk ditandatangani oleh Kepala UPT KIPM unuk instalasi karantina perorangan atau
9
badan hukum kategori C, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. 4. Inspektur karantina ikan menyiapkan dokumen terkait inspeksi UUPI/instalasi karantina, yaitu : a. Daftar isian (checklist) inspeksi (Lampiran 2.); b. Form Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Inspeksi (Lampiran 3.); c. Form Daftar Temuan Ketidaksesuaian (Lampiran 4.); 5. Inspektur karantina ikan sebelum melaksanakan inspeksi, wajib melakukan review terhadap : a. Dokumen mutu; b. Laporan penggunaan instalasi karantina bulanan; c. Laporan hasil rekomendasi perbaikan oleh UUPI/instalasi karantina; d. Sanksi administratif (jika ada). 6. Inspektur karantina ikan mencatat hasil review sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas untuk dikonfirmasikan kepada pemilik instalasi karantina pada saat pelaksanaan inspeksi.
D. Pelaksanaan Inspeksi 1. Pertemuan pembukaan Ketua tim inspeksi instalasi karantina memimpin pertemuan pembukaan pelaksanaan inspeksi yang dihadiri oleh manajemen pemilik instalasi karantina, dengan tujuan : a. Menyerahkan surat tugas inspeksi;
10
b. Memperkenalkan tim inspektur karantina ikan; c. Pengisian daftar hadir; d. Konfirmasi tujuan dan ruang lingkup; e. Identifikasi pihak yang bertanggungjawab langsung terkait dengan tujuan dan ruang lingkup inspeksi. f. Konfirmasi
agenda
inspeksi
yang
mencakup
peninjauan
dokumen mutu, verifikasi dokumen, peninjauan lapangan, perumusan temuan inspeksi dan verifikasi serta pertemuan penutup; g. Konfirmasi petugas pendamping peninjauan lapangan dan ruangan khusus untuk bekerja; h. Konfirmasi ketersediaan dokumen dan rekaman data; i. Konfirmasi
bahwa
inspektur
karantina
ikan
diwajibkan
mengambil foto sebagai bukti ketidaksesuaian. 2. Pemeriksaan kesesuaian dokumen mutu Inspektur karantina ikan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen mutu yang meliputi : a. Konfirmasi standar operasional prosedur yang tertuang dalam dokumen mutu dengan pelaksanaan di masing-masing unit; b. Konfirmasi instruksi kerja dengan pelaksanaan pekerjaan; c. Konfirmasi Pengisian rekaman data yang dilakukan oleh masing-masing unit; d. Konfirmasi kebenaran isi rekaman data; e. Konfirmasi laporan penggunaan instalasi karantina bulanan; f. Konfirmasi laporan hasil rekomendasi perbaikan oleh pemilik UUPI/instalasi karantina.
11
3. Verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan Inspektur karantina ikan melaksanakan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan, yang meliputi : a. Kesesuaian pelaksanaan prosedur kerja dengan SOP dan Instruksi kerja yang telah ditetapkan; b. Kesesuaian isi rekaman data; c. Kesesuaian laporan penggunaan instalasi karantina. Dalam
pelaksanaan
verifikasi
dokumen
dan
pemeriksaan
lapangan ini, inspektur karantina wajib mengambil bukti fisik yang berupa foto copi dokumen atau foto. 4. Perumusan Hasil Temuan Inspektur
karantina
ikan
melakukan
pertemuan
untuk
merumuskan : a. Temuan ketidaksesuaian yang ditemukan oleh tim inspeksi; b. Penyebab dari ketidaksesuaian dan pengaruhnya terhadap penyebaran HPIK; c. Hasil temuan ketidaksesuaian akhir. 5. Pertemuan Penutup Ketua
tim
inspeksi
memimpin
pertemuan
manajemen UUPI/instalasi karantina.
akhir
dengan
Hal yang disampaikan
adalah sebagai berikut : a. Ucapan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari manajemen UUPI/instalasi karantina; b. Menyampaikan temuan ketidaksesuaian akhir atas inspeksi UUPI/instalasi karantina;
12
c. Mendiskusikan
hasil
temuan
ketidaksesuaian
dengan
manajemen UUPI/instalasi karantina; d. Memberikan
kesempatan
kepada
manajemen
instalasi
karantina untuk mengklarifikasi hasil temuan ketidaksesuaian; e. Menyampaikan prosedur dan masa waktu tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian; f. Meminta
manajemen
UUPI/instalasi
karantina
untuk
menyampaikan rencana dan tanggal pelaksanaan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian; g. Menyampaikan kepada manajemen UUPI/instalasi karantina untuk segera menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender; h. Penandatangan form Temuan Ketidaksesuaian Inspeksi.
