PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR: P. 1 /V-SET/2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN SENTRA HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN DIREKTUR JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2009 telah ditetapkan ketentuan tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional; b. bahwa dalam rangka mendukung strategi pengembangan hasil hutan bukan kayu nasional perlu dibentuk Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah .....
1
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MenhutII/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu; 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MenhutII/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49); 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MenhutII/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51); 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/MenhutII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MenhutII/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN SENTRA HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN.
Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial tentang Pedoman Teknis Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Pasal 2 Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan.
2
Pasal 3 .....
3
4
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR : P.1/V-SET/2014 TANGGAL : 28 Maret 2008 PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN SENTRA HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Paradigma pembangunan Sumber Daya Hutan (SDH) sampai saat ini masih berorientasi pada timber management berupa single product Hasil Hutan Kayu (HHK). Kondisi ini sangat bertentangan dengan hasil riset yang menunjukkan bahwa hasil hutan berupa kayu dari ekosistem hutan hanya sebesar 10% sedangkan sisanya sebesar 90% berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang selama ini belum terkelola dan termanfaatkan secara optimal. Namun seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan hasil dari SDH, pengelolaannya harus optimal dengan memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi hutan yaitu HHK dan HHBK, serta Jasa Lingkungan (Jasling) dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian. Perubahan paradigma tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas SDH dengan memberikan keuntungan dan kesejahteraan kepada masyarakat di sekitarnya secara lestari sekaligus memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan. Salah satu upaya untuk mewujudkan harapan tersebut adalah dengan mengembangkan HHBK yang memiliki keunggulan ekonomi dan mengintegrasikannya dengan kegiatan pemanfaatan dan pemasaran ke dalam bentuk usaha produktif terpadu berupa pembangunan sentra HHBK unggulan. Dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pembangunan sentra HHBK, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas termasuk kualitas dan kuantitas SDH di dalamnya, maka keberadaan pedoman teknis ini dipandang perlu untuk segera ditetapkan. B. Maksud dan Tujuan Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam pembentukan sentra HHBK. Sedangkan tujuannya adalah agar pelaksanaan pembentukan unit usaha produktif HHBK dapat terlaksana
5
dengan baik, terarah, dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan serta perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini mencakup tata cara pembentukan sentra HHBK Unggulan, fasilitasi pengembangan sentra, serta pembinaan dan pengendalian. D. Pengertian 1.
Hasil Hutan Bukan Kayu atau disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari ekosistem hutan.
2.
Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan atau disingkat HHBK Unggulan adalah komoditas yang diunggulkan untuk dikembangkan di suatu daerah dan pengusahaannya berdasarkan kriteria ekonomi, biofisik, lingkungan, kelembagaan, sosial dan teknologi.
3.
Sentra adalah pusat integrasi kegiatan ekonomi produktif yang terkonsentrasi pada daerah atau kawasan tertentu yang menghasilkan produk/menggunakan bahan baku yang sama/sejenis dan mempunyai prospek untuk dikembangkan ke dalam klaster.
4.
Sentra HHBK Unggulan adalah pusat integrasi ekonomi produktif kelompok usaha berbasis HHBK Unggulan yang terkonsentrasi pada daerah atau kawasan tertentu serta memiliki prospek untuk dikembangkan ke dalam klaster.
5.
Pembentukan Sentra HHBK adalah upaya yang diprakarsai oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan usaha produktif HHBK Unggulan di suatu wilayah tertentu secara sistematik dan terpadu melalui pembinaan kapasitas usaha produktif yang terkonsentrasi.
6.
Rencana Pembentukan Sentra (RPS) adalah buku/dokumen yang menggambarkan secara lengkap kondisi budidaya dan usaha HHBK pada calon lokasi sentra HHBK serta rencana kerja sentra dan bentuk fasilitasi yang diperlukan demi mewujudkan kemandirian sentra.
6
II. PRINSIP DASAR PEMBENTUKAN SENTRA
Proses pembentukan sentra HHBK merupakan suatu kegiatan yang terarah untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi karena mutu dan harga yang kompetitif. Oleh karena itu pembentukan dan pengembangan sentra HHBK harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan memenuhi azas kelola lembaga, ekonomi, dan lingkungan. Sentra HHBK dibentuk pada wilayah yang telah melakukan penetapan HHBK Unggulan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) dan/atau berdasarkan penetapan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota. Penetapan ini dimaksudkan untuk memberikan aspek legal, kepedulian, dan dukungan dalam upaya pengembangan komoditas dan sentra HHBK Unggulan. Untuk menjamin terbentuk dan berfungsinya sentra HHBK, beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan pembentukan sentra adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
6.
7.
Sentra HHBK Unggulan berorientasi bisnis dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat; Sudah ada penetapan HHBK Unggulan pada wilayah/lokasi sasaran; Sudah ada pasar berbasis komoditas HHBK produktif dari wilayah sasaran; Adanya peluang daya saing dan nilai tambah yang bisa dioptimalkan; Masyarakat sebagai pelaku utama yakni petani/pembudidaya HHBK yang bersemangat maju dan pengolah dan pemasar HHBK yang peduli pasokan yang kontinyu dan berkualitas; Adanya komitmen kuat Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) berupa dukungan kebijakan dan insentif, kerjasama lintas sektor yang efektif, integrasi dalam program kementerian/lembaga dan Pemda, serta fasilitasi pengembangan kapasitas sentra; Ketersediaan minimum sarana dan prasarana untuk berfungsinya sentra antara lain peralatan produksi dengan harga terjangkau, jalan dan alat transportasi, layanan telekomunikasi dan keuangan/perbankan, jaringan listrik dan air bersih.
7
III. TAHAPAN PEMBENTUKAN SENTRA
Pembentukan Sentra HHBK Unggulan dilakukan melalui tahapan penggalangan komitmen, pembangunan kelembagaan, penyusunan rencana pembentukan sentra, pengusulan dan penetapan sentra, fasilitasi pengembangan sentra, dan pembinaan dan pengendalian. Rangkaian tahapan pembentukan sentra dapat dilihat dalam gambar 1. Pelaksanaan rangkaian Penggalangan Komitmen sampai dengan tahapan Pengusulan dan Penetapan Sentra dapat disederhanakan tanpa mengurangi pencapaian output dari masing-masing tahapan tersebut.
RENCANA
Gambar 1. Diagram Pembentukan Sentra HHBK
Adapun penjelasan tahapan pembentukan sentra adalah sebagai berikut: A. Penggalangan Komitmen Tahapan awal yang harus dilakukan dalam membentuk Sentra HHBK Unggulan adalah melakukan penggalangan komitmen. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesamaan persepsi, pemahaman, serta tujuan dalam pengembangan usaha dan budidaya HHBK melalui pembentukan Sentra HHBK Unggulan. Upaya penggalangan komitmen dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan/atau dialog multi pihak.
8
1. Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi dilakukan untuk menyebarluaskan informasi dan konsepsi rencana pembangunan Sentra HHBK Unggulan, serta memperoleh dukungan berbagai pihak terkait. Sasaran sosialisasi adalah masyarakat, Pemda, pelaku usaha, LSM, dan instansi terkait. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi antara lain: a. Konsep pembentukan sentra HHBK; b. Data potensi HHBK pada wilayah sasaran; c. Rencana pembentukan/pengembangan Sentra HHBK Unggulan; d. Peran parapihak dalam mendukung pengembangan Sentra HHBK Unggulan. 2. Dialog Multi Pihak Dialog multi pihak adalah dialog yang dilakukan oleh pihakpihak yang terkait rencana pembentukan dan pengembangan Sentra HHBK Unggulan. Parapihak tersebut antara lain adalah para pelaku usaha produktif HHBK baik di hulu maupun di hilir seperti Pemerintah Desa, tokoh-tokoh (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda), penyuluh kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi (PT), Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi, dan sektor/ instansi terkait. Tujuan dari kegiatan dialog ini adalah untuk mendapatkan kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama dalam rangka pembentukan dan pengembangan sentra. Pokok bahasan dalam dialog multi pihak pengembangan Sentra HHBK Unggulan antara lain : a. Kesepakatan dan komitmen pembentukan sentra; b. Identifikasi potensi budidaya dan usaha, permasalahan, serta solusi pemecahan masalah; c. Peran dan kontribusi pengembangan sentra.
