2014 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 050.05/ 0081.5 –Data–Bapp/2014

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN UNTUK UP DATE DATA/PELAPORAN PEMBANGUNAN DAN MDGs TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 2014

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125,

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2008

Nomor

59,

tambahan

Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 9. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

51

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Statistik; 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomro 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Pemerintah

dan

tentang

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4773); 13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2007

Tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738); 14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 15. Instruksi

Presiden

Nomor

3

Tahun

2010

tentang

Pembangunan yang berkeadilan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun

2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; 20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD tahun 2005 – 2025; 21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD tahun 2012 – 2017; 22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014;

23. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 Tentang RAD Percepatan Pencapaian Tujuan Milenium Provinsi Banten 2011-2015. 24. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Petunjuk

Teknis

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan se-Provinsi

Banten

Bantuan untuk

Keuangan up

date

data/pelaporan pembangunan dan MDGs Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini. KEDUA

: Biaya

yang

timbul

akibat

ditetapkannya

Keputusan

ini,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014.

Lampiran I Nomor Tanggal Tentang

: Keputusan Kepala Bappeda : 050.05/ 0081.5 –Data/Bapp/2014 : 27 Januari 2014 : Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab./Kota Untuk UpDate Data/Pelaporan Pembangunan dan MDGS Tahun Anggaran 2014

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB./KOTA UNTUK UP DATE DATA DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2014

1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang

No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Memperhatikan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pada pasal 13 ayat (1), bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan daerah serta rencana tataruang. Mengacu pada Undang-Undang

No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, Data adalah

informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Jenis statistik meliputi: Statistik Dasar, Statistik Sektoral, dan Statistik Khusus. Statistik Dasar adalah Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelanggaraannya menjadi tanggung jawab BPS (Badan Pusat Statistik). Statistik Sektoral adalah Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan

instansi

tertentu

dalam

rangka

penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Statistik Khusus adalah Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Pengelolaan data menjadi penting dan strategis serta menjadi kebutuhan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas penyelenggaraan statistik sektor secara optimal untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi wajib sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian kewenangan, dimana urusan statistik menjadi urusan wajib pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah kab/kota. Sesuai dengan peraturan daerah No.04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012 – 2017, mengamanatkan bahwa urusan statistik menjadi urusan wajib, dengan kebijakan umum meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan melalui Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah. Data pembangunan daerah merupakan suatu hal yang penting karena merupakan input yang menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan data pembangunan daerah diperlukan untuk : a.

Identifikasi dan analisis suatu kondisi / permasalahan. Identifikasi dan analisis akan sangat membutuhkan data sebagai input dalam memahami kondisi suatu daerah. Dengan adanya data tersebut maka dapat dilakukan proses analisis lebih lanjut sesuai output yang dihasilkan.

b.

Perencanaan kebijakan/program Dalam kegiatan perencanaan, data akan sangat dibutuhkan untuk memberikan dasar dan orientasi terhadap penyusunan kebijakan dan program pembangunan.

c.

Monitoring - Evaluasi (Monev) Dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi yang konsisten dan berkelanjutan, maka akan sangat tergantung dari pemenuhan kebutuhan data yang relevan. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi diperlukan indikator-indikator yang digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program, baik berupa indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, serta indikator dampak. Dan sudah barang tentu pada setiap indikator tersebut akan dibutuhkan data sebagai sumber informasi dan pelaksanaan program.

2. Permasalahan a. Penyelenggaraan Statistik sektor skala Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dilaksanakan dan dikelola secara optimal b. Integrasi data perencanaan dan evaluasi pembangunan Provinsi Banten belum optimal c. Sistem pengelolaan dan penyajian data dilakukan secara parsial dari berbagai sumber data yang berbeda d. Koordinasi Penyediaan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data antar sektor belum optimal 3. Tujuan a. Mendukung penyediaan basis data yang kuat dan akurat untuk analisis kebijakan pembangunan daerah. b. Meningkatkan

kualitas

perencanaan,

pengendalian

pembangunan

daerah

dan

penyelenggaraan pemerintahan. c. Mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan komitmen sektor dalam penyediaan data berkualitas dan tepat waktu. d. Untuk Membangun koordinasi satu data pembangunan daerah. e. Untuk mendukung percepatan pencapaian target MDG’s. 4. Pelaksana dan Hasil Kegiatan a. Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota. b. Hasil Kegiatan Penyediaan data pembangunan daerah kabupaten/kota berupa indikator kinerja sesuai dengan lampiran Permendagri No. 54 Tahun 2010 (lampiran II), data sektor Kabupaten/Kota, dan Data MDG’s (lampiran III) dalam bentuk Soft Copy dan Buku. 5. Anggaran Bantuan Keuangan Bantuan keuangan Tahun Anggaran 2014 pada masing-masing Kabupaten/Kota sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari: a.

