MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 /M/Kp/V/2014 TENTANG PETUGAS PENCATATAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Kementerian Riset dan Teknologi, perlu menetapkan Petugas Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Riset dan Teknologi;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran I memenuhi syarat untuk melaksanakan sebagaimana tercantum pada lajur 4 Keputusan ini;
mereka yang namanya Keputusan ini dianggap tugas dalam jabatan (empat) Lampiran I
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi tentang Petugas Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara di Kementerian Riset dan Teknologi; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Keputusan Presiden ...
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Page 1
-24.
Keputusan Presiden Nomor 59/P tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7.
Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
8.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUGAS PENCATATAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.
KESATU
: Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran I Keputusan ini sebagai Petugas Pencatatan dan Penyusunan Laporan keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Riset dan Teknologi, dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA
: Para Petugas Pencatatan dan Penyusunan Laporan keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas segala pelaksanaan tugas masing-masing seperti yang tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Petugas Pencatatan dan Penyusunan Laporan keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi. KEEMPAT ...
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
-3KEEMPAT
: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 179/M/Kp/IV/2013 tentang Petugas Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Riset dan Teknologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KELIMA
: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi; 2. Para Deputi di Kementerian Riset dan Teknologi; 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI; 4. Bendahara Pengeluaran; dan 5. Yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2014 MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
-4LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 23/M/Kp/V/2014 Tanggal : 26 Mei 2014 PETUGAS PENCATATAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI NO.
NAMA
SATKER/SATKER PEMBANTU
SEBAGAI
1
2
3
4
1.
M. Ilmi
Sekretariat Kementerian Riset Pengarah dan Teknologi
2.
Satria El Karimun
Sekretariat Kementerian Riset Penanggung Jawab Unit dan Teknologi Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
3.
Rosliadhi Hadi Santoso
Sekretariat Kementerian Riset Penanggung Jawab Unit dan Teknologi Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran (UAPKPA)
4.
Arsiadi
Sekretariat Kementerian Riset Penanggung Jawab Unit dan Teknologi Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
5.
Hendra Wijaya
Sekretariat Kementerian Riset Penanggung Jawab Unit dan Teknologi Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB)
6.
Yosef Kristiantoro
Sekretariat Kementerian Riset Koordinator Unit Akuntansi dan Teknologi Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran (UAPKPA)
7.
Ririn Sundary
Sekretariat Kementerian Riset Koordinator Unit dan Teknologi Pembantu Kuasa Barang (UAPKPB)
8.
Dwi Astuti
Deputi Iptek
Bidang
Kelembagaan Pencatat Persediaan
9.
Cakawanda Embut
Deputi Iptek
Bidang
Sumberdaya Pencatat Persediaan
10.
Kasduri
Deputi Bidang Jaringan Iptek
11.
Mariani
Deputi Bidang Relevansi dan Pencatat Persediaan Produktivitas Iptek
12.
Decky Roni Septiadi
Deputi Bidang Pendayagunaan Pencatat Persediaan Iptek
13.
Andriansyah
Sekretariat Kementerian Riset Pencatat Persediaan
Akuntansi Pengguna
Pencatat Persediaan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
-5NO.
NAMA
SATKER/SATKER PEMBANTU
SEBAGAI
1
2
3
4
dan Teknologi 14.
Makmur Sembiring
Dewan Riset Nasional
Pencatat Persediaan
15.
Ana Rohmatul Zulfa
Sekretariat Kementerian Riset Petugas Sistem dan Teknologi Keuangan (SAK)
Akuntansi
16.
Nuhansyah Harahap
Sekretariat Kementerian Riset Petugas Sistem dan Teknologi Keuangan (SAK)
Akuntansi
17.
Herudi Lestanto
Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi
18.
Suprianto
Sekretariat Kementerian Riset Petugas Pengelolaan Barang dan Teknologi Milik Negara (BMN)
19.
Sadiman
Pusat Penelitian Ilmu Pencatat Sistem Informasi Pengetahuan dan Teknologi Manajeman dan Akuntansi (Puspiptek) Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
20.
Prapto
21.
Yuni Prihatiningsih
22.
Sofian
Pusat Penelitian Ilmu Pencatat Persediaan Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Pusat Penelitian Ilmu Pencatat Sistem Akuntansi Pengetahuan dan Teknologi Keuangan (SAK) (Puspiptek) Pusat Penelitian Ilmu Petugas Pengelolaan Barang Pengetahuan dan Teknologi Milik Negara (BMN) (Puspiptek)
23.
Enny Nur ‘Afiah
Pusat Peragaan Iptek (PP Iptek)
Pencatat Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
24.
Musa
Pusat Peragaan Iptek (PP Iptek)
Pencatat Persediaan
25.
M. Nur Hidayat
Pusat Peragaan Iptek (PP Iptek)
Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
26.