para
pihak
dalam
pembentukan
dan
B. Pembangunan Kelembagaan Tujuan dari pembangunan kelembagaan ini adalah membentuk dan mendukung berfungsinya wadah koordinasi, kerjasama, pembagian peran secara efektif dan berkelanjutan para pelaku budidaya dan usaha HHBK sebagai pelaku utama kegiatan Sentra HHBK Unggulan. Hal-hal utama yang harus dipertimbangkan dalam rangka pembangunan kelembagaan Sentra HHBK Unggulan meliputi:
9
1. Bentuk kelembagaan Terdapat beberapa pilihan bentuk kelembagaan Sentra HHBK, antara lain: himpunan, asosiasi atau koperasi. Pemilihan bentuk kelembagaan sentra tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Lembaga sentra harus memiliki identitas, antara lain: nama, dan kedudukan/lokasi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan kelembagaan sentra HHBK antara lain:
dalam
struktur
a. Tata kepengurusan organisasi yang jelas dan transparan; b. Mampu menjaga keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban anggota; c. Mampu menyediakan ruang dan kesempatan yang cukup untuk fleksibilitas dan inovasi anggota sentra. 2. Keanggotaan Anggota sentra antara lain terdiri dari petani/pembudidaya HHBK Unggulan, pengolah, pelaku pasar, dan pihak-pihak lain yang berminat dan sanggup mentaati aturan main/prinsip-prinsip pembentukan dan pengembangan sentra. 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Untuk mengatur kegiatan kelembagaan sentra maka perlu disusun AD/ART kelembagaan sentra. AD/ART ini meliputi antara lain visi, misi, dan tujuan kelembagaan sentra yang juga merupakan visi, misi, dan tujuan sentra HHBK, serta mengatur seluruh hak dan kewajiban anggota dalam kelembagaan sentra. 4. Sumber Pembiayaan Sumber pembiayaan pembentukan dan pengembangan sentra HHBK unggulan dapat bersumber dari APBN, APBD, swadaya masyarakat, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber lainnya yang sah. C. Penyusunan Rencana Pembentukan Sentra Rencana Pembentukan Sentra (RPS) disusun oleh Tim yang dibentuk Kepala BPDAS atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dengan melibatkan parapihak. RPS disahkan oleh Kepala BPDAS atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan. Penganggaran dapat berasal dari APBN atau APBD. Output dari kegiatan ini adalah dokumen RPS yang tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut: 1. Persiapan Persiapan dalam rangka penyusunan RPS HHBK Unggulan ini meliputi: a. Pembentukan Tim Tim penyusun RPS HHBK Unggulan terdiri dari unsur-unsur:
10
1) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS); 2) Dinas teknis yang menangani kehutanan di kabupaten/kota; 3) Instansi terkait; 4) Perwakilan calon anggota lembaga sentra. Susunan tim ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan mempertimbangkan sumber anggaran. Tugas tim antara lain : 1) Melakukan koordinasi terkait penyusunan RPS; 2) Menyusun rencana kegiatan; 3) Melakukan pengumpulan data; 4) Menyusun RPS.