E. Laporan Hasil Inspeksi Ketua
tim
inspeksi
inspeksi
membuat
laporan
hasil
pelaksanaan inspeksi yang ditujukan kepada : 1. Kepala BKIPM cq Kapuskari, untuk instalasi karantina kementerian dan instalasi karantina perorangan atau badan hukum kategori A dan B dengan tembusan kepada kepala UPT KIPM. 2. Kepala UPT KIPM, untuk instalasi karantina perorangan atau badan hukum kategori C dengan tembusan kepada Kapuskari.
13
Laporan dikirimkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanakan inspeksi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5, dengan melampirkan : 1. Surat tugas inspeksi. 2. Daftar hadir pembukaan dan penutupan inspeksi. 3. Daftar temuan ketidaksesuaian.
F. Tindak Lanjut Temuan Ketidaksesuaian 1. UUPI/Instalasi karantina yang sudah diinspeksi serta ditemukan ketidaksesuaian, wajib menyampaikan hasil tindakan perbaikan sesuai dengan rencana
penyelesaian tindakan perbaikan yang
tertera di dalam Daftar Temuan Ketidaksesuaian (Format seperti pada lampiran 6 dan 7),
beserta berkas pendukung lainnya
kepada : a. Kepala
BKIPM
cq
Kapuskari
untuk
instalasi
karantina
kementerian dan instalasi karantina perorangan atau badan hukum kategori A dan B. b. Kepala UPT KIPM untuk instalasi karantina perorangan atau badan hukum kategori C. 2. Kepala UPT KIPM melakukan verifikasi, rekapitulasi dan evaluasi serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala BKIPM cq Kapuskari (format seperti pada lampiran 8,9 dan 10). 3. Kepala UPT KIPM, perorangan atau badan hukum yang tidak menindaklanjuti rekomendasihasil inspeksi sampai dengan jangka
14
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi administratif. 4. Sanksi
administratif
untuk
instalasi
karantina
yang
tidak
menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, terdiri dari : a. Peringatan tertulis. Kapuskari menerbitkan peringatan tertulis yang ditujukan kepada pemilik instalasi karantina dan diberikan tambahan waktu untuk melaksanakan rekomendasi perbaikan selama 15 (lima belas) hari kalender, apabila setelah masa waktu 7 (hari) pemilik instalasi karantina tidak melaksanakan rekomendasi perbaikan. Format peringatan tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11. b. Pembekuan sertifikat instalasi karantina. Kapuskari menerbitkan surat pembekuan sertifikat instalasi karantina dan diberikan tambahan waktu selama 30 (tiga puluh)
hari
kalender
untuk
melaksanakan
rekomendasi
perbaikan, apabila setelah 15 (lima belas) hari kalender setelah peringatan tertulis, pemilik instalasi belum melaksanakan rekomendasi perbaikan. Format pembekuan sertifikat instalasi karantina, sebagaimana tercantum dalam lampiran 12. c. Pencabutan sertifikat instalasi karantina. Kapuskari menerbitkan surat pencabutan sertifikat instalasi karantina apabila dalam masa waktu30(tiga puluh) hari setelah surat pembekuansertifikat instalasi karantina, pemilik instalasi karantina tidak juga melaksanakan rekomendasi perbaikan.
15
Format pembekuan sertifikat instalasi karantina, sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.
16
BAB III KLASIFIKASI KETIDAKSESUAIAN
Dalam
rangka
inspeksi
UUPI/Instalasi
karantina
perlu
ditetapkan terlebih dahulu klasifikasi objek yang dapat menimbulkan bahaya penyebaran HPIK/HPI tertentu dalam proses produksi. Kegiatan atau proses yang tidak sesuai dengan dokumen mutu ataupun tidak menerapkan prinsip-prinsip biosekuriti dipastikan akan mengganggu program CKIB yang pada akhirnya tidak dapat memenuhi jaminan kesehatan ikan. Klasifikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proses produksi dibagi : A. Ketidaksesuaian minor Apabila persyaratan ataupun pelaksanaan proses tidak dipenuhi atau gagal dipenuhi dan kemungkinan komoditas perikanan tidak berakibat serius terhadap penyebaran HPIK/HPI tertentu.
B. Ketidaksesuaian serius Apabila persyaratan ataupun pelaksanaan proses tidak dipenuhi atau gagal dipenuhi dan kemungkinan dapat menyebabkan komoditas perikanan menyebarkan HPIK/HPI tertentu meskipun tidak kritis.
C. Ketidaksesuaian kritis Apabila persyaratan ataupun pelaksanaan proses tidak dipenuhi atau gagal dipenuhi dan kemungkinan besar dapat menyebabkan komoditas perikanan menyebarkan HPIK/HPI tertentu. Klasifikasi ketidaksesuaian yang mungkin dapat terjadi pada penerapan CKIB pada UUPI/instalasi karantina untuk ikan non hidup dan benda lain, adalah sebagai berikut :
17
1. UUPI/Instalasi karantina untuk ikan mati No. 1 1
2
URAIAN 2 DOKUMEN MUTU a. Prosedur kerja dan instruksi kerja - Prosedur kerja dan instruksi kerja yang tertulis dalam Dokumen Mutu tidak sesuai dengan yang dilaksanakan. - Hanya sebagian dari prosedur kerja dan instruksi kerja yang dilaksanakan. b. Rekaman data - Rekam data sesuai dengan format yang ada dalam dokumen mutu tidak dikerjakan - Rekam data tidak akurat - Rekam data tidak mutakhir SARANA PENGASINGAN a. Ruang pengasingan - Ruang pengasingan tidak sesuai dengan jenis, jumlah dan volume media pembawa - Tidak ada sekat/pemisah antara media pembawa yang dalam masa pengasingan dan media yang tidak dalam masa pengasingan - Ruang pengasingan berisikan media pembawa yang berbeda spesies b. Sarana/peralatan ruang pengasingan - Pengaturan sarana dan prasarana di ruang pengasingan tidak memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi silang. - Media pembawa diletakkan di lantai ruang pengasingan - Peralatan (pengatur suhu, blower, dsb) tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya
MN
SR
KR
3
4
5
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
18
3
4
5
SARANA PEMUSNAHAN Tidak tersedia sarana untuk pemusnahan media pembawa yang teridentifikasi adanya HPIK SARANA PENDUKUNG LAIN a. Sarana pengelolaan limbah - Pengelolaan limbah (cair dan padat) tidak sesuai dengan SOP - Sarana pengelolaan limbah yang ada tidak berfungsi dengan baik b. Alat bongkar muat - Tidak tersedia alat bongkar muat yang memadai - Alat bongkar muat yang ada tidak berfungsi dengan baik c. Sumberdaya manusia - SDM yang ada tidak/belum mengerti manajemen CKIB - SDM yang ada belum pernah mengikuti pelatihan CKIB BIOSEKURITI a. Sarana dan Prasarana - Tidak pernah dilakukan sanitasi dan sterilisasi. - Tidak ada sarana dan prasarana sanitasi dan sterilisasi karyawan. - Tidak ada sarana dan prasarana sterilisasi kendaraan - Dilakukan sanitasi dan sterilisasi tetapi tidak sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja. b. Personil - Tidak tersedia sarana dan prasarana sterilisasi untuk petugas di ruang pengasingan - Tidak tersedia perlengkapan kerja khusus untuk petugas di ruang pengasingan - Personil tidak mematuhi SOP dan Instruksi Kerja Sanitasi dan Sterilisasi.
X
X X
X X
X X
X X X X
X
X
X
19
c. Lingkungan - Tidak pernah dilakukan sanitasi dan sterilisasi terhadap lingkungan - Dilakukan sanitasi dan sterilisasi lingkungan, tetapi tidak sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.
X X
2. UUPI/Instalasi karantina untuk benda lain No. 1 1
2
URAIAN 2 DOKUMEN MUTU a. Prosedur kerja dan instruksi kerja - Prosedur kerja dan instruksi kerja yang tertulis dalam Dokumen Mutu tidak sesuai dengan yang dilaksanakan. - Hanya sebagian dari prosedur kerja dan instruksi kerja yang dilaksanakan. b. Rekaman data - Rekam data sesuai dengan format yang ada dalam dokumen mutu tidak dikerjakan - Rekam data tidak akurat - Rekam data tidak mutakhir SARANA PENGASINGAN a. Ruang pengasingan - Ruang pengasingan tidak sesuai dengan jenis, jumlah dan volume media pembawa - Tidak ada sekat/pemisah antara media pembawa yang dalam masa pengasingan dan media yang tidak dalam masa pengasingan b. Sarana/peralatan ruang pengasingan - Pengaturan sarana dan prasarana di ruang pengasingan tidak memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi silang.
MN
SR
KR
3
4
5
X
X
X
X X
X
X
X
20
X
- Media pembawa diletakkan di lantai ruang pengasingan tanpa rak atau palet 3
4
5
SARANA PEMUSNAHAN Tidak tersedia sarana untuk pemusnahan media pembawa yang teridentifikasi adanya HPIK SARANA PENDUKUNG LAIN a. Sarana pengelolaan limbah - Pengelolaan limbah (cair dan padat) tidak sesuai dengan SOP - Sarana pengelolaan limbah yang ada tidak berfungsi dengan baik b. Alat bongkar muat - Tidak tersedia alat bongkar muat yang memadai - Alat bongkar muat yang ada tidak berfungsi dengan baik c. Sumberdaya manusia - SDM yang ada tidak/belum mengerti manajemen CKIB - SDM yang ada belum pernah mengikuti pelatihan CKIB BIOSEKURITI a. Sarana dan Prasarana - Tidak pernah dilakukan sanitasi dan sterilisasi. - Tidak ada sarana dan prasarana sanitasi dan sterilisasi karyawan. - Tidak ada sarana dan prasarana sterilisasi kendaraan - Dilakukan sanitasi dan sterilisasi tetapi tidak sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja. b. Personil - Personil tidak mematuhi SOP dan Instruksi Kerja Sanitasi dan Sterilisasi. c. Lingkungan - Tidak pernah dilakukan sanitasi dan sterilisasi terhadap lingkungan
X
X X
X X
X X
X X X X
X
X
21
- Dilakukan sanitasi dan sterilisasi lingkungan, tetapi tidak sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.
X
22
BAB IV PENUTUP
Metode CKIB adalah salah satu upaya untuk pencegahan penyebaran HPIK maupun pemenuhan persyaratan Negara tujuan. CKIB adalah metode yang berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Keberhasilan UUPI/instalasi
program karantian
CKIB
tergantung
dalam
konsistensi
menerapkan
dan
mengimplementasikan dokumen mutu CKIB pada unit usahanya serta peran petugas karantina sebagai fasilitator . Semakin banyak UUPI ikut serta dalam program CKIB, berarti kesehatan ikan yang dilalulintaskan
semakin
terjamin,
yang
pada
akhirnya
dapat
meningkatkan mutu hasil perikanan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Petunjuk
Teknis
Inspeksi
Penerapan
CKIB
untuk
UUPI/Instalasi Ikan Mati dan Benda Lain ini disusun sebagai panduan
dalam
pelaksanaan
inspeksi
penerapan
CKIB
di
UUPI/Instalasi Ikan Mati dan Benda Lain yang dilakukan oleh Inspektur Karantina Ikan serta menyamakan pemahaman dan persepsi inspektur karantina ikan dalam melaksanakan inspeksi.
23
Lampiran 1 : Format Surat Penugasan Inspeksi UUPI/instalasi karantina
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35113282 LAMAN : http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK :
[email protected]
Nomor Lampiran Hal
: ……. Tanggal, Bulan,Tahun : ……. : Inspeksi UUPI/instalasi karantina
Yth. Pimpinan PT/CV/ …………. di ………..
Dalam rangka menjamin penerapan sistem jaminan kesehatan ikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik, maka kami menugaskan inspektur karantina ikan untuk melaksanakan inspeksi CKIB UUPI/instalasi karantina PT/CV/……., jl. ……… pada tanggal ……. s/d …..,, yaitu sebagai berikut : No 1 2 3
Nama …………… …………… ……………
Nomor Register …………… …………… ……………
Jabatan
Asal UPT
Ketua Anggota Anggota
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Pusat Karantina Ikan,
........…………………………. NIP. Tembusan : 1. Kepala UPT KIPM…. 2. Tim Inspeksi CKIB Catatan : *) Untuk Instalasi kategori C Surat tugas menggunakan KOP surat dan ditandatangani Kepala UPT KIPM
24
Lampiran 2 : Checklist Inspeksi
CHEKLIST INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK UUPI/INSTALASI KARANTINA IKAN MATI Nama UUPI/Instalasi Alamat UUPI Tanggal Pelaksanaan
No. 1.
2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11.
12.
13. 14.
: …….……………………………………………….. : ……..….…………………………………………… : ……………………………………………………..
Aspek Yang Diinspeksi
Hasil Inspeksi kesesuaian Ya Tidak
Keterangan
Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja. Rekam data telah dikerjakan sesuai dengan buku Dokumen Mutu. Rekam data diisi secara akurat sesuai dengan kenyataan yang ada. Peruntukan ruang pengasingan telah sesuai dengan jenis, jumlah dan volume media pembawa. Ruang pengasingan terpisah dari ruang penyimpanan media pembawa Ruang pengasingan menjadi satu dengan ruang penyimpanan tetapi terdapat sekat/pemisah yang jelas. Media pembawa yang disimpan di ruang pengasingan dari species yang sama. Pengaturan sarana dan prasarana di ruang pengasingan selalu memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi silang. Didalam ruang pengasingan terdapat palet yang terbuat dari bahan metal/plastik. Seluruh peralatan di ruang pengasingan berfungsi dengan baik. Tersedia sarana pemusnahan untuk media pembawa yang teridentifikasi HPIK. Penanganan limbah cair/padat telah dilakukan sesuai SOP dan Instruksi kerja. Sarana pengelolaan limbah yang ada tidak berfungsi dengan baik. Tersedia alat bongkar muat dan berfungsi dengan baik.
25
15. 16.
17.
18.
19.
20.
21. 22.
23.
24.
25.
26.
27.
Tersedia personil yang mengerti manajemen CKIB. Petugas yang bertanggungjawab di ruang pengasingan berlatarbelakang pendidikan teknis perikanan. Petugas di UUPI/instalasi karantina melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja Sarana ruang pengasingan berikut peralatannya dilakukan sanitasi dan sterilisasi sesuai dengan SOP. Tersedia sarana dan prasarana sanitasi dan sterilisasi untuk karyawan. Terdapat perlengkapan kerja khusus untuk petugas di ruang pengasingan. Dilakukan sanitasi dan sterilisasi lingkungan sesuai dengan SOP. UUPI telah melaksanakan sanitasi dan sterilisasi terhadap lingkungan instalasi, tetapi tidak sesuai SOP dan Instruksi kerja Petugas di ruang karantina melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja UUPI/instalasi karantina telah melaksanakan saran dan tindak lanjut hasil dari temuan tim inspektur. Dokumen karantina/dokumen lain untuk telusur asal ikan didokumentasikan dengan baik UUPI telah melaksanakan sanitasi dan sterilisasi terhadap lingkungan instalasi, tetapi tidak sesuai SOP dan Instruksi kerja UUPI telah melaksanakan audit internal terhadap pelaksanaan program CKIB
CATATAN : Ketidaksesuaian kritis dan serius, UUPI/instalasi wajib melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan temuannya. Ketidaksesuaian minor, menjadi saran untuk dilakukan perbaikan oleh UUPI/instalasi. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Inspektur Karantina, 1. ………………………… 2. ………………………… 3. ………………………… 26
CHEKLIST INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK UUPI/INSTALASI KARANTINA BENDA LAIN Nama UUPI/Instalasi Alamat UUPI Tanggal Pelaksanaan
No. 1.
2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 12. 13. 14.
15.
: …….……………………………………………….. : ……..….…………………………………………… : ……………………………………………………..
Aspek Yang Diinspeksi
Hasil Inspeksi kesesuaian Ya Tidak
Keterangan
Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja. Rekam data telah dikerjakan sesuai dengan buku Dokumen Mutu. Rekam data diisi secara akurat sesuai dengan kenyataan yang ada. Peruntukan ruang pengasingan telah sesuai dengan jenis, jumlah dan volume media pembawa. Ruang pengasingan terpisah dari ruang penyimpanan media pembawa Ruang pengasingan menjadi satu dengan ruang penyimpanan tetapi terdapat sekat/pemisah yang jelas. Pengaturan sarana dan prasarana di ruang pengasingan selalu memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi silang. Didalam ruang pengasingan terdapat palet yang terbuat dari bahan metal/plastik. Tersedia sarana pemusnahan untuk media pembawa yang teridentifikasi HPIK. Penanganan limbah cair/padat telah dilakukan sesuai SOP dan Instruksi kerja. Sarana pengelolaan limbah yang ada tidak berfungsi dengan baik. Tersedia alat bongkar muat dan berfungsi dengan baik. Tersedia personil yang mengerti manajemen CKIB. Petugas yang bertanggungjawab di ruang pengasingan berlatarbelakang pendidikan teknis perikanan. Petugas di UUPI/instalasi karantina melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja
27
16.
17.
18. 19.
20.
21.
22.
23.
24.
Sarana ruang pengasingan berikut peralatannya dilakukan sanitasi dan sterilisasi sesuai dengan SOP. Tersedia sarana dan prasarana sanitasi dan sterilisasi untuk karyawan. Dilakukan sanitasi dan sterilisasi lingkungan sesuai dengan SOP. UUPI telah melaksanakan sanitasi dan sterilisasi terhadap lingkungan instalasi, tetapi tidak sesuai SOP dan Instruksi kerja Petugas di ruang karantina melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja UUPI/instalasi karantina telah melaksanakan saran dan tindak lanjut hasil dari temuan tim inspektur. Dokumen karantina/dokumen lain untuk telusur asal ikan didokumentasikan dengan baik UUPI telah melaksanakan sanitasi dan sterilisasi terhadap lingkungan instalasi, tetapi tidak sesuai SOP dan Instruksi kerja UUPI telah melaksanakan audit internal terhadap pelaksanaan program CKIB
CATATAN : Ketidaksesuaian kritis dan serius, UUPI/instalasi wajib melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan temuannya. Ketidaksesuaian minor, menjadi saran untuk dilakukan perbaikan oleh UUPI/instalasi. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Inspektur Karantina, 1. ………………………… 2. ………………………… 3. …………………………
28
TATA CARA PENGISIAN CHECKLIST INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK UNTUK UUPI/INSTALASI IKAN MATI DAN BENDA LAIN
1. Diisi dengan nama UUPI 2. Diisi dengan alamat lengkap UUPI 3. Diisi dengan tanggal pelaksanaan inspeksi 4. Checklist hasil inspeksi kesesuaian diisi dengan tanda “ √ “ sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat ditambahkan keterangan pada kolom keterangan untuk menjelaskan temuan. 5. Pada akhir halaman checklist diisi tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan
inspeksi,
nama
pelaksana
inspeksi
dan
ditandatangani. 6. Checklist ini merupakan pedoman bagi inspektur karantina ikan dalam
menentukan
ketidaksesuaian
antara
dokumen
mutu
dengan kondisi yang ada yang nantinya didiskusikan dengan pemilik,
seterusnya
dituangkan
dalam
form
temuan
ketidaksesuaian.
29
Lampiran 3 : Format Daftar Hadir Pembukaan/Penutupan Inspeksi OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN / PENUTUPAN INSPEKSI CKIB Nama UUPI Alamat Tanggal No
: : :
……………………………… ……………………………… ………………………………
Nama
Instansi/Jabatan
*)
Tanda tangan
Catatan : * Coret sesuai kegiatan
30
Lampiran 4 : Format Temuan Ketidaksesuaian Inspeksi CKIB
OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
DAFTAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN Nama UUPI Alamat No. Telp No. Fax
: : : :
No. SK. Penerapan No. SCKIB Tanggal Inspeksi
Jenis Media Pembawa :
Pimpinan UUPI Pelaksana Inspeksi 1. etua 2. nggota
Temuan Nomor
: : :
:
: : : :
Temuan Ketidaksesuaian
Keterangan
Rencana Penyelesaian Tindakan Perbaikan, Tanggal : ……………………….. Ketua Tim Inspeksi Pimpinan UUPI
(……………………………..)
(…………..…………)
31
Lampiran 5 : Format Laporan Pelaksanaan inspeksi CKIB
LAPORAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INSPEKSI PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB) DI UUPI/INSTALASI …………………………. Pelaksana Tugas : 1. Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan
: : : :
2. Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan
: : : :
Tanggal Inspeksi Nomor Surat Tugas Sumber Dana Tujuan
: : : :
Alamat UUPI
…………………….. …………………….. …………………….. Inspektur Karantina Ikan No. Registrasi …… …………………….. …………………….. …………………….. Inspektur Karantina Ikan No. Registrasi ……
…………………….. …………………….. …………………….. Inspeksi Penerapan CKIB di PT/CV……… : ……………………..
I. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………. 2. dst …………………………….
II. HASIL YANG DIPEROLEH 1.
.……………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………
2.
dst …………..