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebesar Rp. 100.000.000,2. Data Sektoral terkait dengan indikator kinerja daerah di Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Data MDG’s Kabupaten/Kota sebesar Rp. 50.000.000,6. Jadwal Jadwal penyampaian Data pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Data Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 a.

Data Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten semester I tahun 2014 berisi data periode Januari 2013 s/d Desember 2013, disampaikan ke Bappeda Provinsi Banten pada akhir bulan Juni tahun 2014, dalam bentuk soft copy dan print out.

b.

Data Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten semester II tahun 2014 berisi data periode Januari 2014 s/d Juni 2014, disampaikan ke Bappeda Provinsi Banten pada akhir bulan November tahun 2014, dalam bentuk soft copy dan buku.

c.

Data Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tahun 2014 dimaksud, dilengkapi dengan data time series tahun 2013, 2012, dan 2011.

2. Data MDG’s a. Matrik Rencana Aksi Daerah (RAD) MDG’s Kabupaten/ Kota, disampaikan ke Bappeda Provinsi Banten pada akhir bulan Juni tahun 2014, dalam bentuk soft copy dan print out. b. Data Status Capaian MDG’s Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun 2014 berisi data periode Januari 2012 s/d 2013, disampaikan ke Bappeda Provinsi Banten pada akhir bulan November tahun 2014, dalam bentuk soft copy dan buku. c. Penyediaan Data MDG’s tahun 2014 dimaksud, dilengkapi dengan data time series tahun 2013, 2012, dan 2011. 7. Ruang Lingkup Ruang lingkup penyediaan data pembangunan daerah meliputi : 1. Data Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sesuai dengan Indikator Kinerja Pada Lampiran II Permendagri No. 54 tahun 2010. Data pembangunan daerah disusun berdasarkan Sistematika sebagai berikut : -

Kata Pengantar

-

Daftar Isi

-

Daftar Tabel/Gambar

-

Data Pembangunan daerah tentang : I. Aspek Geografi dan Demografi II. Data Pembangunan daerah Kabupaten/Kota sesuai Permendagri nomor 54 tahun 2010 yang meliputi :

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat -

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

-

Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pertanahan 4. Ketenagakerjaan

-

Fokus Seni dan Budaya Olahraga 1. Kebudayaan 2. Pemuda dan Olahraga

B. Aspek Pelayanan Umum -

Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan 5. Penataan Ruang 6. Perencanaan Pembangunan 7. Perhubungan 8. Lingkungan Hidup 9. Pertanahan 10. Kependudukan dan Catatan Sipil 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13. Sosial 14. Ketenagakerjaan 15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 16. Penanaman Modal 17. Kebudayaan 18. Kepemudaan dan Olahraga 19. Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21. Ketahanan Pangan 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

23. Statistik 24. Kearsipan 25. Komunikasi dan Informatika 26. Perpustakaan -

Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Pariwisata 5. Kelautan dan Perikanan 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Ketransmigrasian

C. Aspek Daya Saing Daerah -

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2. Pertanian

-

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1. Perhubungan 2. Penataan Ruang 3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 4. Lingkungan Hidup 5. Komunikasi dan Informatika

-

Fokus Iklim Berinvestasi 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

-

Fokus Sumber Daya Manusia 1. Ketenagakerjaan

III. Data Sektoral daerah Kabupaten/Kota. 4. Data MDG’s yang sesuai dengan Laporan Penyampaian Tujuan Pembangunan Milenium sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 0068/M.PPN/02/2012 dan Nomor 050/583/SJ (7 Tujuan 15 Target 42 Indikator) Indikator Sasaran Pembangunan Millenium (MDG’s):

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990- 2015 Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990- 2015 Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua Target 2A:

Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari 2015 Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKB) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990- 2015 Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990- 2015 Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 Tujuan 6. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A:

Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015

Target 6B:

Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 Target 6D:

Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Tuberkulosis dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang Target 7B:

Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber layak dan fasilitasi sanitasi dasar layak hingga tahun 2015

Target 7C: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020

8. Sumber Data a. Data Primer, yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD/ Instansi b. Data Sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), instansi vertikal lain, hasil riset/audit/study oleh lembaga yang kompeten dibidangnya c. Jenis dan elemen data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) d. Buku Daerah Dalam Angka e. Profil Desa/Kelurahan 9. Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Penggunaan dana bantuan keuangan tahun anggaran 2014 untuk up date data dan pelaporan pembangunan harus dapat menghasilkan: A. Buku Data Pembangunan daerah, dimana penggunaannya dapat berupa : 1.

Tim Penyusun Pengolahan Data Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Honor tim pengumpul data b. Honor tim verifikasi data c. Honor tim analisa data

Tim Penyusun Pengolahan Data Pembangunan Daerah agar melibatkan keanggotaan BPS Kabupaten/Kota 2.

Rapat Koordinasi Data Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

3.

Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Data Pembangunan Daerah

4.

Data pembangunan daerah Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2014 berisi data dari Januari 2013 s/d Desember 2013 dilengkapi dengan time series 2011 dan 2012 dalam bentuk soft copy dan print out

5.

Data pembangunan daerah Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2014 berisi data dari Januari 2014 s/d Juni 2014 dilengkapi dengan time series tahun 2011, 2012, dan 2013 dalam bentuk soft copy dan buku

B. Laporan Pelaksanaan MDG’s, dimana penggunaannya dapat berupa : 1.

Honor Tim Pengelolaan Data MDG’s

2.

Rapat Koordinasi Percepatan Pencapaian MDG’s

3.

Koordinasi dan Konsultasi Data MDG’s

4.

Buku dan Data meliputi: a.

RAD MDG’s

b.

Laporan Status Pencapaian MDG’s

c.

Laporan Pemantauan

10. Penutup Petunjuk Teknis dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penguatan up date data dan pelaporan pembangunan untuk menghasilkan basis data yang kuat dan akurat umtuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota.

Lampiran II

: Keputusan Kepala Bappeda

Nomor

: 050.05/ 0081.5-Data-Bapp/2014

Tanggal

: 27 Januari 2014

Tentang

:

Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Untuk Up Date Data/ Pelaporan Pembangunan dan MDGs Tahun Anggaran 2014

Tabel. T-1.A.1 ASPEK, FOKUS DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO

BIDANG URUSAN/INDIKATOR

RUMUS

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian PDRB(

)

− PDRB(

PDRB( 1.1.

Pertumbuhan PDRB

)

x 100%

)

Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRBsebelumnya [ 1 + ∆Inf

1 + ∆Inf

/

1 + ∆Inf

]− 1

Dimana : ∆Inf

= perubahan inflasi dari nilai tahunsebelumnya

t

=adalah periode pengamatanperubahan nilai inflasi.

Sedangkan ∆Infdihitung dengan rumus sebagai berikut : 1.2.

Laju inflasi provinsi

∆Inf =

Inf (

)

− inf (

Inf(

)

x 100%

)

Dimana : Inf

=

nilai inflasi pada tahun n

Inf (

=

nilai pada 1 tahun berikutnya

=

tahun ...

n 1.3.

PDRB per kapita

)

PDRB Penduduk Pertengahan tahun

NO


RUMUS k

G = 1 - åPi (Qi + Qi-1 ) i =1

dimana: 1.4.

Indeks Gini

Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3

=

ketimpangan rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5

=

ketimpangan sedang

G > 0,5

=

ketimpangan tinggi YD = Q

−

40 − P xq P− P

Dimana: YD4 = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk 1.5.

Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

lapisan bawah Qi -l = Persentase kumulatif pendapatan ke i-1 Pi

= Persentase kuraulatif penduduk

qi

= Persentase pendapatan ke i

ke i

IW =

(Y − Y) f l n Y

Dimana:

Untuk kabupaten/kota:

1.6.

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Yi

=

PDRB perkapita di kecamatan I

Y

=

PDRB perkapita rata-rata kab/kota

Fi

=

jumlah penduduk di kecamatan i

n

=

jumlahpenduduk di kab/kota

Untuk provinsi

1.7.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

1.8.

Angka kriminalitas yang tertangani

Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1.

Pendidikan

Yi =

PDRB perkapita di kab/kota i

Y

=

PDRB perkapita rata-rata provinsi

fi

=

jumlah penduduk di kab/kota i

n

=

jumlah penduduk di provinsi

(100 – angka kemiskinan) Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun x10.000 Jumlah penduduk

NO


RUMUS LIT

1.1.

1.2.

Angka melek huruf

Angka rata-rata lama sekolah

dimana: LIT = L = P =

=

Angka partisipasi kasar

Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan.

Dimana, h = a = t = E = P

,

=

1.4.

Dimana: h = t = P = P =

E x 100 P,

jenjang pendidikan kelompok usia tahun adalah jumlah penduduk yang pada tahun tdari berbagai usia sedangsekolah pada jenjang pendidikan h adalah jumlah penduduk yang pada tahun tberada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h APT =

Angka pendidikan yang ditamatkan

x 100

angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahunkeatas) pada tahun t Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t Jumlah penduduk usia 15 tahunkeatas

APK =

1.3.

L P

P x 100 P

jenjang pendidikan tahun jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t total jumlah penduduk pada tahun t

APM =

E P

,

x 100

,

dimana:

1.5.

Angka Partisipasi Murni

h

=

jenjang pendidikan

a

=

kelompok usia

t

=

tahun

E

,

=

jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t

P

,

=

jumlah penduduk kelompok usia a

1.5.1.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A x100% Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun

1.5.2.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B x100% Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun

1.5.3.

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C x100% Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun

2.

Kesehatan

NO


RUMUS AKB =

D t x 1000 ∑ Lahir Hidup

AKHB = (1 − AKB) Dimana: 2.1.

Angka kelangsungan hidup bayi

1

= per 1000 kelahiran

AKB

= Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)

D

t

= Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.

∑LahirHidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.

2.2.

Angka usia harapan hidup

2.3.

Persentase balita gizi buruk

3.

Pertanahan

3.1.

Persentase penduduk yang memiliki lahan

4.

Ketenagakerjaan

4.1.

Rasio penduduk yang bekerja

Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur

Jumlah balita gizi buruk x100 Jumlah balita

Penduduk memiliki lahan x100 Jumlah penduduk

Rasio penduduk yang bekerja=

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1.

Kebudayaan

1.1.

Jumlah grup kesenian

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

1.2.

Jumlah gedung

Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

2.

Pemuda dan Olahraga

2.1.

a. Jumlah klub olahraga

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.

2.2.

b. Jumlah gedung olahraga

Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan

1.1.

Pendidikan dasar:

Penduduk yang bekerja Angkatan kerja

NO


RUMUS APS =

E , x 1.000 P,

dimana:

1.1.1.

Angka partisipasi sekolah

1.1.2.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

1.1.3.

Rasio guru/murid

1.1.4.

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

1.2.

Pendidikan menengah:

1.2.1.

Angka partisipasi sekolah

1.2.2.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

1.2.3.

Rasio guru terhadap murid

1.2.4.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

1.2.5.

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

1.3.

Fasilitas Pendidikan:

1.3.1.

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

1.3.2.

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

h

=

jenjang pendidikan

a

=

kelompok usia

t

=

tahun

E

,

=

jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t

P

,

=

jumlah penduduk kelompok usia a

Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs) x10.000 Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 thn + (13 s.d 15) thn Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs) x10.000 Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas x1000 Jumlah murid pendidikan dasar

APS 16-19=

Jumlah murid usia 16-19 thn x1.000 Jumlah penduduk usia 16-19 thn

Jumlah sekolah (SMA/MA/ SMK) x10.000 Jumlah penduduk usia 16 s.d 19 thn Jumlah Guru (SMA/MA/SMK) x10.000 Jumlah Murid (SMA/MA/SMK) Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas x10.000 Jumlah murid pendidikan menengah Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota x100% Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf se-Kabupaten dan Kota

Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik x100% Jumlah seluruh sekolah SD/MI Jumlah sekolah pendidikanSMP/MTsdan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik x100% Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

1.4.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

1.4.1.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.5.

Angka Putus Sekolah:

1.5.1.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

1.5.2.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota x100% Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota

1.5.3.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Jumlah Capaian Kinerja APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota x100% Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota

1.6.

AngkaKelulusan:

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak x100% Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun

Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota x100% Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota

NO


RUMUS Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI x100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjangSD/MIpd tahun sebelumnya

1.6.1.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

1.6.2.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

1.6.3.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

1.6.4.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

1.6.5.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

1.6.6.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

2.

Kesehatan

2.1.

Rasio posyandu per satuan balita

Jumlah posyandu x1000 Jumlah balita

2.2.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu x1000 Jumlah penduduk

2.3.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

2.4.

Rasio dokter per satuan penduduk

2.5.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

2.6.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu x100% Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama

2.7.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu x100% Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama

2.8.

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

2.9.

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil kerja pada kurun waktu tertentu x100% Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama

2.10.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Jumlahpenderita baru TBC BTA + yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 Tahun x100% Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama

2.11.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun x100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama

2.12.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

2.13.

Cakupan kunjungan bayi

2.14.

Cakupan puskesmas

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs x100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjangSMP/MTSpd tahun sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjangSMA/SMK/MA x100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjangSMA/SMK/MA pd tahun sebelumnya Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs x100% Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA x100% Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV x100% Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Jumlah rumah sakit x1000 Jumlah penduduk Jumlah dokter x1000 Jumlah penduduk Jumlah tenaga medis x1000 Jumlah penduduk

Jumlah Desa / Kelurahan UCI x100% Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan

Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 x100% Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu x100% Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama Jumlah puskesmas x100% Jumlah seluruh kecamatan

NO


RUMUS Jumlah pembantu puskesmas x100% Jumlah seluruh desa

2.15.

Cakupan pembantu puskesmas

3.

PekerjaanUmum

3.1.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

3.2.

Rasio Jaringan Irigasi

3.3.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

3.4.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi x100 Jumlah rumah tinggal

3.5.

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum x1000 Jumlah penduduk

3.6.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

3.7.

Rasio rumah layak huni

3.8.

Rasio permukiman layak huni

3.9.

Panjang jalan dilalui Roda 4

3.10.

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

3.11.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik x100% Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut

3.12.

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi (Km) x100% Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)

3.13.

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km) x100% Panjang seluruh jalan Sempadan kabupaten (Km)

3.14.

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km) x100% Panjang seluruh Sempadan sungai kabupaten (Km)

3.15.

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) x100% Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)

3.16.

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

3.17.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

3.18.

Lingkungan Pemukiman

4.

Perumahan

4.1.

Rumah tangga pengguna air bersih

4.2.

Rumahtanggapengguna listrik

4.3.

Rumahtanggaber-Sanitasi

Panjang jalan kondisi baik Panjang jalan seluruhnya Panjang saluran irigasi Luas lahan budidaya pertanian Jumlah tempat ibadah x1000 Jumlah penduduk

Jumlah daya tampung TPS x1000 Jumlah penduduk Jumlah rumah layak huni Jumlah penduduk Luas pemukiman layak huni Luas wilayah permukiman Jumlah panjang jalan (Km) Jumlah penduduk Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 x100% Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk

Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor x100% Jumlah seluruh wilayah rawan longsor Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik x100% Luas irigasi kabupaten Luas Kawasan Kumuh x100% Luas Wilayah

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih x100% jumlah seluruh rumah tangga Jumlah rumah tangga pengguna listrik x100% Jumlah seluruh rumah tangga Jumlah rumah tangga ber sanitasi x100% Jumlah seluruh rumah tangga

NO


RUMUS Luas lingkungan permukiman kumuh x100% Luas wilayah

4.4.

Lingkungan pemukimankumuh

4.5.

Rumah layak huni

5.

Penataan Ruang

5.1.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah ber HPL/HGB

5.2.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Jumlah bangunan ber – IMB Jumlah bangunan

5.3.

Ruang publik yang berubah peruntukannya

6.

Perencanaan Pembangunan

6.1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/ tidak

6.2.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/ tidak

6.3.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada/ tidak

6.4.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

7.

Perhubungan

7.1.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah rumah layak huni x100% Jumlah seluruh rumah

Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha) x100% Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)

Jumlah program RKPD Tahun berkenaan x100% Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan

Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan Jumlah penduduk

7.2.

Rasio ijin trayek

7.3.

Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

7.4.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

7.5.

Angkutan darat

7.6.

Kepemilikan KIR angkutan umum

7.7.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Jangka waktu proses pengujian angkutan umum

7.8.

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

7.9.

Pemasangan Rambu-rambu

8.

LingkunganHidup

8.1.

Persentase penanganan sampah

Volume sampah yang ditangani x100 Volume produksi sampah

8.2.

Persentase Pendudukberaksesairminum

Penduduk berakses air minum x100 Jumlah penduduk

Jumlah angkutan darat x100% Jumlah penumpang angkutan darat Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n x100% Jumlah angkutan umum pada Tahun n

Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n x100% Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia

NO


8.3.

PersentaseLuaspemukiman yang tertata

8.4.

Pencemaran status mutu air

8.5.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

8.6.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

8.7.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

8.8.

Penegakan hukum lingkungan

9.

Pertanahan

RUMUS Luas area permukiman tertata x100 Luas area permukiman keseluruhan Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber data air yang dipantau mutuairnya x100% Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air x100% Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi x100% Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL Jumlah daya tampung TPS (m3) x100% Jumlah penduduk Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda x100% Jumlah kasus lingk.yang ada

9.1.

Persentase luas lahan bersertifikat

Jumlah Luas Lahan bersertifikat x1000 Jumlah penduduk

9.2.

Penyelesaian kasus tanah Negara

Jumlah kasus yang diselesaikan x100% Jumlah kasus yang terdaftar

9.3.

Penyelesaian izin lokasi

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1.

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

10.2.

Rasio bayi berakte kelahiran

10.3.

Rasio pasangan berakte nikah

10.4.

Kepemilikan KTP

10.5.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

10.6.

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

10.7.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

11.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

11.2.

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

11.3.

Rasio KDRT

11.4.

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

11.5.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah Ijin Lokasi Permohonan Ijin Lokasi

x100%

Jml penduduk usia > 17 yang ber KTP Jml penduduk usia > 17 atau telah menikah Jml penduduk ber KK Jml penduduk yang telah menikah Jumlah pasangan nikah berakte nikah Jumlah keseluruhan pasangan nikah Jumlah Penduduk yang memiliki KTP x100% Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran x100% Jumah penduduk

Ada/tidak ada

Sudah/belum

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah x100 Jumlah pekerja perempuan Pekerja perempuan di lembaga swasta x100 Jumlah pekerja perempuan Jumlah KDRT x100 Jumlah rumahh tangga Pekerja anak usia 5-14 tahun x100 Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan x100% Jumlah angkatan kerja perempuan

NO


RUMUS Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan x100% Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak

11.6.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

12.2.

Rasio akseptor KB

Jumlah akseptor KB x100 Jumlah pasangan usia subur

12.3.

Cakupan peserta KB aktif

Jumlah peserta program KB aktif x100% Jumlah pasangan usia subur

12.4.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

13.

Sosial

13.1.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

13.2.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

13.3.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

14.

Ketenagakerjaan

14.1.

Angka partisipasi angkatan kerja

14.2.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Jumlah sengketa pengusaha pekerja x1000 Jumlah perusahaan

14.3.

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Jumlah penduduk Angkatan Kerja x100% Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)

14.4.

Pencari kerja yang ditempatkan

14.5.

Tingkat pengangguran terbuka

Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja x100% Jumlah penduduk angkatan kerja

14.6.

Keselamatan dan perlindungan

Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n x100% Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n

14.7.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

15.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1.

Persentase koperasi aktif

15.2.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

15.3.

Jumlah BPR/LKM

15.4.

Usaha Mikro dan Kecil

16.

Penanaman Modal

Jumlah anak Jumlah keluarga

Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I x100% jumlah keluarga

Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah. Jumlah PMKS yg diberikan bantuan x100% Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan Jumlah PMKS yg tertangani x100% Jumlah PMKS yg ada

Angkatan kerja 15 tahun ke atas x100 Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan x100% Jumlah pencari kerja yang mendaftar

Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n x100% Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dgn kebijakan pemda

Jumlah koperasi aktif x100 Jumlah seluruh koperasi

Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM

Jumlah BPR/LKM aktif

Jumlah usaha mikro dan kecil x100% Jumlah seluruh UKM

NO


RUMUS

16.1.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

16.2.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA)

16.3.

Rasio daya serap tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN

16.4.

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Realisasi PMDN Tahun evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi x100% Realisasi PMDN sebelum evaluasi

17.

Kebudayaan

17.1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

17.2.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

17.3.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

18.

Kepemudaan dan Olahraga

18.1.

Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi pemuda

18.2.

Jumlah organisasi olahraga

Jumlah organisasi olahraga

18.3.

Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan

18.4.

Jumlah kegiatan olahraga

Jumlah kegiatan olahraga

18.5.

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

18.6.

Lapangan olahraga

19.

Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri

19.1.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM,

19.2.

Kegiatan pembinaan politik daerah

Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

20.2.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

20.3.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Jumlah pos siskamling Jumlah desa/kelurahan

20.4.