b. Koordinasi Koordinasi dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan pemenuhan kebutuhan data. Tim penyusun RPS melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain pemerintah setempat (Instansi terkait antara lain Biro Pusat Statistik (BPS), pertanian, perdagangan, perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kepala Desa), kelompok tani, LSM, pengusaha HHBK unggulan, dan pedagang. c. Pembiayaan Biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyusunan RPS HHBK Unggulan dapat dianggarkan melalui APBN atau APBD . d. Jadwal Pelaksanaan Dalam rangka penyusunan dokumen RPS, tim terlebih dahulu menyusun jadwal sesuai dengan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Contoh blangko jadwal rencana pembentukan sentra tercantum dalam Tabel 1. Tabel 1. Jadwal Rencana Pembentukan sentra No
Jenis Kegiatan
1 2 4
Persiapan Pengumpulan Data Pembentukan Kelembagaan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Fasilitasi sentra Penyusunan Buku Rencana Pembentukan Sentra
5
6
1
2
3
4
5
Bulan 6 7 8
9
10
11
12
11
2. Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan pada kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengembangan HHBK Unggulan sesuai dengan surat keputusan tentang penetapan HHBK unggulan. Data tersebut berupa data primer dan data sekunder, antara lain: a. Kondisi Umum Pengumpulan data kondisi umum wilayah pembentukan sentra HHBK meliputi antara lain: 1. Biofisik: letak geografis, luas, batas administrasi pemerintahan dan batas DAS, penggunaan dan penutupan lahan, iklim, ketinggian tempat dan topografi. 2. Sosial ekonomi : kependudukan; mata pencaharian dan pendapatan; pemilikan dan penggunaan lahan; pendidikan; sarana dan prasarana perekonomian. 3. Kelembagaan sosial dan ekonomi/organisasi petani : kelembagaan pemerintah; kondisi usaha; pelaku usaha; jenis usaha; bentuk usaha; kemitraan. b. Kondisi HHBK Unggulan Data kondisi HHBK Unggulan yang dikumpulkan adalah data jenis HHBK yang akan dikembangkan dalam sentra, meliputi antara lain: 1. Potensi HHBK unggulan meliputi jenis, luas, produksi, sebaran baik dari alam maupun budidaya. 2. Potensi pengembangan; ketersediaan lahan untuk pengembangan bahan baku, peningkatan potensi sumberdaya manusia dan potensi produk meliputi kualitas dan produk turunan, lembaga usaha, serta potensi pasar meliputi lokal, nasional, luar negeri. 3. Potensi bahan baku, pemasaran, tenaga kerja dari wilayah pendukung sentra HHBK. Wilayah pendukung sentra HHBK adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten lokasi sentra atau kabupaten lain yang tidak berbatasan langsung namun dalam skala usaha sentra masih ekonomis. 4. Data/informasi kegiatan usaha HHBK yang ada. c. Permasalahan Identifikasi permasalahan yang muncul dalam pembentukan sentra HHBK dilakukan untuk membuat strategi penyelesaiannya. Identifikasi permasalahan yang dilakukan meliputi antara lain masalah-masalah, potensi, budidaya, kelembagaan dan tenaga kerja, pemungutan, pemanfaatan dan industri, permodalan, dan pemasaran.
12
d. Analisis Data Analisis data dilakukan terhadap fakta/data yang telah dikumpulkan guna membantu dalam penyusunan rencana kegiatan dan fasilitasi pengembangan sentra HHBK Unggulan. 3. Penyusunan Rancangan Kegiatan Sentra Rancangan kegiatan sentra disusun oleh lembaga sentra, difasilitasi oleh BPDAS, instansi terkait, PT, asosiasi dan/atau LSM setempat. Penyusunan rancangan ini ditujukan sebagai acuan pembentukan dan penyelenggaraan kegiatan sentra. Rancangan kegiatan tersebut meliputi: a. Penentuan Lokasi Inti Sentra Lokasi inti sentra ditentukan dengan memperhatikan jarak lokasi inti dengan pusat bahan baku, pengolahan produk, dan pemasaran, aspek geografis, aksesibilitas, keamanan, serta dukungan Pemda dan masyarakat. b. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Dalam rangka menjamin kelancaran dan keberlangsungan produksi, maka perlu disusun rencana pemenuhan bahan baku. Sentra harus menentukan dari mana sumber bahan baku dapat diperoleh, apakah diambil dari alam, melalui kegiatan budidaya atau diperoleh dari daerah lain di luar lokasi sentra. Pemilihan sumber bahan baku ini ditentukan berdasarkan potensi yang ada serta nilai manfaat (keuntungan) yang akan diperoleh. c. Rencana Permodalan Salah satu hal utama yang harus dirancang dalam rencana usaha adalah rencana permodalan. Sentra harus menganalisa sumbersumber permodalan yang dapat dipergunakan untuk menunjang dan mengembangkan kegiatan sentra. Permodalan bisa diperoleh melalui jasa perbankan, APBD, APBN, donatur, ataupun swadaya. d. Rencana Produksi Rencana produksi meliputi penentuan jenis produk, kapasitas produksi, sarana dan prasarana produksi, teknologi pengolahan, dan pengemasan. e. Rencana Pemasaran Sentra harus menyusun rencana pemasaran sehingga diperoleh kejelasan keberlangsungan kegiatan usaha sentra utamanya prospek pasar, promosi dan pemasaran.
13
f.
Rencana Fasilitasi Fasilitasi yang diberikan kepada sentra yang akan dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan sentra HHBK Unggulan. Bentukbentuk fasilitasi yang dapat diberikan meliputi: fasilitasi riset dan kajian, pengembangan kapasitas, dan regulasi dalam rangka menjamin berfungsinya sentra.
4. Dokumentasi Buku RPS Hasil penyusunan rencana pembentukan sentra HHBK unggulan yang telah dilaksanakan akan disusun dalam bentuk buku dengan kerangka penulisan (outline) sebagai berikut : I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang lingkup D. Sasaran E. Pengertian
II. KONDISI UMUM A. Biofisik B. Sosial Ekonomi C. Kondisi Usaha III. KONDISI BUDIDAYA DAN USAHA HHBK UNGGULAN A. Potensi B. Pengolahan dan Pemasaran C. Permasalahan IV. RENCANA KEGIATAN SENTRA A. Penetapan lokasi inti sentra B. Rencana Pemenuhan Bahan Baku C. Rencana Permodalan D. Rencana Produksi E. Rencana Pemasaran F. Rencana Fasilitasi V. PENUTUP DAFTAR PUSTAKA
D. Pengusulan dan Penetapan Sentra 1. Pengusulan sentra HHBK Pengusulan dilakukan oleh Tim, berbentuk surat usulan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal BPDASPS atau Bupati/ Walikota dengan dilampiri dokumen RPS. 2. Penetapan sentra HHBK Penetapan sentra HHBK dilakukan oleh Direktur Jenderal BPDASPS atau Bupati/Walikota.
14
IV.
FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA
Dengan terbentuknya sentra melalui penetapan oleh Direktur Jenderal BPDASPS atau Bupati/Walikota, maka dalam rangka memfungsikan serta mengoptimalkan kinerja sentra HHBK, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi antara lain: A. Fasilitasi Riset dan Kajian Melakukan fasilitasi untuk terwujudnya riset yang fokus kepada bidang-bidang pelestarian sumber, peningkatan produktivitas budidaya, peningkatan kualitas produk, dan diversifikasi produk akhir. Di samping itu kajian-kajian difokuskan kepada kajian kebijakan, kajian birokrasi pelayanan, kajian pasar, kajian rantai suplai dan rantai nilai, kajian berbagi (sharing) informasi dan pengetahuan yang secara langsung bermanfaat bagi anggota atau unit usaha yang berada di dalam wilayah sentra. B. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pengembangan kapasitas ditujukan agar kapasitas SDM dan unit usaha di dalam sentra HHBK meningkat dalam hal kinerja produksi dan kinerja usahanya. Bentuk pengembangan kapasitas dapat dilakukan antara lain melalui: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pelatihan dan magang; Sosialisasi; Studi banding; Permodalan; Kemitraan; Pameran dan promosi; Bantuan sarana penunjang produksi HHBK; Implementasi hasil riset dan kajian.
Keseluruhan bentuk pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud di atas harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan jenis komoditas HHBK Unggulan dalam wilayah sentra. Pengembangan kapasitas pengembangan SDM dan kelembagaan sentra merupakan salah satu titik kritis pada manajemen sentra HHBK. Tantangan utamanya adalah melakukan perubahan dari kegiatan usaha tradisional di dalam wilayah sentra menuju kepada usaha kolektif yang berorientasi kepada bisnis. C. Fasilitasi Regulasi Fasilitasi ini diperlukan untuk memperlancar kegiatan pengembangan sentra. Bentuk fasilitasi regulasi disesuaikan dengan kewenangan.
15
V. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
A. Pembinaan Pembinaan meliputi pemberian pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis, bimbingan, arahan dan supervisi baik teknis maupun administrasi. Pembinaan dan bimbingan teknis menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan, sedangkan pembinaan administrasi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan administrasi dan keuangan. B. Pengendalian Kegiatan pengendalian meliputi : monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta pengawasan untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengendalian sebagai berikut : 1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Monitoring adalah pemeriksaan secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan. Evaluasi diarahkan pada pencapaian target pelaksanaan dan keberhasilan pada setiap tahapan kegiatan, sedangkan pelaporan untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan kegiatan, sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Pelaporan dibuat secara periodik minimum per semester. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut : a. Direktur Jenderal BPDASPS dibantu Kepala BPDAS melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan/ pengembangan sentra HHBK secara nasional sebagai bahan pengendalian tingkat nasional. b. Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan/ pengembangan sentra HHBK di wilayah kerja provinsi. c. Bupati/Walikota dibantu Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pengendalian di wilayah kabupaten/kota. d. Kepala Balai Pengelolaan DAS, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di wilayah DAS yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bahan pengendalian di tingkat lapangan dalam wilayah pengelolaan DAS.
16
Hal-hal yang menjadi bahan evaluasi adalah indikator-indikator utama keberadaan dan berfungsinya sentra. Apabila berdasarkan indikator tersebut sentra dinilai berfungsi serta mandiri, maka selanjutnya Pemerintah dan Pemda secara berangsur mengurangi fasilitasi yang diberikan. Namun apabila sentra dinilai belum berfungsi, Pemerintah dan Pemda melanjutkan fasilitasi atau menghentikan fasilitasi yang ada apabila sentra dianggap gagal dan sulit untuk diteruskan. Indikator utama yang menjadi tolok ukur berfungsinya suatu sentra HHBK adalah sebagai berikut: a. Indikator Kelembagaan Indikator kelembagaan bertujuan untuk menilai apakah kelembagaan sentra masih berfungsi. Indikator tersebut adalah: 1. Adanya komunikasi antar anggota yang dibuktikan antara lain dengan masih berjalannya pertemuan anggota secara rutin, atau pertemuan dengan pihak luar. 2. Parapihak menjalankan kewajiban sesuai dengan peran masingmasing yang telah disepakati. b. Indikator Teknis Secara teknis sentra dikatakan berfungsi dengan baik apabila sentra tersebut telah: 1. Melaksanakan kegiatan sentra sesuai rencana kegiatan. 2. Masih berproduksi dan memasarkan produk. 3. Terjadi peningkatan pendapatan anggota sentra. 2. Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17
VI. PENUTUP
Pedoman teknis ini disusun untuk melengkapi peraturan penyelenggaraan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang telah berlaku. Oleh karena itu, pedoman teknis ini merupakan satu-kesatuan dengan peraturan perundangan yang telah ada dan apabila terdapat perbedaan dalam prinsip penyelenggaraan, maka yang menjadi acuan adalah peraturan perundangan yang hirarkinya lebih tinggi. Pedoman teknis ini berisi pokok-pokok pembentukan dan pengembangan sentra HHBK Unggulan dengan harapan dapat memudahkan bagi parapihak untuk memahami secara cepat dalam melakukan kegiatan dimaksud. Dengan disusunnya pedoman teknis ini pembentukan dan pengembangan sentra HHBK Unggulan diharapkan dapat berlangsung dengan baik, sesuai dengan tujuan dan target yang hendak dicapai.
18
