MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.04/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai Dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 telah dibentuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai; b. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 149/KMK.01/2004 dan Nomor 15 Tahun 2004 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai Dan Angka Kreditnya; c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b serta dalam rangka pembinaan profesi dan karier dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai Dan Angka Kreditnya; Mengingat
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier Di Lingkungan Departemen Keuangan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.01/2014 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penggunaan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Kementerian Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemeriksa Bea dan Cukai adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara fungsional diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundangundangan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. 2. Jenjang
Jabatan
Pemeriksa
Bea
dan
Cukai
yang
selanjutnya disebut Jenjang Jabatan adalah hirarki jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang mencerminkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan Bea dan Cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. 3. Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Terampil adalah Pemeriksa Bea dan Cukai yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang kepabeanan dan cukai. 4. Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Ahli adalah Pemeriksa Bea dan Cukai yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang kepabeanan dan cukai. 5. Tugas Limpah adalah pelaksanaan tugas Pemeriksa Bea dan Cukai satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan yang seharusnya. 6. Unsur Kegiatan adalah kelompok kegiatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang diperhitungkan dalam angka kredit sebagai salah satu bahan pertimbangan kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 7. Sub Unsur Kegiatan adalah bagian dari unsur kegiatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. 8. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukai. 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pemeriksa Bea dan Cukai dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 10. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 12. Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional adalah badan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai
pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan, kenaikan jabatan, penyesuaian dalam jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian jabatan, dan pemindahan wilayah kerja dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan. 13. Unsur Teknis adalah pejabat/pegawai Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya secara teknis terkait dengan Unsur Kegiatan Pemeriksaan Bea dan Cukai serta Pencegahan dan Penyidikan. 14. Unsur Kepegawaian adalah pejabat/pegawai Bea dan Cukai pada unit kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. BAB II JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI Pasal 2 (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terdiri atas: a. Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Terampil; dan b. Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Ahli. (2) Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana; b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan; dan c. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia. (3) Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama; b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda; dan c. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya. BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI Pasal 3 Unsur kegiatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terdiri atas: 1. Unsur Utama Kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang meliputi: a. pendidikan; b. pemeriksaan bea dan cukai; c. pencegahan dan penyidikan; dan d. pengembangan profesi. 2. Unsur Penunjang Kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai. Pasal 4 (1) Unsur kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf a terdiri atas sub unsur: a. mengikuti pendidikan ijazah/gelar; dan
formal
dan
memperoleh
b. mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepabeanan dan cukai serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. (2) Unsur kegiatan pemeriksaan bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf b terdiri atas sub unsur: a. penerimaan dokumen; b. penelitian dokumen; c. pemeriksaan barang; d. pemeriksaan badan; e. pemeriksaan sarana pengangkut; f. pemeriksaan bangunan dan instalasi; g. verifikasi dokumen; dan h. audit kepabeanan dan cukai. (3) Unsur kegiatan pencegahan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf c terdiri atas sub
unsur: a. pengolahan informasi; b. pelaksanaan patroli; dan c. pelaksanaan penyidikan. (4) Unsur kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf d terdiri atas sub unsur: a. pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai; b. perumusan pedoman kepabeanan dan cukai; dan
pengembangan
sistem
c. penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai. (5) Unsur Penunjang Kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 terdiri atas sub unsur: a. pengajar/pelatih di bidang kepabeanan dan cukai; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan piagam kehormatan; dan f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya. Pasal 5 (1) Rincian butir kegiatan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan usulan penetapan angka kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai. BAB IV KENAIKAN JENJANG JABATAN DAN/ATAU PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI Pasal 6 (1) Pemeriksa Bea dan Cukai dapat diberikan kenaikan Jenjang Jabatan berupa: a. kenaikan Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi; atau b. kenaikan Jenjang Jabatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli. (2) Pemeriksa Bea dan Cukai yang naik Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terlebih dahulu mengikuti dan lulus uji kompetensi. (3) Pemeriksa Bea dan Cukai yang naik Jenjang Jabatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan. (4) Kenaikan Jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila : a. paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; b. memenuhi angka kredit yang ditentukan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
untuk
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, atau Sasaran Kerja Pegawai sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pasal 7 (1) Pemeriksa Bea dan Cukai dapat diberikan kenaikan pangkat berupa: a. kenaikan pangkat dalam Jenjang Jabatan yang sama; atau b. kenaikan pangkat dalam Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi. (2) Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan naik pangkat dalam Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu mendapatkan surat keputusan kenaikan jenjang jabatan
fungsional dari pejabat yang berwenang. (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila: a. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. memenuhi angka kredit yang ditentukan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
untuk
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, atau Sasaran Kerja Pegawai sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pasal 8 Tata cara pengusulan kenaikan Jenjang Jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN KOMPETENSI Pasal 9 (1) Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terdiri atas: a. pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan sebagai persyaratan dalam pengangkatan pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, kecuali dalam masa penyesuaian/inpassing; dan b. pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan sebagai persyaratan dalam perpindahan jenjang jabatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli. (2) Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit yang menangani pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan. Pasal 10 (1) Pemeriksa Bea dan Cukai yang melaksanakan setiap sub unsur kegiatan harus memenuhi standar kompetensi
yang dipersyaratkan jabatan.
untuk
masing-masing
jenjang
(2) Pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi melalui: a. wawancara; b. uji tertulis; dan/atau c. cara lainnya. (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. Uji kompetensi yang diperuntukkan sebagai persyaratan dalam pengangkatan pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dalam masa penyesuaian /inpassing; b. Uji kompetensi yang diperuntukan sebagai persyaratan bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Direktorat Jendereal Bea dan Cukai. BAB VI TUGAS LIMPAH Pasal 11 (1) Pemeriksa Bea dan Cukai dapat melaksanakan Tugas Limpah berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tugas Limpah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. tidak terdapat Pemeriksa Bea dan Cukai yang sesuai dengan jenjang jabatannya; atau b. jumlah Pemeriksa Bea dan Cukai yang sesuai jenjang jabatannya tidak mencukupi. BAB VII ANGKA KREDIT DAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT Pasal 12 Penilaian dan penetapan angka kredit merupakan salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. Pasal 13 Tata cara pengajuan usulan dan penetapan angka kredit Pemeriksa Bea dan Cukai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 14 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai terdiri dari: a. Pejabat yang berwenang di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan b. Pejabat yang berwenang di lingkungan Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. Direktur Jenderal bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya. b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi: 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, (3) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. Direktur Jenderal bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya. b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi: 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda. BAB VIII TIM PENILAI Pasal 15 (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Tim Penilai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal. b. Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Tim Penilai Sekretariat. c. Tim Penilai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Tim Penilai Wilayah. d. Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pelayanan Utama. (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal Jenderal;
untuk
Tim
Penilai
Direktorat
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim Penilai Sekretariat; c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim Penilai Wilayah; dan d. Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai bagi Tim Penilai Pelayanan Utama. Pasal 16 (1) Tim Penilai terdiri dari: a. Pemeriksa Bea dan Cukai, b. Unsur Teknis, dan c. Unsur Kepegawaian; (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 1 (satu) ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) wakil ketua merangkap anggota; c. 1 (satu) sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota yang berjumlah paling kurang 4 (empat) anggota. (3) Syarat pengangkatan menjadi anggota Tim Penilai sebagai berikut: a. memiliki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat Pemeriksa Bea dan Cukai yang dinilai; b. mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukai; dan c. aktif melakukan penilaian. (4) Masa kerja Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun. (5) Dalam hal Tim Penilai Wilayah atau Tim Penilai Pelayanan Utama belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, penilaian angka kredit Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Sekretariat, Tim Penilai Wilayah atau Tim Penilai Pelayanan Utama yang terdekat. (6) Pemeriksa Bea dan Cukai dan Pejabat lain yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggat waktu 1 (satu) masa jabatan. (7) Dalam hal anggota, wakil ketua, dan sekretaris Tim
Penilai ikut dinilai, anggota, wakil ketua, dan sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan untuk sementara tidak terlibat melakukan penilaian. (8) Dalam hal Ketua Tim Penilai ikut dinilai, Ketua Tim yang bersangkutan untuk sementara tidak terlibat melakukan penilaian dan Ketua Tim Penilai dapat menunjuk Ketua pengganti sementara yang berasal dari anggota Tim. Pasal 17 Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IX SEKRETARIAT TIM PENILAI Pasal 18 (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai, yang dipimpin oleh pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. BAB X PENGANGKATAN DALAM JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Pasal 20 Menteri selaku pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan: a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai b. pembebasan sementara Pemeriksa Bea dan Cukai,
dari
Jabatan
Fungsional
c. pengangkatan kembali dalam Pemeriksa Bea dan Cukai, dan
Jabatan
Fungsional
d. pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. Pasal 21 Pemeriksa Bea dan jabatannya apabila:
Cukai
dibebaskan
sementara
dari
a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya; b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; c. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil; d. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai; e. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau f.
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Pasal 22
(1) Pemeriksa Bea dan Cukai yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang kepabeanan dan cukai yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. Pasal 23 Pemeriksa Bea dan Cukai diberhentikan dari jabatannya apabila: a. setelah dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat memenuhi ketentuan angka kredit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka
Kreditnya; atau b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat. Pasal 24 Tata cara pengangkatan dalam jabatan, pembebasan sementara dari jabatan, pengangkatan kembali dalam jabatan, dan pemberhentian dari jabatan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB XI PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL Pasal 25 (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai atau perpindahan antar jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi syarat pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya; b. memiliki pengalaman di bidang kepabeanan dan cukai paling kurang 2 (dua) tahun; c. batas usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun; dan d. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, atau Sasaran Kerja Pegawai paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya. (3) Jenjang Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah antar jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama.
(4) Bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang diperolehnya karena perpindahan jabatan, dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya yang baru dan memenuhi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, Pendidikan dan Pelatihan, Uji Kompetensi, Tugas Limpah, serta waktu penilaian dan penetapan angka kredit dari masing-masing sub unsur kegiatan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 (1) Peraturan Menteri diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1237
Lampiran....................................
/
f.";,- I
'�!� . ''
LAMPIRAN I
184
NOMOR PETUNJUK
TENTANG
/PMK.04/2014
FUNGSIONAL
JABATAN
TEKNIS
KEUANGAN
MENTERI
PERATURAN
PEMERIKSA
BEA
DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITN"YA
-�·,'-
tl.t:r�iEF\i KEU.!:..f-.JG.L.N REPU3LiK l:-..IDONES!f:..
1.
BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA TINGKAT TERAMPIL ·. .
NO
.
UNSUR ..
I
I.
2'
I
-
Pendidikan
•.
I
I
I I I
I
II.
�
3_
-
-
. ..
·
c
--"
I
I i Pemeriksaan
. ·"·
..
.
.
-
-
.
.
; -�(. ·>'
-
·, -
A. Pendidikan sekolah dan
.
L
memperoleh ijazahf gelar
I
I
'·'
SUB UNSUR .-
1
-
B. Pendidikan dan pelatihan I fungsional di bidang kepabeanan dan cukai dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan d an pelatihan
4. 5. 6.
A. Penerimaan dokumen
L
bea dan cukai
L
2.
3.
2.
3.
.
-
I
L
2.
3. 4. 5. L
C . Pemeriksaan barang
I
2. 3. 4. 5.
..
;
·.:
:/� ;L'-,'::Y,· BUTIR: KEGIATAN �· : .
"
·' �- .
.·
-
'
· ·.c ·· ·
.-.
4
.
..
·
. .·
-
.
..
_�7':<·>}.
.
·-
...
:-:;-
_
Diploma III
Lamanya I Lamanya I Lamanya I Lamanya I Lamanya
I I
I I
antara antara antara antara antara
6 4 1 s / d 9 6 0 jam 48 1 s/d 640 jam 1 6 1 s / d 480 jam 8 1 s / d 1 6 0 jam 3 0 s / d 8 0 j am
._
.-, ..... : .:....... -_ · .
>
.si�u�..HAs!L ·;,
-
-
I I I
dokumen Customs Declaration (CD) dokumen Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) dokumen ekspor dokumen cukai
Mendeteksi barang dengan menggunakan Hi-Co Scan X-Ray 1 ) X-Ray Container 2) X-Ray Bagasi Memeriksa fisik barang impor Memeriksa fisik barang ekspor Memeriksa fisik Barang Kena Cukai (BKC) dan Pita Cukai Memeriksa barang secara laboratoris tingkat awal: 1 ) Mengelola barang
I
·.
.
-
:
. . ..
c s·._ ::.:
.-··
.. · .
I
...
Ijazah
60
Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat
15 9 6 3 2 1
10 10 10 10 10
Dokumen D okumen Dokumen Dokumen Dokumen
10 10 10 10 10
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
.. .. .
.6
I I I I
1 0 Container 1 0 Laporan Pengamatan
--
I I
..
·.ANGKA·ImE:or+·.·.·
(TrAP)- ..
:C:
.. ·-
:·
.
i
Menerima dokumen impor Menerima dokumen ekspor Menerima dokumen cukai Menerima dokumen pengangkutan barang Menerima dokumen di laboratorium Meneliti Meneliti Meneliti Meneliti Meneliti
.
. :: ': .. '
I Lamanya lebih 9 6 0 j am
4. 5. B . Penelitian dokumen
-
.
1 0 Dokumen 1 0 D okumen 10 Dokumen 10 Jenis Barang
0,00 5 0,004 0,004 0,003 0,03 3
I I
0,0 1 4 0,0 1 9 0,0 1 4 0,0 12 0,0 1 4
I
I
.
.
I
�
0,047 0,0 5 1 0,038 0,02
..
-. . .
I
· ..
.
'• �""'-�-
- ·:�.
,, ·
"' .
-
-:
:·_·· . ,-
7. .
·
·c
. .·
Semua Jenjang Semua Semua Semua Semua Semua Semua
I I I l
I
I
Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
PBC PBC PBC PBC PBC
P. P. P. P. P.
I
I
I
Jenjang Jenj ang Jenjang Jenjang Jenjang Jenjang
PBC PBC PBC PBC PBC
. .
I
I
Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan
I
J I
I I
PBC Pelaksana PBC Pelaksana
0,0 1 0,0 3 3
I
.
-- ...
�
:·PELAKSAN'A ..
I
I
!
PBC Pelaksana PBC Pelaksana PBC Pelaksana
I
I
PBC Pe1aksana
�
�-;;,:Li -��
•.:..:..:�,.!�· .. h�E!�l=R!
��PU3L.!K
NO 1
UNSUR
I I
I
I
.
SUB UNSUR ..
2
3 :.
KEU.��·�G.L..�'.] INDON::S!l\ - 2 -
. �JTridffiG�TAN
.- . ·.
I
·:
"
4
.
' •
..
•
3) Melaksanakan pemeriksaan kimia fisika
E.
Pemeriksaan sarana pengangkut
11. I
I 2 . I Melaksanakan pemeriksaan badan l. Memimpin pemeriksaan sarana pengangkut laut 2. 3.
F. Pemeriksaan bangunan dan instalasi
I
Memimpin pemeriksaan sarana pengangkut udara Melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut laut
I
Melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut udara
l.
Memeriksa bangunan/ instalasi pada temp at penimbunan Berikat, temp a penimbunan sementara di luar pelabuhan, serta bangunan atau tempat lair yang penyelenggaranya dengan ijin Direktorat Jenderal atau berisi barang d' bawah pengawasan pabean. Memeriksa bangunanj instalasi pada p abrik, tempat penyimpanan etil alkohol, tempat penjualan eceran, serta bangunan atau tempat lain untuk memproduksi, menimbun, ataupun menjual BKC.
l.
Melakukan verifikasi dokumen impor 1 ) Meneliti kelengkapan, validitas, kebenaran pengisian, perhitungan pungut impor dan klasifikasi barang. 2) Meneliti kewajaran nil ai pabean
-·--
II
4.
2.
G. Verifikasi dokumen
Mendeteksi dan menyeleksi penumpang
I' I
--
.
I I I I I I
,
1 0 Laporan 1 0 Laporan
Meneliti kelengkapan, validitas, kebenaran pengisian, perhitungan pungutan ekspor dan k1asifikasi barang.
1 0 Laporan
.....
. 6
· • ·,
.
I I
I
,
'·
.·
7
PBC Pelaksana
0,05
PBC Pelaksana
0 ,0 5 7
PBC Pelaksana
0,017 0,15
PBC Pelaksana PBC P. Lanjutan
I
0 ,06
I
....
PELAKSANA ·.
0,05
0 ,0 7 5
Berita Acara
I
Melakukan verifikasi doh."Umen ekspor
._
5 .
1 0 Tindakan Penguiian 1 0 Tindakan Pengujian 1 0 Laporan Pengamatan 1 0 Orang 1 0 Sarana Pengangkut 10 Sarana Pengangkut 10 Sarana Pengangkut 1 0 Sarana Pengangkut Berita Acara
2) Melaksanakan pemeriksaan dasar
D . Pemeriksaan badan
AN (i!{A� KREDIT
. SATUAN HASIL (TIAP)
PBC P. Lanjutan PBC Pelaksana
0 ,03
PBC Pelaksana
0 ,0 0 8
PBC Pelaksana
0,012
PBC Pelaksana
0 ,0 1
PBC Pelaksana
0,0 15
PBC P. Lanjutan
0 ,004
PBC Pelaksana
I
I
·-·
-···-·---
I t
��!�
LE r·� ·n::. :=< l
:=< E P U S U K
K :: U AN GAN i N u O "J E:. S L.; - 3 -
NO
UN SUR
SUB UNSUR
1
2
3
BUTIR KEGIATAN
5
3 . I Melakukan verifikasi dokumen cukai dibidang cukai Melakukan penelitian dan pengujian dokumen dan atau dokumen pelengka� serta kebenaran perhitungan pungutan negara (tarif, tingkat produksi, masaj berlaku pita dan pesanan pita) dalam rangka pelayanan di bidang cukai. l.
J -:Persiapan Audit
1 ) Mengumpulkan informasi awal dalam rangka audit 2) Mengikuti pengarahan persiapan audit
3) Mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh Pengawas Mutu Audit (PMA) I
I
2.
I Pelaksanaan Audit:
1
1) Memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan Undang- Undan Kepabeanan pasal 86 ayat ( 1 a)c dan Undang-Undnag Cukai pasal 39 aya ( 1 a)c. 2) Mengisi dan menandatangani formulir pakta integritas. 3 ) Melakukan wawancara dengan Auditee.
4) Membuat konsep surat dan bukti tanda terima peminjamanj pengembalian buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian.
. .
·.
.
.
ANGKA
.
KREDIT
.
4 "
H. Audit kepabeanan dan cukai
.
SATUAN BASIL (TIAP) . .
PELAKSANA 7�
'6
1 0 Laporan
0,005
PBC Pelaksana
Kertas Kerj a D aftar Hadir D aftar Hadir
0 ,092 0 ,0 0 8 0 ,0 04
PBC Pelaksana PBC Pelaksana PBC Pelaksana
Berkas
0 ,0 0 8
Formulir
0 ,002
Berita Acara Surat
0 ,096
I
PBC Pelaksana PBC Pelaksana PBC Pelaksana PBC Pelaksana
0 ,004
Kertas Kerja
PBC Pelaksana
6 ) Membuat konsep surat pernyataan penyerahan data audit.
Surat
PBC Pelaksana
7) Membuat konsep surat danj atau berita acara penolakan danj atau tid membantu kelancaran audit dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit. 8) Menandatangani berita acara penolakan dalam hal Auditee atau wakilny menolak menandatangani surat penolakan danj atau tidak memban kelancaran audit.
Surat
PBC Pelaksana
5) Meneliti ke1engkapan data audit.
Suratj Berita Acara
I
0 ,0 0 4
I
PBC Pelaksana
�
,�1MY ·.�:��-;-::�- ;..
· , ' ..
t,f: E �,rl::: � : K E U N.J GAN ? C:: ::> U 3 L I K i � D 0 1>J E S l /i. :
-. 4 .
NO
UN SUR
SUB UNSUR
· ·
-
.
··
..
-
.. . .
1
2
3
.
..
-·
:
. \"
.
·
.·
· .
:.
: - -·
·'·
..
.
.
�- . -
.
.
.
-
..
.
BUTIR KEGIATAN ..
-
.
.
: ·.- � .
-
.
.
.•_ 4 · -
-;
'
· _: . : :-
-
.:
.
'
- -
. -
.-
4 4 � ��
dalam hal dilakukan pencacahan fisik. 1 0 ) Melakukan pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacah fisik. 1 1 ) Membuat konsep dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sedia barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik. 1 2 ) Membantu Ketua Auditor untuk melakukan tindakan pengamanan apabil diperlukan. 1 3) Membuat Kertas Kerja Audit (KKA) terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukannva untuk diserahkan keoada Ketua Auditor. 1 4) Mengikuti presentasi Daftar Temuan Sementara (DTS) . 1 5) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan audit yang telah dilakukannya untuk diserahkan kepada Ketua Auditor. 1 6) Membuat berita acara serah terima pekerjaan dengan dilampiri lapo kemajuan pelaksanaan audit terakhir, dalam hal terjadi pelimpahan tugas audit. 1 8) Membuat konsep Berita Acara Hasil Audit (BAHA) . 1 9 ) Menandatangani BAHA.
2 0 ) Membuat konsep permohonan penelaahan pembahasan akhir. 2 1 ) Menghadiri rapat penelaahan atas risalah pembahasan akhir dalam h
diperlukan. 2 2 ) Membuat konsep Berita Acara Penghentian Audit (BAPA) . 2 3) Menandatangani BAPA.
dalam sistem aplikasi administrasi audit.
2 5 ) Mengunggah KKA ke dalam sistem aplikasi administrasi audit.
- -
.7
PBC Pelaksana
0 ,008
PBC Pelaksana
0 , 196
PBC Pelaksana
0 ,0 0 8 0 ,004
PBC Pe1aksana PBC Pelaksana
0 ,0 0 2
PBC Pelaksana
Kertas Kerja
0 ,0 0 8
PBC Pelaksana
Berita Acara
0 ,004
PBC Pelaksana
Berita Acara
0 ,002
Surat
0 ,0 0 4
PBC Pelaksana PBC Pelaksana
0 ,0 0 8
PBC Pelaksana
Daftar Hadir
I I I
I
. Berkas
I I
-
:.
· ··: · ·
0 ,0 0 8
Berkas
I
· •- . ..
..
-
. ·
. .
PBC Pelaksana
Berita Acara
2 4) Mengunggah dokumen pelaksanaan audit yang dihasilkan oleh Tim Audit ke
·
0 , 044
Berita Acara
. -
.
Berita Acara
D aftar Hadir Sur at/ Berita Acara Surat/ Berita Acara
�
-
. . .
PELAKSANA .
PBC Pelaksana
Kertas Kerja
I
. .- . 6
.
0 , 004
Berita Acara
·
-
-
.
Surat
Berita Acara
i
.
.
KREDIT
.·
- s
9) Membuat konsep surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan baran �
1 7) Menyiapkan data dan ikut dalam pembahasan akhir.
"· : . .
..
< ANGKA
SATUAN HASIL (T!AP ) -
.
0 ,0 0 4
PBC Pelaksana
0 ,0 0 2
PBC Pelaksana
0 ,0 0 4
PBC Pelaksana
0 ,004
PBC Pelaksana
f-
--�
'�,l£# ,::: · -.:
����:f� ...
� ,�
t1· E �'-i T c rz i K c U A N GAN
::\ :: ? U 3 L I K i N DO N c S :..;
- 5 NO 1
UNSUR
.. SUB UNSUR
, _.
3-
2
.·
-. -
-·
, .
:
'
.
BUTIR •
:
�GrATAN.
• . •_ _
. . ·_
:
.
.
2 6 ) Mengumpulkan
4-
·:
--
-
SATUAN iiAsiL(TIAP)
- -
' . :,_.
:
-_
'
:�
. .
-
infomasi sebagai bahan penyusunan rekomendas perlu f tidaknya dilakukan kegiatan memeriksa keadaan kegiatan usah< Auditee sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan pasal 86 ayat ( 1 a)c dar Undang-Undang Cukai pasal 3 9 ayat ( 1 a)c 27) Mengumpulkan informasi sebagai bahan penyusunan rekomendas perlu /tidaknva diterbitkan Surat Perineatan I ! Surat Perineatan II. 2 8 ) Mengumpulkan informasi sebagai bahan penyusunan rekomenda · perlu/ tidaknya dibuat konsep surat danj atau berita acara penolak danj atau tidak membantu kelancaran audit dalam hal Auditee atau wakilny menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit. 29) Mengumpulkan informasi perlu/ tidaknya dilakukan prosedur konfirmas� secara lisan danjatau tertulis kepada pihak ketiga. I Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi 1 ) Di ruangan (dalam kantor) 2) Di lapangan Memimpin kegiatan patroli laut
Pencegahan dan . dik pen}'l an
A. Pengolahan informasi
B. Pelaksanaan patroli
1.
I
1. 2.
C. Pelaksanaan penyidikan
1.
I
Melaksanakan kegiatan patroli laut Persiapan penyidikan
I
Mengonsep Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) dan Surat Pemberitahuar Dimulainya Penyidikan (SPDP) M emanggil- s aksi 2. � __��___ _ �����41 ) Mengonsep Surat Panggilan (SP) / Surat Perintah Membawa (SP M ) dalarr rangka memanggil saksi 2) Menyampaikan Surat Panggilan dalam rangka memanggil saksi __
__
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ --
3.
Memanggil tersangka
- •·
5
.
-_
._-
•
ANGKA_ : KREDIT .
I
;
6
.
.PELAKSANA -
<_
7 :'- .
0 ,004
PBC Pelaksana
0 ,0 0 4
PBC Pelaksana
Kertas kerja
0 ,0 0 4
PBC Pelaksana
Kertas kerja
0 ,0 0 4
P B C Pelaksana
0 '0 1 2
PBC Pelaksana PBC Pelaksana PBC P. Lanjutan PBC Pelaksana
I
I
0 , 0 12 0 ,28 0 , 1 12
Laporan Surat
Surat
I
I
PBC Penyelia PBC P. Lanjutan
0,013 0 , 00 7
4-
-------
I
3) Membawa saksi dan membuat Berita Acara Membawa Saksi
.
Laporan Laporan Laporan Laporan
I
2)
_ >: _ -�; ._ ·. -...
·
Surat
I
1 ) Menerima laporan terjadinya tindak pidana
•
•
Kertas kerja
�
III.
·
+-
-----
0 ,0 0 3
Surat
0 ,0 0 8
Berita Acara
0,017 ___ _ ___
---------
PBC Pelaksana P B C Pelaksana PBC P . Lanjutan
_
I_
__
i--
'�j!l ..;J71..
-·-:��=�;:-;=
...�
hft c �\ T c :=:: i K E U .L.. N GAt-J
::Z E P L' 3 L ! �(
l N DO!...J C S i .� - 6 -
NO
UN SUR
SUB UNSUR
.2
2
3
' '
I
3) Membawa Tersangka dan membuat Berita Acara Membawa Tersangka 4.
6
5
_4 c
1 ) Mengonsep SP j SPM dalam rangka memanggil tersangka 2) Menyampaikan Surat Panggilan tersangka
ANGKA' KREDIT
SATUAN HASIL (TIAP)
BUTIR KEGIATAN
Surat Surat Berita Acara
o .oo3 0 ,009 0,017
Berita Acara Berita Acara Berita Acara Berita Acara
0 ,0 1 1 0,017 0,05 0,012
..
PELAKSANA 7 .. - --
,,
I
PBC Pelaksana PBC Pelaksana PBC P. Lanjutan
I
Memeriksa saksi ' 1) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi 2) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan 3) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi 4) Membuat Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi 5 . I Memenksasaksi ab.li 1 ) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ah1i 2) Membuat Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi Ah1i 6 . I Memeriksa tersangka 1) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka 2) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan
I
I
-_ 1 -
3) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi 4) Membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan 5) Menerima dan meneliti Surat Kuasa Penunjukan Penasehat Hukum I Menangkap tersangka 1 ) Mengonsep Surat Perintah Penangkapan (SPP) 2) Menangkap dan membuat Berita Acara Pe_l)angkapan 3) Menyampaikan tembusan Surat Perintah Penangkapan 8 . I Menahan tersangka
Berita Acara Berita Acara Berita Acara Berita Acara Berita Acara
I
I
0 ,03 0 ,0 1 1
I
0 ,04 1 0 , 034 0 ,03
PBC P. Lanjutan
O,Q15
PBC Penyelia
0,0 1 5
PBC Penyelia
I
Berita Acara Surat
7.
Surat Berita Acara
I
Surat
PBC Pelaksana PBC P. Lanjutan PBC Penyelia PBC P. Lanjutan
I
I I I I
I
0 ,004 0 ,065 0,005
I
I
PBC P. Lanjutan PBC P. Lanjutan
PBC P. Lanjutan PBC Penyelia
I
I I
I I
PBC Pelaksana PBC P. Lanjutan PBC Pelaksana
f
c�-� _::-;->
·-::�s=.:.· ::! -·.;;·� __. · ·
f,t, C. t\ T E R ! K C. U .L. N GAN
r:: E ? U D L l K � �� :> o � = s : .A.
NO
.
UNSUR
1
.
SUB UNSUR
2
3 ··
- 7 -
-
I
!
II
I
I
'
-·
· -- -
'
·-
-
'·
4
Surat
Berita Acara
2)
Menempatkanfmengeluarkan tahanan dan membuat Berita Acar PenahananfPengalihan Jenis Tahanan / Pengeluaran Tahanan/ Serah Terima.
I
3)
Menyampaikan tembusan Surat Perintah Penahanan
1
Membuat resume sementara Melakukan oene:e:eledahan 1 ) Mengonsep Surat Permintaan Ijin Penggeledahan/Perintah Penggeledahan) 4)
9.
I
dan membuat Berita Acara Penggeledahan Rumal: Tinggal/Tempat Tertutup lainnya 3 ) Menggeledah dan membuat Berita Acara Penggeledahan Sarana Pengangkut
2 ) Menggeledah
4) 10.
Surat Laporan
I
Surat Berita Acara
�
Memotret Tempat Kejadian Perkara dan membuat Berita Acara Pemotret Tempat Kejadian Perkara
Berita Acara Berita Acara
Melakukan penyitaan Telah Dilakukan Penyitaan 2 ) Menyita dan membuat Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Terima BaranE'
Bukti 3 ) Menyegel dan membuat Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Baran Bukti 4) Menyimpan, meregister dan melabel barang bukti · -
I
,
I
Berita Acara Berita Acara Label
7.
PBC Pelaksana
0 ,004 I
I
0 ,0 1 7
I
0 ,003 0 ,06
I I
I I I
Surat
1 ) Mengonsep Surat Permintaan Ijin Penyitaan/Perintah Penyitaanf Laporar
PELAKSANA - ·
6
5
Surat Perintah Penahanan/ Surat Perintah Pengalihan Jeni� Tahanan/ Surat Perintab Perintah Penangguhan Penahanan/ Surat Pengeluaran Tahanan/ Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan/ Sura Penitipan Tahanan.
I
I
ANGKA KREDIT .
SATUAN HASIL (TIAP)
BUTIR KEGIATAN
1 ) Mengonsep
I
-
I
I
PBC P. Lanjutan PBC Pelaksana PBC Penyelia
0 ,0 0 3
P B C Pelaksana
0,02
PBC P. Lanjutan
0 ,0 0 8 0,006
I
I
PBC Pelaksana PBC Pelaksana
0 ,004
PBC Pelaksana
0,018
PBC P . Lanjutan
0 ,006
P B C Pelaksana
0 ,0 1
PBC Pelaksana
{
��j�V .;:--:?
·��! �;
· . ..
hi, E �..; T E ?- ! K c U .t,N G.� t-.J
?- E ? U 3 U K I N D O N E S : A.
- 8-
'
NO 1
UN SUR 2
;
SUB UNSUR 3
1 1.
...
.
..
.
-
BUTIR KEGIATAN .
4 •
1) Mengonsep Surat Perrnintaan Ijin Pelelangan j Perintah Pelelanganj Penetap Harga Limit Lelang
I 12.
13.
I I
2) 3) 4) 5)
·.
. - --
Melelang barang bukti
.
�I
Membuat Berita Acara Sifat dan Kondisi Barang Menerima risalah lelang Membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang Membuat Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
Melakukan pemberkasan 1 ) Membuat sampul berkas perkara 2) Membuat resume 3 ) Membuat daftar isij saksijtersangka/barang bukti 4 l Melakukan pemberkasan dan penvee:elan (Pene:elakan) Mengirim berkas perkara, tersangka dan barang bukti 1 ) Mengonsep Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkaraj Surat Pengirim Tersangka dan Barang Bukti 2) Membuat tanda terima berkas perkara
14.
3 ) Menyerahkan d an membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti 15.
Melah."Ukan gelar perkara Membuat resume 2 ) Membuat slide dan matrik -
-
-
Berita Acara Berita Acara Berita Acara Berita Acara
I
I
I
4
--- -
Surat Laporan Laporan Berkas Perkara Surat
f
I I I I I
I
1)
5 -
Surat
I I
3 ) Menyerahkan tersangka dan barang bukti dan membuat Berita Acar Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Menghentikan penyidikan 1 ) Mengonsep Surat Penetapan/ Surat Penghentian Penyidikan 2) Membuat resume
ANGKA KREDIT
SATUAN HASIV (TIAP)
..
I
-
-.
. 6
I
I
0 ,03
I
0 ,0 07 0 ,0 0 9 0,012 0,003
I
I I
0,00 1 0 ,07 0 ,0 0 3 0 ,0 0 8
I
0 ,0 0 3
Tanda Terima
0 ,0 0 1
Berita Acara
Surat Laporan Berita Acara Laporan Slide /Matrik
. .
I
·
-
- -
PELAKSANA
.
..
I
·...
.
7
.
PBC Pelaksana
I I
PBC P. Lanjutan PBC Penyelia PBC Penyelia PBC Pelaksana
I
I
PBC Pelaksana PBC Penyelia PBC Pelaksana
I
PR(; PPl<>k,<>n<>
I
I
PBC Pelaksana
I
PBC Pelaksana
0 ,03
PBC P. Lanjutan
0 ,0 0 6 0 ,07
PBC Pelaksana PBC Penyelia
0 ,0 1 5
PBC P. Lanjutan
0 ,07 0,009
I
PBC Penyelia PBC Pelaksana
�
-�}'� ·-.:.��.-.:;:::� ._;; ��� ..
�:��-"'
r�I; � \'TE: K i KE UAN GAt� K c P U S U K i N DO N E S !.A.
- 9 NO
UN SUR
SUB UNSUR
· ..
1.
IV.
J
1
I
I I
2
Pengembangan profes1
-
I I
3,
..
1 16.
· ·
. .·.
BUTIR "KEGIATAN - ..
Menghadapi praperadilan Membuat bahan jawaban gugatan
. .
--
- ·
-
·-
-
-
;
4_
Membuat karya tulisf karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan: 1 ) dalam bentuk buh.'U yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
2.
Membuat karya tulisfkarya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:
2) dalam maj alah ilmiah yang diakui oleh LIPI
I
5
Buku Naskah
Membuat karya tulisfkarya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasu gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan: 1 ) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) dalam maj alah ilmiah yang diakui oleh LIPI
Buku Naskah
Membuat karya tulisfkarya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasi gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:
ANGKA�- .
KREDIT
2) dalam bentuk makalah
Makalah
Bersifat pembaharuan
Pedoman --
Pedoman
-- _
. -..
- 6
I I
0 ,0 6 5
I
1
I I
II
I
I
I
PELAKSANA 7
I
..
PBC Penyelia
Semua Jenjang
6
Semua Jenjang
4
I
. .
2 ,5
8
Buku
1 ) dalam bentuk buku
Bersifat penyempurnaan
.
(TIAP)
Makalah
2) dalam bentuk makalah
B. Perumusan pedoman 1 . pengembangan sistern 2. kepabeanan dan cukai
.
Buh.'U
1 ) dalam bentuk buku
4.
,. .
Surat
A. Pembuatan karya tulis 1 . dan/ atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai
3.
.
SATUAN HASIL
II
Semua Jenjang Semua Jenjang
8 4
Semua Jeniang Semua Jenjang
7
Semua Jenjang
3,5 2,5 1 ,5
I
Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
I
f
�;-:Y .8
. -� :-:(: \. . ·..:�;i!�-.:.:":'·�- i :··
.
t/� E �\ T 2 �! K E: U .L.N G,.;r�
R =: P U S L i �( ! f� D O N E S i A
- 10 -
I
NO
UNSUR
1
2
3
1 1.
C. Penerjemahanl penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan l cukai
I
! I
v.
Pendukung kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai
A. Pengajar I pelatih di bidang kepabeanan dan B. Peran serta dalam seminar I lokakaryal konferensi
SATUAN HASIL . (TIAP)
BUTIR KEGIATAN
SUB UNSUR
4
2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
I
Naskah
Menerjemahkanlmenyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan d anj cukai yang tidak dipublikasikan: 1 ) dalam bentuk buku I 2) dalam bentuk makalah I Mengajar l melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dibidang kepabeanan dan cukai
I
Buku Makalah jam
I
IE
I I
PELAKSANA
6
I
7· .
I
1
II
3 ,5 1 ,5 0 ,0 3 0
I
Mengikuti seminarl lokakaryalkonferensi sebagai:
1 . I Pemrasaran 2 . I Moderatorlpembahaslnara sumber 3 . I Peserta C. Keanggotaan dalam I Menjadi anggota organisasi profesi di: organisasi profesi 1 . I Tingkat Internasionali Nasional sebagai: 1) Pengurus Aktif 2) Anggota Aktif 2 . I Tingkat Propinsi 1) Pengurus Aktif 2) Anggota Aktif D . Keanggotaan dalam Tim Menjadi anggota Tim Penilai J abatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara aktif Jabatan Penilai Fungsional Pemeriksa Perolehan piagam j Memperoleh penghargaanl tanda j asa Satya Lancanan Karya Satya: kehormatan I 1 . 3 0 (tiga puluh tahun) 2. 20 (dua puluh tahun)
0
KREDIT
Menerjemahkanlmenyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan danl cukai yang dipublikasikan: r-���--�----------------------------------------------�--------+-----��----� Buku 1 ) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
2.
I
5.
I ' �GKA
Kali Kali Kali
3 2 1
Tahun Tahun
1 0,5
Tahun Tahun Tahun
I
I
0 ,25 0,15 0 ,5
Tanda jasa Tanda jasa
I I
3 2
I l
I
i
I I
Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
Semua Jenjang Semua Jenjang
I
i I I
Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
Semua Jenjang Semua Jenjang
�
'�j� >���;;.::.!- �: . �"•
.. .........
M c �\ T E R i K t:: U.L.�\ G.t.J-.1
r\ E P U S U K l r\ D O t\' c S i.A.
- 11 ·- ,..
·-
NO .1
UN SUR
.
:
-
3
2
-
I
I I
F. Perolehan gelar
kesarj anaan lainnya
· ._
:.
· .· ·
.,
-
_- . _ .
..
4
.
.
.
.
BUTIR KEGIATAN
SUB UNSUR -
-
.
. . SATUAN HASIL - ANGKA . KREDIT '(TIAP ) ...
3 . 1 0 (sepuluh tahun) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas: 1 . Sarjana (S 1 ) /Diploma IV (DIV) 2. Diploma III
.
.
.·
·
· · · 6 -.
5 ·
Tanda j asa
I
Gelar / Ijazah Gelar / Ijazah
..-. .
I I
I
1 5 3
·.
�· ·. .
·
-
.
•
.
·
I I
..
-· ·.
- ·
PELAKSANA 7 "
Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
�
���,J -·��;�:·' _:. ·.-
tk: . t-�E :::\ 1 KELJA�� S,.!l.J-.J
::\ � P 'J 3 � 1 K i N D O i< C: S ! A.
- 12 -
2.
BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA TINGKAT AHLI -
NO 1
I.
-
UNSUR
SUB UNSUR
'
-
BUTIR KEGIATAN'.
.
- ·
2
Pendidikan
I I I
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ij azahf gelar B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepabeanan dan cukai dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan
II. Pemeriksaan bea dan cukai
I
nP.l !:! Tih � n
A. Penelitian dokumen B. Pemeriksaan dokumen
C. Verifikasi dokumen
4
--
3_ .
I
1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. I Meneliti
I I
_.
.. .
..
. .
--
Doktor Pasca Sarjana Sanana (S 1 l / Diploma N (DIV) Lamanya lebih 960 jam Lamanya antara 6 4 1 s / d 960 jam Lamanya antara 48 1 s / d 640 jam Lamanya antara 161 s/d 480 jam Lamanya antara 8 1 s / d 160 jam Lamanva antara 3 0 s / d 80 iam dokumen impor
I
Memeriksa barang secara laboratoris, tingkat laniut: 1. Menyiapkan sistem untuk pemeriksaan 2. Melaksanakan pemeriksaan lanjutan berdasarkan Buku Tarif B e a Masuk Indonesia dan membuat resume hasil pengujian dan identifikasi barang 1. 2. 3.
Melakukan verifikasi doh."Umen impor Melah."Ukan analisis kinerja importir, sistem pelayanan dan pegawai Melakukan verifikasi dokumen ekspor Melakukan analisis kinerja eksportir, sistem pelayanan dan pegawai Melah."Ukan verifikasi dokumen cukai Melah."Ukan analisis kinerja Pengusaha Barang Kena Cukai, sistem pelayanan dan pegawai
· '
I I
I
I I I
..
5
.
6
Dokumen 1 0 Tindakan Pengujian
0 ,024 0, 158
1 0 Laporan
I I
I
I I I I
I
. .
_ ·.
200 1 50 100 15 9 6 3 2 1 0 ,045
1 0 Laporan
I
:
Iiazah Ijazah Iiazah I Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertiiikat Sertifikat I 1 0 Dokumen
1 0 Laporan
PELAKSANA
KREDIT .
I
I I
I
-·
ANGKA
SATUAN HASIL (TIAP)
0 ,025 0 ,008 0 ,008
'·
7 '
I
I
I
I I
I
I
I
I I
I
I I I I
Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jeniang Semua Jenjang Semua Jeniang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jeniang Semua Jeniang PBC Muda PBC Pertama PBC Pertama
PBC Muda PBC Pertama PBC Pertama
�
�N�iJ •;.;�;:��;.:,,; .;
,;:·
r\� � N -:- C � ! K := U A!� (3 A.N
i=<: E: ? U 3 U K i N D O t\ E S i !',
- 13 -
NO
UN SUR
SUB UNSUR ·
.
.
.
• 2
- ·
3
D. Audit kepabeanan dan cukai
1.
-
. .
-
BUTIR KEGIATAN
.
1
.
..
-
Persiapan audit 1 ) Mengikuti pengarahan persiapan audit. 2) Mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh PMA. 3 ) Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA) . 4) Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit. 5) Memberikan pengarahan persiapan audit bersama PMA kepada Ketua Auditor dan Auditor. 6) Mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh PMA. 7) Memeriksa dan menandatangani RKA 8 ) Mengkaji dan merekomendasikan program audit sesuai dengan obyek audit. .
9) Memberikan pengarahan persiapan audit dan pelaksanaan audit. .
1 1 ) Memeriksa dan menyetujui program audit sesuai dengan obyek audit. 2.
..
.
4.
1 0 ) Menyetujui dan menandatangani RKA
SATUAN HASIL ' ANGKA ' . KREDIT · .· · · (TIAP) · ·. ·
.
s
I
Kertas Kerja Kertas Kerja
I
Kertas Kerja
I
I
Daftar Hadir Kertas Kerj a Kertas Kerja
I
I
I I I
Kertas Kerj a Kertas Kerj a
2) Mengisi dan menandatangani formulir pakta integritas. 4) Melakukan peminjaman buku, catatan, surat dan doh.'umen untuk penelitian. 5) Menyerahkan surat pernyataan penyerahan data audit kepada Auditee untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili.
I
I
l
l
6
I I
PBC Pertama PBC Pertama
0 ,0 3 0
P B C Pertama
0 ,020
I
0 , 020
0,015 0 ,030
Kertas Kerja
0,010
Formulir
0 ,0 0 5
Surat
0,0 1 0
Surat
0 , 1 30
I
:·....
PBC Pertama
0 ,060
Surat
-
.. -:
7
0 ,0 0 5
I
PBC Muda
I
PBC Muda
I
PBC Muda PBC Muda
I
PBC Madya
0 ,040
I
· -
0,0 10 0 ,040
I
. PELAKSANA -
. .
0 ,0 3 0 0,0 10
Kertas Kerja
Pelaksanaan Audit: I 1 ) Memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan UndangUndang Kepabeanan pasal 86 ayat ( 1 a)c dan Undang-Undang cukai pasal 39 ayat ( 1 a)c. 3 ) Menjelaskan maksud d an tujuan audit kepada Auditee.
. .
·
D aftar Hadir D aftar Hadir
I I I
-
.
I
I
PBC Madya PBC Madya PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama
f
I
.:::;--:?
<�·y ····�����_!· f. .:.· .
f\t; =: r\ T = � � �( = U .� N G.LJ'.i
r=z :: P u s u rc ! N ::)O '-..! :: s : ?
- 14 -
I NO 1
· -
UN SUR
I I
-
:
I
I !
SUB UNSUR
I I
2
3
I
I
6)
· .
.
.
.
·· =
..
'.
.
:
BUTIR . KEGIATAN -
.
.
.
-
-
SATUAN HASIL (TIAP)
- -
-A � -
Membuat konsep permohonan perpanjangan batas waktu penyerahan data audit dalam hal Auditee mengajukan permohonan.
l
5
-·
Sur at
7 ) Membuat konsep Surat Peringatan I. I 8 ) Menyerahkan dan membuat bukti tanda terima penyampaian Sur at Peringatan I. 9 ) Membuat konsep Surat Peringatan II. I
Surat Surat Surat
:
ANqKA · _ KREDIT
'
- .
6
I I I
0,0 1 0 0 ,0 1 0 0,005
I I
0 ,0 1 0
PELAKSANA
I I I
7
PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama
I
PBC Pertama
1 0 ) Menyerahkan dan membuat bukti tanda terima penyampaian Surat Peringatan II.
Surat
0 ,0 0 5
PBC Pertama
1 1 ) Menyerahkan surat penolakan danj atau tidak membantu ke1ancaran audit untuk ditandatangani oleh piropinan perusahaan atau yang mewakili dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit.
Surat
0,0 1 0
PBC Pertama
1 2 ) Menandatangani berita acara penolakan, dalam hal Auditee atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan danj atau tidak membantu kelancaran audit.
Berita Acara
1 3 ) Menyiropan data audit sampai dengan dikembalikan kepada pihak terkait. 1 4) Melakukan pengujian terhadap Internal (SPI) .
l
Kertas Kerj a
pelaksanaan Struktur Pengendalian
Kertas Kerj a
1 5 ) Mengusulkan ruang lingkup audit kepada PTA. 1 6 ) Membuat konsep perpanjangan periode audit.
1 7 ) Membuat konsep permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit (perpanjangan pertama) . 1 8 ) Membuat konsep permohonan perp�jangan jangka waktu penyelesaian audit perpanjangan kedua) . 1 9) Membuat konsep permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit (lebih dari 9 bulan) .
Kertas Kerja
I
l l l
Surat
I
0,005 0 ,0 2 0
I
I
Surat Surat
I I
PBC Pertama P B C Pertama
0, 120
PBC Pertama
0 ,020
PBC Pertama
0,0 10 0,0 10
Surat
I
0 ,0 1 0 0 ,0 1 0
I
I I
PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama
t
'�t:J ·>�:�: ..�
fvi :: f'I! T E ::< I K E U AN G A.N
K E:: ? U 3 L ! K ! t� DO � E S !A.
- 15 ' .
NO
UNSUR .
SUB UNSUR
1
2
3
ANGKA KREDIT
BUTIR KEGlATAN '
-·
5
4 '
·.
20) Menyerahkan surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik.
Surat
2 1 ) Mengiku ti pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik. 22) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik. 23) Melakukan konfirmasi baik lisan maupun tertulis kepada pihak ketiga apabila diperlukan. .
Berita Acara
25) Melakukan konsultasi secara periodik kepada PTA danj atau PMA.
Berita Acara
24) Memeriksa dan menyetujui KKA yang dibuat oleh Auditor.
26) Membuat berita acara serah terima pekerjaan dilampiri laporan kemajuan pelaksanaan audit terakhir kepada PTA dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit.
l l
Berita Acara Suratj Kertas Keri a Kertas Kerj a
I I
27) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan audit yang telah dilakukan kepada PTA.
Berita Acara
l
3 0 ) Menyusun konsep DTS.
Kertas Kerja
3 1 ) Melakukan presentasi DTS.
Kertas Kerja
32) Menandatangani DTS.
Kertas Kerja
3 4) Membuat risalah pembahasan akhir. _ 3 5 ) Menghadiri rapat penelaahan atas risalah pembahasan akhir dalam hal diperlukan.
I 1 I I
I
l
Kertas Kerja Kertas Kerja D aftar Hadir
.
- ··
0,110 0 ,0 1 0 0,010
I I
7
PBC Pertama
0 ,005
I I I
PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama
I
PBC Pertama
I ':J
PBC Pertama
0 ,230 0 ,030
--,
Surat/ Berita Acara Berita Acara Berita Acara
28) Melah"Ukan tindakan pengamanan apabila diperlukan. 29) Menyetujui konsep dan menandatangani BAPA dalam hal penghentian audit.
3 3 ) Melaksanakan pembahasan akhir.
. ., 6 -
0 ,020
0,015 0 ,005
I
I
i I
PBC Pertama
PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama
I
0 ,3 5 0
PBC Pertama
0 ,020
PBC Pertama
I I
0 ,005
PBC Pertama
0 ,070
PBC Pertama
0 ,020
PBC Pertama
I
0 ,020
PBC Pertama
I I
�
i,
�
�:J-tJ ·���;�-;--. �; �:�· ;:· ,;-· ..
h� E r\ T C. =( i K :: U .<\ N G .!!.J-..!
==\ E ? U 3 :... ! K
i N DO �� E S !?. - 16 -
NO 1
UNSUR 2
SuB UNSUR 3
'4
3 7) Menyetujui konsep permohonan penelaahan pembahasan akhir. 3 8 ) Membuat rekomendasi perlu/ tidaknya dilakukan kegiatan memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan p asal 86 ayat ( 1 a) c dan Undang-Undang Cukai pasal 39 ayat ( 1 a) c . perlu/tidaknya
6
5
3 6 ) Menyetujui dan menandatangani BAHA.
3 9 ) Membuat rekomendasi I/ Surat Peringatan II.
. :. · ··
SATUAN HASIL ANGKA : KREDIT (TIAPj
BUTIR KEGiATAN ' -
diterbitkan
Surat
Peringatan
l
40) Membuat rekomendasi perlu/ tidaknya dibuat konsep surat dan/ atau berita acara penolakan danf atau tidak membantu kelancaran audit dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit. 4 1 ) Membuat rekomendasi perlu/tidaknya dilakukan prosedur konfrrm asi secara lisan dan I atau tertulis kepada pihak ketiga.
Surat
0 ,0 0 5
Surat Rekomendasi
0,010
PBC Pertama
I
0,010
PBC Pertama
I
0,010
PBC Pertama
0 ,0 1 0
PBC Pertama
0 ,040
PBC Muda
Surat Rekomendasi Kertas Kerj a
43) Mengisi dan menandatangani formulir pakta integritas.
I
Formulir
44) Melakukan supervisi kepada Ketua Auditor dalam penilaian SPI Auditee.
I
Kertas Kerj a
45) Mempresentasikan rencana pelaksanaan audit mengenai ruang lingh.-up l audit kepada PMA.
Kertas Kerja
46) Mengkaji dan menyetujui konsep Sur.at Peringatan I .
I
I
0,010
Surat Rekomendasi
42) Memeriksa keadaa kegiatan usaha Auditee sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan p asal 8 6 ayat ( 1 a) c dan Undang-Undang Cukai p asal 39 ayat ( 1 a) c .
7 _
PBC Pertama
Berita Acara
Surat Rekomendasi
l
. . · · ·, , .
PELAKSANA
Surat
4 7)- Mengkaji dan menyetujui konsep Surat Peringatan II.
Surat
48) Mengkaji dan menyetujui usulan perpanjangan periode audit.
Surat
I I
j I
0,010 0 .020 0 ,0 2 0 0,010 0,010
I
0 ,0 2 0
PBC Pertama
I I
I
I I
I
PBC Muda PBC Muda PBC Muda PBC Muda PBC Muda PBC Muda
.f
�IitJ . I
��-
·���i��-;
h�j E r\T C r=?. : K :: U .!:.J� G.A r'-l K :: ? U 3 U K i r< D O t\ E S IA - 17 -
NO
UN SUR
I
SUB UNSUR .
1
-
I
..
, .
- -
-
.. .
BUTIR KEGrATAN. .
5
....
5 0 ) Mengkaji dan menyetujui konsep pennohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit (perpanjangan kedua) . 5 1 ) Mengkaji dan menyetujui konsep pennohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit (lebih dari 9 bulan) .
Surat
l l
Surat Surat Surat
5 2 ) Mengkaji dan menyetujui konsep pennohonan perpanjangan batas waktu penyerahan data audit dalam hal Auditee mengajukan pennohonan. 5 3 ) Memeriksa dan menyetujui KKA yang diajukan oleh Ketua Auditor. 54) Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Ketua Auditor.
'
5 5 ) Mengevaluasi realisasi RKA. 5 6 ) Membuat laporan kemajuan kepada PMA.
I
Kertas Kerja
I
Kertas Kerj a
l
Kertas Kerj a
Suratj Berita Acara
I
I
5 8 ) Mengkaji dan menandatangani BAPA, dalam hal penghentian audit. 5 9 ) Mengikuti presentasi DTS. 6 0 1 Memeriksa dan menandatane:ani DTS . 6 1 ) Melaksanakan p emb ahasan akhir. 6 2 1 Menvetuiui dan menandatangani risalah pembahasan akhir. 6 3 ) Menyetujui dengan membubuhkan paraf surat pennohonan penelaahan HtH s ri s;,l;,h m�mh ;, h ;, s;,n ;,khir. cl ;,l;,m h;,l clim�rln k;,n _
I I I
PELAKSANA
I
I
I
I
l
I
Berita Acara D aftar Hadir Kertas Keria Daftar Hadir
:
6 '
.
0 ,020 0 ,020 0 ,0 2 0
0 ,220
I
0 ,060
I
I I
0 ,0 2 0 0 ,020
. · ·�
-
,..
·.
-
.
7
P B C Muda
I
PBC Muda P B C Muda
0 ,0 2 0
Surat/ Berita Acara
57) Membuat berita acara serah terima pekerjaan dilampiri dengan laporan kemajuan pelaksanaan audit terakhir, dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit.
I
·.
..
.
..
..
49) Mengkaji dan menyetujui konsep pennohonan perpanjangan j angka waktu penyelesaian audit (perp anjangan pertama) .
I
-
SATUAN HASIL : ANGKA KREDIT . (TrAP)
- - -
_ , ,
4
I I
. . _
.
. ,,
: -
3
. 2
I
I
. .
P B C Muda
I
PBC Muda PBC Muda
I
PBC Muda P B C Muda
0 ,020
P B C Muda
0,010
PBC Muda
0 , 040 0 .240 0, 100
Kertas Keri a
0 .0 2 0
Surat
0,010
I
I
PBC Muda PBC Muda PBC Muda PBC Muda PBC Muda
�
I
�-;lBi - \..,�;-;;-;:-.:_:_.. :. ;: . .
. . :-.��;-.
kt. :: 1� T C: 2 ! K :: U A N GAt-.J
� = P U 3 L l K 1 \! DC, !·� t:: S : ,A.
- 18 NO
UN SUR
- ·
SUB UNSUR
·.
!
.
1
2 I
i
I
I
3
I I
4
!
I
I
I
I
I I
I
I I
I
I
64) Menghadiri rapat penelaahan atas risalah pembahasan akhir, dalam hal
diperlukan. 6 5 ) Menyetujui dan menandatangani BAHA.
- · .
l
I
l
Laporan
�
66) Mengkaji dan menyetujui rekomendasi perlu/ tidaknya dilakukan kegiatan l memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan UndangUndang Kepabeanan p asal 86 ayat ( l a)c dan Undang-Undang Cukai pasal 3 9 ayat ( l a)c. 67) Mengkaji dan menyetujui rekomendasi perlu/ tidaknya diterbitkan Surat Peringatan I/ Surat Peringatan II.
Laporan
68) Mengkaji dan menyetujui rekomendasi perlu/ tidaknya dibuat konsep
Laporan
dan menyetujui rekomendasi perlu/ tidaknya dilakukan prosedur konfinnasi secara lisan dan / atau tertulis kepada pihak ketiga.
Laporan
surat dan/ atau be rita acara penolakan danf atau tidak membantu kelancaran audit dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit.
6 9 ) Mengkaji
7 0 ) Memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan UndangUndang Kepabeanan pasal 8 6 ayat ( l a)c dan Undang-Undang Cukai p asal 39 ayat ( l a) c
�
dan menandatangani konsep permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit (perpanjangan pertama) . 74) Menyetujui dan menandatangani konsep permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit (perpanjangan kedua) .