Demikian laporan pelaksanaan inspeksi penerapan CKIB dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kota, tgl/bln/tahun Ketua Tim Inspeksi CKIB,
…………………………………. NIP. ………..…………………
32
Lampiran 6 : Format Surat Pengantar Laporan Tindakan Perbaikan UUPI/Instalasi
KOP PERUSAHAAN Tanggal, Bulan, Tahun
Yth. Kepala UPT KIPM di Tempat
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya inspeksi penerapan CKIB di perusahaan/instalasi kami pada tanggal …………….dan adanya temuan
ketidaksesuaian
disampaikan
bahwa
yang
harus
kami
perbaiki,
bersama
ini
kami telah lakukan perbaikan atas temuan tim
pelaksana inspeksi sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pimpinan Perusahaan,
Nama jelas Jabatan
33
Lampiran 7 : Format Laporan Tindakan Perbaikan UUPI/instalasi
LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UUPI/INSTALASI Nama UUPI Alamat Tanggal Inspeksi Inspektur Karantina Ikan
No 1.
: : : :
……………………….. ……………………….. ……………………….. 1. ...………………….. 2. …………………….. 3. ……………………..
Temuan dan Tindakan Perbaikan Fisik Temuan : Tindakan Perbaikan : Lampiran : Tanggal Penyelesaian : Gambar Sebelum Perbaikan
2.
Temuan Tindakan Perbaikan Lampiran Tanggal Penyelesaian
: : : :
Gambar Sebelum Perbaikan
3.
Gambar Setelah Perbaikan
Gambar Setelah Perbaikan
Dan seterusnya ….
Tanggal, Bulan, Tahun Pimpinan UUPI,
…………………………
34
TATA CARA PENGISIAN FORMAT LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UUPI/INSTALASI
1. UUPI/Instalasi
mengisi
nama
perusahaan/pemilik,
alamat
UUPI/Instalasi, tanggal inspeksi dan nama inspektur karantina ikan sesuai dengan surat tugas. 2. Temuan
: Diisi dengan hasil temuan mengacu kepada daftar
temuan ketidaksesuaian. 3. Tindakan perbaikan : Diisi dengan pernyataan UUPI/Instalasi terhadap hasil tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan. 4. Lampiran : Diisi dengan nama dokumen/data yang dapat mendukung gambar tindakan perbaikan atau blanko tindakan perbaikan dari temuan yang bersifat administratif. 5. Tanggal penyelesaian perbaikan : Diisi dengan tanggal pada saat perbaikan dari temuan ketidaksesuaian yang telah diperbaiki oleh UUPI/Instalasi. 6. Gb. Sebelum Perbaikan : Diisi foto dari temuan ketidaksesuaian pada saat inspeksi. 7. GB. Sesudah Perbaikan : Diisi foto dari hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh UUPI/Instalasi. 8. Tanggal, Bulan, Tahun : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun UUPI membuat laporan.
KETENTUAN : 1. Setiap tindakan perbaikan UUPI/Instalasi yang bersifat fisik harus disertai dengan foto sebelum perbaikan dan setelah perbaikan. 2. Setiap
tindakan
perbaikan
UUPI/Instalasi
yang
bersifat
administratif harus disertakan dengan dokumen/data/rekaman yang dijadikan temuan ketidaksesuaian dan setelah dilakukan perbaikan. 3. UUPI/Instalasi
melaporkan
hasil
perbaikan
dari
temuan
ketidaksesuaian kepada Kepala UPT KIPM setempat. 4. Kepala UPT KIPM menugaskan inspektur KI yang melaksanakan inspeksi di UUPI/Instalasi tersebut, untuk menverifikasi hasil tindakan perbaikan.
35
Lampiran 8 : Format Berita Acara Verifikasi Tindakan Perbaikan
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI UPT – KIPM Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan ulang yang terkait hasil perbaikan berdasarkan kegiatan inspeksi terhadap UUPI/Instalasi di bawah ini: Nama UUPI/Instalasi Alamat Tanggal Inspeksi Inspektur Karantina Ikan
: : : :
Pemeriksaan Ulang Tanggal : Inspektur Karantina Ikan : Berikut hasil verifikasi/pemeriksaan ulang terhadap UUPI/Instalasi :
No
Temuan/ Penyimpangan
Hasil Perbaikan
Tgl Selesai Perbaikan
Status (Memuaskan/Tidak memuaskan)
1 2 3 dst Temuan/penyimpangan masih dalam proses perbaikan : No 1 2 3 dst
Temuan / Penyimpangan
Target (Tanggal)
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Ulang terhadap UUPI/Instalasi atas nama PT/CV ……., dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kota, tgl/bln/tahun Inspektur Karantina Ikan UPT KIPM......
Nama NIP.....................
36
Lampiran 9 : Format Laporan Hasil Verifikasi Tindakan Perbaikan
OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA PERIKANAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan UUPI/Instalasi Nama UUPI lamat Tanggal Inspeksi Jenis Inspeksi Nama Inspektur Karantina Ikan Jumlah Ketidaksesuaian
: : : : : :
Ketidaksesuaian
Tindakan Perbaikan
No Uraian
Uraian
Diselesaikan Tanggal
Status (memuaskan/tidak memuaskan) / Alasan
1. 2. 3. Dst
Inspektur KI, Catatan : Jika berdasarkan hasil verifikasi , tindakan perbaikan yang dilakukan oleh UUPI/Instalasi belum memenuhi persyaratan, agar segera melaporkannya kepada ketua tim inspeksi. Nama Jelas NIP
37
Lampiran 10 : Format Surat Pengantar Tindakan Perbaikan
KOP UPT KIPM Tgl, Bln, Tahun Yth, Kepala Pusat Karantina Ikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Jakarta
SURAT PENGANTAR Nomor: …................................. Sehubungan dengan telah dilakukannya verifikasi tindakan perbaikan ke UUPI/Instalasi, maka bersama ini disampaikan sebagai berikut: No 1
Naskah Dinas yang Dikirim Laporan hasil verifikasi tindakan perbaikan CV/PT. …….
Banyaknya 2 (dua) Berkas
Keterangan Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih
Kepala UPT KIPM
………………………….
38
Lampiran 11 : Format Surat Perpanjangan Masa Waktu Tindakan Perbaikan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35113282 LAMAN : http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK :
[email protected]
Nomor Lampiran Hal
: ……. Tanggal, Bulan,Tahun : ……. : Perpanjangan Masa Perbaikan Temuan Inspeksi.
Yth. Pimpinan PT/CV/ …………. di ………..
Menindaklanjuti hasil inspeksi penerapan CKIB di UUPI/Instalasi saudara
pada ……tanggal, bulan, tahun… …, maka dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan saudara belum melaksanakan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan batas waktu yang telah disepakati yaitu sampai dengan tanggal…., bulan….., tahun …. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kami memberikan perpanjangan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian dimaksud sampai dengan tanggal….., bulan….., tahun….. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut saudara tidak melakukan dan melaporkan hasil perbaikan, maka sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau sertifikat CKIB perusahaan saudara dapat dibekukan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala Pusat,
Nama jelas NIP. Tembusan : Yth. Kepala UPT KIPM setempat. 39
Lampiran 12 : Format Surat Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau Sertifikat CKIB
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35113282 LAMAN : http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK :
[email protected]
Nomor Lampiran Hal
: ……. Tanggal, Bulan,Tahun : ……. : Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan
Yth. Pimpinan PT/CV/ …………. di ……….. Menindaklanjuti surat kami terdahulu nomor …. tanggal…, bulan…, tahun… … perihal Perpanjangan Masa Perbaikan Temuan Inspeksi, maka dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan saudara belum melaksanakan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan batas waktu yang telah disepakati yaitu sampai dengan tanggal…., bulan….., tahun …. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sertifikat instalasi karantina ikan perusahaan saudara dibekukan dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina sampai dengan tanggal….., bulan….., tahun….. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut saudara tidak melakukan dan melaporkan hasil perbaikan, maka sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau sertifikat CKIB perusahaan saudara dinyatakan dicabut. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Pusat,
Nama jelas NIP. Tembusan : Yth. Kepala UPT KIPM setempat 40
Lampiran 13 : Format Surat Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau Sertifikat CKIB KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35113282 LAMAN : http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK :
[email protected]
Nomor Lampiran Hal
: ……. Tanggal, Bulan,Tahun : ……. : Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan
Yth. Pimpinan PT/CV/ …………. di ……….. Menindaklanjuti surat kami terdahulu nomor …. tanggal…, bulan…, tahun… … perihal Perpanjangan Masa Perbaikan Temuan Inspeksi, maka dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan saudara belum melaksanakan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan batas waktu yang telah disepakati yaitu sampai dengan tanggal…., bulan….., tahun …. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini kami mencabut sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau sertifikat CKIB perusahaan saudara dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Pusat,
Nama jelas NIP. Tembusan : Yth. Kepala UPT KIPM setempat.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Organisasi
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd.
NARMOKO PRASMADJI Sugiman
41
