2014 TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KEPMEN-KP/2014 TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 - 2034 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 2034;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 4. Peraturan ... 1

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 - 2034.

KESATU

:

Menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 - 2034, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

:

Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan panduan operasional pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA

:

Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat ditinjau sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sekali.

KEEMPAT ... 2

KEEMPAT

:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Januari 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SUTARDJO

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Hanung Cahyono

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /KEPMEN-KP/2014 TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 - 2034

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman terumbu karang yang tinggi dengan ekosistem yang menyediakan kehidupan bagi masyarakat pesisir dan sekitarnya. Sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle), wilayah Indonesia Timur, mempunyai keanekaragaman terumbu karang paling kaya di Bumi. Untuk

itu

Pemerintah

Republik

Indonesia

berkomitmen

penuh

mendukung Regional Plan of Action Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, utamanya terkait dengan upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif (Marine Protected Areas

(MPAs)

Established

and

Effectively Managed

and

therefore

(CTMPAS) in place and fully functional). Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah memiliki Rencana Aksi Nasional Coral Triangle Initiative (CTI) agar kawasan konservasi perairan dapat terkelola dan berfungsi dengan baik. Pengelolaan melindungi

dan

kawasan

konservasi

melestarikan

perairan

sumberdaya

pembangunan perikanan yang berkelanjutan. antara lain

bertujuan

alam

dalam

untuk rangka

Upaya ini dilakukan

dengan membentuk dan menguatkan ketahanan jejaring

Kawasan Konservasi Perairan/Taman Nasional Perairan dengan prioritas pada eko-wilayah dari sebuah bentang wilayah luas. Pemerintah Indonesia pada Tahun 2013 telah memiliki kawasan konservasi laut seluas 15,7 juta ha dan berkomitmen untuk meningkatkan kawasan konservasi laut menjadi 20 juta hektar pada Tahun 2020. Perairan Laut Sawu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan dengan wilayah pesisir barat Timor Leste. Perairan Laut Sawu terletak di wilayah lintasan arus lintas Indonesia (Arlindo), yang merupakan pertemuan dua massa arus dari Samudera

Pasifik

dan

Samudera 1

Hindia.

Perairan

Laut

Sawu

memanjang dari barat ke timur sepanjang 600 km dan dari utara ke Selatan sepanjang 250 km. Perairan Laut Sawu bagi pembangunan di Provinsi

NTT

bermakna

strategis,

karena

hampir

sebagian

Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sangat tergantung kepada Laut Sawu yang menyumbang lebih dari 65 % potensi lestari sumberdaya ikan di Provinsi NTT . Perairan Laut Sawu memiliki sebaran tutupan terumbu karang dengan keragaman hayati spesies sangat tinggi di dunia yang merupakan habitat kritis sebagai wilayah perlintasan 21 (dua puluh satu) jenis setasea, termasuk 2 (dua) spesies paus langka, yaitu paus biru dan paus sperma. Perairan Laut Sawu juga merupakan habitat yang penting bagi duyung, ikan pari manta, dan penyu. Disamping itu, perairan Laut Sawu merupakan daerah utama jalur pelayaran di Indonesia. Wilayah ini juga merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mengatasi dampak perubahan iklim (climate change), ketahanan pangan (food security) dan pengelolaan laut dalam (deep sea). Wilayah perairan Laut Sawu mempunyai berbagai permasalahan antara lain perusakan terumbu karang, penurunan populasi biota laut penting, kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, sebagaian perairan Laut Sawu dicadangkan sebagai Taman Nasional Perairan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.38/MEN/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya

disebut

TNP

Laut

Sawu

meliputi

perairan

seluas

3.521.130,01 hektar, yang terdiri dari 2 bagian yaitu Wilayah Perairan Selat Sumba dan Sekitarnya seluas 567.165,64 hektar dan Wilayah Perairan

Pulau

Sabu-Rote-Timor-Batek

dan

Sekitarnya

seluas

2.953.964,37 hektar. Taman Nasional Perairan merupakan kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi. Penetapan kawasan konservasi perairan dilaksanakan dengan tujuan melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya, mewujudkan 2

pemanfaatan

sumber

daya

ikan

dan

ekosistemnya

serta

jasa

lingkungannya secara berkelanjutan, melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar

kawasan

pencadangan

TNP

konservasi Laut

perairan.

Sawu

Secara

adalah

khusus

mewujudkan

tujuan

kelestarian

sumberdaya ikan dan ekosistemnya sebagai bagian wilayah ekologi perairan laut Sunda Kecil (Lesser Sunda Marine Eco-Region), melindungi dan mengelola ekosistem perairan Laut Sawu dan sekitarnya, sebagai kerangka acuan pembangunan daerah di bidang perikanan, pariwisata, masyarakat pesisir, pelayaran, ilmu pengetahuan dan konservasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan (sustainable livelihood). Menindaklanjuti pencadangan wilayah perairan Laut Sawu sebagai TNP Laut Sawu dan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaannya, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Kawasan Konservasi Peraian Nasional (Balai KKPN) Kupang membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu yang bertugas untuk menyusun Rencana Pengelolaan 20 (dua puluh) tahun TNP Laut Sawu yang mencakup di dalamnya Rencana Jangka Menengah 5 (lima) tahun. Pokja Penyusun Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu ini keanggotaanya terdiri dari berbagai pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan TNP Laut Sawu yaitu Balai KKPN Kupang, Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi NTT, Badan Perencanaan

dan

Pembangunan

Daerah

Provinsi

NTT,

Badan

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT, Polda NTT, LANTAMAL VII Kupang, Perguruan Tinggi (Universitas Nusa Cendana, Universitas Kristen Artha Wacana, dan Universitas Muhammadiyah Kupang), perwakilan FAO, Lembaga Swadaya Masyarakat (Yayasan Iehari, Yayasan Alfa Omega, Yayasan Pengembangan Pesisir dan Lautan, dan The Nature Conservancy-Savu Sea MPA Development Project), Himpunan

Nelayan

Seluruh

Indonesia

Provinsi

NTT,

Kelompok

Masyarakat, dan dunia usaha dari bidang perikanan dan pariwisata.

3

Penyusunan dokumen ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan dilakukan melalui berbagai hasil studi dan analisis yang mendalam, penelusuran lapang (ground-truthing) dan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, yang melibatkan masyarakat di 10 kabupaten di dalam TNP Laut Sawu. Berdasarkan

hal

tersebut,

dengan

mempertimbangkan

hasil

konsultasi publik yang dilakukan, luas kawasan TNP Laut Sawu yang semula 3.521.130,01 hektar berubah menjadi 3.355.352,82 hektar yang terdiri dari 2 bagian yaitu Wilayah Perairan Selat Sumba dan Sekitarnya seluas 557.837,40 hektar dan Wilayah Perairan Pulau Sabu-Rote-TimorBatek dan Sekitarnya seluas 2.797.515,42 hektar.

B. Tujuan 1. Tujuan Umum Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pengelolaan kawasan dan seluruh potensinya secara komprehensif dan indikatif untuk keperluan jangka panjang, yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana pengelolaan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan, serta rencana-rencana teknis. 2. Tujuan Pengelolaan Tujuan Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu yaitu: a. melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya; b. mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan; c. melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan di dalam dan/atau disekitar kawasan konservasi perairan; dan d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

4

C. Ruang Lingkup 1. Lingkup Wilayah Lingkup wilayah Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu yaitu wilayah perairan seluas 3.355.352,82

hektar

yang meliputi

Wilayah Perairan Selat Sumba dan Sekitarnya seluas 557.837,40 hektar dan Wilayah Perairan Pulau Sabu-Rote-Timor-Batek dan Sekitarnya seluas 2.797.515,42 hektar. 2. Lingkup Materi Lingkup materi Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu ini memuat pembahasan substansi mengenai: a. isu dan permasalahan Menjelaskan tentang berbagai isu dan masalah yang terkait dengan hubungan antara masyarakat dan sumberdaya kawasan, pola-pola pemanfaatan sumberdaya kawasan dan dampaknya terhadap keberadaan sumber daya, serta potensi ancaman baik secara alami maupun akibat intervensi. b. kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan Menguraikan

tentang

visi

dan

misi

pengelolaan,

opsi-opsi

pengelolaan yang dapat diterima semua pihak. c. arahan rencana pengelolaan kawasan. Menguraikan inti dari dokumen rencana pengelolaan, antara lain berisi

program-program

pengelolaan

pada

setiap

zona,

penyelenggara pengelolaan kawasan, dan pembiayaan pengelolaan kawasan. 3. Lingkup Jangka Waktu Lingkup waktu Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP terdiri dari: a. Rencana jangka panjang 20 tahun; dan b. Rencana jangka menengah (5 Tahun).

5

Laut Sawu

BAB II POTENSI DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN A. Potensi 1. Potensi Fisik Kawasan a. Lokasi Kawasan TNP Laut Sawu terletak di bentang laut Paparan Sunda Kecil (Ecoregion

Lesser

Sunda), yang meliputi wilayah perairan

Selat Sumba dan perairan Timur Rote-Sabu-Batek, sebagaimana terdapat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Batas Kawasan Pencadangan TNP laut Sawu Wilayah perairan TNP Laut Sawu dikelilingi oleh rangkaian kepulauan yaitu Pulau Timor, Sabu, Sumba, dan Flores. Secara administratif, TNP Laut Sawu terletak di Kabupaten Kupang, Kabupaten

Rote

Kabupaten

Sabu

Ndao,

Kabupaten

Rajua,

Kabupaten

Timor

Tengah

Manggarai,

Selatan,

Kabupaten

Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

KEP.38/MEN/2009

tentang

Pencadangan

Kawasan

Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, TNP Laut Sawu memiliki 18 (delapan belas) titik koordinat batas kawasan, sebagaimana terdapat pada Tabel 1.

6

Tabel 1. Titik batas koordinat pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

119ᵒ 118ᵒ 118ᵒ 119ᵒ 120ᵒ 120ᵒ 120ᵒ 120ᵒ 121ᵒ 121ᵒ 122ᵒ 124ᵒ 124ᵒ 123ᵒ 122ᵒ 122ᵒ

X 46᾽29,4῝BT 55᾽36,1῝BT 55᾽34,7῝BT 53᾽0,0῝ BT 22᾽22,8῝BT 11᾽28,6῝BT 08᾽49,8῝BT 03᾽49,3῝BT 14᾽11,8῝BT 50᾽5,4῝BT 52᾽46,7῝BT 23᾽38.9῝BT 02᾽47,6῝BT 59᾽52,2῝BT 34᾽4,3῝BT 4᾽8,8῝BT

17 18

120ᵒ 38᾽58,8῝BT 124ᵒ 1’9,4῝BT

Y 9ᵒ10᾽24,9῝ LS 9ᵒ10᾽22,8῝ LS 9ᵒ33᾽35,8῝ LS 8ᵒ49᾽42,9῝ LS 8ᵒ49᾽5,6῝ LS 9ᵒ28᾽20,4῝ LS 10ᵒ13᾽18,4῝ LS 10ᵒ19᾽10,4῝ LS 11ᵒ0᾽11,7῝ LS 10ᵒ50᾽27,1῝ LS 11ᵒ09᾽22,3῝ LS 10ᵒ10᾽12,5῝ LS 9ᵒ20᾽9,9῝ LS 9ᵒ14᾽35,1῝ LS 10ᵒ26᾽38,6῝ LS 10ᵒ24᾽32,0῝ LS 9ᵒ51᾽7,0῝ LS 9ᵒ14᾽53,2῝ LS

Keterangan Selat Sumba Selat Sumba Selat Sumba Selat Sumba Selat Sumba Selat Sumba Pulau Sumba Pulau Sumba Pulau Dana B Pulau Sabu Pulau Dana A Tanjung Kolbano Perbatasan Timur Leste Pulau Batek Pulau Rote Tanjung Niuwudu (Pulau Sabu) Tanjung Tuak (Melolo) Pulau Batek

Luas kawasan TNP Laut Sawu sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.38/MEN/2009 tersebut di atas telah mengalami perubahan dengan mempertimbangkan beberapa aturan perundangan yang berlaku dan kondisi existing serta berdasarkan hasil konsultasi publik yang dilakukan. Luas total TNP Laut Sawu setelah perubahan yaitu 3.355.352,82 hektar yang meliputi 2 (dua) bagian yaitu Wilayah Perairan Selat Sumba dan Sekitarnya seluas 557.837,40 hektar dan Wilayah Perairan Pulau Sabu-Rote-Timor-Batek dan Sekitarnya seluas 2.797.515,42 hektar.

Lingkup

wilayah

perencanaan

ini

mengacu

pada

perubahan batas kawasan konservasi TNP Laut Sawu, dengan perubahan kawasan sebagai berikut: a. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang melintas kawasan Konservasi yaitu ALKI III (perairan antara Pulau Rote dan Pulau Sabu serta antara Pulau Sabu dan Pulau Sumba) dikeluarkan dari TNP Laut Sawu; b. sebagian perairan Kabupaten Rote Ndao di bagian selatan dikeluarkan dari TNP Laut Sawu; c. sebagian perairan Kabupaten Sabu Raijua di bagian utara dikeluarkan dari TNP Laut Sawu; dan

7

d. sebagian perairan di sebelah utara perairan Timor, Rote, dan Sabu dimasukkan ke dalam TNP Laut Sawu. Berdasarkan perubahan tersebut di atas, TNP Laut Sawu memiliki 34 (tiga puluh empat) titik koordinat batas kawasan sebagaimana terdapat pada Gambar 2 dan Tabel 2.

Gambar 2. Peta Batas TNP Laut Sawu Tabel 2.Titik batas koordinat TNP Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ID 1

X 118° 55' 40.39''BT

Y 9° 32' 54.15''LS

2

118° 55' 36.10'' BT

9° 10' 22.80'' LS

3

119° 46' 29.40'' BT

9° 10' 24.90'' LS

4

119° 52' 58.32'' BT

8° 49' 45.57'' LS

5 6 7 8

120° 120° 120° 120°

8° 49' 4.28'' LS 9° 28' 20.15'' LS 9° 51' 7.21'' LS 10° 13' 16.61'' LS

9

120° 3' 48.60'' BT

10° 19' 9.85'' LS

10

120° 45' 49.11'' BT

10° 43' 30.92'' LS

11

120° 53' 36.62'' BT

10° 48' 5.71'' LS

12

121° 14' 11.41'' BT

11° 0' 11.82'' LS

13

121° 50' 11.01'' BT

10° 47' 5.26'' LS

14 15

122° 10' 17.18'' BT 122° 18' 30.54'' BT

10° 54' 14.36'' LS 10° 57' 9.94'' LS

16

122° 52' 46.77'' BT

11° 9' 21.94'' LS

22' 23.11'' BT 11' 28.93'' BT 38' 57.86'' BT 8' 50.49'' BT

8

Keterangan Tanjung Karoso Utara Tanjung Karoso Selat Sumba Tanjung Karitamese Terong Hambapraing Lumbukore Praimadita Barat Pulau Mengudu Selat RaijuaSumba Timur Selat RaijuaSumba Timur Selatan Pulau Dana Sabu Selatan Pulau Sabu Selat Sabu-Ndao Selat Sabu-Ndao Selatan Pulau Ndana Rote

ID

X

Y

17

123° 4' 53.31'' BT

11° 1' 28.35'' LS

18 19 20

123° 4' 53.35'' BT 123° 25' 30.56'' BT 123° 26' 26.62'' BT

10° 51' 21.52'' LS 10° 28' 19.78'' LS 10° 29' 35.97'' LS

21

123° 43' 10.81'' BT

10° 36' 32.07'' LS

22

124° 23' 40.72'' BT

10° 10' 11.71'' LS

23

124° 0' 28.66'' BT

9° 20' 35.29'' LS

24

124° 0' 58.41'' BT

9° 15' 52.67'' LS

25

123° 58' 59.58'' BT

9° 14' 21.14'' LS

26 27 28 29

122° 122° 121° 121°

BT BT BT BT

9° 57' 12.33'' LS 10° 5' 13.77'' LS 10° 26' 26.79'' LS 10° 30' 28.63'' LS

30

121° 38' 45.85'' BT

10° 14' 32.57'' LS

31

121° 33' 39.39'' BT

10° 12' 32.46'' LS

32

121° 23' 19.09'' BT

10° 17' 42.94'' LS

33

121° 18' 21.37'' BT

10° 10' 22.06'' LS

34

121° 22' 37.10'' BT

10° 8' 12.96'' LS

46' 33' 57' 48'

52.75'' 23.56'' 45.92'' 44.63''

Keterangan Selatan Pulau Rote Kuli Daiama/cek Tanjung Usu/cek Selatan Pulau Timor Tuafanu Netemnanu Selatan Timur Pulau Batek Utara Pulau Batek Utara Pulau Rote Utara Pulau Ndao Jiwuwu Ledeana Selat RaijuaSumba Timur Selat RaijuaSumba Timur Selat RaijuaSumba Timur Selat RaijuaSumba Timur Selat RaijuaSumba Timur

TNP Laut Sawu dapat dijangkau melalui jalur darat, laut, dan udara. Seluruh jalur tersebut berpusat di Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT dan terhubung secara langsung dengan 10 (sepuluh) kabupaten di kawasan TNP Laut Sawu. Jalur darat di kawasan TNP Laut Sawu

diklasifikasi dalam jalan negara, provinsi dan

kabupaten. Kondisi jalan negara umumnya baik namun jalan provinsi dan kabupaten sebagian dalam kondisi rusak dan ada juga yang tidak beraspal. Transportasi darat merupakan fasilitas yang dominan dipergunakan masyarakat di kawasan TNP Laut Sawu. b. Kondisi Fisik Kawasan 1) Iklim Konfigurasi

geografis

Provinsi

NTT

sebagai

provinsi

kepulauan dan letaknya pada posisi silang di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dan di antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik, menentukan karakteristik iklim di wilayah ini. TNP Laut Sawu secara umum termasuk ke dalam tipe iklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari 9

yang rendah. Rata-rata suhu minimum 240C dan maksimum 320C, dengan curahan matahari rata-rata ±12 jam. Pola umum iklim wilayah ini adalah pola musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung antara bulan November sampai dengan bulan Maret, sedangkan musim kemarau antara bulan April sampai dengan bulan Oktober. Pola iklim demikian dikendalikan oleh pola Angin Muson dari Tenggara yang relatif kering dan dari arah Barat Laut, yang membawa banyak uap air. Konfigurasi kepulauan dan topografi wilayah juga merupakan pengendali iklim lokal yang berpengaruh terhadap karakteristik iklim lokal. Kecenderungan angin pada Bulan Juni – September, arah angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arah angin berasal dari Asia dan Samudera Pasifik yang banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – Nopember.

Namun demikian, mengingat wilayah TNP Laut

Sawu dekat dengan Australia, arah angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai pada kawasan TNP Laut Sawu, kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di wilayah ini berkurang. Hal inilah yang menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang tergolong kering, yaitu 8 (delapan) bulan relatif kering (bulan April sampai dengan bulan November), dan

4

(empat) bulan keadaannya relatif basah (bulan Desember sampai dengan bulan Maret). Suhu udara rata – rata maksimum berkisar pada 30 °C 36 °C dan rata-rata suhu minimum antara 21 °C - 24,5 °C, dengan curah hujan rata – rata adalah 1.164 mm/ tahun. Tingkat curah hujan ini berbeda – beda tiap daerah, seperti wilayah

Flores

bagian

barat,

yang

meliputi

Kabupaten

Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat merupakan daerah yang cukup basah, hal ini disebabkan curah hujan rata – ratanya lebih tinggi dari rata – rata total, yaitu 3. 849 mm/tahun. Dengan kondisi tersebut, maka daerah ini dapat 10

dikatakan

sangat

cocok

untuk

pengembangan

kawasan

pertanian dan perkebunan yang berumur pendek. Salah satu unsur penting pembentuk iklim di atas adalah curah hujan. Akibatnya, keragaman iklim antar wilayah di daerah ini juga sangat besar, misalnya rata-rata curah hujan tahunan sekitar 850 mm/tahun dapat terjadi di wilayah Pulau Sabu. Secara umum, iklim wilayah NTT termasuk ke dalam kategori iklim semi-arid, dengan periode hujan yang hanya berlangsung 3-4 bulan, dan periode kering 8-9 bulan. Kondisi iklim demikian mendeterminasi pola pertanian tradisional di wilayah TNP Laut Sawu yang hanya mengusahakan tanaman semusim, yang ditanam dalam periode musim hujan. Keadaan demikian juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pertanian, yang tergolong sangat rendah (jumlah jam kerja <5 jam/minggu), akibat dari waktu kerja bertani yang hanya berlangsung 3-4 bulan dalam setahun. Persoalan curah hujan pada kawasan TNP Laut Sawu juga diperparah oleh pengaruh iklim global, terutama fenomena elnino dan lanina, serta fenomena perubahan iklim global yang kurang menguntungkan. Dampak dari pengaruh iklim global dimaksud antara lain adalah waktu onset dan offset musim hujan yang sulit diprediksi, dan fenomena kondisi musim kemarau dan musim hujan yang ekstrim. Akibatnya adalah antara lain kekeringan, gagal tanam, gagal panen, banjir, dan gangguan hama dan penyakit tanaman yang serius. Laut Sawu dan sekitarnya merupakan daerah upwelling tetap sehingga sebagian jenis paus bertempat tinggal di laut tersebut.

Laut Sawu termasuk dibagian selatan segitiga

karang dunia dan menyokong beragam habitat ikan karang dan ikan pelagis paling produktif.

Secara oseanografi,

kawasan ini memiliki arus laut yang terkenal kuat. Kombinasi arus

yang

kuat

dan

tebing

laut

curam

menyebabkan

pengadukan arus dingin yang mungkin merupakan faktor utama pemicu ketangguhan terhadap ancaman terbesar akan peningkatan suhu permukaan laut terkait perubahan iklim. Laut Sawu dapat menjadi tempat perlindungan bagi kehidupan

11

laut dan sumber daya ikan yang produktif diantara perubahan iklim global. (BMG NTT, 2010). 2) Topografi, Kemiringan Lereng, dan Geologi Ditinjau berdasarkan ketinggiannya, 48,78 % dari luas wilayah Provinsi NTT atau sekitar 2.309.747 hektar berada pada rentang ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m hanya

sebagian

kecilnya

saja,

yaitu

sebesar

3,65%.

Berdasarkan kemiringan tanahnya, wilayah Provinsi NTT didominasi oleh tanah dengan kemiringan lereng 15% – 40%. Bagian terbesar lainnya adalah tanah dengan kemiringan lebih dari 40%, yaitu sebesar 1.678.948 Ha atau 35,46% dari luas wilayah Provinsi NTT. Besar kecilnya kemiringan lereng menentukan

kemudahan

penggarapan

tanah

dan

dapat

tidaknya alat mekanis digunakan dalam pengelolaan tanah. Selain itu kemiringan lereng ini juga mempengaruhi tingkat erosi. Wilayah Provinsi NTT termasuk dalam kawasan Circum – Pasifik sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores, memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan). Pulau Sumba, Pulau Sabu, Pulau Rote dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Dengan kondisi ini maka jalur pulau – pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan subur namun sering mengalami bencana alam yang dapat mengancam kehidupan penduduk yang menetap di daerah tersebut. Dibalik kondisi geologi tersebut, Provinsi NTT memiliki berbagai macam deposit, baik mineral maupun sumber- sumber energi lainnya. Hampir 100 lokasi di daerah ini mengandung mineral dari sumber energi bumi/bahan bakar minyak, seperti di Pulau Pulau Sumba, Pulau Timor dan disepanjang pantai Flores bagian timur. Sumber energi dapat dikembangkan dari sungaisungai besar, seperti Noelmina (Kabupaten Timor Tengah Selatan) dan sungai Kambaniru (Kabupaten Sumba Timur). Mineral yang terkandung di provinsi ini adalah Pasir Besi, Mangan (Mn), Emas (Au), Flourspor (Fs), Barit (Ba), Belerang (S), Posfat (Po), Zeolit (Z), Batu Permata, Pasir Kwarsa, Pasir, 12

Gipsum, Batu Marmer, Batu Gamping, Granit, Andesit, Balsitis, Pasir Batu (Pa), Batu apung, Tanah Diatomea dan Lempung/Clay. Sebaran struktur batuan geologi yang ada di wilayah provinsi ini, adalah : 1. Batuan Silicic Acid Rock (batuan beku asam silikaan), terdapat

di

Kabupaten

Manggarai,

Sebagian

besar

Manggarai Barat dan sebagian kecil Kabupaten Kupang; 2. Batuan Mafic Basic Rocks (batuan beku basa); 3. Batuan Intermediate Basic (batuan beku basa menengah); 4. Batuan Pre Tertiare Undivideo (pra tersier tak dibedakan); 5. Batuan Paleagene (pleogen); 6. Alluvial Terrace Deposit and Coral Reefs (alluvium undak dan terumbu koral); 7. Batuan Neogene (neogen); 8. Batuan Kekneno Series (deret kekneno); 9. Batuan Sonebait Series (deret sonebait); 10. Batuan Sonebait and Ofu Series Terefolde (deret sonebait dan deret terlipat bersama); 11. Batuan Ofu Series (deret ofu); 12. Batuan Silicic Efusives (efusiva berasam kersik); 13. Batuan Triassic (trias); 14. Batuan Crystalline Schist (sekis hablur). Peta struktur geologi sebagaimana terdapat pada Gambar 3.

Gambar 3. Peta Struktur Geologi (DinasPertambangan dan Energi, 2010) 13

Provinsi

NTT

3) Hidrologi Secara umum keadaan hidrologi di dalam kawasan TNP Laut Sawu, terutama air permukaan, agak kurang. Hal ini disebabkan karena musim hujan dalam satu tahun hanya berlangsung paling lama 4 bulan. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan oleh penduduk. Daerah Aliran Sungai (DAS) dibentuk dari beberapa sungai dan danau. Di wilayah Provinsi NTT terdapat 27 DAS dengan luas keseluruhan 1.527.900 hektar. Sungai yang terpanjang di wilayah Provinsi NTT adalah Sungai Benanain dengan panjang 100 Km, yang terdapat di Kabupaten Belu. DAS terluas adalah DAS Benain, seluas 329.841 hektar (21,58%), dan DAS terkecil adalah DAS Oka, seluas 4.125,33 hektar (0,27%). 4) Kondisi Oseanografi Perairan Perairan

Laut

pertemuan 2 (dua)

Sawu

sangat

dinamis,

merupakan

massa arus besar, massa air dari

Samudera Hindia dan Laut Banda. Fenomena upwelling atau pengadukan massa air laut dalam yang dingin dan air permukaan yang hangat menjadikan daerah ini merupakan daerah dengan produktifitas perairan yang sangat tinggi. Kedalaman perairan yang mencapai 4.000 (empat ribu) meter dan tebing tebing curam merupakan ciri dominan bentang laut di Laut Sawu. a) Bathimetri Perairan TNP Laut Sawu memiliki karakteristik dan bentuk dasar perairan yang bervariasi yaitu karakteristik dasar

perairan

dengan

tipe

dasar

perairan

landai,

bergelombang sampai dengan curam. Pada umumnya morfologi dasar laut TNP Laut Sawu untuk daerah dekat pantai (nearshore) relatif datar, sebagaimana terdapat pada Gambar

4

dan

untuk

profil

kedalaman

sebagaimana terdapat pada Gambar 5.

14

Laut

Sawu

Gambar 4. Bathimetri Laut Sawu

Gambar 5. Profil Kedalaman Laut Sawu

15

b) Pola Pasang Surut Perairan Laut Sawu memiliki tipe pasang surut campuran condong ke harian ganda, dimana dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut, dengan amplitude yang jauh berbeda antara pasang dan surut pertama dengan pasang dan surut kedua. Kondisi pasang surut perairan Laut Sawu

mengacu

kepada hasil pengukuran dan analisis pasang surut yang telah dilakukan oleh Dinas Hidro-oseanografi TNI-AL untuk daerah Kota Kupang dan kajian Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Perikanan Kabupaten Rote Ndao pada Tahun

2010.

Adapun

hasil

analisis

data

konstanta

harmonis amplitudo dan phase pasang surut Kabupaten Kupang sebagaimana terdapat pada Tabel 3 dan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana terdapat pada Tabel 4. Tabel 3. Hasil Analisis Konstanta Pasut Kabupaten Kupang So

M2

S2

N2

K1

O1

M4

MS4

K2

P1

Amplitudo (cm) -

46

26

-

16

10

0

0

7

5

Phase

57

348

-

49

43

0

0

66

328

Tabel 4. Hasil Analisis Konstanta Pasut Kabupaten Rote Ndao So M 2 S2 Amplitudo (cm) Phase

83

43

32 7

2

N2

K1

O1

M4

MS4

K2

P1

14

29

15

1

0

12

9

31

29

29

18

1

3

9

8

328

2

293

Berdasarkan konstanta harmonik pasang surut di atas, dapat diketahui karakteristik pasang surut baik tipe maupun tunggang pasang surut dan elevasi muka air laut maksimum, rata-rata saat pasang purnama dan rata-rata saat pasang perbani. Pada

umumnya

sifat

pasut

di

suatu

perairan

ditentukan dengan menggunakan rumus Formzahl, yang berbentuk: F  ( K1  O1) /( M 2  S 2)

16

dimana : F

=

Nilai Formzahl

Ki dan 01

=

konstanta pasut harian utama

M2 dan S2

=

konstanta pasut ganda utama

Klasifikasi sifat pasut di lokasi tersebut adalah: 1. Pasang ganda jika F  ¼ 2. Pasang campuran (ganda dominan) jika ¼  F  1 ½ 3. Pasang campuran (tunggal dominan) jika 1 ½  F  3 4. Pasang tunggal jika F  3 Hasil analisa formzahl tersebut di atas, diperoleh nilai F dari pasang surut Pantai Kabupaten Kupang adalah 0,361, sedangkan untuk Kabupaten Rote Ndao adalah 0,349. Nilai tersebut berarti tipe pasang surutnya adalah campuran cenderung ke harian ganda (mixed, prevailing semidiurnal), yaitu dalam sehari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut tetapi dengan tinggi dan waktu yang berbeda. Untuk Kabupaten Kupang, tunggang pasang surut (tidal range) terbesar adalah sekitar 1,96 meter, tunggang pasang surut rata-rata saat pasang purnama adalah 1,70 meter, dan saat pasang perbani adalah 1,18 meter. Sedang Kabupaten Rote Ndao, tunggang pasang surut (tidal range) terbesar adalah sekitar 3,40 meter, tunggang pasang surut rata-rata saat pasang purnama adalah 2,96 meter, dan saat pasang perbani adalah 2,10 meter. c) Pola Arus Arus di laut dapat diakibatkan oleh tiupan angin atau pengaruh pasang surut. Untuk perairan pantai umumnya didominasi oleh arus pasang surut dan yang dibangkitkan oleh tiupan angin.

Pola arus Laut Sawu sebagaimana

terdapat pada Gambar 6.

17

Pola Arus Pasang

Pola Arus Surut

Gambar 6. Pola Arus Laut Sawu (Sumber: Analisis model arus, 2011) Pada saat pasang naik, massa air permukaan bergerak menuju ke utara memasuki perairan Laut Sawu dan melewati

pulau-pulau

di

bagian

selatan

Laut

Sawu.

Sebaliknya arah arus saat menuju surut, di daerah laut terbuka (laut dalam) memperlihatkan arus menuju ke selatan.

Sedangkan

di

daerah

pesisir

cenderung

meninggalkan pantai menuju ke tenggara. d) Gelombang Laut Kondisi Gelombang pada musim barat merupakan gelombang dari barat yakni Samudera Hindia memasuki perairan Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir yang berhadapan dengan Samudera Hindia yakni di Pantai Barat dan Barat Daya Pulau Timur, Pulau Rote, Pulau Sabu, dan Pulau Sumba. Adanya angin utara dan barat laut di atas perairan Kepulauan Indonesia mengalami pembelokan ketika memasuki kawasan Laut Sawu dan pulau-pulaunya menuju ke timur dan tenggara. Kondisi angin demikian menyebabkan pembangkitan gelombang barat dan barat laut menuju ke arah Pulau-Pulau Bagian Selatan dari Laut Sawu. Kondisi gelombang musim barat sebagaimana

terdapat

pada

Gambar

7.

dan

gelombang musim timur terdapat pada Gambar 8.

18

kondisi

Gambar 7. Kondisi Gelombang Musim Barat (Sumber: Analisis model gelombang, 2011)

Kondisi Gelombang pada musim timur merupakan gelombang dari Selatan yakni Samudera Hindia memasuki perairan Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir yang berhadapan dengan Samudera Hindia yakni di Selatan dan Timur Pulau Timor, Pulau Rote, Pulau Sabu, dan Pulau Sumba. Adanya angin selatan Samudera Hindia yang mengalami pembelokan ketika memasuki kawasan Laut Sawu dan pulau-pulau menuju ke barat dan barat laut. Kondisi angin demikian menyebabkan pembangkitan gelombang timur dan tenggara menuju ke arah Pulau Flores dan Sumba.

Gambar 8. Kondisi Gelombang Musim Timur (Sumber: Analisis model gelombang, 2011) e) Pola Angin Pola

angin

pada

periode

musim

Barat

(periode

Desember sampai Februari), angin didominasi oleh angin 19

barat yang bertiup paling kuat pada Bulan Desember (>11 meter/detik) yang kemudian melemah pada bulan Januari dan makin lemah di Bulan Februari seiring masuknya periode peralihan satu. Sebagaimana

dengan

wilayah

Indonesia

lainnya,

kondisi angin di perairan Laut Sawu juga dipengaruhi oleh angin muson, terkait dengan letaknya yang berada di antara benua Asia dan Australia. Saat Bulan Desember, Januari hingga Maret terjadi angin muson barat dari benua Asia ke Benua Australia sebagai akibat dari tekanan udara di atas Benua Australia yang rendah. Pola angin tersebut menyebabkan, kondisi angin di perairan Laut Sawu umumnya

adalah

angin

Barat

hingga

angin

utara.

Sementara saat memasuki bulan Juni hingga Oktober terjadi angin muson timur dari Benua Australia ke Benua Asia sebagai akibat dari tekanan udara di atas Benua Asia yang rendah dan menyebabkan kondisi angin di perairan Laut Sawu umumnya adalah angin Timur hingga angin Barat Daya.

Kondisi tersebut diperlihatkan pada hasil

analisis windrose (mawar angin) Laut Sawu dari empat stasiun meteorologi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Kota Kupang, Waingapu, Pulau Rote, dan Pulau Sabu sebagaimana terdapat pada Gambar 9.

St. Sabu

St. Kupang

20

St. Rote

Gambar 9.

St. Waingapu

Mawar Angin di Beberapa Station Meteorologi NTT (Sumber: Analisis model angin, 2011)

5) Kualitas Perairan Kualitas air laut di setiap lokasi rencana pengelolaan diukur berdasarkan parameter pH, salinitas, suhu dan DO dapat

dilihat

menunjukkan

pada

Tabel

kisaran

2.4.

normal

Kondisi air

laut

kualitas dan

air

belum

mengindikasikan terjadinya pencemaran. pH rata-rata perairan laut berkisar antara 7,56 sampai 8,10, salinitas berada pada kisaran 34 - 37

o/oo,

Sedangkan suhu permukaan air laut

berkisar 29,0 °C sampai 34,8 °C. Selain itu juga diketahui bahwa kandungan oksigen terlarut di perairan berkisar antara 4,01 s/d 8,8 mg/l. Tabel 5. Kondisi Kualitas Air Perairan Laut Sawu Kabupaten No Parameter 1 2 3 4

pH Suhu

(oC)

Salinitas (o/oo) DO (mg/l)

Kisaran

Sumba

Baku Mutu*)

Rote Ndao

Sabu Raijua

7,56 – 8,10

7,64 – 7,87

7,64 – 7,70

7,56 – 8,10

7 – 8,5

29 - 33

29,2 – 30,2

29,3 – 34,3

29,0 – 34,3

Alami

34 - 36

33 - 37

34,3 - 35

33 – 37

4,01 – 8,80

4,62 – 8,11

4,42 – 7,89

4,01 – 8,80

Timur

33 – 34 >5

*) Kepmen. LH Nomor 51 Tahun 2004

Sumber : Hasil Survey, 2011 Secara keseluruhan, hasil pengukuran kualitas air laut di lapangan berdasarkan parameter kualitas air laut tersebut dapat

disimpulkan

bahwa

kondisi

dan

karakteristik

lingkungan laut di lokasi studi masih dalam batas kisaran yang cukup baik atau masih dibawah standar baku mutu yang ditetapkan sehingga bisa dipergunakan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan laut, pariwisata bahari, dan kegiatan lainnya. 21

pH sangat penting sebagai parameter kualitas air karena mengontrol tipe dan laju kecepatan reaksi beberapa bahan dalam air. Selain itu, ikan dan makhluk-makhluk lainnya hidup pada selang pH tertentu, sehingga dengan diketahuinya nilai pH, kita dapat mengetahui apakah air tersebut sesuai atau

tidak

untuk

didalamnya.

menunjang

kehidupan

mahluk

hidup

Nilai derajat keasaman di perairan lokasi

cenderung homogen yaitu 7,56–8,10, dengan pola sebaran pH hampir merata di perairan. Indikasi tersebut menunjukkan pH perairan cenderung masih sesuai dengan baku mutu yang ditentukan. Hasil pengukuran suhu pada tiap stasiun pengamatan menunjukkan bahwa suhu di perairan berkisar antara 29,0 °C – 34,3 oC menggambarkan suhu normal perairan laut tropis yang secara umum. Nybakken (1992) menjelaskan bahwa suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Suhu yang sesuai merupakan faktor pendukung peningkatan proses metabolisme atau pertukaran zat dari makhluk-makhluk hidup. Salinitas merupakan gambaran jumlah garam dalam suatu perairan. Sebaran salinitas di air laut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan dan aliran sungai. Kisaran nilai salinitas berdasarkan pengukuran 33 o/oo - 37 o/oo. Oksigen terlarut merupakan parameter kimia yang paling kritis dalam budidaya ikan.

Ketidakstabilan oksigen dalam

suatu perairan dapat mengakibatkan kegagalan dalam usaha budidaya (Anonymous 1996 dalam Mayunar dkk., 1995). Oksigen terlarut dalam jumlah yang sangat banyak dapat juga mengakibatkan terjadinya kematian pada ikan, sebab di dalam pembuluh-pembuluh darah terjadi emboli gas yang dapat mengakibatkan

tertutupnya

pembuluh-pembuluh

rambut

dalam daun-daun insang ikan. Berdasarkan

hasil

pengukuran

menunjukkan

bahwa

kadar oksigen di lokasi studi berkisar 4,01 – 8,80 mg/l. Sesuai 22

dengan kriteria pencemaran yang ditetapkan oleh Schmitz (1972) dalam Haryanto (2001) dengan menetapkan lima kriteria pencemaran melalui indikasi oksigen terlarut (DO), nilai-nilai tersebut termasuk pencemaran dengan kriteria kritis jika nilainya 4 mg/l dan kriteria baik jika nilainya 6 mg/l. Selanjutnya kriteria tersebut di modifikasi menjadi kriteria sedikit tercemar jika nilainya 4 mg/l dan tidak tercemar jika nilainya 6 mg/l. Kandungan kimia perairan Laut Sawu untuk parameter Klorofill-a, BOD, Phosphat, Nitrat, Nitrit, COD terdapat pada Tabel 6. Tabel 6. Kandungan Kimia Perairan Laut Sawu Kabupaten No

Parameter Rote Ndao

1 2 3 4 5

BOD (mg/l) 0,7 - 1,9 Phospat (mg/l) 0,27 - 0,45 Nitrat (mg/l) 0,079 - 0,673 Nitrit (mg/l) 0,001 - 0,021 COD (mg/l) 102 – 144

Kisaran

Sabu Sumba Raijua Timur 0,8 - 1,7 0,8 -1,8 0,24 - 0,80 0,307 - 0,380 0,086 - 0,259 0,143 - 0,243 0,001 - 0,003 0,001 - 0,002 120 – 316 113 - 139

Manggarai Barat 0,7 -1,9 0,7 – 1,9 0,24 - 0,80 0,24 – 0,8 0,079 - 0,673 0,079 - 0,673 0,001 - 0,021 0,001 - 0,003 120 - 316 102 - 316

Baku Mutu*)

20 0,15 0,008

*) Kepmen. LH Nomor 51 Tahun 2004 Sumber : Hasil Survey, 2011

Klorofil-a merupakan suatu pigmen yang didapatkan dalam fitoplankton. Ada kecenderungan bahwa kadar klorofil-a berkorelasi positif dan kuat dengan kelimpahan fitoplankton dan kadar nutrient perairan, sehingga perairan yang produktif yang memiliki kelimpahan fitoplankton yang tinggi juga memiliki kandungan klorofil-a yang tinggi. Hasil

studi

KKP

(2011)

Pada

bulan

Agustus

dan

September dapat dilihat bahwa kandungan klorofil di perairan Laut Sawu sangat tinggi (0,6 – 2,0 mg/m3), sedangkan pada bulan November dan April kandungan klorofil yang tinggi terdapat diantara selat-selat di antara Pulau-pulau Solor, Lembata,

Pantar dan

Alor. Kandungan klorofil di perairan

Laut Sawu pada bulan November 2010 dan pada bulan April 2011 terdapat pada Gambar 10.

23

November 2010

0

Klorofil a (mg/m3)

1.0

Klorofil a (mg/m3)

1.0

April 2011

0

Gambar 10. Kandungan Klorofil di Laut Sawu pada Bulan November 2010 dan April 2011

Kandungan phospat perairan di lokasi didapatkan antara 0,24

-

0,80

pertumbuhan

mg/l,

yang

fitoplankton.

merupakan Hal

tersebut

kisaran

untuk

sesuai

dengan

pernyataan Wardoyo (1974) bahwa kandungan phospat yang optimum untuk pertumbuhan fitoplankton berkisar antara 0,09 - 1,80 mg/l. Dengan demikian berdasarkan kadar phospat-nya maka sebagian besar perairan masih berada pada kondisi optimum untuk pertumbuhan fitoplankton. Pencemaran dengan indikasi kandungan DO (oksigen terlarut) dapat mendeteksi jenis pencemaran yang disebabkan oleh unsur hara seperti nitrat (NO3-N) dan phospat (PO4). Pada saat kadar oksigen rendah, keseimbangan menuju amoniak, sedangkan pada saat kadar oksigen tinggi keseimbangan bergerak menuju nitrat. Dengan demikian, nitrat merupakan hasil akhir dari oksidasi oksigen dalam air laut (Hutagalung dan Horas 1997). Sedangkan peningkatan kadar posfat dalam laut

akan

menyebabkan

peledakan

populasi

(blooming)

fitoplankton yang di ikuti dengan penurunan DO secara drastis 24

dalam

air

yang

berujung

pada

kematian

ikan

yang

dibudidayakan. Nitrat merupakan bentuk nitrogen yang berperan sebagai nutrient utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga. Nitrat dan nitrogen sangat mudah larut dalam air dan memiliki sifat yang relatif stabil. Senyawa ini dihasilkan dari proses oksidasi yang sempurna di perairan. Pada dasarnya, nitrat merupakan sumber utama nitrogen diperairan, akan tetapi, tumbuhan lebih menyukai amonium untuk digunakan dalam proses pertumbuhan.

Sumber utama nitrat dalam perairan selain

berasal dari suplai nutrien dari darat berupa bahan organik yang selanjutnya diuraikan oleh mikroba, juga dapat berasal dari udara dan hasil fiksasi oleh bakteri-bakteri nitrat. Penyebab rendahnya konsentrasi nitrat dalam perairan selain dimanfaatkan oleh plankton atau tumbuhan air lainnya untuk pertumbuhannya juga dapat disebabkan oleh suplai nitrat ke dalam perairan tersebut yang memang rendah. Berbeda dengan phospat, kadar nitrat yang diperoleh di perairan tergolong rendah yaitu berkisar antara 0,079 – 0,673 mg/l. Berdasarkan nilai kandungan tersebut maka perairan secara umum dapat dikatakan sebagai perairan yang memiliki kandungan

zat

hara

rendah

(Oligotrofik).

Wetzel

(1975)

mengelompokan perairan berdasarkan kandungan nitratnya yaitu oligotrofik bila kadar nitrat perairan berkisar antara 0-1 mg/l. Kadar nitrat lebih dr 5 mg/l. menggambarkan keadaan suatu perairan yang telah tercemar akibat aktivitas manusia dan tinja hewan. Kadar nitrogen yang lebih dari 0,2 mg/l menggambarkan terjadinya eutrofikasi perairan. Pengukuran di

stasiun

menunjukkan

yang

berdekatan

kandungan

nitrat

dengan yang

muara

sungai

rendah.

Dengan

demikian rendahnya kadar nitrat dalam perairan Laut Sawu diduga disebabkan oleh suplai nutrien dari darat berupa bahan organik maupun fiksasi dari udara oleh bakteri-bakteri nitrat memang sangat rendah. Nitrit (NO3) merupakan bentuk peralihan antara amonia dan nitrat (nitrifikasi) dan antara nitrat dan gas nitrogen

25

(denitrifikasi) yg terbentuk dalam kondisi anaerob. Sumber nitrit dapat berupa limbah industri dan limbah domestik. Kadar

nitrit

pada

perairan

relatif

stabil

karena

segera

dioksidasi menjadi nitrat. Perairan alami mengandung nitrit sekitar

0,001

mg/l.

Sementara

itu,

kadar

nitrit

yang

diperbolehkan tidak lebih dari 0,5 ppm. Kandungan Nitrit di perairan berada dalam kisara 0,001 - 0,021 mg/l. Kandungan tersebut menunjukkan bahwa nitrit telah melebihi kandungan daripada perairan alami, akan tetapi tidak melebihi daripada kandungan diperbolehkan. COD merupakan ukuran akan banyaknya zat-zat organik yang terdapat dalam suatu perairan. Zat-zat organik yang terdapat dalam air laut

berasal dari alam atau buangan

domestik, industri dan pertanian. Ada yang mudah diuraikan dan ada yang sukar diuraikan oleh mikroorganisme umumnya bersifat toxic, sehingga membahayakan kehidupan organisme perairan. Kandungan COD di perairan berkisar pada 120 – 316 mg/l. Kandungan COD tersebut merupakan kadar COD yang rendah dan menandakan bahwa kondisi perairan belumlah tercemar oleh zat organik maupun zat anorganik, sebagaimana diutarakan Suhadi (dalam Sutamihardja 1978) bahwa perairan dengan kandungan COD berkisar 10 – 30 ppm dikategorikan perairan tercemar ringan. 2. Potensi Ekologis a. Ekosistem Pesisir dan Laut 1) Terumbu Karang Ekosistem terumbu karang merupakan struktur di dasar laut

berupa

endapan

kalsium

karbonat

dihasilkan terutama hewan karang.

(CaCO3)

yang

Karang adalah hewan

yang tidak bertulang belakang yang termasuk dalam phylum Coelenterata (hewan berongga) atau Cnidaria yang dapat mengeluarkan CaCO3. Jika CaCO3 terkena air laut maka akan membentuk endapan kapur (Timotius, 2003 dalam Yulianda dkk.,

2009).

Terumbu

karang

adalah

ekosistem

yang

memerlukan nutrien lingkungan dengan konsentrasi rendah, seperti di lautan tropis, dimana tumbuhan dan organisme 26

autotrof lainnya seringkali memanfaatkan nitrogen dan fosfor yang tersedia. Cahaya merupakan salah satu faktor yang penting bagi karang hermatypic (kelompok karang yang mampu membentuk

terumbu).

Cahaya

dibutuhkan

oleh

simbion

karang zooxanthellae yang hidup di dalam jaringan tubuh karang

hermatypic

yang

merupakan

penyuplai

utama

kebutuhan hidup karang. Terumbu karang memiliki nilai penting sebagai sumber makanan, habitat bagi berbagai biota laut yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, sebagai penyedia jasa alam dalam kegiatan wisata bahari, sebagai tempat perlindungan

bagi

satwa laut lainnya dari hewan pemangsa, tempat mencari makan dan berkembang biak bagi ikan-ikan terumbu dan sebagai

penghalang

bagi

daerah

pantai

dari

terjangan

gelombang. Laut Sawu merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi terumbu karang dengan keanekaragaman yang sangat tinggi. TNP Laut Sawu yang merupakan bagian dari Eko-region Sunda Kecil, tercatat memiliki jumlah spesies karang sebanyak 532 spesies dan terdapat 11 spesies endemik dan sub endemik dan merupakan tempat hidup bagi sekitar 350 jenis ikan karang. Terumbu karang di TNP Laut Sawu ditemukan tersebar di perairan pesisir di seluruh kabupaten yang masuk dalam kawasan TNP Laut Sawu dengan luasan total 63.339,32 ha (TNC Savu Sea, 2011). Berdasarkan hasil survey lapangan dan analisis citra satelit yang difasilitasi oleh TNC pada Tahun 2011 diperoleh sebaran ekosistem terumbu karang sebagaimana yang terlihat pada Gambar 11.

27

Gambar 11.

Sebaran Ekosistem Terumbu Karang di Wilayah TNP Laut Sawu dan Sekitarnya Sumber : Savu Sea Project, TNC (2011)

Hasil Penilaian Munasik, dkk., 2011 tentang kondisi terumbu karang di TNP Laut Sawu telah dilakukan dengan metode

Manta

Tow

yang

meliputi

8

(delapan)

wilayah

kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat pada bulan MeiJuli 2011. Hasil menunjukkan kondisi terumbu karang bervariasi dari baik sekali hingga buruk sekali. Kondisi terumbu karang dalam kategori buruk mencapai 55,8% sedangkan kondisi terumbu berkategori sedang mencapai 39,2%, kondisi baik 4,6% dan kondisi baik sekali 0,4%. Kondisi terumbu karang yang baik umumnya terdapat di Kabupaten Rote Ndao seperti di Desa Tesabela Kec. Pantai Baru, Desa Onatali Kec. Rote Tengah dan Pulau Ndo’o Kecamatan Rote Barat. Kondisi terumbu karang terburuk di Kabupaten

Manggarai

dan

Kabupaten

Manggarai

Barat.

Tingkat kerusakan terumbu karang di kawasan TNP Laut Sawu bervariasi dari rendah hingga tinggi. Kerusakan terumbu karang umumnya diakibatkan oleh sedimentasi (termasuk resuspensi), penangkapan ikan merusak dengan menggunakan bom, racun dan pembuangan jangkar.

28

Terumbu karang di TNP Laut Sawu ditemukan tersebar di perairan desa-desa pesisir di Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat, dan sebarannya terkonsentrasi terutama di Kabupaten Rote Ndao. Kondisi terumbu karang bervariasi dari keadaan baik sekali hingga buruk sekali yang ditunjukkan oleh persentase tutupan karang

hidupnya.

Hasil

pengamatan

lintasan

survey

sepanjang 413,63 km yang meliputi 8 kabupaten di kawasan TNP Laut Sawu menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang dalam kategori baik sekali adalah 0,4%, kondisi baik 4,6%, kondisi sedang 39,2%, kondisi buruk 28,4%, dan kondisi buruk

sekali

27,4%.

Hasil

ini

mengindikasikan

hampir

sebagian dari total lintasan survey terumbu karang di TNP Laut Sawu dalam keadan buruk (persentase tutupan karang hidup ≤ 25%). Untuk mengetahui kondisi eksisting dan sebaran terumbu karang di kawasan TNP Laut Sawu dan tingkat kerusakannya serta sebaran biota laut lainnya akan dijelaskan pada setiap Kabupaten berikut ini. a) Kabupaten Kupang Kondisi

terumbu

karang

di

Kabupaten

Kupang

bervariasi dari kondisi baik sekali hingga buruk sekali yang ditunjukkan

oleh

persentase

tutupan

karang

hidup

tertinggi 80%, hingga tidak ditemukan tutupan karang hidup. Hampir sepanjang lintasan survey di Desa Soliu tidak ditemukan karang hidup dan substrat dasar perairan didominasi oleh pasir dan batu dengan persentase tutupan masing-masing dalam kisaran 30%-100% dan 5%-40% sehingga kondisi terumbu karang termasuk kategori buruk sekali. Kondisi terumbu yang buruk sekali di Desa Soliu yang disebabkan substrat dasar dan perairan yang kurang mendukung pertumbuhan karang. Kondisi terumbu di Kabupaten Kupang yang termasuk baik sekali hingga baik ditemukan pada lintasan yang pendek di Desa Afoan dan Lifuleo,

sedangkan

kondisi

terumbu

kategori

sedang

ditemukan dalam lintasan survey yang panjang meliputi 29

Desa Kuanheum, Desa Oematnunu, Desa Tesabela, Desa Lifuleo, dan Desa Akle. Bentuk pertumbuhan karang hidup di Kabupaten Kupang umumnya tersusun atas karang massive dan encrusting terutama lintasan survey dari Desa Soliu

hingga

Desa

Naikliu

selanjutnya

bentuk

pertumbuhan bervariasi dengan adanya karang tabulate, branching, sub massive dan foliose di desa-desa seperti di Desa Kuanheum, Desa Oematnunu, Desa Tesabela, Desa Lifuleo dan Desa Uitiuhana.

Kondisi terumbu karang di

Kabupaten Kupang sebagaimana terdapat pada Gambar 12.

Gambar 12. Peta kondisi terumbu karang di Kabupaten Kupang (Munasik, dkk, 2011) Kondisi terumbu karang di sepanjang lintasan survey dari Desa Soliu hingga Naikliu Kabupaten Kupang dalam kondisi buruk sekali. Kondisi terumbu karang yang buruk di Afoan kemungkinan akibat sedimentasi dari daratan yang ditandai oleh kekeruhan perairan dan munculnya penyakit karang (coral disease). Kondisi terumbu yang buruk di Desa Uitiuhana dan Teluk Akle dengan tingkat kerusakan yang tinggi kemungkinan diakibatkan oleh aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom.

30

b) Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat Terumbu

karang

di

Kabupaten

Manggarai

dan

Kabupaten Manggarai Barat tersebar di pesisir Desa Sataruwuk, Desa Cekaluju yang terletak di Kabupaten Manggarai dan Desa Nangabere yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat serta di Desa Nuca Molas yang terletak di Kabupaten Manggarai. Kondisi terumbu karang di dua kabupaten tersebut bervariasi dari sedang hingga buruk sekali ditunjukkan dari persen tutupan karang hidup 1050%. Kondisi terumbu karang di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana terdapat pada Gambar 13.

Gambar 13. Peta kondisi terumbu karang di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat (Munasik, dkk, 2011). Terumbu

karang

di

desa-desa

pesisir

tersebut

umumnya dalam kategori buruk hingga buruk sekali dengan persentase tutupan karang ≤ 25%. Adapun kondisi terumbu di Desa Nuca Molas bervariasi dari sedang hingga buruk

sekali.

umumnya

di

Bentuk

pertumbuhan

Kabupaten

Manggarai

karang dan

hidup

Kabupaten

Manggarai Barat berupa karang massive dan encrusting. Bentuk

pertumbuhan

karang

tabulate

hanya

ditemukan di Desa Sataruwuk sedangkan karang branching dan foliose terdapat di Desa Nuca Molas. Rendahnya

31

tutupan karang hidup di Desa Cekaluju karena substrat dasar umumnya tersusun dari pasir dan batu sehingga karang tidak dapat tumbuh dengan baik sedangkan di Desa Sataruwuk, selain tertutup pasir dan batu substrat tersusun oleh karang lunak. Kondisi yang berbeda terjadi di Desa Nuca Molas, meskipun tutupan karang hidup di Desa Nuca Molas mencapai 50% akan tetapi rata-rata persentase tutupan karang hidup hanya 15%. Hal tersebut terjadi karena umumnya substrat dasar di pulau tersebut tersusun oleh pecahan karang dan karang lunak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di Desa Nuca Molas telah terjadi

kerusakan

tingkat

sedang

oleh

aktivitas

penangkapan ikan dengan bom. c. Kabupaten Rote Ndao Kondisi terumbu karang di Kabupaten Rote Ndao bervariasi dari baik sekali hingga buruk sekali yang ditunjukkan oleh persentase tutupan karang hidup dari 80% hingga 5%. Kategori baik sekali ditemukan di Desa Tesabela (Rote Timur), Desa Onatali (Lobalaen) dan Pulau Ndo’o (Rote Barat), sedangkan kategori baik (51-75%) selain ditemukan di desa-desa tersebut juga ditemukan dalam lintasan yang pendek di Desa Sotimori, Desa Bolatena, Desa Nggodimeda, Desa Maubesi, Desa Netenaen, Desa Oelua, Desa Oeseli, Desa Oebou, Desa Oeteffu dan Pulau Nuse. Kondisi terumbu karang kategori sedang (26-50%) umumnya ditemukan dalam lintasan yang panjang di desadesa pesisir Kabupaten Rote Ndao. Kondisi buruk hingga buruk sekali (≤ 25%) umumnya dijumpai di Desa Daiama, Mulut Seribu Kecamatan Rote Timur. Bentuk pertumbuhan karang hidup di Kabupaten Rote Ndao meliputi massive, sub-massive, tabulate, branching, encrusting dan foliose. Beberapa desa dominasi oleh bentuk pertumbuhan tertentu seperti massive dan mushroom di Desa Daiama, bentuk massive di Desa Londalusi, bentuk branching dan tabulate di Desa Oelua dan Desa Boni, bentuk tabulate dan encrusting di Pulau Ndo’o dan bentuk encrusting saja ditemukan di Pulau Ndao dan Desa Mbueain. 32

Tingkat kerusakan terumbu karang di perairan Kabupaten Rote Ndao tergolong sedang hingga tinggi. Secara umum penyebabnya adalah aktivitas penangkapan ikan merusak dengan menggunakan bom dan racun ikan seperti

yang

ditemukan

di

Kecamatan

Rote

Timur.

Beberapa kerusakan juga terjadi di dataran terumbu akibat aktivitas

makameting,

seperti

yang

terjadi

di

Desa

Londalusi, Teluk Papela. Rendahnya tutupan karang hidup di Desa Daiama, Mulut Seribu Kecamatan selain

akibat

penggunaan

bom

juga

Rote Timur dikarenakan

kekeruhan dan aktivitas budidaya rumput laut. Penyakit karang (coral disease) umumnya ditemukan di perairan yang mengalami kekeruhan. Meskipun ancaman kerusakan dari sedang hingga tinggi, Kabupaten Rote Ndao adalah lokasi yang memiliki banyak ragam jenis large fauna yang ditemukan. Terdapat lima jenis large fauna yang ditemukan yaitu Bumphead parrotfish, Snapper, Sweetlips, Hiu, Giant Trevally dan Platax. Lokasi ditemukan large fauna tersebar di beberapa lokasi di Rote Timur, Onatali, Bo’a, Mbueain, Pulau Ndo’o dan Pulau Ndana. Kondisi terumbu karang di Kabupaten Rote Ndao sebagaimana terdapat pada Gambar 14.

Gambar 14. Peta kondisi terumbu karang di Kabupaten Rote Ndao (Munasik, dkk, 2011) 33

d. Kabupaten Sabu Raijua Kondisi terumbu karang di Kabupaten Sabu Raijua bervariasi dari baik hingga buruk sekali yang ditunjukkan oleh persentase tutupan karang hidup 10%-60%. Kategori baik hanya ditemukan pada lintasan yang pendek di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat dan Desa Molie, Kecamatan Hawu

Mehara,

sedangkan

kategori

sedang

umum

ditemukan di Kabupaten Sabu Raijua. Kondisi terumbu karang sedang dijumpai di Desa Molie dan di desa-desa di Kecamatan yang sama seperti Desa Lobohede, Desa Daeiko, Desa Raedewa. Selain itu kondisi terumbu karang sedang juga dijumpai di Desa Mebba dan Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Desa Ledeke, Desa Ledeunu, Desa Ballu dan Desa Kolorae, Kecamatan Raijua. Bentuk pertumbuhan karang hidup di Kabupaten Sabu Raijua meliputi branching,

encrusting

massive, sub-massive, tabulate, dan

foliose.

Meskipun

kondisi

terumbu karang buruk sekali ditemukan dalam lintasan survey cukup panjang utamanya di Desa Menia namun tingkat kerusakan terumbu tergolong rendah. Kerusakan umumnya diakibatkan oleh adanya pengadukan sedimen dasar dan resuspensi akan tetapi beberapa diantaranya akibat

aktivitas

nelayan

membuang

jangkar

untuk

berlabuh seperti terjadi di Desa Ledeke. Kondisi terumbu karang di Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana terdapat pada Gambar 15.

34

Gambar 15. Peta kondisi terumbu karang di Kabupaten Sabu Raijua (Munasik, dkk, 2011) e. Kabupaten Sumba Timur Kondisi terumbu karang di Kabupaten Sumba Timur menunjukkan kondisi bervariasi dari kategori baik hingga buruk sekali. Hal tersebut ditunjukkan oleh persentase tutupan karang hidup yang berkisar antara 5%-70%. Kondisi terumbu karang dengan kategori baik hingga sedang (40%-70%) ditemukan di Desa Napu, Kecamatan Haharu. Kondisi terumbu karang dengan kategori sedang hingga buruk (20%-40%) ditemukan di Desa Kayuri, Kecamatan Rindi. Adapun kondisi terumbu karang dengan kategori sedang hingga buruk sekali (10%-50%) terdapat di Desa Heikatapu dan Desa Rindi, Kecamatan Rindi. Bentuk pertumbuhan karang hidup di Kabupaten Sumba Timur meliputi

massive,

submassive,

tabulate,

branching,

encrusting dan foliose. Keberadaan ekosistem pesisir secara bersama, yaitu terumbu

karang,

mangrove

dan

lamun

di

perairan

Kecamatan Rindi telah mendukung biodiversitas kawasan. Hal ini ditunjukkan oleh temuan biota berukuran besar (Large Fauna) di Desa Kayuri, Desa Rindi dan Desa Heikatapu. Beberapa biota laut seperti penyu hijau dan kelompok large fauna ditemukan di kawasan tersebut yaitu ikan

Kerapu

(Grouper), 35

Kakap

(Snapper),

Gergahing

(Carangidae), dan Pari (Eagle ray). Namun demikian ekosistem terumbu karang di Kecamatan Rindi memiliki tingkat

kerusakan

yang

tinggi

akibat

aktivitas

penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan racun ikan. Ancaman penangkapan ikan merusak dengan menggunakan bom juga terjadi di Desa Napu, Kecamatan Haharu

serta

jangkar

di

aktivitas

Desa

nelayan

Rindi.

berupa

Kondisi

pembuangan

terumbu

karang

di

Kabupaten Sumba Timur sebagaimana terdapat pada Gambar 16.

Gambar 16. f.

Peta kondisi terumbu karang di Kabupaten Sumba Timur (Munasik, dkk, 2011)

Kabupaten Sumba Tengah Kondisi

terumbu

karang

di

Kabupaten

Sumba

Tengah bervariasi dari baik sekali hingga buruk sekali yang ditunjukkan oleh persentase tutupan karang hidup 5%80%. Kondisi terumbu karang dengan kategori baik sekali ditemukan di Desa Lenang Kecamatan Umbu Ratunggay. Kondisi terumbu karang dengan kategori baik (51%-75%) ditemukan di Desa Lenang dan Desa Tanambanas. Kondisi terumbu

karang

dengan

kategori

sedang

umumnya

ditemukan di semua desa , secara khusus ditemukan di Desa Lenang, Desa Tanambanas, Desa Wendewa Timur dan Desa Wendewa Utara.

36

Adapun Kondisi terumbu

karang dengan kategori buruk dan buruk sekali ditemukan dalam lintasan yang pendek di semua desa. Bentuk pertumbuhan karang hidup umumnya massive, branching, foliose, tabulate dan encrusting. Bentuk pertumbuhan karang di Desa Lenang umumnya didominasi oleh karang branching.

Tingkat

kerusakan

terumbu

karang

di

Kabupaten Sumba Tengah tergolong tinggi kecuali Desa Tanambanas

Kecamatan

Katikutana

dengan

tingkat

kerusakan rendah hingga sedang. Secara umum, ancaman kerusakan terumbu karang adalah penangkapan ikan merusak dengan menggunakan bom dan racun ikan. Kondisi terumbu karang di Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana terdapat pada Gambar 17.

Gambar 17.

Peta kondisi terumbu karang di KabupatenSumba Tengah (Munasik, dkk, 2011)

g. Kabupaten Sumba Barat Daya Kondisi terumbu karang di Kabupaten Sumba Barat Daya bervariasi dari baik hingga buruk sekali yang ditunjukkan oleh persentase tutupan karang hidup 5%60%. Kondisi terumbu kategori baik ditemukan di Desa Waelonda, Kecamatan Kodi Utara dengan penyusun utama karang tabulate dan branching. Kondisi terumbu karang yang umum ditemukan di Kabupaten Sumba Barat Daya 37

adalah kategori sedang (26%-50%) berpadu dengan kondisi buruk (10%-25%) yang ditemukan di desa-desa pesisir Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Desa Bukambero, Desa Waelonda, Desa Kori, Desa Weepangali, Desa Karuni, dan

Desa

Letekonda.

Bentuk

pertumbuhan

karang

umumnya massive, submassive, branching, foliose, tabulate dan encrusting. Tingkat kerusakan terumbu karang di Kabupaten Sumba Barat Daya bervariasi dari rendah hingga tinggi. Penyebab kerusakan umumnya adalah akibat badai yang mengakibatkan karang tabulate terbalik serta aktivitas nelayan membuang jangkar. terumbu

karang

di

Kabupaten

Sumba

Kondisi

Barat

Daya

sebagaimana terdapat pada Gambar 18.

Gambar 18.

Peta kondisi terumbu karang di Kabupaten Sumba Barat Daya (Munasik, dkk., 2011)

2) Mangrove Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang sangat berperan

bagi

sumberdaya

ikan.

Ekosistem

mangrove

berfungsi sebagai tempat mencari makan bagi ikan, tempat memijah,

tempat

berkembang

biak

dan

sebagai

tempat

memelihara anak. Ekosistem mangrove juga dapat berfungsi sebagai penahan abrasi yang disebabkan oleh gelombang dan arus, selain itu ekosistem ini juga secara ekonomi dapat

38

dimanfaatkan sebagai kayu bakar, alat tangkap ikan, dan bahan membuat rumah. Jenis kerapatan dan lingkar batang mangrove terdapat pada Tabel 7. Tabel 7. Jenis Kerapatan dan Lingkar Batang Mangrove St 1

Kabupaten Rote Ndao

mt

mu

Lokasi

Spesies Dominan

541999

8828401

Daiama

Rhizophora stylosa

Kerapatan Lingkar (ind/10 m2) Batang 8 80

Rhizophora 2

531454

8828331

Oen

apiculata

12

Sonneratia Alba

4

50 100

3

523921

8827578

Oenggae

Rhizophora apiculata

4

508176

8800261

Dombo

Sonneratia alba

4

180

5

508222

8800118

Dombo

Sonneratia alba

4

140

Rhizophora stylosa

3

60

Aegiceras floridum

2

120

Bruguiera spp

7

80

Osbornia octodonta

3

100

Ceriops tagal

9

50

Rhizophora spp

1

30

Osbornia octodonta

3

100

Ceriops tagal

9

50

56

40

6 7

Sabu Raijua

8

9

488216

8793572

372407

8839098

373184

Sumba Timur

258918

8839727

8897861

Oeseli

Seba

Heikatapu Aegialitis annulata

14

Sumber : Hasil Survey, 2011

Hutan mangrove di Provinsi NTT terdiri atas kurang lebih 9 (sembilan) famili yang terbagi dalam 15 (lima belas) spesies antara lain Bakau Genjah (Rizhophora mucronata), Bakau Kecil (Rizhophora apiculata), Bakau Tancang (Bruguiera spp), Bakau Api-api (Avicennia spp), Bakau Jambok (Xylocorpus spp), Bakau Bintaro (Cerbera manghas), dan Bakau Wande (Hibiscus tiliaceus). Hasil analisis citra satelit resolusi tinggi Tahun 2011 mencatat luas mangrove di dalam kawasan TNP Laut Sawu yaitu 5019,53 hektar dengan daerah yang mempunyai luasan mangrove paling besar yaitu di Kabupaten Sumba Timur dan di Kabupaten Rote Ndao (TNC Savu Sea, 2011). 3) Padang Lamun Ekosistem padang lamun mempunyai peran yang sangat penting.

Apabila

keanekaragaman

ditinjau

hayati,

dari

padang

beberapa lamun

aspek memiliki

keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia diperkirakan memiliki 13 (tiga belas) jenis lamun. Selain itu, padang lamun juga merupakan habitat penting untuk berbagai jenis hewan 39

60

laut, antara lain ikan, moluska, krustasea, ekinodermata, penyu, dan dugong. Lamun dapat juga mengurangi dampak gelombang

pada

pantai

sehingga

dapat

membantu

menstabilkan garis pantai. Secara ekonomi, padang lamun menyediakan berbagai sumberdaya yang dapat digunakan untuk menyokong kehidupan masyarakat antara lain untuk makanan, perikanan, bahan baku obat, dan pariwisata. Ancaman terhadap ekosistem padang lamun ada beberapa faktor antara lain perubahan fisik dasar laut, seperti erosi, sedimentasi, dan pelumpuran yang mengurangi wilayah dan kepadatan

tutupan

padang

lamun,

kekeruhan

yang

mempengaruhi kapasitas fotosintesis dan pertumbuhan pada lamun, serta metode penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Hasil analisa citra satelit resolusi tinggi, lamun paling banyak ditemukan di semua perairan Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Rote Ndao. Total luasan daerah lamun di TNP Laut Sawu yaitu 5320,62 hektar. Sedikitnya terdapat 10 (sepuluh jenis) lamun dalam 2 famili di TNP Laut Sawu (TNC Savu Sea, 2011). 4) Habitat Perairan Dalam Habitat perairan dalam TNP Laut Sawu terdiri dari ambang laut dalam, selat, pulau samudera (oceanic island), dan pulau satelit (satellite island). Ambang laut dalam merupakan pematang bawah laut yang dapat membatasi aliran air dalam antara dua lubuk laut. Sedangkan selat merupakan terusan sempit yang menghubungkan dua masa air yang lebih besar. Daerah ini penting sebagai daerah lintasan migrasi setasea dan fauna besar laut lainnya. Pulau samudera merupakan pulau-pulau terpencil yang dikelilingi oleh laut dalam. Di kawasan TNP Laut Sawu sendiri, yang termasuk pulau samudera yaitu Pulau Dana di Kabupaten Sabu Raijua. Adapun Pulau Satelit menurut Kahn (2008) adalah pulau yang terletak di dekat daratan utama akan tetapi pulau tersebut terisolasi (terpisah) dari daratan utama itu karena berada dekat kontur kedalaman 200 meter. Sebagian pulau-pulau di 40

TNP Laut Sawu merupakan pulau satelit, yang diidentifikasi sebagai habitat dengan keanekaragaman hayati yang termasuk komponen pesisir dan kelautan yang penting. Upwelling musiman yang kuat di TNP Laut Sawu terjadi di perairan Kupang sebelah barat, Rote sebelah barat, Sumba Timur dan Manggarai serta Manggarai Barat pada bulan Mei sampai dengan Oktober. Fenomena upwelling yang membawa massa air laut bersuhu dingin dari dasar perairan yang kaya akan nutrient ke perairan di atasnya menjadikan variasi suhu yang tinggi di daerah perairan tersebut sehingga perairan tersebut mempunyai produktivitas primer yang tinggi sehingga ikan banyak berkumpul mencari makan di daerah ini dan juga menjadikan

daerah

ini

tahan

terhadap

dampak

dari

pemanasan global sehingga menjadikan habitat vital seperti terumbu karang lebih tahan terhadap fenomena pemutihan (bleaching).

Habitat perairan dalam dan oseanografi di TNP

Laut Sawu sebagaimana terdapat pada Gambar 19.

Gambar 19. Peta habitat perairan dalam dan oseanografi di TNP Laut Sawu (TNC Savu Sea Project, 2011) b. Sebaran Biota Laut 1) Mamalia Laut Selain sumberdaya hayati yang berada di wilayah pesisir, wilayah Laut Sawu dikenal sebagai daerah migrasi mamalia laut. Berdasarkan data dan informasi Benjamin Kahn (2009) dan Pemetaan Partisipatif TNP Laut Sawu (2010), wilayah 41

perairan Laut Sawu khususnya TNP Laut Sawu mempunyai koridor-koridor penting perlintasan mamalia laut. Perlintasanperlintasan tersebut penting artinya terkait dengan upaya pengelolaan wilayah TNP Laut Sawu itu sendiri, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Di perairan TNP Laut Sawu ditemukan mamalia laut sebanyak 22 spesies yang terdiri dari 14 spesies paus, 7 spesies lumba-lumba, dan 1 spesies dugong (Ped-Soede, 2002; dan Kahn, 2005). Mamalia laut yang ditemukan di TNP Laut Sawu sebagaimana terdapat pada Tabel 8. Tabel 8. Mamalia Laut yang ditemukan di TNP Laut Sawu No 1 2 3 4

Nama Spesies (ID) Sperm whale Dwarf sperm whale Pygmy sperm whale Short finned pilot whale

Nama Ilmiah Physeter macrocephalus Kogia sima Kogia breviceps Globicephala macrorhyncus

5

Orca

Orcinus orca

6

False killer whale

Pseudorca crassidens

7

Pygmy killer whale

Feresa attenuata

8

Melon headed whale

Peponocephala electra

9

Beaked whale

Mesoplodon spp.

10

Cuvier’s beaked whale

11

Nama Indonesia Paus sperma Paus sperma cebol Paus sperma kerdil Paus pemandu sirip pendek Paus pembunuh Paus pembunuh palsu Paus pembunuh kerdil Paus kepala semangka

Nama Lokal Kote kelema Fefa kumu n/a Temu bela Seguni Temu bela Temu kebung Temu kebong Ika mea

Ziphius cavirostris

Paus paruh cuvier

Ika mea

Bryde’s whale

Balaenoptera brydei

Paus bryde

n/a

12

Pygmy Bryde’s whale

Balaenoptera edeni

Paus bryde kecil

n/a

13

Blue whale

Paus biru

Lelangga ji

14

Humpback whale

Paus bongkok

n/a

15

Spinner dholpin

Lumba-lumba paruh panjang Lumba-lumba totol Lumba-lumba gigi kasar Lumba-lumba abu-abu Lumba-lumba hidung botol Lumba-lumba fraser

Temu kira Temu kira

16 17

Pan-tropical spotted dolphin Rough-toothed dolphin

Balaenoptera musculus Megaptera novaeangliae Stenella longirostris Stenella attenuate Steno bredanensis

18

Risso’s dolphin

Grampus griseus

19

Bottlenose dolphin

Tursiops truncates

20

Fraser’s dolphin

Lagenodelphis hosei

21 22

Indo-Pacific bottlenose dolphin Dugong

Tursiops aduncus Dugong dugon

42

n/a

n/a Temu bura n/a Temu notong

Secara khusus, Kahn (2005) melakukan pengamatan di Laut Sawu dan menemukan beberapa jenis paus di Laut Sawu, antara lain paus sperma (sperm whale), paus pembunuh kerdil (pigmy killer whale), paus kepala semangka (melon headed whale), paus bryde (Bryde’s panjang

(spinner dolphin),

whale),

lumba-lumba paruh

lumba-lumba

totol

(pan-tropical

spotted dolphin), lumba-lumba gigi kasar (rough-toothed dolphin), lumba-lumba abu-abu (risso’s dolphin), dan lumba-lumba Fraser (Fraser’s dolphin).

Adapun pola gerakan paus yang

melintasi TNP Laut Sawu sebagaimana terdapat pada Gambar 20.

Gambar 20. Pola gerakan paus di Laut Sawu (Kahn, 2005). Selain itu, Kahn juga mengamati gerakan/migrasi paus dengan satelit tagging. Hasil pengamatannya menunjukkan pola pergerakan paus biru dan paus sperma dari Solor dan Alor. Paus Biru bergerak dari Selat Ombay ke Perairan Arafura, sementara Paus Sperma bergerak dari Samudera Hindia ke Laut Sawu. Selain itu juga direkam kegiatan Paus Biru di waktu malam dan siang. Pada saat siang, paus tersebut berenang hingga kedalaman 250 meter, sedangkan pada malam hari paus tersebut berada di permukaan. Berdasar data dan informasi yang diperoleh dari TNC Savu Sea selama tahun 2009–2011 ditemukan beberapa jenis paus selama

monitoring

dari

permukaan

air.

Mamalia

yang

ditemukan adalah jenis Paus Biru (Balaenoptera musculus), 43

Lumba–lumba Paruh Panjang (Stenella longirostris), Lumba– lumba Abu-abu (Grampus griseus), dan 1 jenis paus tidak teridentifikasi karena jauhnya jarak pengamatan. Paus Biru (Balaenoptera musculus) yang ditemukan sebanyak 1 ekor. Hasil monitoring yang dilakukan oleh TNC terhadap keberadaan Paus di perairan Laut Sawu pada tanggal 23 Mei 2011 di perairan Desa Uitiuhana, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang sebagaimana terdapat pada Tabel 9. Tabel 9. Monitoring Keberadaan Paus di Perairan Laut Sawu Waktu /jam

Posisi S-10.28287204°; E123.42552764°

11.44–11.47 WITA

8.00 WITA

S-10.28176085°; E123.42478945 S-10.28169388°; E123.42490420° S-10.32491173°; E123.41491867°

Jenis paus dan arah pergerakan Paus Biru berenang ke arah Utara menuju Pulau Kambing, Kecamatan Semau. Arah pergerakan berenang ke arah barat menuju Selat Tablolong Arah pergerakannya menuju ke Utara menuju Tanjung Akle Arah pergerakan hanya berputar – putar di Tanjung Akle dari selatan ke timur (jenis paus tidak teridentifikasi)

Sumber : Savu Sea Project - TNC, 2011 Lumba–lumba

Paruh

Panjang

(Stenella

longirostris)

ditemukan di Tanjung Kurus sebanyak 2 ekor pada pukul 16.49 WITA, tanggal 21 Mei 2011 dengan arah pergerakan dari utara ke selatan pada titik koordinat S-9.814188° E123.626892°. Sementara pada tanggal 23 Mei 2011 pada pukul 8.19 WITA, Lumba–lumba Paruh Panjang ditemukan sebanyak 20 ekor di Desa Soliu. Pada koordinat S-9.547476° E123.7595° dengan arah pergerakan dari perairan dalam di bagian barat ke arah timur dengan aktivitas mencari makan. Di perairan Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ditemukan Lumba–lumba Abu-abu (Grampus griseus) sebanyak 2 (dua) ekor pada koordinat S-10.87288° E123.00011° dengan arah pergerakan dari timur (Desa Dolasi) ke arah barat (Desa Oebou). Hasil penelitian dengan metode pemetaan partisipatif untuk

sebaran

mamalia

laut

dan

sebagaimana terdapat pada Gambar 21.

44

koridor

migrasinya

Gambar 21.

Peta Sebaran Mamalia Laut di TNP Laut Sawu (TNC Savu Sea Project, 2011)

2) Penyu Penyu adalah reptilia laut yang banyak ditemukan di perairan Laut Sawu. Berdasar hasil survey yang dilakukan, kawasan TNP Laut Sawu merupakan habitat bagi minimal 6 spesies penyu yaitu : 1. Penyu

hijau

(Chelonia

mydas)

ditemukan

di

perairan

Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan; 2. Penyu sisik (Eretmochelys imbricata) ditemukan di perairan Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan; 3. Penyu lekang (Lepidochelys olivacea) ditemukan di perairan Kabupaten Timur Tengah Selatan; 4. Penyu

belimbing

perairan

(Dermochelys

Kabupaten

Kupang,

coriacea)

ditemukan

Kabupaten

Sumba,

di dan

Kabupaten Timur Tengah Selatan; 5. Penyu pipih (Natator depressus) ditemukan di perairan Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu; 6. Penyu tempayan (Caretta caretta) ditemukan di perairan Sumba.

45

Monitoring

manta

tow

juga

berhasil

menemukan

keberadaan penyu dalam ekosistem terumbu karang. Lokasi keberadaan penyu terdapat di Desa Nuca Molas di Kabupaten Manggarai, dan di Desa Bolatena, Desa Rotedale, serta Desa Bo’a di Kabupaten Rote Ndao dengan jenis Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata), dan Penyu Lekang (Lepydochelys olivachea). Jenis Penyu Hijau adalah jenis yang paling banyak ditemukan yaitu 9 (sembilan) ekor, dengan lokasi di Desa Nuca Molas, Kabupaten Manggarai sebanyak 8 (delapan) ekor dan Desa Bolatena, Kabupaten Rote Ndao sebanyak 1 (satu) ekor. Pada

jalur

manta

tow

ditemukan

Penyu

Sisik

(Eretmochelys imbricata) yang sedang melintas di Desa Nuca Molas, Kabupaten Manggarai dan Desa Rotedale, Kabupaten Rote Ndao sebanyak 2 (dua) ekor, sementara di Tanjung Bo’a, Kabupaten Rote Ndao ditemukan Penyu Lekang yang sedang melakukan perkawinan di permukaan air dengan kondisi gelombang yang besar. Peta sebaran reptil di TNP Laut Sawu sebagaimana terdapat pada Gambar 22.

Gambar

22. Peta Sebaran Reptil di TNP Laut Sawu (TNC Savu SeaProject, 2011)

3) Large Fauna Large Fauna merupakan biota target dalam monitoring Manta Tow TNP Laut Sawu 2011 yang memiliki ukuran besar 46

serta memiliki peranan penting baik dalam sisi ekologis maupun ekonomis di area terumbu karang. Biota yang menjadi target pengamatan

antara

lain

jenis

Kerapu

(Grouper),

Humphead/Napoleon (Cheilinus undulatus), Hiu (Charcanidae), Bumphead parrotfish (Bolbometopon muricatum), Pari Manta (Manta byrostris),

Tuna

Sirip

Kuning

(Thunus albacores).

Monitoring Manta Tow yang dilakukan di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat menemukan 4 (empat) jenis Large Fauna. Jenis yang ditemukan adalah Bumphead parrotfish (Bolbometopon muricatum), Humphead (Cheilinus undulatus), Grouper (Ephinephelus. spp) dan Hiu (Negaprion

acuntides).

Bumphead

parrotfish

(Bolbometopon

muricatum) merupakan jenis yang paling banyak ditemukan, baik lokasi maupun persebarannya. banyak

ditemukan

di

Kabupaten

Jenis tersebut paling Rote

Ndao.

Schooling

Bumphead parrotfish (Bolbometopon muricatum) di Kecamatan Rote Barat Laut ditemukan di Desa Nembrala sebanyak 20 (dua puluh) ekor, Pulau Ndo’o 4 (empat) ekor, Pulau Ndao 10 (sepuluh) ekor, Pulau Nuse 25 (dua puluh lima) ekor. Di Kecamatan Rote Timur, jenis tersebut ditemukan di Desa Sotimori sebanyak 20 (dua puluh) ekor. Humphead (Cheilinus undulatus)

ditemukan

secara

individual.

Jenis

tersebut

ditemukan di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Rote Ndao.

Adapun persebaran paling banyak

ditemukan di Desa Nuca Molas, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai yaitu sebanyak 2 (dua) ekor dalam towing yang berbeda. Di Kabupaten Kupang jenis tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) ekor, yaitu di Desa Soliu, Kecamatan Amfoang Barat Laut. Grouper (Ephinephelus. spp) ditemukan di Desa Bo’a, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sebanyak 1 (satu) ekor. Estimasi ukuran tubuhnya lebih dari 40 (empat puluh) cm. Selain Grouper (Kerapu), di Pulau Ndana ditemukan

pula

ikan

karang

Sweetlips

(Plectorincus

chaetodontoides) dengan ukuran lebih dari 40 (empat puluh) cm. Ikan tersebut ditemukan sedang bergerombol dengan ikan karang jenis Kakap/Snaper (Lutjanidae) yang ukurannya lebih 47

kecil dari Sweetlips. Hiu (Negaprion acuntides) ditemukan di Desa Sotimori, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao sebanyak 1 (satu) ekor. Berdasarkan informasi dari nelayan, hiu yang ditemukan tidak temasuk dalam ikan target penangkapan karena nilai ekonomisnya rendah. Selain itu, berdasarkan informasi

yang

diperoleh,

Desa

Sotimori

dan

Desa

Bo’a

merupakan lokasi – lokasi penangkapan ikan bernilai ekonomis tinggi di Kabupaten Rote Ndao, ketika musim angin barat. Daerah tempat ditemukannya large fauna yaitu di area terumbu karang. Bumphead parrotfish banyak terdapat di Pulau Ndo’o dengan kondisi terumbu karang baik (sedang dan tinggi). Bumphead

parrotfish

adalah

ikan

herbivora.

Ketersediaan

makanan menjadi faktor utama, sebab pada area terumbu karang juga banyak ditemukan alga. Alga biasanya menempel pada karang hidup, batu, dan pecahan karang. Kecuali di Pulau Ndo’o,

lokasi

ditemukannya

large fauna

tidak

semuanya

memiliki tutupan terumbu karang yang baik (kategori; sedang, tinggi, sangat tinggi). Large fauna ditemukan di lokasi tersebut karena pada lokasi itu tersedia tempat berlindung. Grouper dan Sweetlips menggunakan celah pada substrat batu sebagai habitat. Berbeda dengan Tanjung Bo’a dan Pulau Ndana, Hiu di Mulut Seribu menyamarkan keberadaanya pada substrat pasir. 3. Potensi Ekonomi Berdasarkan perkembangan peranan masing-masing sektor ekonomi, dalam kurun waktu tahun 2007–2009 dapat dilihat bahwa sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian Provinsi NTT yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa. Peranan dari ketiga sektor ini pada kurun waktu tahun 2007– 2009 merupakan yang terbesar, yaitu sekitar 88,34% dari seluruh PDRB Provinsi NTT masing-masing tahun pada kurun waktu tersebut. Meskipun cenderung terus menurun peranannya dalam kurun waktu tahun 2007–2009, sektor pertanian masih merupakan yang paling besar sumbangannya terhadap PDRB Provinsi NTT. Pada tahun 2007, peranan nilai tambah bruto sektor pertanian sebesar 43,36% dari seluruh nilai PDRB harga berlaku. Peranan tersebut kemudian terus menurun hingga menjadi hanya sekitar 39,24% pada tahun 2009. Gambaran ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian meskipun 48

cenderung

melemah,

tetap

memegang

peranan

penting

dalam

perekonomian di wilayah ini. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan prospek yang cukup menggembirakan. Peranan sektor ini sebesar 17,55% terhadap

perekonomian

Provinsi

NTT.

Kemudian

pada

tahun

berikutnya, peranan sektor ini sedikit menurun menjadi sebesar 17,51%.

Akan

tetapi

kembali

meningkat

pada

tahun-tahun

berikutnya, hingga akhirnya mencapai 17,93% pada tahun 2009. Demikian halnya peranan sektor jasa dalam perekonomian Provinsi NTT, juga terlihat semakin meningkat pada kurun waktu tahun 2007– 2009.

Meskipun

menyumbang

pada

16,47%

tahun

2007

terhadap

sektor

PDRB

ini

Provinsi

hanya

mampu

NTT,

bahkan

kedudukannya lebih rendah dan tergeser oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai penyumbang kedua terbesar setelah sektor pertanian, namun sejak diberlakukannya otonomi daerah sampai dengan tahun 2008 dan berlanjut hingga tahun 2009 sumbangan sektor ini terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur kembali menduduki urutan kedua terbesar dengan sumbangan sebesar 18,51% hingga 21,17 %. Uraian singkat tersebut memperlihatkan bahwa peran dominan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi NTT, tetap tidak bergeser pada kurun waktu tahun 2000–2003. Sedangkan untuk sektor dominan lain telah terjadi pergeseran posisi. Dominasi ketiga sektor tersebut secara gabungan terhadap perekonomian Provinsi NTT cenderung menguat. Hal ini ditunjukkan oleh semakin kecilnya peranan sektor lain terhadap pembentukan PDRB Provinsi NTT dalam kurun waktu tahun 2000–2002, meskipun peranan sektor lain ini mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2003 menjadi 21,66%. Setelah sempat terpuruk dengan pertumbuhan negatif pada tahun 1998, perekonomian Provinsi NTT kembali membaik dengan laju

pertumbuhan

pertumbuhan

pada

ekonomi kurun

yang waktu

semakin tahun

meningkat.

2007–2009

Laju

memberi

pertumbuhan positif dengan kecenderungan yang relatif menguat. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan Provinsi NTT sedikit melemah dengan pencapaian 5,87%. Sektor jasa selalu menempati sektor dengan laju pertumbuhan paling tinggi, yaitu berkisar antara 9,31% sampai dengan 13,39%. Selain itu, peran sektor ini merupakan sektor 49

yang memberi sumbangan kedua terbesar dalam perekonomian Provinsi NTT. Sektor bangunan dan sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mengalami kemunduran ekonomi paling parah pada tahun 1998 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar minus 20,47% dan minus 19,46%. Akan tetapi pada kurun waktu tahun 2007-2009, kedua sektor tersebut telah mampu bangkit dan mengalami pertumbuhan yang cukup menyakinkan. Pada kurun waktu tahun 2007–2009, pertumbuhan sektor bangunan berkisar antara 0,48% hingga 2,00%, sedangkan pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian berkisar antara 7,02% hingga 2,50%. Keduanya memiliki pola yang serupa yakni cenderung memiliki pertumbuhan yang menguat . Pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor dominan dan sektor jasa pada kurun waktu yang sama ternyata cukup menggembirakan. Sektor pertanian terus mengalami pertumbuhan yang menguat mulai dari 2,35% hingga mencapai pertumbuhan sebesar 3,14%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran meskipun pertumbuhannya sedikit melemah

menjadi

sebesar

6,38%

pada

tahun

2009,

tetapi

pertumbuhan ini tercipta setelah mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari sebesar 4,18% pada tahun 2007 hingga tumbuh sebesar 6,50% pada tahun 2009. 4. Potensi Sosial Budaya a. Kependudukan Berdasarkan data tahun 2011, total penduduk di Provinsi NTT sebesar 4.683.827 jiwa dengan rasio 2.357.340 perempuan dan 2.326.487 laki-laki. Kepadatan penduduk 99 jiwa per Km2, dengan

laju

pertambahan

penduduk

2,07%

pertahun.

Berdasarkan data yang tersedia di Kabupaten/Kota yang wilayah perairannya dalam dan sekitar TNP Laut Sawu, jumlah kecamatan terbesar yang memiliki pantai ada di Kabupaten Kupang, yaitu sebanyak 29 kecamatan yang mencakup 102 Desa/Kelurahan, disusul Kabupaten Alor dengan 17 Kecamatan yang mencakup 107

Desa/Kelurahan,

Kabupaten

Sumba

Timur

dengan

15

Kecamatan yang mencakup 51 Desa/Kelurahan. Total penduduk di Provinsi NTT sebesar 4.683.827 jiwa dengan kepadatan

50

penduduk 99 jiwa per km2 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07% per tahun (BPS Provinsi NTT, 2011).

TNP Laut

Sawu, memiliki cakupan 195 desa pesisir di 47 kecamatan. 1) Komposisi Penduduk Komposisi

penduduk

Provinsi

NTT

menurut

umur,

memperlihatkan presentase penduduk usia antara 15-64 tahun paling besar jumlahnya yaitu 57,73% (2.703.973 jiwa), dan diikuti persentase anak-anak (0-14 tahun) sebesar 37,31% (1.747.536 jiwa), sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas paling kecil yakni 5,04% (236.065 jiwa) dari keseluruhan jumlah penduduk Provinsi NTT. Tingkat kepadatan penduduk tahun 2011 menggambarkan bahwa rata-rata jumlah penduduk yang adalah 99 (sembilan puluh sembilan) orang/km2.

Apabila

dilihat

tingkat

menurut

kabupaten/kota,

maka

rata-rata

kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Kupang yaitu 1.785 orang/km2. Adapun Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Kupang merupakan kabupaten dengan

tingkat

kepadatan

penduduk

terendah

yaitu

33

orang/km2, 33 orang/km2, dan 56 orang/km2. 2) Ketenagakerjaan Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja pada kabupaten yang terdapat didalam kawasan TNP Laut Sawu secara umum mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yaitu sebesar 60,46%, namun di tahun 2010 meningkat menjadi 62,61% atau meningkat 2,15% dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja kembali mengalami penurunan menjadi 61,25% dari tahun sebelumnya. Persentase terbesar terjadi di Kabupaten Sumba Tengah yaitu sebesar 64,29%, sedangkan persentase terkecil terjadi di Kabupaten Sumba Timur yaitu sebesar 60,36%. Berdasar data tahun 2011 yang diperoleh dari Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), diketahui bahwa jumlah angkatan kerja pada tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami fluktuasi, namun jumlah angka pengangguran

di kabupaten-

kabupaten di kawasan TNP Laut Sawu mengalami penurunan. Jumlah angka pengangguran pada tahun 2009 sebanyak 51

89.395 jiwa, sementara pada tahun 2010 jumlahnya menurun menjadi 71.152 jiwa atau turun sebanyak 18.243 jiwa, jumlah tersebut kembali mengalami penurunan jumlah pada tahun 2011 sebesar 13.153 jiwa menjadi 57.999 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja menurut data SAKERNAS 2011 menunjukkan persentase terbesar lapangan perkerjaan berada pada sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan sebesar

64,89%

atau

sebesar

1.360.265

jiwa,

sementara

persentase terkecil 0,12% atau 2.420 jiwa pada sektor listrik, gas, dan air. Jumlah penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada tahun 2009 sebesar 2.086.105 jiwa, sementara pada tahun 2010 jumlahnya menurun menjadi 2.061.229 jiwa atau turun sebesar 24.876 jiwa. Pada tahun 2011, jumlahnya kembali meningkat menjadi 2.096.259 jiwa atau naik 35.030 jiwa dari tahun sebelumnya. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja menurut Usaha tahun 2011 sebagaimana terdapat pada Tabel 10. Tabel 10. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja menurut Usaha Tahun 2011 No

Lapangan Usaha

1

Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas & Air 5 Konstruksi / Bangunan 6 Perdagangan 7 Komunikasi, Angkutan dan pergudangan 8 Keuangan 9 Jasa-jasa Kemasyarakatan 10 Lainnya Jumlah 2010 2009

Tahun 2011 Jumlah Persentase (%) 1.360.265 64,89 23.627 124.697 2.420 59.405 147.439 87.407

1,13 5,95 0,12 2,83 7,03 4,17

20.810 270.189 2.096.259 2.061.229 2.086.105

0,99 12,89 100,00 100,00 100,00

Sumber : NTT dalam angka Tahun 2012 Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor andalan sebagian besar masyarakat Provinsi NTT, meskipun bersifat fluktuatif sesuai musim tanam. Di penghujung musim penghujan pada bulan Februari, jumlah tenaga

kerja

pada

sektor

pertanian

menunjukkan

kecenderungan meningkat, karena sebagian tenaga kerja yang sebelumnya bekerja pada sektor lain seperti tenaga buruh di

52

sektor kontruksi dan tenaga kerja informal di sektor jasa akan beralih pekerjaan ke sektor pertanian. Namun demikian, pada bulan Agustus yang merupakan awal musim kemarau, aktifitas sektor pertanian mengalami penurunan, dan akan di ikuti dengan pengalihan pekerjaan dari tenaga kerja sektor pertanian ke sektor kontruksi dan tenaga kerja informal di sektor jasa. Jumlah

pencari

kerja

yang

terdaftar

dan

dapat

ditempatkan pada tahun 2011, mencapai 37.535 jiwa.

Rata-

rata upah yang diterima masyarakat pada kawasan yang masuk dalam TNP Laut Sawu adalah Rp. 895.000,- di Kabupaten Sumba Barat, Rp. 905.000,- di Kabupaten Sumba Timur, Rp. 1.115.000,- di Kabupaten Kupang, Rp. 977.250,- di Kabupaten Timur

Tengah

Manggarai,

Selatan,

Rp.

868.000,-

Rp. di

1.017.000,Kabupaten

di

Rote

Kabupaten Ndao,

Rp.

1.196.000,- di Kabupaten Manggarai Barat, Rp. 874.500,- di Kabupaten Sumba Tengah, Rp.893.000,- di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Adapun UMR pada Provinsi NTT adalah Rp.

850.000,-. 3) Rumah Tangga Perikanan Dilihat dari data tahun 2011, jumlah rumah tangga perikanan (RTP) yang berada di pantai pada 10 (sepuluh) kabupaten yang berada di dalam Kawasan TNP Laut Sawu sebagai berikut: a) Kabupaten Kupang, sebanyak 1.399 KK; b) Kabupaten Rote Ndao, sebanyak 1.247 KK; c) Kabupaten Manggarai, sebanyak 1.162 KK; dan d) kabupaten lainnya, masing-masing kurang dari 1.000 KK. Populasi nelayan sebanyak 5% dari total penduduk Provinsi NTT.

Jumlah nelayan cenderung meningkat dari tahun ke

tahun. Namun demikian, sebagian besar nelayan tersebut baru mampu beroperasi di wilayah perairan pantai sejauh kurang dari 12 mil. Operasi penangkapan kebanyakan dilakukan secara harian (one day fishing operation) karena sebagian besar hanya memiliki perahu tanpa motor dan motor tempel. Perairan di luar 12 mil hingga batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) hampir belum terjamah oleh nelayan yang berdomisili di 53

Provinsi NTT. Jumlah armada penangkapan di 10 (sepuluh) kabupaten yang wilayah perairannya berada di dalam Kawasan TNP Laut Sawu terbanyak berada di Kabupaten Kupang yaitu 682 (enam ratus delapan puluh dua unit), diikuti Kabupaten Rote Ndao sebanyak 482 unit, Kabupaten Manggarai Barat sebanyak

394

(tiga

ratus

sembilan

puluh

empat)

unit,

Kabupaten Manggarai sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) unit, Kabupaten Sumba Barat sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit, Kabupaten Sumba Timur sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) unit armada, dan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sumba Barat Daya masing-masing kurang dari 100 (seratus) unit. Kondisi

wilayah

kepulauan

dengan

tempat-tempat

pendaratan illegal yang tersebar menyulitkan pencatatan jumlah ikan yang didaratkan maupun yang di kirim ke luar wilayah. Hingga saat ini, di Provinsi NTT baru terdapat 1 (satu) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan 6 (enam) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang tersebar di beberapa kabupaten. Dengan sangat terbatasnya jumlah pelabuhan perikanan dan tenaga pengawas sumberdaya, praktek illegal, unreported and unregulated

fishing

(IUU

fishing)

masih

sangat

tinggi.

Meningkatnya kegiatan yang merusak memberikan dampak pada kelestarian ekosistem laut dangkal, terutama mangrove dan terumbu karang. Tingkat kerusakan untuk kedua jenis ekosistem pantai tersebut rata-rata mencapai 70%. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan terdiri atas 9 (sembilan) jenis yang terdiri dari pukat kantong, pukat cincin, jaring insang, jaring angkat, pancing, perangkap, alat pengumpul, alat penangkap, dan lain-lain (jala tebar, garpu dan tombak). Berdasar data jumlah produksi dan nilai produksi perikanan tangkap tahun 2011, diketahui bahwa jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap terbesar berada di Kabupaten Kupang dengan jumlah produksi sebanyak 8.389 ton, diikuti Kabupaten

Manggarai

sebanyak

3.749,5

ton,

sementara

Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 3.553,4 ton, Kabupaten 54

Rote Ndao sebanyak 1.516,7 ton, Kabupaten Sumba Timur 1.468.8 ton, Kabupaten Sumba Barat sebanyak 1.320,4 ton, diikuti Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 799,2 ton, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 559,9 ton, dan Kabupaten Sumba Tengah memiliki jumlah terkecil sebanyak 404,1 ton. Sektor industri perikanan yang terdapat di kawasan kabupaten yang wilayah perairannya termasuk dalam TNP Laut Sawu kondisinya cukup beragam, berupa industri perorangan maupun perusahaan. Industri perikanan baik yang dikelola oleh perorangan maupun perusahaan dapat dikelompokkan menjadi jenis

usaha

penampungan. berkembang

perikanan Jenis

pesat

budidaya,

perikanan

yaitu

pengolahan,

budidaya

budidaya rumput

di

laut

laut.

dan yang

Perairan

Provinsi NTT sangat cocok untuk budidaya rumput laut karena memiliki salinitas yang tinggi dan stabil sepanjang tahun. Selain itu, perairannya jernih dan bebas cemaran. Selama periode tahun 2000-2007, produksi rumput laut meningkat dengan pesat karena pemeliharaannya relatif mudah, investasi yang relatif rendah, tersedianya pasar untuk produk, serta cepat menghasilkan uang, sehingga menarik minat masyarakat untuk membudidayakannya. Selama kurun waktu tersebut, jumlah pembudidaya meningkat dengan pesat. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah dengan semakin banyaknya nelayan kecil yang beralih menjadi pembudidaya ikan. Selain itu, petani lahan kering yang tinggal di desa-desa pesisir banyak yang beralih ke budidaya rumput laut karena kegiatan ini dapat dilaksanakan hampir sepanjang tahun. b. Kondisi Sosial dan Budaya Provinsi NTT memiliki keragaman suku, bahasa dan kesenian daerah di setiap wilayahnya. Hal ini ditunjukkan dengan begitu banyaknya suku bangsa yang mendiami setiap daerah di Provinsi NTT. Persebaran suku bangsa di Provinsi NTT sangat dipengaruhi oleh letak geografis Provinsi NTT yang terdiri dari begitu banyak pulau. Sebagai contoh, di Pulau Timor, terdapat Suku Helong, Suku Dawan, Suku Tetun, Suku Kemak, dan Suku Marae, di Pulau Rote terdapat Suku Rote, di Pulau Flores terdapat 55

Suku Manggarai Riung, Suku Ngada, Suku Ende Lio, Suku Nagekeo, Suku Sikka-Krowe Muhang, Suku Lamaholot, Suku Kedang, dan Suku Labala. Selain itu di pulau-pulau lainnya, terdapat beranekaragam suku bangsa. Secara terperinci, sukusuku bangsa yang mendiami pulau-pulau yang ada di Provinsi NTT berdasarkan tempat asal sebagaimana terdapat pada Tabel 11. Tabel 11. Suku Bangsa di NTT berdasarkan Tempat Asal No 1

Nama Suku Dawan

2

Suku Helong

3 4 5 6

Tetun Kemak Marae Rote

7

Sabu

8

Sumba

9

14

Manggarai Riung Ngada Ende Lio Nagekeo Sikka-Krowe Muhang Lamaholot

15 16 17

Kedang Alor Labala

10 11 12 13

Tempat Asal Pulau Timur di Kabupaten Kupang (Kecamatan Amarasi, Amfoang, Kupang Timur, Kupang Tengah), Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Belu (bagian perbatasan dengan Kabupaten Timur Tengah Utara) Pulau Timor di Kabupaten Kupang ( Kec. Kupang Tengah dan Kupang Barat) Pulau Semau di Kabupaten Kupang Pulau Timor di Kabupaten Belu Pulau Timor di Kabupaten Belu Pulau Timor di Kabupaten Belu Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao Pulau Timor (sepanjang pantai utara) dan Pulau Semau di Kabupaten Kupang Pulau Sabu dan Pulau Raijua di Kabupaten Sabu Raijua Beberapa daerah di Pulau Sumba Pulau Sumba (Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya) Pulau Flores di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat Pulau Flores di Kabupaten Ngada Pulau Flores di Kabupaten Ende Pulau Flores di Kabupaten Nagekeo Pulau Flores di Kabupaten Sikka Pulau Flores, Pulau Adonara dan Pulau Solor di KabupatenFlotim (Sebagian pulau Lomblen di Kabupaten Lembata Pulau Lomblen (ujung timur) di Kabupaten Lembata Pulau Alor di Kabupaten Alor Pulau Lomblen (ujung selatan) di Kabupaten Lembata

Sumber: Taman Budaya NTT, 2010 Berdasarkan data dari Provinsi NTT dalam angka Tahun 2012, tingkat pendidikan untuk angkatan kerja di Provinsi NTT sebagai berikut: 1) 63,5% berpendidikan SD kebawah; 2) 15,26% berpendidikan SLTP; 3) 21,59% berpendidikan SLTA keatas. Berdasarkan informasi data tersebut maka peningkatan kualitas tenaga kerja perlu menjadi perhatian dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

56

Pada tahun 2008 rata-rata angkatan kerja di Provinsi NTT ditinjau dari tingkat pendidikan yang tidak/belum pernah sekolah, tidak/belum pernah tamat SD, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 70,99% pada tahun 2007 menjadi 71,83% pada tahun 2008. Dengan demikian peningkatan kualitas tenaga kerja perlu menjadi perhatian dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Tingkat

produktifitas

tenaga

kerja

diperoleh

dengan

membandingkan PDRB harga konstan menurut sektor pada tahun tertentu dengan jumlah tenaga kerja yang berkerja pada sektor tersebut, dengan demikian kita dapat mengetahui berapa rupiah yang dihasilkan per tenaga kerja pada sektor tersebut. Setiap suku yang mendiami daerah-daerah di Provinsi NTT juga memiliki bahasa daerah yang beda-beda pula. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang sangat vital dan digunakan oleh setiap suku dalam berinteraksi, melakukan kegiatan-kegiatan ritual/keagamaan, upacara/pesta adat dan lain sebagainya. Secara geografis, bahasa daerah berdasarkan tempat asal di seluruh wilayah di Provinsi NTT sebagaimana terdapat pada Tabel 12. Tabel 12. Bahasa Daerah di NTT berdasarkan Tempat Asal No 1 2 3 4 5

6

7

Nama Bahasa Daerah

Tempat Asal

Bahasa Kupang, Melayu Kupang, Dawan, Helong, Tetun Bahasa Rote Bahasa Tewo Kedebang, Blagar, Lamuan Abui, Adeng, Katola, Taangla, Pui, Kolana, Kui, Pura Kang Samila, Kule, Aluru, Kayu, Kaileso Bahasa Sabu Bahasa Melayu, Larantuka, Lamaholot, Kedang, Krawe, Palue, Sikka, Lio, Lio Ende, Nagekeo, Ngada, Ramba, Ruteng, Manggarai, Bajo, Komodo Bahasa Kambera, Wewewa, Anakalang, Lamboya, Mamboro, Wanokaka, Loli, Kodi Bahasa Tewo Kedebang, Blagar, Lamuan Abui, Adeng, Katola, Taangla, Pui, Kolana, Kui, Pura Kang Samila, Kule, Aluru, Kayu, Kaileso

Pulau Timor dan pulau-pulau kecil di sekitarnya Pulau Rote Pulau Alor dan pulau-pulau di sekitarnya Pulau Sabu dan Raijua Pulau Flores dan pulau-pulau sekitarnya Pulau Sumba dan pulaupulau kecil di sekitarnya Pulau Alor dan pulau-pulau di sekitarnya

Sumber: Taman Budaya NTT, 2011 Keanekaragaman suku bangsa dan bahasa daerah di setiap wilayah Provinsi NTT juga sangat mempengaruhi kesenian daerah yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Setiap daerah di Provinsi NTT memiliki kesenian antara lain tarian daerah, lagu daerah, alat

57

musik daerah, dan seni tenun ikat daerah yang memiliki karakteristik dan perbedaan satu dengan lainnya. Kesenian daerah tersebut digunakan oleh setiap suku di Provinsi NTT dalam melaksanakan acara-acara ritual/keagamaan, upacara adat, pesta perkawinan, penyambutan tamu, dan lain sebagainya. Masyarakat pesisir sekitar Laut Sawu memiliki sejumlah kearifan

lokal

dalam

Kearifan

lokal

masyarakat

pemanfaatan

pemanfaatan

sumberdaya

pesisir

sumberdaya di

perikanan

Provinsi dapat

perikanan. NTT

dijumpai

dalam pada

masyarakat Belong di Kabupaten Kupang, dan masyarakat Sumba, masyarakat Alor, masyarakat Solor, masyarakat Rote, masyarakat Timor

dan masyarakat Lamalera di Kabupaten

Lembata. Beberapa dari kearifan lokal ini sudah mengalami degradasi, namun masih ada yang tetap eksis sampai saat ini. Tradisi penangkapan paus secara tradisional oleh masyarakat Lamalera di Kabupaten Lembata merupakan salah satu kearifan lokal yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Tradisi perburuan paus oleh masyarakat Lamalera di Kabupaten Lembata sudah berlangsung ratusan tahun sejak nenek moyang mereka dan tetap mempertahankan ketradisionalannya hingga saat ini. Masyarakat Timor/Atoni Pah Meto, hidup dalam kultur lahan kering dan terikat pada ritus-ritus tertentu. Aktifitas yang berkaitan dengan peri kehidupan dan kemasyarakat selalu didahului dengan ritual tertentu, antara lain tait nuta ma nopo (membakar tebasan), tsifo nopo (mendinginkan lahan yg sudah dibakar), tsimo suan (memilih bibit dan menanam), toil ulan (mendatangkan hujan), tofa lele (membersihkan lahan), eka hoe (membendung aliran air), tatam pen tauf (persembahkan hasil panen). Falsafah hidup masyarakat Rote erat kaitannya dengan pohon lontar. Seluruh bagian dari pohon lontar menjiwai sebagian besar perikehidupan kemasyarakatan orang Rote. Falsafah ini membuat Masyarakat Rote menjadi orang yang pekerja keras untuk mencapai

kesuksesan dalam kehidupan.

Pola

hidup

kebaharian telah dianut oleh masyarakat Lamaholot sejak dulu kala.

Pemanfaatan

hasil

laut

diutamakan

pula

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kewajiban menjaga 58

keseimbangan dengan menerapkan hak, kewajiban, dan larangan dalam pemanfaatan hasil laut. Hak yang dimaksud merupakan hak adat yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Adapun kewajibannya antara lain harus menjaga kelestarian lingkungan laut. Sedangkan larangan antara lain berupa daerah tangkapan dan jenis ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap. Peran musyawarah adat akan sangat menentukan dalam setiap hal yang terjadi dalam pemanfaatan hasil laut tersebut. c. Kearifan Lokal Kearifan

lokal

adalah

pandangan

hidup

dan

ilmu

pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa

asing

setempat

sering

“local

juga

wisdom”

dikonsepsikan

atau

sebagai

pengetahuan

kebijakan

setempat

“local

knowledge” atau kecerdasan setempat “local genious”. Wilayah Perairan Laut Sawu ternyata menyimpan banyak peninggalan kebajikan

yang

jika

difungsikan

memiliki

potensi

untuk

melindungi upaya pelestarian lingkungan khususnya konservasi laut. Saat ini upaya revitalisasi mutlak diperlukan, hal tersebut penting guna menghidupkan kembali muatan lokal berbasis kebudayaan dan kebijakan yang secara partisipatif melibatkan masyarakat agar proses implementasi pelestarian lingkungan dapat tumbuh dan berkembang kembali dalam pola kehidupan masyarakat. Berdasar hasil pengamatan yang telah dilakukan di lapangan, terdapat tidak kurang dari 20 kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat desa pesisir di TNP Laut Sawu. Salah satu contohnya adalah kebudayaan Hohorok yang menyebar pada beberapa desa pesisir di Kabupaten Rote Ndao, Dawwu dan Pudhi Dahi di Kabupaten Sabu Raijua, Mehing Parotu di Dataran Sumba, Banu di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta Nempung Cama dan Nareng di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Salah satu tujuan pengembangan TNP Laut Sawu adalah pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Potensi kearifan lokal yang ada di masyarakat dapat menjadi salah satu faktor 59

pendukung

terlaksananya

kearifan lokal, maka

tujuan

ini.

Dengan

merevitalisasi

masyarakat dapat ikut serta mendukung

upaya perlindungan terhadap sumberdaya pesisir dan laut yang ada di desa pesisir pada kawasan TNP Laut Sawu. Kawasan Perairan Laut Sawu memiliki banyak kawasan larang ambil yang diatur melalui ragam peraturan adat beserta perangkat adat yang ada didalamnya. Kawasan larang ambil ini juga memiliki ragam ritual yang dilakukan pada setiap musim menjelang turun ke laut. Sebagai upaya pengembangan kawasan TNP Laut Sawu, dilakukan proses identifikasi ragam kearifan lokal yang terdapat di dalam kawasan TNP Laut Sawu. Proses identifikasi kearifan lokal dilakukan dengan mendatangi dan melakukan wawancara dengan para narasumber yang dianggap memiliki banyak informasi mengenai bentuk ritual adat ataupun kebiasaan turun temurun yang ada pada suatu tempat ataupun kawasan dan pemetaan lokasi kearifan lokal. 1) Kabupaten Kupang Kabupaten Kupang memiliki kearifan lokal yang disebut dengan Lilifuk/Niful Loles. Lilifuk/Niful Loles yang dalam bahasa Dawan artinya kolam adalah daerah cekung pada permukaan dasar perairan pantai yang masih tergenang air laut pada saat surut tertinggi. Kondisi tergenangnya air laut pada saat surut ini menyerupai kolam besar di laut. Lilifuk/Niful Loles terbentuk dengan diprakarsai oleh salah satu suku adat yang ada di Desa Kuanheum yakni Suku Baineo. Menurut sejarahnya, Suku/klan Baineo memiliki hak penuh terhadap lilifuk/Nifu Loles namun dengan diawali perang antar Suku Baineo dengan Suku Lai Kopan (Suku di Desa Bolok) dalam memperebutkan tiga gugusan lokasi yang terhitung dari lokasi perairan pantai (Tinmau). Tinmau adalah sebuah kolam yang sederetan dengan Lilifuk/Nifu Loles dengan kedalaman lebih dari 15 meter, berbentuk lingkaran yang berdiameter ± 500 meter dan dasar kolam terdapat ekosistem terumbu karang. Sejak Suku Baineo menguasai Lilifuk/Nifu Loles maka pengelolaannya pun diatur berdasarkan kesepakatan adat suku Baineo.

Selain

itu

juga

terdapat

pengelolaan lilifuk ini antara lain: 60

ragam

larangan

dalam

a) bahwa setiap orang dilarang masuk dan mengambil ikan di dalam Lilifuk/Nifu Loles sampai dengan batas waktu yang ditentukan; b) masa panen Lilifuk/Nifu Loles dilaksanakan satu kali dalam setahun, kebiasaan setahun sekali ini dikenal dengan istilah TUT NIFU, namun yang sekarang menjadi wacana adalah panen Lilifuk dilakukan 2 tahun sekali yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember; c) pada saat panen Lilifuk/Nifu Loles diharuskan memberi undangan kepada desa-desa tetangga; dan d) upeti/kontribusi

bagi

suku

Baineo

selaku

pemilik

Lilifuk/Nifu Loles pada saat panen adalah beberapa ekor ikan yang diambil dari hasil tangkapan setiap undangan yang datang dalam istilah adatnya adalah TANAIB IKA artinya seikat ikan. Semua larangan tersebut ditetapkan dalam sebuah upacara ritual yang dikenal dengan istilah adat yakni TASAEB TALAS yang artinya mendirikan rambu-rambu. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah, apabila ada oknum-oknum

yang

kedapatan

melanggar

maka

akan

dikenakan sanksi berupa denda 1 (satu) ekor hewan yaitu sapi, babi atau kambing. Sementara itu bagi pelaku yang melakukan pencurian ikan di Lilifuk/Nifu Loles pada masa penutupan akan dikenakan sanksi adat berupa 1 (satu) ekor babi dan beras 100 (seratus) kg dan bagi pelaku yang menggunakan

pukat

garu

yang

dapat

mengakibatkan

rusaknya Lilifuk/Nifu Loles akan dikenakan sanksi adat berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 2) Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Sabu Raijua merupakan daerah yang memegang teguh tradisi adatnya, banyak kearifan lokal yang dimiliki kabupaten ini antara lain: a) Kowa Hole Masyarakat Sabu memiliki ritual Hole (merupakan aktifitas kehidupan berdasarkan jadwal tertentu seperti memanggil nira, memanggil hujan, menolak kekuatan gaib, atau keseluruhan upacara dari mulai menanam, memanen 61

sampai pada persembahan hasil panen), yang merupakan ritual puncak dari sebagian besar ritual dalam kebudayaan orang sabu. Hole menggambarkan cognitive culture atau orientasi budaya yang merupakan pandangan hidup yang membentuk sikap individual maupun sikap sosial dan kultural.

Hole

juga

dijadikan

landasan

berkomunikasi

simbolik melalui ungkapan syair-syair juga melalui simbol artefak dalam konteks kulturalnya. Hole dalam konteks internal menggambarkan budaya kognitif individual yang membimbing bagaimana individu dalam tata kehidupan sosial. Dalam konteks eksternal, Hole merupakan aspek sosial budaya yang masyarakat Sabu ciptakan dalam relasi antar personal dengan orang lain, sehingga peta kognitif masyarakat Sabu menghayati hole sebagai sebuah ungkapan syukur bagi kemakmuran manusia, hewan dan tumbuhan yang dalam satu kesatuan karena telah memberikan mereka kehidupan. Upacara ini masih tetap terjaga, terutama yang di lakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sabu Liae yang bertujuan untuk memanggil nira, hujan, dan menolak kekuatan gaib. Sejak kegiatan menanam, memanen, sampai pada persembahan hasil panen baik untuk hasil darat maupun laut, ritual ini harus dilakukan sekali dalam setiap tahun pada bulan april. Proses pengambilan karang yang akan digunakan untuk kapur sirih adalah sebuah keunikan tersendiri yang dimiliki masyarakat Sabu. Pengambilan karang ini hanya boleh

dilakukan

satu

kali

dalam

setahun

dengan

menggunakan Kowa (perahu). Ritual ini adalah sebuah kegiatan yang berbentuk pelepasan kowa (perahu) kepada Rutay sang penguasa laut yang berisi hasil panen. Hal ini dilakukan sebagai upaya permohonan untuk menghindari terjadinya keburukan keburukan yang dapat ditimbulkan akibat kurangnya rasa bersyukur serta harapan agar sang penguasa laut akan menerima persembahan tersebut dan melimpahkan

hasil

laut

memberikan persembahan. 62

untuk

penduduk

yang

telah

Ada hal yang menarik dalam ritual ini yakni adalah papan perahu yang digunakan akan kembali lagi ke tepi pantai dan untuk selanjutnya digunakan kembali dalam pelepasan perahu ditahun yang akan datang. Pada prosesi ini sebelum perahu dilepas ke pantai dilakukan pembacaan syair-syair yang mengisahkan puji-pujian kepada Rutay dan setelah upacara pelepasan selesai dilakukan para peserta harus

segera

pulang

dan

dilarang

untuk

menoleh

ke

belakang. b) Larangan penggunaan akar tuba Di Desa Limaggu terdapat aturan adat yang tidak membolehkan digunakannya akar tuba (Dawwu) dalam setiap proses penangkapan dan masih di desa ini juga terdapat suatu wilayah yang sakral atau wilayah suci yang tidak boleh dimasuki

sembarangan

yang

dapat

digunakan

sebagai

sumber ikan (Menangalea). c) Panadahi Pulau Raijua memiliki kearifan lokal yang disebut Panadahi, yang merupakan konsep Meting yang merupakan bentuk

lain

untuk

mempertahankan

keberlangsungan

sumber daya yang ada dilaut. Meting merupakan suatu kegiatan mencari ikan di pantai

pada

saat

kondisi

surut/meting

yang

sudah

berlangsung secara turun temurun di hampir seluruh daerah Provinsi NTT, akan tetapi ada keunikan di Raijua, untuk menjaga

agar

kelangsungan

tangkapan

terus

terjaga

masyarakat disini melakukan proses buka tutup lahan untuk meting. Suatu lahan di kawasan perairan akan dimanfaatkan selama

dua

tahun

dan

kemudian

untuk

dua

tahun

berikutnya kawasan tersebut akan ditutup dan masyarakat disana berdasarkan kesepakatan yang dilakukan bersama dan disahkan oleh ketua adat dilarang untuk melakukan proses penangkapan disana. Proses pembukaan dan penutupan kawasan tersebut berdasarkan hasil pengamatan para tetua adat setelah melakukan serangkaian ritual upacara tradisional dan hanya 63

tetua adat yag berhak untuk menentukan kapan waktu untuk proses panadahi tersebut dimulai. d) Kati Dana Penduduk Raijua percaya jika ruh para leluhur ada selalu menjaga dan mengawasi segala bentuk kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Ruh para leluhur ini diyakini berdiam di Pulau Dana yang merupakan pulau terluar yang ada di bagian selatan Kabupaten Sabu Raijua. Sebagai

salah

satu

ungkapan

rasa

syukur

dan

terimakasih karena telah menjaga dan menjauhkan mereka dari marabahaya maka penduduk yang ada di Kabupaten Sabu Raijua secara rutin setiap tahunnya antara bulan Juni– Juli mengadakan upacara adat yang disebut dengan Kati Dana. Prosesi yang dimulai dengan bersama-samanya para penduduk ini mengarahkan perahu mereka ke Pulau Dana dengan membawa beragam persembahan seperti daging sapi, ayam, atau apapun yang dapat dimakan yang ditujukan sebagai penghormatan kepada para leluhur atas kemurahan hatinya

membolehkan

hasil

yang

ada

dilaut

dapat

dimanfaatkan. Sesampainya di Pulau Dana maka para penduduk Raijua akan melakukan doa bersama dan juga makan bersama dengan para leluhur yang ditunjukkan dengan melabuhkan bahan makan kelautan bebas. e) Peluru Ruju Sebagai salah satu perairan yang memiliki padang lamun dalam kondisi baik, menjadikan perairan Pulau Raijua menjadi salah satu habitat dugong. Hal inilah yang kemudian menginspirasi

para

penduduk

yang

ada

disana

untuk

melakukan semacam uji keberanian dan juga sebagai tanda kedewasaan bagi setiap laki-laki yang ada disana. Peluru Ruju adalah salah satu ritual perburuan dugong yang dilakukan setiap tahunnya pada bulan MaretApril oleh penduduk disana. Aktivititas ini dimulai dengan pemancangan satu buah tonggak disekitar perairan yang diperkirakan akan didekati oleh mamalia tersebut, untuk 64

kemudian para lelaki dipersilahkan untuk melakukan proses penombakan. Namun demikian masih terdapat kearifan yaitu, para pemburu hanya dibolehkan menombak satu kali dan dugong yang boleh ditombak hanya yang menyentuhkan hidungnya ke tonggak yang telah dipancangkan, dan dugong tersebut harus yang sudah dewasa dan jantan. Hal ini menunjukkan ada

kebajikan

yang

mengatur

bagaimana

adat

dan

kelangsungan hidup mamalia tersebut harus berjalan secara seimbang. 3) Dataran Sumba (Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah,

Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba

Barat Daya) Dataran Sumba merupakan suatu kawasan yang kaya dengan

ragam

upacara

yang

berkaitan

dengan

adat.

Masyarakat Sumba memiliki prinsip bekerja berdasarkan waktu yang berarti setiap aktivitas yang akan dikerjakan harus memperhatikan tahun dan membuat segala sesuatu tepat pada waktunya. Ini sesuai dengan prinsip masyarakat Sumba “Maka paji wulangu, maka tutu ndaungu” yang artinya jika kehidupan mengikuti prinsip, maka kita akan selamat. Keselamatan

dan

kehidupan

masyarakat

akan

ditentukan oleh ketepatan waktu dalam melaksanakan suatu perkerjaan.

Pelanggaran

terhadap

prinsip

tersebut

akan

membuat orang tersebut akan mengalami kesusahan dalam hidupnya. Di Desa Mburukulu, Kabupaten Sumba Timur, terdapat Mihi Parotu yakni kesepakatan masyarakat adat memberlakukan larangan penangkapan ikan selama 1-2 tahun di area yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan para tokoh adat. Pada

saat

proses

penutupan

kawasan

tersebut,

terdapat ritual atau upacara adat yang dilakukan dengan menyembelih hewan sebagai persembahan kepada nenek moyang ataupun leluhur yang selama ini dianggap menjaga laut dan seluruh isinya. Bagi siapapun yang yang melanggar dan melakukan penangkapan salama masa larangan tersebut akan dikenakan sanksi adat berupa denda uang atau hewan. 65

Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi Mihi Parotu di Desa Mburukulu, Kabupaten Sumba Timur, sudah mulai

memudar.

Tradisi

ini

merupakan

ajaran

dari

kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Pulau Sumba dimasa lalu yakni Marapu, dimana penganut aliran tersebut sudah semakin sedikit, karena masyarakat sudah mulai mengenal agama yang melarang adanya perbuatan tersebut karena dianggap bertentangan. Di Desa Wendewa Utara, Kabupaten Sumba Tengah terdapat lokasi yang dikenal dengan nama Samba yakni tempat yang dianggap suci dan tidak boleh ada proses penangkapan apapun di

sana.

Sementara

itu,

di Desa

Tanambanas terdapat ritual tahunan berupa Luat, yakni upacara persembahan bagi roh dan leluhur yang telah menjaga laut serta memberikan hasil yang ada di dalamnya kepada masyarakat yang ada disana. Di Desa Lokory, Kecamatan Lokory, Kabupaten Sumba Barat terdapat kearifan yang dikenal dengan nama Samba yang sama dengan tempat persembahan

yang

ada

di

Kabupaten

Sumba

Tengah.

Kabupaten Sumba Barat Daya menyimpan banyak kearifan seperti watuweri di Desa Atedalo, dan Watu Umbu di Desa Kalembukaha, Kecamatan Kodi. 4) Kabupaten Rote Ndao Falsafah

hidup

masyarakat

Rote

erat

kaitannya

dengan pohon lontar. Seluruh bagian dari pohon lontar menjiwai sebagian besar kehidupan masyarakat Rote. Falsafah ini membuat masyarakat Rote menjadi pekerja keras untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Salah satu kearifan lokal yang ada di Kabupaten Rote Ndao ini adalah Papadak, yakni suatu kesepakatan adat/kearifan lokal yang berlaku di darat maupun di laut pada suatu daerah yang memiliki kekayaan alam yang menurut pemilik/pemerintah bisa berguna bagi banyak orang dan langkah, maka perlu dilindungi dengan acara adat. Papadak sendiri adalah suatu organisasi yang ada di masyarakat dimana organisasi adat ini memiliki ketua papadak yang disebut Manahora yang memilki hak atas wilayah papadak 66

tersebut, biasanya wilayah/areal papadak diberi tanda oleh Manahora dan hanya boleh mengambil diluar areal papadak. Sedangkan untuk wilayah/areal papadak yang diberi tanda yang ada didalamnya dilarang untuk mengambil hasilnya, kecuali ada jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan papadak untuk bisa diambil hasilnya. Waktu yang diperbolehkan untuk mengambil hasil di dalam wilayah/areal papadak adalah 1 atau 2 tahun, kemudian ditutup kembali sampai ada izin untuk dibuka kembali. Untuk di darat, hasil papadak yang diambil berupa pakan ternak dan kelapa. Sedangkan untuk di laut papadak diberlakukan untuk teripang dan lobster yang banyak terdapat di Teluk Pouk Kecamatan Rote Timur. 5) Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah kabupaten dimana

kultur

masyarakatnya

bukanlah

sebagai

nelayan

melainkan peladang dan peternak. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada aturan adat yang mendukung upaya konservasi laut disini. Salah satunya adalah Banu yakni ditutup/dilarangnya upaya penangkapan ikan selama 1 tahun dan baru akan dibuka kembali untuk umum selama bulan September di Muara Kain Kolo seluas ± 5 ha. Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar berupa denda 1 karung beras dan 1 ekor babi. Tetapi sekarang kearifan lokal tersebut sudah tidak aktif. Masyarakat Timor/Atoni Pah Meto, hidup dalam kultur lahan kering dan terikat pada ritus ritus tertentu. Berbagai aktifitas yang berkaitan dengan kehidupan dan kemasyarakatan selalu didahului dengan ritual tertentu, antara lain tait nuta ma nopo (membakar tebasan), tsifo nopo (mendinginkan lahan yg sudah dibakar), tsimo suan (memilih bibit dan menanam), toit ulan (mendatangkan hujan), tofa lele (membersihkan lahan), eka hoe (membendung aliran air), tatam pen tauf (persembahkan hasil panen). 6) Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat Di Desa Nucamolas, Kabupaten Manggarai, terdapat ritual

penangkapan

ikan

Lambagor/Kakap

Merah

melalui

prosesi upacara adat yang dipimpin oleh Punggawa/pawang. 67

Kegiatan ini dilakukan pada rentang bulan Desember sampai dengan

bulan

Maret

setiap

tahunnya

dimulai

dengan

pembuatan sangkar penangkapan ikan dengan acara bakar ayam atau telur untuk meminta hasil dan keselamatan untuk kemudian dilakukan persembahan bagi para penguasa lautan, agar hasil tangkapan dapat melimpah. Sedangkan di Kabupaten Manggarai Barat, ada hal yang disebut dengan Nempung Cama atau duduk bersama mendiskusikan hal-hal yang baik untuk keberlanjutan hidup termasuk upaya perlindungan alam dan habitat dari kerusakan. Sanksi atas pelanggaran ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara tokoh desa dan masyarakat, biasanya berupa hewan ataupun uang. Secara terperinci, Status Kearifan Lokal di dalam TNP Laut Sawu sebagaimana terdapat pada Tabel 13. Tabel 13. Status Kearifan Lokal di dalam TNP Laut Sawu Kabupaten

Kearifan Lokal

Status Sudah diaktifkan kembali melalui proses revitalisasi dan juga pembuatan Peraturan Desa yang mengatur Lilifuk

Kupang

Lilifuk

Sabu Raijua

Kowa hole

Aktif

Panadahi

Aktif

Papadak

Aktif

Rote Ndao

Hohorok

Aktif

Manggarai

Ritual lambagor

Aktif

Manggarai Barat

Nempung cama Nareng

Dalam proses revitalisasi Tidak aktif

Sumba Timur

Mehi parotu

Tidak aktif

Nihi parotu

Tidak aktif

Sumba Barat

Luat

Tidak aktif

Samba

Tidak aktif

Watuweri

Aktif

Kalibuka

Tidak aktif

Banu

Tidak aktif

Sumba Barat Daya Sumba Tengah Timor Tengah Selatan

Sumber: Hasil survey lapangan, 2012 B. Permasalahan Pengelolaan Permasalahan pengelolaan di TNP Laut Sawu sangat beragam sehingga

memerlukan

strategi

pengelolaan

yang

tepat

untuk

mengatasinya. Populasi mamalia laut yang luar biasa di TNP Laut Sawu memerlukan pengelolaan dan pendekatan terpadu terhadap ancaman

68

yang berdampak pada populasi. Untuk menghindari seringnya mamalia laut tertangkap, maka salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah penetapan zonasi.

Ancaman utama untuk paus dan lumba-lumba

adalah penangkapan oleh nelayan sebagai hasil tangkapan sampingan (by-catch), polusi suara, limbah kimia, dan benturan oleh kapal atau perahu. Sementara untuk mengurangi ancaman tertangkapnya dugong, strategi pengelolaan yang efektif adalah membatasi gangguan dari biota lain

yaitu

dengan

menciptakan

zona

"tidak

ada

gangguan

(no

disturbance)". Zona tersebut diperuntukkan dalam menjaga kelestarian dugong serta kelestarian padang lamun sebagai feeding ground mereka. Ancaman utama yang teridentifikasi dari proses Rencana Aksi Konservasi (RAK) untuk penyu adalah penangkapan oleh nelayan sebagai hasil tangkapan sampingan (by-catch).

Sedangkan ancaman

lainnya yaitu penambangan pasir pantai tempat penyu bertelur. Eksploitasi penyu selalu sulit untuk dikelola, mengingat terdapat daerah yang penduduknya mengkonsumsi penyu dan telur penyu. Oleh karena itu, informasi lebih lanjut mengenai tingginya ancaman dan dampak pada populasi penyu perlu dikumpulkan, sehingga pengelola dapat menentukan zona serta daerah perlindungan bagi penyu.

Selain hal

tersebut, program kesadaran masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan, monitoring dan melindungi penyu dan pantai peneluran penyu harus segera dilakukan.

Peta ancaman/aktifitas

terhadap sumberdaya hayati yang ada di TNP Laut Sawu sebagaimana terdapat pada Gambar 23.

Gambar 23. Peta ancaman/aktifitas terhadap sumberdaya hayati yang ada di TNP Laut Sawu (TNC Savu Sea Project, 2011) Hasil dari analisis data pemetaan partisipatif (TNC, 2010) untuk ancaman/aktifitas yang dominan merusak habitat mangrove adalah 69

penebangan mangrove.

Adapun untuk habitat terumbu karang

ancaman/aktifitas yang dominan merusak adalah pengeboman ikan, penggunaan racun ikan, dan penambangan karang. Ancaman/aktifitas yang

mengakibatkan

rusaknya/menurunnya

kualitas

sumberdaya

hayati lainnya di TNP Laut Sawu antara lain yaitu pengambilan lamun, penambangan pasir, pengambilan sirip hiu, panangkapan pari manta, dan polusi. Run off daratan, limbah kimia, plastik, sampah, polusi, dan sedimentasi diidentifikasi sebagai sumber ancaman dari darat. Untuk menanganinya, perlu dibangun kolaborasi dengan unit pengelolaan daratan dan meningkatkan regulasi/peraturan untuk kualitas air dalam kawasan TNP Laut Sawu dan di daratan. Selain hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut aktivitas-aktivitas yang berdampak pada ekosistem laut di dalam kawasan TNP Laut Sawu, termasuk mempelajari Daerah Aliran Sungai (DAS) selama musim kemarau dan hujan, aliran sungai, daerah di dekat pembangunan perkotaan, desa, tambang, dan segala jenis eksploitasi yang dapat mempengaruhi kualitas air di dalam kawasan TNP Laut Sawu. Kebiasaan membuang sampah di tengah laut oleh penumpang maupun anak buah kapal (ABK) pada

kapal

penyeberangan

juga

merupakan

sumber

ancaman

pencemaran perairan di kawasan TNP Laut Sawu. Ancaman ini tidak hanya mempengaruhi habitat dan spesies yang berasosiasi

di

dalamnya,

tetapi

mengubah

keseimbangan

dalam

ekosistem yang rapuh. Terumbu karang dapat bertahan dari setiap ancaman secara terpisah. Namun demikian, ketika ancaman tersebut dikombinasikan misalnya oleh pemboman ikan, sedimentasi, mereka akan kehilangan ketahanan/resilient mereka untuk pulih dari tekanan alami seperti badai atau dampak dari pemanasan global.

70

BAB III PENATAAN ZONASI A. Umum 1. Proses Penataan Zonasi Penataan zonasi merupakan tahapan awal yang harus dipenuhi sebelum dilakukan proses pengembangan kawasan, pemanfaatan dan sistem pengelolaan yang efektif. Salah satu kebutuhan TNP Laut Sawuyang

cukup

mendasar

adalah

penataan

zonasi

dengan

mempertimbangkan ekosistem dan masyarakat secara menyeluruh, sehingga dalam pelaksanaannya mampu menjalankan fungsi kawasan pelestarian alam dan didukung secara penuh oleh semua pihak (stakeholder). Proses menuju pengelolaan yang efektif dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi yang tidak bisa dipisahkan. Langkah-langkah koordinasi lintas sektor dan koordinasi teknis perlu secara rinci diidentifikasi dan dijalankan sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan antar sektor. Harapan kedepan adalah partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk mendukung manajemen taman nasional sehingga dapat mengemban fungsinya dengan baik dan memberikan

manfaat

yang

optimal

bagi

pembangunan

daerah.Keterpaduan langkah dari seluruh pihak diharapkan mampu mempertajam aspek-aspek penataan zonasi (biofisik, sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan, rencana pembangunan daerah). a. Identifikasi Isu Proses ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi isu dan masalah yang ada dan mungkin timbul yang berkaitan dengan keberadaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, kelembagaan, masyarakat dan pemanfaatan perikanan. b. Pengumpulan Data Proses ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi TNP Laut Sawu

dengan

menggunakanData

yang

dikumpulkansebagai

berikut: 1) Data fisik, meliputi iklim, keadaan pantai dan perairan, oseanografi, dan potensi lainnya; 71

2) Data bio-ekologis, meliputi tipe dan lokasi habitat yang bernilai tinggi dan karakteristiknya seperti keberagaman jenis, ukuran, tingkat

kealamiahan,

keunikan

dan

keterwakilan

serta

ketergantungan biota terhadap Kawasan Konservasi Perairan; 3) Data sosial dan budaya, meliputi tipe, lokasi dan jumlah masyarakat

pengguna,

tingkat

kemandirian

masyarakat

pengguna, dampak terhadap biota dan habitat, kegiatan lain yang merusak habitat dan sumber daya ikan, keberadaan dan potensi ancaman dari aktivitas di luar kawasan dan di sekitar kawasan antar zona dalam kawasan, kearifan lokal serta adat istiadat; dan 4) Data ekonomi, meliputi mata pencaharian masyarakat, nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, dan kemudahan mencapai kawasan. c. ProsesPenyusunan Zonasi Proses penyusunan zonasi TNP Laut Sawu dilakukan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut: 1) Analisis Data Data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi masing-masing

parameter

data.

Kondisi

masing-masing

parameter data tersebut selanjutnya menjadi input pada proses pemilihan zona dalam TNP Laut Sawu. Proses pemilihan zona atau rencana zonasi pada TNP Laut Sawu pada tahap analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Marxan dan teknik tumpang susun (overlay). Kedua

perangkat

lunak

tersebut

sifatnya

hanya

untuk

membantu pengambilan keputusan (Decision support system) untuk memilih beberapa lokasi yang akan menjadi zona inti di dalam kawasan konservasi perairan TNP Laut Sawu. Hasil utama dari analisis Marxan berupa identifikasi daerahdaerah dengan nilai konservasi yang tinggi dengan tingkat pemanfaatan

yang

rendah.Dengan

demikian

parameter

masukan dalam analisis ini adalah nilai penting suatu kawasan dan beban biaya pengelolaan. Nilai penting kawasan 72

diperoleh dari kriteria-kriteria biofisik dan sosial yang juga merupakan kriteria zona inti dalam TNP Laut Sawu, sementara beban

biaya

adalah

pengaruh

negatif

aktivitas

sosial

masyarakat terhadap konservasi, dimana semakin tinggi pengaruh negatif suatu aktivitas semakin tinggi pula angka yang diberikan, dan sebaliknya. 2) Proses Partisipatif Proses ini dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi serta mencari masukan dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pengelolaan TNPLaut Sawu. Wujud dari proses ini berupa konsultasi publik dan/atau pertemuanpertemuan di tingkat komunitas, dengan materi masukan adalah hasil analisis rencana zonasi yang telah dilakukan sebelumnya. 2. Desain Zonasi Desain untuk rencana zonasi TNP Laut Sawu berdasarkan pada analisis dari data yang telah tersedia sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPER.30/MEN/2010, tujuan dan kriteria desain (biofisik, resilien, dan sosial ekonomi) untuk TNP Laut Sawu. TNP Laut Sawu dengan luasan 3.355.352,82 hektar dan lebih dari 50 layer data yang perlu dianalisis. Untuk membantu

tugas

lunak/software

yang

kompleks

MARXAN

untuk

tersebut,digunakan membantu

dalam

perangkat analisis

pengambilan keputusan untuk mengembangkan rencana zonasi TNP Laut

Sawu,

yang

mempunyai

kemampuan

untuk

memberikan

beberapa pilihan desain kawasan perlindungan laut secara cepat. Hasilnya akan digunakan untuk mengidentifikasi daerah penting yang cocok untuk konservasi/non-ekstraktif pada zona yang sesuai. Batasbatas zonasi dibuat dan dimodifikasi berdasarkan masukan dari stakeholder kunci dan ahli ilmiah. Hasil utama dari analisis ini berupa identifikasi daerah-daerah dengan nilai konservasi yang tinggi dengan tingkat pemanfaatan yang rendah. Hasil

analisis

data

menggunakan

MARXAN

kemudian

dimodifikasi berdasarkan masukan dari stakeholder kunci untuk

73

mendapatkan masukan tentang kondisi lokal atau informasi yang tidak didapatkan pada data set yang ada. Dalam perangkat lunak MARXAN suatu wilayah dapat dibagi menjadi beberapa satuan perencanaan yang akan dipilih sebagai calon prioritas bagi suatu kawasan konservasi yang akan dikelola ataupun

suatu

area

yang

teridentifikasi

memiliki

tingkat

keanekaragaman hayati tinggi namun juga memiliki beban biaya pengelolaan yang rendah. Istilah “Planning Unit” atau satuan unit perencanaan ini mengacu kepada seberapa besarnya suatu area dapat dibagi menurut tingkat kedetailan rentang sumber data yang tersedia untuk dapat mewakili suatu target konservasi yang berpengaruh terhadap

efektifitas

pengelolaan

yang

baik.

Dari

luasan

total

3.355.352,82 hektar TNP Laut Sawu, maka yang dijadikan target utama adalah wilayah pesisir dengan batas kedalaman yang tidak melampaui 200 meter dengan luas ukuran permasing-masing satuan unit perencanaan adalah sebesar 500 m² (meter persegi). Hasil yang didapatkan terdiri dari ± 14,815 buah satuan unit perencanaan yang mencakup keseluruhan TNP Laut Sawu. Stratifikasi unit dipergunakan untuk membagi TNP Laut Sawu baik secara geografis dan adanya kedekatan hubungan interaksi secara

ekosistem

sehingga

nantinya

dapat

memenuhi

sasaran

konservasi yang diinginkan. Oleh karna itu, TNP Laut Sawu di bagi menjadi 7 stratifikasi unit yang terdiri dari 1) Flores Selatan 2) Sumba Utara 3) Sumba Timur, 4) Sabu Raijua 5) Rote Ndao, 6) Timor Tengah Selatan dan 7) Kupang Utara. Pembagian inilah yang mendasari suatu hirarki unit analisis terhadap satuan unit perencanaan dalam perangkat lunak MARXAN. “Cost layer” atau tema beban biaya menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pemilihan suatu satuan unit perencanaan. Dari hasil identifikasi awal yang telah dilakukan, maka faktor sosial ekonomi dan aktifitas kegiatan manusia lainnya menjadi komponen utama dari tema beban biaya ini. Tema beban biaya yang digunakan dalam kajian ini meliputi budidaya laut, pelabuhan, transportasi laut, daerah tangkapan ikan, daerah bekas penangkapan ikan

dengan

penebangan

bom,

penambangan

mangrove,

karang,

penangkapan

ikan

penambangan dengan

racun

aktifitas memancing. Adapun angka skor yang diberikan 74

pasir, serta

sebagai

bobot pada masing – masing tema beban biaya yaitu 3 (rendah), 6 (menengah), dan 9 (tinggi), dimana angka-angka ini menunjukkan semakin berpengaruh negatif terhadap konservasi, maka angka yang diberikan akan tinggi (misalnya 9) dan sebaliknya. Penentuan angka persentase target konservasi yang akan dicapai telah dikaji melalui proses ilmiah maupun pengalaman dan pengamatan di lapangan. Adapun untuk analisis ini yang digunakan sebagai berikut: a. 10 % (sepuluh) persen untuk masing-masing habitat laut dangkal (terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuari) b. 33 % (tiga puluh tiga) persen untuk daerah tempat peneluran penyu (penyu sisik, penyu lekang, penyu pipih, penyu hijau, penyu belimbing, penyu tempayan) c. 20 % (dua puluh) persen untuk wilayah buaya d. 25 % (dua puluh lima) persen untuk lokasi pemijahan ikan dan dugong e. 5 % (lima) persen untuk habitat pelagis yang memiliki cakupan besar (misalnyaUpwelling), pulau satelit dan selat f.

5 % (lima) persen untuk lokasi sebaran dan koridor setasea serta lumba-lumba

g. 5 % (lima) persen untuk lokasi hiu dan pari manta Selain daripada itu, digunakan beberapa faktor yang dianggap dapat menunjang/mendukung proses kelangsungan konservasi TNP Laut Sawu. Faktor-faktor yang dimaksud terdiri dari sebaran pos pengawasan dari KKP/Polair/TNI AL, lilifuk (area adat), area mistik, area yang memiliki tokoh masyarakat yang mendukung konservasi, lokasi wisata non ekstraksi yaitu lokasi penyelaman, berenang, berselancar, dan rekreasi,dan budidaya mutiara. “LOCK IN AREAS” atau suatu area yang secara otomatis sudah terpilih

sebagai

calon

konservasi

yang

memiliki

tingkat

keanekaragaman yang tinggi juga dimasukkan. Dari proses seleksi yang dilakuan, maka 2 (dua) data pendukung ini dijadikan sebagai “LOCK IN AREAS” yaitu: a. area

larang

ambil

berdasarkan

lapangan; dan

75

pengetahuan/pengamatan

b. kawasan konservasi yang sudah ada baik yang secara langsung sudah diperuntukkan untuk laut ataupun peruntukkan darat yang memiliki kaitan dengan laut. Data yang tersedia merupakan data terlengkap yang dapat dikumpulkan dari berbagai sumber baik data primer (pengambilan data di lapangan secara langsung) ataupun data sekunder (data yang diperoleh dari hasil analisis ataupun publikasi), namun data-data tersebut memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda. Hal ini juga yang dijadikan acuan pada tahapan penentuan persentase untuk target konservasi, misalnya pada data mamalia laut yang cenderung memiliki area cakupan yang cukup luas dengan akurasi yang rendah maka untuk angka target konservasi dibuat kecil sebaliknya dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi seperti data terumbu karang ataupun mangrove maka penentuan angka target konservasi dibuat lebih tinggi. Boundary Length Modifier (BLM) menjadi penentu lainnya yang dapat dipergunakan dalam analisis ini. Dari proses analisis yang telah dilakukan secara berulang-ulang maka didapatkan angka 0,001, yang dimana angka ini cukup signifikan untuk membuat satuan unit perencanaan yang dipilih menjadi semakin mengelompok namun sebaliknya angka yang semakin besar akan memberikan pengaruh terhadap hasil yang terpilih menjadi semakin acak dan tersebar. Dari 3 (tiga) tahapan atau skenario yang dibuat dengan MARXAN maka kami memperoleh daerah-daerah yang mempunyai nilai konservasi tinggi dan memiliki beban biaya konservasi yang rendah atau tingkat pemanfaatan yang rendah. Dengan acuan dari informasi tersebut dan setelah dilakukan cross-check dengan data yang tersedia dan juga memasukkan desain kriteria yang telah dibuat bersama dengan Tim P4KKP Laut Sawu guna membantu dalam memprioritaskan hasil dari MARXAN, maka dibuat “kotak-kotak persegi” sebagai batas kasar untuk daerah-daerah yang mempunyai nilai konservasi tinggi dan memiliki beban biaya konservasi yang rendah atau tingkat pemanfaatan yang rendah di TNP Laut Sawu yang nantinya dapat memberikan arahan untuk menentukan zona larang ambil. Adapun jumlah kotak tersebut sebanyak 63 buah yang mencakup keseluruhan area.

76

3. Kriteria DesainRencana Zonasi TNP Laut Sawu Selain kriteria-kriteria yang mengacu pada

pembagian zonasi

yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPER.30/MEN/2010, perlu juga memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan penentuan zonasi TNP Laut Sawu agar menjadi TNP yang resilien dan tangguh, diantaranya adalah: a. Aspek Biofisik 1) ukuran setiap zona tanpa ambil memiliki diameter minimal 1020 km untuk ukuran terkecil, kecuali di wilayah-wilayah pesisir yang masyarakatnya mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya laut, hal ini dimaksudkan guna pengaplikasian minimal 1 km2 untuk zona tanpa ambil. 2) tiaptipe habitat (terumbu karang, mangrove, padang lamun) harus terwakili dalam sebuah zona tanpa-ambil Minimal 10% (sepuluh) persen, dengan sasaran 30% (tiga puluh) persen. 3) gunamengurangi

peluang

terjadinya

gangguan

di

habitat

tersebut oleh akibat yang sama maka harus dilakukan minimal tiga kali pengulangan dari masing-masing tipe habitat di dalam zona tanpa-ambil. 4) pilihlahdaerah yang memiliki tipe-tipe habitat yang beragam ke dalam sebuah zona tanpa-ambil guna memastikan adanya keterkaitan ekologi yang tinggi antar habitat. 5) pilihlahzona tanpa-ambil yang dekat dengan kawasan lindung darat guna memaksimalkan keutuhan ekosistem pesisir. 6) fragmentasi(pemisahan)

harus

dihindarkan,

masukkanlah

keseluruhan suatu satuan biologis dalam zona tanpa-ambil (misalnya sebuah gunung laut, sebuah atoll, sebuah laguna, yang utuh). 7) pilihbentuk-bentuk sederhana sebagai zona-zona tanpa ambil guna meminimalisir pengaruh akibat tata batas, namun tetap memaksimalkan perlindungan di dalam kawasan lindung. 8) lindungi daerah-daerah yang kritis atau unik, seperti misalnya: a) habitat spesies yang terancam punah; b) komunitas biota laut yang unik dan beragam; c)

spesies yang endemik atau daerah-daerah kunci bagi keendemikan biota-biota;

d) habitat-habitat yang penting secara global; 77

e)

daerah-daerah

yang

penting

dalam

tahapan-tahapan

kehidupan suatu species seperti tempat-tempat berkumpul ikan

untuk

kawin,

berkembang-biak

tempat-tempat

hiu,

pantai-pantai

berkumpul

atau

peneluran

atau

daerah-daerah makan/istirahat penyu, dan tempat-tempat bertelur burung laut; f)

habitat buaya;

g)

habitat duyung;

h) habitat-habitat pelagis yang unik (misalnya: daerah-daerah yang memiliki konsentrasi yang tinggi dari upwelling, tempat bertemu arus dan pusaran-pusaran arus laut). b. Aspek Perubahan Iklim 1) daerah-daerah

yang

dipilih

adalah

daerah

yang

resilien

terhadap perubahan iklim yang dapat menyebabkan terjadinya pemutihan karang, seperti misalnya: a) daerah-daerah yang memiliki kisaran suhu air yang bervariasi, termasuk habitat-habitat yang memiliki suhu yang tinggi. b) habitatpelagis yang dinamik secara fisik (misalnya daerahdaerah yang memiliki upwelling, pusaran-pusaran arus, pertemuan arus, dan berarus kuat). c)

daerah-daerah yang agak terlindung dari matahari karena adanya pulau-pulau/tebing.

d) daerah-daerah dengan jumlah ikan herbivora yang banyak. e)

daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan karang-karang baru.

2) daerah yang dipilih adalah daerah yang resilien yang terhadap dampak naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim, misalnya: a) daerah-daerah mangrove yang masih memiliki ruang untuk bisa berkembang ke arah daratan. b) pantai-pantai peneluran penyu yang masih memiliki ruang untuk bisa berkembang ke arah daratan. c.

Aspek Sosial Ekonomi

78

1) diketahuidan dihargainya hak masyarakat setempat, serta memastikan bahwa masyarakat dilibatkan dalam semua proses pengambilan keputusan untuk zonasi. 2) pemaduserasianpengetahuan

tradisional,

praktek-praktek

konservasi tradisional dan perikanan berkelanjutan ke dalam pengelolaan TNP Laut Sawu. 3) meminimalisir

dampak

negatif

kegiatan-kegiatan

mata

pencaharian masyarakat setempat yang ada. 4) lindungidaerah-daerah

yang

memiliki

nilai-nilai

budaya-

tradisional yang penting bagi pemilik-pemilik sumberdaya lokal. 5) minimalisirpemanfaatan-pemanfaatan yang akan menimbulkan konflik (misalnya antara pariwisata dan perikanan). 6) mempertimbangkanspesies-spesies

penting

bagi

perikanan

masyarakat (misalnya lola, teripang, lobster, siput hijau, abalone,

kima),

serta

mengetahui

variasi-variasi

sebaran

tempat dan musim dalam pemanfaatannya dan nilai-nilainya. 7) dukungpenangkapan ikan yang subsisten (untuk kebutuhan sehari-hari) dan perikanan yang berdampak rendah. 8) lindungipemanfaatan sumberdaya laut masyarakat setempat dengan melarang praktek-praktek perikanan yang merusak. 9) fasilitasidan dukung penerapan praktek-praktek pengelolaan yang mendukung keberlanjutan dan perikanan komersial yang berdampak rendah. 10) pengembanganTNP Laut Sawu dirancang untuk mendukung perikanan

artisanal

(skala

kecil

atau

tradisional)

bagi

masyarakat setempat. 11) pertimbangkanspesies-spesies

yang

rentan

terhadap

penangkapan berlebihan (misalnya kerapu, hiu). 12) lindungitempat-tempat wisata yang potensial. 13) dukungindustri ramah lingkungan yang berdampak rendah yang cocok dengan kawasan konservasi laut (misalnya wisata alam, budidaya mutiara). 14) cegahpenempatan

zona

tanpa-ambil

infrastruktur perkapalan yang ada.

79

di

dekat

lokasi

4. Penilaian Lokasi Hasil Analisis Marxan Berdasarkan hasil analisis data kondisi kawasan konservasi TNP laut Sawu, dengan menggunakan perangkat lunak Marxan, telah berhasil diidentifikasi 63 (enam puluh tiga) buah titik lokasi yang merupakan area penting yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Lokasi-lokasi tersebut berada dalam 7 (tujuh) stratifikasi yang dibuat berdasarkan faktor geografis dan kedekatan dengan ekosistem. Ketujuh stratifikasi unit tersebut adalah : 1) bagian Flores bagian Selatan; 2) Sumba bagian Utara; 3) Sumba bagian Timur, 4) Sabu Raijua 5) Rote Ndao, 6) Timor Tengah Selatan dan 7) Kupang bagian Utara.

Gambar 24. Stratifikasi unit lokasi dengan keanekaragaman tinggi (TNC Savu Project, 2012) Hasil dari analisis tersebut telah dijadikan bahan workshop antara TNC Savu Sea Project bersama Balai KKPN Kupang serta Tim P4KKP Laut Sawu yang merupakan Tim multi stakeholder tingkat provinsi yang mempunyai komitmen dalam pengembangan TNP Laut Sawu untuk mendapatkan masukan dari segi kebijakan dan local knowledge atau pengetahuan lokal mengenai kesesuaian hasil analisis tersebut. Berdasarkan hasil workshop tersebut disepakati, dari 63 (enam puluh tiga) buah daerah-daerah penting berkurang menjadi 19 (sembilan belas) buah daerah-daerah penting.

80

Gambar 25.Hasil prioritas daerah-daerah penting TNP Laut Sawu 5. Penetapan Rencana Zonasi Zonasi di TNP Laut Sawu mengacu pada pembagian zonasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010. Penetapan zonasi didasarkan pada berbagai hasil studi dan analisis yang mendalam, ground-truthing dan konsultasi publik dengan stakeholder terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dimana hal yang terpenting adalah konsultasi publik dengan masyarakat di 10 (sepuluh) kabupaten yang masuk dalam TNP Laut Sawu, maka penetapan zonasi Kawasan Konservasi perairan TNP Laut Sawu sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini. Sistem zonasi untuk TNP Laut Sawu terdiri dari 4 tipe zona yang memiliki kriteria, peruntukan dan peraturan-peraturan khusus untuk masing-masing zona dan sub zona, zona-zona tersebut dijelaskan secara detail di sub bab di bawah ini.

81

Gambar 26. Peta Zonasi TNP Laut Sawu 82

B. Zona Inti 1. Rancangan Zonasi dan Koordinat Zona inti merupakan bagian kawasan konservasi perairan yang memiliki kondisi alam baik biota ataupun fisiknya masih asli dan/atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona inti mempunyai luas minimal 2 % dari luas kawasan, dengan kriteria antara lain: a. merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan; b. merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik. c. mempunyai

keanekaragaman

jenis

biota

perairan

beserta

ekosistemnya; d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli; e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; f.

mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bioekologis secara alami; dan

g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi kawasan konservasi perairan. Koordinat lokasi, letak, dan luasan untuk masing-masing ID zona inti ditampilkan dalam tabel sebagaimana terdapat pada tabel 14 dan pada tabel 15 dibawah ini: Tabel 14. Koordinat Lokasi untuk Masing-Masing ID Zona Inti Nama Zona

ID Zona

1000 Zona Inti 1010

X 121° 20' 33,33" BT 121° 20' 37,35" BT 121° 12' 41,66" BT 121° 12' 37,64" BT 121° 20' 33,33" BT 123° 58' 59,58" BT 124° 0' 58,41" BT 123° 57' 14,51" BT 123° 57' 14,25" BT 83

Y 10° 45' 30,92" LS 10° 53' 15,39" LS 10° 53' 22,26" LS 10° 45' 37,78" LS 10° 45' 30,92" LS 9° 14' 21,14" LS 9° 15' 52,67" LS 9° 15' 52,65" LS 9° 15' 52,64" LS

Nama Zona

ID Zona

1020

1030

1040

123° 119° 119° 119° 119° 119° 119° 119° 119° 119° 119° 119° 121° 121° 121° 121° 121° 121° 121°

58' 55' 55' 54' 52' 52' 52' 52' 50' 50' 51' 51' 44' 38' 33' 30' 27' 37' 44'

84

X 59,58" 18,48" 35,99" 49,23" 17,69" 17,69" 17,68" 58,32" 39,91" 24,44" 24,06" 36,94" 31,66" 16,70" 18,10" 17,55" 11,75" 49,20" 31,66"

BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT

Y 9° 14' 21,14" LS 8° 51' 42,19" LS 8° 52' 19,78" LS 8° 52' 34,86" LS 8° 51' 47,82" LS 8° 51' 47,82" LS 8° 51' 47,81" LS 8° 49' 45,57" LS 9° 21' 24,06" LS 9° 21' 6,48" LS 9° 20' 27,42" LS 9° 20' 48,23" LS 10° 28' 39,21" LS 10° 32' 16,01" LS 10° 32' 23,11" LS 10° 33' 59,07" LS 10° 21' 49,78" LS 10° 17' 57,84" LS 10° 28' 39,21" LS

Tabel 15. Letak dan Luasan Masing-masing ID Zona Inti No

ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

1

1000

Inti

-

Pulau Dana

Sabu Raijua

Kolorae

2

1010

Inti

-

Pulau Batek

Kupang

Netemnanu Selatan

3

1020

Inti

-

Tanjung Karitamese

Manggarai Barat

Nangabere

85

Desa

Luas Keterangan (Hektar) 20534,54 Pulau Oseanik yang pantainya merupakan pantai peneluran penyu; terdapat terumbu karang, koridor migrasi setasea, lumbalumba, dan habitat laut dalam (selat); Pulau ini juga merupakan pulau terdepan NKRI yang berbatasan dengan Australia. 946,02 Pulau Batek merupakan pulau terdepan NKRI yang berbatasan dengan Timor Leste, pantainya merupakan pantai peneluran penyu hijau, terdapat terumbu karang, koridor migrasi setasea, paus, dan lumba-lumba. Terdapat pos penjagaan TNI di pulau ini. 924,67 Terdapat buaya muara, komodo, habitat burung, pantai peneluran penyu, lokasi SPAGS, terumbu karang, paus, lumba-lumba, habitat laut dalam (selat), dan daerah upwelling.

No

ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

4

1030

Inti

-

Tanambanas

Sumba Tengah

Tanambanas

5

1040

Inti

-

Perairan Utara Pulau Raijua

Sabu Raijua

-

Luas Total Zona Inti

86

Desa

Luas Keterangan (Hektar) 148,34 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Tanambanas. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori sedang sampai dengan baik dengan dominan baik. Perairannya juga ditemukan lumba-lumba. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat. Terdapat pos pengawasan DKP di wilayah ini. 57115,05 Kawasan zona ini melingkupi Perairan sebelah Utara dari Pulau Raijua yang memiliki koridor migrasi setasea, lumba-lumba, dan habitat laut dalam (selat); Hasil REA Setasea juga ditemukan asosiasi 3 spesies setasea dalam jumlah yang cukup besar yaitu 80 ekor Paus Kepala Melon, 50 ekor Lumba-lumba Risso dan 50 ekor Lumba-lumba Fraser, serta ditemui juga Paus Biru dengan ukuran sekitar 20 meter yang sedang bermigrasi melewati perairan ini. 79668,62 2,37 % dari luas TNP Laut Sawu

Luas total zona inti TNP Laut Sawu adalah 79.668,2 hektar atau sebesar 2,37 % dari luas total kawasan TNP Laut Sawu, hal ini sudah

memenuhi

standar

minimum

luas

zona

inti menurut

Peraturan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan Nomor

PER.30/MEN/2010, yaitu luas zona inti suatu kawasan konservasi perairan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kawasan. 1. Potensi Potensi dan fitur konservasi untuk masing-masing ID Zona Inti ditampilkan dalam tabel sebagaimana terdapat pada tabel 16. dibawah ini: Tabel 16. Potensi dan Fitur Konservasi di Masing-Masing ID Zona Inti Zona Inti

Sub Zona -

ID Zona 1000

Kategori Fitur Konservasi Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies

Luas Zona 1000 1010 Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies

Potensi dan Fitur Konservasi Terumbu Karang Pulau Oseanik Selat Koridor Setasea Lumba-lumba Penyu Pos pengawasan (TNI AD) Koridor Setasea Lumba-lumba Penyu Paus

87

Luas (Hektar) 595,84 2970,12 13320,3 13320,3 8775,46 709,06 20534,54 946,02 433,76 946,02 375,10 946,02

Zona

Sub Zona

ID Kategori Fitur Zona Konservasi Luas Zona 1010 1020 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Luas Zona 1020 1030 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies Luas Zona 1030 1040 Spesies

Luas Zona 1040

88

Potensi dan Fitur Konservasi

Terumbu Karang Selat Upwelling

Luas (Hektar) 946,02 6,58 790,41 883,23

Terumbu Karang Selat

924,67 98,14 144,37

Pos Pengawasan (DKP)

148,34

Lumba-lumba Koridor Setasea Lumba-lumba (Fraser dan Risso) Paus Biru dan Paus Melon

5,88 148,34 57115,05 57115,05 57115,05 57115,05

2. Peruntukan/Tujuan Zona Peruntukan zona inti adalah sebagai perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan; penelitian; dan pendidikan. a. Kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan meliputi: perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya ikan dan ekosistemnya; penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; dan pemulihan dan rehabilitasi ekosistem. b. Kegiatan penelitian yang diperbolehkan yaitu: penelitian dasar menggunakan metode naturalistik untuk tujuan pengumpulan data dasar kondisi biologis dan ekologis; penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologis

dan

ekologis

dan

pengembangan

dengan

metode

eksperimental untuk tujuan rehabilitasi. c. Kegiatan

pendidikan

diperuntukkan

bagi

kegiatan

tanpa

melakukan pengambilan material langsung dari alam. 3. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh Kegiatan yang boleh dan tidak boleh ditampilkan dalam tabel sebagaimana terdapat pada tabel 17. dibawah ini: Tabel 17. Perumusan kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada Zona Inti Perumusan Kegiatan Kegiatan yang boleh

No

Jenis Kegiatan

1 2

Patroli pengawasan Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga, Jetty) Monitoring dan Penelitian non ekstraktif Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, manggrove, terumbu dan laut dalam); perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan Monitoring dan Penelitian ekstraktif Tambatan perahu Pembangunan Infrastruktur wisata hotel, home stay, dan sarana penginapan lainnya

Kegiatan yang tidak boleh tetapi dengan izin

1 2

Kegiatan yang tidak boleh

1 2 3

89

Perumusan Kegiatan

No

Jenis Kegiatan

4

Pembangunan Infrastruktur wisata (resor permanen) Pembangunan Rumah Adat Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (kantor) Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck) Rekreasi pantai Wisata menyelam Wisata snorkling Wisata Jet Ski Wisata Kayak/Dayung Wisata Surfing Wisata Kite surfing Wisata Mancing (Catch and Release) Wisata perahu kaca (glass boat) Perahu wisata Wisata melihat Paus dan Lumba-Lumba Wisata melihat burung Wisata mangrove Wisata Budaya Wisata tracking Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial Penangkapan Ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored)) Penangkapan Ikan dengan Jaring insang hanyut (Drift nets) Penangkapan Ikan dengan Jaring insang oseanik Penangkapan Ikan dengan Jaring angkat (Lift Net) Penangkapan Ikan dengan Jaring serok (scoop net) Penangkapan Ikan dengan Bagan Tancap (bamboo platform lift net) Penangkapan Ikan dengan Bagan Perahu/rakit (Boat/raft lift net) Penangkapan Ikan dengan Bubu Penangkapan Ikan dengan Pancing ulur Penangkapan Ikan dengan Pancing tonda Penangkapan Ikan dengan Pancing layanglayang Penangkapan Ikan dengan Sero Penangkapan Ikan dengan Jermal Penangkapan Ikan dengan Rawai Tuna Penangkapan Ikan dengan Rawai Hanyut Penangkapan Ikan dengan Rawai Tetap Penangkapan Ikan dengan Rawai Hiu/Cucut

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

90

Perumusan Kegiatan

No

Jenis Kegiatan

42 Penangkapan Ikan dengan Huhate 43 Makameting (dengan alat dan cara yang tidak merusak terumbu karang) 44 Pemasangan Rumpon 45 Rumpon telur ikan terbang 46 Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom 47 Menangkap Ikan Hias 48 Menangkap ikan dengan tombak 49 Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan 50 Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas 51 Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal 52 Lampara dasar 53 Penangkapan Ikan dengan Kapal 5 - 30 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan 54 Penangkapan Ikan dengan Kapal < 5 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan 55 Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, paus, lumba-lumba, dll) 56 Mengambil dan menjual telur penyu 57 Budidaya Rumput Laut 58 Budidaya Mutiara 59 Budidaya dengan Keramba Jaring Apung (KJA) 60 Budidaya Teripang 61 Budidaya Lobster 62 Membangun Tambak 63 Alur Kapal untuk perhubungan 64 Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan 65 ALKI III 66 Penebangan Mangrove 67 Pengambilan Karang hidup atau mati 68 Pengambilan Karang hidup atau mati dalam aktifitas keruga (kearifan lokal Sabu Raijua) hanya boleh dilakukan setahun sekali dalam satu hari dan waktunya diatur oleh kesepakatan adat. 69 Penambangan Pasir Laut 70 Survey Seismic Minyak dan Gas 71 Penambangan Minyak dan Gas 72 Pembuangan Limbah dan Sampah

91

C. Zona Perikanan Berkelanjutan 1. Rancangan Zonasi dan Koordinat Zonasi

Perikanan

Berkelanjutan

adalah

bagian

kawasan

konservasi perairan yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Kriteria dari Zona Perikanan Berkelanjutan antara lain: a. memiliki

nilai

konservasi,

tetapi

dapat

bertoleransi

dengan

pemanfaatan budidaya ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; b. mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai

pemanfaatan

ramah

lingkungan

dan

mendukung

perikanan berkelanjutan; c. mempunyai

keanekaragaman

jenis

biota

perairan

beserta

ekosistemnya; d. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk mendukung kegiatan multifungsi dengan tidak merusak ekosistem aslinya; e. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan budidaya ramah lingkungan, perikanan tangkap berkelanjutan, dan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; dan f.

mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonomi.

Zona Perikanan Berkelanjutan terbagi menjadi 3 sub zona yaitu: a. Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum adalah zona perikanan berkelanjutan yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan yang bersifat komersial yang ramah lingkungan dan berdampak rendah bagi lingkungan. b. Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional adalah zona perikanan berkelanjutan yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan untuk mendukung kegiatan perikanan artisanal (skala kecil atau tradisional) bagi masyarakat setempat

yang

didalamnya

terdapat

beberapa

pengaturan

penggunaan alat penangkapan ikan yang bersifat tradisional 92

untuk mengakomodir kepentingan nelayan lokal dalam TNP Laut Sawu

yang

sebagian

besar

dalam

kegiatan

penangkapan

menggunakan alat penangkapan ikan tradisional yang ramah lingkungan dengan armada penangkapan yang sederhana seperti sampan dan perahu berukuran GT kecil. c. Sub Zona Perlindungan Setasea Sub Zona Perlindungan Setasea diperuntukkan guna melindungi habitat dan koridor migrasi penting bagi setasea (paus dan lumbalumba) di TNP Laut Sawu dan memungkinkan juga untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan untuk mendukung kegiatan perikanan artisanal (skala kecil atau tradisional) bagi masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan untuk memaksimalkan perlindungan setasea. Koordinat lokasi untuk masing-masing ID Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum sebagaimana terdapat pada tabel 18. di bawah ini: Tabel 18. Koordinat Lokasi untuk Masing-Masing ID Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum Nama Zona

Zona Perikanan Bekelanjutan Umum

ID Zona

X

Y

6000

123° 29' 51,62" BT 123° 29' 52,18" BT 123° 29' 46,76" BT 123° 32' 51,82" BT 123° 42' 34,37" BT 123° 51' 18,11" BT 123° 59' 28,06" BT 124° 4' 56,57" BT 124° 7' 19,24" BT 124° 8' 30,57" BT 124° 10' 4,43" BT 124° 18' 19,59" BT 123° 1' 6,86" BT 123° 2' 5,14" BT 123° 5' 24,06" BT 123° 8' 28,88" BT 123° 11' 54,23" BT 123° 15' 53,82" BT 123° 18' 44,94" BT 123° 21' 36,07" BT 123° 23' 46,13" BT 123° 28' 40,48" BT 123° 29' 1,01" BT 123° 27' 25,18" BT

10° 32' 24,58" LS 10° 29' 43,35" LS 10° 24' 30,03" LS 10° 23' 47,60" LS 10° 25' 33,23" LS 10° 23' 41,83" LS 10° 20' 6,75" LS 10° 17' 19,71" LS 10° 15' 53,31" LS 10° 13' 48,54" LS 10° 12' 56,71" LS 10° 13' 40,44" LS 11° 3' 55,94" LS 10° 58' 30,38" LS 10° 55' 49,75" LS 10° 53' 8,41" LS 10° 53' 57,51" LS 10° 52' 12,29" LS 10° 46' 56,71" LS 10° 44' 50,51" LS 10° 45' 4,53" LS 10° 41' 13,18" LS 10° 38' 24,96" LS 10° 33' 58,67" LS

93

Nama Zona

ID Zona

6010

6020

6030

X

Y

121° 12' 37,64" BT 121° 9' 3,77" BT 120° 30' 53,36" BT 120° 30' 47,03" BT 120° 32' 5,35" BT 120° 33' 13,67" BT 120° 36' 38,63" BT 120° 46' 10,36" BT 120° 48' 23,41" BT 120° 51' 19,60" BT 120° 54' 8,60" BT 120° 54' 26,58" BT 120° 51' 39,87" BT 121° 23' 52,35" BT 121° 12' 37,64" BT 123° 31' 38,45" BT 123° 29' 48,93" BT 123° 27' 18,33" BT 123° 21' 29,23" BT 123° 12' 42,15" BT 123° 12' 28,46" BT 123° 12' 49,00" BT 123° 13' 31,69" BT 123° 18' 55,68" BT 123° 8' 13,49" BT 123° 6' 31,16" BT 122° 38' 24,65" BT 122° 44' 17,10" BT 123° 38' 29,23" BT 123° 39' 51,64" BT 123° 36' 39,64" BT 123° 37' 0,17" BT 123° 34' 56,96" BT 123° 36' 5,41" BT 123° 31' 24,76" BT 123° 31' 38,45" BT 119° 45' 59,63" BT 119° 43' 7,94" BT 119° 41' 49,26" BT 119° 40' 14,69" BT 119° 36' 22,20" BT 119° 31' 50,31" BT 119° 28' 13,59" BT 119° 22' 46,53" BT 119° 18' 6,76" BT 119° 13' 3,35" BT 119° 10' 9,97" BT 119° 4' 54,73" BT 118° 59' 43,44" BT

10° 45' 37,78" LS 10° 57' 10,87" LS 10° 34' 44,60" LS 10° 20' 36,88" LS 10° 18' 45,75" LS 10° 18' 1,61" LS 10° 18' 53,10" LS 10° 14' 35,68" LS 10° 11' 31,84" LS 10° 10' 10,96" LS 10° 5' 9,54" LS 10° 1' 10,67" LS 9° 56' 5,54" LS 10° 8' 42,44" LS 10° 45' 37,78" LS 9° 58' 37,48" LS 10° 2' 56,30" LS 10° 1' 11,37" LS 10° 2' 56,30" LS 10° 14' 36,09" LS 10° 17' 45,10" LS 10° 21' 8,15" LS 10° 21' 26,28" LS 10° 23' 38,56" LS 10° 34' 22,96" LS 10° 33' 45,57" LS 10° 24' 28,36" LS 10° 19' 21,17" LS 9° 32' 10,40" LS 9° 33' 50,61" LS 9° 36' 57,24" LS 9° 42' 18,67" LS 9° 45' 48,35" LS 9° 50' 0,02" LS 9° 53' 15,79" LS 9° 58' 37,48" LS 9° 10' 45,22" LS 9° 19' 21,34" LS 9° 19' 13,32" LS 9° 17' 56,97" LS 9° 17' 4,73" LS 9° 18' 49,21" LS 9° 17' 48,93" LS 9° 19' 9,30" LS 9° 17' 52,95" LS 9° 19' 17,34" LS 9° 18' 53,23" LS 9° 21' 38,00" LS 9° 22' 50,34" LS

94

Nama Zona

ID Zona

6040

X

Y

118° 55' 40,10" BT 118° 55' 39,70" BT 119° 45' 59,63" BT 118° 55' 36.10'' BT 119° 46' 29.40'' BT 120° 53' 36,62'' BT 121° 20' 8,26'' BT 121° 9' 3,77'' BT

9° 25' 45,71" LS 9° 10' 45,77" LS 9° 10' 45,22" LS 9° 10' 22.80'' LS 9° 10' 24.90'' LS 10° 48' 5,71'' LS 10° 20' 57,74'' LS 10° 57' 10,87'' LS

Koordinat lokasi untuk masing-masing ID Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional sebagaimana terdapat pada tabel 19. di bawah ini: Tabel 19.

Koordinat Lokasi untuk Masing-Masing ID Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional Nama Zona ID Zona X Y 124° 0' 58,41" BT 9° 15' 52,67" LS 124° 0' 42,57" BT 9° 18' 23,17" LS 123° 56' 0,11" BT 9° 21' 23,81" LS 123° 55' 57,86" BT 9° 25' 14,72" LS 123° 56' 6,72" BT 9° 25' 14,73" LS 123° 49' 22,63" BT 9° 29' 48,55" LS 123° 49' 21,94" BT 9° 29' 48,70" LS 123° 49' 23,37" BT 9° 27' 57,34" LS 123° 46' 32,59" BT 9° 27' 53,51" LS 123° 44' 57,92" BT 9° 30' 52,61" LS 123° 47' 23,81" BT 9° 32' 4,85" LS 123° 40' 1,59" BT 9° 45' 33,12" LS 123° 40' 1,64" BT 9° 45' 19,73" LS 123° 38' 34,37" BT 9° 45' 21,91" LS 123° 37' 51,59" BT 9° 46' 22,64" LS Zona 123° 38' 50,16" BT 9° 47' 41,54" LS Perikanan 4010 Berkelanjutan 123° 39' 45,75" BT 9° 47' 40,84" LS Tradisional 123° 35' 47,30" BT 10° 2' 39,48" LS 123° 29' 40,37" BT 10° 5' 32,01" LS 123° 28' 4,42" BT 10° 3' 35,42" LS 123° 27' 49,97" BT 10° 3' 14,78" LS 123° 27' 30,37" BT 10° 3' 3,43" LS 123° 27' 10,76" BT 10° 3' 5,50" LS 123° 26' 8,56" BT 10° 3' 39,03" LS 123° 23' 2,27" BT 10° 5' 19,28" LS 123° 20' 51,06" BT 10° 6' 27,73" LS 123° 19' 39,87" BT 10° 8' 56,31" LS 123° 18' 35,89" BT 10° 10' 24,01" LS 123° 17' 29,86" BT 10° 11' 44,50" LS 123° 16' 42,40" BT 10° 12' 21,64" LS 123° 16' 0,09" BT 10° 13' 4,98" LS 123° 15' 4,37" BT 10° 14' 36,71" LS 95

Nama Zona

ID Zona

X 123° 14' 58,18" BT 123° 14' 58,19" BT 123° 14' 58,18" BT 123° 15' 5,41" BT 123° 15' 25,01" BT 123° 15' 27,07" BT 123° 15' 33,26" BT 123° 15' 40,74" BT 123° 15' 47,31" BT 123° 16' 10,25" BT 123° 16' 39,24" BT 123° 17' 27,79" BT 123° 18' 8,95" BT 123° 19' 4,78" BT 123° 19' 32,77" BT 123° 19' 30,97" BT 123° 22' 13,44" BT 123° 22' 31,42" BT 123° 17' 29,06" BT 123° 16' 57,10" BT 123° 13' 48,23" BT 123° 14' 45,65" BT 123° 8' 14,19" BT 123° 8' 26,88" BT 123° 7' 56,50" BT 123° 7' 21,79" BT 123° 6' 50,55" BT 123° 6' 8,06" BT 123° 6' 8,21" BT 123° 6' 24,96" BT 123° 5' 48,51" BT 123° 5' 28,82" BT 123° 5' 28,70" BT 123° 5' 24,92" BT 123° 4' 59,99" BT 123° 5' 0,15" BT 123° 5' 17,36" BT 123° 5' 34,69" BT 123° 4' 12,27" BT 123° 4' 12,21" BT 123° 4' 12,20" BT 123° 3' 43,11" BT 123° 3' 16,20" BT 123° 3' 41,65" BT 123° 3' 41,82" BT 123° 3' 41,73" BT 123° 3' 41,73" BT 122° 57' 58,65" BT 122° 57' 58,90" BT 96

Y 10° 15' 15,92" LS 10° 15' 15,96" LS 10° 15' 16,01" LS 10° 15' 56,25" LS 10° 16' 39,59" LS 10° 17' 22,93" LS 10° 18' 16,58" LS 10° 18' 46,23" LS 10° 19' 5,49" LS 10° 19' 29,32" LS 10° 19' 58,23" LS 10° 20' 32,78" LS 10° 20' 53,35" LS 10° 20' 44,13" LS 10° 20' 32,16" LS 10° 25' 33,09" LS 10° 25' 29,45" LS 10° 25' 51,73" LS 10° 30' 49,50" LS 10° 29' 26,25" LS 10° 31' 29,33" LS 10° 32' 34,47" LS 10° 38' 54,03" LS 10° 38' 29,54" LS 10° 38' 8,66" LS 10° 38' 14,88" LS 10° 38' 53,09" LS 10° 39' 19,93" LS 10° 39' 20,24" LS 10° 39' 54,91" LS 10° 40' 21,33" LS 10° 39' 50,68" LS 10° 39' 50,50" LS 10° 39' 54,79" LS 10° 40' 23,15" LS 10° 40' 23,28" LS 10° 40' 37,00" LS 10° 40' 50,80" LS 10° 42' 13,88" LS 10° 42' 13,91" LS 10° 42' 13,89" LS 10° 41' 39,62" LS 10° 42' 2,72" LS 10° 42' 28,91" LS 10° 42' 29,09" LS 10° 42' 29,28" LS 10° 42' 29,28" LS 10° 44' 34,19" LS 10° 43' 14,71" LS

Nama Zona

ID Zona

X 122° 55' 10,18" BT 122° 53' 25,34" BT 122° 53' 25,26" BT 122° 49' 57,51" BT 122° 49' 56,00" BT 122° 49' 24,84" BT 122° 49' 25,47" BT 122° 51' 7,02" BT 122° 53' 7,26" BT 122° 54' 25,76" BT 122° 54' 27,29" BT 122° 53' 16,90" BT 123° 10' 40,14" BT 123° 10' 15,14" BT 123° 10' 57,28" BT 123° 11' 30,43" BT 123° 11' 30,19" BT 123° 23' 29,71" BT 123° 23' 30,31" BT 123° 24' 52,31" BT 123° 26' 38,73" BT 123° 26' 38,73" BT 123° 25' 32,76" BT 123° 25' 30,56" BT 123° 26' 26,93" BT 123° 26' 30,74" BT 123° 29' 52,18" BT 123° 29' 51,62" BT 123° 27' 25,18" BT 123° 29' 1,01" BT 123° 28' 40,48" BT 123° 23' 46,13" BT 123° 21' 36,07" BT 123° 18' 44,94" BT 123° 15' 53,82" BT 123° 11' 54,23" BT 123° 8' 28,88" BT 123° 5' 24,06" BT 123° 2' 5,14" BT 123° 1' 38,17" BT 123° 0' 38,43" BT 122° 56' 57,52" BT 122° 54' 13,23" BT 122° 51' 1,57" BT 122° 47' 15,68" BT 122° 47' 1,99" BT 122° 45' 33,00" BT 122° 37' 20,15" BT 122° 34' 42,71" BT 97

Y 10° 43' 14,75" LS 10° 44' 9,79" LS 10° 45' 25,70" LS 10° 55' 51,71" LS 10° 55' 52,45" LS 10° 56' 32,68" LS 10° 59' 55,75" LS 11° 1' 42,40" LS 11° 1' 42,73" LS 11° 0' 32,15" LS 10° 57' 10,72" LS 10° 54' 52,86" LS 10° 49' 45,57" LS 10° 50' 11,65" LS 10° 50' 38,12" LS 10° 50' 43,77" LS 10° 50' 10,08" LS 10° 40' 54,34" LS 10° 42' 12,94" LS 10° 42' 12,29" LS 10° 39' 21,80" LS 10° 37' 43,86" LS 10° 37' 43,74" LS 10° 28' 19,78" LS 10° 29' 30,96" LS 10° 29' 41,29" LS 10° 29' 43,35" LS 10° 32' 24,58" LS 10° 33' 58,67" LS 10° 38' 24,96" LS 10° 41' 13,18" LS 10° 45' 4,53" LS 10° 44' 50,51" LS 10° 46' 56,71" LS 10° 52' 12,29" LS 10° 53' 57,51" LS 10° 53' 8,41" LS 10° 55' 49,75" LS 10° 58' 30,38" LS 10° 58' 52,16" LS 10° 59' 11,57" LS 11° 0' 23,37" LS 11° 3' 46,89" LS 11° 3' 53,91" LS 11° 0' 16,36" LS 10° 58' 10,06" LS 10° 53' 43,48" LS 10° 52' 40,35" LS 10° 48' 48,91" LS

Nama Zona

ID Zona

4020

X 122° 36' 11,69" BT 122° 41' 47,11" BT 122° 48' 58,35" BT 122° 53' 39,01" BT 122° 57' 16,78" BT 122° 57' 18,05" BT 123° 0' 50,25" BT 123° 6' 5,33" BT 123° 7' 20,43" BT 123° 18' 55,68" BT 123° 13' 31,69" BT 123° 12' 49,00" BT 123° 12' 28,46" BT 123° 12' 42,15" BT 123° 21' 29,23" BT 123° 27' 18,33" BT 123° 29' 48,93" BT 123° 31' 38,45" BT 123° 31' 24,76" BT 123° 36' 5,41" BT 123° 34' 56,96" BT 123° 37' 0,17" BT 123° 36' 39,64" BT 123° 39' 51,64" BT 123° 43' 50,88" BT 123° 45' 6,18" BT 123° 50' 0,52" BT 123° 54' 20,64" BT 123° 56' 58,08" BT 123° 56' 11,60" BT 123° 57' 14,25" BT 123° 57' 14,51" BT 122° 45' 0,00" BT 122° 45' 5,39" BT 122° 45' 56,72" BT 122° 47' 20,24" BT 122° 47' 40,09" BT 122° 47' 40,09" BT 122° 47' 12,21" BT 122° 42' 39,97" BT 122° 42' 40,75" BT 122° 45' 35,75" BT 122° 45' 36,41" BT 122° 42' 39,97" BT 122° 1' 49,83" BT 122° 3' 37,46" BT 122° 4' 12,18" BT 122° 3' 30,52" BT 122° 1' 32,47" BT 98

Y 10° 45' 32,57" LS 10° 44' 29,47" LS 10° 42' 58,34" LS 10° 41' 20,19" LS 10° 40' 10,51" LS 10° 40' 10,10" LS 10° 39' 56,08" LS 10° 36' 9,70" LS 10° 35' 15,75" LS 10° 23' 38,56" LS 10° 21' 26,28" LS 10° 21' 8,15" LS 10° 17' 45,10" LS 10° 14' 36,09" LS 10° 2' 56,30" LS 10° 1' 11,37" LS 10° 2' 56,30" LS 9° 58' 37,48" LS 9° 53' 15,79" LS 9° 50' 0,02" LS 9° 45' 48,35" LS 9° 42' 18,67" LS 9° 36' 57,24" LS 9° 33' 50,61" LS 9° 29' 58,09" LS 9° 27' 3,49" LS 9° 24' 57,79" LS 9° 20' 53,41" LS 9° 17' 58,88" LS 9° 16' 47,07" LS 9° 15' 52,64" LS 9° 15' 52,65" LS 10° 47' 8,10" LS 10° 47' 59,50" LS 10° 47' 56,69" LS 10° 47' 32,85" LS 10° 47' 14,62" LS 10° 46' 34,65" LS 10° 46' 34,65" LS 10° 48' 42,50" LS 10° 51' 2,18" LS 10° 51' 0,73" LS 10° 48' 41,92" LS 10° 48' 42,50" LS 10° 23' 40,81" LS 10° 25' 55,81" LS 10° 28' 21,48" LS 10° 30' 15,18" LS 10° 35' 45,70" LS

Nama Zona

ID Zona

X 121° 58' 28,45" BT 121° 53' 19,43" BT 121° 50' 8,47" BT 121° 47' 0,98" BT 121° 43' 53,49" BT 121° 41' 3,35" BT 121° 37' 28,09" BT 121° 34' 17,12" BT 121° 30' 24,49" BT 121° 27' 55,19" BT 121° 27' 27,42" BT 121° 30' 17,55" BT 121° 33' 18,10" BT 121° 38' 16,70" BT 121° 47' 11,39" BT 121° 48' 59,03" BT 121° 55' 14,01" BT 122° 1' 49,83" BT 121° 52' 14,26" BT 121° 52' 14,07" BT 121° 51' 45,94" BT 121° 50' 46,93" BT 121° 49' 55,11" BT 121° 49' 50,40" BT 121° 50' 37,49" BT 121° 50' 37,50" BT 121° 43' 42,27" BT 121° 43' 42,27" BT 121° 43' 44,89" BT 121° 43' 16,55" BT 121° 41' 8,45" BT 121° 41' 38,22" BT 121° 52' 8,93" BT 121° 52' 8,96" BT 121° 52' 47,79" BT 121° 56' 44,45" BT 121° 56' 18,69" BT 121° 56' 5,50" BT 121° 58' 24,29" BT 121° 58' 24,29" BT 121° 59' 22,07" BT 121° 59' 48,37" BT 121° 59' 16,01" BT 122° 0' 21,26" BT 122° 1' 12,38" BT 122° 1' 14,84" BT 122° 0' 48,72" BT 122° 0' 27,68" BT 121° 59' 52,65" BT 99

Y 10° 36' 46,13" LS 10° 40' 37,21" LS 10° 41' 2,10" LS 10° 40' 19,43" LS 10° 40' 22,99" LS 10° 38' 54,11" LS 10° 41' 19,87" LS 10° 42' 6,10" LS 10° 41' 48,32" LS 10° 39' 58,10" LS 10° 37' 21,68" LS 10° 33' 59,07" LS 10° 32' 23,11" LS 10° 32' 16,01" LS 10° 27' 6,86" LS 10° 23' 19,50" LS 10° 21' 36,49" LS 10° 23' 40,81" LS 10° 25' 52,33" LS 10° 25' 52,45" LS 10° 25' 9,99" LS 10° 25' 45,24" LS 10° 26' 35,78" LS 10° 27' 4,91" LS 10° 27' 15,28" LS 10° 27' 15,38" LS 10° 32' 58,01" LS 10° 32' 58,01" LS 10° 32' 56,07" LS 10° 32' 8,34" LS 10° 33' 41,39" LS 10° 34' 12,44" LS 10° 37' 3,09" LS 10° 37' 3,03" LS 10° 37' 54,46" LS 10° 34' 37,54" LS 10° 34' 13,79" LS 10° 34' 1,63" LS 10° 32' 57,99" LS 10° 33' 39,53" LS 10° 33' 39,53" LS 10° 33' 6,01" LS 10° 32' 45,73" LS 10° 28' 15,14" LS 10° 28' 20,40" LS 10° 27' 10,93" LS 10° 26' 23,31" LS 10° 25' 59,36" LS 10° 26' 31,91" LS

Nama Zona

ID Zona

4030

4040

X 121° 59' 52,58" BT 121° 37' 53,12" BT 121° 38' 37,91" BT 121° 38' 42,05" BT 121° 38' 10,17" BT 121° 38' 6,40" BT 121° 33' 7,13" BT 121° 33' 4,12" BT 121° 34' 43,63" BT 121° 34' 44,93" BT 121° 36' 42,20" BT 121° 37' 53,12" BT 123° 29' 47,02" BT 123° 29' 43,42" BT 123° 29' 42,62" BT 123° 29' 32,84" BT 123° 29' 35,70" BT 123° 29' 47,41" BT 123° 29' 46,44" BT 123° 29' 51,25" BT 123° 29' 51,25" BT 123° 28' 47,35" BT 123° 25' 13,36" BT 123° 24' 44,06" BT 123° 24' 44,08" BT 123° 24' 48,99" BT 123° 24' 56,17" BT 123° 25' 6,01" BT 123° 25' 6,02" BT 123° 25' 33,10" BT 123° 25' 33,28" BT 123° 26' 30,52" BT 123° 27' 3,54" BT 123° 28' 15,77" BT 123° 29' 20,95" BT 124° 18' 19,59" BT 124° 10' 4,43" BT 124° 8' 30,57" BT 124° 7' 19,24" BT 124° 4' 56,57" BT 123° 59' 28,06" BT 123° 51' 18,11" BT 123° 42' 34,37" BT 123° 32' 51,82" BT 123° 29' 46,76" BT 123° 29' 44,29" BT 123° 33' 1,02" BT 123° 33' 4,02" BT 123° 55' 28,76" BT 100

Y 10° 26' 31,87" LS 10° 37' 53,02" LS 10° 37' 25,00" LS 10° 36' 22,14" LS 10° 36' 21,54" LS 10° 36' 24,81" LS 10° 38' 23,87" LS 10° 39' 9,12" LS 10° 39' 12,35" LS 10° 38' 32,51" LS 10° 37' 58,73" LS 10° 37' 53,02" LS 10° 15' 44,81" LS 10° 15' 45,65" LS 10° 15' 43,35" LS 10° 15' 44,62" LS 10° 15' 59,04" LS 10° 15' 57,17" LS 10° 15' 54,39" LS 10° 15' 53,32" LS 10° 15' 53,28" LS 10° 18' 34,58" LS 10° 17' 39,35" LS 10° 14' 35,91" LS 10° 14' 35,82" LS 10° 14' 35,87" LS 10° 14' 36,08" LS 10° 14' 38,94" LS 10° 14' 38,90" LS 10° 14' 45,79" LS 10° 14' 45,97" LS 10° 15' 0,44" LS 10° 15' 6,63" LS 10° 14' 43,93" LS 10° 14' 1,05" LS 10° 13' 40,44" LS 10° 12' 56,71" LS 10° 13' 48,54" LS 10° 15' 53,31" LS 10° 17' 19,71" LS 10° 20' 6,75" LS 10° 23' 41,83" LS 10° 25' 33,23" LS 10° 23' 47,60" LS 10° 24' 30,03" LS 10° 22' 18,25" LS 10° 20' 45,64" LS 10° 19' 51,10" LS 10° 17' 42,61" LS

Nama Zona

ID Zona

4050

4070

X 123° 55' 41,74" BT 123° 56' 15,16" BT 123° 58' 7,11" BT 124° 0' 4,31" BT 124° 1' 10,30" BT 124° 1' 5,22" BT 124° 1' 3,87" BT 124° 6' 1,47" BT 124° 22' 9,51" BT 120° 38' 58,21" BT 120° 51' 39,87" BT 120° 54' 26,58" BT 120° 54' 8,60" BT 120° 51' 19,60" BT 120° 48' 23,41" BT 120° 46' 10,36" BT 120° 36' 38,63" BT 120° 33' 13,67" BT 120° 32' 5,35" BT 120° 30' 47,03" BT 120° 30' 13,89" BT 120° 27' 6,91" BT 120° 20' 31,37" BT 120° 16' 23,26" BT 120° 15' 36,52" BT 120° 11' 5,01" BT 120° 7' 55,76" BT 120° 9' 5,59" BT 120° 8' 41,54" BT 120° 8' 41,54" BT 120° 5' 48,30" BT 120° 8' 50,49" BT 120° 23' 7,33" BT 120° 22' 3,07" BT 120° 26' 55,12" BT 120° 27' 11,44" BT 120° 45' 42,14" BT 120° 46' 20,11" BT 120° 45' 17,08" BT 120° 44' 48,46" BT 120° 44' 35,22" BT 120° 38' 58,02" BT 120° 38' 58,21" BT 119° 59' 33,18" BT 120° 0' 20,46" BT 120° 3' 2,02" BT 120° 5' 31,76" BT 120° 7' 22,09" BT 120° 12' 29,87" BT 101

Y 10° 18' 28,77" LS 10° 19' 4,66" LS 10° 19' 13,65" LS 10° 18' 21,89" LS 10° 17' 52,75" LS 10° 16' 34,50" LS 10° 16' 24,48" LS 10° 11' 16,09" LS 10° 11' 11,00" LS 9° 51' 7,35" LS 9° 56' 5,54" LS 10° 1' 10,67" LS 10° 5' 9,54" LS 10° 10' 10,96" LS 10° 11' 31,84" LS 10° 14' 35,68" LS 10° 18' 53,10" LS 10° 18' 1,61" LS 10° 18' 45,75" LS 10° 20' 36,88" LS 10° 21' 23,90" LS 10° 22' 33,80" LS 10° 18' 45,75" LS 10° 18' 42,07" LS 10° 21' 20,23" LS 10° 23' 14,41" LS 10° 21' 28,35" LS 10° 21' 25,37" LS 10° 16' 40,70" LS 10° 16' 40,68" LS 10° 16' 49,78" LS 10° 13' 16,61" LS 10° 15' 58,79" LS 10° 17' 30,80" LS 10° 20' 28,51" LS 10° 18' 51,26" LS 9° 56' 5,26" LS 9° 55' 16,05" LS 9° 54' 26,48" LS 9° 54' 25,65" LS 9° 55' 23,15" LS 9° 51' 7,60" LS 9° 51' 7,35" LS 9° 15' 0,17" LS 9° 17' 8,75" LS 9° 20' 13,60" LS 9° 22' 42,31" LS 9° 25' 19,07" LS 9° 24' 40,52" LS

Nama Zona

ID Zona

X 120° 11' 28,93" BT 119° 56' 38,87" BT 119° 57' 39,52" BT 119° 57' 39,52" BT 119° 56' 8,15" BT 119° 55' 14,14" BT 119° 52' 56,81" BT 119° 53' 46,53" BT 119° 51' 47,18" BT 119° 51' 13,09" BT 119° 49' 39,21" BT 119° 50' 23,76" BT 119° 45' 13,16" BT 119° 45' 15,63" BT 119° 40' 15,73" BT 119° 39' 25,27" BT 119° 25' 57,03" BT 119° 25' 56,61" BT 119° 24' 21,91" BT 119° 24' 21,91" BT 119° 19' 39,41" BT 119° 19' 39,81" BT 119° 16' 26,89" BT 119° 16' 26,45" BT 119° 11' 24,31" BT 119° 11' 24,62" BT 119° 10' 15,87" BT 119° 8' 11,75" BT 119° 8' 43,09" BT 118° 58' 55,57" BT 118° 58' 11,40" BT 118° 57' 3,73" BT 118° 57' 49,07" BT 118° 55' 44,98" BT 118° 55' 40,39" BT 118° 55' 40,10" BT 118° 59' 43,44" BT 119° 4' 54,73" BT 119° 10' 9,97" BT 119° 13' 3,35" BT 119° 18' 6,76" BT 119° 22' 46,53" BT 119° 28' 13,59" BT 119° 31' 50,31" BT 119° 36' 22,20" BT 119° 40' 14,69" BT 119° 41' 49,26" BT 119° 43' 7,94" BT 119° 43' 25,67" BT 102

Y 9° 28' 20,15" LS 9° 17' 28,01" LS 9° 16' 49,87" LS 9° 16' 18,23" LS 9° 15' 24,33" LS 9° 15' 23,16" LS 9° 18' 28,32" LS 9° 19' 14,08" LS 9° 20' 41,00" LS 9° 19' 43,56" LS 9° 20' 50,72" LS 9° 21' 36,78" LS 9° 23' 9,17" LS 9° 21' 54,77" LS 9° 20' 23,50" LS 9° 22' 4,96" LS 9° 22' 19,91" LS 9° 21' 35,23" LS 9° 21' 35,23" LS 9° 22' 28,09" LS 9° 22' 18,96" LS 9° 20' 29,10" LS 9° 20' 29,10" LS 9° 22' 0,43" LS 9° 22' 26,44" LS 9° 21' 31,13" LS 9° 21' 32,29" LS 9° 22' 30,62" LS 9° 23' 23,42" LS 9° 27' 52,33" LS 9° 27' 17,75" LS 9° 28' 39,13" LS 9° 29' 6,18" LS 9° 32' 35,57" LS 9° 32' 36,46" LS 9° 25' 45,71" LS 9° 22' 50,34" LS 9° 21' 38,00" LS 9° 18' 53,23" LS 9° 19' 17,34" LS 9° 17' 52,95" LS 9° 19' 9,30" LS 9° 17' 48,93" LS 9° 18' 49,21" LS 9° 17' 4,73" LS 9° 17' 56,97" LS 9° 19' 13,32" LS 9° 19' 21,34" LS 9° 19' 23,15" LS

Nama Zona

ID Zona

4080

X 119° 47' 4,49" BT 119° 51' 20,62" BT 119° 53' 42,48" BT 119° 56' 24,03" BT 119° 59' 33,18" BT 120° 16' 12,59" BT 120° 15' 53,71" BT 120° 16' 45,49" BT 120° 17' 38,68" BT 120° 17' 30,32" BT 120° 22' 22,87" BT 120° 22' 22,96" BT 120° 20' 8,20" BT 120° 16' 37,69" BT 120° 13' 4,91" BT 120° 11' 50,04" BT 120° 8' 25,13" BT 119° 58' 30,13" BT 119° 57' 7,38" BT 119° 54' 37,64" BT 119° 51' 20,54" BT 119° 52' 17,68" BT 119° 52' 17,68" BT 119° 52' 17,69" BT 119° 52' 17,69" BT 119° 54' 49,23" BT 119° 55' 35,99" BT 119° 55' 18,48" BT 119° 59' 50,58" BT 119° 59' 50,58" BT 120° 1' 51,88" BT 120° 1' 52,13" BT

Y 9° 19' 45,47" LS 9° 16' 48,66" LS 9° 13' 39,81" LS 9° 13' 3,66" LS 9° 15' 0,17" LS 8° 50' 53,43" LS 8° 51' 30,17" LS 8° 51' 45,66" LS 8° 51' 27,75" LS 8° 50' 48,07" LS 8° 49' 4,23" LS 8° 49' 4,81" LS 8° 57' 9,79" LS 8° 58' 36,16" LS 8° 56' 59,81" LS 8° 53' 47,12" LS 8° 50' 50,51" LS 8° 53' 2,97" LS 8° 54' 55,36" LS 8° 55' 39,52" LS 8° 54' 39,64" LS 8° 51' 47,82" LS 8° 51' 47,81" LS 8° 51' 47,82" LS 8° 51' 47,82" LS 8° 52' 34,86" LS 8° 52' 19,78" LS 8° 51' 42,19" LS 8° 49' 4,91" LS 8° 50' 0,50" LS 8° 49' 59,98" LS 8° 48' 50,52" LS

Koordinat lokasi untuk masing-masing ID Sub Zona Perlindungan Setasea,

letak

dan

luasan

masing-masing

ID

Zona Perikanan

Berkelanjutan sebagaimana terdapat pada tabel 20. dan tabel 21. di bawah ini: Tabel 20. Koordinat Lokasi untuk Masing-Masing ID Sub Zona Perlindungan Setasea Nama Zona Zona Perlindungan Setasea

Zona ID

5000

X 121° 121° 121° 121° 121°

12' 12' 20' 20' 12'

37,64" 41,66" 37,35" 33,33" 37,64"

103

Y BT BT BT BT BT

10° 10° 10° 10° 10°

45' 53' 53' 45' 45'

37,78" 22,26" 15,39" 30,92" 37,78"

LS LS LS LS LS

Nama Zona

Zona ID

X

Y

121° 23' 52,35" BT 121° 52' 41,38" BT 122° 4' 9,61" BT 122° 38' 24,65" BT 123° 6' 31,16" BT 123° 8' 13,49" BT 123° 7' 20,43" BT 123° 6' 5,33" BT 123° 0' 50,25" BT 122° 57' 18,05" BT 122° 57' 16,78" BT 122° 53' 39,01" BT 122° 48' 58,35" BT 122° 41' 47,11" BT 122° 36' 11,69" BT 122° 34' 42,71" BT 122° 37' 20,15" BT 122° 45' 33,00" BT 122° 47' 1,99" BT 122° 47' 15,68" BT 122° 51' 1,57" BT 122° 54' 13,23" BT 122° 56' 57,52" BT 123° 0' 38,43" BT 123° 1' 38,17" BT 123° 2' 5,14" BT 123° 1' 6,86" BT 122° 52' 46,77" BT 121° 50' 11,01" BT 121° 14' 11,41" BT 121° 9' 3,77" BT 121° 12' 37,64" BT 121° 44' 31,66" BT 121° 37' 49,20" BT 121° 27' 11,75" BT 121° 30' 17,55" BT 121° 27' 27,42" BT 121° 27' 55,19" BT 121° 30' 24,49" BT 121° 34' 17,12" BT 121° 37' 28,09" BT 121° 41' 3,35" BT 121° 43' 53,49" BT 121° 47' 0,98" BT 121° 50' 8,47" BT 121° 53' 19,43" BT 121° 58' 28,45" BT 122° 1' 32,47" BT 122° 3' 30,52" BT

10° 8' 42,44" LS 10° 20' 0,07" LS 10° 24' 29,90" LS 10° 24' 28,36" LS 10° 33' 45,57" LS 10° 34' 22,96" LS 10° 35' 15,75" LS 10° 36' 9,70" LS 10° 39' 56,08" LS 10° 40' 10,10" LS 10° 40' 10,51" LS 10° 41' 20,19" LS 10° 42' 58,34" LS 10° 44' 29,47" LS 10° 45' 32,57" LS 10° 48' 48,91" LS 10° 52' 40,35" LS 10° 53' 43,48" LS 10° 58' 10,06" LS 11° 0' 16,36" LS 11° 3' 53,91" LS 11° 3' 46,89" LS 11° 0' 23,37" LS 10° 59' 11,57" LS 10° 58' 52,16" LS 10° 58' 30,38" LS 11° 3' 55,94" LS 11° 9' 21,94" LS 10° 47' 5,26" LS 11° 0' 11,82" LS 10° 57' 10,87" LS 10° 45' 37,78" LS 10° 28' 39,21" LS 10° 17' 57,84" LS 10° 21' 49,78" LS 10° 33' 59,07" LS 10° 37' 21,68" LS 10° 39' 58,10" LS 10° 41' 48,32" LS 10° 42' 6,10" LS 10° 41' 19,87" LS 10° 38' 54,11" LS 10° 40' 22,99" LS 10° 40' 19,43" LS 10° 41' 2,10" LS 10° 40' 37,21" LS 10° 36' 46,13" LS 10° 35' 45,70" LS 10° 30' 15,18" LS

104

Nama Zona

Zona ID

5010

5020

5030

5040

X

Y

122° 4' 12,18" BT 122° 3' 37,46" BT 122° 1' 49,83" BT 121° 55' 14,01" BT 121° 48' 59,03" BT 121° 47' 11,39" BT 121° 44' 31,66" BT 120° 20' 31,37" BT 120° 27' 6,91" BT 120° 30' 13,89" BT 120° 30' 47,03" BT 120° 30' 53,36" BT 120° 11' 5,01" BT 120° 15' 36,52" BT 120° 16' 23,26" BT 120° 20' 31,37" BT 123° 25' 13,36" BT 123° 28' 47,35" BT 123° 27' 21,85" BT 123° 26' 38,48" BT 123° 26' 40,75" BT 123° 27' 46,96" BT 123° 29' 31,88" BT 123° 29' 44,29" BT 123° 26' 30,74" BT 123° 26' 26,93" BT 123° 25' 30,56" BT 123° 22' 31,42" BT 123° 22' 13,44" BT 123° 19' 30,97" BT 123° 19' 32,77" BT 123° 19' 30,54" BT 123° 43' 50,88" BT 123° 39' 51,64" BT 123° 38' 29,23" BT 123° 56' 11,60" BT 123° 56' 58,08" BT 123° 54' 20,64" BT 123° 50' 0,52" BT 123° 45' 6,18" BT 123° 43' 50,88" BT 120° 11' 50,04" BT 120° 13' 4,91" BT 120° 16' 37,69" BT 120° 20' 8,20" BT 120° 12' 29,87" BT 120° 7' 22,09" BT 120° 5' 31,76" BT 120° 3' 2,02" BT

10° 28' 21,48" LS 10° 25' 55,81" LS 10° 23' 40,81" LS 10° 21' 36,49" LS 10° 23' 19,50" LS 10° 27' 6,86" LS 10° 28' 39,21" LS 10° 18' 45,75" LS 10° 22' 33,80" LS 10° 21' 23,90" LS 10° 20' 36,88" LS 10° 34' 44,60" LS 10° 23' 14,41" LS 10° 21' 20,23" LS 10° 18' 42,07" LS 10° 18' 45,75" LS 10° 17' 39,35" LS 10° 18' 34,58" LS 10° 20' 53,64" LS 10° 20' 52,14" LS 10° 22' 1,92" LS 10° 22' 25,90" LS 10° 22' 24,09" LS 10° 22' 18,25" LS 10° 29' 41,29" LS 10° 29' 30,96" LS 10° 28' 19,78" LS 10° 25' 51,73" LS 10° 25' 29,45" LS 10° 25' 33,09" LS 10° 20' 32,16" LS 10° 20' 20,05" LS 9° 29' 58,09" LS 9° 33' 50,61" LS 9° 32' 10,40" LS 9° 16' 47,07" LS 9° 17' 58,88" LS 9° 20' 53,41" LS 9° 24' 57,79" LS 9° 27' 3,49" LS 9° 29' 58,09" LS 8° 53' 47,12" LS 8° 56' 59,81" LS 8° 58' 36,16" LS 8° 57' 9,79" LS 9° 24' 40,52" LS 9° 25' 19,07" LS 9° 22' 42,31" LS 9° 20' 13,60" LS

105

Nama Zona

Zona ID

5050

X

Y

120° 0' 20,46" BT 119° 59' 33,18" BT 119° 56' 24,03" BT 119° 53' 42,48" BT 119° 51' 20,62" BT 119° 47' 4,49" BT 119° 43' 25,67" BT 119° 43' 7,94" BT 119° 45' 59,63" BT 119° 51' 20,54" BT 119° 54' 37,64" BT 119° 57' 7,38" BT 119° 58' 30,13" BT 120° 8' 25,13" BT 120° 11' 50,04" BT 123° 4' 53,31'' BT 122° 52' 46,77'' BT 122° 18' 30,54'' BT 122° 35' 22,04'' BT 122° 38' 24,65'' BT 123° 8' 13,49'' BT 123° 4' 53,33'' BT

9° 17' 8,75" LS 9° 15' 0,17" LS 9° 13' 3,66" LS 9° 13' 39,81" LS 9° 16' 48,66" LS 9° 19' 45,47" LS 9° 19' 23,15" LS 9° 19' 21,34" LS 9° 10' 45,22" LS 8° 54' 39,64" LS 8° 55' 39,52" LS 8° 54' 55,36" LS 8° 53' 2,97" LS 8° 50' 50,51" LS 8° 53' 47,12" LS 11° 1' 28,35'' LS 11° 9' 21,94'' LS 10° 57' 9,94'' LS 10° 21' 21,17'' LS 10° 24' 28,36'' LS 10° 34' 22,96'' LS 10° 56' 14,56'' LS

106

Tabel 21. Letak dan Luasan Masing-masing ID Zona Perikanan Berkelanjutan No

ID_Zona

1

4010

2

4020

3

4030

4

4040

5

4050

6

4070

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Perikanan Perikanan Perairan Rote Berkelanjutan Berkelanjutan Ndao s/d Tradisional perairan sebelah Utara Kupang Perikanan Perikanan Perairan Sabu Berkelanjutan Berkelanjutan Raijua Tradisional Perikanan Perikanan Perairan Selat Berkelanjutan Berkelanjutan Semau Tradisional Perikanan Perikanan Perairan Berkelanjutan Berkelanjutan sebelah Tradisional selatan Kupang dan TTS Perikanan Perikanan Perairan Berkelanjutan Berkelanjutan sebelah Tradisional selatan Praimaditha s/d Lumbukore Perikanan Perikanan Perairan Berkelanjutan Berkelanjutan Atedalo s/d Tradisional Hambapraing

107

Kabupaten Rote Ndao dan Kupang Sabu Raijua

Desa

Luas (Hektar) 215766,88

75959,19

Kupang

5217,22

Kupang dan TTS

53219,73

Sumba Timur

88487,19

Sumba Barat Daya s/d Sumba Timur

97770,56

Keterangan

No

ID_Zona

7

4080

Zona

Sub Zona

Perikanan Perikanan Berkelanjutan Berkelanjutan Tradisional Luas Total Zona Perikanan Berkelanjutan

1

6000

2

6010

3

6020

4

6030

5

6040

Nama Lokasi Perairan Nangabere s/d Terong Tradisional

Perikanan Perikanan Perairan Berkelanjutan Berkelanjutan sebelah Umum tenggara Rote s/d Sebelah selatan TTS Perikanan Perikanan Perairan Berkelanjutan Berkelanjutan antara Sumba Umum Timur dan Sabu Raijua Perikanan Perikanan Perairan Berkelanjutan Berkelanjutan sebelah Utara Umum Rote s/d sebelah Utara Kupang Perikanan Perikanan Perairan Berkelanjutan Berkelanjutan sebelah Utara Umum Sumba (Sumba Barat Daya s/d Sumba Tengah) Perikanan Perikanan Perairan Berkelanjutan Berkelanjutan sebelah Barat Umum – Barat Daya 108

Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai

Desa

Luas (Hektar) 45550,06 581970,83

Rote, Kupang, s/d TTS

113032,08

Sumba Timur s/d Sabu Raijua Rote s/d Kupang

363378,80

Sumba Barat Daya s/d Sumba Tengah

151459,25

Sabu Raijua

111187,98

653800,49

Keterangan

17,34 % dari luas TNP Laut Sawu

No

ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Pulau Dana Sabu Raijua Luas Total Zona Perikanan Berkelanjutan Umum 1

5000

Perikanan Perlindungan Berkelanjutan Setasea

2

5010

Perikanan Perlindungan Berkelanjutan Setasea

3

5020

Perikanan Perlindungan Berkelanjutan Setasea

4

5030

Perikanan Perlindungan Berkelanjutan Setasea

5

5040

6

5050

Perikanan Berkelanjutan Perikanan Berkelanjutan

Perlindungan Setasea Perlindungan Setasea

Perairan Rote Barat dsk serta Perairan Sabu Raijua dsk Perairan sebelah Selatan Tanjung Nguyu Selat antara Rote dan Kupang Barat Perairan sebelah Utara Kupang (Soliu s/d Kifu) Selat Sumba Perairan Rote Barat dsk 109

Desa

Luas (Hektar) 1392858,61

Rote Ndao dan Sabu Raijua

530958,20

Sumba Timur

53937,49

Rote Ndao s/d Kupang

28980,94

Kupang

35942,12

251179,65 Rote Ndao

339770,13

Keterangan

41,51 % dari luas TNP Laut Sawu

No

ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Luas Total Zona Perlindungan Setasea

Desa

Luas Keterangan (Hektar) 1240768,54 36,98 % dari luas TNP Laut Sawu

2. Potensi Potensi dan fitur konservasi untuk masing-masing ID Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana terdapat pada tabel 22. di bawah ini: Tabel 22. Potensi dan Fitur Konservasi untuk masing-masing ID Zona Perikanan Berkelanjutan Zona

Sub Zona

Perikanan Perikanan Berkelanjutan Berkelanjutan Tradisional

ID_Zona 4010

Kategori Fitur Konservasi Habitat Wilayah Pesisir

Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi

110

Potensi dan Fitur Konservasi Estuari

Luas (Hektar) 145,23

Mangrove Terumbu Karang Lamun Sills Selat

112,13 23118,96 2044,50 46032,37 109076,64

Upwelling Kawasan Konservasi Eksisting (TB. Pulau Ndana) Wisata Selam Daerah Mistis/ Angker Budidaya Mutiara Pos pengawasan (TNI AL) Wisata Rekreasi Surfing

104071,84 0,02 49,31 153,58 7019,44 6392,96 421,36 402,17

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi

Potensi dan Fitur Konservasi

Wisata Berenang Pengetahuan Lokal Usulan Daerah Larang Ambil Spesies Koridor Setasea Lumba-lumba Dugong Pari Manta Hiu SPAGS Penyu Paus Paus Luas Zona 4010 4020 Habitat Wilayah Terumbu Karang Pesisir Lamun Habitat Perairan Sills Dalam dan Selat Oseanografi Kondisi yang Wisata Selam Mendukung Wisata Rekreasi Konservasi Surfing Spesies Koridor Setasea Lumba-lumba Dugong Hiu Penyu 111

Luas (Hektar) 14,78 169,21 175944,87 70288,07 13649,75 1199,33 1640,16 947,09 25964,42 14585,31 59950,90 215766,88 4897,29 297,35 75173,83 75959,19 66,57 283,52 311,17 75959,19 35844,17 3991,82 78,52 9740,14

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi

Potensi dan Fitur Konservasi Paus

Luas Zona 4020 4030 Habitat Wilayah Pesisir

Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi

Mangrove Terumbu Karang Lamun Upwelling

Kawasan Konservasi Eksisting (SM. Perhatu dan TWAL. Teluk Kupang) Wisata Selam Lilifuk (Kearifan Lokal) Pos pengawasan (Polair dan TNI AL) Pengetahuan Lokal Usulan Daerah Larang Ambil Spesies Koridor Setasea Buaya Lumba-lumba Paus Luas Zona 4030 4040 Habitat Wilayah Estuari Pesisir Terumbu Karang Habitat Perairan Selat Dalam dan Upwelling Oseanografi 112

Luas (Hektar) 40755,06 75959,19 0,01 1054,81 126,50 5185,02 0,01 2,99 0,00016 500,14 80,48 393,83 38,19 265,45 2563,98 5217,22 7,52 265,38 50391,38 40638,11

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies

Luas Zona 4040 4050 Habitat Wilayah Pesisir

Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi

Potensi dan Fitur Konservasi Wisata Rekreasi Surfing

971,55 971,55

Koridor Setasea Lumba-lumba Dugong Pari Manta Hiu Penyu Paus Estuari

10343,75 4259,96 407,31 52,67 4718,01 1132,12 65,64 53219,73 260,56

Mangrove Terumbu Karang Lamun Pulau Satelit

42,23 14454,42 1290,64 49049,59

Sills

46920,29

Selat Upwelling Kondisi yang Tokoh Masyarakat yang Mendukung Mendukung Konservasi Konservasi Surfing Wisata Berenang Pengetahuan Lokal Usulan Daerah Larang Ambil Spesies Koridor Setasea Buaya 113

Luas (Hektar)

42605,40 86679,14 54,50 80,35 80,36 1064,74 86825,75 1,40

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi

Potensi dan Fitur Konservasi Lumba-lumba Dugong Pari Manta Hiu SPAGS Penyu Paus Paus

Luas Zona 4050 4070 Habitat Wilayah Pesisir

Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi

Spesies

114

Luas (Hektar)

Estuari

26069,05 3004,74 1674,13 10657,84 626,11 5504,76 70708,20 3125,47 88487,19 0,48

Terumbu Karang Lamun Selat

2980,65 87,18 62798,57

Pos pengawasan (DKP, Polair, dan TNI AL) Wisata Rekreasi Surfing Wisata Berenang Koridor Setasea Lumba-lumba Dugong Pari Manta Hiu SPAGS

11892,78 693,98 52,56 420,40 1829,21 18392,34 894,25 131,08 52959,04 319,33

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi

Potensi dan Fitur Konservasi Penyu Paus Paus

Luas Zona 4070 4080 Habitat Wilayah Pesisir

Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi

Perikanan Perikanan Berkelanjutan Berkelanjutan Umum

Estuari

4421,48 23326,27 10672,74 97770,56 21,87

Terumbu Karang Lamun Pulau Satelit

690,96 12,90 12211,76

Selat Upwelling Wisata Selam Wisata Rekreasi Wisata Berenang Koridor Setasea Lumba-lumba Dugong Pari Manta Hiu SPAGS Penyu Paus

Spesies

Luas Zona 4080 6000 Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi 115

Luas (Hektar)

Selat Upwelling

2214,11 34990,32 367,86 367,86 0,02 5218,27 28586,32 186,45 78,52 3888,26 179,63 3813,15 27421,01 45550,06 13532,30 1755,92

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi Spesies

Luas Zona 6000 6010 Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi

Potensi dan Fitur Konservasi Koridor Setasea Lumba-lumba Paus Pulau Satelit Sills Selat Upwelling Koridor Setasea Lumba-lumba Paus

Spesies

Luas Zona 6010 6020 Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies Luas Zona 6020 6030 Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies Luas Zona 6030 6040 Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi

Upwelling Koridor Setasea Paus Selat Hiu Pulau Satelit Sills Selat

116

Luas (Hektar) 2807,17 1391,82 11,73 113032,08 1597,60 39446,57 37994,95 40347,29 40347,29 4184,95 38329,45 363378,80 49,42 3737,48 902,80 653800,49 64,56 64,56 151459,25 319,52 7889,31 7598,99

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi

Upwelling Koridor Setasea Lumba-lumba Paus

Spesies

Perikanan Perlindungan Berkelanjutan Setasea

Potensi dan Fitur Konservasi

Luas Zona 6040 5000 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi

Terumbu Karang Sills Selat Upwelling Koridor Setasea Lumba-lumba Paus

Spesies

Luas Zona 5000 5010 Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies

Pulau Satelit Upwelling

Luas Zona 5010 5020 Habitat Wilayah Pesisir

Terumbu Karang

Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi 117

Koridor Setasea Paus

Lamun Selat Upwelling

Luas (Hektar) 8069,46 8069,46 836,99 7665,89 111187,98 10,53 14537,53 51092,8 23313,59 51399 973,87 17299,02 530958,20 5587,95 6349,53 6349,53 680,39 53937,49 3392,11 127,73 7439,65 8958,72

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi Kondisi yang Mendukung Konservasi

Potensi dan Fitur Konservasi Kawasan Konservasi Eksisting (TWAL Teluk Kupang) Wisata Rekreasi Koridor Setasea Lumba-lumba Paus

Spesies

Luas Zona 5020 5030 Spesies

Koridor Setasea Lumba-lumba Dugong Paus Paus

Luas Zona 5030 5040 Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies

Luas Zona 5040 5050 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi

Selat Upwelling Lumba-lumba Hiu Paus Paus Terumbu Karang Sills Selat

118

Luas (Hektar) 0,01 7,37 25803,97 3648,16 3502,86 28980,94 2802,79 2802,79 2769,51 451,67 2802,79 35942,12 444,85 163,21 163,21 2553,68 2108,83 163,21 251179,65 5,27 7268,77 25546,40

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi

Potensi dan Fitur Konservasi Upwelling Koridor Setasea Lumba-lumba Paus

Spesies

Luas Zona 5050

119

Luas (Hektar) 11656,79 25699,50 486,94 8649,51 339770,13

3. Peruntukan/Tujuan Zona a. Peruntukan/Tujuan Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum, yaitu perlindungan habitat dan populasi ikan; penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; budidaya ramah lingkungan;

pariwisata

dan

rekreasi;

penelitian

dan

pengembangan; pendidikan; dan alur pelayaran. 1) kegiatan

perlindungan

habitat

dan

populasi

ikan

yang

diperbolehkan yaitu: Perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang

kelangsungan

hidup

dari

suatu

jenis

atau

sumberdaya ikan dan ekosistemnya; Pengamanan, pencegahan dan/atau

pembatasan

kegiatan-kegiatan

yang

dapat

mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; Pengelolaan jenis sumberdaya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; Alur migrasi biota perairan; Pemulihan. 2) kegiatan Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan meliputi: alat penangkapan ikan yang sifatnya statis atau pasif dan semi aktif; dan cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan. alat penangkapan ikan yang sifatnya pasif adalah

alat

penangkapan ikan yang menetap, yang mana ikan mendatangi alat tersebut sehingga tertangkap yang diperbolehkan yaitu: Jaring Angkat (Lift Net), Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored)), Bagan Perahu/rakit (boat/raft lift net), Bagan Tancap (bamboo platform lift net), Jaring Serok (scoop net), dan Jaring angkat lainnya (Other Lift Net). alat

penangkapan

ikan

yang

sifatnya

semi

aktif

yang

diperbolehkan yaitu: Rawai Tuna (Tuna Long Line), Rawai Tetap (Set Long Line), Huhate (Pole and Line), Pancing Tonda (Troll Line), Pancing Ulur (Hand Line), Pancing Layang-Layang, panah, tombak, Jermal (Stow Net), Lampara dasar dan Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal.

120

kegiatan penangkapan ikan hanya diperbolehkan: dengan menggunakan kapal berukuran dibawah 30 GT dan dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan. rumpon dan lampu. 3) Kegiatan budidaya ramah lingkungan yang diperbolehkan di zona ini meliputi kegiatan budidaya yang mempertimbangkan: jenis ikan yang dibudidayakan; jenis pakan; teknologi; jumlah unit

usaha

budidaya;

dan

daya

dukung

dan

kondisi

perikanan

ramah

lingkungan sumber daya ikan. Prinsip/tata

cara

kegiatan

budidaya

lingkungan adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan

serta

memanen

hasilnya

dalam

lingkungan

yang

terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis. Jenis ikan yang dibudidaya di kawasan konservasi perairan adalah jenis ikan lokal yang bertujuan untuk konservasi spesies dan low input. Jenis ikan yang dibudidaya diutamakan pada jenis ikan yang dalam praktek budidayanya tidak perlu diberikan pakan tambahan

atau

kalaupun

diberi

pakan

tambahan,

pemberiannya hanya sekali-kali serta tidak perlu diberi obatobatan dan dalam kegiatan budidaya tersebut diperlukan kualitas air yang baik. Budidaya perikanan yang menggunakan teknologi budidaya tradisional, yakni teknologi budidaya dengan padat penebaran yang rendah, pemberian pakan yang rendah dan tidak menggunakan obat-obatan. Budidaya perikanan yang menggunakan teknologi budidaya intensif yang diperbolehkan adalah budidaya jenis ikan yang dalam praktek budidayanya tidak perlu memberikan pakan tambahan ataupun obat-obatan serta dalam kegiatan budidaya tersebut diperlukan kualitas air yang baik seperti budidaya tiram mutiara.

121

Penggunaan jenis pakan ikan harus mengandung nutrisi yang terdiri dari sumber kalori dan protein sesuai kebutuhan dari masing-masing jenis dan umur ikan; tidak mengandung zat beracun,

bahan

pencemaran

yang

berbahaya

bagi

ikan

dan/atau manusia, atau yang mengakibatkan penurunan produksi

atau

menyebabkan

pencemaran/kerusakan

lingkungan. Jenis budidaya yang diperbolehkan adalah budidaya rumput laut, mutiara, karamba jaring apung (KJA), teripang, lobster dan tambak. Jumlah unit usaha budidaya ikan di kawasan konservasi perairan dibatasi dengan pertimbangan pertimbangan daya dukung lingkungannya. 4) Kegiatan pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan meliputi: rekreasi

pantai;

menyelam;

pariwisata

tontonan

seperti

snorkeling dan menggunakan perahu kaca (glass boat); pariwisata

minat

khusus;

perahu

pariwisata;

olahraga

permukaan air seperti berenang, selancar air (surfing), kite surfing, jetsky, dan dayung/kayak, memancing (sport and recreation fishing), dan jenis olah raga air lainnya; wisata penelitian untuk mendapat pengetahuan terkait bidang ilmu tertentu seperti mengamati kehidupan biota perairan (paus, penyu dan lain-lain), formasi kehidupan terumbu karang, mangrove, burung dan lain-lain; wisata budaya, tracking dan pembuatan foto, video dan film. 5) Kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperbolehkan meliputi:

penelitian

berkelanjutan

dan

dasar

untuk

konservasi;

kepentingan

penelitian

perikanan

terapan

untuk

kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi; dan pengembangan untuk kepentingan konservasi. 6) Kegiatan

pendidikan

yang

diperbolehkan

merupakan

pendidikan untuk memberikan wawasan dan motivasi yang meliputi aspek: biologi, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tata kelola dan pengelolaan.

122

7) Alur

pelayaran

berkelanjutan

yang

diperbolehkan

umum

adalah

di

alur

zona

perikanan

pelayaran

untuk

perhubungan, pelayaran selain di alur pelayaran untuk perhubungan, dan ALKI III. b. Peruntukan/Tujuan Tradisional,

yaitu

Sub

Zona

Perikanan

perlindungan

habitat

dan

Berkelanjutan populasi

ikan;

penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; budidaya ramah lingkungan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; pendidikan; dan alur pelayaran. 1) Kegiatan

perlindungan

habitat

dan

populasi

ikan

yang

diperbolehkan yaitu: Perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang

kelangsungan

hidup

dari

suatu

jenis

atau

sumberdaya ikan dan ekosistemnya; Pengamanan, pencegahan dan/atau

pembatasan

kegiatan-kegiatan

yang

dapat

mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; Pengelolaan jenis sumberdaya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; Alur migrasi biota perairan; Pemulihan. 2) Kegiatan Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan meliputi: alat penangkapan ikan yang sifatnya statis dan atau pasif dan semi aktif; dan cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan. 3) Kegiatan budidaya ramah lingkungan yang diperbolehkan di zona ini meliputi kegiatan budidaya yang mempertimbangkan: jenis ikan yang dibudidayakan; jenis pakan; teknologi; jumlah unit

usaha

budidaya;

dan

daya

dukung

dan

kondisi

perikanan

ramah

lingkungan sumber daya ikan. Prinsip/tata

cara

kegiatan

budidaya

lingkungan adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan

serta

memanen

hasilnya

dalam

lingkungan

yang

terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan

123

dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis. Jenis ikan yang dibudidaya di kawasan konservasi perairan adalah jenis ikan lokal yang bertujuan untuk konservasi spesies dan low input. Jenis ikan yang dibudidaya di diutamakan pada jenis ikan yang dalam praktek budidayanya tidak perlu diberikan pakan tambahan

atau

kalaupun

diberi

pakan

tambahan,

pemberiannya hanya sekali-kali serta tidak perlu diberi obatobatan dan dalam kegiatan budidaya tersebut diperlukan kualitas air yang baik. Budidaya perikanan yang menggunakan teknologi budidaya tradisional, yakni teknologi budidaya dengan padat penebaran yang rendah, pemberian pakan yang rendah dan tidak menggunakan obat-obatan. Budidaya perikanan yang menggunakan teknologi budidaya intensif yang diperbolehkan adalah budidaya jenis ikan yang dalam praktek budidayanya tidak perlu memberikan pakan tambahan ataupun obat-obatan serta dalam kegiatan budidaya tersebut diperlukan kualitas air yang baik seperti budidaya tiram mutiara. Penggunaan jenis pakan ikan harus mengandung nutrisi yang terdiri dari sumber kalori dan protein sesuai kebutuhan dari masing-masing jenis dan umur ikan; tidak mengandung zat beracun,

bahan

pencemaran

yang

berbahaya

bagi

ikan

dan/atau manusia atau yang mengakibatkan penurunan produksi

atau

menyebabkan

pencemaran/kerusakan

lingkungan. Jenis budidaya yang diperbolehkan adalah budidaya rumput laut, mutiara, karamba jaring apung (KJA), teripang, lobster dan tambak. Jumlah unit usaha budidaya ikan di kawasan konservasi perairan dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangan daya dukung lingkungannya.

124

4) Kegiatan pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan meliputi: rekreasi

pantai,

menyelam;

pariwisata

tontonan

seperti

snorkeling dan menggunakan perahu kaca (glass boat); pariwisata

minat

khusus;

perahu

pariwisata;

olahraga

permukaan air seperti berenang, selancar air (surfing), kite surfing, jetsky, dan dayung/kayak, memancing (sport and recreation fishing), dan jenis olah raga air lainnya; wisata penelitian untuk mendapat pengetahuan terkait bidang ilmu tertentu seperti mengamati kehidupan biota perairan (paus, penyu dan lain-lain), formasi kehidupan terumbu karang, mangrove, burung dan lain-lain; wisata budaya, tracking dan pembuatan foto, video dan film. Pembatasan

ukuran

kelompok

wisatawan

yang

dapat

melakukan kegiatan wisata dalam waktu yang bersamaan dan pembatasan jenis kegiatan dan usaha pariwisata disesuaikan dengan daya dukung kawasan yang dikelola oleh Pengelola TNP Laut Sawu. Jenis pengusahaan pariwisata yang diperbolehkan yaitu usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam. 5) Kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperbolehkan meliputi:

penelitian

berkelanjutan

dan

dasar

untuk

konservasi;

kepentingan

penelitian

perikanan

terapan

untuk

kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi; dan pengembangan untuk kepentingan konservasi. 6) Kegiatan

pendidikan

yang

diperbolehkan

merupakan

pendidikan untuk memberikan wawasan dan motivasi yang meliputi aspek: biologi, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tata kelola dan pengelolaan. 7) Alur

pelayaran

berkelanjutan

yang

diperbolehkan

tradisional

adalah

di

alur

zona

perikanan

pelayaran

untuk

perhubungan, pelayaran selain di alur pelayaran untuk perhubungan, dan ALKI III. 8) Aktifitas kearifan lokal Keruga yaitu kegiatan pengambilan terumbu karang hidup untuk digunakan sebagai batu kapur

125

untuk sirih pinang oleh masyarakat seperti di Kabupaten Sabu Raijua diperbolehkan satu tahun sekali dalam waktu satu hari dalam jumlah yang secukupnya dengan waktu/hari yang ditentukan oleh keputusan adat. c. Peruntukan/Tujuan Sub Zona Perlindungan Setasea Sub

Zona

Perlindungan

Setasea

diperuntukkan

perlindungan habitat, populasi ikan dan

untuk:

setasea; perlindungan

koridor migrasi penting setasea; penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; budidaya ramah lingkungan; pariwisata

dan

rekreasi;

penelitian

dan

pengembangan;

pendidikan; alur pelayaran; dan Aktifitas kearifan lokal Keruga. 1) Kegiatan perlindungan habitat, populasi ikan dan setasea yang diperbolehkan yaitu: Perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang

kelangsungan

hidup

dari

suatu

jenis

atau

sumberdaya ikan dan ekosistemnya; Pengamanan, pencegahan dan/atau

pembatasan

kegiatan-kegiatan

yang

dapat

mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; Pengelolaan jenis sumberdaya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; Alur migrasi biota perairan; Pemulihan. 2) Kegiatan Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan meliputi: alat penangkapan ikan yang sifatnya statis dan atau pasif dan semi aktif; dan cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan. 3) Kegiatan budidaya ramah lingkungan yang diperbolehkan di zona ini meliputi kegiatan budidaya yang mempertimbangkan: jenis ikan yang dibudidayakan; jenis pakan; teknologi; jumlah unit

usaha

budidaya;

dan

daya

dukung

dan

kondisi

lingkungan sumber daya ikan. 4) Kegiatan pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan meliputi: rekreasi

pantai,

menyelam;

pariwisata

tontonan

seperti

snorkeling dan menggunakan perahu kaca (glass boat); pariwisata

minat

khusus;

126

perahu

pariwisata;

olahraga

permukaan air seperti berenang, selancar air (surfing), kite surfing, dan dayung/kayak, memancing (sport and recreation fishing), dan jenis olah raga air lainnya; wisata penelitian untuk mendapat pengetahuan terkait bidang ilmu tertentu seperti mengamati kehidupan biota perairan (paus, penyu dan lain-lain), formasi kehidupan terumbu karang, mangrove, burung dan lain-lain; wisata budaya, tracking dan pembuatan foto, video dan film. Pembatasan

ukuran

kelompok

wisatawan

yang

dapat

melakukan kegiatan wisata dalam waktu yang bersamaan dan pembatasan jenis kegiatan dan usaha pariwisata disesuaikan dengan daya dukung kawasan yang dikelola oleh Pengelola TNP; 5) Kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperbolehkan meliputi : penelitian dasar untuk kepentingan perlindungan setasea dan konservasi lainnya; penelitian terapan untuk kepentingan perlindungan setasea dan konservasi lainnya; dan pengembangan untuk kepentingan perlindungan setasea dan konservasi lainnya. 6) Kegiatan

pendidikan

yang

diperbolehkan

merupakan

pendidikan untuk memberikan wawasan dan motivasi yang meliputi aspek: biologi, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tata kelola dan pengelolaan. 7) Alur pelayaran yang diperbolehkan di zona perlindungan setasea adalah alur pelayaran untuk perhubungan, dan pelayaran selain di alur pelayaran untuk perhubungan. 8) Aktifitas kearifan lokal Keruga yaitu kegiatan pengambilan terumbu karang hidup untuk digunakan sebagai batu kapur untuk sirih pinang oleh masyarakat seperti di Kabupaten Sabu Raijua diperbolehkan satu tahun satu kali satu hari dalam jumlah yang secukupnya dengan waktu/hari yang ditentukan oleh keputusan adat.

127

4. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh a. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh di Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum sebagaimana terdapat pada tabel 23 di bawah ini: Tabel 23. Kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum Perumusan Kegiatan Kegiatan yang boleh

No

Kegiatan

1 2 3 4 5

Patroli pengawasan Tambatan perahu Pembangunan Rumah Adat Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (kantor) Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga, Jetty) Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial Pemasangan Rumpon Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan Penangkapan Ikan dengan Kapal < 5 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan Budidaya Rumput Laut Alur Kapal untuk perhubungan Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan ALKI III Monitoring dan Penelitian non ekstraktif Monitoring dan Penelitian ekstraktif

6 7 8

9 10 11 12

Kegiatan yang diperbolehk an tetapi dengan izin

13 1 2 3

4 5 6

Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, manggrove, terumbu dan laut dalam); perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan. Pembangunan Infrastruktur wisata hotel, home stay, dan sarana penginapan lainnya Pembangunan Infrastruktur wisata (resor permanen) Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), 128

Perumusan Kegiatan

No

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Kegiatan kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck) Rekreasi pantai Wisata menyelam Wisata snorkling Wisata Jet Ski Wisata Kayak/Dayung Wisata Surfing Wisata Kite surfing Wisata Mancing (Catch and Release) Wisata perahu kaca (glass boat) Perahu wisata Wisata melihat Paus dan Lumba-Lumba Wisata melihat burung Wisata mangrove Wisata Budaya Wisata tracking Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial Penangkapan ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored)) Penangkapan ikan dengan Jaring angkat (Lift Net) Penangkapan ikan dengan Jaring serok (scoop net) Penangkapan ikan dengan Bagan Tancap (bamboo platform lift net) Penangkapan ikan dengan Bagan Perahu/rakit (Boat/raft lift net) Penangkapan ikan dengan Pancing ulur Penangkapan ikan dengan Pancing tonda Penangkapan ikan dengan Pancing layanglayang Penangkapan ikan dengan Jermal Penangkapan ikan dengan Rawai Tuna Penangkapan ikan dengan Rawai Tetap Penangkapan ikan dengan Huhate Menangkap ikan dengan tombak Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas Penangkapan ikan dengan Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal Penangkapan ikan dengan Lampara dasar Penangkapan Ikan dengan Kapal 5 - 30 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan Budidaya Mutiara Budidaya dengan Keramba Jaring Apung 129

Perumusan Kegiatan

Kegiatan yang tidak boleh

No 42 43 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

Kegiatan (KJA) Budidaya Teripang Budidaya Lobster Membangun Tambak Penangkapan ikan dengan Jaring insang hanyut (Drift nets) Penangkapan ikan dengan Jaring insang oseanik Penangkapan ikan dengan Bubu Penangkapan ikan dengan Sero Penangkapan ikan dengan Rawai Hanyut Penangkapan ikan dengan Rawai Hiu/Cucut Makameting (dengan alat dan cara yang tidak merusak terumbu karang) Rumpon telur ikan terbang Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom Menangkap Ikan Hias Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, paus, lumba-lumba, dll) Mengambil dan menjual telur penyu Penebangan Mangrove Pengambilan Karang hidup atau mati Pengambilan Karang hidup atau mati dalam aktifitas keruga (kearifan local Sabu Raijua) hanya boleh dilakukan setahun sekali dalam satu hari dan waktunya diatur oleh kesepakatan adat. Penambangan Pasir Laut Survey Seismic Minyak dan Gas Penambangan Minyak dan Gas Pembuangan Limbah dan Sampah

A. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh di Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional sebagaimana terdapat pada Tabel 24. di bawah ini: Tabel 24. Kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional Perumusan Kegiatan Kegiatan yang boleh

No 1 2 3 4

Kegiatan Patroli pengawasan Tambatan perahu Pembangunan Rumah Adat Infrastruktur Pengelolaan (kantor) 130

Kawasan

Perumusan Kegiatan

No

Kegiatan

5

Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga, Jetty) Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial Makameting (dengan alat dan cara yang tidak merusak terumbu karang) Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan Penangkapan Ikan dengan Kapal < 5 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan Budidaya Rumput Laut Alur Kapal untuk perhubungan Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan ALKI III Pengambilan Karang hidup atau mati dalam aktifitas keruga (kearifan local Sabu Raijua) hanya boleh dilakukan setahun sekali dalam satu hari dan waktunya diatur oleh kesepakatan adat. Monitoring dan Penelitian non ekstraktif Monitoring dan Penelitian ekstraktif Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, manggrove, terumbu dan laut dalam); perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan Pembangunan Infrastruktur wisata hotel, home stay, dan sarana penginapan lainnya Pembangunan Infrastruktur wisata (resor permanen) Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck) Rekreasi pantai Wisata menyelam

6 7 8

9 10 11 12 13 14

Kegiatan yang diperbolehkan tetapi dengan izin

1 2 3

4 5 6

7 8

131

Perumusan Kegiatan

No

Kegiatan

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Wisata snorkling Wisata Jet Ski Wisata Kayak/Dayung Wisata Surfing Wisata Kite surfing Wisata Mancing (Catch and Release) Wisata perahu kaca (glass boat) Perahu wisata Wisata melihat Paus dan Lumba-Lumba Wisata melihat burung Wisata mangrove Wisata Budaya Wisata tracking Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial Penangkapan ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored)) Penangkapan ikan dengan Jaring angkat (Lift Net) Penangkapan ikan dengan Jaring serok (scoop net) Penangkapan ikan dengan Bagan Tancap (bamboo platform lift net) Penangkapan ikan dengan Bagan Perahu/rakit (Boat/raft lift net) Penangkapan ikan dengan Pancing ulur Penangkapan ikan dengan Pancing tonda Penangkapan ikan dengan Pancing layang-layang Penangkapan ikan dengan Jermal Penangkapan ikan dengan Rawai Tetap Menangkap ikan dengan tombak Penangkapan ikan dengan Lampara dasar Budidaya Mutiara Budidaya dengan Keramba Jaring Apung (KJA) Budidaya Teripang Budidaya Lobster Membangun Tambak Penangkapan ikan dengan Jaring insang hanyut (Drift nets) Penangkapan ikan dengan Jaring insang oseanik Penangkapan ikan dengan Bubu Penangkapan ikan dengan Sero Penangkapan ikan dengan Rawai Tuna Penangkapan ikan dengan Rawai Hanyut

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Kegiatan yang tidak boleh

37 38 39 1 2 3 4 5 6

132

Perumusan Kegiatan

No

Kegiatan

7

Penangkapan ikan dengan Rawai Hiu/Cucut Penangkapan ikan dengan Huhate Pemasangan Rumpon Rumpon telur ikan terbang Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom Menangkap Ikan Hias Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas Penangkapan ikan dengan Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal Penangkapan Ikan dengan Kapal 5 - 30 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, paus, lumbalumba, dll) Mengambil dan menjual telur penyu Penebangan Mangrove Pengambilan Karang hidup atau mati Penambangan Pasir Laut Survey Seismic Minyak dan Gas Penambangan Minyak dan Gas Pembuangan Limbah dan Sampah

8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

B. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh di Sub Zona Perlindungan Setasea sebagaimana terdapat pada tabel 25 di bawah ini: Tabel 25. Kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada Sub Zona Perlindungan Setasea Perumusan Kegiatan Kegiatan yang boleh

No

Kegiatan

1 2 3 4

Patroli pengawasan Tambatan perahu Pembangunan Rumah Adat Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (kantor) Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga, Jetty) Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial Makameting (dengan alat dan cara yang tidak merusak terumbu karang) Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki

5 6 7 8

133

Perumusan Kegiatan

No

9 10 11 12 Kegiatan yang diperbolehk an tetapi dengan izin

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kegiatan struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan Penangkapan Ikan dengan Kapal < 5 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan Budidaya Rumput Laut Alur Kapal untuk perhubungan Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan Monitoring dan Penelitian non ekstraktif Monitoring dan Penelitian ekstraktif Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, manggrove, terumbu dan laut dalam); perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan Pembangunan Infrastruktur wisata hotel, home stay, dan sarana penginapan lainnya Pembangunan Infrastruktur wisata (resor permanen) Rekreasi pantai Wisata menyelam Wisata snorkling Wisata Kayak/Dayung Wisata Surfing Wisata Kite surfing Wisata Mancing (Catch and Release) Wisata perahu kaca (glass boat) Perahu wisata Wisata melihat Paus dan Lumba-Lumba Wisata melihat burung Wisata mangrove Wisata Budaya Wisata tracking Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial Penangkapan Ikan dengan Jaring angkat (Lift Net) Penangkapan Ikan dengan Jaring serok (scoop net) 134

Perumusan Kegiatan

No

Kegiatan

23

Penangkapan Ikan dengan Bagan Perahu/rakit (Boat/raft lift net) Penangkapan Ikan dengan Pancing ulur Penangkapan Ikan dengan Pancing tonda Penangkapan Ikan dengan Pancing layang-layang Penangkapan Ikan dengan Jermal Penangkapan Ikan dengan Huhate Menangkap ikan dengan tombak Penangkapan Ikan dengan Lampara dasar Penangkapan Ikan dengan Kapal 5 - 30 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan Budidaya Teripang Budidaya Lobster Membangun Tambak Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck) Wisata Jet Ski Penangkapan Ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored)) Penangkapan Ikan dengan Jaring insang hanyut (Drift nets) Penangkapan Ikan dengan Jaring insang oseanik Penangkapan Ikan dengan Bagan Tancap (bamboo platform lift net) Penangkapan Ikan dengan Bubu Penangkapan Ikan dengan Sero Penangkapan Ikan dengan Rawai Tuna Penangkapan Ikan dengan Rawai Hanyut Penangkapan Ikan dengan Rawai Tetap Penangkapan Ikan dengan Rawai Hiu/Cucut Pemasangan Rumpon Rumpon telur ikan terbang Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom Menangkap Ikan Hias Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas Penangkapan Ikan dengan Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, paus, lumba-

24 25 26 27 28 29 30 31

Kegiatan yang tidak boleh

32 33 34 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

135

Perumusan Kegiatan

No

Kegiatan lumba, dll)

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Mengambil dan menjual telur penyu Budidaya Mutiara Budidaya dengan Keramba Jaring Apung (KJA) ALKI III Penebangan Mangrove Pengambilan Karang hidup atau mati Pengambilan Karang hidup atau mati dalam aktifitas keruga (kearifan local Sabu Raijua) hanya boleh dilakukan setahun sekali dalam satu hari dan waktunya diatur oleh kesepakatan adat. Penambangan Pasir Laut Survey Seismic Minyak dan Gas Penambangan Minyak dan Gas Pembuangan Limbah dan Sampah

D. Zona Pemanfaatan 1. Rancangan Zonasi dan Koordinat Zona Pemanfaatan merupakan bagian kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan

pariwisata

alam

perairan

dan/atau

kondisi/jasa

lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Zona pemanfaatan mempunyai kriteria sebagai berikut: a. mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem perairan yang indah dan unik; b. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi; c. mempunyai

karakter

objek

penelitian

dan

pendidikan

yang

mendukung kepentingan konservasi; d. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya. Koordinat lokasi, letak, dan luasan untuk masing-masing ID Zona Pemanfaatan ditampilkan dalam tabel 26 dan tabel 27. dibawah ini: Tabel 26. Koordinat Lokasi untuk Masing-Masing ID Zona Pemanfaatan

136

Nama Zona

Zona ID

Zona Pemanfaatan 2000

2010

2020

2030

2040

2060

2070

X 122° 53' 16,86" BT 122° 53' 16,90" BT 122° 54' 27,29" BT 122° 54' 25,76" BT 122° 53' 7,26" BT 122° 51' 7,02" BT 122° 49' 25,47" BT 122° 49' 24,84" BT 122° 49' 56,00" BT 122° 49' 57,51" BT 122° 45' 36,41" BT 122° 45' 35,75" BT 122° 42' 40,75" BT 122° 42' 39,97" BT 122° 45' 36,41" BT 122° 47' 40,09" BT 122° 47' 20,24" BT 122° 45' 56,72" BT 122° 45' 5,39" BT 122° 45' 0,00" BT 122° 45' 0,00" BT 122° 47' 12,21" BT 122° 47' 40,09" BT 122° 47' 40,09" BT 122° 57' 58,90" BT 122° 57' 58,65" BT 122° 57' 58,65" BT 122° 53' 25,26" BT 122° 53' 25,34" BT 122° 55' 10,18" BT 122° 57' 58,90" BT 123° 8' 26,88" BT 123° 8' 14,19" BT 123° 6' 24,96" BT 123° 6' 8,21" BT 123° 6' 8,06" BT 123° 6' 50,55" BT 123° 7' 21,79" BT 123° 7' 56,50" BT 123° 8' 26,88" BT 121° 34' 44,93" BT 121° 34' 43,63" BT 121° 33' 4,12" BT 121° 33' 7,13" BT 121° 34' 45,44" BT 121° 34' 44,93" BT 121° 41' 38,22" BT 137

Y 10° 54' 52,86" LS 10° 54' 52,86" LS 10° 57' 10,72" LS 11° 0' 32,15" LS 11° 1' 42,73" LS 11° 1' 42,40" LS 10° 59' 55,75" LS 10° 56' 32,68" LS 10° 55' 52,45" LS 10° 55' 51,71" LS 10° 48' 41,92" LS 10° 51' 0,73" LS 10° 51' 2,18" LS 10° 48' 42,50" LS 10° 48' 41,92" LS 10° 47' 14,62" LS 10° 47' 32,85" LS 10° 47' 56,69" LS 10° 47' 59,50" LS 10° 47' 8,10" LS 10° 47' 8,10" LS 10° 46' 34,65" LS 10° 46' 34,65" LS 10° 47' 14,62" LS 10° 43' 14,71" LS 10° 44' 34,19" LS 10° 44' 34,29" LS 10° 45' 25,70" LS 10° 44' 9,79" LS 10° 43' 14,75" LS 10° 43' 14,71" LS 10° 38' 29,54" LS 10° 38' 54,03" LS 10° 39' 54,91" LS 10° 39' 20,24" LS 10° 39' 19,93" LS 10° 38' 53,09" LS 10° 38' 14,88" LS 10° 38' 8,66" LS 10° 38' 29,54" LS 10° 38' 32,51" LS 10° 39' 12,35" LS 10° 39' 9,12" LS 10° 38' 23,87" LS 10° 38' 16,79" LS 10° 38' 32,51" LS 10° 34' 12,44" LS

Nama Zona

Zona ID

2080

2090

2100

2110

2120

2130

X 121° 41' 8,45" BT 121° 43' 16,55" BT 121° 43' 44,89" BT 121° 43' 42,27" BT 121° 43' 42,10" BT 121° 59' 48,37" BT 121° 59' 22,07" BT 121° 58' 24,29" BT 121° 58' 24,29" BT 121° 59' 16,01" BT 121° 59' 48,37" BT 123° 16' 57,10" BT 123° 17' 29,06" BT 123° 14' 45,68" BT 123° 14' 45,65" BT 123° 13' 48,23" BT 123° 16' 57,10" BT 123° 33' 4,02" BT 123° 33' 1,02" BT 123° 29' 31,88" BT 123° 27' 46,96" BT 123° 26' 40,75" BT 123° 26' 38,48" BT 123° 27' 21,85" BT 124° 1' 3,87" BT 124° 1' 5,22" BT 124° 1' 10,30" BT 124° 0' 4,31" BT 123° 58' 7,11" BT 123° 56' 15,16" BT 123° 55' 41,74" BT 123° 55' 28,76" BT 124° 1' 3,87" BT 120° 8' 41,54" BT 120° 9' 5,59" BT 120° 7' 55,76" BT 120° 3' 48,60" BT 120° 3' 48,60" BT 120° 5' 48,30" BT 120° 8' 41,54" BT 123° 29' 47,41" BT 123° 29' 35,70" BT 123° 29' 32,84" BT 123° 29' 42,62" BT 123° 29' 43,42" BT 123° 29' 46,44" BT 123° 29' 47,41" BT 138

Y 10° 33' 41,39" LS 10° 32' 8,34" LS 10° 32' 56,07" LS 10° 32' 58,01" LS 10° 32' 58,14" LS 10° 33' 6,01" LS 10° 33' 39,53" LS 10° 33' 39,53" LS 10° 32' 57,99" LS 10° 32' 45,73" LS 10° 33' 6,01" LS 10° 29' 26,25" LS 10° 30' 49,50" LS 10° 32' 34,51" LS 10° 32' 34,47" LS 10° 31' 29,33" LS 10° 29' 26,25" LS 10° 19' 51,10" LS 10° 20' 45,64" LS 10° 22' 24,09" LS 10° 22' 25,90" LS 10° 22' 1,92" LS 10° 20' 52,14" LS 10° 20' 53,64" LS 10° 16' 24,48" LS 10° 16' 34,50" LS 10° 17' 52,75" LS 10° 18' 21,89" LS 10° 19' 13,65" LS 10° 19' 4,66" LS 10° 18' 28,77" LS 10° 17' 42,61" LS 10° 16' 24,48" LS 10° 16' 40,70" LS 10° 21' 25,37" LS 10° 21' 28,35" LS 10° 19' 9,85" LS 10° 19' 9,84" LS 10° 16' 49,78" LS 10° 16' 40,70" LS 10° 15' 57,17" LS 10° 15' 59,04" LS 10° 15' 44,62" LS 10° 15' 43,35" LS 10° 15' 45,65" LS 10° 15' 54,39" LS 10° 15' 57,17" LS

Nama Zona

Zona ID 2140

2170

2180

2190

2200

2210

2220

2230

X 124° 23' 40,72" BT 124° 22' 9,51" BT 124° 6' 1,47" BT 123° 39' 45,74" BT 123° 39' 45,75" BT 123° 38' 50,16" BT 123° 37' 51,59" BT 123° 38' 34,37" BT 123° 40' 1,64" BT 123° 40' 1,59" BT 123° 40' 1,59" BT 123° 49' 23,37" BT 123° 49' 21,94" BT 123° 49' 21,94" BT 123° 49' 21,42" BT 123° 47' 23,83" BT 123° 47' 23,81" BT 123° 44' 57,92" BT 123° 46' 32,59" BT 123° 49' 23,37" BT 119° 24' 21,91" BT 119° 24' 21,91" BT 119° 25' 56,61" BT 119° 25' 57,03" BT 119° 24' 21,91" BT 119° 19' 39,81" BT 119° 19' 39,41" BT 119° 16' 26,45" BT 119° 16' 26,89" BT 119° 19' 39,81" BT 119° 39' 25,27" BT 119° 39' 25,27" BT 119° 40' 15,73" BT 119° 45' 15,63" BT 119° 45' 13,16" BT 124° 0' 28,67" BT 123° 56' 6,81" BT 123° 56' 6,72" BT 123° 55' 57,86" BT 123° 56' 0,11" BT 124° 0' 42,57" BT 124° 0' 42,77" BT 119° 57' 39,52" BT 119° 57' 39,52" BT 119° 56' 38,87" BT 119° 53' 46,53" BT 119° 52' 56,81" BT 139

Y 10° 10' 11,71" LS 10° 11' 11,00" LS 10° 11' 16,09" LS 9° 47' 40,84" LS 9° 47' 40,84" LS 9° 47' 41,54" LS 9° 46' 22,64" LS 9° 45' 21,91" LS 9° 45' 19,73" LS 9° 45' 33,12" LS 9° 45' 33,21" LS 9° 27' 57,34" LS 9° 29' 48,70" LS 9° 29' 48,80" LS 9° 29' 48,91" LS 9° 32' 4,86" LS 9° 32' 4,85" LS 9° 30' 52,61" LS 9° 27' 53,51" LS 9° 27' 57,34" LS 9° 22' 28,09" LS 9° 21' 35,23" LS 9° 21' 35,23" LS 9° 22' 19,91" LS 9° 22' 28,09" LS 9° 20' 29,10" LS 9° 22' 18,96" LS 9° 22' 0,43" LS 9° 20' 29,10" LS 9° 20' 29,10" LS 9° 22' 4,96" LS 9° 22' 4,96" LS 9° 20' 23,50" LS 9° 21' 54,77" LS 9° 23' 9,17" LS 9° 20' 35,19" LS 9° 25' 14,73" LS 9° 25' 14,73" LS 9° 25' 14,72" LS 9° 21' 23,81" LS 9° 18' 23,17" LS 9° 18' 23,05" LS 9° 16' 18,23" LS 9° 16' 49,87" LS 9° 17' 28,01" LS 9° 19' 14,08" LS 9° 18' 28,32" LS

Nama Zona

Zona ID

2250

2131

2160

2241

2201

2202

2231

2081

X 119° 55' 14,14" BT 119° 56' 8,15" BT 119° 57' 39,52" BT 120° 1' 52,13" BT 120° 1' 51,88" BT 119° 59' 50,58" BT 119° 59' 50,58" BT 120° 27' 11,44" BT 120° 26' 55,12" BT 120° 22' 3,07" BT 120° 23' 7,33" BT 120° 27' 11,44" BT 120° 46' 20,11" BT 120° 45' 42,14" BT 120° 44' 35,22" BT 120° 44' 48,46" BT 120° 45' 17,08" BT 120° 46' 20,11" BT 120° 17' 30,32" BT 120° 17' 38,68" BT 120° 16' 45,49" BT 120° 15' 53,71" BT 120° 16' 12,59" BT 120° 17' 30,32" BT 119° 11' 24,31" BT 119° 8' 43,09" BT 119° 8' 11,75" BT 119° 10' 15,87" BT 119° 11' 24,62" BT 119° 11' 24,31" BT 118° 58' 55,57" BT 118° 57' 49,07" BT 118° 57' 3,73" BT 118° 58' 11,40" BT 118° 58' 55,57" BT 119° 51' 47,18" BT 119° 51' 36,94" BT 119° 51' 24,06" BT 119° 50' 24,44" BT 119° 50' 39,91" BT 119° 50' 23,76" BT 119° 49' 39,21" BT 119° 51' 13,09" BT 119° 51' 47,18" BT 121° 56' 44,45" BT 121° 52' 47,79" BT 121° 52' 8,96" BT 140

Y 9° 15' 23,16" LS 9° 15' 24,33" LS 9° 16' 18,23" LS 8° 48' 50,52" LS 8° 49' 59,98" LS 8° 50' 0,50" LS 8° 49' 4,91" LS 10° 18' 51,26" LS 10° 20' 28,51" LS 10° 17' 30,80" LS 10° 15' 58,79" LS 10° 18' 51,26" LS 9° 55' 16,05" LS 9° 56' 5,26" LS 9° 55' 23,15" LS 9° 54' 25,65" LS 9° 54' 26,48" LS 9° 55' 16,05" LS 8° 50' 48,07" LS 8° 51' 27,75" LS 8° 51' 45,66" LS 8° 51' 30,17" LS 8° 50' 53,43" LS 8° 50' 48,07" LS 9° 22' 26,44" LS 9° 23' 23,42" LS 9° 22' 30,62" LS 9° 21' 32,29" LS 9° 21' 31,13" LS 9° 22' 26,44" LS 9° 27' 52,33" LS 9° 29' 6,18" LS 9° 28' 39,13" LS 9° 27' 17,75" LS 9° 27' 52,33" LS 9° 20' 41,00" LS 9° 20' 48,23" LS 9° 20' 27,42" LS 9° 21' 6,48" LS 9° 21' 24,06" LS 9° 21' 36,78" LS 9° 20' 50,72" LS 9° 19' 43,56" LS 9° 20' 41,00" LS 10° 34' 37,54" LS 10° 37' 54,46" LS 10° 37' 3,03" LS

Nama Zona

Zona ID

2082

2042

2041

X 121° 52' 8,93" BT 121° 52' 32,28" BT 121° 53' 4,43" BT 121° 53' 22,13" BT 121° 53' 55,84" BT 121° 55' 1,63" BT 121° 55' 25,58" BT 121° 56' 18,69" BT 121° 56' 44,45" BT 122° 1' 14,84" BT 122° 1' 12,38" BT 122° 0' 21,26" BT 121° 59' 52,58" BT 121° 59' 52,65" BT 122° 0' 27,68" BT 122° 0' 48,72" BT 122° 1' 14,84" BT 123° 4' 12,20" BT 123° 3' 41,65" BT 123° 3' 16,20" BT 123° 3' 43,11" BT 123° 4' 12,20" BT 123° 5' 48,51" BT 123° 5' 34,69" BT 123° 5' 17,36" BT 123° 5' 0,15" BT 123° 4' 59,99" BT 123° 5' 24,92" BT 123° 5' 28,70" BT 123° 5' 28,82" BT 123° 5' 48,51" BT

141

Y 10° 37' 2,99" LS 10° 37' 3,87" LS 10° 37' 2,31" LS 10° 36' 50,59" LS 10° 35' 54,39" LS 10° 35' 24,51" LS 10° 34' 58,78" LS 10° 34' 13,79" LS 10° 34' 37,54" LS 10° 27' 10,93" LS 10° 28' 20,40" LS 10° 28' 15,14" LS 10° 26' 31,96" LS 10° 26' 31,91" LS 10° 25' 59,36" LS 10° 26' 23,31" LS 10° 27' 10,93" LS 10° 42' 13,89" LS 10° 42' 28,91" LS 10° 42' 2,72" LS 10° 41' 39,62" LS 10° 42' 13,89" LS 10° 40' 21,33" LS 10° 40' 50,80" LS 10° 40' 37,00" LS 10° 40' 23,28" LS 10° 40' 23,15" LS 10° 39' 54,79" LS 10° 39' 50,50" LS 10° 39' 50,68" LS 10° 40' 21,33" LS

Tabel 27. Letak dan Luasan Masing-masing ID Zona Pemanfaatan No ID_Zona 1

2000

Zona

Sub Zona

Pemanfaatan -

Nama Lokasi Pulau Ndana

Kabupaten Rote Ndao

142

Desa Oeseli

Luas Keterangan (Hektar) 7850,41 Wilayah Daratan Pulau Ndana merupakan Kawasan konservasi Taman Buru; Pulau ini memiliki potensi wisata yang tinggi di daratan maupun perairannya; sekeliling Pulau pantainya digunakan sebagai pantai peneluran penyu sisik; sekeliling perairan pulau terdapat terumbu karang dalam kondisi buruk sampai dengan sedang, padang lamun, lokasi SPAGS, paus, lumba-lumba, koridor migrasi setasea, habitat laut dalam (daerah upwelling, selat dan sills), dan terdapat pos penjagaan TNI-AL; Pulau ini juga merupakan pulau terdepan NKRI yang berbatasan dengan Australia.

No ID_Zona 2

2010

Zona

Sub Zona

Pemanfaatan -

Nama Lokasi Pulau Ndoo

Kabupaten Rote Ndao

143

Desa Ndaonuse

Luas Keterangan (Hektar) 2104,95 Pulau Ndoo merupakan pulau kecil tidak berpenghuni di sebelah barat Pulau Rote, pantainya digunakan sebagai peneluran penyu dan pulau ini diduga sebagai sarang oleh beberapa jenis burung laut. Perairan pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang dengan kondisi sedang sampai dengan baik sekali, padang lamun di sebelah utara pulau. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu sills, selat dan daerah upwelling, merupakan koridor setasea, paus dan lumbalumba.

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

3

2020

Pemanfaatan -

Pulau Nuse sebelah selatan

Rote Ndao

Ndaonuse

4

2030

Pemanfaatan -

Pulau Dengka dsk

Rote Ndao

Oelua, Netenain, dan Daudolu

144

Luas Keterangan (Hektar) 631,41 Wilayah zona ini mencakup sebelah selatan Pulau Nuse. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu dan menurut masyarakat pulau tersebut, setiap malam penyu mendarat di pantai pulau tersebut untuk bertelur. Kondisi terumbu karang di sebelah selatan pulau ini masuk dalam kategori sedang sampai dengan baik. Padang lamun lebat yang merupakan habitat dugong. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu sills, selat dan daerah upwelling, merupakan koridor setasea, paus, lumba-lumba dan pari manta. 1987,04 Pulau Dengka dan wilayah sekitarnya terdapat 2 pulau yang ditumbuhi mangrove padat, diduga sebagai sarang oleh beberapa jenis burung laut. Kondisi terumbu karang di perairan pulau ini masuk dalam kategori buruk sampai

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

Luas (Hektar)

Keterangan sedang. Padang lamun dengan kepadatan jarang sampai dengan lebat. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu sills dan daerah upwelling, merupakan koridor setasea.

5

2040

Pemanfaatan -

Batu Termanu sebelah utara

Rote Ndao

6

2041

Pemanfaatan -

Sebelah Rote Ndao barat Batu Termanu

145

Onatali dan Nggodimeda

Onatali

495,76 Wilayah zona ini mencakup sebelah utara Batu Termanu dan perairan sekitarnya yang diyakini masyarakat merupakan daerah mistis/angker karena terdapat gurita raksasa, ular besar dan ikan kerapu berukuran sangat besar. Kondisi terumbu karang di perairan pulau ini masuk dalam kategori buruk sampai baik dengan dominan sedang. Padang lamun dengan kepadatan jarang sampai dengan lebat. 124,58 Wilayah zona ini mencakup sebelah barat Batu Termanu dan perairan sekitarnya yang diyakini masyarakat

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

7

2042

Pemanfaatan -

Tanjung Rote Ndao Boloanak dan perairan sekitarnya

8

2060

Pemanfaatan -

Bolua

Desa

Maubesi

Sabu Raijua Bolua

146

Luas (Hektar)

Keterangan

merupakan daerah mistis/angker karena terdapat gurita raksasa, ular besar dan ikan kerapu berukuran sangat besar. Kondisi terumbu karang di perairan pulau ini masuk dalam kategori sedang sampai baik dengan dominan sedang. 109,41 Wilayah zona ini mencakup Tanjung Boloanak dan perairan sekitarnya. Kondisi terumbu karang di perairan pulau ini masuk dalam kategori baik. Perairannya juga merupakan koridor setasea. 415.99 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Bolua. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu pipih, penyu hijau dan penyu tempayan.Padang lamun lebat yang merupakan habitat dugong. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu sills dan selat dan merupakan koridor setasea. Perairannya juga memiliki

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

Luas (Hektar)

Keterangan terumbu karang.

9

2070

Pemanfaatan -

Molie

Sabu Raijua Molie

147

760.83 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Molie. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu hijau, sisik dan tempayan. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan baik. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu sills dan selat serta merupakan koridor setasea. Daerah terumbu karangnya berpotensi besar sebagai dive spot/titik lokasi wisata selam.

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

10

2080

Pemanfaatan -

Lobodei

Sabu Raijua Lobodei

11

2081

Pemanfaatan -

Halapaji dsk

Sabu Raijua Deme, Ledetalo, Halapaji, Eilogo dan Waduwala

148

Luas Keterangan (Hektar) 278,92 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Lobodei. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu lekang dan hijau. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu sills dan selat serta merupakan koridor setasea. Daerah terumbu karangnya berpotensi besar sebagai dive spot/titik lokasi wisata selam. 1069,84 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah 5 desa yaitu Desa Deme, Ledetalo, Halapaji, Eilogo dan Waduwala. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu sisik, penyu hijau dan penyu tempayan. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu sills dan selat serta merupakan koridor setasea. Daerah terumbu karangnya berpotensi besar sebagai dive spot/titik lokasi wisata selam.

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

12

2082

Pemanfaatan -

Tanjung Raemea dsk

Sabu Raijua Kujiratu dan Bodae

13

2090

Pemanfaatan -

Sotimori dsk

Rote Ndao

149

Sotimori dan Bolatena

Luas Keterangan (Hektar) 594,94 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Kujiratu dan Bodae. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu hijau dan penyu lekang. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu sills dan selat serta merupakan koridor setasea. Padang lamun dengan kepadatan dari jarang sampai sedang. Daerah terumbu karangnya berpotensi besar sebagai dive spot/titik lokasi wisata selam. 1405,61 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Sotimori dan Bolatena. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu hijau. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan sedang dengan dominan sedang. Padang lamun dengan kepadatan jarang sampai dengan lebat, mangrove dan koridor setasea.

No ID_Zona 14

2100

Zona

Sub Zona

Pemanfaatan -

Nama Lokasi Lifuleo dsk

Kabupaten Kupang

150

Desa Lifuleo, Tesabela, Sumlili, dan Bone

Luas Keterangan (Hektar) 2605,02 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Lifuleo, Tesabela, Sumlili, dan Bone dan berbatasan dengan Suaka Margasatwa Danau Tuadale. Di sebelah timur zona ini, pantainya digunakan sebagai peneluran penyu sisik. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan sedang. Padang lamun dengan kepadatan jarang sampai dengan lebat, mangrove yang padat dan alami, paus, lumba-lumba dan koridor setasea. Daerah ini digunakan sebagai daerah peristirahatan burung yang sedang bermigrasi dari Australia. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat dan daerah upwelling.

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

15

2110

Pemanfaatan -

Buraen dsk

Kupang

Buraen dan Pakubaun

16

2120

Pemanfaatan -

Pulau Mengudu dsk

Sumba Timur

Praimaditha

151

Luas Keterangan (Hektar) 3621,34 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Buraen dan Pakubaun. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu sisik. Perairannya terdapat terumbu karang, hiu, dan lumba-lumba. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat dan daerah upwelling. Perairan pantai Buraen digunakan untuk wisata sailing dan rekreasi. 5483,96 Pulau Mengudu merupakan pulau terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu. Perairannya memiliki terumbu karang, dan koridor setasea (lumba-lumba, dan paus). Padang lamun dari kerapatan jarang sampai dengan sedang. Perairannya juga termasuk pulau satelit dan daerah upwelling yang merupakan habitat perairan dalam.

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

Luas (Hektar)

Keterangan Perairan pantainya digunakan untuk wisata surfing dan sudah terdapat beberapa fasilitas pariwisata seperti bungalow.

17

2130

Pemanfaatan -

Kuanheum

Kupang

Kuanheum

18

2131

Pemanfaatan -

Kakaha

Sumba Timur

Kakaha

152

14,74 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Kuanheum yang berbatasan dengan zona kearifan lokal Lilifuk. Perairannya memiliki terumbu karang dengan kondisi sedang. Padang lamun dari kerapatan jarang sampai dengan sedang. Perairannya juga termasuk daerah upwelling. Terdapat pos pengawasan TNI-AL dan Polair di dekat zona ini. 2965,12 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Kakaha. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu Sisik dan Hijau. Perairannya memiliki terumbu karang, dan koridor setasea (lumba-lumba dan paus). Perairannya juga termasuk pulau satelit dan daerah upwelling yang

No ID_Zona

19

2140

Zona

Sub Zona

Pemanfaatan -

Nama Lokasi

Bena dsk

Kabupaten

Desa

Kupang dan Pakubaun, TTS Enoraen, Bena, Oebelo, Toineke dan Tuafanu

153

Luas (Hektar)

Keterangan

merupakan habitat perairan dalam. 7097,80 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Pakubaun, Enoraen, Bena, Oebelo, Toineke dan Tuafanu. Wilayah zona ini berbatasan dengan 2 kawasan konservasi eksisting yaitu TWA. Pulau Menipo dan TB. Dataran Bena. Sepanjang pantainya digunakan sebagai peneluran penyu hijau. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat dan daerah upwelling. Perairannya juga merupakan koridor setasea, lumba-lumba, paus, pari manta dan hiu. Wilayah ini memiliki mangrove yang sangat alami dan estuari yang juga merupakan habitat buaya muara. Pantainya sering digunakan untuk rekreasi.

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

20

2160

Pemanfaatan -

Rindi dsk

Sumba Timur

Rindi dan Tanaraing

21

2170

Pemanfaatan -

Nuataus

Kupang

Nuataus

154

Luas Keterangan (Hektar) 551,93 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Rindi dan Tanaraing. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu sisik dan hijau. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan sedang dengan dominan buruk. Perairannya juga memiliki padang lamun dengan kepadatan jarang sampai dengan sedang, pari manta, hiu, koridor setasea (lumba-lumba dan paus) dan mangrove yang alami. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu sills dan daerah upwelling. 764,29 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Nuataus. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu. Terumbu karangnya berbentuk parit dan kanal yang indah, kondisi terumbu karang termasuk dalam kategori buruk sampai dengan sedang. Perairannya

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

Luas (Hektar)

Keterangan juga merupakan setasea (paus) serta upwelling.

22

2180

Pemanfaatan -

Afoan

Kupang

Afoan

23

2190

Pemanfaatan -

Lokory dsk

Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah

Wendewa Barat, Lokory, dan Bondoboghila

155

koridor daerah

3486,61 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Afoan. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu sisik dan hijau. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan baik sekali di daerah dekat dermaga. Perairannya merupakan habitat dugong, hiu, lokasi SPAGS, koridor setasea, lumba-lumba dan paus. 467,86 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Wendewa Barat, dan Lokory. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu sisik dan hijau. Perairannya juga memiliki terumbu karang, estuari, mangrove, dugong, lumbalumba, dan paus. Di perairan

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

Luas (Hektar)

Keterangan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat. Terdapat pos pengawasan KKP di wilayah ini.

24

2200

Pemanfaatan -

Karuni dsk

Sumba Barat Daya

Karuni dan Letekonda

25

2201

Pemanfaatan -

Weelonda

Sumba Barat Daya

Weelonda

156

1379,33 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Karuni dan Letekonda. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu belimbing, sisik dan hijau. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan sedang dengan dominan buruk. Perairannya juga memiliki pari manta, hiu, lokasi SPAGS, lumba-lumba, dan paus. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat. Pantainya sering digunakan untuk rekreasi. 1046,67 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Weelonda. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan baik dengan dominan buruk. Perairannya

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

26

2202

Pemanfaatan -

Mangganipi dsk

Sumba Barat Daya

Kori dan Mangganipi

27

2210

Pemanfaatan -

Lenang

Sumba Tengah

Lenang

157

Luas (Hektar)

Keterangan

juga memiliki pari manta, hiu, lokasi SPAGS, dugong, lumbalumba, dan paus. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat. Terdapat pos pengawasan KKP di dekatnya. 519,03 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Kori dan Mangganipi. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan sedang dengan dominan sedang. Perairannya juga ditemukan hiu dan lumbalumba. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat. 3581,61 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Lenang. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu lekang, belimbing, hijau dan sisik. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan baik sekali dengan dominan baik.

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

Luas (Hektar)

Keterangan Perairannya juga memiliki dugong, hiu, lokasi SPAGS, buaya, lumba-lumba, dan paus. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat.

28

2220

Pemanfaatan -

Kifu dsk

Kupang

Nunuanah, Kifu, dan Netemnanu Selatan

29

2230

Pemanfaatan -

Napu

Sumba Timur

Napu

158

3635,74 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Nunuanah, Kifu, dan Netemnanu Selatan. Perairannya merupakan habitat dugong, terumbu karang, estuari, koridor setasea, lumbalumba dan paus. 2287,32 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Napu. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu sisik, hijau dan tempayan. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan baik dengan dominan baik. Perairannya juga memiliki padang lamun, hiu, lokasi SPAGS, koridor setasea, lumbalumba, dan paus. Di perairan

No ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

Luas (Hektar)

Keterangan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat. Terdapat pos pengawasan KKP di wilayah ini.

30

2231

Pemanfaatan -

Tanambanas

Sumba Tengah

Tanambanas

31

2241

Pemanfaatan -

Sataruwuk

Manggarai

Sataruwuk

159

497,30 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Tanambanas. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan sedang dengan dominan sedang. Perairannya juga ditemukan lumba-lumba. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat. Pantainya sering digunakan untuk wisata rekreasi dan berenang. Terdapat pos pengawasan KKP di wilayah ini. 336,00 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Sataruwuk. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu sisik, hijau, belimbing dan tempayan. Kondisi terumbu karangnya masuk

No ID_Zona

32

2250

Zona

Sub Zona

Pemanfaatan -

Nama Lokasi

Kabupaten

Perbatasan Manggarai Nangabere Barat dengan Bentengdewa dsk

Luas Total Zona Pemanfaatan

160

Desa

Nangabere dan Bentengdewa

Luas (Hektar)

Keterangan

dalam kategori buruk. Perairannya juga ditemukan hiu, lumba-lumba, dan paus. Perairannya juga termasuk pulau satelit dan daerah upwelling yang merupakan habitat perairan dalam. 689,74 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Nangabere dan Bentengdewa. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu sisik dan hijau. Perairannya memiliki terumbu karang, lumba-lumba, dan paus. Perairannya juga termasuk daerah upwelling. 58861,14 1,75 % dari luas TNP Laut Sawu

2. Potensi Potensi dan fitur konservasi di masing-masing ID Zona Pemanfaatan disajikan dalam tabel 28. dibawah ini. Tabel 28. Potensi dan Fitur Konservasi di Masing-Masing ID Zona Pemanfaatan Zona Pemanfaatan -

Sub Zona

ID_Zona 2000

Kategori Fitur Konservasi Habitat Wilayah Pesisir

Potensi dan Fitur Konservasi

Terumbu Karang Lamun Habitat Perairan Dalam Sills dan Oseanografi Selat Upwelling Kondisi yang Kawasan Konservasi Mendukung Konservasi Eksisting (TB. Pulau Ndana) Pos pengawasan (TNI AL) Wisata Rekreasi Surfing Pengetahuan Lokal Usulan Daerah Larang Ambil Spesies Koridor Setasea Lumba-lumba SPAGS Penyu Paus Luas Zona 2000 2010 Habitat Wilayah Pesisir Terumbu Karang Lamun 161

Luas (Hektar) 1322,29 76,91 4415,30 7832,34 7832,38 1,54 5648,54 146,62 146,62 3809,61 7850,41 631,29 300,39 4492,28 946,41 7850,41 1205,09 69,07

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Pengetahuan Lokal Spesies

Luas Zona 2010 2020 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies

Luas Zona 2020 2030 Habitat Wilayah Pesisir

162

Potensi dan Fitur Konservasi

Luas (Hektar)

Sills

2104,95

Selat Upwelling Usulan Daerah Larang Ambil Koridor Setasea Lumba-lumba Penyu Paus

2103,78 2103,78 1000,41 2104,95 2104,04 29,93 2104,04 2104,95 619,10 93,31 631,41

Terumbu Karang Lamun Sills Selat Upwelling Wisata Rekreasi Surfing Koridor Setasea Dugong Pari Manta Penyu Mangrove Terumbu Karang Lamun

631,21 631,21 43,42 43,42 631,41 111,25 581,93 1150,36 631,41 24,39 877,55 169,39

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies Luas Zona 2030 2040 Habitat Wilayah Pesisir Kondisi yang Mendukung Konservasi Pengetahuan Lokal Luas Zona 2040 2041 Habitat Wilayah Pesisir Kondisi yang Mendukung Konservasi Pengetahuan Lokal Luas Zona 2041 2042 Habitat Wilayah Pesisir Spesies Luas Zona 2042 2060 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies

163

Potensi dan Fitur Konservasi Sills Upwelling Koridor Setasea Terumbu Karang Lamun Daerah Mistis/ Angker Usulan Daerah Larang Ambil Terumbu Karang Daerah Mistis/ Angker Usulan Daerah Larang Ambil

Luas (Hektar) 1133,83 1964,18 1987,04 1987,04 247,93 33,25 15,35 15,73 495,76 27,42 26,35

Terumbu Karang Sills

8,80 124.58 54,94 109,41 109,41 143,30 415,99

Selat Koridor Setasea Dugong Penyu

415,70 415,99 4,83 282,51

Terumbu Karang Koridor Setasea

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi

Potensi dan Fitur Konservasi Paus

Luas Zona 2060 2070 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies Luas Zona 2070 2080 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies Luas Zona 2080 2081 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies 164

Luas (Hektar)

Terumbu Karang Sills

415,98 415,99 111,07 760,83

Selat Wisata Selam

759,66 3,14

Koridor Setasea Penyu Terumbu Karang Sills Selat Wisata Selam Koridor Setasea Penyu

760,83 1285,67 760,83 86,82 278,92 276,70 3,14

Terumbu Karang Sills Selat Wisata Selam

278,92 324,75 278,92 236,90 1069,84 1069,26 8,72

Koridor Setasea

1069,84

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi

Potensi dan Fitur Konservasi Lumba-lumba Penyu

Luas Zona 2081 2082 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies Luas Zona 2082 2090 Habitat Wilayah Pesisir

Spesies Luas Zona 2090 2100 Habitat Wilayah Pesisir

Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi 165

Terumbu Karang Lamun Sills Selat Wisata Selam Koridor Setasea Penyu Mangrove Terumbu Karang Lamun Koridor Setasea Penyu Mangrove Terumbu Karang Lamun Selat Upwelling Kawasan Konservasi Eksisting (SM. Danau

Luas (Hektar) 50,11 496,06 1069,84 483,08 126,41 594,94 590,87 2,63 594,94 313,10 594,94 1,03 628,75 182,54 1405,61 515,23 1405,61 5,38 363,08 31,56 2243,06 2458,36 0,0036

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi

Potensi dan Fitur Konservasi

Luas (Hektar)

Tuadale) Spesies

Koridor Setasea Lumba-lumba Penyu Paus

Luas Zona 2100 2110 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies

Luas Zona 2110 2120 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies

Luas Zona 2120 166

Terumbu Karang Selat Upwelling Wisata Rekreasi Surfing Lumba-lumba Hiu Penyu Terumbu Karang Lamun Pulau Satelit Upwelling Koridor Setasea Lumba-lumba Paus

2605,02 911,92 262,73 275,33 2605,02 176,84 3616,41 3616,44 99,73 99,73 437,50 1018,00 2696,88 3621,34 587,69 49,35 5483,57 5483,57 5483,96 4550,20 5155,77 5483,96

Zona

Sub Zona

ID_Zona 2130

Kategori Fitur Konservasi Habitat Wilayah Pesisir

Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Luas Zona 2130 2131 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies

Luas Zona 2131 2140 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi

167

Potensi dan Fitur Konservasi

Luas (Hektar)

Terumbu Karang Lamun Upwelling

14,74 2,76 14,74

Pos pengawasan Polair dan TNI AL

14,03

Terumbu Karang Pulau Satelit Upwelling Koridor Setasea Lumba-lumba Penyu Paus Paus Estuari Mangrove Selat Upwelling Kawasan Konservasi Eksisting (TWA, Pulau Menipo dan TB. Dataran Bena) Wisata Rekreasi

14,74 5,35 2960,46 2960,46 2965,12 822,28 1382,74 2960,46 822,25 2965,12 155,28 5,44 7085,18 1827,65 0,03

0,001

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi Spesies

Luas Zona 2140 2160 Habitat Wilayah Pesisir

Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies

Luas Zona 2160 2170 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies Luas Zona 2170 168

Potensi dan Fitur Konservasi Lumba-lumba Pari Manta Hiu Penyu Mangrove Terumbu Karang Lamun Sills Upwelling Tokoh Masyarakat yang Mendukung Konservasi Koridor Setasea Lumba-lumba Pari Manta Hiu Penyu Terumbu Karang Upwelling Koridor Setasea Lumba-lumba

Luas (Hektar) 1418,22 90,74 1727,58 1740,40 7097,80 17,44 232,82 28,66 349,92 545,13 4,42 551,93 167,00 544,54 551,89 435,77 551,93 187,59 761,28 764,29 93,42 764,29

Zona

Sub Zona

ID_Zona 2180

Kategori Fitur Konservasi Habitat Wilayah Pesisir Spesies

Luas Zona 2180 2190 Habitat Wilayah Pesisir

Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies

Luas Zona 2190 2200 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi 169

Potensi dan Fitur Konservasi Terumbu Karang Koridor Setasea Lumba-lumba Dugong Hiu SPAGS Penyu Paus Paus Estuari Mangrove Terumbu Karang Selat Pos pengawasan (DKP) Lumba-lumba Dugong Penyu Paus Terumbu Karang Selat

Luas (Hektar) 36,70 3486,61 3486,58 90,51 146,40 391,81 1785,42 1012,47 1122,34 3486,61 7,24 0,23 78,16 460,92 467,86 137,49 30,17 255,43 85,75 467,86 144,21 1378,80

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies

Luas Zona 2200 2201 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies

Luas Zona 2201 2202 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies

170

Potensi dan Fitur Konservasi Wisata Rekreasi Lumba-lumba Pari Manta Hiu SPAGS Penyu Paus Terumbu Karang Selat Pos Pengawasan (DKP) Lumba-lumba Dugong Hiu SPAGS Paus Terumbu Karang Selat Lumba-lumba Hiu

Luas (Hektar) 0,05 1356,67 78,52 38,59 60,92 1201,16 757,85 1379,33 131,12 1008,55 179,67 774,35 663,45 210,72 212,63 774,35 1046,67 91,54 496,64 267,13 234,08

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi

Luas Zona 2202 2210 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies

Luas Zona 2210 2220 Habitat Wilayah Pesisir Spesies

Luas Zona 2220 2230 Habitat Wilayah Pesisir

171

Potensi dan Fitur Konservasi

Terumbu Karang Selat Wisata Rekreasi Buaya Lumba-lumba Dugong Hiu SPAGS Penyu Paus Estuari Terumbu Karang Koridor Setasea Lumba-lumba Dugong Paus Paus Terumbu Karang Lamun

Luas (Hektar) 519,03 226,12 3574,76 87,95 0,03 2076,46 231,38 589,79 135,57 3223,65 923,11 3581,61 2,28 32,72 3635,74 2525,31 1358,81 3617,58 1818,56 3635,74 167,39 10,05

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies

Luas Zona 2230 2231 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Mendukung Konservasi Spesies Luas Zona 2231 2241 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies 172

Potensi dan Fitur Konservasi

Luas (Hektar)

Selat

1752,21

Pos pengawasan (DKP) Wisata Rekreasi Wisata Berenang Koridor Setasea Lumba-lumba Hiu SPAGS Penyu Paus

202,49 391,65 391,65 10,02 512,30 118,90 136,05 1743,00 494,42 2287,32 50,07 494,63

Terumbu Karang Selat Pos pengawasan (DKP) Wisata Rekreasi Wisata Berenang Lumba-lumba Penyu Terumbu Karang Pulau Satelit Upwelling Lumba-lumba

497,30 2,52 2,52 332,19 0,16 497,30 26,32 321,78 321,78 195,55

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi

Potensi dan Fitur Konservasi Hiu Penyu Paus

Luas Zona 2241 2250 Habitat Wilayah Pesisir Habitat Perairan Dalam dan Oseanografi Spesies

Luas Zona 2250

173

Terumbu Karang Upwelling Lumba-lumba Penyu Paus

Luas (Hektar) 150,89 1056,22 178,30 336,00 15,26 689,63 249,49 306,28 71,36 689,74

3. Peruntukan/Tujuan Zona Peruntukan Zona Pemanfaatan adalah sebagai perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; pendidikan; dan alur pelayaran. a. Kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan yang diperbolehkan meliputi: perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; penjagaan dan pencegahan kegiatankegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan

dan

perubahan

fungsi

kawasan;

pengelolaan

jenis

sumberdaya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan

antara

populasi

dan

daya

dukung

habitatnya;

perlindungan alur migrasi biota perairan; pemulihan dan rehabilitasi ekosistem. b. Kegiatan pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan meliputi: rekreasi pantai, menyelam; pariwisata tontonan seperti snorkeling dan menggunakan perahu kaca (glass boat); pariwisata minat khusus; perahu pariwisata; olahraga permukaan air seperti berenang, selancar air (surfing), memancing catch and release (catch and release fishing), kite surfing, jetsky, dayung/kayak dan jenis olahraga air lainnya; wisata penelitian untuk mendapat pengetahuan terkait bidang ilmu tertentu seperti mengamati kehidupan biota perairan (paus, penyu dan lain-lain), formasi kehidupan terumbu karang, mangrove, burung dan lain-lain; wisata budaya, tracking dan pembuatan foto, video dan film. c. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperbolehkan meliputi: penelitian dasar untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi, penelitian terapan untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi, dan pengembangan untuk kepentingan konservasi. d. Kegiatan pendidikan yang diperbolehkan meliputi: pemeliharaan dan peningkatan

keanekaragaman

hayati;

perlindungan

sumberdaya

masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari;

pemeliharaan

proses

ekologis

dan

sistem

pendukung

kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan;

174

promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan Taman Nasional Perairan. e. Alur pelayaran yang diperbolehkan di Zona Pemanfaatan adalah alur pelayaran untuk perhubungan, dan pelayaran selain di alur pelayaran untuk perhubungan. 4. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh Pada zona pemanfaatan umum terdapat kegiatan yang boleh dan tidak dilakukan, sebagaimana terdapat pada tabel 29. dibawah ini: Tabel 29. Kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada Zona Pemanfaatan Perumusan Kegiatan Kegiatan yang boleh

Kegiatan yang diperbolehkan tetapi dengan izin

No

Kegiatan

1 2 3 4 5

Patroli pengawasan Tambatan perahu Pembangunan Rumah Adat Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (kantor) Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga, Jetty) 6 Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial 7 Alur Kapal untuk perhubungan 8 Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan 1 Monitoring dan Penelitian non ekstraktif 2 Monitoring dan Penelitian ekstraktif 3 Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, manggrove, terumbu dan laut dalam); perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan 4 Pembangunan Infrastruktur wisata hotel, home stay, dan sarana penginapan lainnya 5 Pembangunan Infrastruktur wisata (resor permanen) 6 Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck) 7 Rekreasi pantai 8 Wisata menyelam 9 Wisata snorkling 10 Wisata Jet Ski 175

Perumusan Kegiatan

Kegiatan yang tidak boleh

No

Kegiatan

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Wisata Kayak/Dayung Wisata Surfing Wisata Kite surfing Wisata Mancing (Catch and Release) Wisata perahu kaca (glass boat) Perahu wisata Wisata melihat Paus dan Lumba-Lumba Wisata melihat burung Wisata mangrove Wisata Budaya Wisata tracking Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial Penangkapan ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored)) Penangkapan ikan dengan Jaring insang hanyut (Drift nets) Penangkapan ikan dengan Jaring insang oseanik Penangkapan ikan dengan Jaring angkat (Lift Net) Penangkapan ikan dengan Jaring serok (scoop net) Penangkapan ikan dengan Bagan Tancap (bamboo platform lift net) Penangkapan ikan dengan Bagan Perahu/rakit (Boat/raft lift net) Penangkapan ikan dengan Bubu Penangkapan ikan dengan Pancing ulur Penangkapan ikan dengan Pancing tonda Penangkapan ikan dengan Pancing layang-layang Penangkapan ikan dengan Sero Penangkapan ikan dengan Jermal Penangkapan ikan dengan Rawai Tuna Penangkapan ikan dengan Rawai Hanyut Penangkapan ikan dengan Rawai Tetap Penangkapan ikan dengan Rawai Hiu/Cucut Penangkapan ikan dengan Huhate Makameting (dengan alat dan cara yang tidak merusak terumbu karang) Pemasangan Rumpon Rumpon telur ikan terbang Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom Menangkap Ikan Hias Menangkap ikan dengan tombak Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

176

Perumusan Kegiatan

No

Kegiatan

usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan 26 Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas 27 Penangkapan ikan dengan Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal 28 Penangkapan ikan dengan Lampara dasar 29 Penangkapan Ikan dengan Kapal 5 - 30 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan 30 Penangkapan Ikan dengan Kapal < 5 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan 31 Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, paus, lumba-lumba, dll) 32 Mengambil dan menjual telur penyu 33 Budidaya Rumput Laut 34 Budidaya Mutiara 35 Budidaya dengan Keramba Jaring Apung (KJA) 36 Budidaya Teripang 37 Budidaya Lobster 38 Membangun Tambak 39 ALKI III 40 Penebangan Mangrove 41 Pengambilan Karang hidup atau mati 42 Pengambilan Karang hidup atau mati dalam aktifitas keruga (kearifan local Sabu Raijua) hanya boleh dilakukan setahun sekali dalam satu hari dan waktunya diatur oleh kesepakatan adat. 43 Penambangan Pasir Laut 44 Survey Seismic Minyak dan Gas 45 Penambangan Minyak dan Gas 46 Pembuangan Limbah dan Sampah E. Zona Lainnya 1. Rancangan Zonasi dan Koordinat Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain seperti zona perlindungan dan zona rehabilitasi. Zona lainnya di TNP Laut Sawu yaitu: a. Sub Zona Kearifan Lokal Sub Zona Kearifan Lokal diperuntukkan untuk melindungi daerah-daerah yang memiliki nilai-nilai budaya-tradisional yang 177

penting dan mengakomodir kearifan lokal masyarakat

yang

terdapat dan tersebar di masing-masing daerah di TNP Laut Sawu yang mempunyai keunikan dan mendukung upaya konservasi seperti Lilifuk, dan Panadahi. b. Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya Sub

Zona

Pemanfaatan

Pariwisata

dan

Budidaya

diperuntukkan untuk kepentingan pariwisata alam perairan non ekstraksi dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan budidaya ramah lingkungan (skala kecil atau tradisional) bagi masyarakat. Koordinat lokasi untuk masing-masing ID Sub Zona Kearifan Lokal ditampilkan dalam tabel 30. dibawah ini:

Tabel 30. Koordinat Lokasi untuk Masing-Masing ID Sub Zona Lokal Nama Zona

Zona ID

3000

Zona Kearifan Lokal 3010

X 123° 29' 51,25" BT 123° 29' 46,44" BT 123° 29' 43,42" BT 123° 29' 47,02" BT 123° 29' 47,07" BT 123° 29' 51,25" BT 121° 37' 53,12" BT 121° 36' 42,20" BT 121° 34' 44,93" BT 121° 34' 45,44" BT 121° 38' 6,40" BT 121° 38' 10,17" BT 121° 38' 42,05" BT 121° 38' 37,91" BT 121° 37' 53,12" BT

10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°

15' 15' 15' 15' 15' 15' 37' 37' 38' 38' 36' 36' 36' 37' 37'

Kearifan

Y 53,32" 54,39" 45,65" 44,81" 44,80" 53,32" 53,02" 58,73" 32,51" 16,79" 24,81" 21,54" 22,14" 25,00" 53,02"

LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Koordinat lokasi, letak, dan luasan untuk masing-masing ID Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya ditampilkan dalam tabel 31 dan tabel 32 dibawah ini:

178

Tabel 31. Koordinat Lokasi untuk Masing-Masing ID Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya Nama Zona

Zona ID

Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya

3020

X 121° 55' 25,58" BT 121° 55' 1,63" BT 121° 53' 55,84" BT 121° 53' 22,13" BT 121° 53' 4,43" BT 121° 52' 32,28" BT 121° 56' 5,50" BT 121° 56' 18,69" BT 121° 55' 25,58" BT

179

Y 10° 34' 58,78" LS 10° 35' 24,51" LS 10° 35' 54,39" LS 10° 36' 50,59" LS 10° 37' 2,31" LS 10° 37' 3,87" LS 10° 34' 1,63" LS 10° 34' 13,79" LS 10° 34' 58,78" LS

Tabel 32. Letak dan Luasan Masing-masing ID Zona Lainnya No

ID_Zona

1

3000

Zona Lain

Sub Zona Kearifan Lokal (Lilifuk)

Nama Lokasi Kuanheum

Kabupaten Kupang

180

Desa Kuanheum

Luas Keterangan (Hektar) 3,79 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Kuanheum. Perairannya memiliki terumbu karang dan padang lamun dari kerapatan jarang sampai dengan sedang. Perairannya juga termasuk daerah upwelling. Terdapat pos pengawasan TNI AL dan Polair di dekat zona ini. Masyarakat di zona ini mempunyai kearifan lokal yaitu Lilifuk. Lilifuk adalah suatu kawasan yang menyerupai kolam yang pada saat surut terendah masih digenangi air yang dikelola oleh masyarakat adat Baineo dengan cara menutup kawasan tersebut selama setengah tahun dan pada saat ditutup tersebut tidak boleh dilakukan penangkapan ikan di daerah tersebut baik oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat luar dan kemudian baru diperbolehkan menangkap hanya 1-2 hari dalam setengah tahun

No

2

ID_Zona

3010

Zona

Lain

Sub Zona

Kearifan Lokal (Panadahi)

Nama Lokasi

Ledeke dsk

Kabupaten

Desa

Sabu Raijua Bolua, Ledeke, dan Ledeunu

181

Luas (Hektar)

Keterangan

tergantung dari keputusan pemilik Lilifuk dengan sebelumnya melakukan ritual/perayaan adat sehari sebelum panen. Orang yang melanggar melakukan penangkapan selama masa penutupan tersebut akan dikenakan sanksi adat berupa denda berupa uang ataupun hewan (babi, kambing). 764,93 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah Desa Bolua, Ledeke, dan Ledeunu. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu pipih, hijau dan tempayan. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan sedang dengan dominan buruk. Padang lamun lebat yang merupakan habitat dugong. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu sills dan selat yang juga merupakan koridor setasea. Masyarakat di zona ini mempunyai kearifan lokal yaitu Panadahi. Panadahi adalah kegiatan makameting berpindah.

No

1

ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

Luas Total Zona Kearifan Lokal 3020 Lain Pemanfaatan Halapaji dsk Sabu Raijua Deme, Pariwisata Ledetalo, dan Halapaji, Budidaya Eilogo dan Waduwala

182

Luas (Hektar)

Keterangan

Suatu kawasan dibuka untuk masyarakat melakukan makameting sedangkan kawasan lainnya didalam zona ini ditutup selama kurun waktu tertentu melalui kesepakatan adat. Dan kemudian kawasan yang ditutup tersebut dibuka kembali, sedangkan kawasan yang sebelumnya dibuka kemudian ditutup, begitu seterusnya. 768,72 0,02 % dari luas TNP Laut Sawu 456,36 Wilayah zona ini termasuk dalam wilayah 5 desa yaitu Desa Deme, Ledetalo, Halapaji, Eilogo dan Waduwala. Pantainya digunakan sebagai peneluran penyu sisik, penyu hijau dan penyu tempayan. Perairannya memiliki padang lamun dengan kepadatan jarang sampai dengan sedang. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu sills dan selat serta merupakan koridor setasea. Daerah terumbu karangnya berpotensi besar sebagai dive spot/titik lokasi

No

ID_Zona

Zona

Sub Zona

Nama Lokasi

Kabupaten

Desa

Luas (Hektar)

Keterangan wisata selam.