7 3 ) Menyetujui
7 5) �
Menyetujui dan menandatangani konsep permohonan perpanjangan j angka waktu penyelesaian audit (lebih dari 9 bulan) . ---
- ----
-
----- ---
I
l l
Kertas Kerj a
Formulir Surat Surat Surat Surat
PELAKSANA ..
6 .·'
5
Berita Acara
7 2 ) Menyetujui dan menandatangani usulan perpanjangan periode audit.
I
--
Daftar Hadir
7 1 ) Mengisi dan menandatangani formulir pakta integritas.
I
ANGKA KREDIT .
SATUAN HASIL . (TIAP)
BUTIR KEGIATAN
I I
0,010
PBC Muda
0 ,020
PBC Muda
0 ,020 0 ,020
I
I I
I
7
PBC Muda
0 ,040
I
PBC Muda PBC Muda
PBC Muda
0 ,020
0 ,0 3 0
0 ,0 1 5 0 ,030
I I
0,030
PBC Madya
PBC Madya PBC Madya PBC Madya
0 ,030 0 ,030
I
I I
PBC Madya PBC Madya
f
�·:t� . :�:- �=i } �:���\ ��� -\ -! -
. ,
�--:;?�fj�_· ;: ' M !:: !\TER.l Kc U.L. N GAN J!\) CJ O t'I! E S iA
R !:: ? U 3 U K
- 19 .
NO
UNSUR
SUB UNSUR
BUTIR KEGIATAN ,·
I
"2
1
I
I
.
'."
4
76) Menyetujui dan menandatangani permohonan perpanjangan batas waktu penyerahan data audit dalam hal Auditee mengajukan permohonan.
l
77) Menyetujui dan menandatangani konsep Surat Peringatan I. 7 8 ) Menyetujui dan menandatangani konsep Surat Peringatan II. 7 9 ) Menetapkan ruang lingkup audit. 8 0 ) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi d i dalam pelaksanaan audit kepada PTA dan Ketua Auditor.
5
Surat
Surat Surat Kertas Kerj a Kertas Kerj a
I
l
. .
I
I I I
6
0,015
0,015 0,015
-
..
I
_:
7
PBC Madya
I
PBC Madya
8 3 ) Membuat berita acara serah terima pekerj aan dilampiri laporan kemajuan audit terakhir kepada Direktur AuditjKepala Kanwil/ Kepala Kantor Pelayanan Utama dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit.
Surat/ Berita Acara
0 ,0 3 0
84) Menyetujui dan menandatangani BAPA dalam hal penghentian audit.
Berita Acara
0 ,0 3 0
PBC Madya
Daftar Hadir
0 ,060
PBC Madya
Kertas Kerj a
0 ,660
PBC Madya
Daftar Hadir
0 ,0 6 0
PBC Madya
Surat
0 ,030
PBC Madya
D aftar Hadir
0 ,030
Berita Acara
0 ,030
8 7 ) Melaksanakan pembahasan akhir temuan sementara hasil audit. S 8 ) Menyetujui dan menandatangani surat permohonan penelaahan hasil pembahasan akhir dalam hal diperlu�an. 89) Menghadiri rapat penelaahan atas risalah pembahasan akhir, dalam hal diperlukan. 9 0 ) Menyetujui dan menandatangani BAHA.
l
II
. I
PBC Madya
0 ,0 6 0
8 6 ) Menyetujui dan menandatangani DTS .
.
PBC Madya
Kertas Kerj a
I I I
.·
�
-
PBC Madya
0 ,0 3 0 0 ,0 6 0
-
- PELAKSANA
0 ,060
8 5 ) Mengikuti presentasi DTS .
I
:
.
'·
ANGKA " KREDIT
Kertas Kerja
8 2 ) Mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sesuai program audit yang telah ditentukan.
I
. .
I I I
8 1 ) Mengevaluasi realisasi RKA.
-
SATUAN HASIL . - ·.· ('flAP) · .
· ..
_
3
.
- ·
PBC Madya
I
PBC Madya PBC Madya
I I
PBC Madya PBC Madya
�
I
:::TZ
�-]1 l,f: ::: t� i c r\ i K::: U A N G .!:.J� .
r;. ::: ? U 3 L l K i t� D O � ::: s L::..
- 20 NO -
·.
SUB UNSUR
UN SUR
.
·- ·
1
I
'
BUTIR KEGIATAN
--
-
. . -.
I
I I
I
.
..
.. -
4
·.
-
..
. .
·
III.
Pencegahan dan penyidikan
I '
5
Surat
9 3 ) Memberikan keputusan perluj tidaknya dibuat konsep surat dan/ atau berita acara penolakan dan/ atau tidak membantu kelancaran audit dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit.
Surat
l
I I I
21 Memeriksa dan menandatane:ani LHA. 3 ) Menyetujui dan menandatangani LHA. A. Pengolahan informasi
Menganalisa dan menyajikan data dan informasi
B. Pelaksanaan penyidikan
1.
2.
I
Persiapan penyidikan Mengevaluasi konsep dan menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.
l
Memanggil Tersangka I
0,030
I
I I
I
I
Mengevaluasi konsep dan menerbitkan SP/ SM Memeriksa Tersangka --
I
Sur at
0 .7 0 0 0 ,4 5 0
PBC Madya
I
PBC Madya PBC Madya
PBC Madya
I
PBC Pertama
I
PBC Muda P B C Madya PBC Pertama
0,013
0,014
I
I
I I I
PBC Muda
I
0 ,0 1 1
Surat
.-
- - ---
0,030
0 ,4 8 0
Memange:il saksi
3.
I
Laporan
Surat
7
6
0,030
0,030
Laporan
PELAKSANA
--
Surat
Laooran Laporan
Mengevaluasi konsep dan menerbitkan SP I SM
4.
.•
Surat Peringatan
1 ) Menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) .
I
--
Surat
Pelaporan Audit:
ANGKA KREDIT
'
'
94) Memberikan keputusan perlu / tidaknya dilakukan pro sedur konfirmasi secara lisan dan/ atau tertulis kepada pihak ketiga. 3.
.
9 1 ) Memberikan keputusan perlu / tidaknya dilakukan kegiatan memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan pasal 86 ayat ( l a)c dan Undang-Undang Cukai pasal 39 ayat ( l a) c . 92) Memberikan keputusan perlu j tidaknya diterbitkan I / Surat Peringatan II.
I
.
_ ·. .
-- ·
SATUAN BASIL (TIAP)
-
-
·.
3
2
-
-
'
0,01
PBC Muda
I I
PBC Muda
�
I I
..::-n
�-� . ·��€Si �: :: . ...
f,t; E t--.1 -:- t: ::\ ! K E U .LJ� G ..!... ��
� � ? U 3 L I K i N D O r\ C S ! :!:,
- 21 - -
NO
UNSUR
SUB UNSUR
BUTIR KEGiATAN -
1
2
3
4_
I Menangkap Tersangka
6.
I Menahan Tersangka
6
I I I
Menyediakan Penasehat Hukum 5-
Mengevaluasi konsep dan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan
Surat
Surat
Mengevaluasi konsep dan menerbitkan Surat Perintah Penahananj Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahananj Surat Perintah Penangguhan Penahananj Surat Perintah Pengeluaran Tahanan/ Surat Perintah Perpanjangan Penahanan/ Surat Penitipan Tahanan.
7.
8.
Melakukan penggeledahan
I
Mengevaluasi konsep dan menerbitkan Penggeledahan/ Surat Perintah Penggeledahan.
Surat
Permintaan
Ijin
Mengevaluasi konsep dan menerbitkan Surat Permintaan Ijin Penyitaanj Surat Perintah Penyitaan/ Laporan Telah Dilakukan Penyitaan. Melelang barang bukti Mengevaluasi konsep dan menerbitkan Surat Permintaan Ijin Pelelangan/ Surat Perintah Pelelangan/ Penetapan Harga Limit Pelelangan. 10.
l
Surat
I
12.
I
0,014
I
I
0 ,004
Surat
PELAKSANA _._
7
I I I
I
PBC Muda
PBC Muda
I I
1
PBC Muda
PBC Muda
I
0 ,009
I
II
�
j I
PBC Muda
PBC Muda
-
Laporan
Mengevaluasi konsep dan menerbitkan. Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara/ Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti
l
Menghentikan penvidikan
I
Mengirim berkas perkara, tersangka dan barang bukti
0,012
I
Mengevaluasi d an menyetujui resume ·
I
Surat
I Melak'Ukan pemberkasan
1 1.
0 , 04
Surat
Melakukan penyitaan
9.
- - · · -: :
SATUAN HASIL - ANGKA KREDIT ('riAP) >
Surat
0 ,0 5
0,012
1
1
PBC Muda
PBC Muda
i
�
�
;��""i! -�.__,�/�� �. �-&�{�. ���
-;
..
.}
��:
'"'$i���;_;: , .-
1/: t: t--i T C: ::Z i K t: U ..\ N GAt�
K E ? U B L ! K ! N D O h! = S � A
'
NO 1
.
UNSUR
SUB UNSUR
2
3
. "
·- - - - --
.
I
I
IV. I Pengembangan profesi
.
· .
I
I
.
.
.. ·
- 22 ..
...
· .
'
.
1 ) Mengevaluasi konsep dan Penghentian Penyidikan 2)
A. Pembuatan karya tulis d an / atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai
-
Menerbitkan
14.
Mengevaluasi dan menvutuiui resume Menghadapi praperadilan
I
- -·-
.. .
Surat
Penetapan/
Surat
l
Mengevaluasi dan menyetujui j awaban gugatan
Laporan
I
dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
l
3.
dalam bentuk buku
2)
dalam bentuk makalah
Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinj auan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:
!
I I
l
l l dalam bentuk buku vane: diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) 4.
I
dalam maj alah ilmiah yang diakui ?�eh LIPI
6
I
0 ,05
I
0 .0 3 0 ,055
I
Buku Naskah
Buku Makalah
Buku Naskah
I
I
I
I
1 2 ,5 6
"
.. ..PELAKSANA .
0,015
Laporan
I
Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan: 1)
Laooran
I
1 ) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
2.
Surat
I I
Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:
2)
s·
..
ANGKA .� KREDIT
SATUAN HASIL (TIAP)
Mengevaluasi dan menyetujui resume
Melakukan gelar perkara
1.
.
4
13.
I
. ..
BUTIR KEGIATAN
..
. 7
PBC Muda
I I
PBC Muda
P B C Muda
I
P B C Muda
I
Semua Jenjang
I
Semua Jenj ang
8
Semua Jenjang
4
Semua Jenjang
8 4
I
I
S emua Jeniane: Semua Jenjang
Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinj auan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:
I �
-�;-:-�
�),,;� ·��--e::;"';..�� '
tvi t:. �-i T E R I K E U .t.,N G.L-8
K C ? U 6 L l K � N D C} � E S L�.
- 23 NO 1
II
2
I
i
I
.-
.• •
- -
3
I
B. Perumusan pedoman sistem pengembangan kepabeanan dan cukai
I
C . Penerjemahanl penyaduran buku atau karya ilmiah
I
. --
.
:·
-
c _
-
4
I
2. l.
I
I
1 ) dalam bentuk buku vane: diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) dalam majalah ilmiah yang diakui o1eh LIPI
Bersifat penyempurnaan Menerjemahkanl menyadurkan buku atau kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:
karya
Menerjemahkanl menyadurkan buku atau karya keoabeanan dan cukai vane: tidak dioublikasikan: 1 ) dalam bentuk buku
2.
Buku
I
Bersifat pembaharuan
dan
-�-- 5 .
I
I I
ilmiah
ilmiah
di
di
bidang
Makalah Pedoman
I
l
bidang
Pedoman
Buku
I
\
Penduh.'Ung Kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai
Mengikuti seminarl lokakaryalkonferensi sebagai:
B. Peran serta dalam seminar I lokakaryal konferensi
l.
2. 3.
C. Keanggotaan dalam organisasi profesi
I
I
I·
Pemrasaran Moderator I pembahas I nara sumber
II
I
I
. -
Tingkat InternasionaliNasional sebagai: 1 ) Pengurus Aktif
I
3,5 2,5
I
1 ,5
II
7
Buku
I
3 ,5
. .
7
I
I I
I
Semua Jenjang
I
Semua Jenjang Semua Jenjang
I
Semua Jenjang
II
Semua Jeniang
I
Semua Jenjang
I
Semua Jenjang
I
1 ,5
S emua Jenjang
0 ,030
Semua Jenjang
3
Semua Jenjang
Kali
2
Semua Jenjang
Kali
1
I
I
I I
I
I
Kali
Peserta
Menjadi anggota organisasi profesi di: L
I
PELAKSANA
.
6
7
3,5
Jam
Mengajarlmelatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dibidang kepabeanan dan cukai
A. Pengajarl di pe1atih bidang kepabeanan dan cukai
.
Naskah
Makalah
2) dalam bentuk makalah
V.
ANGKA
KREDIT'
..
'
2) dalam bentuk makalah l.
SATUAN HASIL - {TIAP)
, :
1 ) dalam bentuk buku
I
I
.
.BUTIR KEGiATAN
SUB UNSUR
UN SUR
Tahun
I
l
I I I
Semua Jenjang
S emua Jenjang
t
M ENT E R ! K E UAN GAN
R E P U B L I K I N D O N ES i A
- 24 -
UN SUR
NO 1
I
I
2
3
I
I
I
2.
I
I
I
I
D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jab atan Fungsional Pemeriksa
E. Perolehan p iagam kehormatan
I
II
I I
I
I
I
F.
Perolehan gelar kesarj anaan lainnya
I
I
I
2)
Anggota Aktif
4
5
Pengurus Aktif
2)
Anggota Aktif
I
Tahun
I
Tahun
I
Tingkat Propinsi 1)
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara aktif
I I I
Memperoleh penghargaanjtanda j asa S atya Lancanan Karya Satya:
l.
3 0 (tiga puluh tahun)
2.
2 0 (dua puluh tahun)
3.
1 0 (sepuluh tahun) D oktor
2.
Pasca S arj ana (S2)
3.
S arj ana (S 1 ) / Diploma IV (DIV)
Tahun
I
I
0 ,2 5
I
0,15 0,5
Tanda jasa
3
Tanda j asa
I
I
6
0,5
Tahun
Tanda j asa
Memoeroleh gelar kesarianaan lainnva vang tidak sesuai dengan bidang tugas:
l.
ANGK.A KREDIT
SATUAN HASIL (TIAP)
BUTIR KEGIATAN
SUB UNSUR
Gelar / Ijazah Gelar / Ijazah Gelar j ijazah
I I
2 1
I
15
I
5
I
10
PELAKSANA 7
I
Semua Jenjang
I
I I
S emua Jenjan!?; Semua Jenjang
I
I I I I I
I
Semua Jenjang
Semua Jenjang S emua Jenjang Semua Jenjang
I Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenj ang
MENTER! KEUAN GAN REPUBLIK IND O NESIA,
ttd .
M UHAMAD CHATIB BAS RI
I I
I
I
·�
�. ,
\
LAM PI RAN II PERATU RAN MENTER! KEUANGAN NOMOR PMK. 04 / 2 0 1 4 / 184 TENTANG PETUNJUK TEKNI S JABATAN FUNG SIONAL PEMERI KSA B EA DAN CUICAI DAN ANGICA KRED ITNYA
I /� : :
• M F f,JTU l i i\ F : lJ .II. f,l Cl !\ f\1
fi i: P U I I I . I f< l f\I D O N C1 1 /\
TATA CARA PENGAJUAN USULAN KENAIKAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PEMERIKSA B EA DAN CUI
Tata C ara Pengajuan Usulan Kenaikan Jenj ang Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai : 1 . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai menenma Penetapan Angka Kredit (PAK) Pemeriksa Bea dan Cukai yang angka kreditnya sudah memenuhi untuk naik jenj ang j abatan, untuk disampaikan kepada unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan . 2.
Berdasarkan PAK tersebut, unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan memeriksa pemenuhan : a . masa kerj a j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dipertimbangkan naik pangkat sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam j abatan terakhir; b. Angka Kredit yang ditentukan setingkat lebih tinggi; dan
untuk
kenaikan jenj ang j ab atan
c . nilai D aftar Penilaian Pelaksanaan Pekerj aan (DP3) atau Sasaran Kerj a Pegawai (SKP) Pemeriksa Bea dan Cukai dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik. 3.
D alam hal persyaratan sebagaimana pada angka 2 telah dipenuhi, unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan mengajukan usulan kenaikan jenj ang j abatan secara hirarki kepada Menteri atau pej abat yang ditunjuk dilengkapi dengan : a . fotocopy PAK; b. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenj ang Jabatan terakhir; c. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; d. fotocopy D P3 / SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan j atau e . foto copy bukti telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penJenJ angan (tanda tamat pendidikan dan pelatihan) atau UJ l kompetensi yang dipersyaratkan .
4.
Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima dan meneliti berkas u sulan kenaikan jenj ang j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai .
5.
D alam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunjuk d apat meminta pertimbangan B adan Pertimbangan cJabatan Fungsional mengena1 kenaikan jenj ang j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai .
M ENT E R I K E U A N G A N R E P U B L I K I N D O N ESIA
- 2 6.
M e n teri
atau
p ej ab at yang ditunjuk
menand atangani
dan
men erbitkan
Surat Keputu s an Kenaikan Jenj ang J abatan , dan menyampaikan pe tikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan s e rta salinan kepada S e kre tari s D irektorat J e n de ral , atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yan g b e r s angkutan d an p ej abat lain yang dipandang pe rlu . B.
Tata C ara Pcngajuan U sulan Kcnaikan Pangkat Pemeriksa B c a dan C ukai :
1.
Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai menerima PAK Pemeriks a B e a d a n Cukai yang angka kre ditnya sudah memenuhi untu k n aik pangkat, untuk d i s amp aikan kepada unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriks a B e a d a n C ukai yang bers angkutan .
2.
B e rdas arkan PAK tersebut, unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeri ks a B e a d a n C ukai yang bersangkutan melakukan penelitian : a . masa
ke1j a pangkat sekurang- kurangnya telah
2 ( dua) tahun dalam
pangkat terakh i r ; b . A n g k a K r e d i t y a n g ditentukan untuk kenai kan pangkat s e tingkat l e b i h tinggi ; d a n c . nilai
DP3
atau
S KP Pemeriksa B e a d a n Cukai d alam 2
( dua)
tahun
terakhir minimal s e tiap unsur sekurang- kuran gnya b c rnilai baik . 3.
D alam hal p e rsyaratan sebagaimana pada angka 2 telah dipenuhi , unit kepegawaian pada unit ke1j a Pcmeriksa B e a dan Cukai yan g bers angkutan mengaj ukan u sulan ken aikan pangkat secara hirarki kepada p ej abat yang berwenang u n tuk menetapkan ken aikan pan gkat se suai d e n gan kete n tuan p eraturan p e ru n d ang-undangan yang berlaku dilengkapi dengan : a . Asli PAK ; b . Foto c o py Surat Keputu s an Kcnaikan Jenj ang Jabatan terakhir; c. Fo to c o py Surat Keputusan Kcnaikan Pangkat terakh ir; d. Fo to c o py D P3 / S KP 2 (dua) tahun terakhir; danj atau e . Foto c o py ij in melanj utkan sckolah di luar j am kedinasan yan g
telah
dilegalisir
oleh
pej abat
berwenang
dan ij azah
apabila
terdapat
p c nye suaian pcnd idikan .
4.
Pc nye l e s aian
u sulan
dilaks anakan
s e suai
kenaikan dcngan
pangkat
ketentuan
Pemeriksa
pe raturan
Bca
dan
Cu kai
perundang-un d an gan
mengcnai ken aikan pangkat Pc gawai Negcri S ipil .
M ENTER! KEUANGAN REPU B LI K I N D O N E S I A ,
ttd .
M UHAMAD C HATIB BASRI
LAMPIRAN III PERATURAN M E NTER! KEUANGAN NOMOR 1 8 4 / PMK. 04 / 2 0 1 4 TENTANG PETUNJU K TEKNI S JABATAN FUNGS I O NAL PEMERIKSA B EA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA
M E r� n: n l I< E U /\ N Ci /\ N
R E P U 8 LI I<. I N D O N F: � ; I /\
TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PEMERIKSA B EA DAN CUKAI I . Tata Cara Pengaj uan U sulan dan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai : A . Pemeriksa Be a dan Cukai Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Be a dan Cukai : 1.
Pemeriksa Bea dan Cukai Madya mengajukan surat u sulan PAK dilampiri · dengan D aftar U sulan PAK (DUPAK) , Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan kepada Direktur Jenderal melalui atasan langsung yang bersangkutan .
2 . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai Madya memeriksa kesesuaian berkas usulan PAK antara DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, dalam hal sesuai , D U PAK dan SPMK ditandatangani. 3.
Atasan langsung meneruskan usulan . PAK kepada D irektur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal setelah dilakukan penandasahan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan oleh unit kepegawaian yang bersangku tan .
4.
Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan usulan PAK kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai D irektorat Jenderal untuk dilakukan penilaian Angka Kredit.
5.
Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal menerima usulan PAK dan memeriksa kelengkapan berkas : a. DUPAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan; dan b . bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai M adya.
6.
Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan verifikasi d an pemeriksaan pendahuluan atas kesesuaian penghitungan Angka Kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan bukti pendukung Pelaksanaan butir . kegiatan , selanjutnya meneruskan usulan PAK kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal .
7.
Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan , penilaian, dan penghitunga n pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan dalam D U PAK dan SPMK beserta kesesuaiannya dengan bukti pendu kung pelaksanaan butir kegiatan .
8.
Hasil pemeriksaa n , penilaian dan perhitungan pelaksanaa n butir kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditand atangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Direktorat Jenderal yang hadir, dengan ketentu an :
M L N T E I 1 1 I < F U /\ N C /\ 1\J
11 F :P U B U I< I N D O !'I F S I /\
-2a. D alam hal Tim Penilai Direktorat Jenderal tidak menyetujui usulan PAK, berkas usulan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal untuk dikembalikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai Madya melalui atasan langsung yang bersangkutan; atau b. D alam hal Tim Penilai Direktorat Jenderal menyetujui u sulan PAK : 1 ) terhadap us ulan Pe meriksa Be a d E:m Cukai M adya yang dapat dipertimbangkan naik pangkat, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal; atau 2) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai M adya yang belum dapat dipertimbangkan naik pangkat, Tim Penilai D irektorat Jenderal menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal , untuk dikirimkan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai Madya melalui atasan langsung yang bersangkutan . 9.
Sekretaris Direktorat Jenderal menerima berkas usulan PAK dilampiri BAPAK dari Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal , selanjutnya mengajukan us ulan PAK kepada Direktur Jenderal .
1 0 . Direktur Jenderal dapat meminta keterangan j bukti pendukung tambahan pelaksanaan butir kegiatan j informasi lain terkait usulan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai Madya. 1 1 . Direktur Jenderal menandatangani PAK bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya yang dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat. 12. Angka Kredit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai M adya yang bersangku tan . 1 3 . Asli PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (B KN) dan tembusan disampaikan kepada: a. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya yang bersangkutan; b. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai Madya yan g bersangkutan ; c.
Sekretaris Direktorat Jenderal;
d . Sekretaris Tim Penilai Direktorat Jenderal; e.
Kepala Kantor Wilayah; dan / atau
f. Pej abat lain yang dipandang perlu . B . Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda: 8 . 1 . Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan Kantor Pusat:
' " ,I ' .: ._, .,
,. ,
·.
·\
;(
'
"��N��· r,;�,.i. # • : j •
M E N T C I 1 1 I < U J /IJ-I Ci /\ N
n E P L J D L I I< l f\J il O I'J F S I /\
- 3 1.
Pemeriksa Bea dan Cukai mengajukan surat usulan PAK dilampiri dengan DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui atasan langsung yang bersangkutan .
2 . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai memeriksa ke se suaian berkas usulan PAK antara DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, dalam hal se suai , D U PAK dan S P M K ditandatangani. 3 . Atasan langsung meneruskan usulan PAK kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Kepala Bagian Kepegawaian atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian setelah dilakukan penandasahan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan oleh unit kepegawaian yang bersangku tan . 4.
Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat eselon III yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan PAK kepada Tim Penilai Sekretariat melalui Sekretariat Tim Penilai D irektorat Jenderal untuk dilakukan penilaian Angka Kredit.
5.
Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal menerima u sulan PAK dan memeriksa kelengkapan berkas : a. DUPAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan ; dan b . bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa B e a dan Cukai .
6.
Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dan pemeriksaan pendahuluan atas ke sesuaian penghitungan Angka Kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan , selanjutnya meneruskan usulan PAK kepada Tim Penilai S ekretariat.
7.
Tim Penilai Sekretariat melakukan pemeriksaan , penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang ·diusulkan dalam D U PAK dan S PMK beserta kese suaiannya dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan .
8.
Hasil pemeriksaan , penilaian dan perhitungan pelaksanaan butir kegiatan dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Sekretariat yang hadir, dengan ketentuan : a . D alam hal Tim Penilai Sekretariat tidak menyetujui usulan PAK, berkas usulan disampaikan kepada Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian melalui S ekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal untuk dikembalikan kepada
M E N lT il i i \ E lJ MK\ 1\ N
ll E P U H L I I< l f\J O O r,J [ �l l f\
- 4 Pemeriksa Bea dan bersangkutan ; atau
Cukai
melalui
atasan
langsung
yang
b . D alam hal Tim Penilai Sekretariat menyetujui usulan PAK : . 1 ) terhadap usulan Pe meriksa B e a dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik j enjang j abatan dan / atau naik pangkat, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada Kepala B agian Kepegawai an atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai D irektorat Jenderal; a tau 2) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum dapat dipertimbangkan naik j enjang j abatan dan / atau naik pangkat, Tim Penilai Sekretariat menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal un tuk dikirimkan kepada Pemeriksa Be a dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangkutan . 9.
Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat eselon III yang membidangi kepegawaian menerima berkas usulan PAK dilampiri BAPAK dari Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal, selanjutnya mengaj ukan usulan PAK kepada Sekretaris Direktorat Jenderal .
1 0 . Sekretaris Direktorat Jenderal dapat meminta keterangan j bukti pendukung tambahan pelaksanaan butir kegiatan / informasi lain terkait U: sulan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai . 1 1 . Sekretaris D irektorat Jenderal menandatangani PAK bagi Pemeriks a Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik j enj ang j abatan dan j atau naik pangkat. 1 2 . Angka Kredit yang ditetapkan oleh Sekretaris D irektorat Jenderal bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa B e a .dan Cukai yang bersangkutan . 1 3 . Asli PAK disampaikan kepada Kepala B KN dan tembusan disampaikan kepada: a . Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan ; b . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan ; c.
Sekretaris Direktorat Jenderal;
d . Sekretaris Tim Penilai Direktorat Jenderal; dan / a tau e . Pej abat lain yang dipandang perlu . 8 .2 . Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan Kantor Wilayah : 1.
Pemeriksa Bea dan Cukai mengajukan surat usulan PAK dilampiri dengan DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir
_;' :
\
. , �
.. :
'\
r,i,,
;
.. ·
M E N T L I{ I I < C. l J /\f'J CI /\ f\J
n E P L J I3 Li f\ l f\J IJ O N E �� It'\
- 5 -
kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui atasan langsung yang bersangkutan . 2.
Atasan langsung Pemeriksa B e a dan Cukaij Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memeriksa kese suaian berkas u sulan PAK antara DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan , dalam hal se suai, DUPAK dan SPMK ditandatangani . 3 . Atasan langsung/ Kepal a Kantor Penga'wasan dan Pelayanan B e a dan Cukai meneruskan usulan PAK kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala B agian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian setelah dilakukan penandasahan bukti p endukung pelaksanaan butir kegiatan oleh unit kepegawaian yang bersangkutan .
4.
Kepala B agian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan PAK kepada Tim Penilai Wilayah melalui S ekretariat Tim Penilai Wilayah untuk dilakukan penilaian Angka Kredi t.
5.
Sekretariat Tim Penilai Wilayah menerima usulan PAK dan memeriksa kelengkapan berkas : a . DUPAK dan S PMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan ; dan b . bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai .
6.
Sekretariat Tim Penilai Wilayah melakukan verifikasi dan pemeriksaan pendahuluan atas ke sesuaian penghitungan Angka Kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan , selanjutnya meneruskan usulan PAK kepada Tim Penilai Wilayah .
7.
Tim Penilai Wilayah melakukan pemeriksaan , penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan dalam DUPAK dan S PMK beserta ke sesuaiannya dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan .
8.
