2014 TENTANG

SALINAN

WALIKOTA BATU KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 180/23/KEP/422.012/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BATU, Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

bahwa dalam rangka penyusunan neraca dan melakukan penertiban terhadap barang milik daerah yang hilang, rusak berat, tidak ekonomis, dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, serta harus dilakukan pelelangan baik lelang umum maupun lelang terbatas perlu membentuk Tim Penaksir Harga Barang Milik Pemerintah Kota Batu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Barang Milik Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara; 15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 25. Peraturan Walikota Batu Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penjualan Barang Milik Pemerintah Kota Batu; 26. Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :

Membentuk Tim Penaksir Harga Barang Milik Pemerintah Kota Batu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

:

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: 1. meneliti administrasi barang dan dokumen pemilikan; 2. menaksir harga jual/nilai barang milik daerah menurut ketentuan berlaku; 3. menuangkan hasil penaksiran dalam Berita Acara yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pelelangan dan penghapusan aset di neraca; dan 4. melaksakan tugas panitia lainnya yang dipandang perlu.

KETIGA

:

Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penertiban dan Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.78.5.2.1.01.01 (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan) dan pada Kegiatan Penertiban dan Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.78.5.2.1.01.01 Kegiatan Penyelesaian Aset/Barang Daerah.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 2 Januari 2014 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO

Tembusan Yth: Sdr. : 1. Ketua DPRD Kota Batu; 2. Inspektur Kota Batu; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 4. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/23/KEP/422.012/2014 Tanggal : 2 Januari 2014 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2014

NO.

JABATAN DALAM

1 1.

JABATAN DALAM DINAS

PANITIA 3 Ketua

2 Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

2.

Sekretaris

Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi pada Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

3.

Anggota :

a. Kepala

Sub

Bidang

Pemeliharaan

dan

Penghapusan pada Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); b. Kepala

Sub

Bagian

Perundang-undangan

pada Bagian Hukum; c. 1 (satu) orang Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; d. 1 (satu) orang anggota tidak tetap

WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO