2014 TENTANG

OTORITAS JASA KEUANGAN

BkkbN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA OTORITAS J A S A KEUANGAN DAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN K E L U A R G A B E R E N C A N A NASIONAL

NOMOR : PRJ-19/D.01/2014 NOMOR: 23/KSM/G2/2014 TENTANG PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DI S E K T O R J A S A KEUANGAN UNTUK MEWUJUDKAN K E L U A R G A K E C I L , BAHAGIA DAN S E J A H T E R A Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

MULIAMAN D. HADAD, Ph.D, selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Nomor 2 Jakarta Pusat 10710, seianjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2.

Prof. dr. H. FASLI J A L A L , Ph.D, S p . G K , selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK K E D U A

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

-2PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a.

PIHAK PERTAMA adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor perbankan, sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

b.

PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, serta memiliki fungsi perumusan kebijakan nasional; penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pelaksanaan advokasi dan koordinasi; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

c.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

-35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)

6.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);

7.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

8.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan; dan

9.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama guna mendukung tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL1 Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 2. Literasi Keuangan adalah kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan menyintesakan segala sesuatu yang terkait dengan karakteristik, produk dan layanan lembaga jasa keuangan. 3. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi keluarga sehingga mereka dapat meningkat kualitas hidupnya dan dapat hidup mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

-4B A B II MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2 a. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi keluarga dan perlindungan konsumen sesuai dengan tugas dan fungsi serta wewenang PARA PIHAK. b. Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah terwujudnya kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka peningkatan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera serta perlindungan konsumen.

B A B ill RUANG LINGKUP PASAL 3 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, adalah sebagai berikut: (1) Koordinasi teknis dalam peningkatan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi keluarga dan perlindungan konsumen; (2) Koordinasi teknis dalam bentuk bantuan fasilitasi oleh PARA PIHAK dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang produk dan/atau layanan Lembaga Jasa Keuangan; (3) Koordinasi teknis dalam bentuk pelatihan bagi pegawai {training for facilitator) dari PIHAK KEDUA dalam rangka sosialisasi dan edukasi tentang produk dan/atau Lembaga Jasa Keuangan; (4) PIHAK PERTAMA mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk menyediakan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan karakteristik keluarga sehingga dapat memberdayakan ekonomi serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

B A B IV PELAKSANAAN PASAL 4 (1)

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dan petunjuk pelaksanaan yang akan disusun dan ditetapkan oleh PARA PIHAK;

-5(2)

(3)

Dalam menyusun perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK PERTAMA diwakili oleh Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan PIHAK K E D U A diwakili oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama ditetapkan 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

BABV MONITORING DAN EVALUASI PASAL 5 (1)

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun sejak ditanda tanganinya Kesepakatan Bersama ini;

(2)

Tata cara pelaksanaan evaluasi dan tindaklanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

B A B VI PEMBIAYAAN PASAL 6 Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

B A B VII JANGKA WAKTU PASAL 7 (1) (2)

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada lainnya.

-6(3)

Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutulian PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan bersama ini.

B A B VIII LAIN-LAIN PASAL 8 (1)

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam addendum

yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. (2)

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diseiesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

B A B IX PENUTUP PASAL 9 (1)

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2)

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.