Hasil pemeriksaan , penilaian dan perhitungan pelaksanaan butir kegiatan dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Wilayah yang hadir, dengan ketentuan : a . D alam hal Tim Penilai Wilayah tidak menyetujui usulan PAK , berkas usulan disampaikan kepada Kepala B agian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian melalui S ekretariat Tim Penilai Wilayah untuk dikembalikan kepada Pemeriksa B e a dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangkutan ; atau b . D alam hq_l Tim Penilai Wilayah menyetujui usulan PAK :
' c \' fj >, . ·
!;r : --'Jr�
.
.
'
.j
' '·
.. ·���·�� , ,
.....
.
\
.
.;�
M F: N TIT! I I< C U /\ f\J U /\ 1\J
llE:P l J !l L I I< l f\J f ) O I\J f: �; ! /\
-6 1 ) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik j enj ang j abatan dan / a tau naik pangkat, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada Kepala B agian Umum atau Pej abat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Wilayah ; atau 2 ) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum dapat dipertimbangkan naik jenjang j abatan dan / atau naik pangkat, Tim Penilai Wilayah menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada Kepala B agian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Wilayah untuk dikirimkan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangku tan . 9.
Kepala B agian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian menerima berkas usulan PAK dilampiri BAPAK dari Sekretariat Tim Penilai Wilayah , selanjutnya mengaj ukan usulan PAK kepada Kepala Kantor Wilayah .
1 0 . Kepala Kantor Wilayah dapat meminta keterangan j bukti pendukung tambahan pelaksanaan butir kegiatan j informasi lain terkait usulan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai . 1 1 . Kepala Kantor Wilayah menandatangani PAK bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik j enj ang j abatan dan / atau naik pangkat. 1 2 . Angka Kredit yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan . 1 3 . Asli PAK disampaikan kepada Kepala B KN atau Kepala Kantor Regional B KN dan tembusan disampaikan kepada: a . Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan ; b . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan ; c.
Sekretaris Direktorat Jenderal;
d . Kepala Kantor Wilayah ; e . Sekretaris Tim Penilai Wilayah; dan / atau f. Pej abat lain yang dipandang perlu . B . 3 . Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan Kantor Pelayanan Utama: 1.
Pemeriksa Bea dan Cukai mengajukan surat usulan PAK dilampiri dengan DUPAK, S PMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utamaj atasan langsung yang bersangkutan .
• • • ,
! i
.
M [ N T E n i i< E U A N G AN
n E P UBL II<
I N DON E S I A
-72.
Kepala Kantor Pelayanan Utama/ atasan langsung Pemeriksa B e a dan Cukai memeriksa ke sesuaian berkas usulan PAK antara D U PAK, S P M K dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, dalam hal s e suai, DUPAK �an SPMK ditandatangani .
3.
Kepala Kantor Pelayanan Utamaj atasan langsung meneruskan usulan PAK kepada Kepala Bagian Umum atau Pej abat eselon III yang membidangi kepegawaian .
4.
Setelah dilakukan penandasahan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, Kepala Bagian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan PAK kepada Tim Penilai Pelayanan Utama melalui Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama untuk dilakukan penilaian Angka Kredit.
5.
Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama menerima u sulan PAK dan memeriksa kelengkapan berkas : a. D U PAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan ; dan b . bukti pendukung pelaksanaan butir ditandasahkan oleh unit kepegawaian .
kegiatan
yang
telah
6.
S ekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama melakukan verifikasi dan pemeriksaan pendahuluan atas ke sesuaian penghitungan Angka Kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan , selanjutnya meneruskan usulan PAK kepada Tim Penilai Pelayanan Utama.
7.
Tim Penilai Pelayanan Utama melakukan pemeriksaan , penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan dalam DUPAK dan S PMK beserta kese suaiannya dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan .
8.
H asil pemeriksaan , penilaian dan perhitungan pelaksanaan butir kegiatan dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Pelayanan Utama yang hadir, dengan ketentuan : a . D alam hal Tim Penilai Pelayanan Utama tidak menyetujui u sulan PAK, berkas usulan disampaikan kepada Kepala B agian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian melalui S ekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama untuk dikembalikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan . b . D alam hal Tim Penilai Pelayanan Utama menyetujui usulan PAK : 1 ) terhadap usulan Pemeriksa B e a dan Cukai yang dapat d ipertimbangkan naik jenjang j abatan dan / atau naik pangkat, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada Kepala B agian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi
M HJT Di l I< E U /\ N G A N
R E P U B LI K
INDON E S I A
-8-
kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama; atau 2) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum dapat dipertimbangkan naik jenjang j abatan dan / atau naik pangkat, Tim Penilai Pelayanan Utama menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada Kepala Bagian Umum atau Pej abat e selon III yang . membidangi kepegawaian melalui S ekretariat Tim Pelayanan Utama untuk dikirimkan kepada Pemeriksa B e a dan Cukai yang bersangku tan . 9.
Kepala B agian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian menerima berkas usulan PAK dilampiri BAPAK dari Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama, selanj utnya mengaj ukan usulan PAK kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama.
1 0 . Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat meminta keterangan / bukti pendukung tambahan pelaksanaan butir kegiatan j info rmasi lain terkait usulan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai . 1 1 . Kepala Kantor Pelayanan Utama menandatangani PAK bagi Pemeriks a B e a dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik j e nj ang j abatan dan / atau naik pangkat. 1 2 . Angka Kredit yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa B e a dan Cukai yang bersangkutan . 1 3 . Asli PAK disampaikan kepada Kepala B KN atau Kepala Kantor Regional B KN dan tembusan disampaikan kepada: a. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan; b . Sekretaris Direktorat Jenderal; c.
Kepala Kantor Pelayanan Utama;
d. Sekretaris Tim Penilai Pelayanan Utama; dan / atau e . Pej abat lain yang dipandang perlu . II . Tata Cara Pengaj uan Usulan dan PAK Untuk Pengangkatan Pemeriksa B e a dan Cukai 1.
Kepala B agian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengaj ukan usulan PAK pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai kepada Direktur Jenderal j Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai D irektorat Jenderal dilampiri dengan : ·
M E NT E R I K E U A N G A N
R E P U B L I K I N DO N E S IA
- 9 a.
fo to c o py Surat Keputu s an Pengangkatan menj ad i Calon Pe gawai N e geri Sipil;
b.
fo tocopy Surat Ke putu s an Ken aikan Pangkat terakhi r ; d an / atau
c.
fo tocopy
Surat
Keputu san
Pembebasan
S e m e n tara
D ari
J ab atan
Fungsio nal Pemeriksa B e a dan Cukai .
2.
S e kre tariat
Tim
Penilai
D i re ktorat Jenderal
menerima
dan
me nyiapkan
berkas u sulan PAK pe gawai yang akan diusulkan untuk diangkat s e b agai Pemeriksa
Bea
dan
Cukai b e s erta bukti pendukung p e l ak s an aan
butir
kegi atan , dan me nyamp aikan kepada Tim Penilai .
3.
Tim Penilai m e l akukan pemeriks aan , penilaian dan p e n gh i tun gan Angka Kre d i t yang d i u s u lkan b e s erta ke s e suaian nya de n gan bukti p e n dukun g , d e n gan ketentuan : a . Tim
Penilai
D irektorat
Jenderal
untuk
p e n gu sulan
p e n gangkatan
Pemeriksa B e a d an Cukai M adya; atau b . Tim P e n i l ai S e kretariat untuk pengusulan pengangkatan Pemeriksa B e a d an C u kai Pelaksana sampai dengan Pemeriksa B e a d an Cukai Penye l i a , d a n Pemeriksa B c a dan Cukai Pertama sampai den gan Pc meri k s a B e a d an C u k a i Mud a .
4.
H a s i l p e meriksaan, p e n ilaian dan penghitungan Angka Kre dit dituangkan dalam BAPA K yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yan g hadir .
S e lanj u tnya
berkas
u sulan
dilampiri
BAPA K
d i s e rahkan
kepada
p ej abat yang akan mcne tapkan Angka Krcdit d alam rangka p e n gangkatan Pemeriksa
Bea
dan
Cukai
melalui
Sekre tariat
Tim
Penilai
D irekto rat
J e n d e ral .
5.
PA K
p e gawai
yang
akan
dilamp irkan
dalam
p e n g u sulan
p e n gangkatan
Pemeriksa B e a dan Cukai , ditandatangani olch : a.
D ire ktur J e n d eral , bagi usulan pengangkatan Pemeriksa B e a dan Cukai M adya ; atau
b.
S e kre tari s Dire ktorat J c nde ral , bagi u sulan p e ngangkatan Pemeriks a B e a d a n Cukai Pelaksana sampai dengan Pemeri k s a B e a d a n Cukai Penye l i a ,
dan
Pemeriksa
Bea
dan
Cukai
Pertama
s am p ai
d e n gan
Pcmeriksa Bea dan Cukai Muda .
M ENTER! KEUANGAN REPU B LIK IND O N E SIA ,
ttd .
M U HAMAD CHATIB BASRI
LAM PIRAN IV MENTER! KEUANGAN PERATURAN NOMOR / PM K . 04 / 2 0 1 4 1 84 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNG S I O NAL PEMERIKSA . B EA DAN CUICAI DAN ANGKA KREDITNYA
MENTE r� ! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN TIM PENILAI PEMERIKSA B EA DAN CUKAI
I . Tata Kerj a Tim Penilai Di Lingkungan Direktorat Jenderal B e a dan Cukai : 1.
Pej abat yang berwenang menetapkan Angk a Kredit atas usul Ketua Tim Penilai dapat mengganti anggota Tim Penilai, apabila yang bersangkutan : a . Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil; b . B erhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ; atau c . Mengundurkan diri .
2 . D alam hal anggota Tim, Wakil ketua dan Sekretaris ikut dinilai , anggota Tim , Wakil ketua dan Sekretaris yang bersangkutan untuk sementara tidak terlibat melakukan penilaian 3 . D alam hal Ketua Tim Penilai ikut dinilai, ketua Tim yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak terlibat melakukan penilaian dan Ketua Tim Penilai dapat menunjuk Ketua pengganti sementara yang berasal dari anggota Tim . 4 . Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat: a. Untuk kenaikan pangkat periode April, penilaian dan penetapan Angka Kredit dilaksanakan selambat lambatnya bulan Januari; b . Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, penilaian dan penetapan Angka Kredit dilaksanakan selambat lambatnya bulan Juli . 5.
Penilaian Angka Kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai; b . Setiap usulan penetapan angka kredit sekurang-kurangnya dinilai oleh dua orang anggota; c. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai ; d . Pengambilan keputusan dalam sidang penilaian Angka Kredit dilakukan dengan musyawarah mufakat; e . D alam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputu san dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak; f. Sidang penilaian Angka Kredit harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh % n + 1 anggota Tim Penilai , dimana n adalah j umlah seluruh anggota Tim Penilai .
6 . Tim Penilai dapat mengusulkan pembentukan Tim Penilai Teknis kepada pej abat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan .
MENTERI KEUANGAN
R E P U B L I K I N D ON E S IA
- 2 7 . H asil penilaian Angka Kredit harus dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. B erkas BAPA K diserahkan ke pej abat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagai dasar PAK melalui Sekretariat Tim Penilai .
II . Tata C ara Penilaian Tim Penilai Di Lingkungan D irektorat Jenderal B e a dan Cukai : 1 . Tim Penilai menerima berkas usulan PAK dari Sekretariat Tim Penilai antara lain terdiri dari : a. DUPAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan ; dan b . bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai . 2 . Melaksanakan pemeriksaan , penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan beserta kese suaiannya dengan bukti pendukung, meliputi namun tidak terbatas pada penelitian mengenai : a . kesesuaian j enis butir kegiatan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku; b . kesesuaian butir kegiatan dengan jenj ang j abatan yang melaksanakannya; c . kese suaian butir kegiatan dengan Angka Kreditnya; d . kesesuaian butir kegiatan dengan bukti fisiknya; dan e . ke sesuaian penghitungan jumlah total Angka Kredit yang dikumpulkan . 3 . Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan, penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan pada setiap DUPAK yang akan digunakan sebagai bahan sidang Tim Penilai . 4 . Melakukan sidang penilaian Angka Kredit, dan selanj utnya menyusun BAPA K sebagai hasil akhir penilaian . 5.
Dalani. hal Tim Penilai tidak menyetujui usulan PAK, berkas u sulan disampaikan kepada pej abat pengusul melalui Sekretariat Tim Penilai untuk dikembalikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangkutan .
6 . Dalam hal Tim Penilai menyetujui usulan PAK: a. terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik pangkat dan / atan naik j enj ang j abatan, berkas u sulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada pej abat pengusul melalui Sekretariat Tim Penilai; atau
M E NT E R ! K E U A N GAN R E P U B LI K I NDO NESIA
- 3 b.
terhadap u sulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum dapat dipertimbangkan naik pangkat dan / atau naik jenj ang j abatan , Tim Penilai menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada pej abat pengusul melalui Sekretariat Tim Penilai untuk dikirimkan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangku tan .
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N E SIA, ttd . MUHAMAD CHATIB BASRI
LAMPIRAN V KEUANQAN M ENTER! PERATURAN NOMOR / PMK. 04 / 2 0 1 4 1 84 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA B EA DAN CUI(AI DAN ANGKA KREDITNYA
M E N T E R I I< E U A N G AN
R E P U B L I I< I N D O N E S I A
TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSI O NAL PEMERIKSA B EA DAN CUKAI A.
Tata Cara Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Pemeriksa B ea dan Cukai : 1 . Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat e selon III yang . membidangi kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusun konsep surat usulan pengangkatan pertama dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai kepada Menteri atau pej abat yang ditunjuk setelah menerima PAK untuk pengangkatan pertama dari pej abat yang berwenang. 2. U sulan pengangkatan pertama dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai disampaikan kepada Sekretaris Direktur Jenderal dilengkapi dengan : a . fotocopy Surat Keputusan diangkat menj adi Calon Pegawai Negeri S ipil bagi calon Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum pernah mengalami kenaikan pangkat; b. foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri S ipil terakhir; c. foto copy D P3 atau S KP dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. foto copy sertifikat/ tanda tamat pendidikan dan latihan fungsional yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; e. foto copy bukti lulus uji kompetensi yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; dan / atau f.
PAK untuk pengangkatan pertama Pemeriksa Bea dan Cukai .
3 . Sekretaris D irektur Jenderal meneliti usulan pengangkatan pertama dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai, dan menyerahkan berkas usulan pengangkatan kepada Direktur Jenderal . 4 . Setelah menerima u sulan dan berkas pengangkatan Pemeriksa Bea dan Cukai, Direktur Jenderal menyampaikan surat usulan kepada Menteri atau untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pemeriksa Bea dan Cukai .
pertama dalam j abatan menandatangani dan pej ab at yang ditunjuk Pertama dalam j abatan
5 . Dalam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunjuk dapat meminta mengenm Fungsional Jabatan Pertimbangan B adan pertimbangan pengangkatan pertama dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai .
M E N T E rl i i< E U A N G A N
Fl E P U B L I I< I N D O N E S I A
-26 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam J abatan Fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai menandatang ani Surat Keputusan dan menyampaik an petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaika n salinan kepada: ·
a. Kepala B KN ; b . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ; c . Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; d . Direktur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu . B . Tata Cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai : B . 1 . Tata C ara Penerbitan Surat Peringatan karena Kekurangan Pencapaian Angka Kredit: 1 . Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai melakukan monitoring pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa B e a dan Cukai, dan melaporkan kepada atasan langsung Pemeriksa B e a dan Cukai dalam hal sebagai berikut: a . basil monitoring terhadap : 1 ) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II . b sampai dengan Pemeriks a B e a Cukai Penyelia pangkat Penata golongan ruang III . c ; dan 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III . a, sampai dengan Pemeriksa Bea Cukai Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV. b, yang setelah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dalam j abatannya belum mengumpulkan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh per seratus) dari total Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaib1n pangkat dan / a tau j abatan setingkat lebih tinggi; b . basil monitoring terhadap Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan ruang III . d yang setiap 6 (enam) bulan dalam tiap tahun sej ak diangkat dalam j abatannya belum mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama; dan c. basil monitoring terhadap Pemeriksa Bea dan Cukai M adya p angkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV. c yang setiap 6 (enam) bulan dalam tiap tahun sej ak diangkat dalam j abatannya belum mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 1 6 (enam belas) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.
M E I'J T E F! I I<EUANGAN n E P U B LI I< I N D O N E S I A
- 3 2 . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai melaporkan hasil monitoring pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai dilampiri dengan bukti pendukung kepada Direktur Jenderal u . p . Sekretaris D irektorat Jenderal . 3 . Sekretaris Direktur Jenderal meneliti berkas laporan hasil monitoring pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai Pemeriks a B e a dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku . 4 . Direktur Jenderal u . p . Sekretaris Direktorat Jenderal menandatangani dan menyampaikan Surat Peringatan kepada Pemeriksa B e a dan Cukai yang tidak mencapai Angka Kredit yang telah ditentukan s esuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, melalui atasan langsung yang bersangkutan . B . 2 . Tata C ara Pembebasan Sementara dari Jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai karena Tidak D apat Memenuhi Angka Kredit Yang D itentukan : 1 . Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai melakukan monitoring dan inventarisasi pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai yang telah mendapat Surat Peringatan . 2 . Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai membuat daftar dan selanjutnya melaporkan kepada atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki kriteria: ·
a. Pemeriksa Bea dan Cukai : 1 ) Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk. l golongan ruang II . b sampai dengan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III . c ; atau 2) Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III . a sampai dengan Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV. b ,
yang setelah 5 (lima) tahun dalam j abatannya tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan p angkat dan / atau j abatan setingkat lebih tinggi; b . Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata · Tk . I golongan ruang III . d yang dalam tiap tahun sej ak diangkat dalam j abatannya belum mampu mengumpulkan 1 0 ( sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan unsu: r utama; atau c . Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV. c yang dalam tiap tahun sej ak diangkat dalam j abatannya belum mampu mengumpulkan 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.
M E I\I T E Fl l I< E U J\ 1\J G i\ N
Fl E P U B L I I< I N D O N E S I A
- 4 3 . Atasan langsung Pemeriksa Be.a dan Cukai melaporkan Pemeriksa B e a dan Cukai yang tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan dilampiri dengan bukti pendukung kepada D irektur Jenderal u . p . Sekretaris Direktorat JenderaL 4 . Sekretaris Direktorat Jenderal meneliti dan menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit. 5 . Sekretaris D irektorat Jenderal mengajukan u sulan pembebasan sementara dari j abatan fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai kepada Menteri atau pej abat yang ditunjuk dengan dilampiri :
a. fotocopy PAK terakhir / Nota Pemberitahuan terakhir; b. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenj ang Jabatan terakhir; c . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan / atau d . fotocopy Surat Peringatan . 6 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pembebasan sementara dari j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit. 7. D alam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pembebasan sementara dari j abatan fungsional Pemeriks a B e a dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit.
8 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan S ementara menandatangani Surat Keputu san dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada: a. Kepala BKN; b . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ; c . Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ; d . D irektur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu . B . 3 . Tata Cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai karena D ij atuhi Hukuman Disiplin / Diberhentikan S ementara dari PNS / Cuti di Luar Tanggungan Negara/ Ditugaskan secara penuh di luar j abatan fungsional / Tugas B elaj ar lebih dari 6 (enam) bulan : 1 . Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa B e a dan Cukai atau unit kepegawaian pada Kantor Pusat D irektorat Jenderal Bea dan Cukai menerima surat keputusan penj atuhan hukuman disiplin j pemberhentian sementara dari PNS / Cuti di Luar Tanggungan Negaraj penugasan secara penuh di luar j abatan fungsional/ Tugas B elaj ar lebih dari 6 (enam) bulan .
M E N TE n l f< E: U /\ N G A N
Fl E P U B L I K I N D O N E S I /\
- 5 -
2 . Unit kepegawaian melakukan penelitian dan secara hirarki mengaj ukan usulan pembebasan sementara dari j abatan fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai kepada Menteri atau pej abat yang ditunj uk dilampiri dengan : a. fotocopy PAK terakhir/ Nota Pemberitahuan terakhir; b. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenj ang Jabatan terakhir; c . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan / atau d . fotocopy SU:rat surat keputusan penj atuhan hukuman disi p lin j pemberhentian sementara dari PNS / Cuti di Luar Tanggungan Negaraj penugasan secara penuh di luar j abatan fungsional / Tugas B elaj ar lebih dari 6 (enam) bulan . ·
3 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pembebasan sementara dari j abatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai . 4 . Dalam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pembebasan sementara dari j abatan fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai karena dij atuhi hukuman disiplin / diberhentikan semen tara dari PNS / Cuti di Luar Tanggungan Negara/ ditugaskan secara penuh di luar j abatan fungsionalj tugas belaj ar lebih dari 6 (enam) bulan . 5 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa B e a dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada:
a . Kepala B KN ; b . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ; c . Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; d . Direktur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu . C . Tata Cara Pengajuan Usulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dari Pej abat yang dibebaskan sementara C . l . Tata C ara Pengaj uan Usulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dari Pej abat yang dibebaskan sementara karena Tidak D apat Memenuhi Angka Kredit Yang Ditentukan : 1.
Pemeriksa Bea dan Cukai yang dibebaskan sementara dari j abatannya karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit mengaj ukan u sulan penetapan Angka Kredit dilampiri bukti pendukung kepada Direktur Jenderal / S ekretaris Direktorat Jenderal melalui Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat eselon III yang membidangi kepegawaian di
M E N T E R I I< E U /\ N G A N
Fl E P U B L i l< I N D O N E S I A
- 6 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai s esuai mekanisme pada Lampiran III Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan bahwa j umlah Angka Kredit yang dikumpulkannya telah memenuhi j umlah Angka Kredit yang ditentukan untuk pangkatjj abatan yang didudukinya. 2 . Setelah menerinia hasil PAK untuk pengangkatan kembali dari p ej abat yang berwenang, Kepala Bagian Kepegawaian atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian meneliti dan menyiapkan usulan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai . 3 . U sulan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai disampaikan kepada Sekretaris Direktur Jenderal dan selanjutnya secara hirarki diusulkan kepada Menteri atau pej abat yang ditunjuk dilampiri dengan : a . foto copy Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan ; b . foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri S ipil terakhir; c. foto copy D P3 atau SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. foto copy sertifikatj tanda tamat pendidikan dan latihan fungsional yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; e. foto copy bukti lulus uj i kompetensi yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; dan / atau f. PAK untuk pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai . 4 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai . 5 . D alam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunjuk d apat meminta pertimbangan B adan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai u sulan pengangkatan kern bali dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai .
6 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriks a B e a dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan peti�an kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada: · a . Kepala B KN ; b . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ; c . I nspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ; d . D irektur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu .
M E N T E R ! f< E U A N G A N
R E P U B LI K I N D O N E S I A
-7 -
C . 2 . Tata C ara Pengajuan Usulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dari Pej abat yang dibebaskan sementara karena Dij atuhi Hukuman Disiplin / Diherhentikan Sementara dari PNS / Cuti di Luar Tanggungan Negara/ Ditugaskan secara penuh di luar j abatan fungsional / Tugas Belaj ar lebih dari 6 (enam) bulan : 1 . Pemeriksa Bea dan Cukai yang telah selesai menj alani pembebasan semen tara dari j abatannya karena: 1 ) dij atuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat penurunan pangkat dan telah sele sai masa hukumannya;
berupa
2) diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil; 3 ) ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai ; 4) menj alani cuti di luar tanggungan negara; atau 5) menj alani tugas belaj ar lebih dari 6 (enam) bulan
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai. 2 . Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meneliti dan menyiapkan usulan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai setelah menerima hasil PAK untuk pengangkatan kembali dari pej abat yang berwenang. 3. U sulan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai disampaikan kepada Sekretaris Direktur Jenderal dan selanjutnya secara hirarki diusulkan kepada Menteri atau pej abat yang ditunjuk dilampiri dengan : a . foto copy Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan ; b . fotocopy Surat surat keputusan penj atuhan hukuman disiplin j pemberhentian sementara dari PNS / Cuti di Luar Tanggungan Negaraj penugasan secara penuh di luar j abatan fungsional/ Tugas B elaj ar lebih dari 6 (enam) bulan; c . foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri S ipil terakhir; d. foto copy D P3 atau S KP dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. foto copy sertifikat/ tanda tamat pendidikan dan latihan fungsional yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; f.
foto copy bukti lulus uji kompetensi yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; dan / atau
g . PAK untuk pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai .
M E N T E R I K E U A N G /\ N R E P U B LI K I N D O N E S I A
- 8 4 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima u sulan dan meneliti konsep surat keputusan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai. 5 . D alam hal diperlukan, Menteri atau pej abat yang ditunjuk dapat ineminta pertimbangan B adan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai u sulan pengangkatan kern bali dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai .
6 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikah kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada: a. Kepala B KN b . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ; c . Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ; d . D irektur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu . D . Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai : D . l . Tata C ara Pemberhentian dari Jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai karena Tidak D apat Memenuhi Angka Kredit Yang Ditentukan : 1 . Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai melakukan monitoring dan inventarisasi pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai yang telah dibebaskan sementara dari j abatan Pemeriks a Bea d a n Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang di ten tukan . 2 . Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai membuat daftar dan selanjutnya melaporkan kepada atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki kriteria dalam waktu 1 ( satu) tahun sej ak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan (sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya) . 3 . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai melaporkan Pemeriksa Bea dan Cukai yang tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan dilampiri dengan bukti pendukung kepada D irektur Jenderal u . p . Sekretaris Direktorat Jenderal . 4 . Sekretaris D irektorat Jenderal meneliti dan menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian dari j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai karen a tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan .
M E N TE I-l l f< E U A N G A N
Fl E P U B LI I< I N D O N r': S I A
- 9 5 . Sekretaris D irektorat Jenderal mengajukan usulan pemberhentian dari j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai kepada M enteri atau p ej abat yang ditunjuk dengan dilampiri : a . fotocopy Surat Keputusan Pembebasan S ementara dari Jabatan ; . b . fotocopy Surat Peringatan ; c . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenj ang Jabatan terakhir; d . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan / a tau e . fotocopy PAK terakhirj Nota Pemberitahuan terakhir.
6 . M enteri atau pej abat yang ditunjuk menerima u sulan dan meneliti konsep surat keputusan pemberhentian dari j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan . 7 . D alam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pemberhentian dari j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai karen a tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan .
8 . M enteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputu s an Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriks a B e a dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada: a. Kepala BKN; b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; c . Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ; d . D irektur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu . 0.2.
Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai karen a dij atuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat: 1.
Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai atau unit kepegawaian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerirria surat keputusan penj atuhan hukuman disiplin tingkat berat dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.
2.
Unit kepegawaian melakukan penelitian dan secara hirarki mengajukan usulan pemberhentian dari jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai kepada M enteri atau pej abat yang ditunjuk dilampiri dengan : a . fotocopy Surat surat keputusan penj atuhan hukuman disiplin ; b . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenj ang Jabatan terakhir; c . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan / a tau
M E N T E Fl l I< E U A N G A N
R EPU8LIK INDONESIA
- 1 0 d . fotocopy PAK terakhir / Nota Pemberitahuan terakhir. 3 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pemberhentian dari j abatan fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai . 4 . D alam hal diperlukan, Menteri atau pej abat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan B adan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pemberhentian dari j abatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai karena dij atuhi · hukuman disiplin . 5 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputu san pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada:
a. Kepala B KN ; b . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; c . Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ; d . D irektur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu . D . 3 . Tata C ara Pemberhentian dari Jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai karena mengundurkan diri : 1 . Pemeriksa . Bea dan Cukai mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari j abatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara berj e nj ang kepada M enteri atau pej abat yang ditunjuk. 2.
Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai melakukan penelitian atas permohonan pengunduran diri dan apabila disetujui diteru skan secara hirarki melalui D irektur Jenderal .
3 . D irektur Jenderal melakukan penelitian permohonan pengunduran diri dari j abatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan dalam h al disetujui, secara hirarki mengajukan usulan pemberhehtian dari j abatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kepada Menteri atau pej abat yang ditunjuk dilampiri dengan : . a. fotocopy Surat surat permohonan pengunduran diri; b . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenj ang Jabatan terakhir; c. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan / atau d . fotocopy PAK terakhirj Nota Pemberitahuan terakhir. 4. Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pemberhentian dari j abatan fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai .
M E NTE R I K E U A N G AN R E P U B LI K INDONESIA
- 11 5.
Dalam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunj uk dapat meminta pertimbangan B adan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pemberhentian dari j abatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai .
6 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada: a . Kepala B KN ; b . Sekretaris Jenderal Kementcrian Keuangan ; c.
Inspektorat Jcndcral Kemcnterian Kcuangan ;
d . Direktur Jendcral; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu .
MENTER! KEUANGAN REPUBLI K I N D O NESIA, ttd . MUHAMAD CHATIB BASRI
