MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 /M/Kp/V/2014 TENTANG TIM KOORDINASI NASIONAL DAN TIM PENDUKUNG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Nasional dan Tim Pendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
b.
bahwa pejabat dan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Koordinasi Nasional dan Tim Pendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi tentang Tim Koordinasi Nasional dan Tim Pendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
: 1.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 1
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4.
Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterpan percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
5.
Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7.
Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL DAN TIM PENDUKUNG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH.
KESATU
: Membentuk Tim Koordinasi Nasional dan Tim Pendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional dan Tim Pendukung Penguatan SIDa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA
: Tim Koordinasi Nasional Penguatan SIDa dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas: 1. Pengarah; 2. Ketua I; 3. Ketua II; 4. Sekretaris I; 5. Sekretaris II; dan 6. Anggota.
KETIGA
: Tim Pendukung Penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas: 1. Tim Fasilitasi; 2. Tim Kerja; dan 3. Sekretariat.
sebagaimana
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEEMPAT
: Tim Koordinasi Nasional dan Tim Pendukung Penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KELIMA
: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Koordinasi Nasional dan Tim Pendukung Penguatan SIDa bertanggung jawab kepada Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri.
KEENAM
: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional dan Tim Pendukung Penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Riset dan Teknologi.
KETUJUH
: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 3. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi; 4. Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara Jakarta VI; 5. Bendahara Pengeluaran Kementerian Riset dan Teknologi; dan 6. Tim Koordinasi Nasional dan Tim Pendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2014 MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 22 /M/Kp/V/2014 Tanggal : 26 Mei 2014 TIM KOORDINASI NASIONAL DAN TIM PENDUKUNG PENGUATAN SIDa NO. 1
JABATAN
INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
2
3
4
Kementerian Riset dan Teknologi
Pengarah
Kementerian Dalam Negeri
Pengarah
A.
TIM KOORDINASI
1.
Menteri Riset dan Teknologi
2.
Menteri Dalam Negeri
3.
Deputi Bidang Jaringan Iptek
Kementerian Riset dan Teknologi
Ketua I
4.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri
Ketua II
5.
Asisten Deputi Jaringan Iptek Pusat dan Daerah
Kementerian Riset dan Teknologi
Sekretaris I
6.
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris II
7.
Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
8.
Deputi Bidang Kelembagaan Iptek
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
9.
Deputi Bidang Sumber Daya Iptek
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
10.
Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
11.
Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
12.
Direktur Jenderal Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
13.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
14.
Direktur Jenderal Pemerintahan Masyarakat Desa
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
15.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
16.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
JABATAN
INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
2
3
4
17.
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
B.
TIM PENDUKUNG
I.
TIM FASILITASI
1.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pertanian
Fasilitator
2.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Fasilitator
3.
DirekturJenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Fasilitator
4.
Deputi Bidang Produksi
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitator
5.
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS
Fasilitator
6.
Deputi Bidang Ekonomi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS
Fasilitator
7.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Fasilitator
8.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan
Fasilitator
9.
Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Fasilitator
10.
Sekretaris Utama
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Fasilitator
11.
Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasyarakatan Iptek Nuklir
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Fasilitator
II.
TIM KERJA Kementerian Riset dan Teknologi
Ketua Umum
Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua Umum
1
1.
Hotmatua Daulay
2.
Sahat Marulitua
a.
TIM KERJA BIDANG PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
1.
Lukito Hasta
Kementerian Riset dan Teknologi
Ketua Bidang Penguatan Kebijakan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
JABATAN
INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
2
3
4 dan Kelembagaan
1 2.
Sugeng Hariyono
Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua
3.
Teguh Narutomo
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
4.
Heriyadi Roni
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
5.
Zulfan Adrinaldi
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
6.
Heri Widyawati
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
7.
Djaswadin
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
8.
Yohan
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
9.
Alvini Pranoto
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
10.
Hadirin Suryanegara
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
11.
Derry Pancadharma
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Anggota
b.
TIM KERJA BIDANG PENGUATAN SUMBERDAYA
1.
Andika Fajar
2.
Kementerian Riset dan Teknologi
Ketua Bidang Penguatan Sumberdaya
Mangala Sihite
Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua
3.
Subiyono
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
4.
Matheos Tan
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
5.
Desmalita
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Anggota
6.
Agus Sediadi Tamtanus
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
7.
Hendig Winarno
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Anggota
8.
Agung Hendriadi
Kementerian Pertanian
Anggota
9.
Victoria br. Simanungkalit
Kementerian Koperasi dan UKM
Anggota
10.
Mesdin Kornelis Simarmata
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS
Anggota
11.
Santoso
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Anggota
c.
TIM KERJA BIDANG PENGUATAN JARINGAN DAN PROGRAM
1.
Santosa Yudo Warsono
Kementerian Riset dan Teknologi
Ketua Bidang Penguatan Jaringan dan Program
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
JABATAN
INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
2
3
4
1 2.
Indrajaya Ramzie
Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua
3.
Elisabeth Eni
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
4.
Danang Binuko
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
5.
Didik Notosudjono
Kementerian Riset dan Teknologi
Sekretaris
6.
Sadiyatmo
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
7.
Raden Kurleni Ukar
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Anggota
8.
Alihuddin Sitompul
Kementerian ESDM
Anggota
9.
Agus Subekti
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Anggota
10.
Agus Heri Purnomo
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Anggota
11.
Ramal Sihombing
Kementerian Koperasi dan UKM
Anggota
12.
Busharmaidi
Kementerian Perindustrian
Anggota
13.
Hayu Parasati
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Anggota
d.
TIM KERJA BIDANG EVALUASI PELAKSANAAN SIDa
1.
Ira Nurhayati Djarot
2.
Damoe Abdie
3.
Mujianto
4.
Indra Putra
5.
Erry Ricardo Nurzal
6.
Isman
II.
SEKRETARIAT
1.
Kementerian Riset dan Teknologi
Ketua Bidang Evaluasi Pelaksanaan SIDa
Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota
Kementerian Dalam Negeri
Anggota
Gopa Kusworo
Kementerian Riset dan Teknologi
Kepala Sekretariat
2.
Abdul Syukur
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota/urusan kesekretariatan
3.
Sehat Sujarwo
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota/urusan kesekretariatan
4.
Suprapto
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota/urusan kesekretariatan
5.
Adhi Putranto
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota/urusan kesekretariatan
6.
Doni Dwi H.W
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota/urusan program
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
JABATAN
INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
2
3
4
Puput Setia Palupi
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota/urusan kesekretariatan
Kasduri
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota/urusan kesekretariatan
9.
Efly Kurniati
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota/urusan kesekretariatan
10.
Handy Agus Widagdo
Kementerian Riset dan Teknologi
Anggota/urusan hukum dan perundang-undangan
Emilia
Kementerian Dalam Negeri
Anggota / urusan kesekretariatan
Eka Novian
Kementerian Dalam Negeri
Anggota / urusan kesekretariatan
1 7. 8.
11.
12.
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 22 /M/Kp/V/2014 Tanggal : 26 Mei 2014 TUGAS TIM KOORDINASI NASIONAL DAN TIM PENDUKUNG PENGUATAN SIDa NO.
TUGAS
1
2
A.
TIM KOORDINASI NASIONAL PENGUATAN SIDa
1.
Menyusun dokumen Roadmap nasional penguatan SIDa;
2.
Mengintregrasikan program SIDa dalam dokumen rencana strategis Kementerian dan Lembaga;
3.
Melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi SIDa;
4.
Melakukan penataan unsur SIDa secara nasional;
5.
Melakukan pengembangan SIDa secara nasional;
6.
Mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa;
7.
Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa secara nasional;
8.
Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
9.
Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.
B.
TIM PENDUKUNG
I.
TIM FASILITASI
1.
Memfasilitasi program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang direncanakan pada tahun anggaran berjalan, baik secara nasional, antar Kementerian dan Lembaga serta antar daerah; dan
2.
Memfasilitasi hubungan kerja dalam tataran kebijakan maupun teknis kegiatan secara nasional, antar Kementerian dan Lembaga serta antar daerah.
II.
TIM KERJA
1.
Menyiapkan materi substansi program dan kegiatan penguatan SIDa yang dibutuhkan oleh Tim Koordinasi Nasional;
2.
Mengkonsolidasikan seluruh kegiatan Tim Koordinasi Nasional; dan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
TUGAS
1
2
3.
Membantu Tim Koordinasi Nasional dalam mengimplementasikan tugas-tugasnya.
III.
SEKRETARIAT
1.
Menyiapkan administrasi dan teknis yang dibutuhkan Tim Koordinasi Nasional Penguatan SIDa; dan
2.
Melakukan kegiatan kesekretariatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Penguatan SIDa.
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS