PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jalan Siliwangi Pasir Ona ( Belakang Stadion) Telp. (0252) 280789
RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN /KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 523.1/Kep. 15/DKP/2014 Tentang
PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT) TAHUN 2014 Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketangguhan masyarakat melalui kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), maka dilakukan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat dalam rangka meningkatkan ketangguhan manusia, usaha, sumberdaya, infrastruktur/ lingkungan, kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta kelembagaan kepada masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Lebak;
b. bahwa
untuk itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
Memperhatikan
:
5.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisr dan Pulau-Pulau Kecil;
6.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekondentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;
10.
Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 10/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 2014.
1.
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA032.07.4.290361/2014. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Menetapkan Kelompok Masyarakat Pesisir Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2014 satuan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
KEDUA
:
Kelompok Masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas: 1. Menyusun RKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir yang tertuang dalam rencana pengembangan desa; 2. Melakukan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2014 kepada anggotanya; 3. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2014 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak.
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun Anggaran 2014.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya. .
Ditetapkan di
: Rangkasbitung
Pada Tanggal
: 04 Agustus 2014
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBAK,
Drs. Tb. SAEPUDIN, M.Si NIP. 19621111 1985031 008
Tembusan : 1. Yth. Bupati Lebak; 2. Yth. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Jakarta; 3. Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten di Serang; 4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak; 5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak; 6. Yth. Tim Teknis PDPT Kabupaten Lebak.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBAK Nomor Tanggal Tentang
No
: 523.1/Kep. 15/DKP/2014 : 04 Agustus 2014 : Penetapan Kelompok Masyarakat Pesisir Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2014.
Nama Kelompok
Alamat
Pengurus Sekretaris (5) Silvia Rini Anggraeni Dadin
Bendahara (6) Elis lisnawati Hendi Permana
(1) 1. 2.
(2) Bahari 1 Bahari 2
(3) Ds. Cibareno, Kec. Cilograng Ds. Cibareno, Kec. Cilograng
Ketua (4) Ma' mur Komar
3. 4.
Kakap 1 Kakap 2
Ds. Cireundeu, Kec. Cilograng Ds. Cireundeu, Kec. Cilograng
Madkaya Maman Lukman
Beben Suhenti
Jaelani Madjasa
5. 6.
Karya Bersama Maju Bersama
Ds. Sawarna Timur, Kec. Bayah Ds. Sawarna Timur, Kec. Bayah
Kukun Fahrudin
Sudrajat Asep Saepulah
Ruyatman Ermat
Keterangan
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBAK,
Drs. Tb. SAEPUDIN, M.Si NIP. 19621111 1985031 008
(7)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jalan Siliwangi Pasir Ona (Belakang Stadion) Telp. (0252) 280789
RANGKASBITUNG KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN /KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 523.1/Kep. 18/DKP/2014 Tentang
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 523.1/KEP. 15/DKP/2014 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT) TAHUN 2014 Menimbang
: a. bahwa Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir TAngguh (PDPT) tahun 2014 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 523.1/Kep. 15/DKP/2014;
b. bahwa dengan terbitnya surat Kementerian Kelautan dan
Perikanan Direktorat Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. B.1038/KP3K/IX/2014 tentang Pembatalan Refokusing Kegiatan dan Anggaran Tahun 2014, perlu dilakukan prubahan atas Keputusan Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan/Kuasa Pengguna Anggaran No. 523.1/Kep 15/DKP/2014 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pesisir Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2014.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
5. 6.
7.
8.
9.
10. 11.
12.
13.
Memperhatikan
:
1.
2.
3.
4.
5.
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisr dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekondentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Paraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.6/2007 tentang Bagan Alur Standar; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan; Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 10/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 2014. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA032.07.4.290361/2014; Instruksi Presiden No.4 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN tahun Anggaran 2014; Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 489/KP3K/V/2014 tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2014; Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. B.653/KP3K/VII/2014 tentang Refokusing Kegiatan dan Anggaran Tahun 2014; Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. B.1038/KP3K/IX/2014 tentang Pembatalan Refokusing Kegiatan dan Anggaran Tahun 2014;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERTAMA
:
Menetapkan Kelompok Masyarakat Pesisir Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2014 satuan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
KEDUA
:
Kelompok Masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas: 1. Menyusun RKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir yang tertuang dalam rencana pengembangan desa; 2. Melakukan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2014 kepada anggotanya; 3. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2014 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak.
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun Anggaran 2014.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya. . Ditetapkan di Pada Tanggal
: Rangkasbitung : 13 Oktober 2014
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBAK,
Drs. Tb. SAEPUDIN, M.Si NIP. 19621111 1985031 008 Tembusan : 1. Yth. Bupati Lebak; 2. Yth. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Jakarta; 3. Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten di Serang; 4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak; 5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak; 6. Yth. Tim Teknis PDPT Kabupaten Lebak.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBAK Nomor Tanggal Tentang
No
: 523.1/Kep. 18/DKP/2014 : 13 Oktober 2014 : Perubahan SK. Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran No. 523.1/Kep. 15/DKP/2014 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pesisir Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2014.
Nama Kelompok
(1) 1. 2. 3. 4.
Bahari Bahari Bahari Bahari
(2) 1 2 6 7
Ds. Ds. Ds. Ds.
Cibareno, Cibareno, Cibareno, Cibareno,
5. 6. 7. 8.
Kakap Kakap Kakap Kakap
1 2 3 4
Ds. Ds. Ds. Ds.
Cireundeu, Cireundeu, Cireundeu, Cireundeu,
Karya Bersama Maju Bersama Dikari Saluyu
Ds. Ds. Ds. Ds.
Sawarna Sawarna Sawarna Sawarna
9. 10. 11. 12.
Ketua (4) Ma’ mur Komar Dulmanap Agus Hermawan
Pengurus Sekretaris (5) Silvia Rini Anggraeni Dadin Neng Elis Sulastri Oji Supendi
Bendahara (6) Elis lisnawati Hendi Permana Neng Yulianti Rita Gumilang
Cilograng Cilograng Cilograng Cilograng
Madkaya Maman Lukman E. Mugni Mugayoh Alan Rakhlan
Beben Suhenti Rido Aval Dadun Badrudin
Jaelani Madjasa Abung Burhanudin Deri Alamsyah
Kec. Kec. Kec. Kec.
Kukun Fahrudin Nahrowi Junadi
Sudrajat Ahyudin Oman Abudin
Iis Nuraeni Asep Diding Buhani
Alamat (3) Kec. Kec. Kec. Kec.
Cilograng Cilograng Cilograng Cilograng
Kec. Kec. Kec. Kec.
Timur, Timur, Timur, Timur,
Bayah Bayah Bayah Bayah
Keterangan
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBAK,
Drs. Tb. SAEPUDIN, M.Si NIP. 19621111 1985031 008
(7)
