BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 552/HK/2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR
100 /HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2014
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a.
bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembahan
Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tsihun Anggaran 2014 serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor
26 Tahun 2014 tentang Pembahan atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan untuk kelancaran program/kegiatan pada Sekretariat Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Karangasem, maka Keputusan Bupati Karangasem Nomor lOO/HK/2014 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Kegiatan pada Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rsikyat
Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014 perlu
W
diubah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 100/HK/2014 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karangasem Tahun Anggaran 2014; Mengingat
1.
Kabupaten
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Tingkat
II
dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
-2 -
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
66,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
'W
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tsimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
24
Tahun
2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahim
2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
-3-
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.
Peratursin Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Karangasem Nomor 5);
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahim 2008
Nomor
7,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 6); 15.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 3); 16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD,
Kecamatan
dan
Kelurahan
Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD,
Kecamatan
dan
Kelurahan
Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten
- 4 -
Karangasem Tahun 2012 Nomor 54); 17.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 26);
18.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 42);
19.
Keputusan Bupati Karangasem Nomor lOO/HK/2014 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan TimTeknis Kegiatan pada Sekretariat Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Karangasem Tahun Anggaran 2014; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU
: Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor lOO/HK/2014 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014 ditambah 1 (satu) Lampiran baru, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014.
KETIGA
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku
pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 23 September 2014
(^BUPATI KARANGASEM^ I WAYAN GEREDEG
- 5 -
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem. 2. Kepala Bappeda. Kabupaten Karangasem. 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem.
4. 5. 6. 7.
Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Karangasem. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Karangasem. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Karangasem. Pertinggal.
-6-
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 552 /HK/2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
KARANGASEM NOMOR lOO/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS PIMPINAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2014.
No.
Jabatan dalam Tim
Honor/Bulan
Jabatan / Nama / Unsur
1.
Penanggung Jawab
Bupati Karangasem
2.
Wakil Penanggung
Wakil Bupati Karangasem
(Rp)
-
Jawab 3. 4.
Pengarah / Penasehat Sekretaris Daerah Kab. Karangasem Kepala Badan Pendidikan dan Wakil Penasehat
-
175.000,-
Pelatihan Provinsi Bali 5.
Pengguna Anggaran
Sekretaris DPRD Kab. Karangasem
6.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Bagian Keuangan Setwan
7.
Sekretaris
Ka. Sub bag.Akuntansi dan Pelaporan
-
8.
Bendahara
Staf Bagian Keuangan
-
9.
Petugas Pelaksana
Pada Badan Pendidikan dan PelatihanProvinsi Bali :
(PPTK)
Teknis
W
1. Kepala Bidang GoL IV 2.Kasubid Gol. Ill 3.Staf Gol. Ill 10.
Petugas Pelaksana
1. Gol.IV
Administrasi
2. GoLIII
140.000," 135.000,105.000,-
3. GOl.II 11.
Pejabat Pengadaan
HindanijSE.
135.000,-
Barang dan Jasa 12.
Pejabat Penerima
Nengah Bagiasa,SH.
130.000.,-
Hasil Pekerjaan
J^BUPATI KARANGASEM,
VWV\2 ^
Jl
I WAYAN GEREDEG
