GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 86 /KPTS/013/2014 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, perlu menetapkan Program Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); 6.Peraturan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah; 10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2040/1/1/9/2010 tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3 Seri A); 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014; 15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/910/KPTS/013/ 2013 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
Program Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran. KEDUA
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
KEDUA
:
Menugaskan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, untuk : a. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan; b. menyiapkan bahan, materi pendidikan dan pelatihan, tenaga pengajar dan kelengkapan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
:
Membebankan biaya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Instansi Pengirim.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Pebruari 2014
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 86 /KPTS/013/2014 TANGGAL : 4 PEBRUARI 2014
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
JUMLAH PST HARI 3 4
JENIS KEGIATAN
1 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI Evaluasi Hasil Belajar Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Evaluasi Dampak Diklat Pemeliharaan SMM ISO 9001:2008 Leadership Camp Pengembangan Kapasitas Tenaga Kediklatan Pengembangan SDM Widyaiswara Pemutakhiran (Up Dating) Panel Data Elektronik Workshop Assessment Center Manajemen Data Kediklatan Pengembangan Jejaring Kerja Diklat Aparatur Tinjauan Akademik Kebijakan Diklat Aparatur Workshop Penyusunan Action Plan
II. 1 2 3 4
SEKRETARIAT Rapat Koordinasi Teknis Rapat Koordinasi Wilayah Workshop Perubahan Mindset Workshop E-Learning
III. 1 2
BIDANG DIKLAT TEKNIS Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 100 JP Diklat Pengembangan Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan Diklat Perencanaan dan Strategi Pengembangan SDM Diklat Bahasa Inggris (In House Training) Diklat Terapi Komplementer Alternatif Diklat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui UMKM Diklat Pengelolaan Barang/Aset Milik Negara Diklat Peningkatan Pelayanan Publik Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Diklat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Melalui Perubahan Mindset Aparatur
3 4 5 6 7 8 9 10
390 50 50 45 80 70 130
6 kali 2 3 3 kali 1 3 1
200 200 250 40
1 1 1 3
40
20
38
10
38 20 30 38 30 38 30
10 14 10 10 10 10 10
30
6
IV. BIDANG DIKLAT PIMPINAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-21 IV. A. 1 2 3 4
BIDANG DIKLAT PIMPINAN PROVINSI Diklat Kepemimpinan Tingkat III Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Diklat Prajabatan Golongan III Diklat Prajabatan Golongan II
B. 1 2 3 4 5
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN Diklat Kepemimpinan Tingkat II Diklat Kepemimpinan Tingkat III Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Diklat Prajabatan Golongan III Diklat Prajabatan Golongan I dan II
V. 1 2 3 4 5
BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL Diklat District Food Inspector Diklat Pemberdayaan Pengamat dan Juru Jalan Training Officer Course (TOC) Diklat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Perikanan Diklat Antisipasi dan Penanggulangan Anomali Iklim dengan Eksplosi OPT Diklat Metode Pembelajaran Interaktif Diklat Dasar-Dasar Pekerja Sosial Diklat Meredesain sistem pelayanan yang aman dengan HFMEA dan HMFECA Risk Management For Patient Safety TOT Penyiapan Assesor TOT Calon Widyaiswara Pendidikan dan Pelatihan lain yang bersifat mendesak usulan Pemerintah Kabupaten/Kota atau SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang difasilitasi oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur serta Pendidikan dan Pelatihan yang akan ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Derah (P-APBD) 2014
6 7 8 9 10 11 VI.
2
3
4
60 60 80 80
93 97 24 19
360 400 375 880
92 93 97 24
840
19
38 30 30 30
10 7 10 10 10
30 25 30 30
7 10 4
30 30 15
3 10 30
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur. 5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim