UU No 17/2014 tentang MD3
Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
Amanat Konstitusi •
APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
•
RAPBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR-RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD-RI
•
Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu
Siklus APBN
Time Line PEMBAHASAN APBN 2014
2015
JAN-FEB 2014 : Penyusunan Kapasitas Fiskal 19 MAR 2014 : SE Pagu Indikatif Menkeu , Bapenas
APBN PERUBAHAN 2015 15 Januari-13 Februari 2015
20 MEI-10 Jul 2014: PEMBICARAAN PENDAHULUAN
20 Mei-7 Juli : PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN 2016
10 Juli : Pagu Sementara K/L
LAP SM I APBN 2015
15 Agustus : Pidato Presiden
Juli-September: PEMBAHASAN RUU PERTANGGUNGJAWABAN APBN 2014
15 Ags-29 Sept : PEMBAHASAN RUU APBN 29 September : Rapat Paripurna Pengesahan RUU APBN 14 Oktober : Pengundangan RUU APBNUU N0 27/2014
14 Agustus--Oktober : PEMBAHASAN RAPBN 2016
November : Perpres Rincian APBN Desember : Penyerahan DIPA 1 Januari-31 Desember : Pelaksanaan APBN
2015
5
Tugas Komisi Tugas Banggar Tugas Komisi : Pasal 98 UU MD3 dan Pasal 58 ayat(2) TATIB 1.
2.
3. 4. 5.
6. 7.
Mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBN (RKP dan RKA-KL) dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan DAPIL bersama dengan pemerintah Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta mengusulkan perubahan RKA-KL dan usulan Anggota mengenai program pembangunan DAPIL bersama dengan pemerintah Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program K/L mitra kerjanya Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan ke Banggar untuk disinkronisasi Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program K/L mitra kerjanya berdasarkan hasil sinkronisasi Banggar Menyerahkan kembali (poin 5) kepada Banggar untuk bahan akhir penetapan APBN Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak mitranya
Tugas Banggar: Pasal 110 UU MD3 dan Pasal 70 TATIB 1.
2.
3.
4. 5. 6. 7.
Membahas bersama pemerintah utk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal dan prioritas anggaran sbgai acuan bagi K/L menyusun usulan anggaran Menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi yang berkaitan Membahas RAPBN bersama pemerintah menganai alokasi anggaran utk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan Raker Komisi dan Pemerintah Melakukan sinkronisasi hasil pembahasan komisi dan AKD DPR lainya mengenai RKAKL. Melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan DAPIL yang diusulkan Komisi Membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi APBN Membahas pokok pokok RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.
Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Komisi Anggota Komisi dalam Banggar harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan Komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada komisi melalui rapat komisi 6
PEMBICARAAN PENDAHULUAN
MEKANISME PEMBAHASAN RAPBN
MEKANISME PEMBAHASAN APBN PERUBAHAN Rapat Paripurna DPR RI Pengumuman dalam Rapat Paripurna ttg RUU Perubahan APBN beserta Nota Perubahannya dan akan dibahas oleh Badan Anggaran dan komisi terkait.
DPD menyampaikan pengawasan atas pelaksanaan APBN kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
Rapat Paripurna 1 Penyampaian laporan berisi proses, sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tk.I di Banggar 2 Pernyataan persetujuan/penolakan dari tiap-tiap Fraksi secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna 3 Penyampaian pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.
Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI Penyampaian hasil 1 Pembahasan Panja Asumsi dasar, Pendapatan, defisit & Pembiayaan 2 Rapat Kerja Komisi dg Mitra Kerjanya ttg Pembahasan Perubahan RKA K/L Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia 1 Penyampaian Pokok-pokok RUU Perubahan APBN
Raker Komisi VII & Komisi XI dg Mitra Kerjanya Pembahasan asumsi dasar dalam RUU Perubahan APBN
2. Pembentukan: a Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan b Panja Belanja Negara c Tim Perumus Draft RUU Perubahan APBN
Raker Komisi I – XI dg Mitra Kerjanya Pembahasan Perubahan RKA K/L
Rapat Panja Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit &Pembiayaan dalam RUU Perubahan APBN
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Pengantar Ketua Badan Anggaran Penyampaian laporan & pengesahan hasil Panja-Panja dan Tim Perumus Draft RUU Perubahan APBN Pembacaan naskah RUU Perubahan APBN Pendapat mini Fraksi sbg sikap akhir Fraksi Pendapat Pemerintah Penandatanganan naskah RUU Perubahan APBN Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke Tk.II ttg RUU Perubahan APBN
Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI Penyampaian hasil rapat kerja Komisi dg Mitra Kerjanya ttg Pembahasan Perubahan RKA K/L Perubahan
Penyampaian hasil penyempurnaan RKA K/L oleh Komisi dg Mitra Kerjanya yang disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Komisi terkait kepada Badan Anggaran & Menkeu untuk selanjutnya diproses menjadi DIPA K/L
Raker Komisi dg Mitra Kerjanya Penyempurnaan Perubahan RKA K/L sesuai hasil pembahasan di Badan Anggaran
MEKANISME PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN
STRUKTUR APBN – I Accout
Mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan
Bertumpu pada investasi yang tinggi untuk peningkatan bidang teknologi untuk mendongkrak nilai tambah
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Mendistribusikan pembangunan dan melakukan distribusi pendapatan secara merata untuk rakyat
Kualitas pendidikan dan jaminan kesehatan masyarakat yang semakin baik
Kuartal I 2015 PE 4,67 %, Sm II diperkirakan 5,2-5,3 % 10.00
Sektor yang mengalami percepatan:
FAST
9.00 8.00 7.00 6.00
Sektor yang mengalami perlambatan: • Pertanian • Peternakan • Kehutanan • Perikanan • Manufaktur • Perdagangan • Hotel • Restoran
SLOW
• Keuangan • Real estate • Jasa
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)
6.27 5.67
5.52
6.56 6.20
6.07
6.26 5.78
5.00
4.58
4.00 3.00 2.00 1.00
0.00 2004
2005
2006
2007
Pertumbuhan Sektor Tradable
2008
2009
2010
2011
2012
Pertumbuhan Sektor Non - Tradable
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berkualitas : dalam kurun waktu 2004-2012, ekonomi Indonesia rata-rata mampu tumbuh 5,8 %, namun sektor-sektor yang memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (sektor tradable) justru melambat.
Gini Ratio ,0.42
Pengangguran dan Pekerja Tidak Penuh
,0.40 ,0.38 ,0.36 ,0.34 Gini Ratio
2009
2010
2011
2012
2013
,0.37
,0.38
,0.41
,0.41
,0.41
Gini Ratio yang semakin meningkat, menunjukkan kesenjangan pendapatan masyarakat yang semakin melebar atau kue pembangunan selama ini lebih dinikmati masyarakat kalangan menengah ke atas
Persentase Penduduk Miskin ,15.00 ,10.00 ,5.00 Persentase Penduduk Miskin
2009
2010
2011
2012
2013
,14.15
,13.33
,12.36
,11.66
,11.37
Jumlah penduduk miskin mengalami trend penurunan, akan tetapi pengurangan angka kemiskinan tiap tahun mengalami perlambatan
,50.00 ,45.00 ,40.00 ,35.00 ,30.00 ,25.00 ,20.00 ,15.00 ,10.00 ,5.00 -
2009
2010
2011
2012
2013
pekerja tidak penuh (%)
,31.57
,33.27
,34.59
,34.29
,36.81
Pengangguran (Juta)
,8.96
,8.32
,7.70
,7.24
,7.39
Tingkat pengangguran meskipun turun, namun mengalami perlambatan, akibat sumber pertumbuhan ekonomi bertumpu pada sektor non tradable yang kurang menyerap tenaga kerja
14
14,000 12,000
Rupiah/US Dollar
10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Kurs BI Rata-rata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8,534 10,26 9,261 8,571 8,985 9,751 9,141 9,164 9,757 10,35 9,078 8,773 9,419 10,56 11,68
Asumsi Kurs (UU APBN) 7,500 10,20 9,900 9,000 8,600 8,600 9,900 9,300 9,100 9,400 10,00 9,250 8,800 9,300 10,50
Volatilitas adalah besarnya jarak antara fluktuasi/naik turunnya nilai tukar rupiah. Volatilitas nilai tukar rupiah yang tidak terkontrol akan berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian yang pada akhirnya mempengaruhi penerimaan negara. Bank Indonesia perlu menjaga volatilitas rupiah agar tak bergerak naik atau turun terlalu tajam/ekstrem. 15
•
•
•
Deviasi target & realisasi asumsi Nilai Tukar akan berdampak pada postur APBN.
Dampak ini dapat bersifat searah (+), artinya jika deviasinya positif maka beberapa elemen APBN meningkat dan demikian sebaliknya. Dampak negatif/berlawanan (-) artinya jika deviasinya positif maka nilai beberapa komponen APBN menurun dan demikian sebaliknya.
Pendapatan
Belanja
• Penerimaan Pajak (+) • Peneriaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (+)
• Belanja Pemerintah Pusat (+) • Transfer ke Daerah (+)
Surplus/ Defisit (+/-)
16
•
•
•
Deviasi target & realisasi Lifting akan berdampak pada postur APBN. Dampak ini dapat bersifat searah (+), artinya jika deviasinya positif maka beberapa elemen APBN meningkat dan demikian sebaliknya.
Dampak negatif/berlawanan (-) artinya jika deviasinya positif maka nilai beberapa komponen APBN menurun dan demikian sebaliknya.
Pendapatan
• Penerimaan Pajak (+), PPh Migas • Peneriaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (+)
Belanja
• Belanja Pemerintah Pusat (+) • Transfer ke Daerah (+), DBH dan Dana Otsus
Surplus/ Defisit (+/-)
17
Penerimaan Perpajakan Belum Optimal
Perhitungan Tax Ratio Indonesia Jenis Pajak 1. Pajak Pusat 2. Pajak Daerah 3. Penerimaan SDA 4. PDB Tax Ratio Alternatif 1 (Pajak Pusat saja) = 1:4 Tax Ratio Alternatif 2 (P. Pusat + P. Daerah) = (1+2):4 Tax Ratio Alternatif 3 (P. Pusat+P. Daerah+SDA)
2008 658,7 36,93 224,5 4948,7 13,3%
2009 619,9 125,8 45,1 5613,4 11,0%
2010 723,3 152,7 47,7 6422,2 11,3%
2011 873,9 193,5 63,6 7427,1 11,8%
2012 980,52 205,8 81,6 8241,9 11,9%
14,1%
13,3%
13,6%
14,4%
14,4%
18,6%
14,1%
14,4%
15,2%
15,4%
Indonesia tertinggal dalam hal pengumpulan pajak. Dengan tax ratio hanya 12 %, kita tercecer dg Philipina 14,4 %, Vietnam dan India 15 %, Malaysia 15,5 %, Tiongkok dan Thailand 17 %. (A.Tony Prasetiantono, Kompas 7 18 Agustus 2014)
Perbandingan Konsumsi Bensin Pada 3 Kelompok Rumah Tangga (60% RT di Indonesia yang merupakan pengguna premium) 30% Terbawah
40% medium
30% teratas
6,5%
30,9%
62,6%
Sumber : Uka Wikarya, Peneliti LPEM FEUI,2012
Dari total subsidi yang disalurkan untuk transportasi darat, sekitar 53 persen dinikmati oleh pengguna kendaraan pribadi. Itu berarti lebih dari Rp 100 triliun subsidi BBM dinikmati oleh orang kalangan menengah ke atas. Sedangkan, sekitar 40 persen dikonsumsi oleh sepeda motor. Angkutan umum yang digunakan oleh sebagian besar rakyat menengah ke bawah hanya menikmati 3 persen subsidi BBM. (BPH Migas, 2013)
SUBSIDI TIDAK TEPAT SASARAN, TIDAK ADIL ATAU TIDAK BERPIHAK PADA GOLONGAN EKONOMI LEMAH
Alternatif Solusi : Diperlukan sebuah kebijakan untuk menekan beban anggaran subsidi, seperti kenaikan harga secara bertahap yang diikuti oleh kebijkan mitigasi lainnya. Kebijakan kenaikan harga harus diikuti dengan kebijakan percepatan pengembangan dan penggunaan energi alternatif dan infrastruktur pendukungnya Pilihan kebijakan tersebut, juga HARUS disosialisasikan dan diedukasikan kepada masyarakat secara jelas, terukur dan efektif 19
DBH sesuai UU No. 33 Tahun 2004
•
•
•
Mandatory Spending –pengeluaran yang sifatnya wajib karena perintah Undang-undang, berdampak pada ruang fiskal (fiscal space) makin terbatas, khususnya untuk alokasi anggaran ke jenis belanja yang dapat lebih produktif. Keterbatasan fiscal space berisiko membuat APBN tidak dapat berfungsi secara optimal. Kecenderungan dalam setiap pembahasan RUU yang mengamanatkan pembentukan lembaga baru (badan/lembaga/komisi/dewan) berimplikasi pada penambahan alokasi anggaran yang sifatnya mengikat.
Anggaran Kesehatan sebesar 5% dari APBN
DAU min 26% dari penerimaan dalam negeri netto
Anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD
Dana Otsus 2% dari DAU Nasional
Dana Keistimewaan DIY
APBN
Dana Desa 10% dari Dana Transfer Daerah
Perkembangan Komposisi Belanja Negara Mengikat dan Tidak Mengikat, Tahun 2008-2013 (%)
20
• Khusus untuk kebijakan dana desa, ditetapkan alokasinya melalui realokasi belanja pusat yang berbasis desa. • Alokasi dana desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. • Ketentuan UU 6 th 2014 10 % dari dan diluar dana transfer --- 2015 9,1 t, APBN-P 2015 20,7 t (4%) dan 2016 direncanakan 6 % • Hingga Juni 2015 telah tersalurkan 7,3 t di 385 kab/kota dari 20,7 ke 434 kab/kota • Kajian KPK: terdapat 14 potensi permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan dana desa, meliputi empat aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia 21
Transfer Daerah