Luas Total Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya

456,36

0,01 % dari luas TNP Laut Sawu

2. Potensi Potensi dan fitur konservasi di masing-masing ID Zona Lainnya disajikan dalam tabel 33. dibawah ini: Tabel 33. Potensi dan Fitur Konservasi di Masing-Masing ID Zona Lainnya Zona Lain

Sub Zona Kearifan Lokal

ID_Zona 3000

Kategori Fitur Potensi dan Fitur Konservasi Konservasi Habitat Wilayah Terumbu Karang Pesisir Lamun Habitat Perairan Upwelling Dalam dan Oseanografi Kondisi yang Lilifuk (Kearifan Lokal) Mendukung Pos pengawasan (Polair dan TNI Konservasi 183

Luas (Hektar) 3,79 3,79 3,79 0,26 3,79

Zona

Sub Zona

ID_Zona

Kategori Fitur Konservasi

Potensi dan Fitur Konservasi

Luas (Hektar)

AL) Luas Zona 3000 3010 Habitat Wilayah Pesisir

Lain

Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya

Terumbu Karang

Lamun Habitat Perairan Sills Dalam dan Selat Oseanografi Spesies Koridor Setasea Dugong Penyu Paus Luas Zona 3010 3020 Habitat Wilayah Terumbu Karang Pesisir Lamun Habitat Perairan Sills Dalam dan Selat Oseanografi Kondisi yang Wisata Selam Mendukung Konservasi Spesies Koridor Setasea Penyu Luas Zona 3020

184

3,79 549,65 143,23 764,93 762,49 764,93 123,46 764,93 764,88 764,93 310,09 63,75 456,36 446,32 75,56 456,36 379,23 456,36

3. Peruntukan/Tujuan Zona a. Peruntukan/Tujuan Sub Zona Kearifan Lokal Peruntukan untuk Sub Zona Kearifan Lokal adalah sebagai berikut perlindungan habitat dan populasi ikan; perlindungan daerah-daerah yang memiliki

nilai-nilai

budaya-tradisional

yang

penting;

kearifan

lokal

masyarakat yang mempunyai keunikan dan mendukung upaya konservasi; pariwisata dan rekreasi; penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; budidaya ramah lingkungan; penelitian dan pengembangan; pendidikan; dan alur pelayaran. 1) Kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan yang diperbolehkan yaitu:

Perlindungan

proses-proses

ekologis

yang

menunjang

kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya ikan dan ekosistemnya;

Pengamanan,

pencegahan

dan/atau

pembatasan

kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; Pengelolaan jenis sumberdaya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; Alur migrasi biota perairan; Pemulihan. 2) Kegiatan Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan meliputi: alat penangkapan ikan yang sifatnya statis dan atau pasif dan semi aktif; dan cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan. 3) Kegiatan yang berkaitan dengan kearifan lokal yang melibatkan pihak luar perlu menginformasikan ke Pengelola TNP Laut Sawu. 4) Kegiatan budidaya ramah lingkungan yang diperbolehkan di zona ini meliputi kegiatan budidaya yang mempertimbangkan: jenis ikan yang dibudidayakan; jenis pakan; teknologi; jumlah unit usaha budidaya; dan daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan. 5) Kegiatan pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan meliputi: rekreasi pantai, berenang, dayung/kayak, menyelam, perahu wisata; pariwisata tontonan seperti snorkeling dan menggunakan perahu kaca (glass boat); wisata penelitian untuk mendapat pengetahuan terkait bidang ilmu tertentu seperti mengamati kehidupan biota perairan (paus, lumba-lumba, penyu dan lain-lain), formasi kehidupan terumbu

185

karang, mangrove, burung dan lain-lain; wisata budaya, tracking dan pembuatan foto, video dan film. 6) Kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperbolehkan meliputi: penelitian

dasar

untuk

kepentingan

pelestarian

budaya

dan

konservasi; penelitian terapan untuk kepentingan pelestarian budaya dan konservasi; dan pengembangan untuk kepentingan pelestarian budaya dan konservasi. 7) Kegiatan pendidikan yang diperbolehkan merupakan pendidikan untuk memberikan wawasan dan motivasi yang meliputi aspek: biologi, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tata kelola dan pengelolaan. 8) Alur pelayaran yang diperbolehkan di zona kearifan lokal adalah alur pelayaran untuk perhubungan, dan pelayaran selain di alur pelayaran untuk perhubungan. 9) Aktifitas kearifan lokal Keruga yaitu kegiatan pengambilan terumbu karang hidup untuk digunakan sebagai batu kapur untuk sirih pinang oleh masyarakat seperti di Kabupaten Sabu Raijua diperbolehkan satu tahun sekali dalam waktu satu hari dalam jumlah yang secukupnya dengan waktu/hari yang ditentukan oleh keputusan adat. b. Peruntukan/Tujuan Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya Peruntukan untuk Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya adalah sebagai berikut perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan; budidaya ramah lingkungan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; pendidikan; dan alur pelayaran. 1) Kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan yang diperbolehkan meliputi : perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; penjagaan dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; pengelolaan jenis sumberdaya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan daya dukung habitatnya; perlindungan alur migrasi biota perairan; pemulihan dan rehabilitasi ekosistem. 2) Kegiatan budidaya ramah lingkungan yang diperbolehkan di zona ini meliputi kegiatan budidaya yang mempertimbangkan: jenis ikan yang dibudidayakan; jenis pakan; teknologi; jumlah unit usaha budidaya; dan daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan. 186

3) Kegiatan pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan meliputi: rekreasi pantai,

menyelam;

pariwisata

tontonan

seperti

snorkeling

dan

menggunakan perahu kaca (glass boat); pariwisata minat khusus; perahu pariwisata; olahraga permukaan air seperti berenang, selancar air (surfing), memancing catch and release (catch and release fishing), kite surfing, jetsky, dayung/kayak dan jenis olahraga air lainnya; wisata penelitian untuk mendapat pengetahuan terkait bidang ilmu tertentu seperti mengamati kehidupan biota perairan (paus, penyu dan lainlain), formasi kehidupan terumbu karang, mangrove, burung dan lainlain; wisata budaya, tracking dan pembuatan foto, video dan film. 4) Kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperbolehkan meliputi: penelitian dasar untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi, penelitian terapan untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi, dan pengembangan untuk kepentingan konservasi. 5) Kegiatan pendidikan yang diperbolehkan meliputi: pemeliharaan dan peningkatan

keanekaragaman

hayati;

perlindungan

sumberdaya

masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari;

pemeliharaan

proses

ekologis

dan

sistem

pendukung

kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan Taman Nasional Perairan. 6) Alur pelayaran yang diperbolehkan di Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya adalah alur pelayaran untuk perhubungan, dan pelayaran selain di alur pelayaran untuk perhubungan. 4. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh a. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh di Sub Zona Kearifan Lokal Pada Sub zona Kearifan Lokal terdapat kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagaimana ditampilkan dalam tabel 34. dibawah ini:

Tabel 34. Perumusan kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada Sub Zona Kearifan Lokal Perumusan Kegiatan Kegiatan yang boleh

No 1 2

Kegiatan Patroli pengawasan Tambatan perahu 187

Perumusan Kegiatan

No

Kegiatan

3 4

Kegiatan yang diperbolehkan dengan izin

Pembangunan Rumah Adat Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga, Jetty) 5 Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial 6 Makameting (dengan alat dan cara yang tidak merusak terumbu karang) 7 Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan 8 Penangkapan Ikan dengan Kapal < 5 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan 9 Alur Kapal untuk perhubungan 10 Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan 11 Pengambilan Karang hidup atau mati dalam aktifitas keruga (kearifan local Sabu Raijua) hanya boleh dilakukan setahun sekali dalam satu hari dan waktunya diatur oleh kesepakatan adat. 1 Monitoring dan Penelitian non ekstraktif 2 Monitoring dan Penelitian ekstraktif 3 Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, manggrove, terumbu dan laut dalam); perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan 4 Rekreasi pantai 5

Wisata menyelam

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wisata snorkling Wisata Kayak/Dayung Wisata perahu kaca (glass boat) Perahu wisata Wisata melihat Paus dan Lumba-Lumba Wisata melihat burung Wisata mangrove Wisata Budaya Wisata tracking Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial 16 Penangkapan Ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored)) 188

Perumusan Kegiatan

No

Kegiatan

17 Penangkapan Ikan dengan Jaring angkat (Lift Net) 18 Penangkapan Ikan dengan Jaring serok (scoop net) 19 Penangkapan Ikan dengan Pancing ulur 20 Penangkapan Ikan dengan Pancing tonda 21 Penangkapan Ikan dengan Pancing layang-layang 22 Menangkap ikan dengan tombak 23 Budidaya Rumput Laut 24 Budidaya Teripang

Kegiatan yang tidak boleh

25 Budidaya Lobster 26 Membangun Tambak 1 Pembangunan Infrastruktur wisata hotel, home stay, dan sarana penginapan lainnya 2 Penangkapan Ikan dengan Jaring insang hanyut (Drift nets) 3 Penangkapan Ikan dengan Jaring insang oseanik 4 Pembangunan Infrastruktur wisata (resor permanen) 5 Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (kantor) 6 Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck) 7 Wisata Jet Ski 8 Wisata Surfing 9 Wisata Kite surfing 10 Wisata Mancing (Catch and Release) 11 Penangkapan Ikan dengan Bagan Tancap (bamboo platform lift net) 12 Penangkapan Ikan dengan Bagan Perahu/rakit (Boat/raft lift net) 13 Penangkapan Ikan dengan Bubu 14 Penangkapan Ikan dengan Sero 15 Penangkapan Ikan dengan Jermal 16 Penangkapan Ikan dengan Rawai Tuna 17 Penangkapan Ikan dengan Rawai Hanyut 18 Penangkapan Ikan dengan Rawai Tetap 19 Penangkapan Ikan dengan Rawai Hiu/Cucut 20 Penangkapan Ikan dengan Huhate 21 Pemasangan Rumpon 22 Rumpon telur ikan terbang 23 Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom 24 Menangkap Ikan Hias 25 Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas 26 Penangkapan Ikan dengan Pukat cincin pelagis 189

Perumusan Kegiatan

No

Kegiatan

besar dengan satu kapal 27 Penangkapan Ikan dengan Lampara dasar 27 Penangkapan Ikan dengan Kapal 5 - 30 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan 28 Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, paus, lumba-lumba, dll) 29 Mengambil dan menjual telur penyu 30 Budidaya Mutiara 31 Budidaya dengan Keramba Jaring Apung (KJA) 32 ALKI III 33 Penebangan Mangrove 34 Pengambilan Karang hidup atau mati 35 Penambangan Pasir Laut 36 Survey Seismic Minyak dan Gas 37 Penambangan Minyak dan Gas 38 Pembuangan Limbah dan Sampah b. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh di Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya Pada Sub zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya terdapat kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagaimana ditampilkan dalam tabel 35. dibawah ini: Tabel 35. Perumusan kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya Perumusan Kegiatan Kegiatan yang boleh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kegiatan yang diperbolehkan

Kegiatan

No

1 2

Patroli pengawasan Tambatan perahu Pembangunan Rumah Adat Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (kantor) Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga, Jetty) Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial Budidaya Rumput Laut Alur Kapal untuk perhubungan Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan Monitoring dan Penelitian non ekstraktif Monitoring dan Penelitian ekstraktif

190

Perumusan Kegiatan dengan izin

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kegiatan yang tidak boleh

Kegiatan

No

23 24 1 2 3 4 5 6 7

Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, manggrove, terumbu dan laut dalam); perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan Pembangunan Infrastruktur wisata hotel, home stay, dan sarana penginapan lainnya Pembangunan Infrastruktur wisata (resor permanen) Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck) Rekreasi pantai Wisata menyelam Wisata snorkling Wisata Jet Ski Wisata Kayak/Dayung Wisata Surfing Wisata Kite surfing Wisata Mancing (Catch and Release) Wisata perahu kaca (glass boat) Perahu wisata Wisata melihat Paus dan Lumba-Lumba Wisata melihat burung Wisata mangrove Wisata Budaya Wisata tracking Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial Budidaya Teripang Budidaya Lobster Penangkapan Ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored)) Penangkapan Ikan dengan Jaring insang hanyut (Drift nets) Penangkapan Ikan dengan Jaring insang oseanik Penangkapan Ikan dengan Jaring angkat (Lift Net) Penangkapan Ikan dengan Jaring serok (scoop net) Penangkapan Ikan dengan Bagan Tancap (bamboo platform lift net) Penangkapan Ikan dengan Bagan Perahu/rakit (Boat/raft lift net) 191

Perumusan Kegiatan

Kegiatan

No 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Penangkapan Ikan dengan Bubu Penangkapan Ikan dengan Pancing ulur Penangkapan Ikan dengan Pancing tonda Penangkapan Ikan dengan Pancing layanglayang Penangkapan Ikan dengan Sero Penangkapan Ikan dengan Jermal Penangkapan Ikan dengan Rawai Tuna Penangkapan Ikan dengan Rawai Hanyut Penangkapan Ikan dengan Rawai Tetap Penangkapan Ikan dengan Rawai Hiu/Cucut Penangkapan Ikan dengan Huhate Makameting (dengan alat dan cara yang tidak merusak terumbu karang) Pemasangan Rumpon Rumpon telur ikan terbang Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom Menangkap Ikan Hias Menangkap ikan dengan tombak Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas Penangkapan Ikan dengan Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal Penangkapan Ikan dengan Lampara dasar

29 Penangkapan Ikan dengan Kapal 5 - 30 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan 30 Penangkapan Ikan dengan Kapal < 5 GT dengan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan 31 Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, paus, lumba-lumba, dll) 32 Mengambil dan menjual telur penyu 33 Budidaya Mutiara 34 Budidaya dengan Keramba Jaring Apung (KJA) 35 Membangun Tambak 36 ALKI III 37 Penebangan Mangrove 38 Pengambilan Karang hidup atau mati 39 Pengambilan Karang hidup atau mati dalam aktifitas keruga (kearifan local Sabu Raijua) hanya boleh dilakukan setahun sekali dalam satu hari dan waktunya diatur oleh kesepakatan 192

Perumusan Kegiatan

Kegiatan

No

adat. 40 Penambangan Pasir Laut 41 Survey Seismic Minyak dan Gas 42 Penambangan Minyak dan Gas 43 Pembuangan Limbah dan Sampah F. Peraturan Tambahan yang Berlaku Untuk Setiap Zona dan Sub Zona TNP Laut Sawu Apabila

bertemu

dengan

paus

atau

lumba-lumba,

baik

dari

kapal/perahu, kendaraan lainnya, ataupun pada saat di dalam air: 1. tidak boleh membunuh, mengambil, melukai dan/atau mengganggu paus dan lumba-lumba; Mengganggu dalam artian mengganggu, mengejar, dan mengarahkan/ menggembalakan. 2. tidak boleh membatasi/mengganggu arah pergerakan paus dan lumbalumba 3. tidak boleh menyentuh atau memberi makan, berusaha menyentuh atau memberi makan paus dan lumba-lumba 4. tidak boleh masuk ke dalam air pada jarak kurang dari 100 meter dari paus atau 50 meter dari lumba-lumba 5. apabila anda di dalam air, maka tidak boleh mendekati lebih dari 30 meter dari paus dan lumba-lumba. Apabila paus dan lumba-lumba mendekati anda pada saat di dalam air, bergeraklah pelan, tidak boleh menyentuh atau berenang mendekatinya. 6. harus meminimalisir kebisingan/suara apabila berada pada jarak 300 meter dari paus dan lumba-lumba. Apabila mengoperasikan kapal/perahu atau kendaraan lainnya: 1. kapal/perahu atau kendaraan lainnya tidak boleh mendekati paus dan lumba-lumba pada jarak kurang dari 100 meter dari paus atau 50 meter dari lumba-lumba 2. pada saat mendekati paus dan lumba-lumba hanya boleh dari arah belakangnya atau memposisikan kapal/perahu di depan paus dan lumbalumba 3. Apabila kapal/perahu atau kendaraan lainnya anda berada pada jarak kurang dari 300 meter dari paus atau 150 meter dari lumba-lumba, maka harus

dioperasikan

pada

kecepatan

rendah

dan

konstan,

apabila

kendaraan anda berada pada jarak kurang dari 50 metres dari lumba-

193

lumba, kendaraan anda tidak boleh berganti arah atau kecepatan secara tiba-tiba. 4. Apabila terdapat 3 kendaraan pada jarak kurang dari 300 meter dari paus atau lumba-lumba, maka apabila terdapat kendaraan lainnya harus berada pada jarak radius diatas 300 meter dari paus atau lumba-lumba. 5. Apabila paus atau lumba-lumba mendekati kapal/perahu anda, upayakan semua perlakuan agar tidak terjadi tabrakan, baik mengurangi kecepatan dan mengarahkan kendaraan anda menjauhi hewan tersebut atau posisikan mesin ke dalam gigi netral dan biarkan hewan tersebut lewat. 6. Apabila anda secara tidak disengaja menabrak paus atau lumba-lumba, maka anda harus melaporkan ke unit pengelola TNP Laut Sawu. Peraturan Tambahan yang berlaku untuk zona dan sub zona TNP Laut Sawu di sekitar alur ALKI III (ID Zona 5000, 5050, 6010, dan 6040), yaitu: 1. Kapal yang melaksanakan hak lintas Alur Kepulauan Indonesia harus mematuhi 19 (sembilan belas) persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangannya (Pasal 53 UNCLOS Tahun 1982; Pasal 18 UU No. 6 Tahun 1996; dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002) yang telah diadopsi juga oleh International Maritime Organisation (IMO). 2. Kapal yang melintas di jalur ALKI yang terdapat pada ID Zona 5000 diwajibkan untuk mengurangi kecepatan dan menempatkan 2 orang ABK sebagai pengamat untuk mendeteksi keberadaan paus atau lumba-lumba. 3. Apabila paus atau lumba-lumba mendekati kapal anda, upayakan semua perlakuan agar tidak terjadi tabrakan, baik mengurangi kecepatan dan mengarahkan kapal anda menjauhi hewan tersebut atau posisikan mesin ke dalam gigi netral dan biarkan hewan tersebut lewat. Apabila kapal secara tidak disengaja menabrak paus atau lumba-lumba, maka Nahkoda harus melaporkan ke Pemerintah RI yang kemudian diteruskan ke unit pengelola TNP Laut Sawu.

194

BAB IV RENCANA JANGKA PANJANG A. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu 1. Review Terhadap Kebijakan Nasional dan Lokal terkait dengan Taman Nasional Perairan a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJPN 2005-2025) Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Sesuai dengan Pasal 25A UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Arah pembangunan kelautan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah: 1)

meningkatkan

upaya

pemeliharaan

keamanan

nasional

dan

pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional, termasuk di wilayah laut; 2)

peningkatan pembangunan kelautan secara terpadu, termasuk pengembangan Iptek kelautan; dan

3)

pengembangan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral secara sinergi, optimal dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014

memiliki 11 prioritas nasional, sebagai berikut: 1)

Reformasi birokrasi dan good governance;

2)

Pendidikan;

3)

Kesehatan;

4)

Penanggulangan kemiskinan;

5)

Ketahanan pangan;

6)

Infrastruktur;

7)

Iklim investasi dan bisnis;

195

8)

Energi;

9)

Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;

10) Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik; dan 11) Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Pembangunan

Nasional

Bidang

Sumberdaya

Alam

dan

Lingkungan Hidup yang menaungi sebagian besar program Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 7 (tujuh) prioritas berikut: 1)

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

dan

Revitalisasi

Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan; 2)

Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi;

3)

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan;

4)

Perbaikan kualitas Lingkungan Hidup;

5)

Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan;

6)

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; dan

7)

Peningkatan Kapasitas Adaptasi & MItigasi Perubahan Iklim.

b. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 1)

Kebijakan Umum KKP KKP dalam melaksanakan program-program pembangunan yang

diamanatkan

telah

menetapkan

kebijakan

umum

yang

merupakan keberpihakan, yaitu: 1). Pro poor & Pro job; 2). Pro growth; dan Pro sustainability. Pro poor dan pro job merupakan pesan yang sangat jelas bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus memberi manfaat bagi sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Pro growth juga memberikan sinyal yang kuat bahwa hasil pembangunan kelautan dan perikanan harus memiliki manfaat ekonomi. Sedangkan pro sustainability merupakan pesan yang sangat jelas bahwa pembangunan kelautan dan perikanan juga harus ramah lingkungan.

196

a) Visi dan Misi KKP Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2010-2014 adalah Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015. Sedangkan misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

2010-2014

adalah

Mensejahterakan

Masyarakat

Kelautan dan Perikanan. b) Grand Strategy KKP Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut telah ditetapkan Grand Strategy yang dikenal sebagai The Blue Ocean Policies for Sustainable Development yang terdiri dari 4(butir) butir berikut: 1) Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi; 2) Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan; 3) Meningkatkan

Produktivitas

dan

Daya

Saing

Berbasis

Pengetahuan; 4) Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional; 2. Kebijakan dan Strategi Konservasi Perairan Pengelolaan

kawasan

konservasi

pengelolaan

sumberdaya

ikan

sumberdaya

ikan

upaya

memanfaatkan

adalah

sumberdaya

ikan

perairan

secara

terlepas

dari

keseluruhan. Konservasi

melindungi untuk

tidak

melestarikan

menjamin

dan

keberadaan,

ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sebagai upaya konservasi wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah melakukan kebijakan antara lain, ditetapkannya target nasional yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) di Brazil tahun 2006, yaitu pencanangan Kawasan Konservasi Laut seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 dan 20 juta hektar pada tahun 2020. Dukungan konservasi

kebijakan

perairan dibuat

nasional dalam secara

pengembangan

menyeluruh

dan

kawasan

terpadu

mempertimbangkan desentralisasi dalam pelaksanaannya.

serta

Kebijakan

dan peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir semakin kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait 197

dengan sumber daya ikan, Undang-undang ini bersinergi dengan berbagai perundangan lain, diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Terkait dengan desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan perekat hubungan antar beberapa undang-undang sebagai materi muatan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut memiliki implikasi terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Implikasi akan bersifat sinergis, apabila setiap pemerintah dan masyarakat di wilayah otonomi menyadari arti penting

dari

pengelolaan

suberdaya

pesisir

secara

berkelanjutan,

sehingga pemanfaatan sumberdaya pesisir dilakukan secara bijaksana dengan menerapkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Implikasi negatif akan muncul apabila setiap daerah berlomba mengeksploitasi sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan

berkelanjutan. Sedangkan

payung

kebijakan

dalam

konservasi sumber daya ikan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Melalui peraturan pemerintah ini diharapkan segala urusan mengenai konservasi sumberdaya ikan dapat terwadahi. Pertemuan puncak dunia mengenai pembangunan berkelanjutan di Johannesburg pada tahun 2002 mendeklarasikan bahwa, “Samudera, laut, pulau, dan wilayah pantai merupakan satu komponen terpadu dan essensial

dari

ekosistem

bumi

yang

ketersediaan pangan global yang aman untuk

sangat

penting

bagi

menjaga kemakmuran

ekonomi dan kesejahteraan ekonomi banyak Negara, terutama di negaranegara

berkembang.

Pembangunan

samudera

yang

berkelanjutan

membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang efektif, termasuk pada

198

tingkat global dan regional, diantara badan-badan yang berkepentingan dan tindakan-tindakan di segala tingkatan”. Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam tersebut menunjukkan prinsip-prinsip yang sangat mendasar dan harmonisasi antara keseimbangan, keselarasan dan keserasian sistem ekologi, sosial, ekonomi dan budaya. Pembangunan yang semata-mata menempatkan

sistem

dan

fungsi

ekonomi

sebagai

prioritas

dan

mengabaikan fungsi ekologi, sosial dan budaya akan menimbulkan masalah-masalah

yang

pelik

dan

konflik

sosial

yang

berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk membangun dan mengembangkan keseimbangan fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya harus dapat terimplementasikan dalam berbagai perangkat kebijakan maupun program pemerintah. Sebagai pelaksanaan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menetapkan Visi, yaitu: Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil secara optimum dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Visi ini dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu: a) Memfasilitasi terwujudnya penataan ruang untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi pembangunan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; b) Memperbaiki

sistem

pengelolaan

pesisir

dan

lautan

untuk

mewujudkan wilayah pesisir dan lautan yang bersih, sehat, produktif dan aman; c) Mendorong

pertumbuhan

investasi

pulau-pulau

kecil

yang

berkelanjutan dan berbasis masyarakat; d) Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik; dan

e) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pemasar ikan dan pengolah hasil laut, serta masyarakat pesisir lainnya.

199

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan,

Pesisir

dan

Pulau

Pulau

Kecil

yang

mengemban

misi

Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik tersebut, menetapkan strategi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya dengan melakukan pengelolaan dan pengembangan konservasi sumberdaya alam dan

lingkungannya,

melalui

upaya

perlindungan,

pelestarian

dan

pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik,

dengan

mengembangkan

kebijakan,

penyusunan/

pengembangan pedoman, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan, pengembangan pilot project, bimbingan teknis fasilitasi serta mengembangkan kerjasama nasional dan internasional di bidang konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan telah menyusun beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka konservasi sumberdaya ikan

dan

lingkungannya,

keanekaragaman

hayati

antara

lain

laut (grand

strategi

strategy

utama marine

konservasi biodiversity

conservation), kebijakan dan strategi pengelolaan terumbu karang, strategi utama jejaring kawsan konservasi laut, kebijakan dan strategi konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya di perairan daratan, serta berbagai panduan maupun pedoman sebagai pelaksanaan dari kebijakan dan strategi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan Konservasi Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya pada Direktorat

Kawasan

konservasi

dan

Jenis

Ikan

bertujuan

untuk

mewujudkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk

ekosistem,

jenis

dan

genetik

dalam

rangka

menjamin

keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumber daya ikan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun sasarannya sebagai berikut: a) terwujudnya pengembangan kawasan konseravsi perairan seluas 3,5 juta hektar; b) terlaksananya pengembangan konservasi jenis dan genetik di tiga wilayah biogeografi, sebanyak 4 jenis; 200

c) terlaksananya

rehabilitasi

ekosistem

sumberdaya

ikan

dan

lingkungannya di 8 provinsi, 15 kabupaten dan 21 lokasi; d) pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi sumebrdaya ikan, sebanyak 2 UPT; e) terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia konservasi sumberdaya ikan sebanyak 250 orang; dan f) tersusunnya

peraturan,

pedoman

standar

dan

norma

tentang

konservasi sumberdaya ikan sebanyak 18 dokumen. Kegiatan pokok direktorat konservasi, antara lain pengembangan konservasi kawasan perairan, pengembangan konservasi jenis dan genetik,

rehabilitasi

pengembangan

sumberdaya

kelembagaan,

ikan

kapasitas

dan

lingkungannya,

sumberdaya

dan

manusia

dan

peraturan. Strategi pengembangan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh KKP, melalui Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan antara lain: a)

perluasan kawasan konservasi laut, dengan target 10 (sepuluh) juta hektar pada tahun 2010 dan 20 (dua puluh) juta hektar pada tahun 2020;

b)

melakukan upaya pengelolaan efektif Kawasan Konservasi Perairan yang meliputi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan, serta pengembangan kawasan percontohan;

c)

melakukan pendekatan ilmiah, termasuk: eco-regional, resilient, and resistant principles;

d)

memantapkan jaringan global dan kerjasama dalam pengelolaan KKP;

e)

implementasi

kolaborasi

pengelolaan

dalam

kerjasama

antar

pemerintah, masyarakat dan organisasi non pemerintah (LSM); f)

penguatan pengelolaan KKP melalui program “Capacity Building”;

g)

pengembangan mekanisme pendanaan, serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

201

3. Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD 2009-2013) a. Visi dan Misi Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan regional, dilaksanakan dengan mengacu kepada kebijakan nasional terutama dalam hubungannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT disusun dengan

mengacu

kepada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional. Berdasarkan tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam 20 tahun kedepan serta dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah serta berbagai faktor strategis lainnya, maka Visi Provinsi NTT Tahun 2009-2013 adalah “Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, Adil dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Provinsi NTT yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Nusa Tenggara Timur yang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, memperhatikan keseimbangan antara kewajiban dan hak, menghargai pendapat dan menerima pendapat orang lain. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan Provinsi NTT tahun 2009-2013 adalah: 1) Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Melalui

misi

ini

pemerintah

ingin

meningkatkan

kesempatan

pendidikan bagi masyarakat baik yang di kota mapun di desa dengan meningkatkan fasilitas pelayanan pendidikan baik jumlah, kualitas terutama penyebarannya, namun perluasan kesempatan belajar ini dibarengi pula dengan relevansi jenis dan jenjang pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga perluasan pendidikan dimaksud dapat efektif dan efisien. 2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat. Melalui misi ini pemerintah ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

melalui

pola

hidup 202

sehat,

pemerataan

pelayanan

kesehatan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas gizi masyarakat yang tiap tahunnya terus melanda NTT dan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. 3) Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal. Melalui misi ini pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan penduduk yang saat ini cukup memprihatinkan akibat masih tingginya

angka

kemiskinan

yang

disebabkan

oleh

rendahnya

pendapatan perkapita, meningkatnya angka pengangguran, belum berkembangnya

sektor

riil

serta

rendahnya

pertumbuhan

dan

produktivitas UKM dan Koperasi. Untuk itu perekonomian NTT yang saat ini masih mengandalkan sektorsektor tradisonal harus juga memperhatikan sektor-sektor non tradisional seperti industri dan tersier khususnya jasa-jasa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. 4) Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Melalui misi ini pemerintah memandang peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perekonomian, sangat bergantung pada kelayakan infrastruktur pembangunan yang ada. Untuk itu dalam lima tahun kedepan, pemerintah akan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana

infrastruktur

baik

dalam

jumlah,

kualitas

serta

penyebarannya terutama sarana dan prasarana air dan listrik, transportasi darat, laut dan udara, pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur perumahan dan permukiman . 5) Meningkatkan

penegakan

supremasi

hukum

dalam

rangka

menjelmakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum. Melalui misi ini pemerintah Provinsi NTT ingin menata dan membina hukum tingkat daerah serta menempatkan supremasi hukum sebagai landasan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan mengedepankan norma /kaidah hukum dalam masyarakat serta nilainilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. 6) Meningkatkan

pembangunan

lingkungan hidup. 203

yang

berbasis

tata

ruang

dan

Melalui

misi

ini

pemerintah

ingin

menunjukkan

pentingnya

penanganan masalah penataan ruang yang merupakan salah satu matra dalam perencanaan pembangunan daerah, serta masalah lingkungan hidup yang erat kaitanya dalam mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari. 7) Meningkatkan akses perempuan, anak dan pemuda dalam sektor publik, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak dan pemuda. Sudah menjadi komitmen pembangunan nasional juga dunia untuk memperhatikan

kualitas

hidup

serta

perlindungan

terhadap

perempuan dan anak. Untuk itu melalui misi ini pemerintah ingin meningkatkan perlindungan dan kualitas hidup perempuan dan anak melalui peningkatan akses perempuan dan anak dalam sektor publik serta meningkatnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. 8) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah kepulauan, dan pembangunan daerah rawan bencana alam. Melalui misi ini pemerintah daerah menekankan pada percepatan penanggulangan masalah yang mendasar pada masyarakat NTT umumnya

dan

masyarakat

desa

khususnya

yakni

masalah

kemiskinan. Selain itu NTT juga hampir setiap tahun tertimpa bencana alam sehingga harus ada upaya penanggulangan secepat mungkin agar masyarakat tidak harus terlalu menderita. Selain itu wilayah NTT yang merupakan wilayah kepulauan perlu adanya strategi tersendiri dibandingkan dengan daerah daratan yang lebih mudah dijangkau, hal ini ditambah lagi dengan posisi NTT yang juga menjadi daerah perbatasan dengan Negara lain seperti Timor Leste dan Australia yang rawan terhadap masalah-masalah lintas batas termasuk penyelundupan. b. Agenda Pembangunan Daerah Visi dan Misi di atas selanjutnya diterjemahkan dalam 8 Agenda Pembangunan Provinsi NTT tahun 2009 – 2013 sebagai berikut: 1)

Pemantapan Kualitas Pendidikan;

2)

Pembangunan Kesehatan;

3)

Pembangunan Ekonomi;

4)

Pembangunan Infrastruktur; 204

5)

Pembenahan sistem hukum (daerah) dan keadilan;

6)

Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7)

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda; dan

8)

Agenda Khusus: penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana.

4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh

pemerintah

mewujudkan

bersama

visi

pembangunan

seluruh

pembangunan

daerah

tersebut

komponen

daerah. maka

Untuk

masyarakat

untuk

mewujudkan

Pemerintah

Provinsi

visi NTT

melaksanakan 8 (delapan) misi pembangunan daerah yang akan ditempuh melalui 4 (empat) Strategi Pokok Pembangunan Daerah, yaitu: a) Pembangunan Daerah yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Pembangunan Daerah yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan diarahkan untuk melanjutkan program pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. b) Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Peningkatan

Kualitas

Kehidupan

Masyarakat

diarahkan

untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi NTT dalam segala aspek terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. c) Percepatan Pembangunan Daerah dengan Mengembangkan Ekonomi Lokal. Percepatan Pembangunan Daerah dengan Mengembangkan Ekonomi Lokal diarahkan untuk pengembangan ekonomi lokal (lokal economic development), yaitu dengan mengembangan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah untuk meningkatkan derajat kemajuan ekonomi daerah secara keseluruhan; d) Pemberdayaan Masyarakat 205

Pemberdayaan Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat

untuk

berperan

aktif

dalam

kegiatan-kegiatan

pembangunan sosial, budaya dan ekonomi 5. Kebijakan Spasial dan Perda Provinsi NTT tentang RTRW 2010-2030 Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana.

a) Rencana Struktur Ruang Provinsi NTT Rencana struktur dan pola ruang Povinsi NTT terdiri atas pusat sistem kegiatan dan pusat jaringan prasarana wilayah. Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi NTT, meliputi: 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah Provinsi NTT; 2) PKN promosi (PKNp) terdapat di Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Maumere di Kabupaten Sikka; 3) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdapat di Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Ende di Kabupaten Ende, Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat; 4) PKW promosi (PKWp) terdapat di Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Bajawa di Kabupaten Ngada, Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat dan Atambua di Kabupaten Belu, dan Mbay di Kabupaten Nagekeo; 5) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdapat di Oelamasi di Kabupaten Kupang, Ba’a di Kabupaten Rote Ndao, Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Lewoleba di Kabupaten Lembata, Kalabahi di Kabupaten Alor, Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Borong di Kabupaten Manggarai Timur; 6) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) terdapat di Atambua di Kabupaten Belu, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kalabahi di Kabupaten Alor. Sistem perdesaan mencakup seluruh pusat kecamatan diluar sistem perkotaan di seluruh wilayah kabupaten/kota di wilayah Provinsi.

206

b) Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis provinsi dan/atau lintas kabupaten dan/atau kota. Rencana pola ruang Provinsi NTT diuraikan sebagai berikut: 1) Rencana Kawasan Lindung Rencana Kawasan Lindung ditetapkan berdasarkan kebijakan dan strategi pola ruang wilayah Provinsi NTT untuk Kawasan Lindung. Rencana kawasan Lindung Provinsi NTT minimal 29,03% dari total luas wilayah Provinsi NTT yaitu sekitar

1.348.760,25

hektar, dimana luas lahan total adalah 3.297.598,85 hektar. Adapun luas perairan Provinsi NTT sekitar 19.148.400 hektar, yang mencakup pemanfaatan Lindung di wilayah Laut Provinsi NTT. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi NTT sebagaimana terdapat pada Gambar 27.

2) Kawasan Perlindungan Setempat Gambar 27. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi NTT Kawasan Perlindungan Setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Adapun Kawasan Perlindungan Setempat yang terdapat di Propinsi NTT, meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai,

kawasan

sekitar

sempadan jurang. 207

danau

atau

waduk

dan

kawasan

(a)

Kawasan sempadan pantai; Kawasan sempadan pantai yang terdapat di Provinsi NTT memiliki luas total kurang lebih 56.274 hektar, meliputi: (1) kawasan sempadan pantai yang berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yaitu di sepanjang pantai Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan (2) kawasan sempadan pantai rawan gelombang pasang dan tsunami yang berjarak lebih dari 100 meter disesuaikan dengan

karakter

pantai,

terdapat

di

Maumere

di

Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/pantai utara Belu, pantai selatan Pulau Sumba, pantai utara Ende, pantai utara Flores Timur, pantai selatan Lembata, dan pantai selatan Pulau Timor. (b)

Kawasan sempadan sungai; Kawasan sempadan sungai yang terdapat di Provinsi NTT memiliki luas total kurang lebih 181.837 hektar, meliputi: (1)

kawasan sempadan sungai di kawasan non permukiman berjarak sekurang-kurangnya 100 m dari kiri dan kanan untuk aliran sungai utama dan sekurang-kurangnya 50 meter dari kiri dan kanan untuk anak sungai; dan

(2)

kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman berjarak sekurang-kurangnya 10 meter.

(c)

Kawasan sekitar danau atau waduk Kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas total kurang lebih 28.944 hektar, berjarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

(d)

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi

kawasan

suaka

alam

laut,

kawasan

suaka

margasatwa dan suaka margasatwa laut, kawasan cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman nasional dan taman nasional laut, kawasan

208

taman hutan raya, kawasan taman wisata alam dan kawasan cagar budaya. (1) Kawasan Suaka Alam Kawasan suaka alam merupakan kawasan dengan kriteria kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun diperairan dan mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat didalamnya. Kawasan suaka alam yang terdapat di Provinsi NTT yaitu Kawasan Suaka Alam Laut Sawu dan Kawasan Suaka Alam Laut Flores. (2) Kawasan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Kawasan ini memiliki kriteria : 1. merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu

jenis

satwa

yang

perlu

dilakukan

upaya

konservasi, 2. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi, 3. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrant tertentu; dan 4. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Di Propinsi NTT, kawasan jenis ini meliputi Kawasan Suaka Margasatwa Perhatu di Kabupaten Kupang, Kawasan Suaka Margasatwa Kateri di Kabupaten Belu, Kawasan Suaka Margasatwa Harlu di Kabupaten Rote Ndao, dan Kawasan Suaka Margasatwa Ale Asisio di Kabupaten Timor Tengah Selatan. (3) Kawasan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Kawasan ini memiliki kriteria : 1. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya; 2. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;

209

3. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan belum diganggu manusia; 4. memiliki luas dan bentuk tertentu; dan 5. memiliki

ciri

khas

yang

merupakan

satu-satunya

contoh suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi. Di Provinsi NTT, kawasan jenis ini meliputi Kawasan Cagar Alam Riung di Kabupaten Ngada, Kawasan Cagar Alam Maubesi di Kabupaten Belu, Kawasan Cagar Alam Way Wuul/Mburak di Kabupaten Manggarai Barat, Kawasan Cagar Alam Watu Ata di Kabupaten Ngada, Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Kabupaten Ngada, dan Kawasan Cagar Alam Gunung Mutis yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. (4) Kawasan Pantai Berhutan Bakau Kawasan pantai berhutan bakau memiliki kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah dari arah darat. Kawasan pantai berhutan bakau di Provinsi NTT terdapat di Kabupaten Belu, Rote Ndao dan Manggarai Barat. (5) Kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut Kawasan ini ditetapkan dengan kriteria : 1. berhutan

atau

bervegetasi

tetap

yang

memiliki

tumbuhan dan satwa yang beragam; 2. memiliki

luas

yang

cukup

untuk

menjamin

kelangsungan proses ekologi secara alami; 3. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh; 4. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secaramateri atau fisik tidak boleh diubah baik oleh ekspoitasi maupun pendudukan manusia; dan

210

5. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam. Di Provinsi NTT kawasan jenis ini meliputi Kawasan Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende, Kawasan Taman

Nasional

Laiwangi-Wanggameti

di

Kabupaten

Sumba Timur, Kawasan Taman Nasional ManupeuTanadaru di Kabupaten Sumba Tengah, Kawasan Taman Nasional

Komodo

di

Kabupaten

Manggarai

Barat,

Kawasan Taman Nasional Laut Komodo di Kabupaten Manggarai Barat dan Kawasan Taman Nasional Laut Selat Pantar di Kabupaten Alor. (6) Kawasan Taman Hutan Raya Kawasan Taman Hutan Raya ditetapkan dengan kriteria: 1. berhutan

atau

bervegetasi

tetap

yang

memiliki

tumbuhan dan/atau satwa yang beragam; 2. memiliki arsitektur bentang alam yang baik; 3. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; 4. merupakan kawasan dengan cirri khas baik asli maupun

buatan,

baik

pada

kawasan

yang

ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah; 5. kemiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; 6. memiliki

luas

yang

memungkinkan

untuk

mengembangkan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli; 7. untuk kawasan berdasarkan kriteria tersebut berupa Taman Hutan Raya Prof Ir. Herman Yohannes yang terdapat di Kabupaten Kupang; (7) Kawasan Taman Wisata Alam Dan Taman Wisata Alam Laut Kawasan jenis ini ditetapkan dengan kriteria : 1. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan langka; 2. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;

211

3. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan 4. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam. Di Provinsi NTT, kawasan-kawasan yang termasuk pada kriteria tersebut meliputi: 1. Kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae di Kabupaten Alor; 2. Kawasan Taman Wisata Alam Kemang Beleng I di Kabupaten Ende; 3. Kawasan Taman Wisata Alam Kemang Beleng II di Kabupaten Ende; 4. Kawasan

Taman

Wisata

Alam

Pulau

Besar

di

Menipo

di

Kabupaten Sikka; 5. Kawasan

Taman

Wisata

Alam

Pulau

Kabupaten Kupang; 6. Kawasan Taman Wisata Alam Ruteng di Kabupaten Manggarai; 7. Kawasan

Taman

Wisata

Alam

Egon

Illimedo

di

Kabupaten Sikka; 8. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao. 9. Kawasan Taman Wisata Alam Gugus Pulau Teluk Maumere di Kabupaten Sikka; 10. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung di Kabupaten Ngada; 11. Kawasan Taman Wisata Alam Camplong di Kabupaten Kupang; 12. Kawasan Taman Wisata Pulau Batang di Kabupaten Alor; dan 13. Kawasan

Taman

Wisata

Baumata

di

Kupang. (8) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 212

Kabupaten

Kawasan ini ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budidaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Di Provinsi NTT, kawasan ini meliputi: 1. Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka di Kabupaten Flores Timur; 2. Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang di Kota Kupang; 3. Kawasan Gereja Tua di Kota Kupang; 4. Kawasan Gua Alam Baumata di Kabupaten Kupang; 5. Kawasan cagar budaya berupa kampung adat yang terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada, Nagekeo, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Ende, dan Belu; dan 6. Kawasan Gua Bitauni di TTU. 3) Kawasan Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Provinsi NTT, meliputi kawasan rawan tanah longsor dan gerakan tanah dan kawasan rawan banjir. (a)

Kawasan rawan longsor Kawasan rawan longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten

Belu,

Kabupaten

Alor,

Kabupaten

Lembata,

Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat. (b)

Kawasan rawan banjir Kawasan

rawan

bajir

ditetapkan

dengan

kriteria

kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi 213

mengalami bencana banjir. Kawasan ini terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndona di Kabupaten Ende. Selain kawasan yang disebutkan diatas terdapat juga kawasan rawan bencana alam geologi, meliputi kawasan rawan gempa, kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami, dan kawasan rawan bencana letusan Gunung Berapi. 4) Kawasan Lindung Lainnya Kawasan Lindung Lainnya meliputi cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Kawasan Lindung Lainnya di Provinsi NTT memiliki luasan sekitar 180.125,07 hektar. Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana terdapat pada Tabel 36.

Tabel 36. Kawasan Lindung Lainnya di Provinsi NTT No

Jenis

Kawasan

1

Kawasan Taman Buru

Kawasan Taman Buru Dataran Bena di Kabupaten Timor Tengah Selatan; Kawasan

Taman

Buru

Pulau

Rusa

di

Kabupaten Kupang; Kawasan Taman Buru Pulau Ndana di Kabupaten Rote Ndao; dan Kawasan Taman Buru Ndana di Kabupaten Alor. 2

Kawasan

Perlindungan

Plasma Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Riung

Nutfah

di Kabupaten Manggarai; Kawasan

Perlindungan

Plasma

Nutfah

Maubesi di Kabupaten Belu; Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Way Wull/Mburak di Kabupaten Manggarai Barat; Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Watu

214

No

Jenis

Kawasan Ata di Kabupaten Ngada; dan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Wolo Tadho di Kabupaten Ngada.

3

Kawasan Pengungsian Satwa

Kawasan Perairan Laut Flores; Kawasan Perairan Laut Sawu; Kawasan Perairan Laut Alor; dan Kawasan Perairan Laut Timor.

4

Kawasan Terumbu Karang

Kawasan Terumbu Karang Laut Flores; Kawasan Terumbu Karang Laut Sawu; dan Kawasan Terumbu Karang Laut Timor.

5

Kawasan Koridor Jenis Satwa/

Kawasan Komodo di Kabupaten Manggarai

Biota Laut yang di Lindungi

Barat; Perairan Laut Flores; Perairan Laut Sawu; dan Perairan Laut Timor.

5) Rencana Kawasan Budidaya Penetapan kawasan budidaya provinsi dilakukan dengan memperhatikan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional atau kawasan andalan. Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan dan kawasan andalan laut. Kawasan andalan di provinsi meliputi: (a)

Kawasan

Kupang

dan

sekitarnya,

yang

memiliki

sektor

unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut dan pertambangan; (b)

Kawasan Maumere – Ende, yang memiliki sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, pariwisata, perikanan dan perkebunan;

(c)

Kawasan Komodo dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan

pertanian,

industri,

pariwisata,

perikanan

dan

perkebunan; (d)

Kawasan Ruteng – Bajawa, yang memiliki sektor unggulan pertanian,

pertambangan,

perkebunan;

215

pariwisata,

perikanan

dan

(e)

Kawasan Sumba, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan;

(f)

Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan;

(g)

Kawasan Andalan Laut Sawu dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata, perikanan dan pertambangan;

(h)

Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan.

6) Kawasan yang Diperuntukkan Sebagai Kawasan Perikanan Kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan perikanan terdiri

dari

kawasan

perikanan

tangkap,

perikanan dan kawasan pengolahan ikan.

kawasan

budidaya

Kawasan peruntukan

perikanan tangkap tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kawasan peruntukan

perikanan

kabupaten/kota.

budidaya

tersebar

Untuk meningkatkan nilai

di

seluruh

ikan tangkap dan

budidaya yang dihasilkan dari perairan yang terdapat di Provinsi NTT, maka direncanakan kawasan pengolahan ikan. Kawasan pengolahan ikan terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Ende. 7) Kawasan yang Diperuntukan Sebagai Kawasan Pariwisata Kawasan

peruntukan

pariwisata

meliputi

kawasan

peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya

dan

kawasan

peruntukan

pariwisata

buatan/taman

rekreasi. (a)

Kawasan peruntukan pariwisata alam Kawasan yang termasuk jenis pariwisata alam meliputi (1) Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat; (2) Taman Laut Tujuh Belas

Pulau Riung di Kabupaten

Ngada; (3) Taman Laut Teluk Maumere di Kabupaten Sikka; (4) Taman Laut Kepa di selat Pantar di Kabupaten Alor; (5) Taman Laut Teluk Kupang di Kabupaten dan Kota Kupang; (6) Pantai Nembrala di Kabupaten Rote Ndao; (7) Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende; 216

(8) Pantai Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan (9) Kawasan Wisata Gunung Mutis di Kabupaten Timor Tengah Selatan. (b)

Kawasan peruntukan Pariwisata Budaya Kawasan yang termasuk jenis pariwisata budaya meliputi: (1)

Atraksi Pasola di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya;

(2)

Prosesi Jumad Agung di Kabupaten Flores Timur;

(3)

Prosesi Jumad Agung di Gua Bitauni di Kabupaten Timor Tengah Utara;

(4)

Perburuan ikan paus di Lamalera di Kabupaten Lembata;

(5)

Perkampungan Adat di Bena di Kabupaten Ngada;

(6)

Kampung adat Koanara di Kabupaten Ende;

(7)

Kampung adat Tarung di Kabupaten Sumba Barat;

(8)

Kampung adat Laitarung di Kabupaten Sumba Tengah

(9)

Kampung adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

(10) Kampung Namata di Kabupaten Sabu Raijua; (11) Kampung Tamkesi di Kabupaten Timor Tengah Utara; (12) Homo Florencis Liangboah di Kabupaten Manggarai; (13) Situs arkeologi Olabula di Kabupaten Nagakeo; (14) Kuburan Megalitik di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sikka; dan (15) Atraksi seni budaya di seluruh kabupaten/kota. (c)

Kawasan peruntukan Pariwisata Buatan Kawasan yang termasuk jenis pariwisata buatan meliputi : (1)

Taman Rekreasi Subasuka di Kota Kupang; dan

(2)

Pemancingan di Perairan Tablolong Kabupaten Kupang.

6. Isu-isu dan Permasalahan Kawasan Berbagai isu yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang merupakan hasil masukan dari berbagai pihak baik pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat antara lain: a)

Terjadinya Penurunan Ekosistem dan Lingkungan 217

Wilayah pesisir dan laut di TNP Laut Sawu mengalami penurunan

ekosistem

sebagai

akibat

dari

berbagai

aktivitas

penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan linggis dan hammer, potassium dan bom oleh nelayan pendatang. Di samping itu konversi ekosistem hutan bakau yang kerap dijadikan bahan bangunan dan perumahan juga menjadi persoalan yang perlu menjadi perhatian untuk mengantisipasi abrasi pantai, ekosistem mangrove tidak terdegradasi. (2)

Terjadinya

penurunan

keanekaragaman

hayati

dan

habitat

perikanan TNP Laut sawu merupakan daerah migrasi

ikan menuju ke

Samudera Pasifik & Samudera Hindia dari berbagai biota terutama penyu, paus dan biota ekonomis tinggi lainnya, sehingga menjadi target penangkapan bagi nelayan. Penangkapan biota laut yang berlebihan akibat dari open akses dan kurangnya pengaturan tentang ukuran yang boleh ditangkap, jenis yang tidak boleh ditangkap, jenis alat tangkap yang dilarang, serta

nilai ekonomi sumberdaya tersebut menyebabkan terjadinya

overfishing yang mengancam keberadaan dan kelestarian biota. Dikhawatirkan jika kegiatan tersebut berlanjut tanpa perlindungan dan pengendalian dapat menjadi ancaman bagi kepunahan biota tersebut. (3)

Lemahnya Koordinasi sehingga terjadi konflik lintas sektor dan antar sektor Konflik lintas sektor dan antar sektor merupakan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan dan pengelolaan di TNP Laut Sawu sebagai akibat tidak adanya koordinasi dan kolabarosi dari dan antar sektor tersebut, sehingga diperlukan leading sector yang dapat mengayomi

semua

kepentingan

dalam

pemanfaatan

dan

pengelolaan. (4)

Pengelolaan Pasca panen Untuk

meningkatkan

nilai

tambah

(value

added)

dari

sumberdaya diperlukan pengolahan pasca panen secara tepat melalui keragaman bentuk pengolahan yang dapat menjadikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan dan tidak cepat membusuk,

218

sehingga

tingkat

harga

produk

dapat

dipertahankan

atau

ditingkatkan.

(5)

Terbatasnya sarana dan prasarana Salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan pengelolaan dan nilai sumberdaya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai,

sehingga

kebijakan

yang

akan

diterapkan

dapat

terlaksana sebagaimana mestinya yang ditopang dengan berbagai hasil studi yang memadai.

Kondisi geografis daerah Provinsi NTT

yang terdiri dari pulau-pulau dengan kemiringan yang cukup tinggi (rata-rata di atas 40%) merupakan kendala dalam pembangunan prasaran dan sarana, terutama perhubungan dan komunikasi. Hal ini berakibat sarana dan prasarana penunjang seperti hotel, restoran,

transportasi

dan

lain-lain

di

lokasi

calon

kawasan

konservasi masih sangat terbatas bahkan kurang. (6)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai SDM

merupakan

faktor

yang

sangat

menentukan

dalam

pengelolaan TNP Laut Sawu. SDM baik jumlah maupun kualitasnya sangat

diharapkan

dapat

mengembangkan

segenap

potensi

sumberdaya yang ada secara optimal dan berkelanjutan. Jumlah dan kualitas SDM di tataran kebiijakan dan pengelolan termasuk nelayan sangat menentukan tujuan pengelolaan TNP Laut Sawu. Untuk

itu diperlukan upaya secara maksimal melalui rekruitmen

tenaga SDM bagi instansi terkait serta melakukan pendidikan formal dan non formal secara terencana. Dari jumlah penduduk Provinsi NTT yang berjumlah 4,6 juta jiwa, angka “melek huruf” penduduk berusia lima tahun ke atas sebesar 83,35 persen. Rendahnya tingkat pendidikan tentunya akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. rendahnya

Rendahnya kualitas SDM juga dapat mengakibatkan produktivitas

karena

pemahaman

dan

daya

serap

terhadap teknologi dan inovasi baru relatif kurang. Hal ini juga telah disadari oleh pemerintah daerah Provinsi NTT, sehingga dalam

219

rencana strategi pembangunan daerah salah satu prioritasnya adalah peningkatan kualitas SDM.

(7)

Masih tingginya angka kemiskinan Berdasarkan data statistik tahun 2012, presentasi penduduk miskin di NTT adalah 21,23%.

Persentase tersebut cukup tinggi

apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan rata-rata secara nasional

yang

hanya

mencapai

12,49%.

Tingkat

pendapatan

sebagian masyarakat yang relatif rendah mempunyai kecenderungan terhadap eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan. Penggunaan

berbagai

alat

tangkap

yang

tidak

ramah

lingkungan dan penggunaan alat tangkap dengan teknologi yang lebih memadai oleh pemilik modal menyebabkan nelayan tradisonal semakin tersisih dan semakin miskin. Oleh karena itu, diperlukan peraturan untuk memberikan peluang pada nelayan tradisonal dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Di samping itu diperlukan

pendampingan, bimbingan dan pemberian modal usaha alternatif bagi nelayan tradisonal secara kontinyu dan terencana. (8)

Rendahnya pemahaman masyarakat akan kelestarian alam Rendahnya

pemahaman

masyarakat

akan

pentingnya

kelestarian alam terkait erat dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kelestarian alam dapat dilihat dari masih banyaknya praktekpraktek penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Meskipun berdasarkan penuturan penduduk bukan dari masyarakat setempat, akan tetapi masyarakat sampai saat ini belum merasa terganggu dengan praktek tersebut.

Jika hal ini dibiarkan, maka

sumberdaya perikanan yang ada di wilayah tersebut akan menjadi rusak. Nelayan tradisional banyak yang melakukan penangkapan ikan dengan

bubu.

Nelayan

tradisional

tidak

menyadari

bahwa

melakukan penangkapan ikan dengan bubu dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang.

Meskipun bubu tersebut adalah alat

penangkapan yang pasif, akan tetapi dengan meletakkannya di atas

220

terumbu karang dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang tersebut. (9)

Kearifan Lokal Mengingat salah satu tujuan pengembangan TNP Laut Sawu adalah pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, potensi kearifan lokal yang ada dimasyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya tujuan ini, dengan merevitalisasi kearifan lokal masyarakat yang mendukung upaya perlindungan terhadap sumberdaya pesisr dan laut serta lingkungan yang terdapat pada masyarakat yang ada di desa desa pesisir di TNP Laut Sawu. Hasil identifikasi ritual adat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat di kawasan yang masuk dalam TNP Laut Sawu menunjukkan ternyata masyarakat yang ada didalam kawasan perairan Laut Sawu memiliki tatanan tersendiri dalam upaya mengelola lingkungannya. Ragam kebajikan ini seharusnya dapat direvitalisasi kembali, mengingat hal ini dapat menjadi suatu upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan yang bernuansa lokal. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan inisiasi dengan memasukkan semua hal yang berkaitan dengan kearifan lokal ini ke dalam kurikulum pendidikan formal yang berupa muatan lokal disekolah mengenai pengetahuan bentuk kearifan lokal yang ada di wilayahnya sebagai sarana untuk proses diseminasi informasi tentang upaya pentingnya melestarikan lingkungan.

(10) Aturan dan lemahnya penegakan hukum Penegakan hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan TNP Laut Sawu yang sesuai dengan aturan yang ada menjadi penting untuk dapat menimbulkan efek jera, sehingga sumber daya dapat diamanfaatkan dan dikelola

secara bijak namun jika penegakan

hukum lemah dapat memperparah kerusakan sumberdaya. Berbagai aktivitas yang terkait dengan pelanggaran hukum dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolan di TNP Laut Sawu antara lain pemboman,

pembiusan,

perusakan

penangkapan biota yang dilindungi

lingkungan, dan lainnya.

ilegal

fishing,

Apabila tidak

dilakukan penindakan sesuai aturan hukum yang ada, hal tersebut

221

dapat

mempercepat

kerusakan

ekosistem

dan

kritisnya

biota

tersebut.

(11) Kelembagaan dan Kerjasama Pengelolaan Kelembagaan pengelolaan harus memiliki keterwakilan semua pihak baik dari masyarakat, aparat penegak hukum dan instansi terkait, sehingga lebih aspiratif dan lebih kuat. Di samping itu sistem kelembagaan yang dibangun termasuk sumber pendanaan dan aturan dalam kelembagaan perlu ditingkatkan. Pemanfaatan potensi sumber daya alam terutama potensi wisata belum optimal dikembangkan. Pengembangan potensi wisata alam terkait dengan kerjasama antar pengelola kawasan wisata, baik lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional. Beberapa kawasan wisata di Provinsi NTT secara umum dapat dikembangkan melalui jejaring atau kerjasama kepariwisataan dengan kawasan yang telah berkembang, misalnya dengan pengelola-pengelola wisata di Bali dalam sebuah paket wisata.

(12) Sosialisasi yang berkaitan TNP Laut Sawu dan Pembentukan Kelompok Pengawasan Sosialisasi berkaitan dengan TNP Laut Sawu perlu dilakukan secara terprogram oleh lembaga pengelola, sehingga pada akhirnya semua yang berkepentingan merasa memiliki TNP Laut Sawu tersebut.

(13) Pembatas Zona-zona TNP Laut Sawu Penzonasian TNP Laut Sawu secara partisipatif dilakukan guna menghasilkan

zona-zona

yang

disepakati

semua

pihak

yang

berkepentingan. Di samping itu, untuk lebih menjamin status kawasan TNP Laut Sawu, maka diperlukan pembatas di lapangan baik

batasan

zona

inti,

zona

perikanan

berkelanjutan,

zona

pemanfaatan, dan zona lainnya sehingga menjadi tanda terhadap nelayan atau pemangku kepentingan lainnya, sehingga batasan

222

tersebut dapat menjadi pedoman yang seharusnya tidak dilanggar oleh pemangku kepentingan.

7. Visi dan Misi Pengelolaan TNP Laut Sawu Visi: "Terwujudnya Taman Nasional Perairan Laut Sawu yang dikelola secara berkelanjutan dan kolaboratif guna menjamin keberlangsungan keanekaragaman

hayati

laut,

nilai

budaya

dan

kesejahteraan

masyarakat". Misi: 1. Mengembangkan upaya pemanfaatan sumber daya laut di TNP Laut Sawu

secara

optimal

dan

berkelanjutan

bagi

kesejahteraan

masyarakat dan daerah. 2. Menerapkan sistem pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang adaptif guna menjamin kelestarian sumber daya laut dan ekosistemnya serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. 3. Mengintegrasikan fungsi kawasan dengan pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam dan sekitar TNP Laut Sawu. 4. Memantapkan sistem pengelolaan TNP Laut Sawu yang berbasis ekosistem,

kehati-hatian,

keterpaduan,

adaptif,

partisipatif

dan

kolaboratif. 8. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Pengelolaan TNP Laut Sawu diarahkan melalui pendekatan kehatihatian, keterpaduan, berbasis ekosistem, adaptif, partisipatif, dan kolaboratif. Pemaduserasian kebijakan dan program antara pemangku kepentingan dalam berbagai tingkatan sangat penting agar proses pembangunan dikawasan TNP Laut Sawu dapat dilaksanakan secara selaras dan berkelanjutan. a.

Tujuan Pengelolaan Tujuan pengelolaan TNPLaut Sawu dijabarkan berdasarkan misi, yaitu:

223

Misi 1 “Mengembangkan upaya pemanfaatan sumberdaya laut di TNP Laut Sawu secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah”, mencakup tujuan: 1)

meningkatkan

kegiatan

monitoring

dan

identifikasi, evaluasi

inventarisasi,

sumberdaya

laut

dan

pemanfaatannya; 2)

mengembangkan mekanisme pemanfaatan sumberdaya laut dan ekosistemnya;

3)

melestarikan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut yang selaras dengan keberlanjutan sumberdaya laut dan ekosistemnya;

4)

mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam serta budaya;

5)

mengatur pengelolaan dan pengembangan industri kelautan di TNP Laut Sawu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya laut;

6)

mendorong

pengembangan

upaya

perikanan

yang

berkelanjutan; 7)

mengembangkan strategi pengelolaan dalam bidang sosial budaya dan ekonomi masyarakat; dan

8)

mengembangkan

pemberdayaan

masyarakat

pesisir

untuk

pengembangan dalam rencana pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu. Misi 2 “Menerapkan sistem pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang adaptif guna menjamin kelestarian sumberdaya laut dan ekosistemnya

serta

pemanfaatannya

bagi

kesejahteraan

masyarakat”, mencakup tujuan: 1)

mengembangkan, menyusun, mengelola, dan memelihara Bank Data TNP Laut Sawu yang dihimpun dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan dan menyebarkannya dalam sistem informasi data potensi sumberdaya alam TNP Laut Sawu;

2)

mengembangkan

dan

pemantauan/monitoring

status

ekosistemnya secara berkelanjutan; 224

menerapkan sumberdaya

sistem laut

dan

3)

menyelenggarakan Penanggulangan

suatu Bencana

Sistem di

TNP

Pemantauan Laut

Sawu

dan serta

rehabilitasinya sebagai sub sistem dari sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam nasional dan daerah;

4)

meningkatkan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan yang mendukung pengembangan TNP Laut Sawu sebagai center of excellent keanekaragaman hayati laut (marine bio diversity);

5)

mengembangkan pengelolaan habitat perairan dalam guna pelestarian dan pemanfaatannya secara optimal;

6)

mengembangkan dan menerapkan skema pengelolaan terpadu dan adaptif dalam kerangka antisipasi terhadap perubahan iklim;

7)

mengembangan dan menerapkan skema pengelolaan habitat dan populasi jenis-jenis biota laut utamanya jenis-jenis langka dan/atau bernilai ekonomis tinggi;

8)

mengembangkan pengelolaan populasi setasea;

9)

mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan dan pengamanan kawasan yang efektif;

10) meningkatkan penguatan regulasi, perangkat dan penegakan hukum

yang

kuat,

komprehensif

dan

effektif

serta

memperhatikan kearifan local dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP L Sawu yang fungsional; dan 11) meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang kompeten dan berdedikasi dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP Laut Sawu yang fungsional. Misi 3 “Mengintegrasikan fungsi kawasan dengan pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam dan sekitar TNP Laut Sawu”, mencakup tujuan: 1.

melakukan penguatan status titik referensi sebagai titik ikat batas kawasan TNP Laut Sawu;

225

2.

melakukan penataan dan penetapan zonasi TNP Laut Sawu, sebagai bagian integral dari sistem penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

3.

meningkatkan sistem pengelolaan terhadap alur pelayaran, jaringan pipa dan kabel bawah laut; dan

4.

meningkatkan

sistem

pengelolaan

terhadap

sumber

pencemaran dari daratan dan perairan. Misi 4 “Memantapkan sistem pengelolaan TNP Laut Sawu yang berbasis ekosistem, kehati-hatian, keterpaduan, adaptif, partisipatif dan kolaboratif”, mencakup tujuan: 1.

mengembangkan institusi pengelola TNP Laut Sawu;

2.

mengembangkan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) yang mampu mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu;

3.

meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan TNP Laut Sawu;

4.

mengembangkan sistem pendanaan yang berkelanjutan;

5.

memantapkan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan TNP Laut Sawu; dan

6.

mengembangkan sistem pengelolaan kolaboratif TNP Laut Sawu.

b.

Sasaran Pengelolaan Sasaran pengelolaan TNP Laut Sawu diuraikan pada setiap Misi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana terdapat pada Tabel 37. Tabel 37. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Mengembangkan upaya pemanfaatan sumberdaya laut di TNP Laut Sawu secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah. Misi 1.

No 1

Tujuan-Tujuan

Sasaran-Sasaran

Meningkatkan kegiatan a. identifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi sumberdaya b. laut dan c. pemanfaatannya

d. 226

Tersedianya teknis/protokol sumberdaya kebutuhan;

panduan monitoring laut sesuai

Adanya tim monitoring bersama; Terlaksananya monitoring pemanfaatan sumber daya laut sesuai dengan protokol; Tersedianya

data

pemanfaatan

sumber daya laut sebagai dasar dalam pengaturan pemanfaatan secara berkelanjutan;

2

3

Mengembangkan mekanisme pemanfaatan sumberdaya laut dan ekosistemnya

e.

Terpantaunya lokasi-lokasi kritis ekosistem di TNP Laut Sawu dari kegiatan merusak dan penangkapan berlebih;

f.

Adanya database terpadu berbasis web terkait data inventarisasi dan monitoring sumberdaya laut dan pemanfaatannya.

a.

Adanya petunjuk teknis pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan; Adanya analisis yang berkelanjutan untuk peningkatan pemanfaatan sumber daya laut dan ekosistemnya. Tersedianya informasi dan data praktek-praktek kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan; Adanya penguatan dan pendampingan ke masyarakat terkait praktek-praktek kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan Terlaksananya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui pendekatan kearifan lokal. Terintegrasinya kearifan lokalkearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan di dalam Rencana Pengelolaan KKP Tersedianya petunjuk teknis monitoring dan evaluasi praktekpraktek kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan. Tersedianya informasi jenis, potensi dan daya dukung pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya; Adanya petunjuk teknis dan prosedur pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya yang ramah lingkungan yang disyahkan oleh yang berwenang; Terselenggaranya promosi pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam dan budaya yang ramah lingkungan

b.

Melestarikan kearifan a. lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut yang selaras dengan keberlanjutan b. sumberdaya laut dan ekosistemnya;

c.

d.

e.

4

Mengembangkan pemanfaatan lingkungan pariwisata alam budaya:

a. jasa dan serta b.

c.

227

5

Mengatur pengelolaan dan pengembangan industri kelautan di TNP Laut Sawu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya laut;

6

Mendorong pengembangan perikanan berkelanjutan;

7

d. Terwujudnya pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya yang ramah lingkungan e. Tersedianya desain pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya yang ramah lingkungan. Tercapainya keterpaduan sektorsektor terkait yang mencakup sarana dan prasarana, Ilmu dan teknologi, sumber daya manusia serta pendanaan

a. upaya yang

Tersedianya data pendugaan populasi dan sebaran ikan ekonomis penting sebagai dasar dalam pemanfaatan secara berkelanjutan;

b. Terbentuknya sistem pengembangan upaya pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan. Mengembangkan strategi a. Terlaksananya pemberdayaan pengelolaan dalam masyarakat melalui penciptaan bidang sosial budaya dan suasana dan iklim ekonomi masyarakat; memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat. b. Tercapainya penguatan dan daya masyarakat. c.

potensi

Terlaksananya Perlindungan kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat.

d. Terlaksananya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumberdaya.

8

Mengembangkan 228

e.

Tersedianya akses pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya dengan memperhatikan aspek lokasi, adaptif, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan dan kelestarian;

f.

Terselenggaranya Penguatan sumber daya manusia dengan pelatihan dan penguatan kelembagaan dengan pembentukan kelompok masyarakat konservasi.

a.

Terlaksananya

pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat pesisir untuk pengembangan dalam rencana pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu

masyarakat pesisir yang secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada pengelolaan TNP Laut Sawu dengan pengembangan mata pencaharian alternatif;

b. Tersedianya Pengembangan teknologi alternatif ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di dalam kawasan TNP Laut Sawu. Misi 2. Menerapkan sistem pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang adaptif guna menjamin kelestarian sumberdaya laut dan ekosistemnya serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat No 1

2

Tujuan-Tujuan

Sasaran-Sasaran

Mengembangkan, menyusun, mengelola, dan memelihara Bank Data TNP Laut Sawu yang dihimpun dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan dan menyebarkannya dalam sistem informasi data potensi sumberdaya alam TNP Laut Sawu

Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan/monitoring status sumberdaya laut dan ekosistemnya secara berkelanjutan;

229

a.

Tersedianya Bank Data meliputi data tentang karakteristik laut, baku mutu laut, bathimetry, hydrography, oceanography, data tentang cuaca, data sumberdaya hayati dan non hayati, data tentang lempeng tanah dasar laut, data tentang gempa di laut, tsunami, data tentang pulaupulau, data tentang peta laut, data tentang penduduk pesisir dan data lain yang diperlukan;

b.

Tersedianya perangkat penunjang system Bank Data, termasuk peralatan, dan pendanaan;

c.

Tersusunnya system bank data yang selalu dapat diakses, diperbaharui dan menjadi referensi serta umpanbalik dalam system pengelolaan TNP Laut Sawu.

a.

Tersedianya panduan teknis/protokol monitoring sumberdaya laut sesuai kebutuhan dan prioritas;

b.

Terlaksananya monitoring sumberdaya laut dan ekosistemnya secara berkala;

c.

Tersedianya analisis hasil monitoring sumberdaya laut dan ekosistemnya sebagai masukan dan umpan balik reguler bagi pengelolaan TNP Laut Sawu sekaligus sebagai bagian dari Bank Data;

d.

3

4

Tersusunnya sumberdaya ekosistemnya terperbaharui

profil laut yang

status dan selalu

Menyelenggarakan suatu a. Sistem Pemantauan dan Penanggulangan bencana alam di TNP Laut Sawu serta rehabilitasinya sebagai sub sistem dari sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam nasional dan daerah;

Teridentifikasinya potensi dan klasifikasi bencana alam di Laut Sawu, termasuk diantaranya bencana Tsunami, Badai Alam yang sangat destruktif dan malapetaka laut yang sifatnya dahsyat (massive/catastrophic/imminent danger) sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum laut internasional yang berlaku;

b.

Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk peralatan, perlengkapan yang berteknologi tepat guna dan hasil uji coba, membuat petunjuk teknis dalam keadaan darurat (Contingency Plan), sistem peringatan dini, penyediaan sumberdaya manusia yang ahli, terlatih, sistem pengamanan lingkungan dan pengaturan logistik;

c.

Terpadunya dan terlaksananya system peringatan dini dan penanggulangannya dalam penyelenggaraan tatakelola di dalam TNP Laut Sawu. Tersedianya analisis kebutuhan penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan;

Meningkatkan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kelautan yang mendukung pengembangan TNP Laut Sawu sebagai center of excellent keanekaragaman hayati laut (marine biodiversity);

a.

b. Tersedianya skema program penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan TNP Laut Sawu sebagai center of excellent keanekaragaman hayati laut; c.

230

Tersusunnya rencana pengembangan penelitian dan pendidikan di TNP Laut Sawu seperti penelitian pemantauan degradasi dan rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi terumbu karang dengan manipulasi substrat terumbu karang, perilaku dan agregasi berpijah ikan ekonomis penting,

pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan konsekuensinya bagi pengelolaan kawasan konservasi, dampak lingkungan kegiatan ekonomi alternatif di dekat kawasan konservasi, dll; d. Terlaksananya kajian pengembangan, penelitian, dan pendidikan di TNP Laut Sawu;

5

Mengembangkan pengelolaan habitat perairan dalam guna pelestarian dan pemanfaatannya secara optimal;

e.

Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pengelolaan kawasan bagi personil/ staf pengelola TNP Laut Sawu melalui diklat-diklat dan pelatihan.

a.

Terselenggaranya pengkajian potensi sumberdaya laut dalam dan penyusunan skema pengembangan pengelolaan dan pemanfaatannya secara lestari termasuk kondisi geografi kelautan, potensi energi alternatif non konvensional dan sumberdaya kelautan non hayati;

b. Terbentuknya kerjasama antar lembaga dan stakeholder kunci untuk pengelolaan laut dalam wilayah TNP Laut Sawu dan sekitarnya serta pemanfaatannya secara lestari dengan mengutamakan kelestarian biodiversitas langka dan terancam. 6

Mengembangkan dan menerapkan skema pengelolaan terpadu dan adaptif dalam kerangka antisipasi terhadap perubahan iklim

a.

b. Terpetakannya masyarakat dan ekosistem ekosistem pesisir dan laut utama/penting yang terpengaruh atau berpengaruh terhadap ketahanan perubahan iklim, seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun; c.

231

Tersusunnya perencanaan terpadu tata ruang pesisir, laut dan daratan yang juga memasukkan faktor antisipasi perubahan iklim;

Terselenggaranya pengelolaan secara terkoordinir ekosistem pesisir dan laut utama/penting yang terpengaruh atau berpengaruh terhadap ketahanan perubahan iklim, seperti mangrove, terumbu karang dan

padang lamun, termasuk penataan dan rambu-rambu pembatasan alih fungsi. 7

Mengembangan dan menerapkan skema pengelolaan habitat dan populasi jenis-jenis biota laut utamanya jenis-jenis langka dan/atau bernilai ekonomis tinggi

a.

b. Tersedianya kerangka pengelolaan dan petunjuk teknis/protokol pengelolaan habitat dan populasi jenis-jenis biota langka dan/atau bernilai ekonomi tinggi di perairan TNP Laut Sawu;

c.

8

Mengembangkan pengelolaan populasi setasea

a.

b.

c.

232

Tersedianya data dan informasi tentang sebaran, pola hidup dan dinamika serta ancaman terhadap habitat dan populasi jenis-jenis biota langka dan/atau bernilai ekonomi tinggi di perairan TNP Laut Sawu;

Terlaksananya program pengelolaan habitat dan populasi jenis-jenis biota langka dan/atau bernilai ekonomi tinggi di perairan TNP Laut Sawu, termasuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan habitat dan populasi Tersedianya data dan informasi tentang sebaran, pola hidup dan dinamika serta ancaman terhadap habitat dan populasi setasea di perairan TNP Laut Sawu dan sekitarnya; Tersusunnya skema pengelolaan Setasea di perairan TNP Laut Sawu termasuk identifikasi dan pengaturan alat tangkap, musim (selama migrasi paus), pengaturan aktifitas penangkapan (terutama ikan tuna) dan kode etik untuk menghindarkan by-catch; identifikasi dan pengaturan alur pelayaran tertentu dan koridor Setasea untuk lintasan kapal,, pengaturan eksplorasi pertambangan (pembatasan seismik, dsb); Terkoordinasinya pengaturan dan pelaksanaan penggunaan perairan TNP Laut Sawu antar stakeholder kunci sekaligus komitmen dan partisipasi termasuk dalam penggunaan alur lintasan, pengendalian polusi dan pemantauan dalam rangka

d. 9

Mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan dan pengamanan kawasan yang efektif

a.

b.

c. d.

e.

10

Meningkatkan penguatan regulasi, perangkat dan penegakan hukum yang kuat, komprehensif dan effektif serta memperhatikan kearifan local dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP L Sawu yang fungsional

a.

b. c.

11

Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang kompeten dan berdedikasi dalam kerangka menunjang pengelolaan TNP Laut Sawu yang fungsional

a.

b.

c. 233

menjamin kelestarian habitat dan populasi Setasea; Terlaksananya penguatan hukum adat yang memiliki nilai konservasi setasea yang tinggi. Tersedianya peta ancaman dan kerawanan terhadap sumberdaya kawasan serta pembaharuannya secara berkala; Tersusunnya skema pengamanan kawasan yang disusun secara kolaboratif antar stakeholder kunci; Tersusunnya protokol pengamanan terpadu; Terbentuknya tim pengamanan terpadu antar lembaga penegakan hukum dan komponen masyarakat serta dukungan sarana-prasarana yang memadai; Terlaksananya pengawasan dan pengamanan kawasan berdasarkan ketentuan yang sesuai dan berlaku. Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang mendukung efektifitas pengelolaan TNP Laut Sawu berdasarkan kajian komprehensif dan konsultasi para pihak, termasuk peraturan adat setempat yang dapat memperkuat hukum positif; Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan penegak hukum; Terlaksananya komitmen para penegak hukum dalam penegakan hukum secara konsisten serta evaluasinya dalam rangka meningkatkan effektivitas pengelolaan sumberdaya TNP Laut Sawu secara berkesinambungan. Teridentifikasinya kebutuhan sumber daya manusia dan kompetensinya untuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan efektif TNP Laut Sawu; Tersusunnya rancangan skema peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengelolaan TNP Laut Sawu dengan mengutamakan peningkatan kompetensi serta sumber daya manusia di lapangan; Terkonsolidasinya komitmen para

pihak untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelolaan serta dukungannya dalam penerapannya; d. Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan TNP Laut Sawu yang fungsional melalui berbagai jalur, termasuk pendidikan, pelatihan, magang, pendampingan, perbantuan tenaga ahli, penjenjangan karir, dan sebagainya. Misi 3. Mengintegrasikan fungsi kawasan dengan pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam dan sekitar TNP Laut Sawu No 1

2

3

Tujuan-Tujuan

Sasaran-Sasaran

Melakukan penguatan a. status titik referensi sebagai titik ikat batas kawasan TNP Laut Sawu penguatan status titik referensi sebagai titik ikat batas kawasan TNP Laut Sawu b.

Tersedianya titik referensi batas kawasan TNP disepakati bersama oleh pengelola TNP Laut Sawu dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara serta tercantum secara jelas dalam peta batas TNP serta menjadi acuan para pihak; Tersedianya titik referensi batas dilengkapi dengan tanda berupa pelampung dan atau lampu suar. Melakukan penataan dan a. Terintegrasinya dan selarasnya penetapan zonasi TNP zonasi TNP Laut Sawu dalam Laut Sawu, sebagai RTRW Provinsi Nusa Tenggara bagian integral dari Timur serta RTRW Kabupatensistem penataan ruang kabupaten di dalam TNP Laut nasional, provinsi dan Sawu dan menjadi acuan bagi kabupaten/kota para pihak didalam implementasinya; b. Terlaksananya penyerasian pola pemanfaatan di dalam TNP Laut Sawu sesuai dengan RPJPP&M di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten; c. Terlaksananya pengesahan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan diketahui oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan masyarakat luas; d. Tersedianya tanda batas zonasi di lapangan dan panduan pengetahuan pengenalan batas zonasi TNP Laut Sawu; e. Tersosialisasinya Rencana Zonasi TNP Laut Sawu ke pemangku kepentingan dan masyarakat. Meningkatkan sistem a. Terkelolanya kerentanan alur pengelolaan terhadap pelayaran dan Alur Laut 234

alur pelayaran, jaringan pipa dan kabel bawah laut

4

Kepulauan Indonesia (ALKI) terhadap pengelolaan TNP Laut Sawu serta mengintegrasikan jaringan pipa dan kabel bawah laut dengan menjadikannya sebagai aset pendukung terhadap pengelolaan kawasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan pengembangan wilayah serta mempertahankan pertahanan dan keamanan nasional; b. Terintegrasinya wilayah alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan alur pelayaran kapal di dalam pengelolaan TNP Laut Sawu. Meningkatkan sistem a. Teridentifikasinya secara pengelolaan terhadap berkelanjutan aktivitas-aktivitas sumber pencemaran dari yang berdampak pada ekosistem daratan dan perairan laut di dalam TNP Laut Sawu; b. Tersedianya pengaturan dan pengawasan secara kolaboratif terhadap sumber pencemaran yang berasal dari daratan dan lautan; c. Tersedianya rekomendasi untuk penyempurnaan peraturan untuk kualitas air di dalam TNP Laut Sawu dan kearah darat.

Misi 4. Memantapkan sistem pengelolaan TNP Laut Sawu yang berbasis ekosistem, kehati-hatian, keterpaduan, adaptif, partisipatif dan kolaboratif No 1

2

Tujuan-Tujuan Mengembangkan institusi pengelola TNP Laut Sawu

Sasaran-Sasaran a. Tersedianya hasil assesment tentang struktur organisasi pengelola TNP Laut Sawu yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan TNP Laut Sawu; b. Terselenggaranya penetapan lembaga pengelola professional dan mandiri menuju ke arah lembaga Badan Layanan Umum.

Mengembangkan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) yang mampu mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu

a.

