TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/308/VII/2014 tentang PETUNJUK TEKNIS TENTANG PEMBAYARAN GAJI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,
Menimbang
: a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa buku Petunjuk Teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi Lembaga Pendidikan di lingkungan Angkatan Darat; dan b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad mengenai Petunjuk Teknis tentang Pembayaran Gaji Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan Darat;
Mengingat
: 1. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 2. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
2 3. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/58/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Organisasi dan Tugas Direktorat Keuangan Angkatan Darat; 4. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum di lingkungan Angkatan Darat; dan 5. Keputusan Kasad Nomor Kep/70/XII/2013 tanggal Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk Keuangan.
Memperhatikan
31
: 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/263/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Perintah untuk melaksanakan kegiatan menyusun/merevisi Bujuk TNI AD yang diprogramkan pada Program dan Anggaran TA 2014; 2. Surat Perintah Dirkuad Nomor Sprin/213/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Perintah Sebagai Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Pembayaran Gaji Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan Darat; dan 3. Hasil Perumusan Kelompok Kerja Perumusan/Revisi Petunjuk Teknis tentang Pembayaran Gaji Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan Darat.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: 1. Petunjuk Teknis tentang Pembayaran Gaji Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan Angkatan Darat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan menggunakan Kode PT : CKU – 05.a. 2.
Petunjuk Teknis ini berklasifikasi BIASA.
3. Direktur Keuangan Angkatan Darat sebagai Pembina materi Petunjuk Teknis ini. 4. Peraturan lain yang bertentangan dengan materi Petunjuk Teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
3 5.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Juli 2014 a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Dankodiklat,
Lodewidk F Paulus Letnan Jenderal TNI Autentikasi Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat,
Distribusi : A dan B Angkatan Darat Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5.
Kasum TNI Irjen TNI Dirjen Renhan Kemhan RI Asrenum Panglima TNI Kapusjarah TNI
Didik Hartanto, S.I.P. Brigadir Jenderal TNI
4 Lampiran Keputusan Kasad Nomor Kep/ 308 /VII/2014 Tanggal 7 Juli 2014
TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
PETUNJUK TEKNIS
tentang PEMBAYARAN GAJI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT
BAB I PENDAHULUAN
1.
Umum. a. Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Pembayaran Gaji Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan Darat merupakan jabaran dari Petunjuk Administrasi tentang Pelaksanaan Pembiayaan yang isinya menguraikan ketentuan-ketentuan tentang tata cara administrasi keuangan dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan personel yang harus diselenggarakan secara terencana, terarah, terus menerus, serta dievaluasi menyesuaikan perkembangan reformasi sistem keuangan negara dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Petunjuk Teknis tentang Pembayaran Gaji Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan Darat yang disahkan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/107/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, yang selama ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembayaran gaji prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan Darat sudah tidak memadai, dihadapkan dengan perubahan mekanisme pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, sehingga Petunjuk Teknis tentang Pembayaran Gaji Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan Darat perlu diadakan revisi. c. Agar diperoleh kesamaan pemahaman dan tindakan dalam pembayaran gaji maka perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Gaji Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI AD yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembayaran gaji agar dapat berjalan dengan tertib, benar, seragam serta sebagai bahan ajaran di lembaga pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Darat.
5 2.
Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tentang teknis pembayaran gaji Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan Darat. b. Tujuan. Petunjuk Teknis sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembayaran gaji di lingkungan Angkatan Darat.
3.
Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Lingkup pembahasan Juknis ini meliputi ketentuan umum, kegiatan yang dilaksanakan, hal-hal yang perlu diperhatikan, pengawasan dan pengendalian. b.
4.
Tata Urut.
Juknis ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :
1) 2) 3) 4) 5) 6)
I II III IV V VI
Bab Bab Bab Bab Bab Bab
Pendahuluan. Ketentuan Umum. Kegiatan yang Dilaksanakan. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan. Pengawasan dan Pengendalian. Penutup.
Dasar. a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang keuangan negara; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang perbendaharaan negara; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan; e. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak; f. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; g. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 05/PMK.05/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
6 57/PMK.05/2007 tentang pengelolaan Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
rekening
milik
Kementerian
h. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi tentang penyusunan, penerbitan doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat; i. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/54/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Angkatan Darat; j. Keputusan Kasad Nomor Kep/367/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan pengelolaan DIPA petikan satker daerah; k. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Petunjuk Administrasi tentang penyelenggaraan administrasi umum Angkatan Darat; dan l. Surat Keputusan Dirkuad Nomor Skep/72/III/2006 tanggal 30 Maret 2006 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tentang anggaran dan pembiayaan. 5.
Pengertian (Sublampiran A).
BAB II KETENTUAN UMUM
6. Umum. Dalam penyelenggaraan pembayaran gaji Prajurit dan PNS di lingkungan Angkatan Darat diperlukan pemahaman terhadap ketentuan umum yang meliputi tujuan, sasaran, sifat, peranan, organisasi, tanggung jawab, ketentuan administrasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembayaran gaji. 7. Tujuan. Terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pembayaran gaji Prajurit dan PNS di lingkungan Angkatan Darat dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku. 8. Sasaran. Terwujudnya pelaksanaan perhitungan, pembayaran gaji Prajurit dan PNS di lingkungan Angkatan Darat dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. 9. Sifat. Pembayaran Gaji Prajurit dan PNS bersifat rutin yang diterima setiap bulan dan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 10. Peranan. Pembayaran gaji di lingkungan Angkatan Darat mempunyai peran penting dalam pelaksanaan penyaluran hak setiap Prajurit dan PNS serta keluarganya sebagai sumber data untuk laporan keuangan pelaksanaan pembayaran gaji dan sebagai dokumen yang digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Negara.
7 11.
Organisasi a.
Struktur Organisasi
KPA - Dansatker
PPK - Wadan - Waka - Ses - Pejabat yang ditunjuk
PPSPM - Papekas
BP - Pa/Ba Uryar
BPP/PDG/ JUYAR
Pengorganisasian alur pengelolaan gaji adalah sebagi berikut : 1) KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran. 2) PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 3) PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 4) BP adalah personel yang ditunjuk untuk menerima menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN Pada Kemhan dan TNI. 5) BPP/PDG/Juru Bayar adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. b.
Susunan Organisasi 1)
Dan/ KaSatker Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
8 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Wadan/Waka/Ses/ Pejabat yang ditunjuk. 3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yaitu Papekas. 4)
Bendahara Pengeluaran (BP) yaitu Pa/Ba Uryar Pekas.
5) Bendahara Satker/Subsatker. 12.
Pengeluaran
Pembantu
(BPP)/PDG/Juru
Bayar
Tugas dan Tanggung Jawab. a.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 1) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; 2) Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian terhadap dokumen gaji dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara; 3)
Menetapkan BPP/PDG/Juru Bayar;
4) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji; 5) Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6) Melakukan pengawasan, memonitor/monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan pembayaran gaji dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan; dan 7) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA. b.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 1) PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; 2) Dalam melaksanakan kewenangan, PPK mempedomani pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA; 3)
PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM;
4) Menyusun rencana berdasarkan DIPA; 5)
pelaksanaan
Membuat menandatangani SPP;
kegiatan
pembayaran
gaji
9 6)
Melaporkan /penyelesaian kegiatan kepada KPA;
7) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pembayaran gaji; 8) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara; 9) Mengusulkan revisi (Petunjuk Operasional Kegiatan) POK/DIPA kepada KPA; 10)
Pengujian dilakukan dengan: a) menguji kebenaran keabsahan surat-surat bukti mengenai pembayaran gaji; dan/atau; b) menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran Belanja Pegawai.
11)
Laporan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan berupa laporan atas : a)
pelaksanaan pembayaran gaji; dan
b)
penyelesaian tagihan kepada Negara.
12) Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas tagihan berdasarkan Kekuatan Gaji; 13)
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPK menguji : a)
kelengkapan dokumen tagihan;
b)
kebenaran perhitungan tagihan;
c) kebenaran data personel yang berhak menerima pembayaran gaji; dan d)
kebenaran, keabsahan dokumen pembayaran gaji.
14) PPK harus menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran gaji bulan terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada KPA. c.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 1) Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas dokumen pembayaran gaji dan menerbitkan SPM; 2) Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
10 a)
menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
b) menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c) membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah tersedia; d)
menerbitkan SPM;
e) menyimpan pembayaran gaji;
dan
menjaga
keutuhan
seluruh
dokumen
f) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan g) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. 3)
Dalam menerbitkan SPM, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut: a) mencatat pagu, realisasi pembayaran gaji, sisa pagu, pada kartu pengawasan DIPA; b)
menandatangani SPM; dan
c) memasukkan Personal Identification Number (PIN)PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM di Kantor Wilayah KPPN yang melayani. 4) Pengujian terhadap SPP dilakukan oleh PPSPM meliputi : a)
beserta
dokumen
pendukung
yang
kelengkapan dokumen pendukung SPP;
b) kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK; c)
kebenaran pengisian format SPP;
d) kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran Satker; e) ketersediaan pagu sesuai BAS DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
pada
SPP
dengan
f) kebenaran format dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran Belanja Pegawai;
11 g) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP; dan h)
kebenaran perhitungan PPh Pasal 21;
5) Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya. 6)
Mengajukan SKPP kepada KPPN untuk disahkan.
7) PPSPM bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA. d.
Bendahara Pengeluaran (BP). 1) Membuat/menerima dan memeriksa pengajuan gaji dari BPP/PDG/Juru Bayar (KU-102 A, B, C, 106, 107 dan 109) dan dokumen lainnya. Apabila ditemukan kesalahan atau kekurangan maka Bendahara Pengeluaran dapat meminta Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperbaikinya sehingga diperoleh jumlah penghasilan yang benar sebagai dasar PPSPM untuk menerbitkan SPM; 2) Menerima dan menyusun pertanggungjawaban keuangan gaji dan membuat laporan keuangan gaji sesuai ketentuan yang berlaku; 3)
Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
4) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 5) Melakukan pemotongan/pemungutan pembayaran yang dilakukannya;
penerimaan
negara
dari
6) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; 7) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN; 8) Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran; 9) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; 10) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit);
12 11) Khusus untuk Bendaharawan Gaji dibawah Kudam IX/Udayana, Kudam XVI/Pattimura dan Kudam XVII/Cendrawasih, melaksanakan pembuatan Delivery Order (DO) untuk pengajuan Beras Natura; 12) Menyiapkan SKPP untuk ditandatangani oleh PPSPM, KPA/Kasatker atau yang ditunjuk oleh KPA; 13) Dalam pelaksanaan tugas secara fungsional bertanggung jawab kepada KPPN selaku kuasa BUN; 14) Dalam pelaksanaan tugas secara organisasi bertanggung jawab kepada KPA; dan 15) Bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang ada dalam pengelolaannya. e.
BPP/PDG/Juru Bayar. 1) Bertugas membuat Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) bagi seluruh personel yang ada dalam Satker dan Sub satker; 2) Membuat pengajuan gaji kepada BP terdiri dari (KU-102 A, B, C, 106, 107 dan 109); 3) Berkewajiban memproses seluruh laporan mutasi yang terjadi berkaitan dengan hak-hak personel yang bersangkutan seperti pengangkatan baru, pindahan, pensiun, perubahan pangkat, gaji berkala, jabatan, status keluarga, jumlah anak dan mencatat di dalam Buku Penghasilan Perorangan (KU-11); 4) Bertanggung jawab atas kebenaran data DPP untuk satuan yang dikelolanya; 5) Menerima cek dari Bendahara Pengeluaran dan membayarkan gaji kepada anggota setiap bulan; 6) Meneliti kebenaran/keabsahan surat kuasa pengambilan gaji dari anggota yang tidak dapat mengambil sendiri; 7) Mengirimkan dokumen pertanggungjawaban gaji kepada Bendahara Pengeluaran sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan; 8) Bertanggung jawab atas penerimaan dan pembayaran gaji kepada yang berhak baik secara fisik maupun administrasi; 9)
BPP bertanggung jawab kepada Dansatker;
13 10) Menyiapkan dokumen data dalam rangka menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Penghasilan (SKPP) dan mengajukannya kepada Bendahara Pengeluaran/PPSPM untuk diteruskan kepada KPPN; 11) BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran; dan 12) Bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang ada dalam pengelolaannya. 13.
Ketentuan Administrasi. a.
Penyediaan dan Pembayaran Gaji. 1) Anggaran gaji bagi Prajurit dan Pegawai/Calon Pegawai disediakan dalam DIPA Petikan Satker Daerah; dan 2) Dana gaji yang disediakan dalam DIPA dilaksanakan oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
b.
Administrasi Gaji. 1)
Kelengkapan Administrasi Gaji terdiri dari : a)
SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana);
b)
SSP (Surat Setoran Pajak);
c)
SPM (Surat Perintah Membayar);
d)
SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak);
e) KU-106 (Kuitansi Pembayaran Penghasilan) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen; f) KU-109 (Daftar Rekapitulasi Pembayaran Per Status Penghasilan) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat komitmen; g) KU-102 A (Daftar Kekuatan Personel Militer) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK); h) KU-102 B (Daftar kekuatan Personel PNS) ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat komitmen;
14 i) KU-102 C (Daftar Perbandingan Kekuatan Personel) ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen; j) KU-107 (Daftar Pembayaran penghasilan dan ULP) yang sudah ditandatangani anggota, halaman terakhir ditandatangani/ diketahui oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); k) Rekapitulasi KU-107 halaman diketahui oleh BPP, BP dan PPK;
terakhir
ditandatangani/
l) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang ditandatangani oleh BP/KPA/PPK yang disahkan oleh KPPN, bagi personel yang pindah satuan/pindah layanan KPPN sedangkan yang tidak pindah KPPN cukup di tandatangani oleh BP/PPK/KPA; m)
Skep Pengangkatan bagi Prajurit/PNS baru; dan
n) Copy Skep,Sprin atau Perintah Kesatuan bagi Personel yang mengalami perubahan penghasilan maupun status penghasilan. 2) Buku Penghasilan Perorangan (BPP/KU-11). Memuat data-data personel dan keluarga yang bersangkutan termasuk gaji dan ULP serta spesimen tandatangan dan parafnya; 3) Spesimen. Spesimen (contoh tanda tangan) PPSPM dan PPK, BP dan BPP disampaikan kepada KPPN yang diperbaharui apabila terjadi pergantian pejabat; dan 4) Satker mengirimkan Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (KU-1) bagi Prajurit, PNS dan Calon PNS kepada KPPN pembayar setiap ada perubahan susunan keluarga/status keluarga. c.
Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan 1)
Pengangkatan Perwira TNI oleh Presiden;
2) Pengangkatan Bintara/Tamtama TNI oleh Kepala Staf Angkatan/ Pejabat yang berwenang; 3) Pengangkatan PNS dan Calon PNS oleh Kepala BKN dengan petikan oleh Dan/Kasatker/pejabat yang berwenang; dan 4) Perubahan pangkat, perubahan gaji dan pindah tugas/jabatan oleh Kepala Unit Organisasi (Ka. UO) atau Pejabat yang berwenang. d.
Proses Pembuatan Daftar Pembayaran Penghasilan Gaji
15 1) Pembuatan DPP Gaji dilakukan oleh BPP/PDG/Juru Bayar secara terpisah terdiri dari gaji TNI, PNS dan Calon PNS rangkap lima yang ditanda tangani oleh BPP/PDG/Juru Bayar, BP dan PPK yang bertanggung jawab atas kebenaran daftar pembayaran gaji; 2) Proses pengolahan dan pencetakan DPP dilaksanakan oleh BP/BPP/PDG/Juru Bayar dengan memperhatikan adanya perubahan/mutasi yang terjadi dalam layanannya; dan 3) Sahnya Daftar Pembayaran Penghasilan Gaji sebagai pertanggungjawaban keuangan bila telah ditandatangani oleh : a)
KU-107 oleh anggota yang berhak; dan
b) BPP/PDG/Juru Bayar dan diketahui oleh BP/PPK (KU-102 A,B,C, KU-106, rekap KU-107 dan KU-109). e.
Penerapan PPh Pasal 21. 1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan terhadap orang pribadi atau perorangan berkenaan dengan gaji yang diterima. 2)
3)
Subyek PPh Pasal 21 di lingkungan Angkatan Darat terdiri dari : a)
Prajurit.
b)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS.
Obyek PPh Pasal-21 di lingkungan Angkatan Darat sebagai berikut : a)
Penghasilan teratur (1)
Gaji Pokok;
(2)
Tunjangan Istri/Suami;
(3)
Tunjangan Anak;
(4)
Tunjangan Peralihan;
(5)
Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional;
(6)
Tunjangan Khusus Propinsi Papua;
(7)
Tunjangan Opspam Pulau Terluar dan Perbatasan
(8)
Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil;
(9)
Tunjangan Khusus Kowad;
(10)
Tunjangan Babinsa;
16 (11)
Tunjangan Pengamanan Persandian;
(12)
Tunjangan Tenaga Kesehatan;
(13)
Tunjangan Bahaya Radiasi;
(14)
Tunjangan Pranata Komputer;
(15)
Tunjangan Jabatan Pustakawan;
(16)
Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
(17) Tunjangan beras sebanyak 10 kg/jiwa, khusus untuk Prajurit sebanyak 18 kg/jiwa diberikan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku ; dan (18)
Tunjangan lain-lain yang diatur oleh pemerintah.
b) Penghasilan Tidak Teratur (Honor dan Tunjangan yang dibayarkan tidak melekat pada gaji). 4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. 5)
Tarif PTKP dan Cara Penghitungan Pajak PPh Pasal 21. a)
Penghasilan Teratur per tahun sebagai berikut : (1)
Rp 24.300.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi;
(2)
Rp 2.025.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
(3) Rp 24.300.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; (4) Rp 2.025.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. b)
Penghasilan Tidak Teratur sebagai berikut : (1) Ba/Ta dan PNS Gol II sebesar 0% (tidak dikenakan Pajak); (2)
Pama dan PNS Gol III/a s.d. III/d sebesar 5%; dan
(3)
Pati, Pamen dan PNS IV/a keatas sebesar 15%.
17 6) Dalam hal Prajurit dan PNS tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk PPh Pasal 21 dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dan dibebankan pada penghasilan yang bersangkutan. 7) Cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pajak Penghasilan Pasal 21, terlampir. f.
Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPM Gaji. 1)
Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) gaji induk. a)
SPM yang ditandatangani oleh PPSPM;
b) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda-tangani oleh PPK dan PPSPM; c) Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani oleh BP dan PPK; d) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP (KU106) rangkap dua; e)
Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP (KU-107);
f) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP (KU107); g) KU-109 Penghasilan)
(Daftar
Rekapitulasi
Pembayaran
Per
Status
h) salinan Surat Keputusan Pengangkatan pertama dalam hal penambahan personel sebagai Prajurit TNI dan Calon PNS; i) KU-1 dalam hal terdapat Prajurit, PNS dan Calon PNS yang mengalami perubahan susunan keluarga disertai dokumen pendukungnya berupa : (1) foto kopi Akte Kelahiran/Surat Kelahiran/Surat Kematian/Surat Nikah/Surat cerai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan (2) surat keterangan kuliah bagi yang berumur di atas 21 tahun sampai dengan 25 tahun dan Surat Keterangan dalam keadaan cacat yang tidak dapat mencari gaji sendiri dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dokter Pemerintah). j)
Surat Perintah Pelaksanaan dari Dan/Kasatker.
18 k) SKPP lembar asli dan fotokopi surat perintah mutasi pindah dari pejabat yang berwenang. l) dokumen mutasi kepegawaian lainnya, bagi yang naik pangkat, naik gaji berkala, mutasi jabatan dan lain sejenisnya. m) daftar potongan hutang kepada negara contoh sewa rumah dinas ganti rugi pengambilan persekot gaji dan lain-lainnya. 2)
Daftar Pembayaran Gaji Susulan. a) daftar pembayaran gaji susulan Prajurit, PNS dan Calon PNS dibuat rangkap lima yang telah ditandatangani oleh BPP, BP dan PPK; b) salinan/fotokopi Surat Perintah pengangkatan/pindah dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir; c) surat perintah pelaksanaan yang dipersamakan dengan Surat Pernyataan Pelantikan atau Surat Keterangan/Perintah Serah Terima Jabatan (untuk jabatan struktural) dan Surat Keterangan menduduki jabatan (untuk jabatan fungsional) serta Surat Keterangan telah melaksanakan tugas dari Dan/Kasatker; dan d) SKPP asli Prajurit, PNS dan Calon PNS yang pindah Satker di luar wilayah pembayaran KPPN yang bersangkutan.
3)
Daftar Kekurangan Pembayaran Gaji (Rapel). a) daftar kekurangan pembayaran gaji dibuat rangkap lima yang telah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/PDG/Juru Bayar, BP dan PPK; dan b) fotokopi SK/Sprin yang mengakibatkan bertambahnya hak yang bersangkutan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
4)
Uang Muka/Persekot Gaji. a) daftar pembayaran uang muka/persekot gaji dibuat rangkap lima yang telah ditandatangani oleh BPP/PDG/Juru Bayar, BP dan PPK; b) foto kopi surat perintah mutasi/pindah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
19 c) Surat Permintaan Persekot Gaji yang ditandatangani oleh Prajurit dan PNS yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang/Dan Satker; d)
Besarnya Uang Muka/Persekot Gaji adalah : (1) satu bulan gaji di luar tunjanqan jabatan, tunjangan beras dan Uang lauk pauk (Gaji Pokok) bagi Prajurit, PNS dan Calon PNS yang tidak kawin. Pengembaliannya diangsur setiap bulan sebesar seperdelapan dari jumlah Uang Muka/Persekot Gaji; dan (2) dua bulan gaji di luar tunjangan jabatan, tunjangan beras dan Uang lauk pauk (Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga) bagi Prajurit, PNS dan Calon PNS yang berkeluarga (kawin). Pengembaliannya diangsur setiap bulan sebesar seperduapuluh dari jumlah Uang Muka Persekot Gaji.
e) pembayaran kembali uang muka/persekot diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara memotong angsuran tiap-tiap bulan dari gajinya; f) pemotongan angsuran dilakukan setiap bulan mulai bulan berikutnya. Persekot gaji tidak diberikan kepada pegawai yang pindah atas permintaan sendtri atau pindah masih dalam satu wilayah pembayaran; dan g)
besarnya Persekot Gaji dicantumkan dalam SKPP.
5) Hilang dalam melaksanakan tugas. Kelengkapan dokumen SPM gaji bagi orang hilang dalam melaksanakan tugas sama dengan kelengkapan dokumen SPM gaji induk. 6)
Gaji Terusan (Gaji Warakawuri/Janda/Duda/Anak). a) daftar perhitungan gaji terusan yang ditandatangani oleh BPP/PDG/Juru Bayar/ BP dan Dan/Ka Satker rangkap lima. Pada lajur tanda tangan dicantumkan nama lengkap warakawuri/ janda/duda/anak yang menerima gaji tersebut. Di bawah nama personel dicantumkan tanggal meninggal dunia; dan b)
g.
surat keterangan kematian dari Dan/Ka Satker.
Pencetakan DPP Gaji 1) DPP dicetak oleh Satker dengan menggunakan sarana komputer oleh BPP/PDG/Juru Bayar satuan, dimaksudkan untuk kecepatan, akurasi dan efisiensi namun tidak mengurangi esensi pertanggungjawaban keuangan.
20 2)
Proses pencetakan Daftar Pembayaran Penghasilan gaji. a) antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 4, BPP/PDG/Juru Bayar menerima tembusan laporan mutasi dilampiri dengan semua dokumen lainnya yang menyebabkan terjadinya mutasi Penghasilan; b) laporan mutasi dibuat rangkap tiga oleh pejabat personalia dengan ketentuan sebagai berikut : (1) lembar asli secara lengkap BP/PPSPM untuk lampiran DPP;
dikirimkan
kepada
2) lembar ke-2 dikirim kepada BPP/Juru Bayar/PDG satuan untuk pemutahiran data DPP, pemrosesan dan pencetakan; dan (3)
lembar ke-3 menjadi arsip di Satker yang bersangkutan.
c) BPP/PDG/Juru Bayar satuan mencetak daftar gaji rangkap lima dan mengirimkan kepada Bendahara Pengeluaran rangkap dua; dan d) BP memeriksa kembali daftar gaji yang diterima dari BPP/PDG/Juru Bayar untuk selanjutnya diajukan ke KPPN. h.
Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) 1)
Penghitungan Kebutuhan Gaji. a) BPP/PDG/Juru Bayar membandingkan daftar gaji bulan lalu dengan daftar gaji bulan yang akan dibayarkan. Pada setiap personel yang mengalami perubahan penghasilan atau tidak tercantum dalam daftar gaji, BPP/PDG/Juru Bayar memeriksa kelengkapan dokumen yang mengakibatkan perubahan penghasilan personel yang bersangkutan; b) setelah membuat :
dilakukan
penghitungan
BPP/PDG/Juru
Bayar
(1) DPP gaji Prajurit dan PNS yang dibuat terpisah dengan melampirkan KU-102 A,B,C, KU-106, KU-107 dan KU-109 diajukan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) yang ditandatangani oleh Dan/Ka Satker/PPK; (2) Daftar Pembayaran Penghasilan (KU-107) dilampiri Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat Keterangan atau Dokumen lain yang mendasari perubahan penghasilan; dan
21 (3) perubahan penghasilan sebagai akibat kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala atau mutasi jabatan agar dilengkapi dasar perubahan tersebut dengan dilegalisir oleh pejabat berwenang. 2) SPM gaji Prajurit dan PNS diajukan oleh BP/ BPP/PDG/ Juru Bayar, kepada PPSPM rangkap dua paling lambat tanggal 10. SPM Non Gaji Induk Prajurit dan PNS diajukan setiap saat dalam jam kerja dengan melampirkan dua rangkap daftar gaji yang belum ditandatangani anggota; 3) BP melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap daftar gaji induk dan non gaji induk Prajurit dan PNS. Apabila ditemui kesalahan/kekurangan maka BP dapat mencoret pengajuan daftar gaji yang selanjutnya diperbaiki oleh BPP/PDG/Juru Bayar sehingga mendapatkan jumlah penghasilan yang benar; 4) Setelah diperbaiki dan sudah sesuai dengan hak Prajurit dan PNS diajukan kepada PPK untuk dibuatkan SPP dan untuk diajukan kepada PPSPM; 5) Setelah diperoleh jumlah yang benar untuk dibayarkan, PPSPM mengajukan SPM gaji Prajurit dan PNS ke KPPN dengan melampirkan KU106, KU-107, KU-109, SSP, SPM, SPP dan SPTJM; 6) Berdasarkan SPM yang diajukan oleh PPSPM, KPPN melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran SPM berikut lampirannya sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD); 7) Pada awal bulan berjalan BP mencairkan dana untuk pembayaran gaji prajurit dan PNS dalam pelayanannya; dan 8) Apabila Daftar Gaji dari BPP/PDG/Juru Bayar belum diterima oleh Bendahara Pengeluaran (BP) sampai dengan tanggal 10 maka BP dapat mengajukan SPM yang telah ditandatangani oleh PPSPM Satker berdasarkan Gaji Induk/Non Induk bulan yang lalu ke KPPN. Pengajuan SPM tersebut harus dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani PPK Satker yang berisi : a) kesanggupan mengembalikan kelebihan pembayaran gaji ke rekening Kas Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran; dan b) selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) sebelum bulan pembayaran gaji BPP/PDG/Juru Bayar harus melengkapi daftar gaji Induk/non Induk serta dokumen pendukung lainnya.
22 i.
Pengajuan SPM Pembayaran Gaji oleh PPSPM. 1)
SPM Gaji diajukan ke KPPN rangkap dua;
2) SPM Gaji Induk/Gaji bulanan harus sudah diterima oleh KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran gaji; dan 3) SPM Non Gaji Induk/Gaji Susulan dapat diajukan ke KPPN setiap hari kerja. 4) Rencana Kas diajukan dari BP kepada KPPN lima hari sebelum mengajukan SPM. j. Jenis Dokumen dan Bentuk-Bentuk Pembayaran. Terdapat beberapa jenis Dokumen Daftar Pembayaran Penghasilan sesuai dengan tingkat dan kepentingannya yang terdiri dari : 1)
DPP (KU-107).
2)
Daftar Kekuatan (KU-102) yang terdiri dari : a)
Daftar Kekuatan Militer (KU-102A).
b)
Daftar Kekuatan PNS (KU-102B).
c)
Perbandingan Kekuatan Personel (KU-102C).
3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Penghasilan Per Status Penghasilan (KU-109). a)
Aktif;
b)
Masa Persiapan Pensiun (MPP);
c)
Skorsing; dan
d)
Warakawuri/Duda/Gaji terusan.
4) Kuitansi dan Rekapltulasi Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP KU-106). 5) 14.
SKPP Gaji (KU-12).
Faktor-faktor yang mempengaruhi. a.
Internal. 1) Pemahaman terhadap sistem administrasi pembayaran gaji oleh personel pelaksana;
23 2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembayaran gaji secara tertib; 3) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyiapan dokumen; dan 4) Tersedianya peranti lunak yang lengkap dan jelas sebagai pedoman pembayaran gaji. b.
Eksternal. 1) Terjadinya perubahan Struktur Kode Program dan Anggaran serta sistem pembukuan yang berlaku; 2) Terjadinya perubahan Peraturan Pemerintah tentang gaji Prajurit dan PNS; dan 3) Terjadinya perubahan tentang besarnya indeks serta ketentuan tentang tunjangan-tunjangan.
BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
15. Umum. Pelaksanaan pembayaran gaji Prajurit dan PNS merupakan rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan pada umumnya dan administrasi gaji di lingkungan Angkatan Darat pada khususnya. Agar tercapai hasil yang efektif dan efisien maka diperlukan langkah-Iangkah kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyusunan laporan sebagai tahap pengakhiran. 16.
Pelaksanaan Pembayaran Gaji. a.
Tahap Perencanaan. 1) KPA. Menetapkan rencana pelaksanaan pembayaran gaji Prajurit dan PNS dan memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) PPK. Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji Prajurit dan PNS; 3) PPSPM melaksanakan pengujian terhadap SPP yang di ajukan oleh PPK dan selanjutnya membuat dan menadatangani SPM untuk diajukan kepada KPPN; 4)
Bendahara Pengeluaran (BP);
24 a) mengadakan koordinasi secara teratur dan terus menerus dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/PDG/Juru Bayar dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) berkenaan dengan pengelolaan dana gaji; dan b) menyiapkan rekening bank yang ditunjuk untuk menyimpan dana gaji dari KPPN. 5)
Bendahara PengeluaranPembantu (BPP)/PDG/Juru Bayar/ PDG. a) mengecek kekuatan personel/anggota organik satuan yang berhak; b) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/PDG/Juru Bayar mencatat perubahan data pada Buku Penghasilan Perorangan; dan c) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/PDG/Juru Bayar menghitung gaji perorangan dan mencatat di dalam Buku Penghasilan Perorangan dengan memperhatikan komponen gaji sebagai berikut : (1) Gaji pokok merupakan jumlah uang yang menjadi dasar perhitungan tunjangan-tunjangan lainnya, dihitung berdasarkan masa kerja dan besarnya ditentukan dalam suatu tabel yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Presiden/ Peraturan Pemerintah; (2) Tunjangan istri/suami merupakan tunjangan keluarga bagi personel yang sudah kawin, besarnya adalah 10% dari gaji pokok; (3) Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok dan diberikan maksimal dua orang dengan ketentuan : (a)
anak kandung atau anak angkat secara sah;
(b) surat keterangan kuliah bagi yang berumur di atas 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun yang masih kuliah, belum bekerja, belum/tidak pernah menikah, tidak mempunyai gaji sendiri dan menjadi tanggungan Prajurit/PNS yang bersangkutan; (c) surat keterangan cacat bagi yang berumur di atas 21 (dua puluh satu) tahun yang tidak dapat mencari gaji sendiri, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dokter Pemerintah); dan
25 (d) apabila jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal pengurangan tersebut dapat diganti anak berikut nya sehingga jumlah anak tetap 2. (4) Tunjangan beras merupakan tunjangan berupa uang yang diterima bersama gaji kecuali untuk Kodam IX/Udayana, Kodam XVI/Pattimura dan Kodam XVII/Cenderawasih yang diterima dalam bentuk natura; (5) Tunjangan jabatan diberikan kepada personel menduduki jabatan dalam struktur organisasi Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang; (6) Tunjangan jabatan fungsional adalah jabatan yang diperlukan untuk melengkapi peranan badan-badan di lingkungan Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokoknya; (7) Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP), diberikan kepada personel persandian yang ditugaskan di bidang teknis pengamanan; (8) Tunjangan Tenaga Kesehatan/Paramedis, diberikan kepada personel paramedis yang ditugaskan sebagai tenaga kesehatan pada rumah sakit, balai pengobatan, poliklinik dan tempat perawatan sementara yang langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan; (9) Tunjangan Khusus Papua, diberikan kepada personel yang bertugas di wilayah hukum Papua; (10) Tunjangan Pamtas dan Pulau-pulau terluar diberikan kepada Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil pada TNI Angkatan Darat yang ditugaskan secara penuh dalam melaksanakan atau mendukung tugas TNI AD pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (11) Tunjangan Khusus Kowad, diberikan kepada anggota Kowad yang besarnya ditentukan oleh pejabat yang berwenang; (12) Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil diberikan kepada personel yang bertugas di wilayah terpencil berdasarkan ketetapan wilayah terpencil yang, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
26 (13) Tunjangan Babinsa diberikan kepada personel yang bertugas sebagai Babinsa berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah pejabat berwenang; (14) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) merupakan tunjangan yang diberikan dalam rangka perbaikan penghasilan kepada personel berdasarkan ketentuan yang berlaku; (15) Tunjangan Khusus PPh Pasal 21 diberikan kepada personel sebesar potongan PPh Pasal 21, dihitung berdasarkan ketetapan pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh pemerintah; (16) Uang Lauk Pauk (ULP), diberikan kepada setiap anggota militer yang besarnya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan diterima sekaligus setiap bulan bersamasama dengan gaji; (17) Tunjangan Umum Prajurit diberikan kepada Prajurit yang tidak menerima, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan dibayarkan setiap bulannya/termasuk yang MPP; (18) Tunjangan Umum PNS, diberikan kepada setiap PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan besarnya berdasarkan Golongan termasuk yang MPP; (19) Potongan Wajib. Terdiri dari luran Pensiun (IP) sebesar 4,75%, Tabungan Hari Tua (THT) sebesar 3,25% dan Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) sebesar 2%; dan (20) Potongan lainnya yang ditentukan oleh kebijaksanaan Kasad, seperti luran Persit, Koperasi, Tabungan Wajib Perumahan (TWP) dan lain-lain sesuai ketentuan. b.
Tahap Persiapan. 1) KPA. Memberikan Petunjuk yang terkait dengan peraturan penghasilan dan hak-hak Prajurit dan PNS; 2) PPK. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA serta menyiapkan dan menandatangani SPP; 3)
Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM);
27 a) memeriksa dokumen gaji yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran (BP); b) mencocokkan diterbitkan PPK; dan c) 4)
data
dalam
KU-106
dengan
SPP
yang
menerbitkan SPM berdasarkan SPP dari PPK.
Bendahara Pengeluaran (BP). a) menerima, memeriksa dan mengoreksi pengajuan DPP para Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/PDG/Juru Bayar Satker layanannya; dan b)
5)
membuat rekapitulasi kebutuhan dana gaji Satker layanannya.
BPP/PDG/Juru Bayar. a) BPP/PDG/Juru Bayar menerima laporan mutasi dilengkapi dokumen pendukung; b)
BPP/PDG/Juru Bayar membuat dan mencetak DPP;
c) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/PDG/Juru Bayar mengoreksi DPP yang telah dicetak dibandingkan dengan data personel sebenarnya; d) melengkapi dan menyusun DPP dan dokumen lainnya untuk dikirimkan kepada PPSPM; dan e) paling lambat pada tanggal 10 sudah mengirimkan Daftar Gaji kepada BP/PPSPM. c.
Tahap Pelaksanaan. 1)
KPA. a) tanggal 1 sampai dengan 4 memonitor dan menerima laporan pelaksanaan pembayaran gaji dari PPK; dan b) menghimpun pembayaran gaji.
dan
menyusun
rekapitulasi
pelaksanaan
2) PPK. Tanggal 5 sampai dengan 6 membuat dan menandatangani SPP dan mengawasi pelaksanaan pembayaran gaji; 3) PPSPM. Tanggal 7 sampai dengan 9 menerbitkan dan menandatangani SPM gaji berdasarkan SPP dari PPK; 4)
BP;
28 a) tanggal 25 sampai dengan 31 menerima dana gaji melalui SP2D dari KPPN disimpan dalam rekening khusus gaji; b) tanggal 1 sampai dengan 4 menyiapkan transfer dana melalui rekening bank atau cek tunai diserahkan kepada BPP/PDG/Juru Bayar masing-masing Satker pada hari H-1; c) jumlah yang ditransfer BP kepada BPP/PDG/Juru Bayar adalah jumlah bersih yang akan dibayarkan, sedangkan iuran wajib (DP, THT, dan DPK) diperhitungkan oleh KPPN; dan d) pada tanggal satu sampai dengan tanggal lima bulan berjalan melaksanakan penatabukuan pembayaran gaji yang dikelolanya berdasarkan SPM dan SPPD yang diterima dan cek yang dikeluarkan dengan menggunakan SAKPA gaji. 5)
BPP/PDG/Juru Bayar. a) tanggal 1 sampai dengan 3 melaksanakan pengambilan uang di bank dengan meminta pengawalan apabila pengambilan tunai dalam jumlah yang cukup besar; b) tanggal 1 sampai dengan 3 melaksanaan pembayaran gaji personel melalui ATM BRI/tunai; c) tanggal 1 sampai dengan 3 membukukan rincian perhitungan Tabungan Wajib Perumahan (TWP) dan potongan-potongan satuan; d) tanggal 1 sampai dengan 3 mengecek transfer dana atau cek tunai dari cek BP untuk diuangkan ke bank; e) tanggal 28 sampai dengan 31 membuat Advist List dan slip gaji sebagai struk gaji untuk masing- masing anggota; f) tanggal 1 sampai dengan 3 membayarkan gaji kepada anggota dan meminta tanda tangan pada KU-107 yang sah sebagai bukti pertanggungjawaban; dan g) melampirkan Surat Kuasa untuk anggota yang tidak dapat mengambil dan menandatangani sendiri pada KU-107.
d.
Tahap Pengakhiran. 1) KPA. Tanggal 1 sampai dengan 31 melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan pembayaran gaji Prajurit dan PNS dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
29 2) PPK. Tanggal 1 sampai dengan 4 melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pelaksana-an pembayaran gaji Prajurit dan PNS kepada KPA; 3) PPSPM. Tanggal 1 sampai dengan 4 membuat laporan kepada KPA dan mengirimkan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Badan Keuangan; 4)
BP. a) tanggal 1 sampai dengan 4 membuat laporan penatabukuan pembayaran gaji dan membuat laporan kepada PPK; dan b) membuat Laporan pelaksanaan pembayaran gaji meliputi kekuatan personel dan jumlah potongan kepada PPK untuk diteruskan kepada KPA dan membuat LPJ kepada KPPN.
5)
BPP/PDG/Juru Bayar. a) tanggal 5 sampai dengan 7 memeriksa apakah seluruh anggota sudah menandatangani DPP Gaji (KU-107); b) menyusun DPP yang telah ditandatangani anggota dan kelengkapan bukti-bukti otentik perubahan data sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan; c) mengirimkan laporan Pertanggungjawaban Keuangan (Wabku) gaji rangkap tiga ke Bendahara Pengeluaran untuk diteruskan kepada Kakudam/Pekas dan Kepala KPPN selaku kuasa BUN; dan d) menyiapkan dokumen untuk pembuatan SKPP keluar dan menerima SKPP masuk untuk diajukan kepada BP.
6)
Alur pengajuan gaji Satker Korem, tercantum di bawah ini.
30 KPPN
SPM Gaji KOREM (PPSPM/Papekas)
SPPD Gaji
SPP Gaji KOREM (PPK/Wadan/Waka/Ses/ Kasrem/Pejabat yang ditunjuk)
Rekap DPP Gaji KOREM (BP/Pauryar Pekas)
DPP Gaji KODIM/BATALION (BPP/Juyar)
Cek/ Transfer
7)
Bayar Tunai Anggota
Transfer
Alur pengajuan gaji Satker Korem a)
BPP/PDG/Juyar Korem (1) mengajukan kebutuhan gaji kepada BP Korem tanggal 1 sampai dengan 5 untuk gaji bulan depan; (2) Pembuat Daftar Gaji (PDG) membandingkan daftar gaji bulan lalu dengan daftar gaji bulan yang akan dibayarkan. Pada setiap personel yang mengalami perubahan penghasilan atau tidak tercantum dalam daftar gaji, PDG memeriksa kelengkapan dokumen yang mengakibatkan perubahan penghasilan personel yang bersangkutan; dan
31 (3)
setelah dilakukan penghitungan, PDG membuat : (a) SPP gaji TNI dan PNS dibuat terpisah dengan melampirkan KU-106, KU-107 dan KU-109, diajukan kepada bendahara pengeluaran yang ditanda tangani oleh Dan/Kasatker; (b) daftar pembayaran penghasilan (KU-107) dilampirkan Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat Keterangan mendasari perubahan penghasilan; dan (c) perubahan penghasilan sebagai akibat kenaikan paangkat, kenaikan gaji berkala atau mutasi jabatan agar dilengkapi dasar perubahan tersebut dengan dilegalisir oleh pejabat berwenang.
b)
BP Korem (1) menguji terhadap daftar BPP/PDG/Juru Bayar jajarannya;
gaji
yang
diajukan
(2) BP Korem merekap pengajuan gaji dari BPP/PDG/Juru Bayar masing-masing dan mencakup untuk diajukan kepada PPK; dan (3) apabila DPP yang diajukan oleh BPP/PDG/Juru Bayar maka BP mengajukan rekap gaji kepada PPK pada tanggal 10 sampai dengan 15. c)
PPK Korem (1) melakukan pengujian, terhadap pengajuan gaji yang diajukan oleh BP Korem; (2) apabila terdapat kesalahan maka PPK akan mengoreksi dan mengembalikan kepada BP untuk diperbaiki; dan (3) sudah diperbaiki dan diketahui jumlah yang pasti dan benar maka PPK mengajukan rekapitulasi gaji kepada PPSPM dengan menerbitkan SPP gaji tanggal 15 sampai dengan 20.
d)
PPSPM Korem (1) melakukan pengujian, terhadap pengajuan gaji yang diajukan oleh BP Korem; (2) apabila terdapat kesalahan maka PPK akan mengoreksi dan mengembalikan kepada BP untuk diperbaiki; dan
32 (3) sudah diperbaiki dan diketahui jumlah yang pasti dan benar maka PPSPM mengajukan rekapitulasi gaji kepada KPPN dengan menerbitkan SPP gaji tanggal 15 sampai dengan 20 serta menerbitkan SPM kepada KPPN tanggal 15 sampai dengan 20. e) KPPN dengan berdasarkan SPM yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, menguji dan memeriksa€ tentang kelengkapan dan kebenaran terhadap SPM berikut lampirannya sebaga dasar untuk SP2D serta menyalurkan dananya kepada rekening Bendahara Pengeluaran. Sehingga pada tanggal 1 Bendahara Pengeluaran dapat mencairkan dana untuk pembayaran gaji prajurit TNI dan PNS dalam pelayanannya. f) BP sudah menerima SP2D dari KPPN tanggal 1 atau pada hari kerja, pada hari itu juga mentransfer kepada BPP/PDG/Juru Bayar Kodim pelayanannya. g) BPP/PDG/Juru Bayar Korem hari itu juga membayarkan gaji kepada personel yang dilayani.
BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
17. Umum. Penyelenggaraan administrasi gaji harus dilaksanakan secara tertib dan benar sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ditemui penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun anggota. Mengingat dana gaji memiliki kerawanan yang cukup tinggi maka perlu diadakan tindakan pengamanan baik fisik maupun administrasi. 18.
Tindakan Pengamanan. a.
Pengamanan Pengambilan dan Penyimpanan Dana Gaji. 1) Pada saat pengambilan uang dari Bank harus menggunakan pengawalan Provost Satuan (bersenjata lengkap) sesuai prosedur tetap Satuan masing-masing; 2) Penyimpanan uang di bank pemerintah, tidak dibenarkan menyimpan dana gaji di rekening pribadi BPP/PDG/Juru Bayar sedangkan penyimpanan uang tunai harus menggunakan brankas dalam jumlah maksimal Rp 10.000.000,-; 3) Setiap pembayaran gaji harus disertai dengan bukti dan tanda tangan yang sah pada KU-107; dan 4)
Dansat mengawasi gaji skorsing dan desersi.
33 b. Pengamanan Dokumen. Dokumen Pembayaran gaji yang selanjutnya disebut pertanggungjawaban gaji adalah merupakan Dokumen Keuangan negara yang harus diarsipkan secara tertib dan untuk pemusnahannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 19.
Tindakan Administrasi. a.
Administrasi Gaji Prajurit. 1)
Dinas Aktif yaitu : a)
Gaji Pokok;
b)
Tunjangan-tunjangan ; dan
c)
ULP.
2) Desersi. Prajurit yang meninggalkan tugas berturut-turut selama 30 hari atau lebih dalam masa damai dan 4 hari atau lebih dalam masa perang hak-hak yang bersangkutan diberhentikan sementara dan apabila telah kembali kesatuan, sambil menunggu peroses hukum hak yang bersangkutan dapat dibayarkan terhitung mulai prajurit tersebut tiba kembali dan dinyatakan dengan surat perintah Dan/Ka Satker . 3)
Hilang dalam melaksanakan tugas. a) terhadap Prajurit yang hilang dalam tugas diberikan tenggang waktu 1 tahun, Dan/Ka Satker menerbitkan surat perintah pencarian orang, untuk mencari personil yang bersangkutan; b) selama masa pencarian 1 tahun kepada personil tersebut dibayar gaji penuh termasuk ULP dan tunjangan-tunjangan yang dibayarkan menjadi satu dengan gaji; c) setelah masa pencarian berakhir dan personil tersebut belum ditemukan maka Pangkotama/Lakpus mengusulkan kepada Kasad untuk diterbitkan surat keputusan penetapan sebagai prajurit yang gugur atau tewas; dan d) bila dikemudian hari ternyata Prajurit tersebut ditemukan kembali maka dilakukan peninjauan kembali atas surat keputusan yang telah diterbitkan dan menghitung kembali hak-hak yang harus diterima.
4) Diberhentikan sementara (skorsing). Prajurit yang sedang dalam pemeriksaan atau penahanan yustisial (belum ada kekuatan hukum tetap) hak-haknya diberikan penuh kecuali tunjangan jabatan.
34 a)
Dijatuhi hukuman. (1) Prajurit yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan serendah-rendahnya 1 bulan, hak-haknya sebagai berikut : (a) Gaji sebesar 75% dari penghasilan (Gaji Bruto ditambah ULP); dan (b) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Umum tidak diberikan. (2) Gaji diberhentikan berdasarkan keputusan Mahmil yang telah memiliki kekuatan hukum dengan ancaman hukuman 4 tahun atau lebih. Dan/Ka Satker menerbitkan surat keputusan penghentian gaji.
b) Diberhentikan tidak dengan hormat maka gajinya diberhentikan dan tidak mendapatkan hak pensiun; dan c) Pengangkatan baru (intek) gajinya sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan (TMT penetapan gaji). 5) Masa Persiapan Pensiun (MPP). Terhadap Prajurit yang MPP hakhaknya diberikan penuh termasuk tunjangan umum kecuali tunjangan jabatan. MPP maksimal selama 12 bulan dan tetap berhak atas kenaikan gaji berkala. 6) Gaji Terusan/Warakawuri. Kepada warakawuri/duda atau ahli warisnya menerima penghasilan penuh sesuai daftar gaji, termasuk tunjangan jabatan dan ULP organik dengan ketentuan : a)
selama enam bulan apabila meninggal dunia biasa;
b) selama dua belas bulan apabila gugur/tewas/meninggal dunia didalam atau karena dinas; c) selama dua belas bulan apabila meninggal dalam tugas mempunyai Tanda Jasa Bintang Nararya; d) selama delapan belas bulan bila meninggal karena gugur sebagai pahlawan dengan Keputusan Presiden; e) luran wajib untuk DP dan THT sebesar 8% tidak dipotong sedangkan DPK sebesar 2% tetap dipotong; dan f) gaji terusan tidak dibayarkan apabila tidak ada keluarga prajurit yang berhak memperoleh pensiun/ duda/janda/ahli waris kecuali Prajurit yang bersangkutan tewas. Potongan terhadap gaji hanya
35 dikenakan potongan iuran wajib Dana Pemeliharaan Kesehatan 2%. Apabila terjadi keterlanjuran memotong 10% maka kelebihan potongan 8% agar dicantumkan pada SKPP untuk dibayarkan kembali pada janda/duda yang bersangkutan oleh PT. Asabri, Persero; 7) Tunjangan Orang Tua (Prajurit bujangan) diberikan kepada Ayah/Ibu kandung/Ahli waris, Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena gugur/tewas/meninggal dunia di dalam dan atau karena dinas atau setelah satu tahun dinyatakan hilang dalam tugas sebesar 25% x Gaji Pokok terakhir. 8)
Uang Duka. a) daftar perhitungan Uang Duka wafat yang ditandatangani oleh BPP/Juru Bayar/PDG, Bendahara Pengeluaran dan Dan/Kasatker rangkap empat. Besarnya uang duka wafat adalah tiga kali penghasilan sebulan termasuk Uang Lauk Pauk; b) daftar perhitungan Uang Duka Gugur yang ditandatangani oleh BPP/Juru Bayar/PDG, Bendahara Pengeluaran dan Dan/Kasatker rangkap empat. Besarnya uang duka gugur/tewas adalah enam kali penghasilan termasuk Uang Lauk Pauk; dan c) uang duka bagi awak pesawat terbang yang tewas/gugur dalam melakukan pekerjaan dan jabatannya di udara dengan pesawat udara diberikan uang duka sebesar 24 kali penghasilan terakhir bagi PNS dan untuk Prajurit TNI termasuk tunjangan ULP.
9) Pesangon. Pesangon diberikan sekaligus kepada prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan yang telah menjalani dinas kurang dari 5 tahun, besarnya pesangon jumlah tahun Masa Dinas keprajuritan (MDK) x Gaji Pokok terakhir. 10) Santunan cacat. Diberikan sekaligus kepada prajurit/prajurit siswa dengan ketentuan sebagai berikut : a) penyandang cacat Tingkat III Golongan C sebesar 18 x gaji bruto; b) penyandang cacat Tingkat III Golongan B sebesar 15 x gaji bruto; c) penyandang cacat Tingkat III Golongan A sebesar 8 x gaji bruto; d) penyandang cacat Tingkat II Golongan C sebesar 15 x gaji bruto;
36 e) penyandang cacat Tingkat II Golongan B sebesar 12 x gaji bruto;
b.
f) penyandang cacat Tingkat bruto;
II Golongan A sebesar 5 x gaji
g) penyandang cacat Tingkat bruto;
I Golongan C sebesar 6 x gaji
h) penyandang cacat Tingkat bruto; dan
I Golongan B sebesar 3 x gaji
i) penyandang cacat Tingkat bruto.
I Golongan A sebesar 2 x gaji
Administrasi Gaji PNS. 1)
Dinas Aktif. a)
gaji pokok; dan
b)
tunjangan-tunjangan.
2) Diberhentikan sementara/skorsing. Kepada PNS termasuk Capeg yang sedang dalam pemeriksaan hukum dan diberhentikan sementara diberikan : a) terdapat petunjuk cukup meyakinkan telah melakukan pelanggaran yang didakwakan mulai bulan berikutnya diberikan Gaji sebesar 50% x Gaji Pokok terakhir; dan b) belum terdapat petunjuk yang jelas telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya diberikan gaji 75%x Gaji Pokok terakhir. 3)
Diberhentikan karena meninggalkan tugas. a) selama 2 bulan terus menerus maka gajinya untuk sementara diberhentikan; b) lebih dari 2 bulan meninggalkan tugas terus menerus tetapi kurang dari 6 bulan, PNS tersebut dapat ditugaskan kembali atau diberhentikan dengan hormat; dan c) lebih dan 6 bulan terus menerus meninggalkan tugas, PNS tersebut diberhentikan dengan tidak hormat.
37 4) Pemberhentian gaji oleh Dan/Ka Satker. Terhadap PNS berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat maka Dan/Ka Satker menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Gaji. 5) MPP. Terhadap personel yang MPP hak-haknya diberikan penuh termasuk tunjangan umum kecuali tunjangan jabatan. MPP maksimal selama 12 bulan dan tetap berhak atas kenaikan gaji berkala. 6) Gaji Terusan Wredatama. Kepada Ahli Warisnya diberikan gaji sesuai daftar gaji termasuk tunjangan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut : a)
selama empat bulan apabila meninggal dunia biasa;
b) selama enam bulan apabila meninggal dunia/gugur/tewas di dalam atau karena dinas; c) selama dua belas bulan apabila meninggal dunia dalam melaksanakan tugas/mempunyai tanda jasa Bintang; d) selama delapan belas bulan bila meninggal karena gugur sebagai pahlawan dengan Keputusan Presiden; e) luran Wajib untuk DP dan THT sebesar 8% (delapan persen) tidak dipotong sedangkan DPK sebesar 2% (dua persen) tetap dipotong; dan f) Gaji Terusan tidak dibayarkan apabila tidak ada keluarga pegawai yang berhak memperoleh pensiun/ duda/janda/ahli waris, kecuali apabila pegawai yang bersangkutan tewas. Apabila terjadi keterlanjuran memotong 10% maka kelebihan potongan 8% agar dicantumkan pada SKPP untuk dibayarkan kembali pada janda/duda yang bersangkutan oleh PT. Asabri, Persero. 7) Pemberian Uang Tunggu. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan Darat yang diberhentikan dengan hormat dari pegawai negeri menerima hak uang tunggu karena : a) kelebihan personil akibat penyederhanaan organisasi, yang bersangkutan belum memenuhi syarat pensiun; b) menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya dan lingkungan kerjanya namun belum memenuhi syarat pensiun;
38 c) setelah berakhirnya cuti sakit, namun belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat pensiun; d) tidak dapat dipekerjakan kembali setelah menjalankan cuti diluar tanggungan negara karena tidak ada formasi dan belum memenuhi syarat pensiun; e) uang tunggu diberikan 1 tahun, dapat diperpanjang setiap 1 tahun dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun; dan f)
8)
Besarnya Uang Tunggu : (1)
tahun pertama sebesar 80% x Gaji Pokok; dan
(2)
tahun selanjutnya sebesar 75% x Gaji Pokok.
Uang Duka. a) daftar perhitungan Uang Duka wafat yang ditandatangani oleh Juru Bayar/PDG, Bendahara Pengeluaran dan Dan/Kasatker rangkap empat. Besarnya uang duka wafat adalah tiga kali penghasilan sebulan; b) daftar perhitungan Uang Duka Gugur yang ditandatangani oleh juru bayar (PDG), Bendahara Pengeluaran dan Dan/Kasatker rangkap empat. Besarnya uang duka gugur/tewas adalah enam kali penghasilan; dan c) uang duka bagi awak pesawat terbang yang tewas gugur dalam melakukan pekerjaan dan jabatannya di udara dengan pesawat udara diberikan uang duka sebesar 24 kali penghasilan terakhir bagi PNS.
BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
20. Umum. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembayaran gaji Prajurit di lingkungan Angkatan Darat menjadi tanggung jawab Kasad. Dalam pelaksanaannya Kasad dibantu oleh para Pangkotama/Balakpus yang secara berjenjang dilaksanakan oleh pejabat KPA, PPK, PPSPM, BP dan BPP sesuai tingkatan. 21.
Pengawasan. a. Dirkuad Melakukan pengawasan administratif atau pengawasan tak langsung melalui Pekas dalam melaksanakan pengujian, pencocokan dan penelitian serta pencocokan penghitungan atas bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan dan laporan keuangan. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan secara berjenjang melalui kebijakan Asistensi tehnis Kaku Kotama/Kakupus.
39 b. Kakukotama/Kakupus. Melaksanakan bimbingan teknis dan mengawasi pelaksanaan pembayaran gaji Prajurit dan PNS di lingkungan satuan layanannya serta bertanggungjawab atas terselenggaranya pembayaran gaji tersebut. c. Dan/Ka Satker selaku KPA/PPK. Mengawasi kebenaran data kekuatan anggotanya dan bertanggungjawab atas diterimanya gaji anggota sesuai dengan haknya. d. Irjenad/Inspektorat. Pengawasan operatif atas pelaksanaan penyelenggaraan gaji melalui pemeriksaan uji petik, verifikasi materi administrasi dan kunjungan secara fisik ke Satker/anggota. 22.
Pengendalian. a. Aspers Kasad. Bertanggung jawab atas terpenuhi gaji prajurit dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan moril prajurit bersama keluarganya dengan menyiapkan peranti lunak dan ketentuan yang berlaku. b. Pangkotama/Lakpus. Mengendalikan penyelenggaraan administrasi gaji di lingkungannya secara kualitas materi untuk menghindari adanya penyimpangan. c. Dirkuad. Menjamin tersedianya peraturan dan Petunjuk yang lengkap serta mutakhir sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembayaran gaji Prajurit dan PNS di lingkungan Angkatan Darat.
BAB VI PENUTUP
23. Keberhasilan. Disiplin para pembina dan pengguna untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis tentang Pembayaran gaji Prajurit dan PNS ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembayaran gaji Prajurit dan PNS di lingkungan Angkatan Darat. 24. Penyempurnaan. Hal-hal yang dirasakan perlu dalam rangka penyempurnaan, Petunjuk Teknis tentang Pembayaran Gaji Prajurit dan PNS ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Komandan Kodiklat TNI AD sesuai dengan mekanisme umpan balik. a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Direktur Keuangan,
Teddy Hernayadi, S.E. Brigadir Jenderal TNI
40 Sublampiran A Lampiran Keputusan Kasad Nomor Kep/ 308 /VII/2014 Tanggal 7 Juli 2014
TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
PENGERTIAN
1. Buku Penghasilan Perorangan (KU-11). Buku Penghasilan Perorangan adalah buku yang digunakan untuk mencatat identitas Prajurit TNI dan PNS termasuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, penghasilan yang diterima dan perubahan-perubahannya sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Bendahara Pengeluaran (BP). Bendahara Pengeluaran (BP) adalah personel yang ditunjuk untuk menerima menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN Pada Kemhan dan TNI. 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/PDG/Juru Bayar. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/PDG/Juru Bayar adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 5. Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP). Daftar Pembayaran Penghasilan adalah Daftar yang memuat nama/pangkat/golongan/jabatan/NRP/NIP, rincian gaji dan penghasilan lainnya yang dibayarkan kepada Prajurit TNI dan PNS. 6. Gaji. Gaji adalah suatu penghasilan yang diterima oleh seseorang yang berdasarkan peraturan yang berlaku, karena telah diangkat menjadi Calon Pegawai/Pegawai Negeri oleh pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan dan merupakan balas jasa pemerintah atas pengabdian kepada negara. 7. Gaji Bruto. Gaji Bruto adalah penghasilan seseorang menurut daftar pembayaran penghasilan yang terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan Istri/suami dan anak. 8. Gaji Pokok. Gaji Pokok adalah jumlah uang yang menjadi dasar perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah. Bagi PNS yang berstatus calon PNS, gaji pokok dihitung sebesar 80% dari nominal tabel gaji pokok yang berlaku. 9. Gaji Terusan. Gaji Terusan adalah penghasilan penuh yang diberikan kepada para janda/duda atau ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia termasuk tunjangan jabatan (khusus TNI ditambah ULP).
41 10. Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diperlukan untuk melengkapi peranan badan-badan Kementerian Pertahanan RI dan TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya. 11. Jabatan Struktural. Jabatan Struktural adalah jabatan yang terdapat pada struktur organisasi Kementerian Pertahanan RI dan TNI. 12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagaian fungsi Kuasa BUN. 13. Komandan/Kepala Satker. Komandan/Kepala Satker adalah Atasan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/PDG/Juru Bayar dimana yang bersangkutan bertugas. 14. Laporan Mutasi. Laporan Mutasi adalah media laporan yang diterbitkan oleh satker dalam rangka pemuktakhiran data personel beserta hak-haknya. 15. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan. 16. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 17. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 18. Pejabat Pembuat Daftar Gaji (PDG). Pejabat Pembuat Daftar Gaji (PDG) adalah Juru bayar yang ditugasi berdasarkan Sprin Dan/Kasatker yang bersangkutan, yang dalam batas-batas tertentu membantu BP/BPP melayani pembayaran gaji anggota pada satuan tersebut. 19. Penghasilan. Penghasilan adalah penerimaan prajurit TNI dan PNS di lingkungan Angkatan Darat dari APBN yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangantunjangan menurut peraturan yang berlaku. 20. Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan sebagai imbalan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak. 21. Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak adalah Penghasilan Bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak.
42 22. Penghasilan Netto (Bersih). Penghasilan Netto penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun.
(Bersih)
adalah
23. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan netto dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak. 24. Satuan Kerja (Satker). Satuan Kerja adalah Unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI. 25. SPM Gaji lnduk/Bulanan. SPM Gaji lnduk/Bulanan adalah surat yang diajukan untuk keperluan pembayaran gaji setiap bulan bagi Prajurit TNl, PNS dan calon PNS sesuai haknya. 26. SPM Susulan Gaji. SPM Susulan Gaji adalah SPM yang diajukan sehubungan dengan gaji yang belum diterima/dibayarkan kepada Prajurit TNI, PNS dan Calon PNS karena pembayaran gaji pertama atau gaji yang diterima setiap bulan masih menjadi haknya, belum diajukan/dibayarkan melalui pengajuan SPM Gaji Induk/bulanan. 27. SPM Kekurangan Gaji. SPM Kekurangan Gaji adalah SPM yang diajukan sehubungan dengan kekurangan pembayaran kepada Prajurit TNI, PNS dan Calon PNS karena perubahan pangkat, gaji berkala, jabatan dan lain sebagainya yang belum dibayarkan. 28. SPM Uang Muka Gaji/Persekot Gaji. SPM Uang Muka Gaji/Persekot Gaji adalah SPM yang diajukan sehubungan dengan pinjaman uang tidak berbunga kepada Prajurit TNI dan PNS karena dipindahkan untuk kepentingan dinas tidak atas permintaan sendiri ke tempat lain di luar wilayah pembayaran KPPN dan pembayaran kembalinya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 29. SPM Uang Duka Tewas/Gugur. SPM Uang Duka Tewas/Gugur adalah SPM yang diajukan sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh ahli waris atau yang berhak, Prajurit TNI, PNS dan Calon PNS yang meninggal dunia disebabkan melaksanakan dinas dan setelah mendapat Surat Keputusan uang duka tewas dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. 30. SPM Uang Duka Wafat. SPM Uang Duka Wafat adalah SPM yang diajukan sehubungan dengan hak yang diterima oleh ahli waris atau yang berhak Prajurit TNI, PNS dan Calon PNS yang meninggal dunia biasa atau bukan karena kecelakaan dalam melaksanakan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. 31. SPM Gaji Terusan. SPM Gaji Terusan adalah SPM yang diajukan sehubungan dengan hak yang diterima oleh Janda/Duda/Anak Kandung Prajurit TNI, PNS dan Calon PNS yang meninggal dunia.
43 32. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP). Surat Keterangan pemberhentian pembayaran adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bendahara Gaji/BP/PPK dan diketahui KPPN bagi prajurit TNI dan PNS yang pindah Satuan baru digunakan sebagai bahan dalam pengajuan pernbayaran gaji lanjutannya. 33. Surat perintah Membayar (SPM). Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan APBN. 35. Tunjangan Jabatan. Tunjangan Jabatan memegang jabatan struktural/jabatan fungsional.
adalah
tunjangan
karena
36. Tunjangan Istri/Suami. Tunjangan Istri/Suami adalah tunjangan keluarga bagi personel yang sudah menikah sebesar 10% gaji pokok. 37. Tunjangan Anak. Tunjangan anak adalah tunjangan keluarga bagi yang sudah memiiiki anak diberikan sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk setiap anak terbatas dengan jumlah anak paling banyak 2 orang. 38. Tunjangan Khusus Propinsi Papua. Tunjangan Khusus Propinsi Papua adalah tunjangan yang diberikan kepada personel yang bertugas di wilayah hukum Propinsi Papua dan diberikan mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan secara nyata bertugas di wilayah tersebut. 39. Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil. Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil adalah tunjangan yang diberikan kepada personel yang bertugas di wilayah terpencil berdasarkan ketetapan wilayah terpencil yang ditetapkan pemerintah.
40. Tunjangan Pengamanan Perbatasan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan. Tunjangan Pengamanan Perbatasan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil pada TNI Angkatan Darat yang ditugaskan secara penuh dalam melaksanakan atau mendukung tugas TNI AD pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 41. Tunjangan Khusus Kowad. Tunjangan Khusus Kowad adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota korps wanita Angkatan Darat untuk perawatan kewanitaan yang besarnya ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
44 42. Tunjangan Babinsa. Tunjangan Babinsa adalah tunjangan yang diberikan kepada personel yang bertugas sebagai Babinsa berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah pejabat berwenang. 43. Tunjangan Kompensasi Kerja Persandian. Tunjangan Kompensasi Kerja Persandian adalah tunjangan yang diberikan kepada personel yang ditugaskan di bidang persandian. 44. Tunjangan Tenaga Kesehatan. Tunjangan Tenaga Kesehatan adalah tunjangan kesehatan yang diberikan kepada personel yang ditugaskan sehari-hari sebagai tenaga kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. 45. Tunjangan Bahaya Radiasi. Tunjangan Bahaya Radiasi adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja radiasi yang bekerja disarana kesehatan. 46. Tunjangan Pranata Komputer. Tunjangan Pranata Komputer adalah tunjangan yang diberikan kepada personel yang mempunyai tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak untuk membuat, merawat, mengembangkan sertra mengimplementasikan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer. 47. Tunjangan Pustakawan. Tunjangan Pustakawan adalah tunjangan yang diberikan kepada personel yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan,dokumen dan informasi. 48. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka perbaikan penghasilan kepada personil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 49. Tunjangan Peralihan. Tunjangan Peralihan adalah tunjangan yang diberikan kepada personel yang melaksanakan tugas di luar kesatuan. 50. Uang Lauk Pauk (ULP). Uang Lauk Pauk adalah tunjangan yang diberikan kepada setiap Prajurit untuk mendukung kebutuhan kalori agar mampu melaksanakan aktifitas fisik tanpa merugikan kesehatan. 51. Uang Tunggu. Uang Tunggu adalah uang tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak lagi menjalankan pekerjaannya (dinas) tetapi belum diberhentikan secara resmi atau dipensiun. a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Direktur Keuangan,
Teddy Hernayadi, S.E. Brigadir Jenderal TNI
45 Sublampiran B Lampiran Keputusan Kasad Nomor Kep/ 308 /VII/2014 Tanggal 7 Juli 2014
TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN BUJUKNIS
JUKMIN tentang ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN
JUKNIS tentang PEMBAYARAN GAJI PRAJURIT DAN PNS DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT
a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Direktur Keuangan,
Teddy Hernayadi, S.E. Brigadir Jenderal TNI
46 TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
Sublampiran C Lampiran Keputusan Kasad Nomor Kep/ 308 /VII/2014 Tanggal 7 Juli 2014
NO
URAIAN
BENTUK
1
2
3
HALAMAN 4
1.
Surat Keterangan Tanggungan Keluarga
Bentuk KU-1
42
2.
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
Bentuk KU-12
43
3.
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Bentuk KU-12A Kolektif
45
4.
Kwitansi
Bentuk KU-17
46
5.
Surat Kuasa
Bentuk KU-22
47
6.
Daftar Kekuatan Personel Militer
Bentuk KU-102 A
48
7.
Daftar Kekuatan Personel PNS/Capeg
Bentuk KU-102 B
49
8.
Daftar Perbandingan Kekuatan Personel Militer/PNS/Capeg
Bentuk KU-102 C
50
10. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Penghasilan
Bentuk KU-106
51
11. Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP
Bentuk KU-107
52
12. Daftar Pembayaran Rapel Penghasilan dan ULP
Bentuk KU-76/ 107A
53
13. Daftar Pembayaran Tunjangan
Penghasilan
Honor/ Bentuk KU-107B
54
14. Rekapitulasi Penghasilan
Bentuk KU-108
55
15. Rekapitulasi DPP Per Status Penghasilan
Bentuk KU-109
56
16. Permintaan Pemindahbukuan
Advist List
57
17. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21
58
a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Direktur Keuangan,
Teddy Hernayadi, S.E. Brigadir Jenderal TNI