Pertumbuhan ekonomi

( + 1) – ( )

20.5.

Kemiskinan

(100 – angka kemiskinan)

20.6.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

Ada tidak

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan x100% Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah

Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten x1000 Jumlah penduduk Jumlah lapangan olahraga di kabupaten x1000 Jumlah penduduk

Ormas dan OKP

Jumlah polisi pamong praja x10.000 Jumlah penduduk Jumlah Linmas x10.000 Jumlah penduduk

( )

100%

NO 20.7.


RUMUS Jumlah penyelesaian penegakan PERDA x100% Jumlah pelanggaran PERDA

Penegakan PERDA

Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam

20.8.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

20.9.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 x100% Jumlah pelanggaran K3

20.10.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

Jumlah petugas perlindungan masyarakat x100% Jumlah penduduk

20.11.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

20.12.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

20.13.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

20.14.

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs

20.15.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda

21.

KetahananPangan

21.1.

Regulasi ketahanan pangan

21.2.

Ketersediaan pangan utama

22.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

22.2.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

22.3.

Jumlah LSM

22.4.

Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran ( < 1 jam setelah pengaduan) x100% Jumlah kejadian kebakaran

Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik x100% Jumlah seluruh pemerintahan desa

Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb. Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) x100% Jumlah penduduk

Jumlah kelompok binaan LPM Jumlah LPM Jumlah kelompok binaan PKK Jumlah PKK

Jumlah LSM yang aktif

LPM Berprestasi

22.5.

PKK aktif

22.6.

Posyandu aktif

22.7.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

22.8.

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

23.

Statistik

23.1.

Jumlah mobil pemadam kebakaran x100% Jumlah penduduk

Buku ”kabupaten dalam angka”

Jumlah LPM berprestasi x100% Jumlah LPM Jumlah PKK aktif x100% Jumlah PKK Jumlah Posyandu aktif x100% Total Posyandu Jumlah Swadaya masyarakat mendukungan Program Permberdayaan Masyarakat x100% Total Program Permberdayaan Masyarakat program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat x100% Total pasca program pemberdayaan masyarakat

Ada/Tidak

NO


RUMUS

23.2.

Buku ”PDRB kabupaten”

24.

Kearsipan

24.1.

Pengelolaan arsip secara baku

24.2.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

25.

Komunikasi dan Informatika

25.1.

Jumlah jaringan komunikasi

25.2.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

25.3.

Jumlah surat kabar nasional/lokal

Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah

25.4.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah

25.5.

Web site milik pemerintah daerah

Ada/Tidak

25.6.

Pameran/expo

Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per Tahun

26.

Perpustakaan

26.1.

Jumlah perpustakaan

26.2.

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

26.3.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Ada/Tidak

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku x100% Jumlah SKPD

Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Jumlah jaringan telepon genggam stasioner Jumlah wartel/warnet x1000 Jumlah penduduk

Jumlah perpustakaan Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di Perpustakaan daerah

Fokus Layanan Urusan Pilihan 1.

Pertanian

1.1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

1.2.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

1.3.

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

1.4.

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) x100% Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan

1.5.

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Jumlah Produksi padi/bahanpangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n x100% Jumlah produksipadi/bahanpangan utama di daerah ton Tahun n

1.6.

Cakupan bina kelompok petani

Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) x100% Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan x100% Jumlah PDRB

Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija) x100% Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan

Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n x100% jumlah kelompok tani

NO 2.


RUMUS

Kahutanan Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi x100% Luas total hutan dan lahan kritis

2.1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2.2.

Kerusakan Kawasan Hutan

Luas Kerusakan Kawasan Hutan x100% Luas Kawasan Hutan

2.3.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kehutanan x100% Jumlah PDRB

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1.

Pertambangan tanpa ijin

3.2.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

4.

Pariwisata

4.1.

Kunjungan wisata

4.2.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

5.

Kelautan dan Perikanan

5.1.

Produksi perikanan

Jumlah Produksi Ikan (Ton) x100% Target Daerah (Ton)

5.2.

Konsumsi ikan

Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) x100% Target Daerah (Kg)

5.3.

Cakupan bina kelompok nelayan

Jumlah kelompok nelayan yg mendapatkan bantuan pemda Tahun n x100% Jumlah kelompok nelayan

5.4.

Produksi perikanan kelompok nelayan

Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan x100% Jumlah produksi ikan di daerah

6.

Perdagangan

6.1.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

6.2.

Ekspor Bersih Perdagangan

6.3.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

7.

Perindustrian

7.1.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

7.2.

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

7.3.

Pertumbuhan Industri.

7.4.

Cakupan bina kelompok pengrajin

8.

Ketransmigrasian

Luas Penambangan Liar yang ditertibkan x100% Luas area penambangan yang liar Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan x100% Jumlah PDRB

Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota x100% Jumlah seluruh Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata x100% Jumlah PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan x100% Jumlah PDRB

nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n x100% Jumlah kelompok pedagang/usaha informal

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri x100% Jumlah PDRB Jumlah Kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga x100% Jumlah PDRB sektor Industri Jumlah Industri Tahun n- Jumlah Industri Tahun (n-1)**) x100% Jumlah Industri s/d Tahun n Jumlah kelompok pengrajin yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n x100% Jumlah kelompok pengrajin

NO


8.1.

Transmigran swakarsa

8.2.

Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

RUMUS Jumlah transmigran swakarsa x100% Jumlah transmigrasi Jumlah Kontribusi PDRB dari transmigrasi x100% Jumlah PDRB

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1.


1.1.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

1.2.

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

1.3.

Produktivitas total daerah

2.

Pertanian

2.1.

Nilai tukar petani

Total Pengeluaran RT Jumlah RT Total Pengeluaran RT Non Pangan x 100 Total Pengeluaran Nilai Tambah Sektor ke-i Jumlah Angkatan Kerja

Indeks yang diterima petani lt x 100 Indeks yang dibayar petani (lb)

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1.

Perhubungan

1.1.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

1.2.

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

1.3.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun

2.

Penataan Ruang

2.1.

Ketaatan terhadap RTRW

2.2.

Luas wilayah produktif

Jumlah luas wilayah Produktif x 100 Jumlah luas seluruh wilayah budidaya

2.3.

Luas wilayah industri

Jumlah luas wilayah Industri x 100 Jumlah luas seluruh wilayah budidaya

2.4.

Luas wilayah kebanjiran

Jumlah luas wilayah Kebanjiran x 100 Jumlah luas seluruh wilayah budidaya

2.5.

Luas wilayah kekeringan

Jumlah luas wilayah Kekeringan x 100 Jumlah luas seluruh wilayah budidaya

2.6.

Luas wilayah perkotaan

Jumlah luas wilayah Perkotaan x 100 Jumlah luas seluruh wilayah budidaya

3.


3.1.

Jenis dan jumlah bank dan cabang

Jumlah dan jenis bank dan cabang- cabangnya

3.2.

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

Jumlah dan jenis perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

3.3.

Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas

3.4.

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas

Panjang Jalan Jumlah Kendaraan

Realisasi RTRW x 100 Rencana Peruntukan

NO


RUMUS

4.

Lingkungan Hidup

4.1.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

5.

Komunikas dan Informatika

5.1.

Rasio ketersediaan daya listrik

Daya listrik terpasang Jumlah kebutuhan

5.2.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Jumlah RT menggunakan listrik Jumlah Rumah Tangga

5.3.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Jumlah RT menggunakan air bersih Jumlah RT

x100

x100

x100

Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon Jumlah penduduk

x100

Fokus Iklim Berinvestasi 1.


1.1.

Angka kriminalitas

1.2.

Jumlah demo

Jumlah demo dalam 1 tahun

1.3.

Lama proses perijinan

Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)

1.4.

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

1.5.

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

1.6.

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun Jumlah penduduk seluruhnya

Jumlah desa atau kelurahan berswasembada Jumlah desa atau kelurahan

Fokus Sumber Daya Manusia 1.

Ketenagakerjaan

1.1.

Rasio lulusan S1/S2/S3

1.2.

Rasio ketergantungan

Jumlah lulusan S1/S2/S3 Jumlah penduduk

x10.000

Penduduk usia<15 th+usia>64 x100 Penduduk usia 15-64

x10.000

x10.000

Lampiran III

: Keputusan Kepala Bappeda

Nomor

: 050.05/ 0081.5-Data-Bapp/2014

Tanggal

: 27 Januari 2014

Tentang

:

Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Untuk Up Date Data/ Pelaporan Pembangunan dan MDGs Tahun Anggaran 2014

SISTEMATIKA MATRIKS RAD MDG’s

2014 TENTANG

Recommend Documents