235

Tersedianya uraian tugas dan jabatan untuk setiap formasi; b. Tersedianya daftar kualifikasi dan jumlah kebutuhan pegawai; c. Tersedianya hasil assesment kebutuhan pendidikan, pelatihan, penyegaran yang sesuai dengan standar minimum pengelolaan; d. Terlaksananya pelatihanpelatihan berdasarkan analisa kebutuhan; e. Tersedianya rencana promosi dan

mutasi pegawai yang jelas; Tersedianya pedoman tentang pembinaan (mentoring dan conselling) bagi setiap pegawai (hubungan bawahan atasan); g. Tersedianya mekanisme penilaian kinerja, pemberian sanksi dan penghargaan yang jelas dan proporsional. a. Tersedianya sarana prasarana pengelolaan TNP Laut Sawu sesuai dengan kebutuhan dan standar; b. Terpeliharanya sarana dan prasarana; c. Tersedianya kriteria kelayakan operasional sarana prasarana (kepentingan replacement). a. Tersedianya analisa kebutuhan pendanaan yang rasional; b. Tersedianya standarnisasi pembiayaan untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan; c. Tersedianya analisa peluang penggalangan sumber pendanaan yang berkelanjutan; d. Tersedianya mekanisme pendanaan alternative; e. Terselenggaranya Pengelolaan keuangan yang professional, transparan dan akuntabel. f.

3

Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan TNP Laut Sawu

4

Mengembangkan sistem pendanaan yang berkelanjutan

5

Memantapkan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan TNP Laut Sawu

a.

Tersusunnya rencana pengelolaan jangka menengah dan pendek (setiap 5 tahun dan 1 tahun) TNP Laut Sawu yang bisa dijadikan acuan bagi para pihak;

b. Tersusun dan terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan TNP Laut Sawu sebagai umpan balik perencanaan dan pengelolaan. 6

Mengembangkan sistem a. pengelolaan kolaboratif TNP Laut Sawu

Tersedianya analisa peran parapihak dalam pengelolaan kolaboratif yang mengakomodir semua kepentingan di tingkat nasional, Provinsi serta Kabupaten-kabupaten di dalam dan di sekitar TNP Laut Sawu

b. Terwujudnya kesepahaman para pihak tentang sistem pengelolaan kolaboratif; c.

236

Terbentuknya kelembagaan dan mekanisme pengelolaan kolaboratif yang mewakili

kepentingan para pihak; d. Tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanan pengelolaan kolaboratif sesuai dengan kebutuhan yang adaptif.

B. Strategi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu 1. Analisis Lingkungan Strategis Kawasan Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi program strategis. Penentuan hasil analisis prioritas program dilakukan dengan memperhatikan variabel dan parameter yang dianggap penting sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan. Adapun penentuan bobot dan skor penilaian terhadap variabel penting dikaitkan dengan Keberlanjutan Program, Cakupan Program,

Dampak Penting, dan Faktor-Faktor Eksternalitas. Untuk

melakukan analisis program dan kegiatan strategis, maka digunakan Metode Analisis SWOT untuk mengetahui peluang dan kendala serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan.

a. Analisis Lingkungan Internal Kawasan Penilaian

lingkungan

internal

kawasan

dalam

pengelolaan TNP Laut Sawu mencakup unsur-unsur alam,

sumber

daya

manusia,

kelembagaan,

dan

kerangka

sumber daya sumberdaya

pendanaan, infrastruktur, sosial budaya dan unsur kebencanaan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kemudian ditelaah apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang secara internal mempengaruhi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pengelolaan. Lingkungan

internal

kawasan,

dapat

menjadi

kekuatan

bagi

pengelolaan kawasan dan dapat menjadi kelemahan pengelolaan. Hasil identifikasi kondisi lingkungan internal yang dianggap cukup penting dalam pencapaian Visi, misi, dan tujuan pengelolaan kawasan sebagaimana terdapat pada Tabel 38.

237

Tabel 38.

Hasil Identifikasi Kondisi Lingkungan Internal Kawasan TNP Laut Sawu

No

Unsur

1

Sumberdaya Manusia

2

Sumberdaya Alam

3

Infrastruktur Wilayah

Kekuatan Jumlah SDM yang cukup besar dan tersebar di 10 kabupaten a. Biodiversity kawasan yang cukup tinggi (ekosistem dan biota) adalah salah satu alasan penetapannya sebagai TNP b. Keberadaan fauna laut dilindungi: endemik, unik, dan langka; c. Beberapa lokasi dalam kawasan memiliki potensi kepariwisataan yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pendanaan program, dan juga dalam peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat. d. Potensi-potensi perikanan komersil ; e. Posisi kawasan yang berada dalam kerangka kebijakan regional CTI.

Kelemahan Kualitas SDM masih rendah;

yang

a. Sebaran biodiversity yang luas menyulitkan dalam pengelolaan kawasan; b. Sifat biota laut, terutama jenis mamalia laut dan large fauna yang tidak menetap memerlukan pendekatan pengelolaan yang berbeda; c. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam. d. Teknik eksploitasi sumber daya alam di beberapa lokasi dapat mengancam biodiversity kawasan. e. Eksploitasi SDA tanpa memperhatikan upaya pelestarian. a. Infrastruktur wilayah masih kurang memadai untuk efektivitas pengelolaan kawasan; b. Kondisi geografis yang sulit dan tersebar luas membutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai, baik jumlah maupun kualitas fungsionalnya.

4

Sosial budaya

a. Keragaman budaya yg tinggi adalah asset pengembangan kawasan; b. Keberadaan budaya 238

No

Unsur

Kekuatan

Kelemahan

dan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya laut 5

Kebijakan dan Kelembagaan

a. Penempatan a. Koordinasi dan UPT/BKKPN di kupang implementasi adalah peluang pengelolaan pengelolaan kawasan kawasan masih yang perlu lemah disinergikan; (pengelolaan b. Kebijakan nasional kawasan tentang konservasi melibatkan keanekaragaman beberapa sektor hayati di perairan yang terkait) b. Meski didukung kebijakan, namun tidak dibarengi dengan petunjuk teknis operasional yang cukup

6

Sumberdaya pendanaan

7

Kebencanaan

a. Pengelolaan potensi a. Pendanaan sumberdaya yang baik program dan berkelanjutan pengelolaan yang adalah salah satu belum memadai; potensi pendanaan b. Belum kawasan; teridentifikasinya b. Sumber-sumber dana sumber-sumber internasional untuk pendanaan lain pengelolaan kawasan selain yang konservasi dialokasikan oleh pemerintah

Letak kawasan yang berada pada batas lempeng geologis yang berpotensi menimbulkan bencana alam dari aktivitas pergerakan lempeng, seperti gunung api, tsunami, dan gempa.

Faktor-faktor kondisi internal kawasan yang saat ini teridentifikasi saling berinteraksi dan mempengaruhi pengelolaan kawasan dalam pencapaian visi dan misi pengelolaannya.

239

b. Analisis Lingkungan Eksternal Kawasan Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor diluar kendali pengelola yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan, struktur organisasi, eksternal

dan

proses

dapat

internal

disikapi

pengelolaan,

dan

dapat

keberhasilan

pelaksanaan

pengelola

sebagai pula

kawasan.

peluang

dipandang

pengelolaan.

bagi

Lingkungan keberhasilan

sebagai

Hasil

tantangan

identifikasi

kondisi

lingkungan eksternal yang dianggap cukup penting dan berpengaruh dalam

pencapaian

visi,

misi

dan

tujuan

pengelolaan

kawasan

sebagaimana terdapat pada Tabel 39. Tabel 39. Analisis faktor eksternal kawasan TNP Laut Sawu No

Unsur

Peluang

Ancaman

1

Sumberdaya Manusia

a. Adanya dukungan dari masyarakat terhadap keberadaan TNP Laut Sawu yang diperoleh sebagai hasil sosialisasi terhadap kebijakan penetapan TNP Laut Sawu; b. Dukungan yang cukup besar juga berasal dari stakeholder lain seperti pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi), LSM, lembaga profesi (HNSI) Swasta, dan perguruan tinggi.

Melemahnya dukungan oleh masyarakat dan stakeholder perlu dipelihara secara terus menerus;

2

Sumberdaya Alam

a. Adanya Jejaring kawasan konservasi perairan (Coral Triangle InitiativeCTI) ;

a. Gangguan keamanan kawasan oleh kapal nelayan dari luar kawasan Penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing), merusak dan penangkapan ikan berlebih (overfishing).

b. Konektivitas dalam pengelolaan potensi wisata bahari dapat dilakukan dengan 240

b. Perubahan Iklim : Kenaikan muka air

No

Unsur

Peluang pengelolaa kawasan wisata di Bali yang lokasinya masih cukup dekat dengan kawasan; c. Pemanfaatan sumberdaya perairan oleh masyarakat masih dapat dioptimalkan dengan penerapan sistem dan teknologi ramah lingkungan, dan juga mata pencaharian laternatif lainnya yang memanfaatkan SDA perairan. d. Adanya spesies dilindungi yang memiliki nilai ekonomis tinggi

Ancaman laut dan kenaikan suhu permukaan laut (menyebabkan bleaching dan penyakit). c. Kerusakan habitat akibat penangkapan yang tidak ramah lingkungan, penambangan karang, dll. d. Banyaknya pencemaran (limbah cair, padat dan gas) dari daratan maupun pencemaran minyak dari kapal berupa plastik, limbah kimia, suara e. Perburuan spesiesspesies yang dilindungi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. f. Kerusakan ekosistem dan habitat alami akibat bencana alam

3

Infrastruktur Wilayah

Visi dan agenda RPJMD Provinsi yang berupaya meningkatkan infrastruktur wilayah secara merata

4

Sosial budaya

a. Budaya dan a. Lunturnya kearifan lokal, kebudayaan dan selain menjadi kearifan lokal akibat kekuatan internal adanya era globalisasi kawasan, juga dan informasi sebagai merupakan media promosi, peluang bagi pengelola untuk memudahkan pengelolaan kawasan; b. Teknologi dan informasi sebagai media promosi.

241

Dampak pembangunan, sedimentasi, konversi, pelayaran, terhadap keutuhan ekosistem

No

Unsur

Peluang

5

Kebijakan dan a. Kelembagaan

6

Sumberdaya pendanaan

7

Kebencanaan

Ancaman

Komitmen a. Penyalahgunaan Pimpinan kewenangan dalam Nasional dan pengelolaan kawasan daerah; b. Kebijakan komitmen b. Kebijakanyang tidak kebijakan berkelanjutan pengelolaan konservasi nasional yang menguntungkan pengelolaan kawasan; Perhatian dunia dan Bantuan pendanaan negara terhadap internasional sarat keberlangsungan dengan kepentingan. biodiversity berpeluang sebagai penggalangan danadana pengelolaan Kerusakan ekosistem dan habitat alami akibat bencana alam

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal kawasan dalam kerangka pengelolaan TNP laut Sawu, maka dapat dihasilkan strategi-strategi pengelolaan yang: 1) mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO); 2) mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi tantangan/ancaman (ST); 3) mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (WO); dan 4) mengatasi kelemahan untuk mengatasi tantangan/kendala (WT). Adapun deskripsi dari pengintegrasian (SO, ST, WO, dan WT) adalah sebagai berikut:

1) Kekuatan–Peluang (Strategi – SO) a)

memanfaatkan ketersediaan sumberdaya manusia di kawasan TNP Laut Sawu untuk mendukung pengelolaan kawasan melalui

pelibatan

secara

aktif

dalam

program-program

pengelolaan kawasan; b)

mempertahankan

kualitas

keanekaragaman

sumberdaya

hayati (ekosistem dan biota) melalui program pengelolaan yang berkelanjutan,

serta 242

memanfaatkan

jaringan

kerjasama

dengan semua pihak, baik nasional maupun internasional untuk konservasi sumberdaya hayati dan lingkungan di TNP. Laut Sawu; c)

memfasilitasi

pengembangan

pemanfaatan

potensi

sumberdaya alam di kawasan TNP. Laut sawu secara lestari dan berkelanjutan, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan d)

melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan budaya dan kearifan lokal yang mendukung pengelolaan kawasan, melalui integrasi nilai budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan promosi kawasan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

2) Kelemahan–Peluang (Strategi WO) a)

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kawasan TNP Laut Sawu, baik untuk mendukung ketersediaan sumberdaya pengelola kawasan maupun untuk meningkatkan pemahaman dan juga dukungan terhadap keberadaan kawasan TNP Laut Sawu. Dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengelola, dan juga sosialisasi dan integrasi program konservasi dalam kurikulum lokal sistem pendidikan;

b)

melakukan

pembatasan

serta

rehabilitasi

dalam

rangka

menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya; c)

memanfaatkan luas area kawasan sebagai salah satu daya tarik untuk menjaring kerjasama pengelolaan yang lebih luas;

d)

koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah secara merata;

e)

merumuskan

dan

mengimplementasikan

pendekatan-

pendekatan yang tepat untuk mengintegrasikan budaya dan kearifan

lokal

dalam

mendukung

program-program

pengelolaan; f)

mengidentifikasi potensi-potensi sumberdaya

dan sumber

pendanaan yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alternatif sumber pendanaan pengelolaan kawasan; g)

menjalin

kerjasama

menanggulangi bencana; 243

dengan

instansi

terkait

dalam

h)

melakukan mitigasi dan adaptasi bencana dalam rangka menghadapi bencana;

i)

mengoptimalkan budaya dan kearifan lokal yang tinggi sebagai aset pengembangan kawasan dalam rangka menghadapi dampak negatif globalisasi dan informasi; dan

j)

menjaring

kerjasama

dengan

berbagai

pihak

untuk

memperkuat pendanaan pengelolaan kawasan. 3) Kekuatan–Ancaman(Strategi ST) a)

memelihara keberlanjutan dukungan sumberdaya manusia dalam pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu dengan programprogram pengembangan kapasitas, sosialisasi berkelanjutan, dan peningkatan nilai tambah kawasan bagi kesejahteraan masyarakat;

b)

meningkatkan rangka

koordinasi

pengamanan

dengan

kawasan,

instansi

terkait

pengawasan

dalam

terhadap

pembangunan yang berdampak pada lingkungan kawasan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kawasan dengan menggunakan peralatan yang merusak; dan c)

mengoptimalkan berkelanjutan

pengelolaan dalam

potensi

rangka

sumberdaya

antisipasi

tidak

secara adanya

pendanaan yang sarat dengan kepentingan. 4) Kelemahan – Ancaman (Strategi WT) a)

meningkatkan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia; b)

pengembangan jejaring kawasan konservasi Perairan dalam skala nasional dan regional (ekoregion) terutama dalam hal pendanaan

dan

pengelolaan

sharing

kawasan

ilmu

dengan

dan

pengetahuan

tetap

menjaga

dalam prinsip

kesetaraan, dan norma-norma yang berlaku secara lokal dan nasional; c)

mengoptimalkan kawasan

peran

sehingga

kewenangan

dan

Balai

dapat

244

dalam

meminimalisir

kebijakan

berkelanjutan;

KKPN

komitmen

pengelolaan

penyalahgunaan yang

tidak

d)

meningkatkan

sumberdaya

manusia

guna

keberlanjutan

dukungan oleh masyarakat; dan e)

mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya alam dalam rangka antisipasi gangguan keamanan kawasan;

2. Strategi Pengelolaan Kawasan Berdasarkan hasil analisis diatas, maka terdapat 22 (dua puluh dua) strategi pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu yang disusun berdasarkan unsur-unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Ke 22 (dua puluh dua) strategi pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu ini telah mencakup 3 (tiga) strategi utama pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan yaitu penguatan kelembagaan, penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, dan penguatan sosial ekonomi dan budaya. a. Penguatan Kelembagaan Strategi pengelolaan terkait penguatan kelembagaan yaitu: 1) koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah; 2) menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam menanggulangi bencana; 3) menjaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pendanaan pengelolaan kawasan; 4) memelihara keberlanjutan dukungan sumberdaya manusia dalam pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu dengan program-program pengembangan

kapasitas,

sosialisasi

berkelanjutan,

dan

peningkatan nilai tambah kawasan bagi kesejahteraan masyarakat; 5) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan kawasan, pengawasan terhadap pembangunan yang berdampak pada lingkungan kawasan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan

sumberdaya

peralatan yang merusak;

245

kawasan

dengan

menggunakan

6) mengoptimalkan

pengelolaan

potensi

sumberdaya

secara

berkelanjutan dalam rangka antisipasi tidak adanya pendanaan yang sarat dengan kepentingan; 7) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia; 8) pengembangan jejaring kawasan konservasi Perairan dalam skala nasional dan regional (ekoregion) terutama dalam hal pendanaan dan sharing ilmu dan pengetahuan dalam pengelolaan kawasan dengan tetap menjaga prinsip kesetaraan, dan norma-norma yang berlaku secara lokal dan nasional; 9) mengoptimalkan peran Balai KKPN dalam pengelolaan kawasan sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dan kebijakan komitmen yang tidak berkelanjutan; b. Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Strategi pengelolaan terkait penguatan pengelolaan sumber daya kawasan yaitu: 1) mempertahankan kualitas keanekaragaman sumberdaya hayati (ekosistem

dan

biota)

melalui

program

pengelolaan

yang

berkelanjutan, serta memanfaatkan jaringan kerjasama dengan semua

pihak,

baik

nasional

maupun

internasional

untuk

konservasi sumberdaya hayati dan lingkungan di TNP Laut Sawu; 2) memfasilitasi pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di kawasan TNP Laut Sawu secara lestari dan berkelanjutan, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) melakukan pembatasan serta rehabilitasi dalam rangka menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya; 4) memanfaatkan luas area kawasan sebagai salah satu daya tarik untuk menjaring kerjasama pengelolaan yang lebih luas; 5) mengidentifikasi

potensi-potensi

sumberdaya

yang

dapat

dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alternatif sumber pendanaan pengelolaan kawasan; 6) melakukan

mitigasi

dan

menghadapi bencana; dan

246

adaptasi

bencana

dalam

rangka

7) mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya alam dalam rangka antisipasi gangguan keamanan kawasan. c. Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya Strategi pengelolaan terkait penguatan sosial, ekonomi dan budaya yaitu: 1) melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan budaya dan kearifan lokal yang mendukung pengelolaan kawasan, melalui integrasi nilai budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan; 2) memanfaatkan ketersediaan sumberdaya manusia di kawasan TNP Laut Sawu untuk mendukung pengelolaan kawasan melalui pelibatan

secara

aktif

dalam

program-program

pengelolaan

kawasan; 3) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kawasan TNP Laut Sawu, baik untuk mendukung ketersediaan sumberdaya pengelola kawasan maupun untuk meningkatkan pemahaman dan juga dukungan terhadap keberadaan kawasan TNP. Laut Sawu. Dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengelola, dan juga sosialisasi dan integrasi program konservasi dalam kurikulum lokal sistem pendidikan;

4) merumuskan dan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mengitegrasikan budaya dan kearifan lokal dalam mendukung program-program pengelolaan; 5) mengoptimalkan budaya dan kearifan lokal yang tinggi sebagai asset pengembangan kawasan dalam rangka menghadapi dampak negatif globalisasi dan informasi; dan 6) meningkatkan sumberdaya manusia guna keberlanjutan dukungan oleh masyarakat.

247

C. Program Pengelolaan TNP Laut Sawu 1. Kelembagaan Pengelolaan Kawasan konservasi merupakan benteng terakhir upaya konservasi sumber daya alam hayati. Namun pengelolaannya sampai saat ini masih belum optimal. Isu otonomi daerah, tuntutan terhadap manfaat kawasan konservasi dan sumberdaya alam di dalamnya, serta efektifitas manajemen kawasan

konservasi

(terrestrial dan marine)

telah

mendorong

tuntutan

terhadap pergeseran paradigma pengelolaan kawasan konservasi yang berimplikasi luas terhadap keseluruhan aspek manajemen dan perangkat regulasinya. Keberadaan sebuah kelembagaan yang handal sangat penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Kelembagaan yang dijalankan secara profesional serta dapat mengakomodasi kepentingan

para

pemangku

kepentingan

lebih

dapat

menunjang

keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi dalam mencapai tujuan pembentukannya. Pembentukan

kelembagaan

Kawasan

Konservasi

Perairan

dimaksudkan agar pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dapat berjalan secara efisien, efektif dan transparan yang didukung dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi pada masing-masing daerah. Untuk itu dalam pembentukan kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan perlu dipersiapkan melalui suatu proses dan perencanaan yang baik agar lembaga yang terbentuk dapat menjadi penggerak dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan berpedoman pada Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang menyebutkan bahwa Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat 2 Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. a.

Lembaga Pengelola (Management Unit) TNP Laut Sawu Mengacu pada status pengelolaan TNP Laut Sawu sebagai kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah pusat, maka

248

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 15 November 2007 telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) dengan jenjang struktural setingkat eselon IIIa. Wilayah kerjanya mencakup perairan nasional di Indonesia bagian timur yakni Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sulsel, Provinsi Sultra, Provinsi Sulbar, Provinsi Sulteng, Provinsi Gorontolo, Provinsi Sulut, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Irian Jaya Barat dan Papua. Balai KKPN Kupang, adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yang berada di lingkup Ditjen KP3K-KKP yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Balai KKPN Kupang mempunyai tugas melaksanakan

pemangkuan,

pemanfaatan

dan

pengawasan

kawasan

konservasi

perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki fungsi: 1) penyusunan

rencana,

program

dan

evaluasi

di

bidang

pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional; 2) pelaksanaan

pemangkuan,

pemanfaatan

dan

pengawasan

kawasan konservasi perairan nasional; 3) pelaksanaan masyarakat

pemberdayaan

dan peningkatan

kesadaran

(Public Awareness) didalam dan sekitar kawasan

konservasi perairan nasional; 4) pelaksanaan

bimbingan

pemangkuan,

pemanfaatan

dan

pengawasan kawasan konservasi perairan nasional; dan 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Struktur organisasi Balai KKPN Kupang sebagaimana terdapat pada Gambar 28.

KEPALA BALAI KAWASAN KONSERVASI

249

SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENDAYAGUNAAN DAN PENGAWASAN

Gambar 28. Struktur Organisasi BKKPN (Pengelola TNP Laut Sawu) Memperhatikan kondisi TNP Laut Sawu yang terdiri atas 10 kabupaten, 89 kecamatan, dan 195 desa, maka dengan struktur seperti tersebut

diatas,

sangatlah

kurang

memadai

untuk

melakukan

pengelolaan yang efektif terhadap kawasan konservasi yang luasnya sekitar 3,5 juta hektar tersebut. Untuk menjamin operasionalisasi pengelolaan kawasan yang baik, maka ke depan perlu dibentuk Satuan Kerja di setiap kabupaten atau minimal di tingkat regional untuk mendekatkan pelayanan kepada kawasan dan masyarakat. Menyadari akan keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki Balai KKPN Kupang sebagai unit pengelola TNP Laut Sawu saat ini serta masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan, maka pemerintah daerah dan kalangan profesional dalam mendukung eksistensi unit pengelola perlu dilibatkan. b.

Pendanaan untuk Lembaga Pengelola Balai KKPN Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu juga terdapat dana yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh Pemerintah, untuk selanjutnya dikelola

dan

dimandatkan

kepada

lembaga

pengelola.

Skema

pendanaan Lembaga Pengelola TNP Laut Sawu sebagaimana terdapat pada Gambar 29.

APBN

Donor Luar Negeri

250 Unit Pengelola/ BALAI KKPN Fungsi Pengelolaan

Keterangan : Aliran Langsung : Aliran Tidak Langsung Gambar 29. Skema Pendanaan Lembaga Pengelola TNP Laut Sawu c.

Kolaborasi Untuk Mendukung Pengelolaan TNP Laut Sawu Memperhatikan kondisi geografis kawasan TNP Laut Sawu yang sangat luas, keragaman fitur konservasi dan keadaan sosial budaya masyakat di dalam kawasan yang sangat beragam, maka Lembaga Pengelola perlu memperoleh dukungan para pihak baik institusi pemerintah, kalangan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta masyarakat secara luas agar pengelolaan kawasan menjadi lebih efektif dan memenuhi harapan semua pihak. Mengingat saat ini badan kolaborasi untuk pengembangan kawasan konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ada, maka kemitraan yang strategis perlu diciptakan antara Lembaga Pengelola dengan badan kolaborasi dan pemangku kepentingan terkait. Membangun kemitraan yang efektif untuk pengelolaan TNP Laut Sawu didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu saling menghargai (mutual respect), saling mempercayai (mutual trust), dan saling menguntungkan (mutual benefit). Peran dan fungsi badan kolaborasi dalam mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu sebagai berikut : 1) memfasilitasi dan mendorong berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan TNP Laut Sawu; 2) memberikan masukan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan pengelolaan TNP Laut Sawu; 251

3) mengkoordinasi

program

lintas

sektoral

terkait

dukungan

pengelolaan TNP Laut Sawu ; 4) mengakomodir aspirasi dari Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi rencana pengelolaan serta penyusunan program dan kegiatan; 5) membantu pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rencana pengelolaan TNP Laut Sawu oleh Lembaga Pengelola; 6) memberikan masukan kepada Lembaga Pengelola dalam rangka pengelolaan TNP Laut Sawu; 7) membantu Lembaga Pengelola dalam menyusun program dan kegiatan,

menggalang

dan

memobilisasi

pendanaan

serta

memperkuat kemitraan untuk pengembangan TNP Laut Sawu; dan 8) melakukan koordinasi secara berkala dalam setiap kegiatan sesuai kewenangan. Untuk menjamin pola hubungan antara badan kolaborasi dan Lembaga Pengelola, maka dibangun skema mekanisme kolaborasi sebagaimana terdapat pada Gambar 30.

Menteri Kelautan Dan Perikanan Cq. Ditjen KP3K

Dewan Konservasi Tingkat Provinsi

BALAI KKPN

Satker tingkat Kabupaten Gambar 30.

Forum Konservasi Tingkat Kabupaten

GUBERNUR

BUPATI

Mekanisme Kolaborasi antara Badan Kolaborasi dengan Lembaga Pengelola TNP Laut Sawu di tingkat Provinsi dan Kabupaten

252

d.

Dukungan Pendanaan dari Badan Kolaborasi untuk Pengembangan TNP Laut Sawu Badan Kolaborasi yang didalamnya terdapat dinas/instansi pemerintah provinsi dan kabupaten, akademisi, asosiasi profesi, NGO dan stakeholder lainnya dalam dukungannya bagi pengelolaan TNP Laut Sawu memiliki spesifikasi pendanaan sebagai berikut : 1)

pendanaan

Badan

Kolaborasi

berasal

dari

sumber-sumber

tertentu; 2)

sumber pendanaan badan kolaborasi berasal anggota badan kolaborasi baik berupa dana tunai maupun kolaborasi program tertentu;

3)

Badan Kolaborasi dapat melaksanakan kerjasama (MoU) dengan Lembaga, badan di dalam maupun di lauar negeri dengan tetap menjunjung tinggi asas kemaslahatan kawasan konservasi;

4)

segala sumber dana (hibah serta bantuan yang tidak mengikat) pada badan kolaborasi, peruntukkannya tertuang di dalam pedoman umum pengelolaan keuangan untuk sebesar-besarnya pengembangan kawasan konservasi perairan, termasuk TNP Laut Sawu;

5)

dalam hal pendanaan, masing-masing anggota Badan Kolaborasi dapat mencadangkan dananya melalui program-program tertentu yang bersumber dana APBD, APBN dan dana perbantuan, serta kerjasama

dalam

dan

luar

negeri

berupa

penelitian

dan

pengabdian pada masyarakat (PT, LSM); 6)

mekanisme pendanaan Badan Kolaborasi untuk mendukung pengembangan

TNP

Laut

Sawu

lebih

diarahkan

pada

pemanfaatan sumber-sumber yang ada di TNP Laut Sawu seperti perizinan, penggunaan fasilitas dan lainnya; 7)

pendekatan

pendanaan

mencakup

sejumlah

sumber

dana,

seperti peningkatan bantuan pembangunan, pajak atas jasa retribusi, dan/atau dana donor; dan 8)

dana

donor

untuk

kegiatan

persiapan

dan

pembiayaan

implementasi dokumen Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu.

253

Selain

itu

dana

tersebut

untuk

mendanai

upaya-upaya

pencegahan pengalihan status zona pada kawasan konservasi. Dalam kerangka pendanaan kolaboratif ini, nilai

–

nilai

konservasi penting yang potensial terdapat di kawasan TNP Laut Sawu

perlu

dioptimalkan

sebagai

sumber

pendanaan

yang

diharapkan dapat secara kontinyu mendukung implementasi program dan kegiatan. Yang dimaksud dengan nilai-nilai penting konservasi sebagai sumber atau perolehan pendapatan untuk mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu secara kolaboratif sebagai berikut : 1) nilai-nilai konservasi penting berasal dari semua zona di TNP Laut Sawu kecuali zona inti; 2) nilai penting pada zona pemanfaatan pariwisata alam perairan adalah aktivitas yang diperbolehkan sesuai Permen Kelautan dan Perikanan

Nomor

PER.30/MEN/2010

tentang

Rencana

Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, yaitu kegiatan

pendidikan

dan

penelitian

serta

pariwitasa

alam

perairan. 3) usaha sebagai bagian dari pendapatan sebagai berikut: a) optimalisasi sarana pariwisata, seperti pancing, penangkaran penyu, selancar, snorkling dan diving; b) penyiapan

buku

saku

tentang

lokasi

dengan

berbagai

keanekaragaman hayati yang mendiaminya untuk kepentingan pendidikan dan aktifitas penelitian; dan c) ganti rugi dari kemungkinan adanya dampak negatif terhadap nilai-nilai penting sumberdaya di semua zona di TNP Laut Sawu. Rincian pendanaan berkelanjutan di kawasan TNP Laut Sawu sebagaimana terdapat pada Tabel 40. Tabel 40. Rincian pendanaan berkelanjutan di kawasan TNP Laut Sawu Tipe Biaya Biaya Masuk

Deskripsi Keterangan Biaya dikenakan ketika Biaya dipungut di masuk Kawasan pintu masuk Konservasi Kawasan Konservasi 254

Tipe Biaya Deskripsi Biaya Konservasi Biaya yang dikenakan (Conservation Fee) untuk pengunjung/swasta yang beroperasi di Kawasan Konservasi Biaya Penggunaan Biaya dikenakan oleh Fasilitas Umum pengunjung yang menggunakan fasilitas umum di dalam Kawasan Konservasi Biaya Royalti dan Uang dari Pendapatan produk penjualan

penjualan

Biaya Lisensi dan Instrumen yang Surat Izin diperlukan untuk perusahaanperusahaan swasta (atau individu) untuk melakukan kegiatan di TNP Laut Sawu

Keterangan Biaya yang dipungut dari aktifitas pariwisata antara lain toko souvenir, pengunjung yang membawa kamera Biaya untuk menggunakan tempat parkir, tempat perkemahan, visitor centre, kapal boat, shelter Uang hasil penjualan souvenir, peralatan dan perlengkapan rekreasi Izin untuk operator perjalanan maupun pemandu wisata

Mekanisme pendanaan Kolaborasi untuk pengembangan TNP Laut Sawu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung mengikuti skema sebagaimana terdapat pada Gambar 31.

255

APBD, Donor, Dana Perbantuan, dan Dana Luar Negeri

APBN, Donor Luar Negeri

BALAI KKPN

Dewan Konservasi Provinsi  Ijin (penangkapan dan budidaya)  Dana retribusi  Pariwisata  Ganti rugi

Fungsi Pengelolaan

Forum konservasi Kabupaten

Keterangan :

Satker

: Aliran Dana Tidak Langsung : Aliran Dana Langsung

Gambar 31.

e.

Mekanisme pendanaan kolaborasi untuk pengembangan TNP Laut Sawu

Penguatan Kelembagaan Pengelolaan TNP Laut Sawu Kelembagaan pengelolaan TNP Laut Sawu merupakan salah satu instrumen terpenting dalam memastikan tingkat efektivitas pengelolaan kawasan. Memperhatikan karakteristik TNP Laut Sawu yang unik, luas dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional, kebijakan dan strategi pengelolaan yang akurat dan adaptif serta dukungan pendanaan yang memadai. Berdasarkan hasil kajian PNCI (2009) tentang Pendanaan Berkelanjutan TNP Laut Sawu, diketahui bahwa rata-rata biaya investasi

yang

dibutuhkan

dalam

setahun

untuk

mendukung

operasionalisasi TNP Laut Sawu dengan standar minimal adalah 365.000 USD, sedangkan untuk pendanaan dengan standar terbaik atau ideal adalah 465.000 USD. Selengkapnya trend investasi di TNP Laut untuk 10 tahun pertama pengelolaan TNP Laut Sawu (USD) terdapat pada Gambar 32.

256

Gambar 32. Skenario investasi pengelolaan TNP Laut Sawu dengan standar biaya minimal dan biaya tinggi (TNC, 2009) Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan TNP Laut Sawu akan sangat membutuhkan adanya dukungan pendanaan dari sumber-sumber lain secara berkelanjutan. Pendanaan berkelanjutan di kawasan konservasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk pendanaan yang cukup, stabil dan bersifat jangka panjang, dan mengalokasikan keuangan dengan tepat sasaran,

untuk

membiayai

operasional

kawasan

dan

untuk

memastikan bahwa area konservasi dikelola secara efektif dan efisien. Dengan berbentuk sebagai Badan Layanan Usaha (BLU), maka sumber-sumber pendanaan Lembaga Pengelola TNP Laut Sawu diharapkan kedepannya tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi lebih luas sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yakni meliputi : 1) penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD; 2) pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan 3) hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

257

Sumber-sumber pendanaan di atas dapat digunaan untuk membiaya implementasi program pengelolaan TNP Laut Sawu yang secara umum meliputi: 1)

Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan;

2)

Pengembangan Konservasi;

3)

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

4)

Pengembangan Pariwisata;

5)

Pengembangan Ekonomi Masyarakat secara Berkelanjutan;

6)

Pengembangan Pengawasan dan Monitoring Kawasan; dan

7)

Pengembangan

Penyadartahuan

Masyarakat,

Informasi

dan

Komunikasi. Pola

pengelolaan

keuangan

BLU

yang

kedepannya

perlu

dikembangkan adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraannya. Untuk memastikan bahwa sumber-sumber pendanaan yang dihasilkan di atas dapat dikelola dengan baik sesuai peruntukkannya, maka BLU perlu dilengkapi dengan SDM yang memadai dan profesional. Hal ini sangat dimungkinkan dapat dipenuhi mengingat dengan berstatus BLU, sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan

Badan

Layanan

Umum,

maka

pegawai

Lembaga Pengelola dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU. Pola rekrutmen seperti ini dapat mengakomodir pegawai di tingkat pusat maupun daerah serta kalangan profesional, dan memungkinkan terjadinya kolaborasi yang efektif untuk pengelolaan TNP Laut Sawu. Untuk itu, dibutuhkan SDM yang disamping handal dan profesional dalam bidang konservasi, juga diharapkan dapat memahami kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan TNP Laut Sawu secara utuh. Dengan demikian struktur Lembaga Pengelola sebagaimana terdapat pada Gambar 33.

258

BLU-TNP Laut Sawu Kepala/Pemimpin PNS-PPA/ Non PNS

Dewan Konservasi

Bendahara PNS-PPA/ Non PNS

Bidang/Divisi Konservasi (PNS-Non PNS)

Sekretaris PNS-PPA/ Non PNS

Bidang/Divisi Ekowisata (PNS-Non PNS)

Bidang/Divisi Perikanan (PNS-Non PNS)

Bidang/Divisi MCS (PNS-Non PNS)

Gambar 33. Skema Kelembagaan BLU-TNP Laut Sawu Pengembangan

kelembagaan

ke

depan

harus

menjamin

terwujudnya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk pengelolaan TNP Laut Sawu yang efektif. Dalam konteks ini, maka pembagian peran dan tanggung jawab

antara

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

kerangka

manajemen kawasan harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program pengembangan TNP Laut Sawu. Diharapkan dalam jangka panjang diharapkan TNP Laut Sawu terkelola secara profesional, kolaboratif dan mandiri. Kondisi ini secara ideal harus tercermin dalam struktur dan personalia unit pengelola, sehingga disamping mewadahi aspirasi para pihak, kelembagaan ini juga mampu menjembatani berbagai kebutuhan vital dalam pengembangan TNP Laut Sawu ke depan, dengan pelibatan peran aktif pemerintah dan masyarakat mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun pusat. 2. Program Pokok Pengelolaan Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan pengelolaan TNP Laut Sawu, analisis SWOT, strategi pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu, maka program pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) strategi utama sesuai dengan Pasal 6 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, yaitu: 1. Penguatan kelembagaan; 259

2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan; dan 3. Penguatan sosial ekonomi dan budaya. Strategi dan Program pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu sebagaimana terdapat pada Tabel 41. Tabel 41.

Strategi dan Program pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu

No 1

2

Strategi Penguatan Kelembagaan

Penguatan pengelolaan sumber kawasan

Program 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola TNP laut Sawu 2. Perencanaan dan pengendalian pengelolaan 3. Pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum 4. Pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi; 5. Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu; 6. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu; 7. Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran; 8. Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu. 9. Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan 10. Pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu 11. Monitoring dan evaluasi 1. Penetapan kawasan TNP Laut; 2. Penataan kawasan TNP Laut Sawu daya 3. Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya laut; 4. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu 5. Perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan 6. Pengembangan industri kelautan yang lestari 7. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam 8. Pengembangan Sistem Pemantauan dan penanggulangan bencana alam secara kolaboratif dengan stakeholder terkait 9. Pengembangan Pengelolaan habitat perairan dalam 10. Pengembangan Pengelolaan 260

No

3

Strategi

Penguatan ekonomi budaya

Program menghadapi perubahan iklim 11. Pengelolaan populasi setasea 12. Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan 13. Pengelolaan pelayaran 14. Monitoring dan evaluasi sosial 1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dan pendidikan lingkungan; 2. Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP Laut Sawu 3. Pengembangan partisipasi masyarakat; 4. Pemberdayaan masyarakat pesisir 5. Pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan 6. Pelestarian adat dan budaya masyarakat pesisir 7. Monitoring dan evaluasi

3. Rincian Kegiatan-Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan kawasan harus memperhatikan daya dukung dan hubungan dari potensi sumberdaya alam dan kegiatan yang telah ada saat ini. Potensi ini sangat didukung oleh keberadaan ekosistem yang masih eksis. Standar pelayanan minimal pengelolaan TNP Laut Sawu dilakukan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan program pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu maka diuraikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pengelolaan berdasarkan skala prioritas pengelolaan setiap 5 (lima)

tahun dalam kerangka

pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu ke depan sebagaimana terdapat pada Tabel 42. Tabel 42.

Kegiatan-kegiatan Pengelolaan Berdasarkan Skala Prioritas Pengelolaan

1. Penguatan Kelembagaan 1.1.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola TNP Laut Sawu 261

Peningkatan kapasitas kelembagaan TNP Laut Sawu dilaksanakan dalam rangka membangun kelembagaan pengelolaan yang mantap yang didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan: a) penyusunan rencana formasi SDM; b) peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM pengelola TNP Laut Sawu melalui pendidikan dan latihan, penyegaran, magang dan studi banding untuk mendukung pengelolaan yang efektif. 1.2.

1.3.

Perencanaan dan pengendalian pengelolaan Perencanaan dan pengendalian pengelolaan kawasan TNP Laut Sawu dilaksanakan dengan tujuan pengelolaan kawasan didasarkan dan mengacu pada perencanaan yang sistematis berdasarkan skala prioritas yang didukung dengan mekanisme pengendalian dan pembinaan serta akuntabilitasnya. Hal ini akan diwujudkan melalui kegiatan penyusunan rencana pengelolaan 20 tahun, 5 tahun dan tahunan dengan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan kegiatan. Pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian disebutkan bahwa: a) UPT merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya; b) organisasi atau satuan kerja yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk; c) tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dan; d) tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Kedudukan BKKPN Kupang berada dibawah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedudukan tersebut didasarkan pada kesesuaian ruang lingkup tugas dan fungsi BKKPN dalam melaksanakan tugas, unit organisasi induknya, hubungan pertanggungjawaban antara BKKPN Kupang dengan Ditjen KP3K, efektivitas kebutuhan koordinasi, dan hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sementara itu BKKPN Kupang berkaitan dengan pengembangan aktivitasnya tidak bersifat pembinaan dan tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik, tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan tertentu dan tidak membawahkan UPT lainnya. 262

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan BKKPN, ada 3 (tiga) tataran pokok yang menjadi fokus diantaranya yaitu sistem (kerangka aturan dan kebijakan pendukung), lembaga (tata cara, sumberdaya, struktur organisasi, pengambilan keputusan budaya kerja), dan individu (pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etos kerja). Oleh karena kewenangan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berupa penetapan kebijakan, norma, standar dan kriteria pengelolaan sumberdaya kelautan wilayah nasional dan ZEE. Disisi lain, pemerintah daerah Provinsi NTT dengan kewenangan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota didalam kawasan memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. Dalam kaitan dengan kewenangan pengelolaan tersebut, pendanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan untuk tahap awal pengelolaan dapat dianggarkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, pemerintah daerah provinsi melalui APBD Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui APBD kabupaten/kota. Untuk menjamin kelangsungan dan kemandirian pengelolaan TNP Laut Sawu maka upaya pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan dapat menjadi pola pengelolaan keuangan lembaga pengelola TNP Laut Sawu. BLU dapat ditentukan oleh Menteri/Gubernur, dengan lingkup kerjanya meliputi 10 kabupaten. Secara substantif hal ini terkait dengan pengadaan barang dan secara teknis berprinsip pada Kinerja Layanan Layak Kelola. Untuk itu dalam 3 tahun kedepan direncanakan lembaga pengelola TNP Laut Sawu dapat menjadi BLU dengan beberapa persyaratan antara lain membuat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, memiliki pola tata kelola yang jelas, memiliki Renstra Bisnis Anggaran, memiliki Standar Pelayanan Minimal, mampu Laporan Keuangan Pokok (proposal laporan keuangan) dan membuat laporan audit. 1.4.

Pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi Pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan TNP Laut Sawu secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan: a. pembentukan mekanisme pengelolaan kolaboratif dengan membuat rancangan/model mekanisme pengelolaan bersama, penerapan model mekanisme pengelolaan bersama, pembentukan wadah/ruang konsultasi pengelolaan bersama TNP Laut Sawu dan penetapan (kedudukan, fungsi dan peran para pihak dalam pengelolaan kolaborasi); 263

b. penguatan forum konsultasi para pihak dengan memfasilitasi pelatihan/kursus, memfasilitasi pertemuan rutin di tingkat, kecamatan 3 bulan sekali, kabupaten 6 bulan sekali dan provinsi setahun sekali; c. formulasi dan penerapan mekanisme mechanism) dengan merancang impelementasinya. 1.5.

keluhan (Grievance mekanisme dan

Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu; Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu merupakan wujud dari paradigma pengelolaan kawasan konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab banyak pihak dengan menjalin kerjasama-kerjasama dalam mendukung pengelolaan melalui pengembangan kerjasama dengan institusi/lembaga/pihak lain dalam rangka efektifitas dan peningkatan kapasitas pengelolaan (pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, kelompok/lembaga masyarakat) lingkup lokal, regional, nasional dan internasional serta pengembangan mekanisme kerjasama pengelolaan (penyusunan MoU kerjasama pengelolaan TNP Laut Sawu, penyusunan rencana kerja bersama, pelaksanaan rencana kerja bersama dan monitoring & evaluasi bersama).

1.6.

Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu Pendanaan pengelolaan TNP diarahkan guna mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu yang efektif secara berkelanjutan dalam bentuk penyusunan rencana anggaran kebutuhan pengelolaan, merancang mekanisme pendanaan berkelanjutan, penetapan standar biaya komponen pengelolaan TNP Laut Sawu dan akuntabilitas pendanaan yang mencakup pengelolaan keuangan, administrasi keuangan, pelaporan dan pengawasannya. Kebijakan pengembangan kawasan konservasi perairan menjadi penting diperhatikan. Dari segi pendanaan perlu mengakomodir dalam dokumen perencanaan APBD. Kelaikan finansial dan atau operasional pada pilihan-pilihan pengelolaan sumberdaya alam TNP Laut Sawu dilakukan dengan: a. inventarisasi dan merumuskan pilihan-pilihan pengelolaan sumberdaya alam Laut Sawu, dengan memfokuskan pada pengelolaan jejaring TNP dan perikanan; b. melakukan perkiraan pembiayaan pilihan-pilihan pengelolaan tersebut di atas; dan c. mengkaji sumber pengelolaan.

dana

potensial

untuk

pembiayaan

Dengan demikian diperoleh pilihan-pilihan biaya maupun penghasilan termasuk sumber pengeluaran utama dan potensi kebutuhan/kekurangan dana untuk implementasi pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam, alternatif potensi sumber dana untuk menutup biaya pengelolaan. Teridentifikasinya kebutuhan pembiayaan dan sumber pendanaan yang diperlukan bagi pengelolaan kawasan dan dukungan teknis 264

yang memadai dalam pelaksanaannya. Sehingga didapatkan Rencana Pembiayaan dan Pendanaan berkelanjutan bagi TNP Laut Sawu. Model pembiayaan dan keuangan untuk pengelolaan TNP Laut Sawu didasarkan prinsip-prinsip perancangan pengelolaan antara lain prosentase pada kawasan yang dilindungi secara ketat, prosentase pada kawasan multi guna serta sistem perijinan bagi nelayan kecil, menengah dan besar. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam, dalam kaitannya dengan struktur pengelolaan, termasuk sumber pengeluaran utama dan potensi kebutuhan/kekurangan dana untuk implementasi pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam, alternatif potensi sumber dana untuk menutup biaya pengelolaan. Pilihan model operasional, yakni strategi investasi rendah dan tinggi. Dalam skenario ini perbedaan tingkat investasi meliputi berbagai kebijakan dan upaya pengelolaan yang berbeda kebutuhan pendanaan. Skenario investasi tingkat rendah mencerminkan upaya pengelolaan yang minimal lebih memfokuskan pada aktivitas utama yakni pada pengawasan daerah perlindungan melalui sistem zonasi. Sedangkan skenario investasi tinggi meliputi semua biaya utama pada cakupan kegiatan dan usaha yang besar termasuk juga biaya untuk wilayah yang dilindungi seperti pemantauan biologi, pengembangan masyarakat dan manajemen kolaborasi. Dengan memperhatikan pada hubungan tanggung-jawab dan institusi pengelolaan yang ada. Untuk tujuan studi, area pengelolaan atau "area-of-interest" juga menjadi bahan pertimbangan. Secara keilmuan, disampaikan area pengelolaan berupa "daerah lindung" (no take zone) seluas 30% dari kawasan pesisir dari pantai sampai kedalaman 200 meter merupakan scenario investasi rendah, sedangkan daerah perlindungan dengan jarak hingga 5 mil laut sebagai skenario investasi tinggi. Inventarisasi dan analisa sumbersumber pembiayaan yang memungkinkan untuk pengelolaan TNP Laut Sawu yakni alokasi pemerintah, donor dan bantuan, perikanan dan pariwisata. Terkait dengan tujuan pengelolaan TNP Laut Sawu semua pihak perlu untuk merumuskan mekanisme pendanaannya, pemanfaatan dan penggunaannya serta aturan perundang-undangan untuk setiap sumber pembiayaan. Khusus dalam bidang pariwisata, sumber pendapatan tidak hanya berasal dari atraksi dan daerah tujuan wisata, tapi juga dapat diperoleh dari unsur pendukung lainnya seperti fasilitas wisata, transportasi, penginapan, penanganan didarat dan lain-lain. Penerapan inisiatif baru, terutama pembagian pendapatan sektor perikanan dengan setiap pemerintah daerah yang berada di dalam TNP Laut Sawu merupakan proses yang butuh perhatian utama. Dalam upaya menjamin pendanaan yang berkelanjutan, maka secara operasional perencanaan program dan pendanaan pengelolaan TNP disesuaikan dengan siklus perencanaan program dan pendanaan tahunan pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sinkronisasi program kerja juga sangat diperlukan dengan pemerintah pusat (KKP). Pengelolaan keuangan harus bersifat dinamis dan harus berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas, oleh karena itu akan diperlukan dana yang berkesinambungan dalam pengelolaannya. 265

1.7.

Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran ditujukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan rumah tangga perkantoran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan TNP Laut Sawu secara keseluruhan dalam bentuk kegiatan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan penyelenggaraan operasional perkantoran, perawatan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi (pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi/dokumentasi).

1.8.

Fasilitas dan perlengkapan dalam rangka mendukung pengelola Laut Sawu terdiri dari: a. fasilitas domisili b. fasilitas penunjang: 1) penunjang kebutuhan dasar perkantoran 2) penunjang kinerja kelembagaan 3) penunjang aksesibilitas kegiatan c. perlengkapan: 1) perangkat lunak 2) perangkat keras Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNP Laut Sawu yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan pengelolaan TNP Laut Sawu, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun. Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu dimaksudkan sebagai bentuk pengintegrasian peraturan perundangan bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya ke dalam rancangan peraturan daerah sehingga arah pengembangan dan pembangunan di Provinsi NTT selalu sejalan dengan tujuan pengelolaan TNP Laut Sawu yaitu dengan mendorong penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang mendukung pengelolaan TNP seperti rancangan Peraturan Daerah pengelolaan kolaboratif TNP Laut Sawu, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, dan pemberlakuan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan, dan lain-lain.

1.9.

Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan TNP Laut Sawu sebagai bagian dari kawasan Eko-region Sunda Kecil memiliki keterkaitan kuat dengan kawasan konsersasi perairan sekitarnya. Keterkaitan dalam bentuk jejaring ini 266

merupakan keterkaitan yang mempresentasikan daya lenting spesies dan habitatnya untuk mencapai keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan bersama. Jejaring tersebut mempunyai peranan yang penting dalam mempertahankan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Jejaring di sekitar TNP Laut Sawu akan: a. menggambarkan, menjaga dan memelihara keanekaragaman hayati; b. memberikan model pemanfaatan kawasan konsersasi perairan yang mendukung ekosistem setempat; c. menjaga atau melindungi tempat biota laut yang dilindungi dari berbagai ancaman; d. menjaga keberadaan potensi sumberdaya perikanan laut, serta memperluas dan meningkatkan ketahanan kawasan konsersasi perairan. Keterkaitan (connectivity) merupakan kata kunci pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan. Adanya keterkaitan bioekologis merupakan pertimbangan dasar untuk mengelola beberapa kawasan konsersasi perairan dalam satu sistem pengelolaan bersama untuk mewujudkan kawasan konsersasi perairan yang tahan (resilient) terhadap ancaman dan dapat berfungsi efektif untuk mendukung perikanan berkelanjutan. Pengelola TNP laut Sawu melaksanakan kerja sama antar unit organisasi pengelola di eko-region sunda kecil. 1.10. Pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu Pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu yang dihimpun dari berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan. Didalamnya memiliki elemen berupa data yang menyediakan informasi, prosedur pemanfaatan data yang membantu pengguna mengoperasikan, dan membuat serta menyelesaikan data tersebut. Pengembangan data termasuk juga basis data untuk sistem informasi geografis dan sistem informasi kelautan dengan menyesuaikan kepada kelompok referensi yang sesuai. 1.11. Monitoring dan evaluasi Monitoring, atau yang selanjutnya disebut pemantauan, dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya. 2. Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan 2.1.

Penetapan kawasan TNP Laut Sawu Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan 267

Konservasi Perairan, setelah dicadangkan maka harus memenuhi beberapa hal. TNP Laut Sawu merupakan kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan berkelanjutan, wisata perairan dan rekreasi. Penetapan TNP Laut Sawu sebagai Kawasan Konservasi Peraian akan dilakukan setelah tersedianya informasi dan data yang cukup meliputi lokasi dan luas kawasan konservasi perairan dengan batas-batas koordinat yang jelas, satuan unit organisasi di tingkat pemerintah untuk melakukan pengelolaan, evaluasi oleh pejabat yang ditunjuk terhadap beberapa aspek. Setelah seluruh unsur pendukung terpenuhi selanjutnya Menteri dapat mengeluarkan aturan penetapan untuk selanjutnya mengumumkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan menunjuk panitia penataan batas kawasan yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan pemerintah daerah 2.2.

Penataan Kawasan TNP Laut Sawu Penataan kawasan TNP Laut Sawu dilaksanakan dalam rangka efektifitas pengelolaan yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas dengan pembagian ruang-ruang pengelolaan berdasarkan fungsi peruntukan yang diwujudkan ke dalam bentuk kegiatan evaluasi fungsi kawasan, rekonstruksi batas luar kawasan dan penataan zonasi TNP Laut Sawu. Upaya membangun Pengelolaan TNP haruslah didasarkan atas aturan-aturan tertulis serta prinsip-prinsip yang dapat menjamin keberlangsungan keberadaan Lembaga Pengelola TNP secara jangka panjang, yang diterima oleh para pemangku kepentingan. Adapun prinsip-prinsip yang perlu dikembangkan dalam kelembagaan pengelolaan TNP adalah: sikap keterbukaan, Berbasis kepada kebutuhan para pemangku kepentingan, Jenjang pengawasan yang efektif dengan struktur yang efisien, dapat dipertanggungjawabkan, kejelasan wilayah kewenangan pengelolaan. berikut peran dan tanggung jawab berdasar protokol yang menunjang, Adanya kelengkapan protokol yang mengatur sistem TNP, mengakomodasi dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat, dikelola secara profesional dan legal, menerapkan prinsip dan norma hukum dalam rangka pengelolaan. Usaha-usaha penataan kawasan guna mendukung system penyangga kehidupan di TNP Laut Sawu, dengan memperhatikan kegiatan yang ada saat ini, maka pembinaan daya dukung sumberdaya yang tidak bisa ditinggalkan, adalah: 1) perlindungan sumberdaya alam dari eksploitasi yang tidak terkendali terutama di zona inti, zona pemanfaatan pariwisata alam, zona perikanan perikanan berkelanjutan dan zona lainnya serta pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan; 2) rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak, di pesisir (terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria) 3) pengembangan teknologi berwawasan lingkungan, termasuk tradisional pengelolaan sumberdaya alam, pengelolaan limbah dan teknologi yang ramah lingkungan; 4) pengembangan pola pemanfaatan sumberdaya yang berbasiskan masyarakat

2.3

Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya Laut 268

Perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi penting bagi masyarakat di wilayah pesisir TNP Laut Sawu, khususnya masyarakat nelayan dan pembudidaya. dengan melihat potensi yang ada, maka sektor perikanan dan kelautan menjanjikan prospek yang cukup baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perolehan pendapatan asli daerah dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Secara umum dapat dilihat hingga saat ini hasil produksi untuk sektor perikanan masih bergantung pada jenis perikanan laut dan kegiatan budidaya perikanan. Untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maka usaha-usaha budidaya ini perlu untuk terus dikembangkan di samping tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut dari kepunahan. Strategi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan budidaya laut dalam rencana jangka panjang TNP Laut Sawu sebagai berikut: a. mendorong pembuatan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran ikan yang ditangkap, daerah perikanan dan musim tangkapan untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan berdasarkan hasil dari taksiran data statistik perikanan, analisis ancaman kritis dan perencanaan para pemangku kepentingan yang terlibat. b. memastikan informasi dan status terkini ancaman kritis, hasil tangkapan perikanan, potensi sumberdaya daya kelautan dan perikanan tercatat dan teranalisis dengan baik. c. mendorong pembuatan sistem perijinan kolaboratif yang didukung oleh peraturan perundang-undangan bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di dalam kawasan TNP Laut Sawu sesuai dengan zonasi yang telah ada. d. sistem perijinan yang mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan bidang perikanan tangkap dan budidaya e. mencegah dan merintangi praktek perikanan yg menyalahi hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing) di dalam TNP Laut Sawu. f. pembinaan sarana dan prasarana perikanan budidaya melalui penyusunan rencana, inventarisasi, identifikasi, analisis kebutuhan dan pemanfaatan sarana-prasarana perikanan budidaya serta bimbingan, pemanfaatan sarana prasarana serta verifikasi dan pengujian lapangan g. melakukan kegiatan pengembangan dan teknologi perikanan budidaya melalui penyusunan rencana, inventarisasi, identifikasi, kajian kebutuhan teknologi dalam rangka optimalisasi perikanan budidaya, Komoditi perikanan karang yang paling banyak dieksploitasi adalah grouper (jenis kerapu), snapper (jenis kakap) dan tuna. Jenis-jenis ikan ini memiliki harga jual yang relatif lebih mahal dibandingkan ikan lainnya dan belum ada pembatasan penangkapan. Pola perdagangan ikan grouper dan snapper khususnya memiliki trend lain yaitu pemasaran ikan dalam keadaan hidup. Sebagian nelayan menggunakan racun/potassium untuk membius ikan sehingga dapat ditangkap dalam keadaan hidup. Harga ikan hidup jauh lebih mahal dibandingkan ikan yang sudah mati. Ikan tuna merupakan salah satu jenis ikan ekonomis penting di Indonesia 269

dan memiliki banyak permintaan dari pasar internasional. Jumlah permintaan tidak dapat dipenuhi semua dari hasil penangkapan ikan tuna di Indonesia. Peningkatan permintaan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan masyarakat mengkonsumsi ikan sejak dasawarsa terakhir ini. Tingginya permintaan ikan tuna dengan harga yang relatif lebih mahal daripada jenis ikan-ikan lain, menyebabkan armada penangkapan ikan tuna semakin banyak di Indonesia. Teknologi penangkapan ikan tuna juga semakin maju. Kondisi menyebabkan masalah terhadap sumber perikanan tuna dunia, termasuk di perairan laut Indonesia. Umumnya peraian Indonesia yang menjadi fishing ground ikan tuna, telah mengalami tangkap jenuh (fully exploited), bahkan sudah mengalami tangkap lebih (overfishing). Tekanan eksploitasi penangkapan yang dapat menyebabkan overfishing dan cara menangkap destructive menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan perikanan karang. Kerusakan ekosistem terumbu karang akan menyebabkan sumberdaya ikan karang berkurang sehingga perekonomian nelayan dari hasil penangkapan ikan karang juga akan terganggu. Permasalahan ini harus diantisipasi melalui pengelolaan perikanan karang berbasis ekosistem, metode penangkapan sampai pada pola perdagangan yang harus memperhatikan sumber ikan yang bebas cara tangkap merusak. Pengelolaan perikanan karang berbasis ekosistem dan kebijakan perdagangan yang memperhatikan aspek lingkungan memiliki ruang lingkup manajemen yang komprehensif. Hal ini menyangkut pengelolaan kawasan secara menyeluruh. Pengelolaan ini dapat diterapkan secara efektif pada suatu kawasan konservasi. Pencadangan Laut Sawu sebagai TNP dapat menjadi momentum dalam pengelolaan perikanan karang sesuai prinsip-prinsip ekosistem dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dalam perdagangannya. Peningkatan kapasitas tangkap nelayan dengan alat tangkap selektif dan memperhatikan kondisi sumberdaya ikan, peningkatan prasarana perikanan, seleksi zonasi TNP berdasarkan spawning, nursery dan fishing ground, pengawasan illegal fishing, penegakan peraturan dan perizinan perikanan dan studi lanjutan sumberdaya perikanan dan baseline data perikanan merupakan hal penting dalam menjamin pengelolaan sumberdaya perikanan di TNP Laut Sawu. Pengelola TNP Laut Sawu bersama para pemangku kepentingan lainnya harus mampu merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, melalui pengembangan sarana prasarana, pengembangan teknologi serta pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. 2.4

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu bertujuan untuk melestarikan sumberdaya laut dan ekosistemnya sesuai tujuan penunjukan dan penetapan TNP Laut Sawu untuk 270

dapat memenuhi fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan keanekaragaman jenis serta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya kelautan dan perikanan dan ekosistemnya secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan bagi penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, wisata alam dan peran serta masyarakat. Hal ini akan diwujudkan ke dalam bentuk kegiatan survey dan monitoring sumberdaya alam (ekologi kawasan, karang, mangrove, setasea, penyu, daerah pemijahan ikan, habitat burung pantai, pola pemanfaatan sumberdaya alam dan potensi wisata alam) dan pengelolaan ekosistem, habitat, dan populasi (pemulihan ekosistem mangrove, restoking jenis ikan melalui kegiatan rehabilitasi, restorasi dan pengembangan budidaya laut dan penangkaran satwa. Eksplorasi survei-survei dan monitoring haruslah berjalan secara rutin, instensif dan berkelanjutan, kegiatan survei dan eksplorasi diperlukan untuk mencari potensi-potensi sumberdaya kelautan dan perikanan baru yang mungkin menjadi kunci dalam pelestarian kawasan. Monitoring yang berkelanjutan akan menjamin keterbaharuan data, sehingga analisis mengenai status dan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi lebih representatif. Survei dan monitoring yang dilakukan bukan hanya terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan tetapi juga interaksi dan dampak pemanfaatannya. 2.5

Perlindungan, Pengawasan dan Pengamanan Kawasan Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan TNP Laut Sawu difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencurian atau pengambilan hasil laut tanpa izin (illegal fishing) seperti penggunaan bahan peledak/bahan kimia (potasium cyanida) dalam penangkapan ikan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang lebih luas baik dari segi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Beberapa faktor penyebab utama terjadinya illegal fishing sebagai berikut: a. bahan peledak/bahan kimia masih dianggap sebagai alat/bahan yang dapat mendatangkan keuntungan besar dengan mudah dan cepat; b. adanya jaringan penadah hasil tangkapan illegal fishing; c. adanya jaringan pemasok bahan baku peledak (amonium nitrat) dan kimia (potassium cyanida); d. lemahnya penegakan hukum; e. tingginya permintaan ikan hidup di luar negeri; f. kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam kawasan; dan g. SDM, sarana prasarana dan dana operasional perlindungan yang belum memadai. Kerugian yang sangat besar dari segi ekologi dimana ratusan jenis tumbuhan, karang dan satwa di dalamnya terancam kelangsungan hidupnya dan untuk memulihkan diri kembali membutuhkan waktu yang lama. Kepunahan satu unsur akan mempengaruhi kondisi ekosistem karena fungsinya tidak bisa digantikan oleh unsur yang lain. Kerugian yang nyata dan dapat langsung dilihat 271

adalah rusak/matinya rumput laut akibat penggunaan bahan kimia (potasium cyanida). Oleh karena itu berbagai langkah/upaya untuk mengurangi, mencegah dan memberantas kegiatan yang bersifat merusak serta peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi perlu terus dilakukan secara fungsional maupun gabungan (kolaborasi) bersama dengan pemerintah daerah di sekitar kawasan TNP Laut Sawu, LSM serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan TNP Laut Sawu akan diwujudkan melalui kegiatan: a. pengamanan kawasan baik yang bersifat fungsional maupun gabungan dalam bentuk patroli rutin/reguler dan patroli mendadak; b. peningkatan kapasitas petugas pengawasan dan kelembagaan perlindungan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penyegaran, studi banding dan magang bagi pengawas perikanan dan PPNS; c. proses penyelesaian hukum atas perkara/kasus pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan TNP Laut Sawu. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan TNP Laut Sawu maka dengan merujuk kepada penyelenggaraan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwewenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan perencanaan pengelolaan Laut Sawu. Pengawasan ditujukan kepada pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pengelolaan Laut Sawu serta standar pelayanan minimal Pengelolaan Laut Sawu secara terpadu dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap pengaturan dilakukan melalui peninjauan keberadaan dan fungsi regulasi yang sudah disusun, dengan melihat konsistensi penerapan, relevansi dan kemungkinan penyesuaiannya. Pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dapat dilakukan melalui Pokmaswas dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.6

Pengembangan industri dan jasa kelautan yang lestari Pengelolaan dan pengembangan industri dan jasa kelautan di TNP Laut Sawu diarahkan dalam memperkuat pembangunan di Provinsi NTT guna mendorong ekonomi kerakyatan melalui penguatan sarana prasarana, ilmu dan teknologi dan sumberdaya manusia sehingga memperkuat peran serta masyarakat di dalam dan sekitar TNP Laut Sawu. Optimalisasi industri dan jasa kelautan lestari lebih diarahkan melalui pengembangan bioteknologi, energi baru 272

dan terbarukan, air murni dan sejenis. 2.7

Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Daya tarik wisata kawasan TNP Laut Sawu dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu daya tarik wisata berbasis alam, wisata berbasis budaya dan kehidupan masyarakat, serta daya tarik wisata berbasis wisata buatan. Beberapa dari kawasan tersebut telah berkembang dan dikelola secara professional serta pangsa pasarnya dari wisatawan mancanegara. Panorama bawah laut dengan berbagai jenis ikan dan terumbu karang yang sangat indah merupakan produk utama yang terdapat di kawasan ini. Jadi pengembangan obyek wisata yang akan dilakukan adalah: wisata menyelam, keragaman biota laut yang tinggi, migrasi mamalia laut (whale watching dan dolphin watching), berselancar, memancing wisata dan tempat peneluran penyu. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di TNP Laut Sawu dilaksanakan dalam rangka mengembangkan produk-produk jasa lingkungan dan wisata alam yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi dari sumberdaya alam yang ada di dalam kawasan guna menyediakan ruang usaha bagi masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha dengan menciptakan iklim usaha yang kompetitif, menciptakan infrastruktur dasar bagi pengembangan wisata yang didukung dan diwujudkan dengan kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi pariwisata TNP Laut Sawu; pengembangan pengelolaan wisata, pemberlakuan ijin dan karcis masuk serta adanya mekanisme perizinan dan standarisasi bagi usaha pariwisata alam di zona pemanfaatan pariwisata TNP Laut Sawu. Selain itu juga perlu dikembangkan potensi jasa lingkungan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Kawasan TNP Laut Sawu mempunyai potensi dan daya tarik wisata yang sangat tinggi, antara lain: 1. kawasan TNP Laut Sawu merupakan koridor migrasi lebih dari 18 spesies mamalia laut (paus, lumba-lumba dan dugong), dengan didukung bentang laut dengan transisi kedalaman dari perairan dangkal ke perairan dalam hanya beberapa ratus meter saja dari pantai sehingga sangat berpotensi untuk dijadikan wisata melihat paus. 2. diving dan snorkeling di Rote Ndao, Sabu Raijua, Kupang, Sumba dan beberapa tempat lainnya 3. berselancar (surfing), berlayar (sailing), dan kite surfing di Nembrala dan Boa Kabupaten Rote Ndao. 4. wisata pantai, mengingat semua kabupaten yang termasuk kawasan TNP mempunyai pantai yang sangat indah untuk dijadikan obyek wisata pantai. 5. wisata mangrove di Sumba Timur dan Rote. 6. wisata kayak, di beberapa tempat di Rote Ndao terutama di Mulut Seribu dengan pemandangan bukit-bukit karst yang sangat indah.

273

2.8

Peningkatan wisata memerlukan perencanaan dan pengelolaan cermat, termasuk peraturan yang jelas, untuk menjamin terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan, serta melindungi kelestarian sumberdaya alam yang merupakan fondasi dari kegiatan wisata itu sendiri. Strategi dalam pengelolaan pariwisata dalam rencana pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu adalah mendorong pembangunan pariwisata bahari yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memastikan pelayanan jasa lingkungan yang memberi manfaat secara ekologi, ekonomi dan sosial terhadap masyarakat lokal. Pengembangan sistem pemantauan dan penanggulangan bencana alam secara kolaboratif dengan stakeholder terkait Pengelola TNP Laut Sawu secara kolaboratif dengan stakeholder terkait mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana dan fenomena kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional. Bencana kelautan yang disebabkan oleh fenomena alam yang perlu diwaspadai meliputi gempa bumi, tsunami, rob, angin topan dan serangan hewan secara musiman. Sedangkan pencemaran lingkungan yang harus diantisipasi adalah fenomena red tide, pencemaran minyak, pencemaran logam berat, sampah, pestisida, limbah domestik dan disperse termal.

2.9

Pengembangan pengelolaan habitat perairan dalam Informasi dan pengetahuan tentang laut dalam (deep ocean) di TNP Laut Sawu masih minim. Pengelolaan habitat perairan dalam membutuhkan pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kritis untuk memenuhi data dasar dan evaluasi yang benar. Untuk meninjau status ekologi laut dalam, memerlukan informasi yang cukup mendasar terutama yang relevan dengan pengelolaan dan penelitian kawasan untuk diketahui yaitu kepekaan fauna terhadap dampak pengelolaan. Selanjutnya sifat dan gradien biota laut yang tidak seragam mulai dari batas kedalaman lebih dari 200 m dasar lereng benua harus diketahui untuk mengembangkan pemantauan rencana dan peraturan yang berlaku. Kemudian proses mempertahankan tingkat keanekaragaman jenis di laut dalam harus diketahui dampak yang mempengaruhinya, jika makanan benar-benar terbatas di laut dalam, maka gangguan proses ketersediaan dan pemanfaatan mungkin merupakan proses yang paling sensitif dari ekosistem laut dalam TNP Laut Sawu.

2.10

Pengelolaan menghadapi perubahan iklim Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi ekosistem laut, spesies, dan produktivitas baik di daerah tropis maupun kutub. Ekosistem TNP Laut Sawu tidak terkecuali juga akan menghadapi ancaman tersebut, tetapi dengan keadaan alamnya, posisi dan pengelolaan yang baik maka ekosistem TNP laut Sawu akan dapat bertahan hidup dari dampak perubahan iklim termasuk pemutihan karang, kenaikan permukaan laut, naiknya kadar asam laut dan ancaman badai tropis.

274

Hal penting untuk mengatasi dampak perubahan iklim perlu dipersiapkan sejak dini, yakni dibutuhkan kesadaran bersama bahwa ancaman yang timbul harus disikapi secara proaktif dengan mengembangkan dan menerapkan strategi adaptasi dan membangun fleksibilitas yang cukup dalam sistem manajemen untuk memungkinkan respon yang adaptif. Pengelola TNP Laut Sawu akan melakukan pengelolaan terhadap perubahan iklim tersebut dengan menggunakan strategi antara lain: menerapkan strategi penyebaran resiko untuk mengatasi ketidakpastian perubahan iklim, melindungi daerah-daerah kritis yang tahan terhadap perubahan iklim dan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk mensuplay daerah yang terkenda dampak, memahami dan mempertahankan konektivitas antara habitat untuk meningkatkan penambahan kembali secara bersamasama dan pemulihan untuk menjaga hubungan fungsional antar habitat terkait serta mengelola ekosistem agar kesehatan dan ketahanannya tetap terjaga dengan memonitor beberapa indikator keefektifan tindakan ini sebagai dasar bagi pengelolaan adaptif. 2.11

Pengelolaan populasi setasea TNP Laut Sawu sebagai bagian dari Ekoregion Sunda Kecil, adalah daerah di Indonesia dimana upaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan setasea telah lama dilakukan baik terhadap untuk setasea dan habitat asosiasi mereka "di perairan laut dan sekitar pesisir". Laut Sawu merupakan habitat koridor kritis secara regional penting, bagi paus biru dan paus sperma, yang juga menggunakan Laut Sawu sebagai tempat untuk mencari makan (feeding ground) dan melahirkan keturunan mereka. Paus biru dapat digunakan sebagai "flagship spesies atau simbolis" untuk TNP Laut Sawu. Wisata mamalia laut dan ekowisata di TNP Laut Sawu memiliki potensi yang tinggi. Paus dari Laut Sawu dapat mempromosikan pembangunan pariwisata berbasis alam tersebut untuk kepentingan masyarakat lokal. Beberapa lokasi di Laut Sawu masih kekurangan informasi sehingga harus segera dilengkapi dengan data melalui survei dan penelitian di kedua habitat pesisir dan laut dan spesies. Upaya ini harus dikaitkan oleh pengelola TNP Laut Sawu melalui pembangunan kapasitas pada semua aspek pengelolaan kolaborasi tingkat lokal. Untuk melestarikan paus dan spesies mamalia laut lainnya, upaya pengelolaan khusus harus diterapkan terutama pada aktivitas di lepas pantai, industri pelayaran dan perikaan skala besar. Pengurangan penggunaan jaring insang dan driftnet dapat menghindari seperti by-catch dan terbelit jarring yang menjadi ancaman utama untuk kehidupan hewan laut bermigrasi di Laut Sawu. Sebaliknya, pole and line serta perikanan hand line ideal untuk kegiatan perikanan tangkap skala besar di TNP Laut Sawu. Manajemen Berbasis Ekosistem (Ecosystems Based Management/EBM) merupakan mekanisme yang efektif untuk mengelola Laut Sawu pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya. Manajemen Berbasis Ekosistem ini akan mendukung pemanfaatan 275

2.12 .

multi-aspek di TNP Laut Sawu melalui Sistem Zonasi yang jelas. Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan Pengelola TNP Laut Sawu harus menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang terkait dengan pengelolaan kawasan. TNP Laut Sawu perlu bekerjasama dengan mitra dari LSM dan lembaga-lembaga penelitian. Strategi pengelolaan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di TNP Laut Sawu ini dengan merancang rencana pengembangan penelitian dan pendidikan di TNP Laut Sawu seperti penelitian pemantauan degradasi dan rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi terumbu karang dengan manipulasi substrat terumbu karang, perilaku agregasi berpijah ikan ekonomis penting, pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan konsekuensinya bagi pengelolaan kawasan konservasi, dampak lingkungan kegiatan ekonomi alternatif di dekat kawasan konservasi, dan lain-lain. Bidang penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK kelautan penelitian meliputi antara lain kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk meningkatkan pemahaman tentang biologi, kimiawi, fisika, geologi dan dasar laut, proses dan interaksi laut dan pantai dengan hidrologi, cuaca serta pengaruh laut dan pantai terhadap masyarakat dan komunitas di sekitar laut, lingkungan serta pengembangan metodologi dan instrumen untuk meningkatkan pemahaman tentang laut. Perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan penelitian lain yang mengkaji potensi perikanan yang dapat dikembangkan sebagai alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan. Salah satu pemicu tekanan terhadap kawasan TNP Laut Sawu adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut di kawasan TNP Laut Sawu, oleh karena itu perlu dikembangkan penelitianpenelitian pengembangan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan (alternative sustainable livelihood) yang tidak mengganggu kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan TNP Laut Sawu sehingga diharapkan tekanan terhadap kawasan TNP Laut Sawu akan berkurang seperti melalui pengembangan usaha budidaya perikanan laut dan pengembangan industri rumah tangga untuk mendukung sektor lainnya (pariwisata, perikanan, dan lain-lain).

2.13 .

Pengelolaan pelayaran TNP Laut Sawu dengan potensi alur pelayaran yang strategis dan sangat berkepentingan terhadap pembangunan di sektor pelayaran baik dalam arus perdagangan dan wisata. Sehubungan dengan itu perhatian terhadap pelayaran dapat dilakukan dengan membangun prasarana dan sarana perhubungan dengan kapasitas dan kualitas pelayanan memadai serta sebagai wilayah yang relatif dekat dengan wilayah perbatasan maka terjangkaunya pelayanan perhubungan ke seluruh wilayah perbatasan dapat dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunannya. Laut Sawu merupakan jalur pelayaran 276

lokal dan internasional dengan lalu lintas yang padat. Pengelolaan melalui peraturan yang mengatur tentang hal ini seperti penutupan musiman daerah tertentu untuk kapal barang, peraturan ketat pada kecepatan, aturan dilarang membuang sampah di laut dan keamanan kapal (untuk menghindari tenggelam atau rusaknya kapal di daerah ini) perlu disusun agar hal ini bisa dikelola dengan baik. Pengelolaan terhadap keamanan dan kenyamanan pelayaran dengan titik berat pada aspek-aspek: pengembangan titik asal dan tujuan pelayaran, pengembangan jalur-jalur pelayaran dan Pengembangan armada pelayaran. 2.14 .

Monitoring dan evaluasi Monitoring, atau yang selanjutnya disebut pemantauan, dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

3. Penguatan sosial, ekonomi dan budaya 3.1.

Peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat dan para pihak lainnya dalam pendidikan lingkungan Peningkatan kesadaran masyarakat dan penjangkauan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan dan ekosistemnya. Sehingga dapat lebih berperan aktif secara langsung dalam kegiatan pelestarian dan pengamanan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdapat dalam kawasan TNP Laut Sawu. Untuk mewujudkan maksud tersebut, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : Kampanye Konservasi dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu, pembentukan dan Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli konservasi, pengembangan kerjasama penerapan kurikulum muatan lokal berbasis pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta monitoring dan evaluasi. Pengelolaan TNP Laut Sawu yang efektif sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran, pemahaman dan pengetahuan masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan yang berada di kawasan tersebut, dengan tetap melakukan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya secara optimal berdasarkan aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Upaya yang perlu dilakukan dalam hal penyadartahuan masyarakat adalah penerapan program pendidikan konservasi melalui berbagai penyuluhan, pelatihan dalam jangka waktu tertentu dan berkala yang meliputi tema-tema: 277

a. pentingnya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan b. tujuan pembentukan TNP Laut Sawu dan aspek konservasi lingkungan dan keterkaitannya dengan kondisi sosekbud masyarakat lokal c. sistem dan klasifikasi zonasi kawasan serta kaitannya terhadap pola mata pencaharian masyarakat d. berbagai bentuk upaya perikanan tangkap yang bersifat merusak dan dampaknya terhadap keberlanjutan eksosistem sumberdaya serta taraf hidup/kesejahteraan masyarakat lokal. Perlu juga disampaikan perikanan tangkap yang ramah lingkungan berdasarkan hasil riset dan dampak positifhya terhadap usaha mata pencaharian masyarakat e. berbagai bentuk perikanan budidaya yang "destructive" dan ramah lingkungan berdasarkan hasil riset di beberapa wilayah di Indonesia ataupun di negara lain f. pengembangan program mata pencaharian alternatif di TNP Laut Sawu

3.2.

Pelaksanaan program TNP Laut Sawu perlu mendapat respon positif dari masyarakat lokal serta pihak lain yang berkepentingan terhadap sumberdaya dan lingkungan. Respon positif dimulai dari penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya dan lingkungan hingga pada taraf mendukung implementasi program dan berupaya mengubah perilaku yang negatif terhadap ekosistem/lingkungan. Upaya penumbuhan respon positif dan pengubahan perilaku masyarakat dapat ditempuh dengan sistem pemasaran sosial (social marketing): menjual ide/gagasan tentang urgensi TNP. Lembaga pengelola dan pihak yang terkait terhadap pembentukan TNP harus mampu mempertajam, menggali, menganalisa secara komperhensif isu-isu sosial yang berkembang dalam masyarakat terkait TNP. Dinamika sosial kemasyarakatan akan mudah dipahami dan dianalisa dengan melakukan pengkajian terhadap konektor sosial baik dalam bentuk individu mauplun lembaga/institusi yang bersifat profit oriented dan non profit oriented (nirlaba). Melalui pengkajian ini diharapkan dapat terbentuk peta sosial yang sangat mempengaruhi dinamika sosial masyarakat dalam konteks pemanfaatan sumberdaya laut dan kawasan tertentu dalam batas yuridis TNP. Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP Laut Sawu Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP Laut Sawu dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi dan komunikasi seputar TNP Laut Sawu kepada masyarakat luas (nasional dan internasional) sebagai media pendidikan, penyuluhan dan juga promosi. Untuk mewujudkan hal tersebut, akan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Penyebaran informasi melalui media massa (Website, TV, Radio, Surat kabar dan majalah), Desain dan Pembuatan Material Publikasi TNP Laut Sawu, dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu melalui ragam kegiatan Publik seperti partisipasi dalam kegiatan Pameran, Eksebisi, Festival di tingkat lokal,regional, nasional dan internasional. 278

3.3.

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Pengembangan partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk mendorong peran aktif masyarakat semakin meningkat di lapangan, sehingga pengelolaan TNP Laut Sawu menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat dukungan penuh dari masyarakat serta semua pihak. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan perlindungan sumberdaya laut, pengawasan berbasis masyarakat, perbaikan kualitas lingkungan, rehabilitasi (bersih pantai, penanaman pohon bakau), pengamanan preventif masyarakat, penguatan aturan di tingkat desa, dan akses terhadap kebijakan dan informasi pengembangan TNP Laut Sawu.

3.4.

Pemberdayaan masyarakat pesisir

3.5.

3.6.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pendayagunaan potensi yang terdapat di masyarakat, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan serta dukungannya terhadap kawasan dalam pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui kegiatan-kegiatan : penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok pengguna sumberdaya laut, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan di dalam TNP Laut Sawu. Pemberian akses pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya kepada masyarakat lokal dan tradisional dengan memperhatikan aspek spesifik lokasi, adaptif, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian serta dalam pelaksanaannya tidak mengubah status dan fungsi kawasan, tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan dan hanya hak pemanfaatan yang diatur, serta merupakan bagian pengelolaan yang dilakukan secara utuh. Pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan Studi mata pencaharian alternatif di TNP Laut Sawu yang telah dilakukan diharapkan dapat diadopsi oleh masyarakat dengan bantuan dan pendampingan dari pemerintah dan stakeholder terkait pada saat tahap implementasi TNP Laut Sawu. Studi matapencaharian alternatif yang telah dilakukan ini menghasilkan rekomendasi jenis dan bentuk kegiatan usaha mata pencaharian alternatif yang sesuai dengan karakteristik/kondisi masyarakat dan geofisik lokasi, layak dari sisi bisnis, dapat diterima secara sosial budaya masyarakat setempat, dapat dilaksanakan secara teknis, ramah lingkungan dan memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat di masing-masing Kabupaten yang termasuk dalam kawasan TNP Laut Sawu. Pelestarian Adat dan Budaya Masyarakat Pesisir Wilayah Perairan Laut Sawu ternyata menyimpan banyak peninggalan kebajikan yang jika difungsikan memiliki potensi untuk melindungi upaya pelestarian lingkungan khususnya konservasi laut. Saat ini upaya revitalisasi mutlak diperlukan, hal tersebut penting guna menghidupkan kembali muatan lokal berbasis kebudayaan dan kebijakan yang secara partisipatif melibatkan masyarakat agar proses implementasi pelestarian lingkungan dapat tumbuh dan berkembang kembali dalam pola kehidupan masyarakat. 279

Berdasar hasil pengamatan yang telah dilakukan dilapangan, terdapat tidak kurang dari 20 kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat desa pesisir di TNP Laut Sawu yang sekarang ini hanya sedikit sekali yang masih aktif. Ragam kebajikan ini seharusnya dapat direvitalisasi kembali, mengingat hal ini dapat menjadi suatu upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan yang bernuansa lokal. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan inisiasi dengan memasukkan semua hal yang berkaitan dengan kearifan lokal ini kedalam kurikulum pendidikan formal yang berupa muatan lokal disekolah mengenai pengetahuan bentuk kearifan lokal yang ada di wilayahnya sebagai sarana untuk proses diseminasi informasi tentang upaya pentingnya melestarikan lingkungan. 3.7.

Monitoring dan evaluasi Monitoring, atau yang selanjutnya disebut pemantauan, dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan pengelolaan Laut Sawu, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

280

BAB V RENCANA JANGKA MENENGAH

A. Umum Rencana jangka menengah pengelolaan TNP Laut Sawu dilakukan melalui 3 (tiga) strategi pokok yaitu strategi penguatan kelembagaan, strategi

penguatan

pengelolaan

sumber

daya

kawasan

dan

strategi

penguatan sosial, ekonomi, dan budaya. Indikator

yang

diharapkan

dapat

dicapai

dari

perencanaan

pengelolaan 5 (lima) tahun pertama pengelolaan TNP Laut Sawu terdiri dari : 1. Penguatan kelembagaan diarahkan pada penguatan kelembagaan unit pengelola,

tersedianya

prasarana

pengelolaan,

SDM

Pengelola,

dokumen

pengelolaan, SOP pengelolaan, dan

tersedianya

pengelolaan

dan

sarana

dan

rencana

aksi

terbangunnya kemitraan dalam

pengelolaan, data dan informasi terbaharui secara reguler (data base) dan tersedianya sumber pendanaan lain untuk mendukung pengelolaan. 2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan diarahkan pada penataan batas kawasan, tersosialisasinya kawasan konservasi TNP Laut Sawu sampai ke tingkat masyarakat, Zonasi TNP Laut Sawu terintegrasi di dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi NTT dan RTRW kabupatenkabupaten di dalam TNP Laut Sawu, tersedianya petugas dari pengelola yang memiliki keahlian khusus dalam kegiatan pengawasan dan monitoring, terlaksananya kegiatan patroli atau pengawasan kawasan, tersedianya

hasil

pemanfaatan

studi

sumber

terbangunnya

pengembangan

daya

pemahaman

di

kawasan

masyarakat

dan

pengelolaan

serta

TNP

Laut

serta

dan

Sawu

stakeholder

tentang

ancaman bencana di lokasinya dan bagaimana penanggulangannya. 3. Penguatan

sosial

ekonomi

dan

budaya

diarahkan

pada

upaya

penyadaran masyarakat tentang arti penting konservasi perairan, terbentuk dan terlatihnya kelompok masyarakat peduli konservasi perairan di masing-masing kabupaten di dalam TNP Laut Sawu, tersedianya

mekanisme

meningkatnya perikanan

dan

kapasitas teknis

pengawasan masyarakat

usaha 281

berbasis

dalam

perikanan

yang

masyarakat,

manajemen

usaha

berkelanjutan

dan

terwujudnya

pengembangan

demplot-demplot

mata

pencaharian

alternatif yang cocok diimplementasikan di masing-masing daerah berdasarkan survey dan analisis B. Rencana Jangka Menengah I (5 Tahun Pertama) 1.

Penguatan Kelembagaan Penguatan Kelembagaan dilakukan melalui program: a. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola TNP Laut Sawu; b. perencanaan dan pengendalian pengelolaan; c. pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi; d. pengembangan kerja sama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu; e. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu; f. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran; g. pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu; h. pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan; i. pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu; j. monitoring dan evaluasi.

2.

Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan dilakukan melalui program: a. penetapan kawasan TNP Laut Sawu; b. penataan kawasan TNP Laut Sawu; c. pengelolaan

perikanan

tangkap

dan

budidaya

laut

yang

berkelanjutan; d. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu; e. perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan; f. pengembangan industri kelautan yang lestari; g. pengembangan sistem pemantauan dan penanggulangan bencana alam secara kolaboratif dengan stakeholder terkait; h. pengembangan pengelolaan habitat perairan dalam; i. pengembangan pengelolaan menghadapi perubahan iklim; j. pengelolaan populasi setasea; k. penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan; 282

l. pengelolaan pelayaran; m. monitoring dan evaluasi. 3.

Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya dilakukan melalui program : a. peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan; b. pengembangan

mekanisme

penyebarluasan

informasi

dan

komunikasi TNP Laut Sawu; c. pengembangan partisipasi masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat pesisir; e. pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan; f. pelestarian adat dan budaya masyarakat pesisir; g. monitoring dan evaluasi. Dengan program dan rencana kegiatan pengelolaan sebagaimana terdapat dalam matriks sebagai berikut.

283

MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE - 1 TNP LAUT SAWU TAHUN 2014-2019 No

Strategi

1

Penguatan Kelembagaan

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Peningkatan Penyusunan rencana Menyusun kualifikasi kapasitas formasi SDM pengelola klasifikasi kebutuhan kelembagaan TNP Laut Sawu TNP Laut Sawu pengelola TNP laut Sawu Rekruitmen SDM

Peningkatan kemampuan profesionalisme pengelola TNP Sawu

Diklat/kursus/ dan magang Laut

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

dan Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang SDM Sawu disusun berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang Sawu direkruit berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan

penyegaran, SDM Pengelola telah dididik BKKPN Kupang dan dilatih sesuai dengan tupoksi untuk mengelola TNP Laut Sawu

Studi banding ke KKP lain Kemampuan pengelola BKKPN yang telah dikelola dengan meningkat dalam mengelola LSM baik TNP Laut Sawu dan mendapatkan lesson learnt yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan TNP Laut Sawu

284

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan Peningkatan prasarana

Perencanaan dan pengendalian pengelolaan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

sarana Pengembangan dan Gedung kantor pengelola BKKPN Kupang pembangunan gedung kantor TNP Laut Sawu terbangun dan terpenuhi fasilitasnya untuk menunjang pengelolaan Pengadaan alat dan mesin

Alat dan menunjang pengelolaan

mesin

untuk BKKPN Kupang aktifitas

Pemeliharaan dan operasional

Sarana prasarana terpelihara BKKPN Kupang dan berfungsi dengan baik untuk mendukung pengelolaan

Penyusunan Rencana Penyusunan dan review Dokumen Rencana BKKPN Kupang Pengelolaan TNP Laut Rencana Pengelolaan 20 Pengelolaan 20 Tahun TNP Tim P4KKP Laut Sawu Tahun TNP Laut Sawu Laut Sawu Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Penyusunan program dan Dokumen program dan BKKPN Kupang rencana kegiatan pengelolaan rencana kegiatan Tim P4KKP Laut jangka menengah 5 tahun pengelolaan jangka Sawu menengah 5 tahun Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

285

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Penyusunan rencana pengelolaan tahunan

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan pelatihan pelaksanaan SOP

Indikator Capaian kerja Dokumen rencana pengelolaan tahunan

Pelaksana dan Mitra

kerja BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

Sosialisasi dan konsultasi publik Rencana Pengelolaan TNP Laut Sawu di tingkat stakeholder dan masyarakat

Adanya masukan dari stakeholder dan masyarakat untuk penyempurnaan rencana pengelolaan TNP Laut Sawu

Penyusunan dan pelatihan implementasi SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan

- Dokumen SOP tentang BKKPN Kupang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan - Adanya SDM pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan

Penyusunan SOP sarana prasarana

286

tentang Dokumen SOP sarana prasarana

BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

tentang BKKPN Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Penyusunan SOP tentang Dokumen SOP tentang BKKPN Kupang patroli reguler dan patroli patroli reguler dan patroli DKP Provinsi dan bersama bersama Kabupaten TNI AL Polair LSM Penyusunan SOP tentang Dokumen SOP tentang BKKPN Kupang penelitian dan pendidikan penelitian dan pendidikan Penyusunan SOP tentang Dokumen SOP tentang BKKPN Kupang pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Disbudpar Provinsi pariwisata alam perairan pariwisata alam perairan dan Kabupaten Penyusunan pelaksanaan budidaya

SOP

Penyusunan SOP pelaksanaan perikanan tangkap

tentang Dokumen SOP kegiatan pelaksanaan budidaya

tentang BKKPN Kupang kegiatan DKP Provinsi dan Kabupaten

tentang Dokumen SOP kegiatan pelaksanaan perikanan tangkap

tentang BKKPN Kupang kegiatan DKP Provinsi dan Kabupaten

Penyusunan SOP dan pelatihan monitoring sumber daya:

287

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan 1)

Monitoring Partisipatif

Indikator Capaian

Pemetaan a) Dokumen Monitoring Partisipatif

Pelaksana dan Mitra

SOP BKKPN Pemetaan LSM

Kupang

b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring pemetaan partisipatif 2)

Monitoring Manta Tow

a) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Manta Tow LSM

Kupang

b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring manta tow 3)

Monitoring Kesehatan a) Dokumen SOP BKKPN Karang (reef health Monitoring Kesehatan LSM monitoring) Karang (Reef Health Monitoring) b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring) 288

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan 4)

Monitoring Ikan Karang

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

a) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Ikan Karang LSM

Kupang

b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Ikan Karang 5)

Monitoring Insidental

a) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Insidental LSM

Kupang

b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring insidental 6)

Monitoring Pemanfaatan Sumber Daya (Resource Use Monitoring)

a) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Pemanfaatan LSM Sumber Daya (Resource Use Monitoring) b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Pemanfaatan Sumber Daya (Resource Use Monitoring)

289

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan 7)

Monitoring Lamun

Indikator Capaian a) Dokumen Monitoring Lamun

Pelaksana dan Mitra

SOP BKKPN LSM

Kupang

b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Lamun 8)

Monitoring Mangrove

a) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Mangrove LSM

Kupang

b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Mangrove 9)

Monitoring Setasea

a) Dokumen Monitoring Setasea

SOP BKKPN LSM

Kupang

b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Setasea 10) Monitoring Penyu

a) Dokumen Monitoring Penyu

SOP BKKPN LSM

b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung 290

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

jawab dalam pelaksanaan monitoring Penyu

11) Monitoring (Spawning Site)

SPAG Aggregation

a) Dokumen Monitoring (Spawning Site)

SOP BKKPN SPAG LSM Aggregation

Kupang

b) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring SPAG (Spawning Aggregation Site) Pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi

Pembentukan Membuat rancangan/model mekanisme pengelolaan mekanisme pengelolaan kolaborasi kolaborasi Pembentukan Forum Pengelolaan Kolaborasi

291

a) Mekanisme kolaboratif

pengelolaan BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten b) MoU para pihak dalam LSM pengelolaan kolaboratif BKKPN Kupang c) Adanya forum Pemprov NTT pengelolaan kolaborasi Pemda Kabupaten LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Penerapan model mekanisme pengelolaan kolaborasi

Penguatan peran forum Memfasilitasi peningkatan Meningkatnya peran forum kolaborasi para Pihak kapasitas SDM forum kolaborasi para pihak melalui peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi rutin Koordinasi rutin dengan para pihak

Formulasi dan Merancang penerapan mekanisme keluhan keluhan (Grievance Mechanism) Mechanism)

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

mekanisme Dokumen mekanisme BKKPN Kupang (Grievance keluhan yang disepakati Pemprov NTT para pihak yang relevan Pemda Kabupaten LSM

Implementasi dan evaluasi Terlaksananya dan BKKPN Kupang mekanisme keluhan terevaluasinya implementasi Pemprov NTT (Grievance Mechanism) mekanisme keluhan Pemda Kabupaten (Grievance Mechanism) LSM

292

No

Strategi

Program

Kegiatan

Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu

Pengembangan kerjasama dengan institusi/lembaga/piha k lain dalam rangka efektifitas dan peningkatan kapasitas pengelolaan (pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, kelompok/lembaga masyarakat) lingkup lokal, regional, nasional dan internasional

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Kerja sama teknis: penelitian, Adanya kerjasama teknis: BKKPN Kupang ilmu pengetahuan dan penelitian, ilmu pengetahuan Pemprov NTT pendidikan (tenaga ahli) dan pendidikan (tenaga ahli) Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain Kerja sama operasional Adanya kerjasama pengelolaan (tenaga, dana, operasional pengelolaan sarana prasarana) (tenaga, dana, sarana prasarana)

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LSM Lembaga lain

Kerja sama dalam survey/ Adanya MoU kerjasama kajian dan penerapan IPTEK antara pengelola dan pihak yang relevan dan terlaksananya kerjasama

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain

Monitoring kerjasama

293

dan

evaluasi Terlaksananya Monitoring BKKPN Kupang dan evaluasi kerjasama Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LSM Lembaga lain

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pengembangan Penyusunan MoU kerjasama MoU kerjasama pengelolaan BKKPN Kupang mekanisme kerjasama pengelolaan TNP Laut Sawu TNP Laut Sawu Pemprov NTT pengelolaan Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain

Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu

Penyusunan bersama

rencana

kerja Adanya bersama

rencana

kerja BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain

Pelaksanaan bersama

rencana

kerja Terlaksananya rencana kerja BKKPN Kupang bersama Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain

Monitoring bersama

dan

evaluasi Terlaksananya Monitoring BKKPN Kupang dan evaluasi bersama Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain

Penyusunan rencana Penyusunan rincian Dokumen rencana anggaran BKKPN anggaran kebutuhan kebutuhan anggaran per tahunan LSM pengelolaan dan kegiatan peluang sumber Analisis peluang sumber Hasil analisis peluang BKKPN pendanaan 294

Kupang

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan berkelanjutan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

pendanaan yang berkelanjutan sumber pendanaan berkelanjutan

Pelaksana dan Mitra

yang LSM

Pengembangan Penyusunan mekanisme 1) Dokumen mekanisme mekanisme pendanaan pendanaan berkelanjutan pendanaan berkelanjutan berkelanjutan 2) Teralokasinya budget pengelolaan secara Pengusulan pengalokasian kontinyu melalui APBN budget pengelolaan secara dan APBD Tingkat kontinyu melalui APBN dan Provinsi dan Tingkat APBD Tingkat Provinsi dan Kabupaten Tingkat Kabupaten

BKKPN Pemprov LSM

Kupang NTT

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten

Penggalian sumber dana lain 3) Tersedianya sumber dana BKKPN Kupang lain dari misalnya dari misalnya pemberlakuan pemberlakuan karcis karcis masuk dan tarif atas masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kegiatan wisata dalam kawasan, menetapkan dana kawasan, menetapkan sanksi pelanggaran sesuai dana sanksi pelanggaran aturan pengelolaan, dll. sesuai aturan pengelolaan, dll untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan Penetapan standar Penyusunan standar biaya biaya komponen komponen pengelolaan TNP pengelolaan TNP Laut Laut Sawu berdasarkan syarat Sawu profesionalisme

295

Dokumen standar biaya BKKPN Kupang komponen pengelolaan TNP Laut Sawu berdasarkan syarat profesionalisme

No

Strategi

Program

Kegiatan Akuntabilitas pendanaan

Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran

Pengelolaan honorarium tunjangan Penyelenggaraan operasional perkantoran

Butir Kegiatan Pengelolaan keuangan Administrasi keuangan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Dokumen petunjuk BKKPN Kupang penggunaan anggaran BKKPN Kupang

Pelaporan

BKKPN Kupang

Pengawasan

BKKPN Kupang

gaji, Penyediaan gaji, honorarium Gaji, honorarium dan BKKPN Kupang dan dan tunjangan tunjangan terkelola dengan baik dan akuntabel Rapat-rapat koordinasi/konsultasi/kerja/d inas

Operasional perkantoran BKKPN Kupang terselenggara dengan baik

Pengadaan ATK

BKKPN Kupang

Langganan daya dan jasa

BKKPN Kupang

Perawatan sarana dan Perawatan gedung/bangunan prasarana Perawatan peralatan Perawatan angkutan air Perawatan bermotor

296

kendaraan

Sarana dan prasaranan BKKPN Kupang pengelola terawat dan digunakan untuk menunjang BKKPN Kupang pengelolaan BKKPN Kupang BKKPN Kupang

No

Strategi

Program

Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Penyelenggaraan tata Pencetakan/penerbitan/pengg usaha perkantoran, andaan/laminasi/dokumentas kearsipan, i perpustakaan dan dokumentasi

Tata usaha perkantoran, BKKPN Kupang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi terlaksana dengan baik

Mendorong Dukungan dalam menyusun penyusunan rancangan draft akademik perda peraturan yang pengelolaan kolaboratif, mendukung pengaturan alat tangkap, tata pengelolaan TNP Laut ruang wilayah, pemberlakukan Sawu karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan

Adanya dukungan dari BKKPN Kupang pengelola dalam menyusun Pemprov NTT draft akademik perda Pemda Kabupaten pengelolaan kolaboratif, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah, pemberlakukan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan

Pengembangan Kerjasama antar unit Rapat koordinasi regular antar Terlaksananya rapat jejaring kawasan organisasi pengelola unit organisasi pengelola koordinasi regular antar unit konservasi organisasi pengelola perairan

BKKPN Kupang BBKSDA NTT Pemprov NTT Pemda Kabupaten

Kerjasama dalam melakukan Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang pengawasan kawasan dan melakukan pengawasan BBKSDA NTT pelatihan kawasan dan pelatihan Pemprov NTT Pemda Kabupaten

297

No

Strategi

Program

Kegiatan

Pengembangan Pengembangan Bank Data TNP Database Laut Sawu

Butir Kegiatan Merancang desain database

Penyajian data

dan

Kupang

TNP

Data dan informasi BKKPN Kupang terbaharui secara reguler

pengelolaan Database TNP Laut Sawu BKKPN Kupang dikelola dan disajikan dalam bentuk peta, laporan, maupun terintegrasi didalam website

Merancang desain website Pemasukan website

Pelaksana dan Mitra

a. Tersedianya SDM BKKPN pengelola database. LSM b. Desain database Laut Sawu

Pemasukan update data

Pembuatan Website

Indikator Capaian

update

data

Desain Sawu di a.

website

TNP

Tersedianya pengelola website.

Laut BKKPN LSM

Kupang

SDM BKKPN Kupang

b. Website TNP Laut Sawu selalu terupdate secara regular Penyajian website

298

dan

pengelolaan Website TNP Laut Sawu bisa BKKPN Kupang diakses secara global oleh semua kalangan dan dikelola dan diupdate secara regular

No

Strategi

Program Monitoring evaluasi

2

Penguatan Penetapan pengelolaan kawasan sumber daya Laut kawasan

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

dan Monitoring dan evaluasi Melakukan monev internal kelembagaan dan eksternal (monev kelembagaan, pendanaan dan kerjasama/kemitraan)

Laporan monev internal dan BKKPN Kupang eksternal (monev Pemprov NTT kelembagaan, pendanaan Pemda Kabupaten dan kerjasama/kemitraan)

Evaluasi TNP penetapan

Tersedianya dokumen BKKPN Kupang kegiatan dan pengkajian Tim P4KKP Laut yang telah dilakukan di TNP Sawu Laut Sawu sebagai bahan masukan rencana penetapan TNP Laut Sawu

rencana Penyusunan dokumen kegiatan dan kajian yang telah dilaksanakan di TNP Laut Sawu

Rapat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholder terkait untuk membahas rencana penetapan TNP Laut Sawu

Rapat evaluasi penetapan

Surat Menteri

Adanya rencana penetapan TNP Laut Sawu yang telah disepakati bersama oleh pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholder terkait

BKKPN Kupang Kementerian KP Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

rencana Adanya evaluasi rencana BKKPN Kupang penetapan TNP Laut Sawu Kementerian KP Pemprov NTT Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Keputusan Penetapan kawasan TNP Laut BKKPN Kupang Diterbitkannya SK Menteri Sawu dengan SK Menteri Kementerian KP tentang penetapan kawasan 299

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Kelautan dan Perikanan

Penunjukan unit Penunjukan unit organisasi organisasi pengelola pengelola kawasan dan disahkan dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan

Pengumuman sosialisasi masyarakat

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

TNP Laut Sawu, berdasarkan rekomendasi Gubernur

Adanya unit organisasi BKKPN Kupang pengelola kawasan yang Kementerian KP ditunjuk dan disahkan dengan SK Menteri dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah ditentukan

dan Pengumuman dan sosialisasi Masyarakat di dalam BKKPN Kupang ke ke masyarakat kawasan dan diluar TNP Laut Sawu mengetahui TNP Laut Sawu telah ditetapkan

Penunjukan Panitia Penunjukan panitia penataan SK panitia penataan batas BKKPN Kupang penataan batas batas kawasan yang yang ditetapkan oleh Menteri Kementerian KP ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal atau Gubernur Penataan Kawasan

Batas Perancangan penataan batas Rancangan penataan batas Panitia Penataan kawasan; kawasan Batas BKKPN Kupang Pengukuran batas;

300

Batas kawasan telah diukur

Panitia Batas

Penataan

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang

Pemetaan batas kawasan;

Batas kawasan dipetakan

telah Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang

Pemasangan tanda batas dan Tanda batas dan papan BKKPN Kupang pembuatan papan informasi informasi batas kawasan batas kawasan; telah dibuat dan dipasang Pembuatan berita acara tata Berita acara batas; dan kawasan Pengesahan batas konservasi perairan

tata

batas Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang

kawasan Batas kawasan TNP Laut Panitia Penataan Sawu disahkan ditetapkan Batas dengan Keputusan Menteri, BKKPN Kupang setelah berita acara tata batas kawasan konservasi perairan ditandatangani oleh semua anggota panitia tata batas

Sosialisasi penandaaan batas Masyarakat di dalam BKKPN Kupang kawasan konservasi perairan; kawasan dan diluar TNP Laut Sawu mengetahui batas kawasan TNP Laut Sawu

301

No

Strategi

Program Penataan kawasan Laut Sawu

Kegiatan Penataan kawasan TNP

Butir Kegiatan Penataan Sawu

zonasi

TNP

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Laut Rencana Zonasi TNP Laut Sawu disusun berdasarkan data-data yang akurat dan dianalisis secara komprehensif sesuai arahan dari Permen 30 Tahun 2010 dan disepakati oleh stakeholder dan masyarakat di dalam TNP Laut Sawu

BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Padu serasi zonasi TNP Laut Zonasi TNP Laut Sawu Sawu dengan RTRW terintegrasi di dalam RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten Nasional, RTRW Provinsi NTT dan RTRW KabupatenKabupaten di dalam TNP Laut Sawu

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Penataan batas zonasi

Adanya tanda batas zonasi Panitia Penataan yang jelas dilapangan Batas BKKPN Kupang

Rekonstruksi titik zonasi

Titik-titik batas zonasi telah direkonstruksi sesuai dengan survey lapangan dan dipetakan

302

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pembuatan papan informasi Papan informasi batas-batas BKKPN Kupang batas zonasi dan aturan dalam zonasi yang telah zonasi menampilkan peraturanperaturan di masing-masing zona TNP Laut Sawu Dokumentasi zonasi

Dokumen rekaman proses BKKPN Kupang tahapan penyusunan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu

Pengesahan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT

Rencana Zonasi TNP Laut BKKPN Kupang Sawu disahkan oleh Menteri Kementerian KP Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT

Sosialisasi dan konsultasi publik zonasi TNP Laut Sawu ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu

Rencana zonasi TNP Laut Sawu disosialisasikan dan dikonsultasi publikkan ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu dan mendapatkan kesepakatan dari stakeholder dan masyarakat

303

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya laut yang berkelanjutan

Pembuatan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran ikan yang ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan dengan pendekatan zonasi

Formulasi kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.

Kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Pembuatan aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu.

Aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan formulasi dan analisis kebutuhan serta didukung kajian yang komprehensif

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Koordinasi dengan instansi terkait di dalam TNP Laut Sawu terkait dengan penyusunan mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya

Pedoman mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya di dalam TNP Laut Sawu yang disepakati semua pihak

BKKPN Kupang Pemprov NTT DKP Prov NTT DKP Kabupaten LSM

Pembuatan pedoman mekanisme kolaborasi perijinan bagi perikanan tangkap dan budidaya

304

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Penyusunan pedoman mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya

Mencegah dan merintangi praktek perikanan yg menyalahi hukum, tidak dilaporkan dan tidak di atur (IUU fishing) di dalam TNP Laut Sawu.

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang Pemprov NTT DKP Prov NTT DKP Kabupaten/KPSP (Kantor Pelayanan Satu Pintu) LSM

Pelaksanaan mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya

Terlaksananya mekanisme perijinan dan pemberian rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya sesuai dengan pedomannya

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten/KPSP (Kantor Pelayanan Satu Pintu) LSM

Pengusulan perda khusus tentang hal-hal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu

Perda khusus tentang halhal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu Uniconsufish LSM

Pengelolaan Survey dan monitoring Rapid Ecological Asessment (10 - Tersedianya petugas dari BKKPN Kupang keanekaragaman sumber daya kelautan tahun sekali) pengelola yang memiliki LIPI hayati dan dan perikanan keahlian khusus dalam Uniconsufish

305

No

Strategi

Program ekosistem Laut Sawu

Kegiatan TNP

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

kegiatan monitoring. (2 - Survey dan monitoring BKKPN Kupang sumber daya kelautan dan perikanan terlaksana sesuai Monitoring Kesehatan dengan SOP masing-masing BKKPN Kupang Terumbu Karang (2 tahun monitoring dan hasilnya sekali) digunakan sebagai bahan dalam pengambilan Monitoring Penyu (setiap kebijakan pengelolaan yang BKKPN Kupang bulan) adaptif Monitoring Manta tahun sekali)

Tow

Monitoring Mangrove (2 tahun sekali)

BKKPN Kupang

Monitoring Lamun (2 tahun sekali)

BKKPN Kupang

Monitoring bulan)

SPAGS

(setiap

BKKPN Kupang

Monitoring tahun)

Setasea

(setiap

BKKPN LSM

Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya (Resource use monitoring) (setiap bulan)

Kupang

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten

Pengelolaan ekosistem, Pemulihan/rehabilitasi habitat Terlaksananya kegiatan BKKPN Kupang habitat dan populasi sumber daya rehabilitasi pada lokasi- DKP Prov NTT lokasi di dalam kawasan DKP Kabupaten 306

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

yang perlu direhabilitasi Uniconsufish berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan

Restocking sumber daya

Perlindungan, Pengamanan kawasan Patroli pengamanan pengawasan dan TNP Laut Sawu fungsional: pengamanan a. Patroli rutin/reguler kawasan b. Patroli mendadak/insidentil

Terlaksananya kegiatan restocking sumberdaya sesuai kebutuhan berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan

Patroli pengamanan dilakukan oleh pengelola sesuai dengan SOP patroli yang telah disusun BKKPN Kupang - Berkurangnya pelanggaran dan gangguan di dalam BKKPN Kupang kawasan

c. Patroli pengamanan Patroli pengamanan bersama/joint patrol: dilakukan secara bersama dengan stakeholder1) Patroli rutin/reguler stakeholder terkait (PPNS DKP, TNI AL, Polair) dan masyarakat sesuai dengan SOP patroli bersama yang telah disusun dan disepakati - Berkurangnya pelanggaran

307

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Uniconsufish

BKKPN Kupang DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan 2) Patroli insidentil

Indikator Capaian

dan gangguan mendadak/ kawasan

di

dalam

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat

Pemetan daerah rawan Peta daerah rawan BKKPN Kupang pelanggaran dan gangguan pelanggaran dan gangguan DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat Penyusunan Penyusunan mekanisme mekanisme pelaporan pelaporan pelanggaran pelanggaran Pembuatan pusat layanan pelaporan pelanggaran Sosialisasi ke masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan TNP Laut Sawu tentang mekanisme pelaporan pelanggaran

308

Mekanisme pelanggaran

pelaporan BKKPN Kupang

Adanya pusat layanan BKKPN Kupang pelaporan pelanggaran Masyarakat dan stakeholder BKKPN Kupang terkait di dalam kawasan DKP Kabupaten TNP Laut Sawu mengetahui bagaimana penyampaian pelaporan pelanggaran sesuai mekanisme yang telah disusun ke pusat pelaporan pelanggaran

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Penegakan hukum atas Proses hukum/penyelesaian pelanggaran dan kasus secara hukum gangguan dalam kawasan TNP Laut Sawu Pengembangan Pengembangan industri bioteknologi kelautan kelautan yang lestari

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Semua kasus pelanggaran dalam kawasan TNP Laut Sawu diselesaikan secara hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BKKPN Kupang DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten Polair TNI AL

Studi pengembangan Laporan bioteknologi kelautan pengembangan kelautan Kemitraan pengembangan kelautan

studi BKKPN Kupang bioteknologi Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat

dalam Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang bioteknologi pengembangan bioteknologi Uniconsufish kelautan Universitas Pemerintah Pusat

Percontohan pengembangan Percontohan pengembangan BKKPN Kupang bioteknologi kelautan bioteknologi kelautan Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat Pengembangan terbarukan

energi Studi pengembangan terbarukan Kemitraan pengembangan terbarukan 309

energi Laporan pengembangan terbarukan

studi BKKPN Kupang energi Universitas Pemerintah Pusat

dalam Adanya kerjasama energi pengembangan pengelolaan

dalam BKKPN Kupang dan Universitas energi Pemerintah Pusat

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

terbarukan

Percontohan pengembangan Percontohan pengembangan BKKPN Kupang energi terbarukan energi terbarukan Universitas Pemerintah Pusat Pengembangan Pengembangan pemanfaatan bahari dan jasa lingkungan budaya dan wisata alam

wisata Promosi dan penyebaran - Tersedia desain teknik wisata informasi potensi pariwisata pengembangan sarana TNP laut Sawu (expose) prasarana wisata di zona pemanfaatan pariwisata Mekanisme perijinan pengusahaan pariwisata dapat membangun Rapat koordinasi yang pengembangan pengelolaan iklim investasi dan ijin pariwisata (ijin masuk) wisata Adanya dampak dan manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat dan Peningkatan sarana dan Pemerintah Daerah prasarana destinasi wisata

310

Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN

No

Strategi

Program

Pengembangan Sistem Pemantauan dan penanggulangan bencana alam secara kolaboratif dengan stakeholder terkait

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pemberlakukan ijin dan karcis masuk

BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten

Penetapan dan pemberlakuan mekanisme perizinan dan standarisasi usaha pariwisata alam dan budaya di dalam TNP Laut Sawu

BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten

Studi dan kajian Studi kerawanan bencana dan Laporan studi kerawanan kerawanan bencana di mitigasi bencana di dalam TNP bencana dan mitigasi dalam TNP Laut Sawu Laut Sawu bencana di dalam TNP Laut Sawu

BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang

Sosialisasi penanggulangan bencana

BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang

Sosialisasi penanggulangan Masyarakat dan stakeholder bencana ke masyarakat dan mengetahui ancaman stakeholder bencana di lokasinya dan bagaimana penanggulangannya

311

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pelatihan dan simulasi Pelatihan dan simulasi Terlaksananya pelatihan dan penanggulangan penanggulangan bencana simulasi penanggulangan bencana bencana secara kolaboratif dengan stakeholder terkait

BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang

Pengembangan fasilitas Pengembangan fasilitas Adanya pengembangan evakuasi dan evakuasi dan pemulihan fasilitas evakuasi pada saat pemulihan bencana alam dan pemulihan pasca terjadinya bencana alam secara kolaboratif dengan stakeholder terkait

BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang

Pengembangan Pengumpulan data dan Pengumpulan data dan Data dan informasi habitat BKKPN Kupang Pengelolaan informasi habitat informasi habitat perairan perairan dalam Uniconsufish habitat perairan perairan dalam dalam Universitas dalam Pemerintah Pusat LSM Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam

Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam

312

Laporan Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam

BKKPN Kupang Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pengembangan Pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Kolaborasi antara unit pengelola, lembaga pemerintah, organisasi konservasi, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Rapat koordinasi regular antara unit dengan stakeholder terkait dalam membahas kolaborasi pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Pemerintah Pusat Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang LSM

Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait

Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait

Masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan TNP Laut Sawu mengetahui informasi mengenai dampak perubahan iklim dan bagaimana mitigasinya

BKKPN Kupang Pemerintah Pusat Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

Penerapan manajemen adaptif di TNP laut Sawu untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim, tuntutan, dan tekanan pada kawasan

Penerapan manajemen adaptif untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim

Tersedianya mekanisme BKKPN Kupang untuk mengatasi ketidakpastian perubahan iklim, melindungi daerahdaerah kritis yang tahan terhadap perubahan iklim dan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk mensuplai daerah yang terkena dampak, memahami dan mempertahankan konektivitas antara habitat

313

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

untuk meningkatkan penambahan kembali secara bersama-sama dan pemulihan untuk menjaga hubungan fungsional antar habitat terkait serta mengelola ekosistem agar kesehatan dan ketahanannya tetap terjaga dengan memonitor beberapa indikator keefektifan tindakan ini sebagai dasar bagi pengelolaan adaptif. Penguatan dukungan ilmiah untuk TNP Laut Sawu agar sesuai dengan kondisi local untuk memastikan kawasan dikelola, dirancang dan berhasil bertahan terhadap perubahan iklim.

Studi identifikasi dan inventarisasi daerah-daerah serta sumberdaya hayati yang resilient dan rawan terhadap perubahan iklim

Laporan studi identifikasi BKKPN dan inventarisasi daerah- LSM daerah serta sumberdaya hayati yang resilient dan rawan terhadap perubahan iklim

Kupang

Perancangan zonasi kawasan Rencana zonasi TNP Laut BKKPN Kupang yang resilient terhadap Sawu yang resilient terhadap Pemprov NTT perubahan iklim perubahan iklim Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

314

No

Strategi

Program Pengelolaan populasi setasea

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Kelengkapan data Survey setasea dengan Data dan analisis hasil untuk mendukung menggunakan kapal (cetacean survey setasea untuk zonasi dan pengelolaan boat survey) kemudian sebagai bahan setasea dalam pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan dan setasea

Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam mendukung pengelolaan setasea

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang Kementrian KP Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Pelibatan masyarakat dan operator wisata secara aktif untuk melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar)

Adanya kerjasama dengan masyarakat operator wisata untuk secara aktif melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar) di TNP Laut sawu

BKKPN Kupang Operator Wisata Masyarakat LSM

Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola dan tim lokal secara langsung bersamaan dengan kegiatan survei dan penelitian (misal: penanganan paus terdampar, survey setasea, incidental monitoring)

- Terbentuknya kelompok masyarakat peduli setasea di tiap kabupaten didalam TNP Laut Sawu yang mampu untuk melakukan penanganan setasea terdampar Adanya protocol penanganan dan penyelamatan setasea terdampar di TNP Laut Sawu - Tersedianya SDM pengelola yang mampu untuk melakukan survey dan penelitian tentang setasea

BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten Masyarakat LSM

315

No

Strategi

Program

Kegiatan Pengembangan melihat setasea

wisata Studi melihat lumba

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

kelayakan paus dan

wisata Dokumen Studi yang BKKPN lumba- mencakup analisis kelayakan LSM dan rekomendasi lokasilokasi yang layak untuk wisata melihat paus dan lumba-lumba dan aspek yang berkaitan lainnya

Pengurangan ancaman Kampanye Polusi di Laut - Adanya kerjasama dengan setasea dari limbah dan (Plastik, sampah, dll) di pada angkutan perairan yang polusi di laut angkutan feri, kapal, dll. melintas pada perairan TNP Laut Sawu untuk mengurangi ancaman terhadap setasea dari limbah dan polusi di laut - Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan pada alat angkut yang melintas di TNP Laut Sawu Tersedianya publikasi polusi di laut (stiker, papan informasi larangan ataupun melalui suara/mikrofon ) pada angkutan perairan

316

Pelaksana dan Mitra

Kupang

BKKPN Kupang Dishub NTT Dishub Kabupaten PT. ASDP Indonesia Ferry DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM

No

Strategi

Program Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Melakukan kegiatan Penyusunan rencana Rencana penelitian dan penelitian dan penelitian dan pengembangan pengembangan teknologi pengembangan teknologi perikanan budidaya perikanan budidaya teknologi perikanan budidaya Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan budidaya Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan

Pengembangan teknologi perikanan budidaya berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM

Penyusunan rencana Rencana penelitian dan BKKPN Kupang penelitian dan pengembangan pengembangan teknologi Uniconsufish teknologi perikanan tangkap perikanan tangkap DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan

317

Pengembangan teknologi perikanan tangkap berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan

BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Kerjasama untuk pengkajian Adanya MoU kerjasama metode dan alat tangkap yang antara pengelola dan pihak ramah lingkungan yang relevan dan terlaksananya kerjasama untuk pengkajian metode dan alat tangkap yang ramah lingkungan

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain

Survey pendugaan stok jenis Laporan survey pendugaan BKKPN Kupang ikan ekonomis penting dan stok jenis ikan ekonomis Uniconsufish kritis penting dan kritis Komnaskajiskan DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM Pengelolaan pelayaran

Monitoring evaluasi

Pengelolaan keamanan Rapat koordinasi antara dan kenyamanan Lembaga Pengelola dengan pelayaran dinas terkait untuk pengelolaan alur pelayaran dan Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau

Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis EKKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

318

Tersedianya sistem dan koordinasi yang disepakati parapihak dalam pengelolaan keamanan dan pelayaran

BKKPN Kupang Dishub NTT Dishub Kabupaten PT. ASDP Indonesia Ferry

Terlaksananya monitoring BKKPN Kupang dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Kecil)

3

Penguatan sosial ekonomi dan budaya

Peningkatan Kampanye Konservasi kesadaran Perairan dan masyarakat dan Penyebaran Informasi pendidikan TNP Laut Sawu lingkungan

Diskusi Rutin Penyadaran Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang Konservasi Perairan dengan masyarakat akan arti penting Tokoh Masyarakat kelompok masyarakat dan konservasi perairan LSM penerima manfaat lainnya di wilayah TNP Laut Sawu Kampanye Penyadaran Konservasi Perairan dan penyebarluasan informasi Peraturan dan Perundangundangan yang terkait dengan pengelolaan TNP Laut Sawu

Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang masyarakat akan arti penting Tokoh Masyarakat konservasi perairan serta LSM peraturan perundanganundangan yang berkaitan dengan pengelolaan TNP Laut Sawu

Pembentukan dan Identifikasi kelompok pembinaan kelompok masyarakat peduli konservasi masyarakat peduli perairan konservasi perairan Pembentukan dan pelatihan Kelompok masyarakat peduli konservasi perairan

Teridentifikasinya kelompok- BKKPN Kupang kelompok masyarakat peduli Pemda Kabupaten konservasi LSM

319

Terbentuk dan terlatihnya Kelompok masyarakat peduli konservasi perairan di masing-masing Kabupaten di

BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat Pemda Kabupaten LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok masyarakat peduli konservasi perairan

Kerjasama pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis konservasi perairan dan penerapannya di sekolah dasar dan menengah

Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

dalam TNP Laut Sawu

BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat Pemda Kabupaten LSM

Pengembangan kurikulum Kurikulum muatan lokal muatan lokal berbasis berbasis konservasi perairan konservasi perairan yang diterapkan di SD dan SMP di KabupatenKabupaten di dalam TNP Pelatihan dan penyegaran Laut Sawu guru konservasi

BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten LSM

Kerja sama kegiatan luar kelas

BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten

Evaluasi

BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten

Penyebaran informasi Penyiapan materi/program Informasi mengenai melalui media massa Laut Sawu tersebar (Website, TV, Radio, melalui media massa Surat Kabar dan Update Ragam Informasi yang berkaitan dengan TNP Laut majalah) Sawu 320

BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten LSM

TNP BKKPN luas LSM

Kupang

BKKPN LSM

Kupang

No

Strategi

Program Laut Sawu

Pengembangan partisipasi masyarakat

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Diskusi Rutin dengan Jurnalis Lokal NTT

BKKPN LSM

Kupang

Pembuatan press release

BKKPN LSM

Kupang

Memfasilitasi peliputan media

BKKPN LSM

Kupang

Desain dan Pembuatan Perancangan desain dan Terbitnya material publikasi BKKPN Material Publikasi TNP materi, pencetakan bahan, TNP Laut Sawu secara LSM Laut Sawu penyebarluasan dan evaluasi berkala

Kupang

Penyebaran Informasi Partisipasi dalam kegiatan TNP Laut Sawu melalui Pameran, Eksebisi, Festival di ragam kegiatan Publik tingkat lokal,regional, nasional dan internasional

Informasi mengenai TNP BKKPN Laut Sawu disebarluaskan LSM melalui kegiatan-kegiatan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional

Kupang

Pengembangan Pelatihan perancangan dan kapasitas masyarakat pengelolaan kawasan dalam pemanfaatan konservasi laut sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari

Terlaksananya perancangan pengelolaan konservasi laut

Kupang

321

kunjungan/

pelatihan BKKPN dan LSM kawasan

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNP Laut Sawu

Penguatan kelompokkelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) melalui pertemuan reguler dan pelatihan pengorganisasian masyarakat

Terlaksananya pertemuan reguler kelompok-kelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) dan pelatihan pengorganisasian masyarakat

BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat LSM Lokal LSM

Partisipasi masyarakat Pengembangan pengawasan Mekanisme pengawasan BKKPN Kupang dalam pengelolaan TNP berbasis masyarakat berbasis masyarakat DKP Kabupaten Laut Sawu LSM Fasilitasi kelompok pengawas Pemberdayaan masyarakat pesisir

pembentukan Terbentuknya kelompok DKP Kabupaten masyarakat masyarakat pengawas di BKKPN Kupang masing-masing daerah di LSM dalam TNP Laut Sawu

Penguatan kapasitas Pelatihan manajemen usaha Kapasitas masyarakat DKP Kabupaten masyarakat pengguna dan teknis usaha perikanan meningkat dalam BKKPN Kupang sumberdaya laut yang berkelanjutan manajemen usaha perikanan Uniconsufish dan teknis usaha perikanan yang berkelanjutan Pelatihan bencana

322

teknis

mitigasi Kapasitas dan pengetahuan DKP Kabupaten masyarakat meningkat BKKPN Kupang dalam upaya mitigasi Uniconsufish bencana

No

Strategi

Program

Pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan di dalam TNP laut Sawu

Bantuan modal kerja untuk Meningkatnya meningkatkan skala usaha masyarakat masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan

Pengembangan mata pencaharian masyarakat secara berkelanjutan (Sustainable livelihood)

Studi pengembangan mata pencaharian alternatif untuk mengurangi tekanan atas sumberdaya dan meningkatkan peluangpeluang ekonomi masyarakat

Mata pencaharian alternatif yang cocok diimplementasikan di masing-masing daerah berdasarkan survey dan analisis

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

Demplot dan pelatihan untuk pengembangan mata pencaharian alternative masyarakat dan diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya

Adanya demplot dan pelatihan mata pencaharian alternative masyarakat yang diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya yang kemudian direplikasi di daerah lainnya

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lokal LSM

323

usaha DKP Kabupaten DKP Provinsi

No

Strategi

Program

Kegiatan

Pelestarian adat Pelestarian kearifan dan budaya local masyarakat pesisir masyarakat pesisir

Monitoring evaluasi

dan Monitoring persepsi

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pelatihan dan pengembangan ekowisata bagi kelompok masyarakat di dalam TNP Laut Sawu dan diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya

Terlaksananya pelatihan dan pengembangan ekowisata bagi kelompok masyarakat di dalam TNP Laut Sawu dan diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya

BKKPN Kupang Disbudpar NTT Disbudpar Kabupaten LSM Lokal LSM

Identifikasi dan inventarisasi Data dan informasi kearifan BKKPN kearifan local masyarakat local masyarakat pesisir di LSM pesisir di dalam TNP Laut dalam TNP Laut Sawu Sawu

Kupang

Fasilitasi revitalisasi kearifan local masyarakat pesisir yang mendukung konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari

Terlaksananya revitalisasi BKKPN kearifan local masyarakat LSM pesisir yang mendukung LSM konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari

Kupang Lokal

Monitoring persepsi Terlaksananya monitoring BKKPN masyarakat terhadap persepsi masyarakat LSM pengelolaan TNP Laut Sawu terhadap pengelolaan TNP Laut Sawu

Kupang

Monitoring dan evaluasi Monitoring program Kampanye 324

dan evaluasi Terlaksananya Konservasi dan dan evaluasi

monitoring BKKPN Kampanye LSM

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Penyebaran Laut Sawu

Informasi

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

TNP Konservasi dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu

Monitoring dan evaluasi Terlaksananya monitoring BKKPN pelaksanaan demplot dan evaluasi pelaksanaan LSM pengembangan mata demplot pengembangan mata pencaharian alternative pencaharian alternative masyarakat masyarakat

325

Kupang

C. Rencana Jangka Menengah II (5 Tahun Kedua) 1.

Penguatan Kelembagaan Penguatan kelembagaan dilakukan melalui program: a. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola TNP laut Sawu; b. perencanaan dan pengendalian pengelolaan ; c. pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum; d. pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi; e. pengembangan kerja sama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu; f. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu; g. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran; h. pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu; i. pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan; j. pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu; k. monitoring dan evaluasi.

2.

Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Penguatan pengelolaan sumber Daya kawasan dilakukan melalui program: a. penataan kawasan TNP Laut Sawu; b. pengelolaan

perikanan

tangkap

dan

budidaya

laut

yang

berkelanjutan; c. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu; d. perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan; e. pengembangan industri kelautan yang lestari; f. pengembangan Pengelolaan habitat perairan dalam; g. pengembangan Pengelolaan menghadapi perubahan iklim; h. pengelolaan populasi setasea; i. penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan; j. pengelolaan pelayaran; k. monitoring dan evaluasi program. 3.

Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan melalui program: a. peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan; b. pengembangan

mekanisme

penyebarluasan

komunikasi TNP Laut Sawu; c. pengembangan partisipasi masyarakat; 326

informasi

dan

d. pemberdayaan masyarakat pesisir; e. pelestarian adat dan budaya masyarakat pesisir; f. monitoring dan evaluasi. Dengan program dan rencana kegiatan pengelolaan sebagaimana terdapat dalam matriks sebagai berikut.

327

MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE – 2 TNP LAUT SAWU TAHUN 2019-2023 No

Strategi

1

Penguatan Kelembagaan

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Peningkatan Penyusunan rencana Menyusun kualifikasi dan Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang kapasitas formasi SDM pengelola klasifikasi kebutuhan SDM Sawu disusun berdasarkan kelembagaan TNP Laut Sawu TNP Laut Sawu kualifikasi dan klasifikasi pengelola TNP kebutuhan laut Sawu Rekruitmen SDM Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang Sawu direkruit berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan Peningkatan kemampuan profesionalisme pengelola TNP Sawu

Diklat/kursus/penyegaran, dan magang Laut

SDM Pengelola telah dididik BKKPN Kupang dan dilatih sesuai dengan tupoksi untuk mengelola TNP Laut Sawu

Studi banding ke KKP lain Kemampuan pengelola BKKPN yang telah dikelola dengan meningkat dalam mengelola LSM baik TNP Laut Sawu dan mendapatkan lesson learnt yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan TNP Laut Sawu

328

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan Peningkatan prasarana

Perencanaan dan pengendalian pengelolaan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

sarana Pengembangan dan Gedung kantor pengelola BKKPN Kupang pembangunan gedung kantor TNP Laut Sawu terbangun dan terpenuhi fasilitasnya untuk menunjang pengelolaan Pengadaan alat dan mesin

Alat dan menunjang pengelolaan

mesin

untuk BKKPN Kupang aktifitas

Pemeliharaan dan operasional

Sarana prasarana terpelihara BKKPN Kupang dan berfungsi dengan baik untuk mendukung pengelolaan

Penyusunan Rencana Penyusunan dan review Dokumen Rencana BKKPN Kupang Pengelolaan TNP Laut Rencana Pengelolaan 20 Pengelolaan 20 Tahun TNP Tim P4KKP Laut Sawu Tahun TNP Laut Sawu Laut Sawu Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Penyusunan program dan Dokumen program dan BKKPN Kupang rencana kegiatan pengelolaan rencana kegiatan Tim P4KKP Laut jangka menengah 5 tahun pengelolaan jangka Sawu menengah 5 tahun Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

329

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Penyusunan rencana pengelolaan tahunan

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan pelatihan pelaksanaan SOP

Indikator Capaian kerja Dokumen rencana pengelolaan tahunan

Pelaksana dan Mitra

kerja BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

Sosialisasi dan konsultasi publik Rencana Pengelolaan TNP Laut Sawu di tingkat stakeholder dan masyarakat

Adanya masukan dari stakeholder dan masyarakat untuk penyempurnaan rencana pengelolaan TNP Laut Sawu

Penyusunan dan pelatihan implementasi SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan

- Dokumen SOP tentang BKKPN Kupang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan - Adanya SDM pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan

Penyusunan SOP sarana prasarana

330

tentang Dokumen SOP sarana prasarana

BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

tentang BKKPN Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Penyusunan SOP tentang Dokumen SOP tentang BKKPN Kupang patroli reguler dan patroli patroli reguler dan patroli DKP Provinsi dan bersama bersama Kabupaten TNI AL Polair LSM Penyusunan SOP tentang Dokumen SOP tentang BKKPN Kupang penelitian dan pendidikan penelitian dan pendidikan Penyusunan SOP tentang Dokumen SOP tentang BKKPN Kupang pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Disbudpar Provinsi pariwisata alam perairan pariwisata alam perairan dan Kabupaten Penyusunan pelaksanaan budidaya

SOP

Penyusunan SOP pelaksanaan perikanan tangkap

tentang Dokumen SOP kegiatan pelaksanaan budidaya

tentang BKKPN Kupang kegiatan DKP Provinsi dan Kabupaten

tentang Dokumen SOP kegiatan pelaksanaan perikanan tangkap

tentang BKKPN Kupang kegiatan DKP Provinsi dan Kabupaten

Penyusunan SOP dan pelatihan monitoring sumber daya:

331

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan a. Monitoring Partisipatif

Pemetaan

Indikator Capaian 1) Dokumen Monitoring Partisipatif

Pelaksana dan Mitra

SOP BKKPN Pemetaan LSM

Kupang

2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring pemetaan partisipatif b. Monitoring Manta Tow

1) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Manta Tow LSM

Kupang

2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring manta tow c. Monitoring Kesehatan Karang (reef health monitoring)

1) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Kesehatan LSM Karang (Reef Health Monitoring) 2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Kesehatan Karang (Reef

332

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Health Monitoring)

d. Monitoring Ikan Karang

1) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Ikan Karang LSM

Kupang

2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Ikan Karang e. Monitoring Insidental

1) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Insidental LSM 2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring insidental

333

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan f. Monitoring Pemanfaatan Sumber Daya (Resource Use Monitoring)

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

1) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Pemanfaatan LSM Sumber Daya (Resource Use Monitoring)

Kupang

2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Pemanfaatan Sumber Daya (Resource Use Monitoring) g. Monitoring Lamun

1) Dokumen Monitoring Lamun

SOP BKKPN LSM

Kupang

2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Lamun h. Monitoring Mangrove

1) Dokumen SOP BKKPN Monitoring Mangrove LSM

Kupang

2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Mangrove i.

Monitoring Setasea 334

1) Dokumen

SOP BKKPN

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Monitoring Setasea

LSM

2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Setasea j.

Monitoring Penyu

1) Dokumen Monitoring Penyu

SOP BKKPN LSM

Kupang

2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring Penyu k. Monitoring SPAG (Spawning Aggregation Site)

1) Dokumen Monitoring (Spawning Site)

SOP BKKPN SPAG LSM Aggregation

Kupang

2) Tenaga pengelola yang terlatih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring SPAG (Spawning Aggregation Site) Pengembangan sistem pengelolaan

Pembentukan Membuat rancangan/model mekanisme pengelolaan mekanisme pengelolaan kolaborasi kolaborasi 335

a.

Mekanisme kolaboratif

pengelolaan BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

kolaborasi

Indikator Capaian b. MoU para pihak dalam pengelolaan kolaboratif

Pembentukan Forum Pengelolaan Kolaborasi

c. Adanya forum pengelolaan kolaborasi

Penerapan model mekanisme pengelolaan kolaborasi

Penguatan peran forum Memfasilitasi peningkatan Meningkatnya peran forum kolaborasi para Pihak kapasitas SDM forum kolaborasi para pihak melalui peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi rutin Koordinasi rutin dengan para pihak

Formulasi penerapan keluhan

dan Merancang mekanisme keluhan (Grievance Mechanism)

336

Pelaksana dan Mitra

LSM

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

mekanisme Dokumen mekanisme BKKPN Kupang (Grievance keluhan yang disepakati Pemprov NTT para pihak yang relevan Pemda Kabupaten LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan Mechanism)

Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu

Pengembangan kerjasama dengan institusi/lembaga/piha k lain dalam rangka efektifitas dan peningkatan kapasitas pengelolaan (pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, kelompok/lembaga masyarakat) lingkup lokal, regional, nasional dan internasional

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Implementasi dan evaluasi Terlaksananya dan BKKPN Kupang mekanisme keluhan terevaluasinya implementasi Pemprov NTT (Grievance Mechanism) mekanisme keluhan Pemda Kabupaten (Grievance Mechanism) LSM Kerjasama teknis: penelitian, Adanya kerjasama teknis: BKKPN Kupang ilmu pengetahuan dan penelitian, ilmu pengetahuan Pemprov NTT pendidikan (tenaga ahli) dan pendidikan (tenaga ahli) Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain Kerjasama operasional Adanya kerjasama pengelolaan (tenaga, dana, operasional pengelolaan sarana prasarana) (tenaga, dana, sarana prasarana)

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LSM Lembaga lain

Kerjasama dalam survey/ Adanya MoU kerjasama kajian dan penerapan IPTEK antara pengelola dan pihak yang relevan dan terlaksananya kerjasama

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain

337

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Monitoring kerjasama

dan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

evaluasi Terlaksananya Monitoring BKKPN Kupang dan evaluasi kerjasama Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LSM Lembaga lain

Pengembangan Penyusunan MoU kerjasama MoU kerjasama pengelolaan BKKPN Kupang mekanisme kerjasama pengelolaan TNP Laut Sawu TNP Laut Sawu Pemprov NTT pengelolaan Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain Penyusunan bersama

rencana

kerja Adanya bersama

Pelaksanaan bersama

rencana

kerja Terlaksananya rencana kerja BKKPN Kupang bersama Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain

338

rencana

kerja BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain

No

Strategi

Program

Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu

Kegiatan

Penyusunan rencana anggaran kebutuhan pengelolaan dan peluang sumber pendanaan berkelanjutan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Monitoring bersama

dan

Penyusunan kebutuhan kegiatan

rincian Dokumen rencana anggaran BKKPN anggaran per tahunan LSM

Analisis peluang pendanaan berkelanjutan

evaluasi Terlaksananya Monitoring BKKPN Kupang dan evaluasi bersama Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain

sumber Hasil analisis peluang BKKPN yang sumber pendanaan yang LSM berkelanjutan

Pengembangan Penyusunan mekanisme a. Dokumen mekanisme mekanisme pendanaan pendanaan berkelanjutan pendanaan berkelanjutan berkelanjutan b. Teralokasinya budget pengelolaan secara Pengusulan pengalokasian kontinyu melalui APBN budget pengelolaan secara dan APBD Tingkat kontinyu melalui APBN dan Provinsi dan Tingkat APBD Tingkat Provinsi dan Kabupaten Tingkat Kabupaten

339

BKKPN Pemprov LSM

Kupang

Kupang

Kupang NTT

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Penggalian sumber dana lain c. Tersedianya sumber dana BKKPN Kupang dari misalnya pemberlakuan lain dari misalnya karcis masuk dan tarif atas pemberlakuan karcis kegiatan wisata dalam masuk dan tarif atas kawasan, menetapkan dana kegiatan wisata dalam sanksi pelanggaran sesuai kawasan, menetapkan aturan pengelolaan, dll. dana sanksi pelanggaran sesuai aturan pengelolaan, dll untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan Penetapan standar Penyusunan standar biaya biaya komponen komponen pengelolaan TNP pengelolaan TNP Laut Laut Sawu berdasarkan Sawu syarat profesionalisme

Dokumen standar biaya BKKPN Kupang komponen pengelolaan TNP Laut Sawu berdasarkan syarat profesionalisme

Akuntabilitas pendanaan

Dokumen petunjuk BKKPN Kupang penggunaan anggaran BKKPN Kupang

Penyelenggaraa Pengelolaan n urusan tata honorarium usaha dan tunjangan

Pengelolaan keuangan Administrasi keuangan Pelaporan

BKKPN Kupang

Pengawasan

BKKPN Kupang

gaji, Penyediaan gaji, honorarium Gaji, honorarium dan BKKPN Kupang dan dan tunjangan tunjangan terkelola dengan baik dan akuntabel

340

No

Strategi

Program

Kegiatan

rumah tangga Penyelenggaraan perkantoran operasional perkantoran

Butir Kegiatan Rapat-rapat koordinasi/konsultasi /kerja/dinas

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Operasional perkantoran BKKPN Kupang terselenggara dengan baik

Pengadaan ATK

BKKPN Kupang

Langganan daya dan jasa

BKKPN Kupang

Perawatan sarana dan Perawatan gedung/bangunan prasarana Perawatan peralatan Perawatan angkutan air Perawatan bermotor

kendaraan

Penyelenggaraan tata Pencetakan/penerbitan/peng usaha perkantoran, gandaan/laminasi/dokument kearsipan, asi perpustakaan dan dokumentasi

341

Sarana dan prasaranan BKKPN Kupang pengelola terawat dan digunakan untuk menunjang BKKPN Kupang pengelolaan BKKPN Kupang BKKPN Kupang Tata usaha perkantoran, BKKPN Kupang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi terlaksana dengan baik

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu

Mendorong Dukungan dalam menyusun penyusunan rancangan draft akademik perda peraturan yang pengelolaan kolaboratif, mendukung pengaturan alat tangkap, tata pengelolaan TNP Laut ruang wilayah, Sawu pemberlakukan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan

Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan

Kerjasama antar unit Rapat koordinasi regular Terlaksananya rapat BKKPN Kupang organisasi pengelola antar unit organisasi koordinasi regular antar unit BBKSDA NTT pengelola organisasi pengelola Pemprov NTT Pemda Kabupaten

Pengembangan Pengembangan Bank Data TNP Database Laut Sawu

Adanya dukungan dari BKKPN Kupang pengelola dalam menyusun Pemprov NTT draft akademik perda Pemda Kabupaten pengelolaan kolaboratif, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah, pemberlakukan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan

Kerjasama dalam melakukan Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang pengawasan kawasan dan melakukan pengawasan BBKSDA NTT pelatihan kawasan dan pelatihan Pemprov NTT Pemda Kabupaten Merancang desain database

a.Tersedianya SDM pengelola BKKPN database. LSM

Kupang

b. Desain database TNP Laut Sawu Pemasukan update data

342

Data dan informasi BKKPN Kupang terbaharui secara reguler

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Penyajian data

Pembuatan Website

dan

pengelolaan Database TNP Laut Sawu BKKPN Kupang dikelola dan disajikan dalam bentuk peta, laporan, maupun terintegrasi didalam website Desain Sawu

Pemasukan update data di website

a.

Tersedianya pengelola website.

b.

Website TNP Laut Sawu selalu terupdate secara regular

dan

Evaluasi TNP penetapan

website

TNP

Laut BKKPN LSM

Kupang

SDM BKKPN Kupang

pengelolaan Website TNP Laut Sawu bisa BKKPN Kupang diakses secara global oleh semua kalangan dan dikelola dan diupdate secara regular

Monitoring dan Monitoring dan evaluasi Melakukan monev internal evaluasi kelembagaan dan eksternal (monev kelembagaan, pendanaan dan kerjasama/kemitraan) Penguatan Penetapan pengelolaan kawasan sumber daya Laut

Pelaksana dan Mitra

Merancang desain website

Penyajian website

2

Indikator Capaian

Laporan monev internal dan BKKPN Kupang eksternal (monev Pemprov NTT kelembagaan, pendanaan Pemda Kabupaten dan kerjasama/kemitraan)

rencana Penyusunan dokumen BKKPN Kupang dokumen Tim P4KKP Laut kegiatan dan kajian yang Tersedianya dan pengkajian Sawu telah dilaksanakan di TNP kegiatan yang telah dilakukan di TNP 343

No

Strategi

Program

Kegiatan

kawasan

Butir Kegiatan Laut Sawu

Laut Sawu sebagai bahan masukan rencana penetapan TNP Laut Sawu

Rapat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholder terkait untuk membahas rencana penetapan TNP Laut Sawu

Adanya rencana penetapan TNP Laut Sawu yang telah disepakati bersama oleh pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholder terkait

Rapat evaluasi penetapan

Surat Menteri

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang Kementerian KP Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

rencana Adanya evaluasi rencana BKKPN Kupang penetapan TNP Laut Sawu Kementerian KP Pemprov NTT Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Keputusan Penetapan kawasan TNP Laut Diterbitkannya SK Menteri BKKPN Kupang Sawu dengan SK Menteri tentang penetapan kawasan Kementerian KP Kelautan dan Perikanan TNP Laut Sawu, berdasarkan rekomendasi Gubernur

Penunjukan unit Penunjukan unit organisasi organisasi pengelola pengelola kawasan dan disahkan dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan

344

Adanya unit organisasi BKKPN Kupang pengelola kawasan yang Kementerian KP ditunjuk dan disahkan dengan SK Menteri dengan tugas pokok dan fungsi

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

sesuai dengan yang telah ditentukan

Pengumuman sosialisasi masyarakat

dan Pengumuman dan sosialisasi Masyarakat di dalam BKKPN Kupang ke ke masyarakat kawasan dan diluar TNP Laut Sawu mengetahui TNP Laut Sawu telah ditetapkan

Penunjukan Panitia Penunjukan panitia penataan SK panitia penataan batas BKKPN Kupang penataan batas batas kawasan yang yang ditetapkan oleh Menteri Kementerian KP ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal atau Gubernur Penataan Kawasan

Batas Perancangan penataan batas Rancangan penataan batas Panitia Penataan kawasan; kawasan Batas BKKPN Kupang Pengukuran batas;

Batas kawasan telah diukur

Pemetaan batas kawasan;

Batas kawasan dipetakan

345

Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang

telah Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pemasangan tanda batas dan Tanda batas dan papan BKKPN Kupang pembuatan papan informasi informasi batas kawasan batas kawasan; telah dibuat dan dipasang Pembuatan berita acara tata Berita acara batas; dan kawasan

tata

batas Panitia Penataan Batas BKKPN Kupang

Pengesahan batas kawasan Batas kawasan TNP Laut Panitia Penataan konservasi perairan Sawu disahkan ditetapkan Batas dengan Keputusan Menteri, BKKPN Kupang setelah berita acara tata batas kawasan konservasi perairan ditandatangani oleh semua anggota panitia tata batas Sosialisasi penandaaan batas Masyarakat di dalam BKKPN Kupang kawasan konservasi perairan; kawasan dan diluar TNP Laut Sawu mengetahui batas kawasan TNP Laut Sawu Penataan Penataan kawasan kawasan TNP Laut Sawu

Penataan Sawu

zonasi

346

TNP

Laut Rencana Zonasi TNP Laut Sawu disusun berdasarkan data-data yang akurat dan dianalisis secara komprehensif sesuai arahan dari Permen 30 Tahun 2010 dan disepakati oleh

BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

stakeholder dan masyarakat di dalam TNP Laut Sawu

Padu serasi zonasi TNP Laut Zonasi TNP Laut Sawu Sawu dengan RTRW terintegrasi di dalam RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten Nasional, RTRW Provinsi NTT dan RTRW KabupatenKabupaten di dalam TNP Laut Sawu

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Penataan batas zonasi

Adanya tanda batas zonasi Panitia Penataan yang jelas dilapangan Batas BKKPN Kupang

Rekonstruksi titik zonasi

Titik-titik batas zonasi telah direkonstruksi sesuai dengan survey lapangan dan dipetakan

347

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pembuatan papan informasi Papan informasi batas-batas BKKPN Kupang batas zonasi dan aturan zonasi yang telah dalam zonasi menampilkan peraturanperaturan di masing-masing zona TNP Laut Sawu Dokumentasi zonasi

Dokumen rekaman proses BKKPN Kupang tahapan penyusunan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu

Pengesahan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT

Rencana Zonasi TNP Laut BKKPN Kupang Sawu disahkan oleh Menteri Kementerian KP Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT

Sosialisasi dan konsultasi publik zonasi TNP Laut Sawu ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu

Rencana zonasi TNP Laut Sawu disosialisasikan dan dikonsultasi publikkan ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu dan mendapatkan kesepakatan dari stakeholder dan masyarakat

348

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya laut yang berkelanjutan

Pembuatan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran ikan yang ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan dengan pendekatan zonasi

Formulasi kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.

Kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Pembuatan aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu.

Aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan formulasi dan analisis kebutuhan serta didukung kajian yang komprehensif

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Koordinasi dengan instansi terkait di dalam TNP Laut Sawu terkait dengan penyusunan mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya

Pedoman mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya di dalam TNP Laut Sawu yang disepakati semua pihak

BKKPN Kupang Pemprov NTT DKP Prov NTT DKP Kabupaten LSM

Pembuatan pedoman mekanisme kolaborasi perijinan bagi perikanan tangkap dan budidaya

349

No

Strategi

Program

Kegiatan

Mencegah dan merintangi praktek perikanan yg menyalahi hukum, tidak dilaporkan dan tidak di atur (IUU fishing) di dalam TNP Laut Sawu.

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Penyusunan pedoman mekanisme perijinan dan rekomendasi bagi perikanan tangkap dan budidaya

BKKPN Kupang Pemprov NTT DKP Prov NTT DKP Kabupaten/KPSP (Kantor Pelayanan Satu Pintu) LSM

Pelaksanaan mekanisme Terlaksananya mekanisme perijinan dan rekomendasi perijinan dan pemberian bagi perikanan tangkap dan rekomendasi bagi perikanan budidaya tangkap dan budidaya sesuai dengan pedomannya

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten/KPSP (Kantor Pelayanan Satu Pintu) LSM

Pengusulan perda khusus tentang hal-hal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu Uniconsufish LSM

Pengelolaan Survey dan monitoring Rapid Ecological keanekaragama sumber daya kelautan (10 tahun sekali) n hayati dan dan perikanan

350

Asessment

Perda khusus tentang halhal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu

a. Tersedianya petugas dari BKKPN Kupang pengelola yang memiliki LIPI keahlian khusus dalam Uniconsufish

No

Strategi

Program ekosistem TNP Laut Sawu

Kegiatan

Butir Kegiatan Monitoring Manta tahun sekali)

Indikator Capaian

Tow

(2

Monitoring Kesehatan Terumbu Karang (2 tahun sekali) Monitoring bulan)

Penyu

(setiap

Monitoring Mangrove (2 tahun sekali)

Pelaksana dan Mitra

kegiatan monitoring.

BKKPN Kupang b. Survey dan monitoring sumber daya kelautan dan perikanan BKKPN Kupang terlaksana sesuai dengan SOP masingmasing monitoring dan hasilnya digunakan BKKPN Kupang sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan yang adaptif BKKPN Kupang

Monitoring Lamun (2 tahun sekali)

BKKPN Kupang

Monitoring bulan)

SPAGS

(setiap

BKKPN Kupang

Monitoring tahun)

Setasea

(setiap

BKKPN LSM

Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya (Resource use monitoring) (setiap bulan) Pengelolaan ekosistem, a. Pemulihan/rehabilitasi habitat dan populasi habitat sumber daya

351

Kupang

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Terlaksananya kegiatan BKKPN Kupang rehabilitasi pada lokasi- DKP Prov NTT lokasi di dalam kawasan DKP Kabupaten

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

yang perlu direhabilitasi Uniconsufish berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan

b. Restocking sumber daya

Perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan

Terlaksananya kegiatan restocking sumberdaya sesuai kebutuhan berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan

Pengamanan kawasan 1. Patroli TNP Laut Sawu fungsional :

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Uniconsufish

pengamanan 1) Patroli pengamanan dilakukan oleh pengelola sesuai dengan SOP a. Patroli rutin/reguler patroli yang telah BKKPN Kupang disusun b. Patroli BKKPN Kupang 2) Berkurangnya mendadak/insidentil pelanggaran dan gangguan di dalam kawasan

2. Patroli pengamanan 1) Patroli bersama/joint patrol: dilakukan

352

pengamanan secara

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan a. Patroli rutin/reguler

b. Patroli mendadak/insidentil

Indikator Capaian bersama dengan stakeholder-stakeholder terkait (PPNS DKP, TNI AL, Polair) dan masyarakat sesuai dengan SOP patroli bersama yang telah disusun dan disepakati 2) Berkurangnya pelanggaran gangguan di kawasan

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat

BKKPN Kupang DKP Provinsi dan DKP Kabupaten dalam TNI AL Polair Masyarakat

3. Pemetan daerah rawan Peta daerah rawan BKKPN Kupang pelanggaran dan gangguan pelanggaran dan gangguan DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat Penyusunan a. Penyusunan mekanisme mekanisme pelaporan pelaporan pelanggaran pelanggaran b. Pembuatan pusat layanan pelaporan pelanggaran

353

Mekanisme pelanggaran

pelaporan BKKPN Kupang

Adanya pusat layanan BKKPN Kupang pelaporan pelanggaran

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan c. Sosialisasi ke masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan TNP Laut Sawu tentang mekanisme pelaporan pelanggaran

Penegakan hukum atas Proses hukum/penyelesaian pelanggaran dan kasus secara hukum gangguan dalam kawasan TNP Laut Sawu Pengembangan Pengembangan industri bioteknologi kelautan kelautan yang lestari

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Masyarakat dan stakeholder BKKPN Kupang terkait di dalam kawasan DKP Kabupaten TNP Laut Sawu mengetahui bagaimana penyampaian pelaporan pelanggaran sesuai mekanisme yang telah disusun ke pusat pelaporan pelanggaran Semua kasus pelanggaran dalam kawasan TNP Laut Sawu diselesaikan secara hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

a. Studi pengembangan Laporan bioteknologi kelautan pengembangan kelautan

BKKPN Kupang DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten Polair TNI AL

studi BKKPN Kupang bioteknologi Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat

b. Kemitraan dalam Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang pengembangan pengembangan bioteknologi Uniconsufish bioteknologi kelautan kelautan Universitas Pemerintah Pusat

354

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

c. Percontohan pengembangan bioteknologi kelautan Pengembangan terbarukan

Pengembangan Pengembangan pemanfaatan bahari dan jasa lingkungan budaya dan wisata alam

Pelaksana dan Mitra

Percontohan pengembangan BKKPN Kupang bioteknologi kelautan Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat

energi a. Studi pengembangan Laporan energi terbarukan pengembangan terbarukan

studi BKKPN Kupang energi Universitas Pemerintah Pusat

b. Kemitraan pengembangan terbarukan

dalam Adanya kerjasama energi pengembangan pengelolaan terbarukan

c. Percontohan pengembangan terbarukan

Percontohan pengembangan BKKPN Kupang energi energi terbarukan Universitas Pemerintah Pusat

wisata a. Promosi dan penyebaran wisata informasi potensi pariwisata TNP laut Sawu (expose)

dalam BKKPN Kupang dan Universitas energi Pemerintah Pusat

- Tersedia desain teknik pengembangan sarana prasarana wisata di zona pemanfaatan pariwisata Mekanisme perijinan pengusahaan pariwisata dapat membangun b. Rapat koordinasi yang iklim investasi dan ijin pengembangan pariwisata (ijin masuk) pengelolaan wisata Adanya dampak dan manfaat ekonomi secara 355

Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

nyata bagi masyarakat dan c. Peningkatan sarana dan Pemerintah Daerah Disbudpar Provinsi prasarana destinasi wisata NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN d. Pemberlakukan karcis masuk

ijin

dan

BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten

e. Penetapan dan pemberlakuan mekanisme perizinan dan standarisasi usaha pariwisata alam dan budaya di dalam TNP Laut Sawu

BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten

Pengembangan Studi dan kajian Studi kerawanan bencana Sistem kerawanan bencana di dan mitigasi bencana di Pemantauan dalam TNP Laut Sawu dalam TNP Laut Sawu dan penanggulangan bencana alam

356

Laporan studi kerawanan bencana dan mitigasi bencana di dalam TNP Laut Sawu

BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang

No

Strategi

Program secara kolaboratif dengan stakeholder terkait

Kegiatan Sosialisasi penanggulangan bencana

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Sosialisasi penanggulangan Masyarakat dan stakeholder bencana ke masyarakat dan mengetahui ancaman stakeholder bencana di lokasinya dan bagaimana penanggulangannya

BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang

Pelatihan dan simulasi Pelatihan dan simulasi Terlaksananya pelatihan dan penanggulangan penanggulangan bencana simulasi penanggulangan bencana bencana secara kolaboratif dengan stakeholder terkait

BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang

Pengembangan fasilitas Pengembangan fasilitas Adanya pengembangan evakuasi dan evakuasi dan pemulihan fasilitas evakuasi pada saat pemulihan bencana alam dan pemulihan pasca terjadinya bencana alam secara kolaboratif dengan stakeholder terkait

BNPB BPBD DKP Provinsi Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang

Pengembangan Pengumpulan data dan Pengumpulan data dan Data dan informasi habitat BKKPN Kupang Pengelolaan informasi habitat informasi habitat perairan perairan dalam Uniconsufish habitat perairan perairan dalam dalam Universitas dalam Pemerintah Pusat LSM

357

No

Strategi

Program

Pengembangan Pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam

Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam

Laporan Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam

BKKPN Kupang Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat LSM

Kolaborasi antara unit pengelola, lembaga pemerintah, organisasi konservasi, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Rapat koordinasi regular antara unit dengan stakeholder terkait dalam membahas kolaborasi pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Pemerintah Pusat Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang LSM

Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait

Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait

Masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan TNP Laut Sawu mengetahui informasi mengenai dampak perubahan iklim dan bagaimana mitigasinya

BKKPN Kupang Pemerintah Pusat Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

Penerapan manajemen adaptif di TNP laut Sawu untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim,

Penerapan manajemen adaptif untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim

Tersedianya mekanisme BKKPN Kupang untuk mengatasi ketidakpastian perubahan iklim, melindungi daerahdaerah kritis yang tahan terhadap perubahan iklim

358

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

tuntutan, dan tekanan pada kawasan

Penguatan dukungan ilmiah untuk TNP Laut Sawu agar sesuai dengan kondisi local untuk memastikan kawasan dikelola,

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

dan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk mensuplai daerah yang terkena dampak, memahami dan mempertahankan konektivitas antara habitat untuk meningkatkan penambahan kembali secara bersama-sama dan pemulihan untuk menjaga hubungan fungsional antar habitat terkait serta mengelola ekosistem agar kesehatan dan ketahanannya tetap terjaga dengan memonitor beberapa indikator keefektifan tindakan ini sebagai dasar bagi pengelolaan adaptif. Studi identifikasi dan inventarisasi daerah-daerah serta sumberdaya hayati yang resilient dan rawan terhadap perubahan iklim

359

Laporan studi identifikasi BKKPN dan inventarisasi daerah- LSM daerah serta sumberdaya hayati yang resilient dan rawan terhadap perubahan iklim

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

dirancang dan berhasil Kupang bertahan terhadap Perancangan zonasi kawasan Rencana zonasi TNP Laut BKKPN yang resilient terhadap Sawu yang resilient terhadap Pemprov NTT perubahan iklim. perubahan iklim perubahan iklim Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM Pengelolaan populasi setasea

Kelengkapan data Survey setasea dengan Data dan analisis hasil untuk mendukung menggunakan kapal (cetacean survey setasea untuk zonasi dan pengelolaan boat survey) kemudian sebagai bahan setasea dalam pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan dan setasea Pelibatan masyarakat dan operator wisata secara aktif untuk melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar) Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam mendukung pengelolaan setasea

Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola dan tim lokal secara langsung bersamaan dengan kegiatan survei dan penelitian (misal: penanganan paus terdampar, survey setasea, incidental monitoring) 360

Adanya kerjasama dengan masyarakat operator wisata untuk secara aktif melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar) di TNP Laut sawu a. Terbentuknya kelompok masyarakat peduli setasea di tiap kabupaten didalam TNP Laut Sawu yang mampu untuk melakukan penanganan setasea terdampar b. Adanya protocol penanganan dan

BKKPN Kupang Kementrian KP Tim P4KKP Laut Sawu LSM BKKPN Kupang Operator Wisata Masyarakat LSM

BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten Masyarakat LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Pengembangan melihat setasea

Butir Kegiatan

wisata Studi melihat lumba

kelayakan paus dan

Indikator Capaian

wisata lumba-

Pengurangan ancaman Kampanye Polusi di Laut setasea dari limbah dan (Plastik, sampah, dll) di pada polusi di laut angkutan feri, kapal, dll.

361

penyelamatan setasea terdampar di TNP Laut Sawu c. Tersedianya SDM pengelola yang mampu untuk melakukan survey dan penelitian tentang setasea Dokumen Studi yang mencakup analisis kelayakan dan rekomendasi lokasi-lokasi yang layak untuk wisata melihat paus dan lumba-lumba dan aspek yang berkaitan lainnya a. Adanya kerjasama dengan angkutan perairan yang melintas pada perairan TNP Laut Sawu untuk mengurangi ancaman terhadap setasea dari limbah dan polusi di laut b. Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan pada alat angkut yang melintas di TNP Laut Sawu c. Tersedianya publikasi polusi di laut (stiker,

Pelaksana dan Mitra

BKKPN LSM

Kupang

BKKPN Kupang Dishub NTT Dishub Kabupaten PT. ASDP Indonesia Ferry DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

papan informasi larangan ataupun melalui suara/mikrofon ) pada angkutan perairan Rencana penelitian dan Penelitian, Melakukan kegiatan Penyusunan rencana pengembangan Kupang teknologi BKKPN pengembangan penelitian dan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya Uniconsufish dan penerapan pengembangan teknologi perikanan budidaya DKP Provinsi NTT ilmu dan teknologi perikanan DKP Kabupaten teknologi budidaya LSM kelautan Inventarisasi, identifikasi dan Pengembangan teknologi BKKPN Kupang analisis kebutuhan perikanan budidaya Uniconsufish pengembangan teknologi berdasarkan hasil DKP Provinsi NTT perikanan budidaya inventarisasi, identifikasi DKP Kabupaten dan analisis kebutuhan LSM Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan

Penyusunan rencana Rencana penelitian dan BKKPN Kupang penelitian dan pengembangan pengembangan teknologi Uniconsufish teknologi perikanan tangkap perikanan tangkap DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan

362

Pengembangan teknologi perikanan tangkap berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan

BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Kerjasama untuk pengkajian Adanya MoU kerjasama metode dan alat tangkap yang antara pengelola dan pihak ramah lingkungan yang relevan dan terlaksananya kerjasama untuk pengkajian metode dan alat tangkap yang ramah lingkungan

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain

Survey pendugaan stok jenis Laporan survey pendugaan BKKPN Kupang ikan ekonomis penting dan stok jenis ikan ekonomis Uniconsufish kritis penting dan kritis Komnaskajiskan DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM Pengelolaan pelayaran

Pengelolaan keamanan Rapat koordinasi antara dan kenyamanan Lembaga Pengelola dengan pelayaran dinas terkait untuk pengelolaan alur pelayaran

Monitoring dan Monitoring dan evaluasi evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau

Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis EKKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

363

Tersedianya sistem dan koordinasi yang disepakati parapihak dalam pengelolaan keamanan dan pelayaran

BKKPN Kupang Dishub NTT Dishub Kabupaten PT. ASDP Indonesia Ferry

Terlaksananya monitoring BKKPN Kupang dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Kecil)

3

Penguatan sosial ekonomi dan budaya

Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan

Kampanye Konservasi Perairan dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu

Diskusi Rutin Penyadaran Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang Konservasi Perairan dengan masyarakat akan arti Tokoh Masyarakat kelompok masyarakat dan penting konservasi perairan LSM penerima manfaat lainnya di wilayah TNP Laut Sawu Kampanye Penyadaran Konservasi Perairan dan penyebarluasan informasi Peraturan dan Perundangundangan yang terkait dengan pengelolaan TNP Laut Sawu

Pembentukan dan Identifikasi kelompok pembinaan kelompok masyarakat peduli konservasi masyarakat peduli perairan konservasi perairan Pembentukan dan pelatihan Kelompok masyarakat peduli konservasi perairan

364

Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang masyarakat akan arti Tokoh Masyarakat penting konservasi perairan LSM serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan TNP Laut Sawu Teridentifikasinya kelompok- BKKPN kelompok masyarakat peduli Pemda konservasi LSM Terbentuk dan terlatihnya Kelompok masyarakat peduli konservasi perairan di masing-masing Kabupaten di

Kupang Kabupaten

BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat Pemda Kabupaten LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok masyarakat peduli konservasi perairan

Kerjasama pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis konservasi perairan dan penerapannya di sekolah dasar dan menengah

Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

dalam TNP Laut Sawu

BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat Pemda Kabupaten LSM

Pengembangan kurikulum Kurikulum muatan lokal muatan lokal berbasis berbasis konservasi perairan konservasi perairan yang diterapkan di SD dan SMP di KabupatenKabupaten di dalam TNP Pelatihan dan penyegaran Laut Sawu guru konservasi

BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten LSM

Kerjasama kegiatan luar kelas

BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten

Evaluasi

BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten

Penyebaran informasi Penyiapan materi/program Informasi mengenai melalui media massa Laut Sawu tersebar (Website, TV, Radio, melalui media massa Surat Kabar dan Update Ragam Informasi yang berkaitan dengan TNP Laut majalah) Sawu 365

BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten LSM

TNP BKKPN luas LSM

Kupang

BKKPN LSM

Kupang

No

Strategi

Program Laut Sawu

Pengembangan partisipasi masyarakat

Kegiatan

Butir Kegiatan Diskusi Rutin Jurnalis Lokal NTT

Indikator Capaian

BKKPN LSM

Kupang

Pembuatan press release

BKKPN LSM

Kupang

Memfasilitasi kunjungan/peliputan media

BKKPN LSM

Kupang

Desain dan Pembuatan Perancangan desain dan Terbitnya material publikasi BKKPN Material Publikasi TNP materi, pencetakan bahan, TNP Laut Sawu secara LSM Laut Sawu penyebarluasan dan evaluasi berkala

Kupang

Penyebaran Informasi Partisipasi dalam kegiatan TNP Laut Sawu melalui Pameran, Eksebisi, Festival di ragam kegiatan Publik tingkat lokal,regional, nasional dan internasional

Informasi mengenai TNP BKKPN Laut Sawu disebarluaskan LSM melalui kegiatan-kegiatan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional

Kupang

Pengembangan Pelatihan perancangan dan kapasitas masyarakat pengelolaan kawasan dalam pemanfaatan konservasi laut sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari

Terlaksananya perancangan pengelolaan konservasi laut

Kupang

366

dengan

Pelaksana dan Mitra

pelatihan BKKPN dan LSM kawasan

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNP Laut Sawu

Penguatan kelompokkelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) melalui pertemuan reguler dan pelatihan pengorganisasian masyarakat

Terlaksananya pertemuan reguler kelompok-kelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) dan pelatihan pengorganisasian masyarakat

BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat LSM Lokal LSM

Partisipasi masyarakat Pengembangan pengawasan Mekanisme pengawasan BKKPN dalam pengelolaan TNP berbasis masyarakat berbasis masyarakat DKP Laut Sawu LSM Fasilitasi kelompok pengawas Pemberdayaan masyarakat pesisir

pembentukan Terbentuknya kelompok DKP masyarakat masyarakat pengawas di BKKPN masing-masing daerah di LSM dalam TNP Laut Sawu

Kupang Kabupaten Kabupaten Kupang

Penguatan kapasitas Pelatihan manajemen usaha Kapasitas masyarakat DKP Kabupaten masyarakat pengguna dan teknis usaha perikanan meningkat dalam BKKPN Kupang sumberdaya laut yang berkelanjutan manajemen usaha perikanan Uniconsufish dan teknis usaha perikanan yang berkelanjutan Pelatihan bencana

367

teknis

mitigasi Kapasitas dan pengetahuan DKP Kabupaten masyarakat meningkat BKKPN Kupang dalam upaya mitigasi Uniconsufish bencana

No

Strategi

Program

Pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan di dalam TNP laut Sawu

Bantuan modal kerja untuk Meningkatnya meningkatkan skala usaha masyarakat masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan

Pengembangan mata pencaharian masyarakat secara berkelanjutan (Sustainable livelihood)

Studi pengembangan mata pencaharian alternatif untuk mengurangi tekanan atas sumberdaya dan meningkatkan peluangpeluang ekonomi masyarakat

Mata pencaharian alternatif yang cocok diimplementasikan di masing-masing daerah berdasarkan survey dan analisis

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

Demplot dan pelatihan untuk pengembangan mata pencaharian alternative masyarakat dan diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya

Adanya demplot dan pelatihan mata pencaharian alternative masyarakat yang diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya yang kemudian direplikasi di daerah lainnya

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lokal LSM

368

usaha DKP Kabupaten DKP Provinsi

No

Strategi

Program

Kegiatan

Pelestarian adat Pelestarian kearifan dan budaya local masyarakat pesisir masyarakat pesisir

Monitoring dan Monitoring persepsi evaluasi

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pelatihan dan pengembangan ekowisata bagi kelompok masyarakat di dalam TNP Laut Sawu dan diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya

Terlaksananya pelatihan dan pengembangan ekowisata bagi kelompok masyarakat di dalam TNP Laut Sawu dan diprioritaskan masyarakat di sekitar zona pemanfaatan pariwisata alam perairan, zona inti dan zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya

BKKPN Kupang Disbudpar NTT Disbudpar Kabupaten LSM Lokal LSM

Identifikasi dan inventarisasi Data dan informasi kearifan BKKPN kearifan local masyarakat local masyarakat pesisir di LSM pesisir di dalam TNP Laut dalam TNP Laut Sawu Sawu

Kupang

Fasilitasi revitalisasi kearifan local masyarakat pesisir yang mendukung konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari

Terlaksananya revitalisasi BKKPN kearifan local masyarakat LSM pesisir yang mendukung LSM konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari

Kupang Lokal

Monitoring persepsi Terlaksananya monitoring BKKPN masyarakat terhadap persepsi masyarakat LSM pengelolaan TNP Laut Sawu terhadap pengelolaan TNP Laut Sawu

Kupang

Monitoring dan evaluasi Monitoring program Kampanye 369

dan evaluasi Terlaksananya Konservasi dan dan evaluasi

monitoring BKKPN Kampanye LSM

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Penyebaran Laut Sawu

Informasi

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

TNP Konservasi dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu

Monitoring dan evaluasi Terlaksananya monitoring BKKPN pelaksanaan demplot dan evaluasi pelaksanaan LSM pengembangan mata demplot pengembangan pencaharian alternative mata pencaharian alternative masyarakat masyarakat

370

Kupang

D. Rencana Jangka Menengah III (5 Tahun Ke-Tiga) 1.

Penguatan Kelembagaan Penguatan kelembagaan dilakukan melalui program: a. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola TNP laut Sawu; b. perencanaan dan pengendalian pengelolaan; c. pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum; d. pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi; e. pengembangan kerja sama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu; f. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu; g. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran; h. pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu; i. pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan; j. pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu; k. monitoring dan evaluasi.

2.

Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan dilakukan melalui program: a. penataan kawasan TNP Laut Sawu; b. pengelolaan

perikanan

tangkap

dan

budidaya

laut

yang

berkelanjutan; c. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu; d. perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan; e. pengembangan industri kelautan yang lestari; f. pengembangan pengelolaan habitat perairan dalam; g. pengembangan pengelolaan menghadapi perubahan iklim; h. pengelolaan populasi setasea; i. penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan; j. pengelolaan pelayaran; k. monitoring dan evaluasi program. 3.

Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan melalui program: a. peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan; b. pengembangan

mekanisme

penyebarluasan

komunikasi TNP Laut Sawu; c. pengembangan partisipasi masyarakat;

371

informasi

dan

d. pemberdayaan masyarakat pesisir; e. pelestarian adat dan budaya masyarakat pesisir; f. monitoring dan evaluasi. Dengan program dan rencana kegiatan pengelolaan sebagaimana terdapat dalam matriks sebagai berikut.

372

MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE – 3 TNP LAUT SAWU TAHUN 2024-2028 No

Strategi

1

Penguatan Kelembagaan

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Peningkatan Penyusunan rencana kapasitas formasi SDM pengelola kelembagaan TNP Laut Sawu pengelola TNP laut Sawu

Menyusun kualifikasi dan Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang klasifikasi kebutuhan SDM TNP Sawu disusun berdasarkan Laut Sawu kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan Rekruitmen SDM Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang Sawu direkruit berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan Diklat/kursus/penyegaran, SDM Pengelola telah dididik BKKPN Kupang dan magang dan dilatih sesuai dengan tupoksi untuk mengelola Laut TNP Laut Sawu

Peningkatan kemampuan profesionalisme pengelola TNP Sawu Peningkatan sarana Pengadaan alat dan mesin prasarana

Pemeliharaan dan operasional

Perencanaan dan pengendalian pengelolaan

Alat dan mesin untuk BKKPN Kupang menunjang aktifitas pengelolaan

Sarana prasarana terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk mendukung pengelolaan Penyusunan Rencana Penyusunan dan review Dokumen Rencana Pengelolaan TNP Laut Rencana Pengelolaan 20 Tahun Pengelolaan 20 Tahun TNP Sawu TNP Laut Sawu Laut Sawu

373

BKKPN Kupang

BKKPN Kupang, Tim P4KKP Laut Sawu, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Penyusunan program dan Dokumen program dan rencana kegiatan pengelolaan rencana kegiatan jangka menengah 5 tahun pengelolaan jangka menengah 5 tahun Penyusunan rencana pengelolaan tahunan

kerja Dokumen rencana pengelolaan tahunan

kerja

Adanya masukan dari stakeholder dan masyarakat untuk penyempurnaan rencana pengelolaan TNP Laut Sawu

374

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang, Tim P4KKP Laut Sawu, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM BKKPN Kupang, Tim P4KKP Laut Sawu, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM BKKPN Kupang, Tim P4KKP Laut Sawu, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum

Pengembangan Penetapan implementasi BLU kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum

Pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi

Penguatan peran forum Memfasilitasi peningkatan Meningkatnya peran forum kolaborasi para Pihak kapasitas SDM forum kolaborasi para pihak melalui peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi rutin Koordinasi rutin dengan para pihak

Terbentuknya Badan BKKPN Layanan Umum TNP Laut LSM Sawu yang sudah memiliki pola tatakelola yang jelas, standar pelayanan minimal layanan umum, pelaporan keuangan keuangan pokok dan laporan audit sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan

Formulasi dan Implementasi dan evaluasi Terlaksananya penerapan mekanisme mekanisme keluhan (Grievance terevaluasinya keluhan (Grievance Mechanism) implementasi Mechanism) keluhan Mechanism)

375

Pelaksana dan Mitra

Kupang,

BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM

dan BKKPN Kupang, Pemprov NTT, mekanisme Pemda Kabupaten, (Grievance LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu

Pengembangan kerjasama dengan institusi/lembaga/piha k lain dalam rangka efektifitas dan peningkatan kapasitas pengelolaan (pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, kelompok/lembaga masyarakat) lingkup lokal, regional, nasional dan internasional

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Kerjasama teknis: penelitian, Adanya kerjasama teknis: ilmu pengetahuan dan penelitian, ilmu pendidikan (tenaga ahli) pengetahuan dan pendidikan (tenaga ahli)

BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Uniconsufish, LIPI LSM, Lembaga lain

Kerjasama operasional Adanya kerjasama pengelolaan (tenaga, dana, operasional pengelolaan sarana prasarana) (tenaga, dana, sarana prasarana)

BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Uniconsufish, LSM, Lembaga lain

Kerjasama dalam survey/ Adanya MoU kerjasama kajian dan penerapan IPTEK antara pengelola dan pihak yang relevan dan terlaksananya kerjasama

BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Uniconsufish, LIPI, LSM, Lembaga lain

Monitoring kerjasama

376

dan

evaluasi Terlaksananya Monitoring BKKPN Kupang, dan evaluasi kerjasama Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Uniconsufish, LSM, Lembaga lain

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Pengembangan Pelaksanaan mekanisme kerjasama bersama pengelolaan

Monitoring bersama

Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu

Penyusunan rencana anggaran kebutuhan pengelolaan dan peluang sumber pendanaan berkelanjutan Pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan

rencana

dan

Indikator Capaian kerja Terlaksananya kerja bersama

Pelaksana dan Mitra

rencana BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM, Lembaga lain

evaluasi Terlaksananya Monitoring BKKPN Kupang, dan evaluasi bersama Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM, Lembaga lain

Penyusunan rincian kebutuhan Dokumen rencana BKKPN anggaran per kegiatan anggaran tahunan LSM

Kupang,

Analisis peluang sumber Hasil analisis peluang BKKPN pendanaan yang berkelanjutan sumber pendanaan yang LSM berkelanjutan

Kupang,

Pengusulan pengalokasian 1) Dokumen mekanisme budget pengelolaan secara pendanaan kontinyu melalui APBN dan berkelanjutan APBD Tingkat Provinsi dan 2) Teralokasinya budget Tingkat Kabupaten pengelolaan secara kontinyu melalui APBN Penggalian sumber dana lain dan APBD Tingkat dari misalnya pemberlakuan Provinsi dan Tingkat karcis masuk dan tarif atas Kabupaten kegiatan wisata dalam 3) Tersedianya sumber kawasan, menetapkan dana dana lain dari misalnya sanksi pelanggaran sesuai pemberlakuan karcis aturan pengelolaan, dll. masuk dan tarif atas 377

BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten

BKKPN Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Akuntabilitas pendanaan

Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran

Pengelolaan honorarium tunjangan Penyelenggaraan operasional perkantoran

gaji, dan

Perawatan sarana dan prasarana

Penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

kegiatan wisata dalam kawasan, menetapkan dana sanksi pelanggaran sesuai aturan pengelolaan, dll untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengelolaan keuangan Dokumen petunjuk BKKPN Kupang penggunaan anggaran Administrasi keuangan BKKPN Kupang Pelaporan BKKPN Kupang Pengawasan BKKPN Kupang Penyediaan gaji, honorarium Gaji, honorarium dan BKKPN Kupang dan tunjangan tunjangan terkelola dengan baik dan akuntabel Rapat-rapat Operasional perkantoran BKKPN Kupang koordinasi/konsultasi/kerja/di terselenggara dengan baik nas Pengadaan ATK BKKPN Kupang Langganan daya dan jasa BKKPN Kupang Perawatan gedung/bangunan Sarana dan prasaranan BKKPN Kupang pengelola terawat dan BKKPN Kupang Perawatan peralatan digunakan untuk Perawatan angkutan air BKKPN Kupang menunjang pengelolaan Perawatan kendaraan bermotor BKKPN Kupang Pencetakan/penerbitan/pengga Tata usaha perkantoran, BKKPN Kupang ndaan/laminasi/dokumentasi kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi terlaksana dengan baik 378

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

dokumentasi

Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu

Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan

Mendorong Dukungan dalam menyusun penyusunan rancangan draft akademik perda peraturan yang pengelolaan kolaboratif, mendukung pengaturan alat tangkap, tata pengelolaan TNP Laut ruang wilayah, pemberlakukan Sawu karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan

Adanya dukungan dari pengelola dalam menyusun draft akademik perda pengelolaan kolaboratif, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah, pemberlakukan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan Kerjasama antar unit Rapat koordinasi regular antar Terlaksananya rapat organisasi pengelola unit organisasi pengelola koordinasi regular antar unit organisasi pengelola

Pengembangan Pengembangan Bank Data TNP Database Laut Sawu

BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten

BKKPN Kupang, BBKSDA NTT, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten Kerjasama dalam melakukan Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang, pengawasan kawasan dan melakukan pengawasan BBKSDA NTT, pelatihan kawasan dan pelatihan Pemprov NTT, Pemda Kabupaten Merancang desain database

Pemasukan update data

379

1) Tersedianya SDM BKKPN Kupang, pengelola database. LSM 2) Desain database TNP Laut Sawu Data dan informasi BKKPN Kupang terbaharui secara reguler

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Penyajian dan pengelolaan data

Pembuatan Website

Pemasukan website

Penyajian website

2

update

dan

data

Database TNP Laut Sawu BKKPN Kupang dikelola dan disajikan dalam bentuk peta, laporan, maupun terintegrasi didalam website di 1) Tersedianya SDM BKKPN Kupang pengelola website. 2) Website TNP Laut Sawu selalu terupdate secara regular

pengelolaan Website TNP Laut Sawu bisa diakses secara global oleh semua kalangan dan dikelola dan diupdate secara regular Monitoring dan Monitoring dan evaluasi Melakukan monev internal dan Laporan monev internal evaluasi kelembagaan eksternal (monev kelembagaan, dan eksternal (monev pendanaan dan kelembagaan, pendanaan kerjasama/kemitraan) dan kerjasama/kemitraan) Penguatan Penataan Padu serasi zonasi TNP Laut Zonasi TNP Laut Sawu pengelolaan kawasan TNP Sawu dengan RTRW terintegrasi di dalam RTRW sumber daya Laut Sawu Nasional/Provinsi/Kabupaten Nasional, RTRW Provinsi kawasan NTT dan RTRW KabupatenKabupaten di dalam TNP Laut Sawu Penataan batas zonasi

380

BKKPN Kupang

BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Tim P4KKP Laut Sawu, LSM

Adanya tanda batas zonasi Panitia yang jelas dilapangan Batas Kupang

Penataan BKKPN

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Rekonstruksi titik zonasi

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Titik-titik batas zonasi telah direkonstruksi sesuai dengan survey lapangan dan dipetakan

BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Tim P4KKP Laut Sawu, LSM

Pembuatan papan informasi Papan informasi batasbatas zonasi dan aturan dalam batas zonasi yang telah zonasi menampilkan peraturanperaturan di masingmasing zona TNP Laut Sawu Dokumentasi zonasi Dokumen rekaman proses tahapan penyusunan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu Pengesahan Rencana Zonasi Rencana Zonasi TNP Laut TNP Laut Sawu oleh Menteri Sawu disahkan oleh Kelautan dan Perikanan yang Menteri Kelautan dan sebelumnya sudah disetujui Perikanan yang sebelumnya oleh Gubernur Provinsi NTT sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT Sosialisasi dan konsultasi Rencana zonasi TNP Laut publik zonasi TNP Laut Sawu Sawu disosialisasikan dan ke tingkat stakeholder dan dikonsultasi publikkan ke masyarakat di dalam dan tingkat stakeholder dan sekitar kawasan TNP Laut masyarakat di dalam dan Sawu sekitar kawasan TNP Laut Sawu dan mendapatkan kesepakatan dari 381

BKKPN Kupang

BKKPN Kupang

BKKPN Kupang, Kementerian KP

BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Tim P4KKP Laut Sawu, LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian stakeholder masyarakat

Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya laut yang berkelanjutan

Pelaksana dan Mitra

dan

Pembuatan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran ikan yang ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan dengan pendekatan zonasi

Formulasi kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.

Kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.

Pembuatan pedoman mekanisme kolaborasi perijinan bagi perikanan tangkap dan budidaya

Pembuatan aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masingmasing zona di dalam TNP Laut Sawu.

Aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan formulasi dan analisis kebutuhan serta didukung kajian yang komprehensif

382

BKKPN Kupang, DKP Prov NTT, DKP Kabupaten, Tim P4KKP Laut Sawu, LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Mencegah dan merintangi praktek perikanan yg menyalahi hukum, tidak dilaporkan dan tidak di atur (IUU fishing) di dalam TNP Laut Sawu. Pengelolaan Survey dan monitoring keanekaragaman sumber daya kelautan hayati dan dan perikanan ekosistem Laut Sawu

TNP

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pengusulan perda khusus tentang hal-hal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu

Perda khusus tentang halhal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu

BKKPN Kupang, DKP Prov NTT, DKP Kabupaten, Tim P4KKP Laut Sawu, Uniconsufish, LSM

Monitoring Manta Tow (2 tahun 1) Tersedianya petugas sekali) yang memiliki keahlian khusus dalam kegiatan monitoring. 2) Survey dan monitoring Monitoring Kesehatan Terumbu sumber daya kelautan Karang (2 tahun sekali) dan perikanan terlaksana sesuai Monitoring Penyu (setiap bulan) dengan SOP masingMonitoring Mangrove (2 tahun masing monitoring dan sekali) hasilnya digunakan Monitoring Lamun (2 tahun sebagai bahan dalam sekali) pengambilan kebijakan Monitoring SPAGS (setiap pengelolaan yang bulan) adaptif Monitoring Setasea (setiap tahun)

BKKPN Kupang

Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya (Resource use monitoring) (setiap bulan)

BKKPN Kupang, DKP Prov NTT, DKP Kabupaten

383

BKKPN Kupang BKKPN Kupang BKKPN Kupang BKKPN Kupang BKKPN Kupang BKKPN LSM

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pengelolaan ekosistem, Pemulihan/rehabilitasi habitat Terlaksananya kegiatan habitat dan populasi sumber daya rehabilitasi pada lokasilokasi di dalam kawasan yang perlu direhabilitasi berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan Restocking sumber daya Terlaksananya kegiatan restocking sumberdaya sesuai kebutuhan berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan Perlindungan, Pengamanan kawasan Patroli pengamanan fungsional: 1) Patroli pengamanan pengawasan dan TNP Laut Sawu dilakukan oleh pengamanan pengelola sesuai dengan 1) Patroli rutin/reguler kawasan SOP patroli yang telah 2) Patroli mendadak/insidentil disusun 2) Berkurangnya pelanggaran dan gangguan di dalam kawasan Patroli pengamanan 1) Patroli pengamanan bersama/joint patrol: dilakukan secara bersama dengan Patroli rutin/reguler stakeholder-stakeholder terkait (PPNS DKP, TNI AL, Polair) dan masyarakat sesuai dengan SOP patroli bersama yang telah

384

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang, DKP Prov NTT, DKP Kabupaten, Uniconsufish BKKPN Kupang, DKP Prov NTT, DKP Kabupaten, Uniconsufish BKKPN Kupang BKKPN Kupang BKKPN Kupang

BKKPN Kupang, DKP Provinsi, DKP Kabupaten, TNI-AL, Polair, Masyarakat

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Patroli mendadak/insidentil

Pengembangan Pengembangan industri bioteknologi kelautan kelautan yang lestari

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

disusun dan disepakati 2) Berkurangnya pelanggaran dan gangguan di dalam kawasan

BKKPN Kupang, DKP Provinsi, DKP Kabupaten, TNI-AL, Polair, Masyarakat

Pemetan daerah rawan Peta daerah rawan BKKPN Kupang, pelanggaran dan gangguan pelanggaran dan gangguan DKP Provinsi, DKP Kabupaten, TNI-AL, Polair, Masyarakat Studi pengembangan Laporan studi BKKPN Kupang, bioteknologi kelautan pengembangan bioteknologi Uniconsufish, kelautan Universitas, Pemerintah Pusat Kemitraan pengembangan kelautan

dalam Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang, bioteknologi pengembangan bioteknologi Uniconsufish, kelautan Universitas, Pemerintah Pusat

Percontohan pengembangan Percontohan BKKPN Kupang, bioteknologi kelautan pengembangan bioteknologi Uniconsufish, kelautan Universitas, Pemerintah Pusat Pengembangan terbarukan

energi Studi pengembangan terbarukan

385

energi Laporan pengembangan terbarukan

studi BKKPN Kupang, energi Universitas, Pemerintah Pusat

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Kemitraan pengembangan terbarukan

Indikator Capaian

dalam Adanya kerjasama energi pengembangan pengelolaan terbarukan Percontohan pengembangan Percontohan energi terbarukan pengembangan terbarukan Pengembangan Pengembangan pemanfaatan bahari dan jasa lingkungan budaya dan wisata alam

dalam BKKPN Kupang, dan Universitas, energi Pemerintah Pusat BKKPN Kupang, energi Universitas, Pemerintah Pusat

wisata Promosi dan penyebaran 1) Tersedia desain teknik wisata informasi potensi pariwisata pengembangan sarana TNP laut Sawu (expose) prasarana wisata di zona pemanfaatan pariwisata 2) Mekanisme perijinan pengusahaan pariwisata Rapat koordinasi yang dapat membangun pengembangan pengelolaan iklim investasi dan ijin wisata pariwisata (ijin masuk) 3) Adanya dampak dan manfaat ekonomi secara Peningkatan sarana dan nyata bagi masyarakat prasarana destinasi wisata dan Pemerintah Daerah

Pemberlakukan ijin dan karcis masuk

386

Pelaksana dan Mitra

Disbudpar Provinsi NTT, Disbudpar Kabupaten, BKKPN Disbudpar Provinsi NTT, Disbudpar Kabupaten, BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT, Disbudpar Kabupaten, BKKPN Kupang BKKPN Kupang, Disbudpar Provinsi NTT, Disbudpar Kabupaten

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Penetapan dan pemberlakuan mekanisme perizinan dan standarisasi usaha pariwisata alam dan budaya di dalam TNP Laut Sawu Pengembangan Pengelolaan habitat perairan dalam

Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam

Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam

Pengembangan Pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Kolaborasi antara unit pengelola, lembaga pemerintah, organisasi konservasi, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan menghadapi perubahan iklim Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait

Rapat koordinasi regular antara unit dengan stakeholder terkait dalam membahas kolaborasi pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait

387

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang, Disbudpar Provinsi NTT, Disbudpar Kabupaten Laporan Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan menghadapi perubahan iklim

BKKPN Kupang, Uniconsufish, Universitas, Pemerintah Pusat, LSM

Masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan TNP Laut Sawu mengetahui informasi mengenai dampak perubahan iklim dan bagaimana mitigasinya

BKKPN Kupang, Pemerintah Pusat, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, LSM

Pemerintah Pusat, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, BKKPN Kupang, LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Penerapan manajemen adaptif di TNP laut Sawu untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim, tuntutan, dan tekanan pada kawasan

Penerapan manajemen adaptif untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim

388

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Tersedianya mekanisme BKKPN Kupang untuk mengatasi ketidakpastian perubahan iklim, melindungi daerahdaerah kritis yang tahan terhadap perubahan iklim dan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk mensuplai daerah yang terkena dampak, memahami dan mempertahankan konektivitas antara habitat untuk meningkatkan penambahan kembali secara bersama-sama dan pemulihan untuk menjaga hubungan fungsional antar habitat terkait serta mengelola ekosistem agar kesehatan dan ketahanannya tetap terjaga dengan memonitor beberapa indikator keefektifan tindakan ini sebagai dasar bagi pengelolaan adaptif.

No

Strategi

Program

Pengelolaan populasi setasea

Kegiatan Penguatan dukungan ilmiah untuk TNP Laut Sawu agar sesuai dengan kondisi local untuk memastikan kawasan dikelola, dirancang dan berhasil bertahan terhadap perubahan iklim. Kelengkapan data untuk mendukung zonasi dan pengelolaan setasea

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Perancangan zonasi kawasan Rencana zonasi TNP Laut BKKPN Kupang, yang resilient terhadap Sawu yang resilient Pemprov NTT, perubahan iklim terhadap perubahan iklim Pemda Kabupaten, Tim P4KKP Laut Sawu, LSM

Pelibatan masyarakat dan operator wisata secara aktif untuk melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar)

Adanya kerjasama dengan masyarakat operator wisata untuk secara aktif melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar) di TNP Laut sawu Pengurangan ancaman Kampanye Polusi di Laut 1) Adanya kerjasama setasea dari limbah dan (Plastik, sampah, dll) di pada dengan angkutan polusi di laut angkutan feri, kapal, dll. perairan yang melintas pada perairan TNP Laut Sawu untuk mengurangi ancaman terhadap setasea dari limbah dan polusi di laut 2) Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan pada alat angkut yang melintas di TNP Laut Sawu 389

BKKPN Kupang, Operator Wisata, Masyarakat, LSM

BKKPN Kupang, Dishub NTT, Dishub Kabupaten, PT. ASDP Indonesia Ferry, DKP Provinsi NTT, DKP Kabupaten, LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

3) Tersedianya publikasi polusi di laut (stiker, papan informasi larangan ataupun melalui suara/mikrofon) pada angkutan perairan Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan

Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan budidaya

Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan budidaya

Pengembangan teknologi perikanan budidaya berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan

BKKPN Kupang, Uniconsufish, DKP Provinsi NTT, DKP Kabupaten, LSM

Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan

Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan

Pengembangan teknologi perikanan tangkap berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan

BKKPN Kupang, Uniconsufish, DKP Provinsi NTT, DKP Kabupaten, LSM

Kerjasama untuk pengkajian Adanya MoU kerjasama metode dan alat tangkap yang antara pengelola dan pihak ramah lingkungan yang relevan dan terlaksananya kerjasama untuk pengkajian metode dan alat tangkap yang ramah lingkungan

BKKPN Kupang, Pemprov NTT, Pemda Kabupaten, Uniconsufish, LIPI, LSM, Lembaga lain

390

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Survey pendugaan stok jenis Laporan survey pendugaan BKKPN Kupang, ikan ekonomis penting dan stok jenis ikan ekonomis Uniconsufish, kritis penting dan kritis Komnaskajiskan, DKP Provinsi NTT, DKP Kabupaten, LSM Pengelolaan pelayaran

3

Pengelolaan keamanan Rapat koordinasi antara dan kenyamanan Lembaga Pengelola dengan pelayaran dinas terkait untuk pengelolaan alur pelayaran

Monitoring dan Monitoring dan evaluasi evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Penguatan Peningkatan Kampanye Konservasi sosial kesadaran Perairan dan ekonomi dan masyarakat dan Penyebaran Informasi budaya pendidikan TNP Laut Sawu lingkungan

Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

Tersedianya sistem dan koordinasi yang disepakati parapihak dalam pengelolaan keamanan dan pelayaran

BKKPN Kupang, Dishub NTT, Dishub Kabupaten, PT. ASDP Indonesia Ferry

Terlaksananya monitoring BKKPN Kupang dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

Diskusi Rutin Penyadaran Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang, Konservasi Perairan dengan masyarakat akan arti Tokoh Masyarakat, kelompok masyarakat dan penting konservasi perairan LSM penerima manfaat lainnya di wilayah TNP Laut Sawu

391

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Kampanye Penyadaran Konservasi Perairan dan penyebarluasan informasi Peraturan dan Perundangundangan yang terkait dengan pengelolaan TNP Laut Sawu

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting konservasi perairan serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan TNP Laut Sawu Pembentukan dan Monitoring dan evaluasi Terbentuk dan terlatihnya pembinaan kelompok kegiatan kelompok masyarakat Kelompok masyarakat masyarakat peduli peduli konservasi perairan peduli konservasi perairan konservasi perairan di masing-masing Kabupaten di dalam TNP Laut Sawu Kerjasama pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis konservasi perairan dan penerapannya di sekolah dasar dan menengah

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang, Tokoh Masyarakat, LSM

BKKPN Kupang, Tokoh Masyarakat, Pemda Kabupaten, LSM

Pengembangan kurikulum Kurikulum muatan lokal muatan lokal berbasis berbasis konservasi konservasi perairan perairan yang diterapkan di SD dan SMP di KabupatenKabupaten di dalam TNP Pelatihan dan penyegaran guru Laut Sawu konservasi

BKKPN Kupang, Dinas Pendidikan Kabupaten, LSM

Kerjasama kegiatan luar kelas

BKKPN Kupang, Dinas Pendidikan Kabupaten

392

BKKPN Kupang, Dinas Pendidikan Kabupaten, LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Evaluasi

Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP Laut Sawu

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang, Dinas Pendidikan Kabupaten

Penyebaran informasi Penyiapan materi/program Informasi mengenai TNP BKKPN melalui media massa Laut Sawu tersebar luas LSM (Website, TV, Radio, melalui media massa BKKPN Surat Kabar dan Update Ragam Informasi yang berkaitan dengan TNP Laut LSM majalah) Sawu Diskusi Rutin dengan Jurnalis BKKPN Lokal NTT LSM

Kupang, Kupang, Kupang,

Pembuatan press release

BKKPN LSM

Kupang,

Memfasilitasi kunjungan/peliputan media

BKKPN LSM

Kupang,

Desain dan Pembuatan Perancangan desain dan Terbitnya material BKKPN Material Publikasi TNP materi, pencetakan bahan, publikasi TNP Laut Sawu LSM Laut Sawu penyebarluasan dan evaluasi secara berkala

Kupang,

Penyebaran Informasi Partisipasi dalam kegiatan TNP Laut Sawu melalui Pameran, Eksebisi, Festival di ragam kegiatan Publik tingkat lokal,regional, nasional dan internasional

Kupang,

393

Informasi mengenai TNP BKKPN Laut Sawu disebarluaskan LSM melalui kegiatan-kegiatan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Pengembangan partisipasi masyarakat

Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNP Laut Sawu

Penguatan kelompok-kelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) melalui pertemuan reguler dan pelatihan pengorganisasian masyarakat

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Terlaksananya pertemuan BKKPN Kupang, reguler kelompok-kelompok Tokoh Masyarakat, pengguna sumberdaya LSM (nelayan dan pembudidaya) dan pelatihan pengorganisasian masyarakat

Partisipasi masyarakat Pengembangan pengawasan Mekanisme pengawasan BKKPN Kupang, dalam pengelolaan TNP berbasis masyarakat berbasis masyarakat DKP Kabupaten, Laut Sawu LSM Pemberdayaan masyarakat pesisir

Penguatan kapasitas masyarakat pengguna Pelatihan manajemen usaha Kapasitas masyarakat sumberdaya laut dan teknis usaha perikanan meningkat dalam yang berkelanjutan manajemen usaha perikanan dan teknis usaha perikanan yang berkelanjutan Pelatihan teknis mitigasi Kapasitas dan pengetahuan bencana masyarakat meningkat dalam upaya mitigasi bencana Pengembangan usaha Bantuan modal kerja untuk Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat meningkatkan skala usaha masyarakat pengguna sumberdaya masyarakat pengguna kelautan dan perikanan sumberdaya kelautan dan di dalam TNP laut Sawu perikanan

394

DKP Kabupaten, BKKPN Kupang, Uniconsufish

DKP Kabupaten, BKKPN Kupang, Uniconsufish DKP Kabupaten, DKP Provinsi

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelestarian adat Pelestarian kearifan dan budaya local masyarakat pesisir masyarakat pesisir

Fasilitasi revitalisasi kearifan local masyarakat pesisir yang mendukung konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari

Monitoring dan Monitoring persepsi evaluasi

Monitoring persepsi masyarakat terhadap pengelolaan TNP Laut Sawu

Terlaksananya revitalisasi kearifan lokal masyarakat pesisir yang mendukung konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari Terlaksananya monitoring persepsi masyarakat terhadap pengelolaan TNP Laut Sawu Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kampanye Konservasi dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu

Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi program Kampanye Konservasi dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu

395

Pelaksana dan Mitra

BKKPN LSM

Kupang,

BKKPN LSM

Kupang,

BKKPN LSM

Kupang,

E. Rencana Jangka Menengah IV (5 Tahun Ke-Empat) 1.

Penguatan Kelembagaan Penguatan kelembagaan dilakukan melalui program: a. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola TNP laut Sawu; b. perencanaan dan pengendalian pengelolaan; c. pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum; d. pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi; e. pengembangan kerja sama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu; f. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu; g. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran; h. pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu; i. pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan; j. pengembangan Bank Data TNP Laut Sawu; k. monitoring dan evaluasi.

2.

Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan dilakukan melalui program: a. penataan kawasan TNP Laut Sawu; b. pengelolaan

perikanan

tangkap

dan

budidaya

laut

yang

berkelanjutan; c. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem TNP Laut Sawu; d. perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan; e. pengembangan industri kelautan yang lestari; f. pengembangan pengelolaan habitat perairan dalam; g. pengembangan pengelolaan menghadapi perubahan iklim; h. pengelolaan populasi setasea; i. penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan; j. pengelolaan pelayaran; k. monitoring dan evaluasi Program. 3.

Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan melalui program: a. peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan; b. pengembangan

mekanisme

komunikasi TNP Laut Sawu;

396

penyebarluasan

informasi

dan

c. pengembangan partisipasi masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat pesisir; e. pelestarian adat dan budaya masyarakat pesisir; f. monitoring dan evaluasi. Dengan program dan rencana kegiatan pengelolaan sebagaimana terdapat dalam matriks sebagai berikut.

397

MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE – 4 TNP LAUT SAWU TAHUN 2029-2034

No

Strategi

1

Penguatan Kelembagaan

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Peningkatan Penyusunan rencana Menyusun kualifikasi dan Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang kapasitas formasi SDM pengelola klasifikasi kebutuhan SDM Sawu disusun berdasarkan kelembagaan TNP Laut Sawu TNP Laut Sawu kualifikasi dan klasifikasi pengelola TNP kebutuhan laut Sawu Rekruitmen SDM Formasi personel TNP Laut BKKPN Kupang Sawu direkruit berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi kebutuhan Peningkatan kemampuan profesionalisme pengelola TNP Sawu Peningkatan prasarana

Diklat/kursus/penyegaran, dan magang Laut sarana Pengadaan alat dan mesin

Pemeliharaan dan operasional

398

SDM Pengelola telah dididik BKKPN Kupang dan dilatih sesuai dengan tupoksi untuk mengelola TNP Laut Sawu Alat dan menunjang pengelolaan

mesin

untuk BKKPN Kupang aktifitas

Sarana prasarana terpelihara BKKPN Kupang dan berfungsi dengan baik untuk mendukung

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

pengelolaan

Perencanaan dan pengendalian pengelolaan

Penyusunan Rencana Penyusunan dan review Dokumen Rencana BKKPN Kupang Pengelolaan TNP Laut Rencana Pengelolaan 20 Pengelolaan 20 Tahun TNP Tim P4KKP Laut Sawu Tahun TNP Laut Sawu Laut Sawu Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Penyusunan program dan Dokumen program dan BKKPN Kupang rencana kegiatan pengelolaan rencana kegiatan pengelolaan Tim P4KKP Laut jangka menengah 5 tahun jangka menengah 5 tahun Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Penyusunan rencana pengelolaan tahunan

kerja Dokumen rencana pengelolaan tahunan

kerja BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

Adanya masukan dari stakeholder dan masyarakat untuk penyempurnaan rencana pengelolaan TNP Laut Sawu 399

BKKPN Kupang Tim P4KKP Laut Sawu Pemprov NTT Pemda Kabupaten

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

LSM Pengembangan kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum

Pengembangan Penetapan implementasi BLU kelembagaan mandiri berbentuk Badan Layanan Umum

Terbentuknya Badan Layanan BKKPN Kupang Umum TNP Laut Sawu yang sudah memiliki pola tatakelola LSM yang jelas, standar pelayanan minimal layanan umum, pelaporan keuangan keuangan pokok dan laporan audit sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan

Pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi

Penguatan peran forum Memfasilitasi peningkatan Meningkatnya peran forum kolaborasi para Pihak kapasitas SDM forum kolaborasi para pihak melalui peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi rutin Koordinasi rutin dengan para pihak

400

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Formulasi dan Implementasi dan evaluasi penerapan mekanisme mekanisme keluhan keluhan (Grievance (Grievance Mechanism) Mechanism) Pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan TNP Laut Sawu

Pengembangan kerjasama dengan institusi/lembaga/piha k lain dalam rangka efektifitas dan peningkatan kapasitas pengelolaan (pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, kelompok/lembaga masyarakat) lingkup lokal, regional, nasional dan internasional

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Terlaksananya dan terevaluasinya implementasi mekanisme keluhan (Grievance Mechanism)

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

Kerja sama teknis: penelitian, Adanya kerjasama teknis: BKKPN Kupang ilmu pengetahuan dan penelitian, ilmu pengetahuan Pemprov NTT pendidikan (tenaga ahli) dan pendidikan (tenaga ahli) Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain Kerja sama operasional Adanya kerjasama operasional BKKPN Kupang pengelolaan (tenaga, dana, pengelolaan (tenaga, dana, Pemprov NTT sarana prasarana) sarana prasarana) Pemda Kabupaten Uniconsufish LSM Lembaga lain Kerja sama dalam survey/ Adanya MoU kerjasama kajian dan penerapan IPTEK antara pengelola dan pihak yang relevan dan terlaksananya kerjasama

401

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Monitoring kerjasama

Pengembangan Pelaksanaan mekanisme kerjasama bersama pengelolaan

Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan TNP Laut Sawu

Penyusunan rencana anggaran kebutuhan pengelolaan dan peluang sumber pendanaan berkelanjutan

dan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

evaluasi Terlaksananya Monitoring dan BKKPN Kupang evaluasi kerjasama Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LSM Lembaga lain

rencana

kerja Terlaksananya rencana kerja BKKPN Kupang bersama Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain

Monitoring bersama

dan

Penyusunan kebutuhan kegiatan

rincian Dokumen rencana anggaran BKKPN anggaran per tahunan LSM

Analisis peluang pendanaan berkelanjutan

402

evaluasi Terlaksananya Monitoring dan BKKPN Kupang evaluasi bersama Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM Lembaga lain

sumber Hasil analisis peluang sumber BKKPN yang pendanaan yang LSM berkelanjutan

Kupang

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Pengembangan Pengusulan pengalokasian mekanisme pendanaan budget pengelolaan secara berkelanjutan kontinyu melalui APBN dan APBD Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten Penggalian sumber dana lain dari misalnya pemberlakuan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan, menetapkan dana sanksi pelanggaran sesuai aturan pengelolaan, dll.

Akuntabilitas pendanaan

Penyelenggaraa Pengelolaan n urusan tata honorarium usaha dan tunjangan

Pengelolaan keuangan Administrasi keuangan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Dokumen mekanisme pendanaan berkelanjutan Teralokasinya budget pengelolaan secara kontinyu melalui APBN dan APBD Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten - Tersedianya sumber dana lain dari misalnya pemberlakuan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan, menetapkan dana sanksi pelanggaran sesuai aturan pengelolaan, dll untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten

BKKPN Kupang

Dokumen petunjuk BKKPN Kupang penggunaan anggaran BKKPN Kupang

Pelaporan

BKKPN Kupang

Pengawasan

BKKPN Kupang

gaji, Penyediaan gaji, honorarium Gaji, honorarium dan BKKPN Kupang dan dan tunjangan tunjangan terkelola dengan baik dan akuntabel 403

No

Strategi

Program

Kegiatan

rumah tangga Penyelenggaraan perkantoran operasional perkantoran

Butir Kegiatan

Pelaksana dan Mitra

Rapat-rapat koordinasi/ Operasional perkantoran BKKPN Kupang konsultasi/kerja/dinas terselenggara dengan baik Pengadaan ATK

BKKPN Kupang

Langganan daya dan jasa

BKKPN Kupang

Perawatan sarana dan Perawatan gedung/bangunan prasarana Perawatan peralatan Perawatan angkutan air Perawatan bermotor

Pengembangan peraturan yang mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu

Indikator Capaian

kendaraan

Sarana dan prasaranan BKKPN Kupang pengelola terawat dan digunakan untuk menunjang BKKPN Kupang pengelolaan BKKPN Kupang BKKPN Kupang

Penyelenggaraan tata Pencetakan/penerbitan/peng usaha perkantoran, gandaan/laminasi/dokument kearsipan, asi perpustakaan dan dokumentasi

Tata usaha perkantoran, BKKPN Kupang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi terlaksana dengan baik

Mendorong Dukungan dalam menyusun penyusunan rancangan draft akademik perda peraturan yang pengelolaan kolaboratif, mendukung pengaturan alat tangkap, tata pengelolaan TNP Laut ruang wilayah, Sawu pemberlakukan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata

Adanya dukungan dari BKKPN Kupang pengelola dalam menyusun Pemprov NTT draft akademik perda Pemda Kabupaten pengelolaan kolaboratif, pengaturan alat tangkap, tata ruang wilayah, pemberlakukan karcis masuk

404

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan dalam kawasan

Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan

Kerjasama antar unit Rapat koordinasi regular Terlaksananya rapat BKKPN Kupang organisasi pengelola antar unit organisasi koordinasi regular antar unit BBKSDA NTT pengelola organisasi pengelola Pemprov NTT Pemda Kabupaten

Pengembangan Pengembangan Bank Data TNP Database Laut Sawu

Kerjasama dalam melakukan Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang pengawasan kawasan dan melakukan pengawasan BBKSDA NTT pelatihan kawasan dan pelatihan Pemprov NTT Pemda Kabupaten Merancang desain database

- Tersedianya SDM pengelola BKKPN database. LSM - Desain database TNP Laut Sawu

Pemasukan update data

Data dan informasi terbaharui BKKPN Kupang secara reguler

Penyajian data

dan

405

Kupang

pengelolaan Database TNP Laut Sawu BKKPN Kupang dikelola dan disajikan dalam bentuk peta, laporan, maupun

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

terintegrasi didalam website

Pembuatan Website

Pemasukan update data di - Tersedianya SDM pengelola BKKPN Kupang website website. - Website TNP Laut Sawu selalu terupdate secara regular Penyajian website

dan

pengelolaan Website TNP Laut Sawu bisa BKKPN Kupang diakses secara global oleh semua kalangan dan dikelola dan diupdate secara regular

Monitoring dan Monitoring dan evaluasi Melakukan monev internal evaluasi kelembagaan dan eksternal (monev kelembagaan, pendanaan dan kerjasama/kemitraan) 2

Penguatan Penataan pengelolaan kawasan TNP sumber daya Laut Sawu kawasan

Laporan monev internal dan BKKPN Kupang eksternal (monev Pemprov NTT kelembagaan, pendanaan dan Pemda Kabupaten kerjasama/kemitraan)

Padu serasi zonasi TNP Laut Zonasi TNP Laut Sawu Sawu dengan RTRW terintegrasi di dalam RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten Nasional, RTRW Provinsi NTT dan RTRW KabupatenKabupaten di dalam TNP Laut Sawu Penataan batas zonasi

406

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Adanya tanda batas zonasi Panitia yang jelas dilapangan Batas

Penataan

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang

Rekonstruksi titik zonasi

Titik-titik batas zonasi telah direkonstruksi sesuai dengan survey lapangan dan dipetakan

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Pembuatan papan informasi Papan informasi batas-batas BKKPN Kupang batas zonasi dan aturan zonasi yang telah dalam zonasi menampilkan peraturanperaturan di masing-masing zona TNP Laut Sawu Dokumentasi zonasi

Dokumen rekaman proses BKKPN Kupang tahapan penyusunan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu

Pengesahan Rencana Zonasi TNP Laut Sawu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT

Rencana Zonasi TNP Laut BKKPN Kupang Sawu disahkan oleh Menteri Kementerian KP Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh Gubernur Provinsi NTT

407

No

Strategi

Program

Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya laut yang berkelanjutan

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Sosialisasi dan konsultasi publik zonasi TNP Laut Sawu ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu

Rencana zonasi TNP Laut Sawu disosialisasikan dan dikonsultasi publikkan ke tingkat stakeholder dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNP Laut Sawu dan mendapatkan kesepakatan dari stakeholder dan masyarakat

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Pembuatan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran ikan yang ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan dengan pendekatan zonasi

Formulasi kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.

Kebutuhan aturan/ batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan informasi terkini.

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Pembuatan pedoman mekanisme kolaborasi perijinan bagi perikanan tangkap dan budidaya

Pembuatan aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu.

Aturan/batasan alat tangkap, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, daerah fishing ground, dan musim tangkapan di masing-masing zona di dalam TNP Laut Sawu berdasarkan formulasi dan analisis kebutuhan serta didukung kajian yang

408

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

komprehensif

Mencegah dan merintangi praktek perikanan yg menyalahi hukum, tidak dilaporkan dan tidak di atur (IUU fishing) di dalam TNP Laut Sawu.

Pengusulan perda khusus tentang hal-hal yang tidak diatur dalam perundangan dan TNP Laut Sawu

Perda khusus tentang hal-hal BKKPN Kupang yang tidak diatur dalam DKP Prov NTT perundangan dan TNP Laut DKP Kabupaten Sawu Tim P4KKP Laut Sawu Uniconsufish LSM

Pengelolaan Survey dan monitoring Rapid Ecological Asessment Tersedianya petugas dari keanekaragama sumber daya kelautan (10 tahun sekali) pengelola yang memiliki n hayati dan dan perikanan keahlian khusus dalam ekosistem TNP kegiatan monitoring. Laut Sawu - Survey dan monitoring sumber daya kelautan dan Monitoring Manta Tow (2 perikanan terlaksana sesuai tahun sekali) dengan SOP masing-masing monitoring dan hasilnya Terumbu Karang (2 tahun digunakan sebagai bahan sekali) 409

BKKPN Kupang LIPI Uniconsufish BKKPN Kupang BKKPN Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

dalam pengambilan kebijakan BKKPN Kupang pengelolaan yang adaptif

Monitoring Kesehatan Monitoring bulan)

Penyu

Pelaksana dan Mitra

(setiap

BKKPN Kupang

Monitoring Mangrove (2 tahun sekali)

BKKPN Kupang

Monitoring Lamun (2 tahun sekali)

BKKPN Kupang

Monitoring bulan)

SPAGS

(setiap

BKKPN Kupang

Monitoring tahun)

Setasea

(setiap

BKKPN LSM

Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya (Resource use monitoring) (setiap bulan) Pengelolaan ekosistem, Pemulihan/rehabilitasi habitat dan populasi habitat sumber daya

410

Kupang

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pada lokasi-lokasi di dalam kawasan yang perlu direhabilitasi berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Uniconsufish

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Restocking sumber daya

Perlindungan, pengawasan dan pengamanan kawasan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Terlaksananya kegiatan restocking sumberdaya sesuai kebutuhan berdasarkan kajian yang sebelumnya dilakukan

BKKPN Kupang DKP Prov NTT DKP Kabupaten Uniconsufish

Pengamanan kawasan Patroli TNP Laut Sawu fungsional :

pengamanan Patroli pengamanan dilakukan oleh pengelola sesuai dengan SOP patroli a. Patroli rutin/reguler yang telah disusun BKKPN Kupang - Berkurangnya pelanggaran b. Patroli mendadak/ dan gangguan di dalam BKKPN Kupang insidentil kawasan

Patroli pengamanan Patroli pengamanan bersama/joint patrol: dilakukan secara bersama dengan stakeholdera. Patroli rutin/reguler stakeholder terkait (PPNS DKP, TNI AL, Polair) dan masyarakat sesuai dengan SOP patroli bersama yang telah disusun dan disepakati - Berkurangnya pelanggaran

411

BKKPN Kupang DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan b. Patroli insidentil

Indikator Capaian

dan gangguan mendadak/ kawasan

di

dalam

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat

Pemetan daerah rawan Peta daerah rawan BKKPN Kupang pelanggaran dan gangguan pelanggaran dan gangguan DKP Provinsi DKP Kabupaten TNI AL Polair Masyarakat Pengembangan Pengembangan industri bioteknologi kelautan kelautan yang lestari

Studi pengembangan Laporan studi pengembangan BKKPN Kupang bioteknologi kelautan bioteknologi kelautan Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat Kemitraan pengembangan kelautan

dalam Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang bioteknologi pengembangan bioteknologi Uniconsufish kelautan Universitas Pemerintah Pusat

Percontohan pengembangan Percontohan pengembangan BKKPN Kupang bioteknologi kelautan bioteknologi kelautan Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat

412

No

Strategi

Program

Kegiatan Pengembangan terbarukan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

energi Studi pengembangan energi Laporan studi pengembangan BKKPN Kupang terbarukan energi terbarukan Universitas Pemerintah Pusat Kemitraan pengembangan terbarukan

dalam Adanya kerjasama dalam BKKPN Kupang energi pengembangan dan Universitas pengelolaan energi terbarukan Pemerintah Pusat

Percontohan pengembangan Percontohan pengembangan BKKPN Kupang energi terbarukan energi terbarukan Universitas Pemerintah Pusat Pengembangan Pengembangan pemanfaatan bahari dan jasa lingkungan budaya dan wisata alam

wisata Promosi dan penyebaran - Tersedia desain teknik wisata informasi potensi pariwisata pengembangan sarana TNP laut Sawu (expose) prasarana wisata di zona pemanfaatan pariwisata Mekanisme perijinan pengusahaan pariwisata yang membangun iklim Rapat koordinasi dapat pengembangan pengelolaan investasi dan ijin pariwisata (ijin masuk) wisata Adanya dampak dan manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata

413

Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten BKKPN

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan Pemberlakukan karcis masuk

ijin

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

dan

BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten

Penetapan dan pemberlakuan mekanisme perizinan dan standarisasi usaha pariwisata alam dan budaya di dalam TNP Laut Sawu

BKKPN Kupang Disbudpar Provinsi NTT Disbudpar Kabupaten

Pengembangan Pengelolaan habitat perairan dalam

Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam

Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam

Laporan Studi pengembangan dan pengelolaan habitat perairan dalam serta pemanfaatan sumberdaya laut dalam

BKKPN Kupang Uniconsufish Universitas Pemerintah Pusat LSM

Pengembangan Pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Kolaborasi antara unit pengelola, lembaga pemerintah, organisasi konservasi, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Rapat koordinasi regular antara unit dengan stakeholder terkait dalam membahas kolaborasi pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan menghadapi perubahan iklim

Pemerintah Pusat Pemprov NTT Pemda Kabupaten BKKPN Kupang LSM

414

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait

Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang perubahan iklim di dalam TNP Laut Sawu ke masyarakat dan stakeholder terkait

Masyarakat dan stakeholder terkait di dalam kawasan TNP Laut Sawu mengetahui informasi mengenai dampak perubahan iklim dan bagaimana mitigasinya

BKKPN Kupang Pemerintah Pusat Pemprov NTT Pemda Kabupaten LSM

Penerapan manajemen adaptif di TNP laut Sawu untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim, tuntutan, dan tekanan pada kawasan

Penerapan manajemen adaptif untuk memungkinkan respon yang efektif terhadap perubahan iklim

Tersedianya mekanisme BKKPN Kupang untuk mengatasi ketidakpastian perubahan iklim, melindungi daerahdaerah kritis yang tahan terhadap perubahan iklim dan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk mensuplai daerah yang terkena dampak, memahami dan mempertahankan konektivitas antara habitat untuk meningkatkan penambahan kembali secara bersama-sama dan pemulihan untuk menjaga hubungan fungsional antar habitat terkait serta mengelola ekosistem agar kesehatan dan ketahanannya tetap terjaga dengan memonitor beberapa indikator keefektifan

415

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

tindakan ini sebagai dasar bagi pengelolaan adaptif.

Pengelolaan populasi setasea

Penguatan dukungan Perancangan zonasi kawasan Rencana zonasi TNP Laut ilmiah untuk TNP Laut yang resilient terhadap Sawu yang resilient terhadap Sawu agar sesuai perubahan iklim perubahan iklim dengan kondisi local untuk memastikan kawasan dikelola, dirancang dan berhasil bertahan terhadap perubahan iklim.

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Tim P4KKP Laut Sawu LSM

Kelengkapan data untuk mendukung zonasi dan pengelolaan setasea

BKKPN Kupang Operator Wisata Masyarakat LSM

Pelibatan masyarakat dan operator wisata secara aktif untuk melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar)

416

Adanya kerjasama dengan masyarakat operator wisata untuk secara aktif melaporkan keberadaan paus (penampakan dan terdampar) di TNP Laut sawu

No

Strategi

Program

Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pengurangan ancaman Kampanye Polusi di Laut - Adanya kerjasama dengan setasea dari limbah dan (Plastik, sampah, dll) di pada angkutan perairan yang polusi di laut angkutan feri, kapal, dll. melintas pada perairan TNP Laut Sawu untuk mengurangi ancaman terhadap setasea dari limbah dan polusi di laut - Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan pada alat angkut yang melintas di TNP Laut Sawu - Tersedianya publikasi polusi di laut (stiker, papan informasi larangan ataupun melalui suara/mikrofon ) pada angkutan perairan

BKKPN Kupang Dishub NTT Dishub Kabupaten PT. ASDP Indonesia Ferry DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM

Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan budidaya

Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan budidaya

Pengembangan teknologi perikanan budidaya berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan

BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM

Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah

Inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan

Pengembangan teknologi perikanan tangkap berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan

BKKPN Kupang Uniconsufish DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM

417

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

lingkungan untuk MoU kerjasama mendukung perikanan Kerja sama untuk pengkajian Adanya metode dan alat tangkap yang antara pengelola dan pihak yang berkelanjutan ramah lingkungan yang relevan dan terlaksananya kerjasama untuk pengkajian metode dan alat tangkap yang ramah lingkungan

Pelaksana dan Mitra

BKKPN Kupang Pemprov NTT Pemda Kabupaten Uniconsufish LIPI LSM Lembaga lain

Survey pendugaan stok jenis Laporan survey pendugaan BKKPN Kupang ikan ekonomis penting dan stok jenis ikan ekonomis Uniconsufish kritis penting dan kritis Komnaskajiskan DKP Provinsi NTT DKP Kabupaten LSM Pengelolaan pelayaran

Pengelolaan keamanan Rapat koordinasi antara dan kenyamanan Lembaga Pengelola dengan pelayaran dinas terkait untuk pengelolaan alur pelayaran

Monitoring dan Monitoring dan evaluasi evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau

Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis EKKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

418

Tersedianya sistem dan koordinasi yang disepakati parapihak dalam pengelolaan keamanan dan pelayaran

BKKPN Kupang Dishub NTT Dishub Kabupaten PT. ASDP Indonesia Ferry

Terlaksananya monitoring dan BKKPN Kupang evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Kecil)

3

Penguatan sosial ekonomi dan budaya

Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan

Kampanye Konservasi Perairan dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu

Diskusi Rutin Penyadaran Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang Konservasi Perairan dengan masyarakat akan arti penting Tokoh Masyarakat kelompok masyarakat dan konservasi perairan LSM penerima manfaat lainnya di wilayah TNP Laut Sawu Kampanye Penyadaran Konservasi Perairan dan penyebarluasan informasi Peraturan dan Perundangundangan yang terkait dengan pengelolaan TNP Laut Sawu

Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli konservasi perairan

Meningkatnya kesadaran BKKPN Kupang masyarakat akan arti penting Tokoh Masyarakat konservasi perairan serta LSM peraturan perundanganundangan yang berkaitan dengan pengelolaan TNP Laut Sawu

Monitoring dan evaluasi Terbentuk dan terlatihnya kegiatan kelompok Kelompok masyarakat peduli masyarakat peduli konservasi konservasi perairan di perairan masing-masing Kabupaten di dalam TNP Laut Sawu

419

BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat Pemda Kabupaten LSM

No

Strategi

Program

Kegiatan Kerjasama pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis konservasi perairan dan penerapannya di sekolah dasar dan menengah

Pengembangan mekanisme penyebarluasan informasi dan komunikasi TNP Laut Sawu

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Pengembangan kurikulum Kurikulum muatan lokal muatan lokal berbasis berbasis konservasi perairan konservasi perairan yang diterapkan di SD dan SMP di Kabupaten-Kabupaten di dalam TNP Laut Sawu Pelatihan dan penyegaran guru konservasi

BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten LSM

Kerjasama kegiatan luar kelas

BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten

Evaluasi

BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten

Penyebaran informasi Penyiapan materi/program Informasi mengenai TNP Laut melalui media massa Sawu tersebar luas melalui (Website, TV, Radio, media massa Surat Kabar dan Update Ragam Informasi yang berkaitan dengan TNP Laut majalah) Sawu Diskusi Rutin Jurnalis Lokal NTT

dengan

Pembuatan press release 420

BKKPN Kupang Dinas Pendidikan Kabupaten LSM

BKKPN LSM

Kupang

BKKPN LSM

Kupang

BKKPN LSM

Kupang

BKKPN

Kupang

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

LSM

Memfasilitasi peliputan media

Pengembangan partisipasi masyarakat

kunjungan/

BKKPN LSM

Kupang

Desain dan Pembuatan Perancangan desain dan Terbitnya material publikasi BKKPN Material Publikasi TNP materi, pencetakan bahan, TNP Laut Sawu secara berkala LSM Laut Sawu penyebarluasan dan evaluasi

Kupang

Penyebaran Informasi Partisipasi dalam kegiatan TNP Laut Sawu melalui Pameran, Eksebisi, Festival di ragam kegiatan Publik tingkat lokal,regional, nasional dan internasional

Informasi mengenai TNP Laut BKKPN Sawu disebarluaskan melalui LSM kegiatan-kegiatan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional

Kupang

Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNP Laut Sawu

Terlaksananya pertemuan reguler kelompok-kelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) dan pelatihan pengorganisasian masyarakat

Penguatan kelompokkelompok pengguna sumberdaya (nelayan dan pembudidaya) melalui pertemuan reguler dan pelatihan pengorganisasian masyarakat

BKKPN Kupang Tokoh Masyarakat LSM Lokal LSM

Partisipasi masyarakat Pengembangan pengawasan Mekanisme pengawasan BKKPN dalam pengelolaan TNP berbasis masyarakat berbasis masyarakat DKP Laut Sawu LSM

421

Kupang Kabupaten

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Penguatan kapasitas Pelatihan manajemen usaha Kapasitas masyarakat DKP Kabupaten masyarakat pengguna dan teknis usaha perikanan meningkat dalam manajemen BKKPN Kupang sumberdaya laut yang berkelanjutan usaha perikanan dan teknis Uniconsufish usaha perikanan yang berkelanjutan Pemberdayaan masyarakat pesisir

Pelatihan bencana Pengembangan usaha ekonomi masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan di dalam TNP laut Sawu

teknis

mitigasi Kapasitas dan pengetahuan DKP Kabupaten masyarakat meningkat dalam BKKPN Kupang upaya mitigasi bencana Uniconsufish

Bantuan modal kerja untuk Meningkatnya meningkatkan skala usaha masyarakat masyarakat pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan

usaha DKP Kabupaten DKP Provinsi

Pelestarian adat Pelestarian kearifan dan budaya local masyarakat pesisir masyarakat pesisir

Fasilitasi revitalisasi kearifan local masyarakat pesisir yang mendukung konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari

Terlaksananya revitalisasi BKKPN kearifan local masyarakat LSM pesisir yang mendukung LSM konservasi dan pemanfaatan sumberdaya lestari

Kupang Lokal

Monitoring dan Monitoring persepsi evaluasi

Monitoring persepsi Terlaksananya monitoring BKKPN masyarakat terhadap persepsi masyarakat terhadap LSM pengelolaan TNP Laut Sawu pengelolaan TNP Laut Sawu

Kupang

422

No

Strategi

Program

Kegiatan

Butir Kegiatan

Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi program Kampanye Konservasi dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu

423

Indikator Capaian

Pelaksana dan Mitra

Terlaksananya monitoring dan BKKPN evaluasi Kampanye LSM Konservasi dan Penyebaran Informasi TNP Laut Sawu

Kupang

BAB VI PENUTUP

Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014–2034 merupakan dokumen yang memuat kebijakan pengelolaan TNP Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran pengelolaan,

dan

strategi

pengelolaan

untuk

mengarahkan

dan

mengendalikan program dan kegiatan pengelolaan TNP Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu merupakan acuan untuk menyusun rencana kerja tahunan oleh Satuan Organisasi Unit Pengelola TNP Laut Sawu. Untuk itu, semua pihak yang terkait dalam pengelolaan TNP Laut Sawudan

sekitarnya

di

Provinsi

Nusa

Tenggara

Timur

diharapkan

mendukung Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara partisipatif. Mengingat pengelolaanTNP Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersifat dinamis dan adaptif, maka Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilakukan peninjauan kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan yang terjadi dan memperhatikan kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial budaya, fisik kawasan, ekologis dan sumberdaya alam yang penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dan pembangunan yang berkelanjutan. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SUTARDJO

424