BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/ 8 /KUM/2013 TENTANG SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013 BUPATI BARITO KUALA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka usaha menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala lebih profesional dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, diperlukan penempatan secara terencana, terarah dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan obyektif; b. bahwa untuk menunjang hal tersebut dan mendukung terjaminnya kualitas dan obyektifitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural ini, maka dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Daerah kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 15); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Susunan Tim dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Ketua Tim Baperjakat Mempunyai Tugas : 1. Memimpin sidang-sidang Baperjakat; 2. Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasan; 3. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris. Tugas Sekretaris : 1. Memimpin Sekretariat; 2. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural; 3. Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang. 4. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
Anggota Mempunyai Tugas : 1. Menghadiri sidang-sidang Baperjakat; 2. Turut serta aktif memberikan pertimbangan dan saran; 3. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua. KETIGA
:
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/ 95 /KUM/2012 tentang Susunan Tim dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Cq.DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 3 Januari 2013 BUPATI BARITO KUALA TTD H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran
: Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 8 /KUM/2013 Tanggal 3 Januari 2013
DAFTAR SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013
NO.
TIM
JABATAN DALAM TIM
JABATAN
BAPERJAKAT
1
Bupati Barito Kuala
Pembina
2
Wakil Bupati Barito Kuala
Pengarah
3
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
4
Kepala BKD Kabupaten Barito Kuala
SEKRETARIAT
Ketua Sekertaris
BAPERJAKAT
1.
Inspektur Kabupaten Barito Kuala
Anggota
2.
Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Barito Kuala Sekretaris
Anggota
3.
Sekretaris BKD Kabupaten Barito Kuala
Anggota
4.
Kabid Mutasi Pegawai BKD Kab. Barito Kuala
Anggota
5.
Kabid Pengembangan Pegawai BKD Kab. Barito Kuala
Anggota
6.
Kabid Kesejahteraan Pegawai BKD Kab. Barito Kuala
Anggota
7.
Kasubbid Alih Tugas dan Pensiun BKD Kab. Barito Kuala
Anggota
8.
Kasubbid Kepangkatan BKD Kab. Barito Kuala
Anggota
9.
Kasubbid Diklat PNS BKD Kab. Barito Kuala
Anggota
10.
Kasubbid Formasi dan Pengembangan Karier BKD
Anggota
11.
Kasubbag Umum & Kepegawaian BKD Kab. Barito Kuala
Anggota
12.
Kasubbag Keuangan. BKD Kab. Barito Kuala
Anggota
13.
Kasubbag Program dan Pengol. Data BKD Kab. Barito Kuala
Anggota
14.
Pelaksana pada Subbid Alih Tugas dan Pensiun
Anggota
15.
Pelaksana pada Subbid Formasi dan Pengembangan Karier
Anggota
BUPATI BARITO KUALA, TTD H. HASANUDDIN MURAD