Rachmat Chairudin
Pusat Peragaan Iptek (PP Iptek)
Pencatat Sistem Keuangan (SAK)
27.
Hery Marwanto
LBM Eijkman
Pencatat Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
28.
Sri Rahayu
LBM Eijkman
Pencatat Persediaan
29.
Adi Anhar Dalimunte
LBM Eijkman
Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
Pencatat Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
Akuntansi
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
-6NO.
NAMA
SATKER/SATKER PEMBANTU
SEBAGAI
1
2
3
4
30.
Gupta Ferditia Wijaya
LBM Eijkman
Pencatat Sistem Keuangan (SAK)
Akuntansi
31.
Fitra Gustiar
ATP Palembang
Pencatat Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
32.
Nike Sartika Dewi
ATP Palembang
Pencatat Persediaan
33.
Shirwan Affandi
ATP Palembang
Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
34.
Dinna Puspita
ATP Palembang
Pencatat Sistem Keuangan (SAK)
Akuntansi
Ditetapkan di Jakarta MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
-7LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 23/M/Kp/V/2014 Tanggal : 26 Mei 2014 TUGAS PETUGAS PENCATATAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI NO.
JABATAN
TUGAS
1
2
3
1.
Pengarah
a. Memberikan arahan kepada penanggung jawab SAK dan BMN; dan b. Memberikan solusi terhadap permasalahan SAK dan BMN.
2.
Penanggung UAKPA
Jawab
a. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan tingkat Kementerian Riset dan Teknologi; b. Bertanggung jawab terhadap hasil temuan BPK terkait masalah keuangan; dan c. Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana.
3.
Penanggung UAKPB
Jawab
a. Bertanggung jawab terhadap laporan Kementerian Riset dan Teknologi;
BMN
tingkat
b. Bertanggung jawab terhadap hasil temuan BPK terkait masalah BMN; dan c. Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana. 4.
Penanggung UAPKPA
Jawab
a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan dengan satuan kerja di Kementerian Riset dan Teknologi; b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
Jenderal
c. Meneliti dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Kementerian Riset dan Teknologi Semester I, Semester II, dan Tahunan yang akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan d. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan BMN. 5.
Penanggung UAPKPB
Jawab
a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan laporan BMN dengan satuan kerja di Kementerian Riset dan Teknologi; b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
Jenderal
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
-8NO.
JABATAN
TUGAS
1
2
3 c. Meneliti dan menyampaikan laporan BMN tingkat Kementerian Riset dan Teknologi Semester I, Semester II, dan Tahunan yang akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan d. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan BMN.
6.
Koordinator UAPKPA dan UAKPB
a. Menyusun laporan keuangan dan laporan BMN tingkat Kementerian Riset dan Teknologi Semester I, Semester II, dan Tahunan; b. Menyiapkan laporan rekonsiliasi tingkat Kementerian Riset dan Teknologi Semester I, Semester II, dan Tahunan; dan c. Melaksanakan rekonsiliasi tingkat Kementerian Riset dan Teknologi Semester I, Semester II, dan Tahunan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
7.
Pencatat SAK
a. Mengarsipkan Dokumen Sumber dan Dokumen Akuntansi; b. Melakukan verifikasi atas Register Transaksi Harian (RTH) yang dihasilkan aplikasi SAK dengan dokumen sumber; c. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan BMN yang disusun dengan petugas BMN serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; d. Melakukan koordinasi dengan penyusun LKKL untuk laporan keuangan dan laporan tingkat Kementerian Riset dan Teknologi Semester I, Semester II, dan Tahunan BMN; e. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; f. Menyusun laporan keuangan serta CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) tingkat UAKPA; g. Menyimpan arsip data keuangan; dan h. Menyiapkan dokumen keuangan yang diperlukan dalam pemeriksaan/audit oleh pihak internal maupun eskternal.
8.
Pencatat SIMAK BMN dan Persediaan serta Petugas Pengelolaan BMN
a. Membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP); b. Melakukan pembukuan BMN; c. Melakukan inventarisasi BMN; d. Melakukan koordinasi dengan penyusun LKKL untuk laporan keuangan dan laporan tingkat Kementerian Riset dan Teknologi Semester I, Semester II, dan Tahunan BMN;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
-9NO.
JABATAN
TUGAS
1
2
3 e. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setiap Semester I, Semester II, dan Tahunan serta melakukan korekasi apabila ditemukan kesalahan; f. Menyusun laporan BMN serta CRBMN (Catatan Ringkas Barang Milik Negara) tingkat UAKPB Semester I, Semester II, dan Tahunan; g. Menyimpan arsip data BMN; dan h. Menyiapkan dokumen BMN yang diperlukan dalam pemeriksaan/audit oleh pihak internal maupun eskternal.
Ditetapkan di Jakarta MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
